BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh
rakyat Indonesia, yang...
BAB II
PEMBAHASAN
2.1Pengertian Pancasila

1.

2.

3.

4.

5.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama...
2.2 Separatisme di Papua
Realita sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dicontohkan pada
sikap separatisme di Papua...
hal yang biasa saja dalam kehidupan nasional. Slogan “bhineka tunggal ika”,
tampaknya menjadi adagium pamungkas yang mampu...
Akar permasalahan
Ada dua akar masalah besar di Papua Barat, pertama; Papua Barat yang
dipaksa berintegrasi ke dalam Negar...
mereka yang berkuasa semakin berminat untuk menjadi pimpinan proyek sambil
menikmati hasilnya. Sudah tentu bahwa hal ini m...
D. Campur Tangan asing
Konflik di Papua sangat rentan dengan campur tangan asing. Diduga tindak
kekerasan tersebut dilakuk...
kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang yang menentukan segalanya dan
keistimewaan mereka tidak boleh diganggu-gugat...
konflik. Ada teknik atau petunjuk bagaimana mesti mengembangkan sikap
mendengar, bagaimana membatasi ledakan emosi, member...
desentralisasi serta demokratisasi. Ketiga, menurunkan tingkat perlawanan
gerakan separatis. Keempat, peningkatan kesejaht...
persoalan papua semakin baik kondisinya melalui sosialisasi keberhasilan
pembangunan kepada masyarakat Papua maupun Indone...
pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua, termasuk mengawal aktivitas
group parlemen ini di papua barat.
Dalam ran...
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik. Menanggapi
kenyataan demikian bany...
DAFTAR PUSTAKA

Kaka, Marthinus. 2013. “Separatis Papua Merdeka, Sejatinya adalah Korban
Strategi UsangKolonial Belanda”.
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

sikap separatisme sebagai dampak gagalnya implementasi sila ke 5 pancasila

4,839 views

Published on

Tugas Pancasila

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sikap separatisme sebagai dampak gagalnya implementasi sila ke 5 pancasila

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Pengetahuan akan pancasila dapat kita bandingkan dengan realita sosial masyarakat sekarang serta nilai idealnya dan diharapkan dari perbandingan tersebut, seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari - hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing -masing individu. Yang paling penting kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan merealisasikan sebuah teori atau pengertian dari pancasila tersebut. Sehingga adanya penerapan Pancasila oleh diri kita di dalam masyarakat, bangsa dan negara, kita dapat mengetahui hal - hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Dari penerapan pancasila ini, ditinjau pelaksanaannya pada masa sekarang terjadi banyak kegagalan, salah satunya adalah adanya sikap separatisme di Papua yang mengancam kedaulatan NKRI . Hal ini menyangkut masalah tidak terlaksananya sila kelima dari Pancasila. B. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan pancasila ? 2. Bagaimana sikap separatisme yang terjadi di Papua? 3. Bagaimana pemecahan masalah dari sikap separatisme di Papua? C. Tujuan 1. Mampu menjelaskan pengertian pancasila. 2. Mampu menjelaskan sikap atau gerakan separatisme yang terjadi di Papua. 3. Mengetahui pemecahan masalah dari sikap separatisme di Papua. 1
  2. 2. BAB II PEMBAHASAN 2.1Pengertian Pancasila 1. 2. 3. 4. 5. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut merupakan filsafat pancasila dalam tinjauan epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan (adanya) benda-benda. Epistemologi dapat juga berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila bersumber dari bangsa Indonesianyang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan pancasila, maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau datang dari Tuhan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Seorang guru tidak boleh memonopoli kebenaran. Nilai pengetahuan dalam pribadi telah menjadi kualitas dan martabat kepribadian subjek pribadi yang bersangkutan, baik secara intrinsik, terlebih lagi secara praktis. Sila ketiga, Persatuan Indonesia Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerja sama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan faktor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan. Bila ini dihubungkan dengan Pancasila, akan sangat sesuai karena dalam hubungan antar manusia itu diperlukan suatu landasan, yaitu Pancasila. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam sisdiknas, pendidikan memang mempunyai peranan yang besar, tapi itu tidak menutup kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, dalam hal ini, diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang kompeten. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta sebagai karya budaya umat manusia merupakan martabat kepribadian manusia. Dalam arti luas, adil dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu formal, informal, maupun nonformal. 2
  3. 3. 2.2 Separatisme di Papua Realita sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dicontohkan pada sikap separatisme di Papua yang mengancam kedaulatan NKRI. Hal ini terjadi akibat dari tidak terlaksananya sila kelima pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Separatisme adalah suatu bentuk keinginan memisahkan diri dari suatu entitas yang sifatnya lebih besar yang memiliki legitimasi kekuasaan. Bentuknya bisa jadi negara/pemerintahan. Separatisme dari sudut pandang konflik sosial adalah satu bentuk konflik. Jadi penyebabnya timbulnya Separatisme adalah sebagian dari penyebab timbulnya konflik sosial secara umum. Jika kita coba klasifikasi, hal-hal dibawah ini bisa jadi merupakan akar terjadinya separatime : 1. Penguasaan Sumber Daya Sumber daya di bisa berarti SD Alam, Wilayah. Beberapa separatisme yang terjadi di Indonesia terjadi diawali dengan ketidakpuasan suatu kelompok terhadap pengelolaan SD yang ada di wilayahnya oleh penguasa yang ada. 2. Perbedaan cara pandang dalam pengelolaan kekuasaan Ada kelompok yang cenderung ingin memisahkan diri karena ingin membentuk pemerintahan dengan sistem sendiri (bentuk maupun idiologinya. 3. Adanya kesadaran yang bersifat etnis/ldiologis sebagai pemilik sah suatu wilayah. Contohnya suatu etnis asli di suatu daerah, yang kemudian merasa bahwa dirinya berhak berdiri sebagai sebuah bangsa merdeka bebas dari Pemerintah atau bergabung ke negara lain karena kedekatan etnis maupun religi. Suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Pada masa kejayaannya, nasionalisme tampak begitu kuat mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Ini dapat dengan mudah terlihat dalam berbagai ungkapan „bangsa-ku, negeri-ku, yang ku cinta‟ atau „demi kehidupan berbangsa dan bernegara‟, sebagaimana muncul hampir dalam setiap percakapan sehari-hari hingga dialog resmi kenegaraan. Memaknai Indonesia, dalam konteks nasionalisme, merupakan sebuah kesatuan antara bangsa (nation) sekaligus negara (state) (Dhakidhae, 2001: v). Di dalamnya terdapat sebuah solidaritas negarabangsa (nation-state) dari susunan beraneka solidaritas suku-bangsa (ethnic). Sebuah misteri besar di balik bersatunya beraneka entitas kultural yang sangat heterogen dalam sebuah payung yang bernama negara-bangsa Indonesia, menjadi 3
  4. 4. hal yang biasa saja dalam kehidupan nasional. Slogan “bhineka tunggal ika”, tampaknya menjadi adagium pamungkas yang mampu mereduksi semua perbedaan tersebut. Namun, munculnya berbagai konflik sosial pada era 1990-an, tampaknya menjadi sebuah titik balik perjalanan nasionalisme di Indonesia. Setelah berjaya hampir setengah abad di bumi nusantara pasca kemerdekaannya, nasionalisme Indonesia seakan-akan runtuh begitu saja tanpa sisa. Rasa kebanggaan sebagai sebuah kesatuan bangsa Indonesia tampaknya menghilang, tergerus oleh gelombang semangat kesukuan dan kedaerahan yang tengah menggelora di sejumlah wilayah. Ikatan kebangsaan Indonesia menjadi tidak begitu berarti, dan tenggelam oleh sentimen etnis yang sangat kental. Munculnya berbagai konflik bernuansa suku, agama, dan ras (SARA) serta adanya gerakan pemberontakan lokal radikal di Papua tampaknya menjadi bukti nyata rasa kebangsaan yang memudar dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia sebagai kesatuan entitas dalam sebuah negara-bangsa. Wacana separatisme kultural yang anti-nasionalisme Indonesia menjadi fenomena sekaligus pertanyaan yang terus membayang. Sifat dan sikap ini seperti yang disebutkan diatas muncul akibat perbedaan visi dan misi serta rasa ketidakpuasan terhadap program dan apa yang menjadi tujuan pemerintah yang sah, dan separatis ini biasanya sudah menyentuh ke Ranah Politik. Salah satu contoh gerakan yang disebut oleh Pemerintah Indonesia sebagai gerakan sparatis yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini seperti tumbuh subur dan merajalela yang mengesankan kurangnya perhatian pemerintah untuk menangani secara serius. Gerakan separatisme mereka ditunjukkan salah satunya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh para narapidana politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) di penjara Abepura dalam perayaan hari ulang tahun OPM tanggal 1 Juli. Dilihat dari segi alasan umum pasti adalah rasa ketidakpuasan dan rasa kecemburuan sosial antar daerah (disini dalam konteks kesenjangan antara kemajuan dan kesejahteraan pusat pemerintahan dengan daerah lainnya). Namun kalau dilihat alasan masing-masing gerakan separatisme yang ada mempunyai alasan tertentu dan visi tertentu sesuai dengan apa yang selama ini mereka perjuangkan. Rasa ketidakpuasan ini wajar dengan melihat lebih kedalam performansi pemerintah selama ini yang membuahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya. 4
  5. 5. Akar permasalahan Ada dua akar masalah besar di Papua Barat, pertama; Papua Barat yang dipaksa berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyisihkan banyak masalah (berkaitan dengan sejarah dan status politik bangsa Papua), kedua; kehadiran perusahan Multi-nasional PT Freeport McMoRan sejak tahun 1967 di Timika, Papua Barat. Masalah kesenjagan social dan kesejahtraan yang menjadi alasan yang mendasar dalam permasalahan konflik di Papua. Sumber konflik tersebut masih diperkuat oleh tiga unsur lain yang sangat menonjol dewasa ini: perebutan kedudukan, mental proyek dan kerusakan lingkungan. A. Perebutan kedudukan Salah satu hal yang cukup memprihatinkan selama tahun-tahun terakhir ini adalah niat banyak orang untuk mencari „kursi‟; peluang untuk itu terbuka lebar dengan adanya pemekaran wilayah di segala tingkat (kecamatan, kabupaten, malahan provinsi). Apalagi menjelang musim pemilu seperti kita alami pada saat ini. Memang tidak buruk juga kalau ada yang mempunyai ambisi dan rasa senang agar dihormati sebagai „anggota DPR-D‟ atau sejenisnya, namun yang mengganggu banyak masyarakat kecil ialah bahwa sekali kedudukan diperoleh, kedudukan tersebut kurang diandalkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Akhirnya menimbulkan kekecewaan dan menjadi sumber konflik tersendiri. Apalagi akibatnya yang sangat negatif terhadap berfungsinya segala macam struktur pemerintahan sehingga institusi-institusi kelihatan lumpuh begitu saja, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin hari makin hilang. Maka, sangat mendesaklah bila para pemimpin (mereka yang berkedudukan tinggi) mengadakan refeksi diri secara jujur dan sepantasnya bertobat kalau tidak ingin membawa masyarakat di Papua menuju tebing jurang yang sangat dalam. B. Mental proyek Perkembangan yang digambarkan secara singkat di atas masih diperkuat dengan suatu “kebudayaan” lain, yakni: budaya mental proyek. Sering ada kesan bahwa tidak dapat mengharapkan pelayanan atau kegiatan apa-apa kalau tidak “diproyekkan” dulu. Dalih “tidak ada uang” sering terdengar, maka orang “lipat tangan” saja dan menunggu, tanpa mengandalkan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Mentalitas ini bukan khas di kalangan mereka yang berkuasa saja, namun sudah menjadi suatu “penyakit sosial” di segala lapisan masyarakat. Coba amati saja di sekitar lembaga pemerintahan dimana banyak warga biasa menenteng map berisi proposal dan masuk dari kantor ke kantor. Dalam suasana tersebut banyak masyarakat dididik menjadi pengemis (mengandalkan proposal!), sedangkan 5
  6. 6. mereka yang berkuasa semakin berminat untuk menjadi pimpinan proyek sambil menikmati hasilnya. Sudah tentu bahwa hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi tumbuhnya „budaya korupsi‟ tanpa (tahu) rasa malu lagi, sedangkan banyak warga masyarakat makin kehilangan harga diri serta percaya diri. Dalam suasana demikian, akhirnya kepentingan pribadi lebih dimenangkan daripada kepentingan kita bersama; apalagi dengan penerimaan adanya „budaya korupsi‟ ini, kita kehilangan suatu pegangan nilai mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar. C. Pemeliharaan lingkungan Dalam kesadaran masyarakat tradisional lingkungan mengambil tempat yang sangat menentukan. Tanah dinilai sebagai IBU, sebagai sumber hidup, dan jaminan untuk masa depan. Kesadaran ini begitu jelas ditunjukkan di masa yang lampau dimana orang dapat hidup dalam suatu keharmonisan dengan semesta alam, yang dewasa ini makin ditekan sampai hampir hilang. Daripada dihayati sebagai „lingkungan hidup‟ yang vital dan yang perlu dilestarikan demi kehidupan anak cucu, dewasa ini segala kekayaan alam mulai didekati sebagai sumber keuntungan yang dimanfaatkan tanpa batas. Cerita banyak mengenai hilangnya sumber nafkah bagi masyarakat kampung, karena kekayaan alam sekitarnya sudah diambil oleh mereka yang “dapat izin dari Jakarta” untuk mengurasnya secara komersial. Di kota-kota sudah banyak keluhan mengenai kekurangan air minum karena hutan yang menjadi jaminan untuk kelancaran persediaan air sudah habis ditebang. Dalam salah satu laporanbaru-baru ini dicatat bahwa hutan di Papua mengalami kerusakan yang parah. Laporan ini menyatakan bahwa setiap bulan Papua kehilangan 600.000 kubik meter kayu karena penebangan yang tidak sah (berarti 7.2 juta kubik meter per tahun). Mengingat setiap kubik meter kayu bernilai Rp. 850.000, maka Papua mengalami kerugian Rp. 510.000.000.000 setiap tahun karena perdagangan kayu secara illegal. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun oleh masyarakat di wilayah utara Papua, dan penangkapan ikan oleh warga Indonesia maupun Asing dengan menggunakan „pukat harimau‟ adalah suatu contoh kerusakan lainnya. Ditambah lagi dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan seperti Freeport. Ternyata tidak ada yang menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Dengan sedih dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup kita makin kurang aman karena prinsip keuntungan ekonomis diutamakan dari segala nilai lainnya (termasuk diatas keselamatan jiwa – bdk. apa yang terjadi di wilayah pengoperasian Freeport bulan Oktober 2003). Apalagi keuntungan untuk siapa? Tidak mengherankan bila banyak warga mulai pesimis atau makin tergoda untuk mengikuti trend-trend saja dan bergabung dalam suatu perebutan keuntungan dari kekayaan alam yang merugikan kehidupan kita bersama. 6
  7. 7. D. Campur Tangan asing Konflik di Papua sangat rentan dengan campur tangan asing. Diduga tindak kekerasan tersebut dilakukan kelompok bersenjata OPM dan simpatisannya. Banyak pihak yang menegarai ada campur tangan asing yang ikut menciptakan agar konflik berkepanjangan terjadi di Papua. Penilaian sejumlah pihak terkait konflik di Papua dapat dibenarkan karena ada indikasi ke arah itu, di antaranya munculnya kelompok yang sudah berani menggunakan senjata dan terangterangan menyatakan merdeka, serta mengibarkan bedara simbol sepratis Papua. Konflik sengaja diciptakan dengan memanfaatkan even-even tertentu untuk melawan aparat keamanan. Bentrok sengaja diciptakan untuk menimbulkan kekacauan dan pemberitaan luas, untuk menarik simpati internasional. Hal ini merupakan seting yang diotaki asing yang bermain di Papua. Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo, menyatakan, konflik di Papua disebabkan provokasi yang berkepentingan dengan SDA di sana. Provokasi ini dimunculkan pihak-pihak luar yang punya kepentingan dengan sumber daya alam Papua yang kaya raya tersebut. Menurut dia, kalau tidak punya kekayaan alam, maka tidak akan ada provokasi di Papua. Lihat saja di negara-negara Afrika yang miskin atau tidak mempunyai sumber daya alam selama ini mana ada kelihatan konflik atau memang sengaja dibiarkan saja. Pontjo Sutowo lebih jauh mengatakan, dengan kekayaan alam yang dimilikinya, Papua diincar banyak pihak, terutama negara yang mempunyai kepentingan atau membutuhkan sumber daya alam. Terkait keinginan sebagian pihak di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil, yang perlu dilakukan melakukan evaluasi terhadap otonomi daerah yang telah diberikan kepada provinsi tersebut. Kalau dalam konteks Irian (Papua), kini ada perasaan merasa tidak diperhatikan, ada keinginan menentukan nasib sendiri. Di negara merdeka seperti Indonesia, hal itu bukan bikin negara baru, tapi minta otonomi. Kalau sudah diberi otonomi tetapi masih minta melepaskan diri, itu pasti ada provokasi. Menurut Sutowo, yang paling penting bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Papua adalah penyelesaian secara internal. Untuk itu harus buat suatu koridor, apalagi kita punya pengalaman dengan Provinsi Timtim. 2.3 Pemecahan Masalah dalam Separatisme di Papua Dalam menangani suatu suasana konflik memang tidak mudah, sehingga dituntut suatu seni tersendiri, suatu budaya tersendiri sedemikian rupa sehingga suatu konflik dapat diatasi dengan baik tanpa menelan korban atau memakai kekerasan. Dalam kebudayaan feodal segala konflik diatasi dengan memakai 7
  8. 8. kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang yang menentukan segalanya dan keistimewaan mereka tidak boleh diganggu-gugat. Dalam suatu dunia yang demokratis perubahan termasuk mengatasi konflik, menuntut suatu keterbukaan dari semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar tanpa main kuasa. Seni hidup demikian serta suatu adat baru perlu dikembangkan kalau kita mau hidup dalam damai dewasa ini. Empat unsur yang berperan besar dalam seni mengatasi konflik: 1. Memahami inti konflik, yakni dimana letaknya sumber konflik atau kepentingan mana yang diperjuangkan dan oleh siapa); merupakan unsur pengetahuan (kebenaran). 2. Menghayati nilai-nilai hidup bersama; mengakui pegangan-pegangan nilai yang menjamin kehidupan bersama seperti hukum serta penegakannya, hak-hak dasar, pengakuan martabat setiap orang, dsbnya; sebagai unsur kebersamaan nilai (struktural). 3. Kesadaran dan kemauan untuk tunduk pada nilai-nilai yang diakui bersama, sikap pertobatan kalau perlu; sebagai unsur sikap (pribadi maupun kelompok). 4. Melibatkan segala pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian suatu konflik sambil memberdayakan masing-masing pihak supaya mampu mengambil peranan seperlunya; unsur partisipasi (tanggungjawab bersama). Sambil memperhatikan keempat unsur tadi, disiapkan juga jalan menuju suatu rekonsiliasi, menuju suatu dunia yang lebih adil dan penuh damai. Tujuan luhur itu tidak gampang tercapai dan akan menuntut suatu sikap (pribadi maupun kolektif) yang jujur, ihklas hati dan kesediaan untuk berupaya tanpa mengenal lelah. Membangun kebudayaan atau seni demikian adalah suatu harapan dari pimpinan agama dengan mengajak umatnya untuk berefleksi atas dua unsur kunci yang wujudnya dapat membantu mengatasi suatu konflik, yakni: perdamaian dan rekonsiliasi. Menangani konflik dapat juga disoroti dari segi teknis saja. Ada segala macam teknik untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam 8
  9. 9. konflik. Ada teknik atau petunjuk bagaimana mesti mengembangkan sikap mendengar, bagaimana membatasi ledakan emosi, memberikan peluang secara merata kepada setiap pihak untuk mengungkapkan diri, bagaimana membuat suatu uraian yang objektif, dst. Dalam kerangka refleksi ini kami tidak terlalu memberikan perhatian pada segi teknis tersebut. Titik perhatian kami ada pada aspek penghayatan kesamaan nilai, karena kami yakin bahwa kesamaan itu akhirnya memberikan dasar kuat untuk mengatasi suatu konflik, dan menuju pemulihan kembali hubungan antar orang yang berkonflik. Penghayatan kesamaan nilai terungkap dalam suatu sikap hidup; nilai-nilai yang membudaya dalam diri kita akan menentukan sikap dan seni hidup kita. Maka dalam kerangka refleksi ini kami coba menggambarkan bagaimana membangun “budaya damai” dan “budaya rekonsiliasi” sebagai dasar mengatasi suasana konflik. Dilihat dari permasalahan mengenai separatisme di Papua, secara garis besar masalah tersebut merupakan dampak dari tidak terlaksanannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam memperoleh kehidupan yang layak dan pembangunan nasional yang merata di tiap daerahnya yang belum terpenuhi. Kita menyadari bahwa akar dari gerakan separatisme di Papua disebabkan karena adanya ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Hasil beberapa penelitian yang dilakukan, seperti oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu. Untuk itu konsep pembangunan yang dibutuhkan adalah membangun Papua dengan cara Papua. Setidaknya terdapat beberapa upaya/langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan separatisme di papua, sebagai berikut :pertama, pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Kedua, meningatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan 9
  10. 10. desentralisasi serta demokratisasi. Ketiga, menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis. Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Kelima, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat, dan pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik atas gerakan separatisme di Papua Barat tersebut pada dasarnya telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Di samping itu, secara nyata berbagaai Pilkada di Papua dapat terselenggara dengan aman, terkendali dan demokratis serta berhasil memilih pimpinan daerah. Pada aspek lainnya, upaya diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah telah banyak mengubah pandangan asing menjadi sangat positif terhadap kinerja Pemerintah RI dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat Papua. Namun demikian, masalah gerakan separatisme di Papua Barat tetap memerlukan perhatian serius oleh pemerintah sebagai upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Masih terdapat oknum-oknum tertentu yang menginginkan Papua untuk tetap merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Hal ini terlihat dari pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua yang ternyata belum mampu menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok masyarakat atau golongan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Oleh sebab itu langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk Papua adalah : pertama, memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua dan perjuangkan kedaulatan sumber daya alam di Papua. Kedua, pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, hati ke hati, dan mengurangi/hindari pendekatan militer. Penyelesaian konflik Aceh adalah contoh yang baik, meskipun permasalahan dan solusi tidaklah harus sama. Ketiga, menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatankesepakatan perdamaian Papua dan fokus pada agenda Papua damai. Keempat, meningkatkan pengawasan secara tertutup dan terpadu terhadap upaya aktivitas asing/WNA yang dapat memprovokasi makin intensnya gerakan Papua merdeka. Kelima, meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah agar 10
  11. 11. persoalan papua semakin baik kondisinya melalui sosialisasi keberhasilan pembangunan kepada masyarakat Papua maupun Indonesia, menindak tegas pelaku koruptor program-program yang diarahkan untuk pembangunan Papua, dan tidak menjadikan isu Papua sebagai sebuah proyek. Langkah lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otonomi khusus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otonomi khusus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalahmasalah sosial lainnya. Terlihat dari adanya upaya beberapa aktivitas OPM, baik yang secara terangterangan melakukan perlawanan terhadap pemerintah NKRI maupun kegiatan politik terselubung telah mampu menarik simpati dunia internasional. Salah satunya terlihat dari peluncuran kembali sebuah grup yang diberi nama ”All Party Parliamentary Group for West Papua”, atau Grup Parlemen dari Semua Partai untuk Papua Barat, yang terdiri dari anggota parlemen Inggris yang diambil dari setiap partai politik. Kelompok ini akan mengadakan pertemuan rutin, membahas dua situasi yakni hak asasi manusia (HAM) dan status politik Papua Barat. Pembentukan Group Parlemen ini memiliki dampak positif dan negatif bagi NKRI. Dampak positifnya adalah menjadi proses pengakuan dunia internasional jika Indonesia mampu memanfaatkan forum tersebut sebagai sosialisasi keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas negara dan menyelesaikan konflikkonflik internalnya dengan tetap mengedepankan demokratisasi dan HAM. Akan tetapi menjadi negatif ketika NKRI tidak mampu mengontrol dan mengimbangi laju diplomasi kelompok gerakan separatisme yang menginginkan Papua Barat tetap merdeka. Pembentukan group parlemen ini tentu akan menjadi bumerang bagi kedaulatan NKRI. Memuluskan kelompok separatisme untuk segera memerdekan diri dari indonesia. Oleh karena itu, disamping terus menjaga keamanan di Papua, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua diluar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan 11
  12. 12. pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua, termasuk mengawal aktivitas group parlemen ini di papua barat. Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan yang ditetapkan, sangat diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program Pemerintah melalui pengembangan sistem ketahanan nasional, pengembangan penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, pemantapan keamanan dalam negeri, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan mempresentasikan perkembangan positif di Papua seperti : 1). Inpres percepatan pembangunan dimana Inpres ini diperuntukan untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 2). Community Development atau pengembangan masyarakat yang merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan skil, wawasan dan sumber daya yang ada untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri, dan 3). Implementasi otonomi khusus. Sebab dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dengan baik oleh pemerintah Indonesia maka dunia internasional tidak akan bergejolak untuk ikut serta dalam mengelola Rumah tangga negara lain (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 12
  13. 13. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik. Menanggapi kenyataan demikian banyak pihak menggemakan semboyan “Papua Zona Damai” supaya segala permasalahan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, melainkan melalui pendekatan dialog dan penghargaan satu sama yang lain. Semboyan “Papua Zona Damai atau Papua Tanah Damai” didengungkan dimana-mana dan disambut dengan hangat oleh segala lapisan masyarakat. Sayangnya bahwa semboyan “Papua Tanah Damai” kadang-kadang dipakai sebagai slogan sehingga maknanya menjadi kabur. Akibatnya antara lain bahwa masyarakat yang diharapkan turut menjaga perdamaian di Papua sering tidak tahu dapat berbuat apa demi terwujudnya damai yang digemakan. Maka muncul bahaya bahwa perlahan – lahan maksud utama dari semboyan “Papua Tanah Damai” terkikis habis dan hilang maknanya. Sambil menyadari adanya perkembangan-perkembangan yang kurang mendukung terwujudnya suasana damai di Papua, lembagalembaga yang peduli dengan perdamaian di Papua tidak ingin kehilangan gema semboyan Papua Tanah Damai. Karena dengan gema Papua Tanah Damai setidaknya dapat menggugah masyarakat Papua agar turut berpikir-berefleksi tentang perdamaian sambil terus mengembangkan niatnya untuk menyumbangkan dengan lebih berarti bagi perdamaian di Papua. Sebab tanpa partisipasi dari semua masyarakat, perdamaian sulit terwujud. Serta , yang paling penting adalah pelaksanaan dari makna Pancasila sila kelima dalam masalah separatisme di Papua ini perlu di tingkatkan guna menjadikan Papuatetap menjadi bagian dari Indonesia. B. Saran Renkonsiliasi yang matang tentang Papua segara dan ahrus dilaksanakan sedini mungkin, cari jalan keluar yang tetap sebelum bumi Papua keluar dari tanah ibu pertiwi. Jadikan Papua milik Indonesia sampai kapanpun. Papua tetap Indonesia. Saran yang diambil oleh penulis bagi para pembaca adalah: tingkatkanlah kualitas anda melalui sekolah ke jenjang yang lebih tinggi berjuanglah dengan keras jangan sampai putus asa bantulah sesamamu yang tidak mampu 13
  14. 14. DAFTAR PUSTAKA Kaka, Marthinus. 2013. “Separatis Papua Merdeka, Sejatinya adalah Korban Strategi UsangKolonial Belanda”. http://www.kompasiana.comdiakses pada 29 Nopember 2013 pukul 13.00 WIB Ndupa , Arman. 2013. “Sikap dan Langkah Mampertahankan NKRI di Papua”. http://theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13747&type= 2#UpnUKydp3Mw diakses pada 30 Nopember 2013 pukul 18.25 WIB. Ridwan . 2013. “Pengertian Pancasila – Mengetahui Arti Pancasila”. http://ridwanaz.com/umum/kewarganegaraan/mengetahuiarti-atau-pengertian-pancasila/ Rushdy,MS. 2012. “Menyikapi Separatisme di Papua” . http://rushdyms.blogspot.com/2012/03/menyikapi separatisme-di papua.htmldiakses pada 29 Nopember 2013 pukul 12.45 WIB 14

×