Perserikatan Bangsa Bangsa

146,897 views

Published on

Perserikatan Bangsa Bangsa

1 Comment
28 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
146,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64,236
Actions
Shares
0
Downloads
2,465
Comments
1
Likes
28
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perserikatan Bangsa Bangsa

  1. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNITED NATIONS
  2. 2. Sejarah Singkat (1) <ul><li>1915 Amarika Serikat berhasil menuangkan konsep yang dirumuskan oleh beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “Liga” dengan tujuan untuk menghindakan ancaman peperangan. </li></ul><ul><li>Presiden AS Wodrow Wilson 10 Januari 1920 membentuk Liga Bangsa-Bangsa (L eague of Nations ) dengan tujuan mempertahankan kedamaian internasional dan meningkatkan kerja sama internasional </li></ul>
  3. 3. Sejarah Singkat (2) <ul><li>Hasil LBB </li></ul><ul><ul><li>Perjanjian Locarno (1925) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perjanjian Kallog Briand (1928) </li></ul></ul><ul><li>Kaum Nazi dibawah Hitler (Jerman) dan Facis dibawah Mussolini (Italia) dan Jepang menghianati perjanjian LBB </li></ul><ul><li>Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris, Winston Churchill telah mengadakan pertemuan Piagam Atlantik (Athlantic Charter) </li></ul>
  4. 4. Isi Atlantic Charter (14 Agustus 1941) <ul><li>Tidak melakukan perluasan wilayah di antara sesamanya </li></ul><ul><li>Menghormati hak setiap bangsa untuk memiluh bentuk pemerintahan dan menentukan nasib sendiri </li></ul><ul><li>Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdagangan dunia </li></ul><ul><li>Mengusahakan terbentuknya pedamaian dunia dimana setiap bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan </li></ul><ul><li>Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai </li></ul>
  5. 5. Pertemuan Terbentuknya PBB <ul><li>30 Oktober 1943 di moskow dilahirkan Deklarasi Moskow </li></ul><ul><li>21 Agustu 1944 di Washington DC Konferensi Dumberton Oaks </li></ul><ul><li>26 Juni 1945 ditandatangani Piagam PBB dan mulai berlaku 24 Oktober 1945 oleh 50 negara pendiri ( original members ) </li></ul><ul><li>Hingga Juni 2006 terdapat 192 anggota PBB </li></ul><ul><li>18 September 1950 Indonesia masuk PBB, keluar 7 Januari 1965 dan amsuk kembali 28 September 1966 </li></ul>
  6. 6. Tujuan PBB <ul><li>Memelihara perdamaian dan keamanan internasional </li></ul><ul><li>Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa </li></ul><ul><li>Menciptakaan kerjasama dalam memcahkan masalah internasional dalam bidang, ekonomi, sosial-budaya dan hak asasi </li></ul><ul><li>Menjadikan PBB sebagai pisat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas </li></ul>
  7. 7. Asas Organisasi PBB <ul><li>Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya </li></ul><ul><li>Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB </li></ul><ul><li>Semua anggota harus menyelesakan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai ttanpa membahayakan perdaiaman, keamana dan keadilan </li></ul><ul><li>Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain </li></ul>
  8. 8. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KEAMANAN DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL SEKRETARIS DEWAN PERWALIAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MAJELIS UMUM
  9. 9. GENERAL ASSEMBLY
  10. 10. MAJELIS UMUM (General Assembly) <ul><li>Majelis umum atau Sidang Umum PBB diadakan setahun sekali, pertama kali diadakan 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London </li></ul><ul><li>Pertemuan ini biasanya dimulai Selasa minggu ke-3 September dan berakhir pertengahan Desember </li></ul><ul><li>Setiap anggota berhak mengirimkan 5 orang wakil tetapi hanya satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB) </li></ul>
  11. 11. Tugas Majelis Umum (1) <ul><li>Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional </li></ul><ul><li>Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan </li></ul><ul><li>Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis </li></ul>
  12. 12. Tugas Majelis Umum (2) <ul><li>Berhubungan dengan keuangan </li></ul><ul><li>Penetapan keanggotaan </li></ul><ul><li>Mengadakan perubahan piagam </li></ul><ul><li>Memilih anggita tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekosos, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dll </li></ul>
  13. 13. SECURITY COUNCIL
  14. 14. Dewan Keamanan (Security Council) <ul><li>Badan yang terkuat di PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. </li></ul><ul><li>Pertemuan pertamanya 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan mereka disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB </li></ul><ul><li>Dewan keamanan PBB memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis dan Cina ditambah 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh majelis umum </li></ul>
  15. 15. ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  16. 16. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC) <ul><li>Semula beranggotakan hanya 18 negara, kemudian dengan amandemen 1963 berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara, berubah amandemen 1971 berlaku 1975 beranggotakan 54 negara. </li></ul><ul><li>Anggotanya dipilih 3 tahun dan paling sedikit bersidang 3 kali dalam setahun </li></ul>
  17. 17. Tugas ECOSOC <ul><li>Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB </li></ul><ul><li>Mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya </li></ul><ul><li>Memupuk hak asasi manusia </li></ul><ul><li>Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi menyampaikan pada sidang umum anggota PBB </li></ul>
  18. 18. TRUSTEESHIP COUNCIL
  19. 19. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) <ul><li>Tugas utamanya adalah mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan kemerdekaan penduduk daerah perwalian untuk mencapi kemerdekaannya </li></ul><ul><li>Komposisinya terdiri dari: </li></ul><ul><ul><li>Anggota yang menguasai daerah perwalian </li></ul></ul><ul><ul><li>Anggota tetap Dewan Keamanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum </li></ul></ul>
  20. 20. Fungsi Dewan Perwalian <ul><li>Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri </li></ul><ul><li>Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak asasi manusia </li></ul><ul><li>Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB </li></ul>
  21. 21. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
  22. 22. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) <ul><li>Mahkamah Internasional ialah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). </li></ul><ul><li>Masa tugasnya adalah 9 tahun </li></ul><ul><li>Tugasnya memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta </li></ul><ul><li>Terdiri dari 15 orang hakim berasal dari 15 negara berdasarkan kecakapan hukum </li></ul>
  23. 23. Mahkamah Internasional (2) <ul><li>Negara bukan PBB juga menjadi peserta Piagam Mahkamah Internasional sehingga dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antar negara bukan anggota PBB </li></ul><ul><li>Mahkamah Internasional mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum </li></ul><ul><li>Berpedoman kepada perjanjian internasional (traktat dan kebiasaan). </li></ul><ul><li>Keputusannya terakhir walaupun dapat diminta banding </li></ul><ul><li>Pengadilan arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku </li></ul>
  24. 24. Tugas Pokok Makhamah Internasional <ul><li>Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional </li></ul><ul><li>Memberikan pendapat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota PBB </li></ul><ul><li>Mengajurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keutusan Mahkamah Internasional </li></ul><ul><li>Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan </li></ul>
  25. 25. SECRETARIAT <ul><li>BAN KI-MOON </li></ul>
  26. 26. Sekretariat (Secretariat) <ul><li>Sekretariat PBB diketuai oleh Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh staf pembantu pemerintah sedunia. </li></ul><ul><li>Badan ini membawa tugas yang diatur oleh Dewan Keamanan Sidang Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan badan PBB lainnya </li></ul>
  27. 27. Terima Kasih

×