Desa madan

666 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Desa madan

  1. 1. Desa (bahasa Jawa) di Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan nama Gampong, yang secara harfiahartinya kampung. Jumlah seluruhnya 5.463 buah Secara administratif desa atau gampong ini merupakan unitpemerintahan terkecil yang berada di bawah satuan pemerintahan lain yang lebih besar yang dalam istilah Acehdinamakan mukim. Perkataan mukim berasal dari bahasa Arab “muqim” yang artinya tempat tinggal, jumlah diseluruh Kabupaten Pidie 126 buah, dan Nanggroe Aceh Darussalam 591 buah. Gampong dan mukim ini salingberhubungan satu dengan yang lain. Tidak ada mukim tanpa gampong dan demikian juga sebaliknya.Landasan bagi kepala Daerah Tk. II untuk memilih, mengakui dan memberhentikan seorang kepala gampong didaerahnya mulai sejak akhir tahun 1953-1961 adalah ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi SumateraUtara tanggal 31 November 1953. Karena pada waktu itu Daerah Istimewa Aceh berstatus Keresidenanmerupakan bagian dari wilayah Sumatera Utara. Dalam ketetapan itu disebutkan tentang tata cara pemilihankepala gampong (keuchik/geuchik). Setelah Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 yang realisasinya tanggal 27 januari 1957, maka dalam perkembangannya padatahun 1961 hal mengenai peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan kepala gampong(keuchik/geuchik) di Daerah Istimewa Aceh ditetapkan suatu keputusan baru. yaitu berdasarkan KeputusanGubernur KDH Istimewa Aceh (urusan pemerintahan umum dan pusat) No.32/GA/1961.Keputusan ini di antaranya mencabut semua peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan kepala-kepala gampong (keuchik/geuchik) yang bertentangan dengan peraturan Gubernur KDH Sumatera UtaraNo.30/U.U/1953 tanggal 30 Mei tentang memilih, mengakui dan memberhentikan kepala-kepala gampong(keuchik/geuchik) di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara yang dianggap tidak sesuai lagi. Dalam keputusanitu juga ditetapkan mengenai peraturan tentang memilih, mengakui, dan memberhentikan kepala-kepalagampong (keuchik/geuchik) di Daerah Istimewa Aceh saat itu (sekarang Nanggroe Aceh Darussalam). Dengandemikian segala hal yang menyangkut tentang pemilihan, memberhentikan dan mengakui seorang kepalagampong didasarkan atas keputusan No.32/GA/1961Namun dalam pelaksanaannya baik peraturan Gubernur KDH Sumatera Utara No.30/U.U/1953 tanggal 30 Mei1953 maupun keputusan Gubernur KDH Istimewa Aceh No.32/GA/1961 tidak selalu sesuai. Hal ini banyaktergantung faktor situasi dan kondisi yang ada pada suatu gampong (kampung) yang bersangkutan. Dengandemikian, pengakuan dan memberhentikan kepala gampong (keuchik/geuchik) tidak selalu ditempuh dengancara yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.Banyak kepala gampong tidak dipilih menurut ketentuan itu, tetapi karena warisan dari orang tuanya secara turunmenurun, disebabkan karena si orang tua ini sudah sangat tua. Dan banyak juga kepala gampong(keuchik/geuchik) yang ditetapkan/dipilih berdasarkan hasil musyawarah penduduk gampong yangbersangkutan. Orang yang dipilih itu biasanya dilihat bagaimana pengalamannya, tingkah laku akhlaknya dandianggap sebagai orang yang banyak mengetahui tentang seluk beluk kampung itu.Aparat-aparat atau unsur-unsur pemerintahan gampong lainnya seperti Teungku Meunasah (Teungku Imeum),Tuha Peut, Waki Keuchik/geuchik, pemilihannya juga dilakukan secara musyawarah. Tentang jabatan WakiKeuchik/geuchik (wakil kepala kampung) meskipun baik dalam peraturan Gubernur Kepala Daerah SumateraUtara No.30/U.U/1953 maupun keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 32/GA/1967,menyebutkan bahwa wakil kepala kampung adalah orang yang ditunjuk oleh kepala kampung bersangkutanuntuk mewakili dirinya dalam hubungan dengan masyarakat di kampung itu atas jaminan dan tanggung jawabdari kepala kampung itu sendiri, tetapi dalam prakteknya hal ini juga jarang terjadi.
  2. 2. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebelum keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menjadi landasan bagi seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat IIatau seorang Camat, untuk memilih, mengakui dan memberhentikan kepala-kepala desa dalam wilayah DaerahIstimewa Aceh ialah surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (urusan pemerintahan umumpusat) No. 32/GA/1961, dan surat kawat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 16353/18a tanggal 2Nopember 1971 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh,yang intinya mengenai masa jabatan keuhik-keuchik/geuchik (kepala-kepala kampung).Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979, yang mengatur tentang pemerintahandesa (pasal 3) termasuk cara pemilihan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah (pasal 4, 5 dan pasal9), maka semua keputusan dan instruksi-instruksi yang pernah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah Daerahtentang hal itu, dengan sendirinya harus disesuaikan atau bahkan tidak berlaku lagi. Dan hal yang berhubungandengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala-kepala kampung/desa untuk seluruh daerah diIndonesia termasuk dalam wilayah Aceh seharusnya didasarkan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 itu.Namun seperti halnya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961, serta surat-surat instruksi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 itu juga dalampelaksanaannya belum pada semua kampung/desa di Daerah Istimewa Aceh, berjalan secara lancar. Faktortradisi, situasi dan kondisi serta faktor sosial politik yang ada di kampung-kampung masih memegang perananatau masih dijadikan unsur pertimbangan bagi seorang bupati ataupun bagi seorang camat, dalam memilih,mengangkat dan memberhentikan seorang kepala kampung/desa. Selain juga karena Undang-Undang No. 5Tahun 1979 itu sendiri belum diketahui secara luas dan belum sepenuhnya dimengerti oleh kepala-kepalakampung/desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh.Dapat ditambahkan bahwa dalam hubungan dengan pengaturan pemerintahan desa di Daerah Istimewa Aceh,hingga tahun 80-an, belum ada suatu peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Tingkat IImaupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Namun dalam hubungan dengan usaha peningkatanpenyelenggaraan Pemerintahan Kampung / desa Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh telahmengusahakan sistem pemerintahan kampung/desa. Untuk ini misalnya pada tahap pertama Pelita I Tahun1969/1970 pemerintah telah menetapkan gampong (kampung) di Daerah Istimewa Aceh sebagai unitpemerintahan desa. Penetapan ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor Desa 5/1/29 tanggal 29April 1969. Dan sesuai dengan surat instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Oktober 1971Nomor 6018, maka pada setiap desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh, mulai diadakan SekretarisKampung. Selain itu untuk meningkatkan administrasi desa, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, padatanggal 8 Juni 1976 mengeluarkan suatu Surat Keputusan Nomor 263/1976, yaitu tentang penyeragamanstempel kepala kampung yang digunakan oleh kepala-kepala kampung dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh.Usaha untuk peningkatan bidang Pemerintahan Kampung, sesungguhnya terus dipaksakan untuk dilaksanakanoleh pemerintah, sudah semenjak Pelita I dikumandangkan misalnya dengan mendirikan kantor-kantor desasebagai tempat pelaksanaan administrasi desa pada setiap gampong dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh(berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 36/2/37 tanggal 21 April 1975 dan surat PemerintahNomor 36/2/28, tanggal 21 Juni 1976.Selain pengadaan kantor-kantor desa, pemerintah juga mengusahakan penyediaan rupa-rupa alat kelengkapanadministrasi seperti mesin ketik, buku register desa dan alat-alat tulis menulis. Untuk desa-desa di DaerahIstimewa Aceh, selama Pelita I hingga Pelita IV pemerintah juga telah memberikan subsidi desa yang dari tahun
  3. 3. ke tahun semakin meningkat. Dan sesuai dengan Daftar Isian Proyek dan Daftar Usulan Proyek uang bantuandesa tersebut dimanfaatkan oleh kepala-kepala kampung untuk perbaikan/ pembangunan kampungnya masing-masing.Pada setiap desa, mulai tahun 1969 dan tahun 1970 telah dibentuk suatu lembaga yang disebut LSD (LembagaSosial Desa) dengan tujuan untuk menghidupkan kembali unsur gotong royong melalui organisasi formal. Dalamperkembangannya sejak tahun 1971 lembaga ini mendapat landasan hukum, yaitu keputusan presiden No. 81Tahun 1981, tahun 1971 berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya menurut Keputusan PresidenNo. 28 Tahun 1980 lembaga ini dirubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Tugas danfungsinya adalah membantu pemerintahan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.Adanya berbagai usaha dari pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan Pelita dalam rangka untukmenyempurnaan lembaga pemerintahan kampung telah menempatkan kepala kampung dalam posisi yangpenting dan luas. Penting, karena ikut menentukan maju mundurnya masyarakat di kampungnya, dan luas,karena menangani hampir semua segi kehidupan masyarakat kampung. Kedudukannya adalah sebagai “wakilpemerintah”, sebagai pemimpin yang paling bawah yang melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan negara.Tugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan kelihatannya merupakan tugas barubagi kepala kampung. Oleh karena itu jelas beberapa kepala kampung, “belum siap” menerima tugas semacamitu. Mereka belum terbiasa dengan pekerjaan administrasi, berkantor, membuat program kampung dansebagainya. Banyak kepala desa masih “kaku” dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang berhubungandengan hal-hal tersebut di atas meskipun kepala-kepala desa telah memperoleh bantuan dari pemerintah berupaalat-alat penunjang administrasi, namun ada yang belum pernah menggunakannya; lebih-lebih di antara merekaada yang masih buta aksara latin.Akibatnya sesuai dengan situasi zaman, lembaga pemerintahan gampong telah mengalami perubahan-perubahan dan penyempurnaannya meskipun di sana-sini masih menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan.Misalnya LKMD belum seluruhnya menunjukkan keaktifannya, masih ada yang merupakan sekedar nama saja.Demikian juga halnya dengan kantor-kantor desa, ada yang tidak/belum berfungsi sebagai mana mestinya.Keuchik/geuchik-keuchik/geuchik masih banyak yang menggunakan tempat kediaman mereka atau meunasahsebagai tempat kegiataan dalam urusan kampung. Demikian juga masih banyak penduduk jika berurusandengan kepala kampung dilaksanakan pada sore atau malam hari, dikediaman kepala desa atau di meunasah-meunasah, karena pada siang harinya mereka harus ke sawah atau ke ladang. Oleh karenanya sulit bagimereka jika disuruh berdiam di kantor desa pada siang hari, kecuali bagi beberapa rekan mereka yang sudahberstatus “lurah”.Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini, bahwa gampong-gampong di Aceh/Pidieterkoordinir di dalam suatu wilayah yang disebut mukim (kemukiman), yang dikepalai oleh seorang kepalamukim. Pada masa sekarang lembaga ini masih ada, tetapi hak dan kewajibannya tidak jelas, karena tidak adasuatu ketentuan atau pedoman tertulis yang mengatur tentang lembaga ini (lebih-lebih bila dikaitkan dengan U.UNo. 5 tahun 1979), sehingga seberapa jauh wewenang kepala mukim selaku koordinator kampung dan sebagaipembantu camat juga tidak jelas. Dalam menjalankan tugasnya kepala mukim bekerja tanpa pembantu, namununtuk ini ia menerima upah jerih payah menurut ketentuan yang ditetapkan (ketentuan ini termuat dalam daftarjerih payah para pamong Desa. Kepala mukim/keuchik/geuchik dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh 8 April1968).
  4. 4. Hingga kini, desa-desa di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sejak 2001) masih berada di bawah koordinasikemukiman. Namun peranan kepala mukim sebagai pembantu camat sudah sangat berkurang. ParaKeuchik/geuchik bila berurusan dengan camat tidak lagi melalui perantaraan kepala mukim tetapi langsungdengan Camat sebagai kepala kecamatan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 5Tahun 1979, yaitu yang mengatur tentang hak, wewenang, kewajiban, kepala desa.Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, maka dapat dikatakan bahwajabatan sekretaris kampung adalah sebagai pembantu-pembantu keuchik/geuchik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi di desa-desa itu. Adanya jabatan Sekretaris Desa ini telahmembawa pengaruh pula terhadap sistem pemerintahan gampong, terutama dalam cara pengaturanadministrasinya dan telah membawa pengaruh pula terhadap jabatan Waki Keuchik/geuchik yang ada, yangsebelumnya berfungsi sebagai pembantu keuchik/geuchik dalam menjalankan tugas-tugas kampung. Adanyajabatan sekretaris kampung telah mengaburkan kedudukan Waki Keuchik/geuchik. Namun hingga kini jabatanuntuk itu pada beberapa gampong masih tetap ada. Demikian pula dengan fungsi Tuha Peut pada sejumlahgampong menjadi “kabur”.Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa usaha pemerintah Republik Indonesia untukmenyeragamkan desa di seluruh Indonesia seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979,mengakibatkan runyamnya struktur masyarakat gampong di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Rusdi Sufi, 2000).Oleh karenanya, dengan diberlakukan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh danUndang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa masalah struktur masyarakat gampong perludifungsikan kembali seperti sebelum adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1979. Pelaksanaan Undang-Undangbaru harus diterapkan sesuai dengan situasi masyarakat Aceh yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri.Dengan demikian, harapan untuk memperbaiki kembali struktur masyarakat gampong di Aceh dapat tercapai.B. Struktur Kelembagaan di dalam Gampong/DesaMenurut Kuahaty (1983: 14), susunan organisasi pemerintahan desa di Aceh terdiri dari keuchik/geuchik, peutuameunasah, dan tuha peuet, dengan pusat kegiatan pemerintahannya berada di meunasah Susunan organisasipemerintahan desa seperti ini didasarkan pada kerja sama, pembagian kerja, dan hubungan kerja yang jelas,khususnya menyangkut dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, adat istiadat, hukum, administrasi, sosial budaya,dan ekonomi. Dalam hal ini, keuchik/geuchik menjalankan urusan adat istiadat dan pemerintahan, peutuameunasah melaksanakan urusan keagamaan, dan tuha peuet bertugas menuntun perkara, menimbang keadilan,serta memberikan saran-saran kepada keuchik/geuchik, diminta maupun tidak diminta. Namun demikian menurutUndang-Undang No. 5 tahun 1979 struktur pemerintahan desa terdiri dari lembaga-lembaga sepertikeuchik/geuchik/kepala desa, LMD, Sekretaris desa, Kepala urusan, kepala dusun dan LKMD.Untuk lebih jelasnya pada bagian di bawah ini diuraikan lembaga-lembaga yang ada di desa, baik formal maupunnonformal.1. Lembaga Formal Desaa. Keuchik/geuchik/kepala desaDalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, ditetapkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak,wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu menyelenggarakan kewajiban pimpinan pemerintahandesa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab
  5. 5. utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusanpemerintahan desa, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royongmasyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royongmasyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha pemnatapan koordinasi melalui Lembaga SosialDesa, Rukun Tetangga , Rukun Warga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban, ia dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa. Dengan melihat uraian di atas dapat dikemukan bahwa :1. Kepala Desa mempunyai tugas :a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;b. Menjalankan urursan pemerintah, dan pembangunan baik dari PemerintahPusat maupun Pemerintah Daerah, serta urusan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan PemerintahDesa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utamapelaksanaan pemerintah dan pembangunan desa.2. Kepala Desa mempunyai fungsi :a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya desanya sendiri.b. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.c. Melaksanakan tugas dari pemerintah Pusat dan dari pemerintah Daerah.d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat didesanya.Kepala Desa juga mempunyai hak, wewenang dan kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 5 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 yaitu :1. Hak Kepala Desa :a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.b. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan olehPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.2. Wewenang Kepala Desa :a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.b. Pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di wilayah desanya.c. Pembinaan tertib pemerintahan di wilayah desanya.d. Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah.e. Menyelenggarakan koordinasi fungsional di desa.3. Kewajiban Kepala Desa :a. Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.b. Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada di wilayah desanya.
  6. 6. c. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditugaskanoleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Kepala Desa dipilih secaralangsung, umum dan rahasia oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun. Selanjutnya sesuai dengan pasal 6Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah TingkatII atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih, dan syarat-syarat untuk dapat dipilihmenjadi Kepala Desa antara lain sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yangberpengetahuan yang setingkat dengan itu.b. Sekretaris DesaBerdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bahwa sekretaris desa adalah unsur staf yangmembantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa danbertugas1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, serta menyampaikan kepada yangbersangkutan.2. Melaksanakan urusan keuangan.3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.4. Tuigas yang paling penting adalah melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desaberhalangan melaksanakan tugasnya.Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati kepala daerah tingkat II setelah mendengarpertimbangan camat atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan LMD (pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979). Sekretaris desa karena jabatanya menjadi sekretaris Lembaga Musyawarah Desadan sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.c. Kepala DusunKepala dusun/kepala lorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.Adapun tugas dan wewenang kepala dusun adalah menjalankan kegiatan kepala desa yaitu menyangkut dengankegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya masing-masing. Di samping itu juga pelaksana dari keputusan kepala desa.Kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota kepada daerah tingkat II atasusul kepala desa (pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1979).d. Kepala UrusanKepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa. Tugas dan urusan meliputi kegiatan-kegiatan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan urusanumum sesuai dengan bidang masing-masing. Jumlah kepala urusan tiap-tiap desa adalah sekurang-kurangnya 3yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum. Apabila perlu, dapatditambah sehingga sebanyak-banyak 5 kepala urusan yaitu selain yang diatas ditambah lagi 2 yaitu kepalaurusan kesejahteraan rakyat dan kepala urusan keuangan.Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah TingaktII atas usul kepala desa.e. Lembaga Musyawarah DesaLembaga Musyawarah Desa (LMD) dibentuk berdasarkan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1979. Dalamayat 4 pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan mengenai LMD akan ditetapkan dengan peraturan daerah
  7. 7. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 17Undang-Undang No. 5 tahun 1979 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1981 danselanjutnya untuk Daerah Istimewa Aceh (saat ini Nanggroe Aceh Darussalam) telah dikeluarkan PeraturanDaerah No. 7 tahun 1982.Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa lembagaMusyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang adadi desa. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat desa bersangkutan. Hasil musyawarah kemudianditetapkan dalam keputusan desa dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk mendapatkanpengesahannya. Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua LMD dan sekretaris desa menjadi sekretarisLMD.Keanggotaan LMD disusun berdasarkan hasil pemufakatan yang dilakukan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan dengan jumlah sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang tidak termasuk ketua dan sekretarisf. Lembaga Ketahanan Masyarakat DesaLembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah suatu lembaga masyarakat yang merupakan wadahpartisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia No. 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadiLembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Tugas pokok dari LKMD adalah membantu pemerintah desa/kelurahandalam1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah.2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunansecara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royongmasyarakat.3. Menumbuhkan kondisi dinamis di desa atau kelurahan.Lembaga ini adalah pembantu pemerintah desa/kelurahan dalam menumbuhkan prakarsa dan menggerakkanswadaya dan gotong royong masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan ketangguhan dalammenghadapi dan mengatasi segala hambatan dan tantangan dalam rangka pembinaan/pengembangan desa,juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi membangkitnya potensi masyarakat desa untuk kepentinganpembangunan.Adapun disamping mempunyai tugas pokok sebagaimana yang telah disebutkan di atas, LKMD mempunyaifungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1980adalah1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila.2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.3. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untukpembangunan.4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antarmasyarakat untuk pembangunan.5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.7. Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
  8. 8. 8. Membina kerja sama antarlembaga yang ada dalam masyarakat.9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untukmenciptakan ketahanan yang mantap.Dilihat dari segi operasional pemerintah desa merupakan suatu proses kerjasama yang dari lembaga-lembagaformal yang ada seperti disebutkan di atas.2. Lembaga NonformalSelain lembaga-lembaga formal seperti yang disebutkan di atas, di desa/gampong masih terdapat lembaganonformal (yang sebelumnya merupakan lembaga formal) yang kadang-kadang masih diakui keberadaannyaoleh masyarakat, walaupun menurut undang-undang tidak disebutkan. a. Imeum Meunasah Kedudukan imeum meunasah dalam sistem pemerintahan desa baik di Aceh maupun di Pidie sangat dominan. Setiap desa di Pidie mempunyai imeum meunasah masing-masing. Antara imeum meunasah dengan keuchik/geuchik/kepala desa terjalin hubungan yang dwitunggal, yang saling membutuhkan satu sama lain. Kepala desa/keuchik/geuchik mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, sedangkan imeum meunasah lebih banyak memfokuskan tugasnya di bidang keagamaan, pelaksanaan ibadah, peringatan hari-hari besar Islam, dan sebagainya.Dalam masyarakat keberadaan imeum meunasah ini sangat dihormati. Hal ini merupakan suatu hal yang wajarkarena kehidupan masyarakat Pidie yang sangat Islami. Keputusan-keputusan atau nasihat imeum meunasahlebih dipatuhi oleh masyarakat tanpa paksaan. Keputusan yang tumbuh dari hati masyarakat itu sendiri.Imeum meunasah diangkat melalui musyawarah desa. Namun demikian, orang yang menjadi imeum meunasahharuslah orang yang benar-benar menguasai ajaran-ajaran agama Islam, di samping itu ia harus pula memilikiakhlak yang mulia sebagai panutan setiap warga desa.Peranan imeum meunasah sangat besar pengaruhnya terhadap ketentraman masyarakat. Imeum meunasahbersikap netral yang tidak memihak salah satu golongan. Saat ini keberadaan imeum meunasah dalam strukturorganisasi pemerintah desa ada yang melebur menjadi anggota LMD dan ada pula pada bidang tugas lainnya.b. Keujruen BlangKeujruen Blang sangat besar peranannya dalam bidang pertanian. Keujruen Blang menjalankan fungsi mengatursegala sesuatu yang berhubungan dengan jadwal turun ke sawah, mengatur pengadaan air irigasi dan tugas-tugas pertanian lainnya. Oleh karena itu, untuk memangku jabatan keujruen blang haruslah orang-orang yangmempunyai pengalam dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya produksi pangan jugasangat ditentukan oleh keberadaan keujruen blang. Perhitungan kapan mulai turun ke sawah, membersihkan taliair dan peraturan-peraturan lainnya ditentukan oleh keujruen blang.c. Panglima LaotLembaga panglima laot merupakan sebuah organisasi dalam bentuk persekutuan hukum adat laot. Persekutuanhukum tersebut dalam menjalankan tugas di bidang kelautan didukung oleh Panglima Laot, Pawang, AneukPukat, dan Muge (Sulaiman Lubis, 1978: 16). Lembaga ini biasanya terdapat pada desa/gampong yang beradadi daerah pantai.Penunjukan panglima laot dilakukan atas dasar pemilihan oleh dan dari pawang, pukat, perkumpulan yangbersangkutan serta ada persetujuan dari uleebalang. Menurut ketentuan pasal 5 Perda No. 2 tahun 1990 bahwa
  9. 9. lembaga panglima laot berfungsi membantu kepala desa/keuchik/geuchik dalam pembangunan kemasyarakatandan adat istiadat, terutama yang menyangkut masalah kelautan.Adapun yang merupakan tugas dari panglima laot adalah sebagai berikut.1. Mengatur segala kegiatan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.2. Mengatur waktu turun ke laut.3. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara para nelayan dalam lingkungan wilayahnya.4. Menjaga dan mengawasi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penangkapan ikan di laut.5. Membantu imeum mukim dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah pantai dan laut.6. Membantu imeum mukim dalam mengusahakan perbaikan kehidupan nelayan.7. Dengan demikian, panglima laot mempunyai kedudukan dan peran penting di dalam masyarakat, khususnyamasyarakat nelayan yang hidup di pantai.d. Seunebok BaroSeunobok merupakan suatu organisasi persekutuan adat pada masyarakat yang berada di wilayah pertanian.Seunebok dipimpin oleh seorang ketua, yang dalam konsep hukum adat Aceh disebut dengan peutua seunebok.Peutua seunebok berperan dalam usaha perambahan hutan untuk pembukaan lahan pertanian baru. Padaumumnya pembukaan lahan pertanian baru dilakukan setelah dimusyawarahkan lebih dahulu dengan peutuaseunebok setempat.Peutua seunobok membantu tugas-tugas kepala desa/keuchik/geuchik khususnya yang berkaitan denganpembukaan lahan pertanian. Dalam menjalankan tugasnya peutua seunebok bertanggung jawab kepada kepaladesa/keuchik/geuchik. Tidak semua desa di Pidie terdapat peutua seunebok. Desa-desa yang mempunyaipeutua seunebok adalah desa-desa yang berada di daerah dataran tinggi (pegunungan) atau daerah yang masihbelantara.Peutua seunobok umumnya diangkat oleh masyarakat adat di wilayah pembukaan lahan pertanian tersebut.Peranan peutua seunebok tidak begitu tampak dalam masyarakat adat karena organisasi ini tidak menyentuhseluruh lapisan masyarakat. Peutua seunebok hanya berperan pada saat perambahan hutan untuk membukalahan pertanian baru, setelah itu peutua seunebok tidak berperan lagi.e. Tuha PeutTuha peut merupakan lembaga adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan desa di Pidie.Keberadaan tuha peut terutama membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di bidangkemasyarakatan. Lembaga tuha peut berfungsi secara optimal dalm struktur pemerintahan desa/gampongsebagai lembaga pengontrol (legislatif), hukum adat, dan peradilan (yudikatif) bagi setiap lapisan masyarakat(Muhammad Gade, 1992: 18). Tuha peut secara sederhana dapat kita sebutkan bahwa tugas mereka meliputibidang agama, adat, pertanian dam cendikiawan.Tuha peut terdiri dari tokoh-tokoh kharismatik yang dipilih masyarakat desa dalam suatu musyawarah dandiangkat oleh kepala desa. Tuha peut lebih banyak berperan memberikan pertimbangan-pertimbangan dannasihat-nasihat kepada kepala desa. Demikian juga masyarakat sering meminta nasihat tuha peut dalamberbagai masalah kemasyarakatan.Pembentukan lembaga tuha peut di Kabupaten Pidie adalah sah dan telah ditetapkan dalam Peraturan DaerahKabupaten Pidie No. 6 tahun 1966 (Abdul Kadir, 1988: 214). Wakil rakyat yang duduk dalam lembaga inidianggap mampu, cukup berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang adat-istiadatgampong. Snouck Hurgronje (1906: 75) menyebutkan dengan men of experience, woldly wisdom, good
  10. 10. mannerand knowledge of the adat the gampong. Lembaga tuha peut diketuai oleh keuchik/geuchik karenajabatannya.Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pembinaan terhadapkedudukan tuha peut dalam sistem pemerintahan desa telah kurang mendapat perhatian dan kurangdifungsikan, jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum lahirnya undang-undang tersebut. Namun demikianada kesan dari penelitian ini sebagian masyarakat desa masih mendambakan agar fungsi tuha peut berlakuseperti sedia kala.

×