SlideShare a Scribd company logo

Regulatory Updates - Indonesia Construction Services

Find out more any relevant updates on Indonesia construction services following the the issuance of Government Regulation No. 22/2020 and Omnibus Law.

1 of 48
Download to read offline
November 2020
Ketentuan Umum Aspek Hukum Jasa Konstruksi
Daftar Materi
• Tinjauan umum hukum Jasa Konstruksi
• Klasifikasi Jasa Konstruksi & Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
• Usaha Jasa Konstruksi
• Larangan Pengguna Jasa Menggunakan Penyedia Jasa yang Terafiliasi
pada pembangunan untuk Kepentingan Umum
• Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi
• Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
• Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
• Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Permen BUMN No.
08/2019
• Penetapan Penyedia Jasa
• Komponen-komponen yang Harus Diperhatikan dalam
Perencanaan suatu Proyek
• Izin-izin terkait dalam Penyelenggaraan Konstruksi Kontrak
Kerja Konstruksi
• Jaminan dan Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja
Konstruksi
• Muatan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
• Risiko-risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi
Tinjauan Umum Hukum Jasa Konstruksi
4
Perencanaan Pengadaan Konstruksi Post-Konstruksi Operasi Pemeliharaan & Perbaikan
Evaluasi Konstruksi
Engagement
Pemangku
Kepentingan
Penganggaran
Status dan
Kepemlikan
Tanah & Aset
Perizinan,
Persetujuan,dan
Pemenuhan
Regulasi
Perikatan dan
Alokasi Risiko
Optimum
Dokumen dan
Ketentuan
Pengadaan
Governance
Kelembagaan &
Pengambilan
Keputusan
Aspek Hukum
Kegiatan
Kesesuaian dengan
program kerja institusi
dan Pemangku
Kepentingan yang
relevan
Keputusan
Penyelenggaraan
Proyek sesuai dengan
prosedur pengambilan
keputusan internal
institusi dan peraturan
perundang-undangan
Identifikasi pemangku
kepentingan Pemerintah
yang relevan
Dukungan dan persetujuan
pemangku kepentingan
Pemerintah yang relevan
(termasuk pelaksanaan
probity audit)
Penyusunan produk
hukum yang diperlukan
guna memberikan
landasan hukum
pengambilan kebijakan
Penyelenggaraan
koordinasi dan penyusunan
produk hukum yang
diperlukan
Keputusan penganggaran dan
pencairan telah/dapat ditetapkan
sesuai dengan peraturan
Perancangan
Besaran yang ditetapkan telah
mempertimbangkan aspek
konstruksi: Time, Cost,
Quality,Flexibility, dan Value for
Money
Penyusunan kontrak sesuai
dengan prinsip alokasi risiko
optimum
Kontrak Manajemen Konstruksi,
D&B atau EPC, Operasional,
Pemeliharaan & Perbaikan
Penentuan skema
pemanfaaatan tanah
dan/atau kerjasama
penggunaan aset dengan
Pemerintah
Pengajuan dan
perolehan perizinan
pelaksanaan konstruksi
dan operasional
infrastruktur
Kepastian bahwa Pengadaan
Konsultan dan kontraktor
telah sesuai dengan
ketentuan pengadaan
institusi
Pemenuhan persyaratan
penerbitan perizinan
Kepastian produk hukum
sebagai dasar penggunaan
aset Pemerintah untuk
Proyek
Syarat dan pemenuhan
kualifikasi kontraktor, serta
draft perjanjian
Tinjauan Umum Jasa Konstruksi
5
Komponen-komponen Pokok yang Harus Diperhatikan
dalam Merencanakan suatu Proyek
Waktu Biaya Kualitas Fleksibilitas
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) komponen
pokok yang harus diperhatikan dalam
merencanakan suatu proyek, yaitu:
namun terdapat 1 (satu)
komponen lagi yang patut
untuk dipertimbangkan, yaitu
merupakan kemampuan
Principal dalam mengubah
lingkup pekerjaan tanpa
mempengaruhi komponen
waktu, biaya, dan kualitas.
Pada umumnya, pelaksanaan pengadaan suatu proyek
cenderung mengutamakan salah satu atau beberapa
komponen saja, dan hal tersebut akan mempengaruhi proses
pelaksanaan serta hasil akhir dari pekerjaan konstruksi yang
bersangkutan.
Insight
6
Regulatory Tree - Hukum Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara
Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara (“Permen BUMN No. 8/2019”)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (“UU No. 2/2017”)
Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51,
Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4),
Pasal 88 ayat (7), Pasal 102, dan Pasal 87 UU No.2/2017
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (“PP No. 22/2020”).
Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun
Melalui Penyedia

Recommended

Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiAdnan Kusuma Putra
 
Uu No 2 Tahun 2017 (Penjelasan)
Uu No 2 Tahun 2017 (Penjelasan)Uu No 2 Tahun 2017 (Penjelasan)
Uu No 2 Tahun 2017 (Penjelasan)Martios Alius
 
pengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanpengantar aspek hukum pembangunan
pengantar aspek hukum pembangunanArmida Share
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfHeraGunandar
 
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
 

More Related Content

Similar to Regulatory Updates - Indonesia Construction Services

Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNBunga Steviane,S.H
 
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksiUu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksifranst
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bArbiArdli
 
Uu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksiUu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksiAriev Budiman
 
Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999Aris SalTig
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPenataan Ruang
 
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksi
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksiUu 2 tahun 2017 jasa konstruksi
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksiFrida Silalahi
 
Uu jakon no_2_2017
Uu jakon no_2_2017Uu jakon no_2_2017
Uu jakon no_2_2017Abdul Aziz
 
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]Martios Alius
 
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptxPPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptxsilvy41
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Yuni
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)widiaja1
 
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksiUndang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksiEMLI Indonesia
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdfBudiMulyono33
 

Similar to Regulatory Updates - Indonesia Construction Services (20)

Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNSharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVN
 
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksiUu 18 1999 - jasa konstruksi
Uu 18 1999 - jasa konstruksi
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
 
Uu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksiUu18 1999 jasakonstruksi
Uu18 1999 jasakonstruksi
 
Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999Uu jasa konstruksi 18 1999
Uu jasa konstruksi 18 1999
 
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksi
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksiUu 2 tahun 2017 jasa konstruksi
Uu 2 tahun 2017 jasa konstruksi
 
Uu jakon no_2_2017
Uu jakon no_2_2017Uu jakon no_2_2017
Uu jakon no_2_2017
 
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]
UU No 2 Tahun 2017 [Jasa Konstruksi]
 
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptxPPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
PPT Seminar Proposal H Sulistiyo - Magister Hukum - LAMA.pptx
 
2. UU jakon.pptx
2. UU jakon.pptx2. UU jakon.pptx
2. UU jakon.pptx
 
Sistem Administrasi Proyek 3
Sistem Administrasi Proyek 3Sistem Administrasi Proyek 3
Sistem Administrasi Proyek 3
 
Prinsip Konstruksi.pptx
Prinsip Konstruksi.pptxPrinsip Konstruksi.pptx
Prinsip Konstruksi.pptx
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
 
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksiUndang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
 
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONIPerbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 Ayat (2) & PPh Pasal 23 - RIKI ARDONI
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011
 
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf
03_Modul_PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI_SSUK_SSKK.pdf
 

More from AHRP Law Firm

Understanding Buyback Regulations In Indonesia
Understanding Buyback Regulations In IndonesiaUnderstanding Buyback Regulations In Indonesia
Understanding Buyback Regulations In IndonesiaAHRP Law Firm
 
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...AHRP Law Firm
 
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...AHRP Law Firm
 
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...AHRP Law Firm
 
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...AHRP Law Firm
 
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdf
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdfAcceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdf
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdfAHRP Law Firm
 
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdf
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdfTourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdf
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdfAHRP Law Firm
 
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdf
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdfIndonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdf
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdfAHRP Law Firm
 
The Constitutional Court Decision .pdf
The Constitutional Court Decision .pdfThe Constitutional Court Decision .pdf
The Constitutional Court Decision .pdfAHRP Law Firm
 
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdf
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdfExpansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdf
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdfAHRP Law Firm
 
Overview of Asset Confiscation Bill
Overview of Asset Confiscation BillOverview of Asset Confiscation Bill
Overview of Asset Confiscation BillAHRP Law Firm
 
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon Market
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon MarketUnderstanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon Market
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon MarketAHRP Law Firm
 
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...AHRP Law Firm
 
Overview On New Indonesian Panel Code
Overview On New Indonesian Panel CodeOverview On New Indonesian Panel Code
Overview On New Indonesian Panel CodeAHRP Law Firm
 
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023AHRP Law Firm
 
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial SystemIndonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial SystemAHRP Law Firm
 
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...AHRP Law Firm
 
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...AHRP Law Firm
 
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdf
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdfExploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdf
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdfAHRP Law Firm
 
Succesion and Management of Asset.pdf
Succesion and Management of Asset.pdfSuccesion and Management of Asset.pdf
Succesion and Management of Asset.pdfAHRP Law Firm
 

More from AHRP Law Firm (20)

Understanding Buyback Regulations In Indonesia
Understanding Buyback Regulations In IndonesiaUnderstanding Buyback Regulations In Indonesia
Understanding Buyback Regulations In Indonesia
 
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...
Navigating the Complexities in Issuance of KKPR (Suitability of Spatial Utili...
 
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...
FSRU procurement for Oil and Gas Upstream Business (clauses and legal concern...
 
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...
Reducing the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) from a legal perspective...
 
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...
K3 Compliance for Smelter Usage in Nickel Mining: A Look at Morowali Smelter ...
 
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdf
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdfAcceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdf
Acceleration of the Usage EV Battery-powered Vehicle for Road Transportation.pdf
 
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdf
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdfTourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdf
Tourism Fund Legal Instrument to Enchance Indonesian Tourism.pdf
 
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdf
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdfIndonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdf
Indonesia's Digital Horizon Navigating the Smart City Revolution.pdf
 
The Constitutional Court Decision .pdf
The Constitutional Court Decision .pdfThe Constitutional Court Decision .pdf
The Constitutional Court Decision .pdf
 
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdf
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdfExpansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdf
Expansion of Mining Area Permit in Indonesia.pdf
 
Overview of Asset Confiscation Bill
Overview of Asset Confiscation BillOverview of Asset Confiscation Bill
Overview of Asset Confiscation Bill
 
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon Market
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon MarketUnderstanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon Market
Understanding Carbon Trading in Indonesia's Carbon Market
 
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...
Song Plagiarism and Copyrights Issue revolving “Halo-Halo Bandung” vs “Hello ...
 
Overview On New Indonesian Panel Code
Overview On New Indonesian Panel CodeOverview On New Indonesian Panel Code
Overview On New Indonesian Panel Code
 
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023
Social-Commerce in the Wake of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023
 
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial SystemIndonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
 
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...
Normative Considerations for Foreigners of Land Ownership: Advancing Legal Fa...
 
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...
Overview of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia’s Criminal...
 
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdf
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdfExploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdf
Exploring the Legal Dimensions of Regional Cooperation.pdf
 
Succesion and Management of Asset.pdf
Succesion and Management of Asset.pdfSuccesion and Management of Asset.pdf
Succesion and Management of Asset.pdf
 

Regulatory Updates - Indonesia Construction Services

  • 1. November 2020 Ketentuan Umum Aspek Hukum Jasa Konstruksi
  • 2. Daftar Materi • Tinjauan umum hukum Jasa Konstruksi • Klasifikasi Jasa Konstruksi & Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • Usaha Jasa Konstruksi • Larangan Pengguna Jasa Menggunakan Penyedia Jasa yang Terafiliasi pada pembangunan untuk Kepentingan Umum • Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi • Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi • Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi • Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Permen BUMN No. 08/2019 • Penetapan Penyedia Jasa • Komponen-komponen yang Harus Diperhatikan dalam Perencanaan suatu Proyek • Izin-izin terkait dalam Penyelenggaraan Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi • Jaminan dan Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja Konstruksi • Muatan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia • Risiko-risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi
  • 3. Tinjauan Umum Hukum Jasa Konstruksi
  • 4. 4 Perencanaan Pengadaan Konstruksi Post-Konstruksi Operasi Pemeliharaan & Perbaikan Evaluasi Konstruksi Engagement Pemangku Kepentingan Penganggaran Status dan Kepemlikan Tanah & Aset Perizinan, Persetujuan,dan Pemenuhan Regulasi Perikatan dan Alokasi Risiko Optimum Dokumen dan Ketentuan Pengadaan Governance Kelembagaan & Pengambilan Keputusan Aspek Hukum Kegiatan Kesesuaian dengan program kerja institusi dan Pemangku Kepentingan yang relevan Keputusan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan internal institusi dan peraturan perundang-undangan Identifikasi pemangku kepentingan Pemerintah yang relevan Dukungan dan persetujuan pemangku kepentingan Pemerintah yang relevan (termasuk pelaksanaan probity audit) Penyusunan produk hukum yang diperlukan guna memberikan landasan hukum pengambilan kebijakan Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan produk hukum yang diperlukan Keputusan penganggaran dan pencairan telah/dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan Perancangan Besaran yang ditetapkan telah mempertimbangkan aspek konstruksi: Time, Cost, Quality,Flexibility, dan Value for Money Penyusunan kontrak sesuai dengan prinsip alokasi risiko optimum Kontrak Manajemen Konstruksi, D&B atau EPC, Operasional, Pemeliharaan & Perbaikan Penentuan skema pemanfaaatan tanah dan/atau kerjasama penggunaan aset dengan Pemerintah Pengajuan dan perolehan perizinan pelaksanaan konstruksi dan operasional infrastruktur Kepastian bahwa Pengadaan Konsultan dan kontraktor telah sesuai dengan ketentuan pengadaan institusi Pemenuhan persyaratan penerbitan perizinan Kepastian produk hukum sebagai dasar penggunaan aset Pemerintah untuk Proyek Syarat dan pemenuhan kualifikasi kontraktor, serta draft perjanjian Tinjauan Umum Jasa Konstruksi
  • 5. 5 Komponen-komponen Pokok yang Harus Diperhatikan dalam Merencanakan suatu Proyek Waktu Biaya Kualitas Fleksibilitas Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan dalam merencanakan suatu proyek, yaitu: namun terdapat 1 (satu) komponen lagi yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu merupakan kemampuan Principal dalam mengubah lingkup pekerjaan tanpa mempengaruhi komponen waktu, biaya, dan kualitas. Pada umumnya, pelaksanaan pengadaan suatu proyek cenderung mengutamakan salah satu atau beberapa komponen saja, dan hal tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan serta hasil akhir dari pekerjaan konstruksi yang bersangkutan. Insight
  • 6. 6 Regulatory Tree - Hukum Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. 8/2019”) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 2/2017”) Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102, dan Pasal 87 UU No.2/2017 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”). Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia
  • 7. Klasifikasi Jasa Konstruksi & Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 7
  • 8. 8 Klasifikasi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi gabungan antara Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi 1 2 3
  • 9. 9 Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa Penyedia Jasa Sub-penyedia Jasa memberikan pekerjaan dan upah atas Jasa Konstruksi yang akan diterima memberikan layanan Jasa Konstruksi Catatan Pengguna Jasa dapat berupa (i) orang perorangan; (ii) badan hukum; (iii) badan usaha milik negara; dan/atau (iv) lembaga negara Di dalam memberikan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dapat bekerja sama dengan Sub- penyedia Jasa Sub-penyedia Jasa pada dasarnya hanyalah pemberi Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. Oleh karenanya, pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa tetaplah Penyedia Jasa Penyedia Jasa dan Sub-penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus (i) sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; (ii) memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; dan (iii) mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek 1 2 3 4 Ketentuan mengenai pengikatan di antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam UU No. 2/2017. 5
  • 11. 11 Usaha Jasa Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Usaha Pekerjaan Konstruksi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Meliputi pemberian jasa: • arsitektur; • rekayasa; • rekayasa terpadu; dan • arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Meliputi pemberian jasa: • konsultansi ilmiah dan teknis; dan • pengujian dan analisis teknis. Meliputi Pekerjaan konstruksi atas: • bangunan gedung; dan • bangunan sipil. Meliputi Pekerjaan: • instalasi; • konstruksi khusus; • konstruksi prapabrikasi; • Penyelesaian bangunan; dan • Penyewaan peralatan. Spesialis Umum Umum Spesialis Klasifikasi Usaha Layanan Usaha Bangunan gedung Bangunan sipil Rancang bangun Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan
  • 12. Larangan Pengguna Jasa Menggunakan Penyedia Jasa yang Terafiliasi pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum 12
  • 13. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kepentingan bangsa dan negara Kepentingan masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi yang Terafiliasi dapat dilaksanakan oleh Pemilihan Penyedia Jasa dipilih dengan cara Pasal 44 UU No. 2/2017 mengatur mengenai Pengguna Jasa dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik. Tender, Seleksi, atau katalog elektronik dasar hukum dipilih dengan cara 13 Pasal 94 UU No. 2/2017 jo, Pasal 161 PP No. 22/2020 menentukan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi (i) peringatan tertulis dan (ii) sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik. Sanksi Pasal 72 PP No. 22/2020 mengatur pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik. Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga apabila pengguna jasa akan memanfaatkan layanan jasa konstruksi penyedia jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum wajib melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik. Insight
  • 14. 14 Perusahaan Terafiliasi BUMN Menurut Permen BUMN No. 08/2019 Pasal 13 ayat (1) Permen BUMN No. 08/2019 megatur Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penunjukan langsung yaitu: - Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan. Merujuk pada Pasal 13 ayat (3) Permen BUMN No. 08/2019, Persyaratan penunjukan langsung tersebut dituangkan dalam ketentuan internal dengan memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral. Pasal 1 Angka 7 Permen BUMN No. 08/2019 Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN. Berdasarkan Pasal 13 Pemen BUMN No. 08/2018, penunjukan langsung dapat dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Namun demikian, penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan Jasa bersangkutan serta dimungkinkan dalam UU No. 2/2017 dan PP No. 22/2020. Insight
  • 15. 15 Mekanisme Penunjukan Langsung Berdasarkan UU No. 2/2017 dan PP No. 22/2020 Penunjukan Langsung Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak Kondisi Tertentu Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara Pekerjaan yang berskala kecil Penyedia Jasa yang sangat terbatas, yaitu apabila hanya ada satu Penyedia Jasa yang dapat menangani Pekerjaan tersebut Penyedia Jasa yang sangat terbatas, yaitu apabila hanya ada satu Penyedia Jasa yang dapat menangani Pekerjaan tersebut 1 2 3 4 5 dilakukan dalam hal
  • 16. 16 Salah satu Kondisi Tertentu yang dapat dilakukannya Penunjukan Langsung penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD. penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD. untuk Pekerjaan Konstruksi untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Persyaratan Penunjukan Langsung Berdasarkan PP No. 22/2020 Sesuai dengan Pasal 66 PP No. 22/2020, penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD dilaksanakan dengan ketentuan: a. sepanjang layanan Jasa Konstruksi dimaksud merupakan produk atau Layanan Usaha dari BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD; dan b. sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
  • 18. 18 Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian Perencanaan Perancangan Pengawasan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi 1 2 3 4 5 Kegiatan pengkajian dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi (i) identifikasi kebutuhan; (ii) tujuan kegiatan Pekerjaan konstruksi; (iii) sistem penyelenggaraan konstruksi; dan (iv) strategi dan program penyelenggaraan konstruksi Kegiatan perencanaan meliputi (i) studi kelayakan bangunan konstruksi dan analisis terkait dampak lingkungan; dan/atau (ii) analisis dampak lalu lintas Kegiatan perancangan paling sedikit meliputi (i) pemilihan standar dan metode perancangan; (ii) pelaksanaan perancangan; dan (iii) penyajian hasil perancangan konstruksi Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengguna Jasa untuk memastikan (i) terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan (ii) terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak Manajemen penyelenggaraan konstruksi meliputi (i) manajemen proyek; (ii) manajemen konstruksi; (iii) manajemen mutu; dan (iv) manajemen keselamatan konstruksi
  • 19. 19 Hasil Perancangan Konstruksi Hasil Perancangan Konstruksi perhitungan desain spesifikasi teknis daftar kuantitas atau daftar keluaran perkiraan biaya metode pelaksanaan lokasi lahan rencana keselamatan konstruksi rencana penjaminan mutu Pekerjaan konstruksi metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasokannya penetapan tingkat kompleksitas Pekerjaan 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hasil Perancangan Konstruksi dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan usaha orang perseorangan atau badan usaha perancangan konstruksi pemeriksa bertanggung jawab memastikan hasil perancangan telah memenuhi standar keteknikan serta standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
  • 21. 21 Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pemeliharaan Pengoperasian Pembongkaran Pembangunan Kembali 1 2 3 4 5 merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan bangunan konstruksi dilaksanakan berdasarkan Hasil Perancangan Konstruksi harus terdapat ketersediaan lahan baik sebagian maupun keseluruhan serta perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan pengoperasian dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan bangunan konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi penyelenggaraan pemeliharaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala pembongkaran meliputi kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan dilaksanakan melalui tahapan (i) pengkajian; (ii) perencanaan; (iii) perancangan; (iv) pelaksanaan pembangunan; dan (iv) pengawasan
  • 22. 22 Kegiatan Pembongkaran dalam Usaha Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembongkaran Bangunan Persetujuan pemerintah dalam penyelenggaraan pembongkaran bangunan Kriteria bangunan yang dapat dibongkar Tahap-tahap penyelenggaraan pembongkaran bangunan Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyelenggarakan pembongkaran bangunan fungsinya tidak diperlukan lagi membahayakan keselamatan umum lahannya akan dipergunakan untuk keperluan lain telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur layanannya tidak memiliki izin Perencanaan penetapan pelaksanaan 1 2 3 mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan kriteria risiko bahaya Pemerintah daerah Pemerintah pusat untuk bangunan dengan fungsi khusus
  • 24. 24 Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang/ Design 1 Bangun/ Build 2 Perekayasaan/ Engineering 1 Pengadaan/ Procurement 2 Pelaksanaan/ Construction 3 1. Perekayasaan adalah kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagai bagian dari konsultansi konstruksi. 2. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa. 3. Pelaksanaan adalah pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemeliharaan, pelaksanaan pengoperasian, pelaksanaan pembongkaran, dan pelaksanaan pembangunan kembali. merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang melibatkan satu entitas perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan penyelenggara pembangun infrastruktur untuk menyediakan beberapa layanan Jasa Konstruksi Pekerjaan kontruksi terintegrasi terdiri dari D&B dan EPC. Insight
  • 25. Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Permen BUMN No. 08/2019 25
  • 26. 26 Badan Usaha Milik Negara Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi Cara Pengadaan Pengadaan Jangka Panjang Penunjukan Langsung 1. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa; 2. Tender/Seleksi Terbatas, yaitu pengadaan yang ditawarkan kepada pihak terbatas, sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran; 3. Terdapat larangan menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik. 4. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) penyedia jasa atau penunjukan melalui beauty contest; atau 5. Pengadaan Langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar. Kontrak Kerja Konstruksi Dapat dilakukan antara lain untuk: 1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran; 3. Pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau 4. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi harus dituangkan dalam suatu kontrak yang memuat: 1. prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance); dan 2. prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (Business Judgement Rule) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Permen BUMN No. 08/2019 Direksi dapat membuat price adjustment sesuai kondisi pasar dan best practices (apabila diperlukan) Dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Permen BUMN No. 08/2019
  • 28. 28 Penetapan Penyedia Jasa Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Administrasi Pemilihan Penyedia Jasa Penetapan Penyedia Jasa Evaluasi Teknis Evaluasi Harga 1 2 3 4 dilakukan terhadap calon Penyedia Jasa yang lulus Penjelasan Penetapan Penyedia Jasa untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi didasarkan pada (i) kualitas terbaik; (ii) gabungan kualitas dan biaya terbaik; dan/atau (iii) biaya terendah Penetapan Penyedia Jasa untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi didasarkan pada (i) harga terendah terevaluasi; dan/atau (ii) gabungan kualitas teknis dan harga terbaik di antara penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pemilihan Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi didasarkan pada nilai gabungan penilaian teknis dan harga terbaik 1 2 3 Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 UU No. 2/2017. 4
  • 29. 29 Proses Evaluasi untuk Menetapkan Penyedia Jasa Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Merupakan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia Jasa Merupakan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Merupakan evaluasi terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Merupakan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa 1 4 2 3
  • 30. 30 Penetapan Penyedia Jasa setelah Proses Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung Pengguna Jasa Penyedia Jasa negosiasi Penetapan Penyedia Jasa sebagai pemenang dalam Pemilihan Penyedia Jasa
  • 31. Izin-izin terkait dalam Penyelenggaraan Konstruksi 31
  • 32. Perizinan untuk Konstruksi Perizinan di Bidang Konstruksi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Persetujuan Lingkungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Izin Lokasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi 32 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 2 Perizinan-perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi adalah IMB, izin lokasi, ANDALALIN, AMDAL, Izin Lingkungan. Insight
  • 34. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Delivery System Jenis-jenis Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (Delivery System) rancang- penawaran- bangun Rancang- Bangun perekayasaan- pengadaan- pelaksanaan manajemen konstruksi dengan risiko manajemen konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa kemitraan/kerja sama 34 merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang melibatkan orang perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan Pengguna Jasa untuk menyediakan satu jenis layanan Jasa Konstruksi merupakan metode penyelenggaraan konstruksi yang memisahkan antara layanan desain arsitektur/rekayasa dan manajer konstruksi yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Jasa yang kemudian menggunakan banyak kontraktor spesialis sebagai kontraktor utama yang melaksanakan keseluruhan Pekerjaan Konstruksi merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang dilaksanakan oleh seorang manajer konstruksi yang bertindak sebagai konsultan bagi Pengguna Jasa di dalam fase perencanaan dan perancangan dengan biaya lumsum, dan sampai tahap perancangan tertentu di mana biaya maksimum terjamin (Guaranteed maximum price-GMP) telah dapat ditetapkan, ia menjadi kontraktor umum yang akan menanggung risiko kinerja seluruh Pekerjaan Konstruksi termasuk kinerja semua subkontraktornya dengan biaya GMP merupakan suatu metode penyelenggaraan konstruksi yang menyatukan Pengguna Jasa-perencana/perancang dan pelaksana konstruksi di dalam suatu perjanjian kerja sama multi pihak yang mengikat ke semua pihak untuk dalam hal pembiayaan, perencanaan, perancangan, pengembangan rancangan, dan pelaksanaan konstruksi untuk menghasilkan suatu bangunan secara efisien melalui proses pengambilan keputusan secara konsensus Pasal 80 ayat (1) PP No. 22/2020 mengatur Pengguna Jasa dalam menetapkan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (Delivery System) harus mempertimbangkan: 1. kapasitas Pengguna Jasa; 2. ketersediaan Penyedia Jasa Konstruksi; dan 3. rantai pasok Insight 1 2 3 4 5 6
  • 35. 35 Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran untuk Kontrak Kerja Konstruksi Pembayaran Per-Pekerjaan (Bill of Quantities) Pembayaran di Muka Pembayaran Terima Jadi (Turn Key) • Pembayaran dilakukan berdasarkan milestone Pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya. • Milestone Pekerjaan dapat berupa bangunan tertentu yang telah selesai dibangun, penyelesaian Pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, atau berdasarkan volume/kuantitas Pekerjaan yang telah diselesaikan. • Pembayaran di Muka adalah pembayaran yang dilakukan secara sekaligus dalam satu waktu, yaitu pada awal dilaksanakannya Pekerjaan. • Terdapat risiko Pekerjaan, yaitu Penyedia Jasa Konstruksi harus menanggung seluruh biaya tak terduga yang timbul selama pelaksanaan Pekerjaan. • Pembayaran yang dilakukan secara sekaligus pada akhir masa Pekerjaan atau pada saat penyerahan Pekerjaan dari Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa Konstruksi. • Terdapat risiko Pekerjaan, yaitu Penyedia Jasa Konstruksi harus terlebih dahulu menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dan selama pelaksanaan Pekerjaan. Insight PP No. 22/2020 tidak mengenal istilah maupun mengatur mengenai Bill of Quantities. Namun demikian, Pasal 81 ayat (1) PP No. 22/2020 menentukan bahwa jenis sistem pembayaran untuk kontrak kerja konstruksi selain pembayaran di muka dan pembayaran terima jadi (turn key) adalah sistem pembayaran: (i) progress/bulanan; dan (ii) milestone/tahapan/termin.
  • 36. 36 Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Sistem Perhitungan Hasil Pekerjaan Sistem Perhitungan Hasil Pekerjaan untuk Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum Harga Satuan Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Persentase Nilai Cost Reimbursable Target Cost 1 2 3 4 5 6 perhitungan harga tetap untuk Pekerjaan yang sudah disepakati antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa perhitungan yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa perhitungan untuk Pekerjaan yang sebagian mempergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan perhitungan berdasarkan persentase dari nilai Pekerjaan tertentu yang didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak perhitungan berdasarkan pengeluaran biaya ditambah imbalan jasa yang telah disepakati para pihak perhitungan berdasarkan harga pasar yang ditetapkan terlebih dahulu kemudian dikurangi laba yang diharapkan
  • 37. Jaminan dan Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja Konstruksi 37
  • 38. 38 Jaminan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Kontraktor Pengguna Jasa memberikan jaminan terkait pelaksanaan pekerjaan Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan Diberikan kepada Principal paling lambar 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Diberikan kepada Principal dalam rangka pengambilan uang muka Diberikan kepada Principal setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir Jaminan konstruksi dapat diterbitkan oleh: Bank dalam Bentuk Bank Guarantee Perusahaan Asuransi dalam Bentuk Surety Bond Insight Terdapat perbedaan mengenai cara untuk mendapatkan Bank Guarantee dan Surety Bond, sebagai berikut: a. Bank Guarantee hanya dapat diberikan apabila Principal memiliki tabungan pada bank yang memberikan Bank Guarantee; sedangkan b. Untuk memperoleh Surety Bond, Principal harus menandatangani Indemnity Letter. Penentuan penggunaan Bank Guarantee atau Surety Bond sesuai dengan SOP internal Pengguna Jasa. Umumnya akan ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.
  • 39. 39 Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja Konstruksi Kontraktor Pengguna Jasa Ketentuan Pengenaan Denda Wanprestasi pada pengguna jasa, klaim dari kontraktor tidak dalam bentuk denda. Dalam hal pengguna jasa tidak dapat menyiapkan sarana dan prasarana tepat waktu, maka pada praktiknya pengguna jasa dapat meminta tambahan hari untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk pekerjaan konstruksi termasuk akses kontraktor ke lokasi proyek.. Wanprestasi pada kontraktor, merupakan kelalaian atau ketidakmampuan kontraktor yang akibatnya penegenaan denda kepada kontraktor. Apabila kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (wanprestasi) maka kontraktor akan terkena potensi denda keterlambatan. Insight Denda keterlambatan pada kontrak kerja konstruksi hanya dikenakan kepada kontraktor, apabila kontraktor lalai atau tidak mampu melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
  • 40. Muatan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia 40
  • 41. 41 Syarat-Syarat Minimum Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Syarat Khusus Kontrak Syarat Umum Kontrak Dokumen Pengguna Jasa Usulan atau penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa berdasarkan dokumen pemilihan Berita acara Surat Pernyataan dari Pengguna Jasa Surat Pernyataan dari Penyedia Jasa Berisi pertanyaan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Berisi pertanyaan untuk menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari Penyedia Jasa Kesepakatan yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa selama proses evaluasi usulan Penawaran oleh Pengguna Jasa berupa klarifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan harga penawaran jadwal waktu sumber daya metode atau uraian para pihak konsiderasi lingkup Pekerjaan hal pokok seperti harga kontrak serta jangka waktu pelaksanaan kontrak daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarki 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 Berisi data informasi Pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus Pekerjaan Berisi ketentuan umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, lingkup Pekerjaan, cara pembayaran, dan sistem perhitungan hasil Pekerjaan merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi Penyedia Jasa untuk menyusun penawaran, yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya meliputi, persyaratan spesifikasi Pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/ kuantitas dan harga Insight Isi Kontrak Kerja Konstruksi tetap dapat mengatur ketentuan lain, termasuk mengadopsi ketentuan- ketentuan dalam buku-buku FIDIC, karena syarat-syarat di atas hanya merupakan syarat-syarat minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  • 42. 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak Kerja Konstruksi Syarat-Syarat Umum Kontrak Kerja Konstruksi Ketentuan Umum Pelaksanaan, penyelesaian, addendum, dan pemutusan kontrak Hak dan kewajiban para pihak Personil inti dan/atau peralatan penyedia Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi Pengawasan mutu Penyelesaian perselisihan apabila timbul sengketa paling sedikit memuat 1 2 3 4 5 6 7 8
  • 43. 43 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Kerja Konstruksi Syarat-Syarat Khusus Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit memuat Korespondensi Wakil sah para pihak Jenis kontrak Tanggal berlaku kontrak Masa Pelaksanaan Masa Pemeliharaan Perbaikan cacat mutu Umur Konstruksi Pembayaran tagihan Pencairan jaminan tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas Pekerjaan Pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan Kepemilikan dokumen Fasilitas Peristiwa kompensasi Sumber pembiayaan Keselamatan dan kesehatan kerja Pembayaran uang muka Pembayaran prestasi Pekerjaan Pembayaran peralatan dan/atau bahan baku Serah terima sebagian Pekerjaan yang telah selesai Penyesuaian harga (eskalasi/de- eskalasi) Ketentuan besaran denda Usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil Penyelesaian perselisihan/ sengketa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • 44. Risiko-risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi 44
  • 45. 45 Risiko-Risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi Risiko-risiko dalam Penyediaan Infrastruktur Risiko lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan Risiko pendanaan, di mana terdapat kemungkinan kesulitan mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan Risiko kegagalan bangunan Risiko terjadinya keadaan memaksa (force majeure) Risiko penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan perjanjian Risiko dalam masa pemeliharaan, di mana penyedia jasa tidak memberikan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan perjanjian Risiko adanya pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan oleh pemenang tender pengadaan 1 2 3 4 5 6 7
  • 46. 46 Mitigasi Risiko-Risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi Oleh karena pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan oleh IP adalah untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pembebasan lahan. Mitigasi Risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi Harus dipastikan mengenai cara penyediaan infrastruktur, apakah dengan metode penugasan atau tender. Hal ini berkaitan dengan skema pendanaan proyek yang akan dibangun. Pasal 86 PP No. 22/2020 mengatur bahwa penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Penentuan rencana umur Konstruksi harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan, serta dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi. Harus diatur tegas dalam kontrak konstruksi terkait mengenai kejadian-kejadian yang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa (force majeure). Hal ini untuk menghindari pelepasan tanggung jawab secara sepihak dari penyedia jasa konstruksi. Untuk mencegah tidak terselesaikannya pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa, maka harus dipastikan kembali bahwa jaminan uang muka dan/atau jaminan pelaksanaan dapat dicairkan secara seketika. Untuk mencegah penyedia jasa tidak memberikan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan perjanjian konstruksi, maka harus dipastikan kembali bahwa jaminan pemeliharaan dapat dicairkan secara seketika. 1 2 3 4 5 6 Perlu diperjelas mengenai hak dan kewajiban serta alokasi risiko antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam kontrak konstruksi. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelepasan tanggung jawab apabila terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan. Apabila penyedia jasa dan/atau sub-penyedia jasa tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu, maka dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. 7
  • 47. 47 Alokasi Risiko dalam Kontrak Konstruksi No. Bentuk Risiko Kontraktor Pengguna Jasa Catatan 1. Peningkatan biaya konstruksi melalui Penyesuaian Harga (Escalation/ FX) - - Dibutuhkan analisis kasus per kasus 2. Perencanaan dan persetujuan ✓ 3. Hubungan hukum dengan kontraktor lainnya - - Pengguna Jasa dapat melakukan negosiasi terkait hubungan hukum dengan kontraktor lainnya, serta Pengguna Jasa dapat memitigasi dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin yang timbul 4. Kondisi lokasi proyek ✓ 5. Cuaca buruk - - Pada umumnya, terdapat batasan-batasan dalam pembagian tanggung jawab antara Kontraktor dan Pengguna Jasa 6. Hubungan industrial - - Tergantung pada jenis tindakan, karena tiap proyek dan industri memiliki karakteristik pembagian tanggung jawab masing-masing 7. Akses ke lokasi proyek ✓ 8. Dokumen-dokumen/Laporan - ✓ 9. Rancangan (Design) - Apabila pengadaannya adalah rancang dan bangun (D&B), maka yang bertanggung jawab atas design adalah Kontraktor. Namun, apabila pengadaannya hanya meliputi Konstruksi, maka yang bertanggung jawab atas design adalah Pengguna Jasa
  • 48. Menara Palma 15th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Jakarta 12950 Phone: +6221 25983316 Fax: +6221 25983818 E-mail: office@ahrplaw.com www.ahrplaw.com We will continue to follow the developments on this topic and provide additional information as it becomes available. If you have any questions on this topic, please contact us: This publication has been prepared by AHRP for educational and informational purposes only. The information contained in this publication is not intended and should not be construed as legal advice. Due to the rapidly changing nature of law, AHRP makes no warranty or guarantee concerning the accuracy or completeness of this content. You should consult with a legal consultant to review the current status of the law and how it applies to your circumstances before deciding to take any action. M. Fadra Heryndra fadra@ahrplaw.com Wilkins H. Berkeley wilkins@ahrplaw.com Cut Farrah Dhiba farrah@ahrplaw.com Fatya Alesi fatya@ahrplaw.com