Dokumen tersebut membahas pentingnya informasi geospatial untuk perencanaan ruang. Informasi geospatial diperlukan untuk merencanakan tujuan dan prioritas masa depan serta mengelola sumber daya. Namun, seringkali data dan informasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perencanaan karena berbagai masalah seperti keterbatasan anggaran, ketidakterpaduan data, dan kurangnya partisipasi stakeholder.
3. Prof. Roos Akbar, PhD
• KEBUTUHAN DASAR UNTUK MERENCANA:
• Ada tujuan yang disepakati akan dicapai masa datang
• Ada prioritas yang dipilih dengan segala konsekuensinya
• Ada sumberdaya yang akan digunakan termasuk
prioritasnya
• UNTUK INI DIBUTUHKAN DATA DAN INFORMASI
4. Prof. Roos Akbar, PhD
• MAKNA DATA DAN INFORMASI:
• Semua stakeholder ada dalam platform yang sama
• Semua analisis dan keputusan transparan dan
akuntabel
• TIDAK ADA RENCANA YANG BAIK/BURUK, YANG
MEMBEDAKAN ADALAH PROSESNYA
5. Prof. Roos Akbar, PhD
PERENCANAAN DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
• PERENCANAAN ADALAH PROSES DAN MERUPAKAN
KEPUTUSAN BERSAMA
• Perubahan paradigma dari sekedar perencanaan fisik
menjadi manajemen
• Perlu keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut
6. Prof. Roos Akbar, PhD
1960an
OPTIMASI
SISTEM
Perencanaan sebagai aplikasi science.
Teknologi informasi dilihat sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan
proses yang bebas nilai dan politik dari perencanaan yang rasional
1970an POLITIK
Perencanaan sebagai politik.
Teknologi informasi dilihat secara menyatu dengan politik, meningkatkan
struktur yang ada yang berpengaruh, menyembunyikan pilihan politik yang
mendasar, dan mentransformasikan proses pembuatan kebijakan
1980an DISKUSI
Perencanaan sebagai komunikasi.
Teknologi informasi dan isi dari analisis teknis perencanaan dilihat sering
tidak terlalu penting dibandingkan cara yang dilakukan perencana dalam
menyampaikan informasi pada stakeholder
1990an
DESAIN
KOLEKTIF
Perencanaan sebagai alasan bersama.
Teknologi informasi dilihat sebagai penyediaan infrastruktur informasi yang
memfasilitasi interaksi sosial, komunikasi antar manusia, dan debat untuk
mencapai tujuan bersama dan memperhatikan perhatian/kepentingan
bersama
Brail, Klosterman, 2001
Prof. Roos Akbar, PhD
PARADIGMA
7. Prof. Roos Akbar, PhD
TINGKATAN DATA DAN RENCANA
• TINGKATAN RENCANA
• Rencana makro - medium - mikro
• TINGKATAN KEPUTUSAN
• Strategis - Taktis - Teknis
DATA YANG DIBUTUHKAN BEDA
• Skala besar - menengah -kecil
8. Prof. Roos Akbar, PhD
INFORMATION
PLANS AND PROGRAMS
ACTIONS
Huxhold, 1991
9. Prof. Roos Akbar, PhD
MANA
MERUJU
K YANG
MANA?
RTRW
RDTR
RTR
IMPLEMENTASI
IJIN
PRINSIP
IJIN
LOKASI
IJIN
PERENC
IMB
KOMPATIBILITAS DATA
10. Prof. Roos Akbar, PhD
KEBUTUHAN DATA
• FUNGSI PERENCANAAN:
• Fungsi Operasional
• Fungsi Manajemen
• Fungsi Strategis
• Fungsi Komunikasi
DATA YANG DIBUTUHKAN BEDA
11. Prof. Roos Akbar, PhD
REGULATORY SYSTEM DISCRETIONARY SYSTEM
Tie decision making on individual
development proposals to a series of
preordained regulations
The eventual decision on development
proposals is left partially unconstrained by prior
regulation.
Identify precise zoning for every part of an
area covered by plans and attach regulations
or ordinances that typically specify land use
and statistical limits on new development.
No guarantee of development rights because,
until the point of decision, they leave at least
partly open the basis on which development
decisions are made. In other words, that plan is
not the only basis on which decisions are made
and the identification of what is material is left to
the decision-maker.
These systems offer a written definition of all
the conditions under which development may
take place and are clearly based on a desire
to maximize certainty.
Presume a high level of trust in local decision
making, which becomes essentially political
rather than administrative in character.
There is the certainty for landowners and
developers as well as certainty is for those in
charge of decision making.
Although plans may be produced by virtue of
powers conferred by a statute, they do not have
a statutory force in relation to development
control decision making.
SISTEM PERENCANAAN
12. Prof. Roos Akbar, PhD
PEMAHAMAN DATA
• Negara sedang berkembang hanya alokasikan 0,1% dari GNP
untuk data (Bernhardsen, 1992)
• Data tersedia pada skala rinci hanya untuk tata letak/peremajaan
kota (Akbar, 2000)
• Data land use perkotaan dan perubahan sangat tidak memadai
(Coppock, 1978 dan Haealey, 1991)
• Data land use diabaikan di literatur karena dianggap sudah
sangat jelas dan memang penggunanya beragam (Rhind and
Hudson, 1980)
13. Prof. Roos Akbar, PhD
KEBUTUHAN
PENGGUNA TIDAK
DIPERHATIKAN
ASUMSI:
DATA SUDAH
TERSEDIA
PROYEK GIS DAN
PEMETAAN
BERSIFAT
END-PRODUCT
SPATIAL ANALYSIS
DAN SHARING
DATA
TIDAK
DIPERHATIKAN
KONSEP
KETELITIAN PETA
BERBEDA
PERATURAN
BELUM
MENUNJANG
KONSEP
INTEGRASI DATA
VERTIKAL DAN
HORISONTAL
RENCANA DISUSUN
BERDASAR DATA YANG ADA DAN
BUKAN YANG DIBUTUHKAN
DATA PERENCANAAN TATA RUANG
DI INDONESIA
14. Prof. Roos Akbar, PhD
BEBERAPA PERSOALAN
• Memandang peta dalam konteks cost-recovery
• Hanya untuk kepentingan institusi pembuat
• Belum ada prosedur/peraturan tentang kepemilikan
data, distribusi, tanggung jawab/wewenang
pengelolaan data
• Belum terintegrasinya pembuatan data/peta
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PERENCANAAN
DAN IMPLEMENTASI?
16. Prof. Roos Akbar, PhD
LAND USE 1979 1988 PERUBAHAN
Residential 3001 5105 2004
Industry 386 812 426
Commercial 399 430 31
Institutional 529 704 175
Green 1121 2209 1088
Transport 142 137 -5
TOTAL 5579 9397 3818
TYPE OF CHANGES 79-88 EXPLANATION
Negative Penetration 304 Residential - Other
Positive Penetration 222 Other - Residential
Densification 400 Green - Residential
Extension 1786 Non urban - residential
Other-1 2080 Non urban -other non residential
Other-2 187 changes within main land use
Other-3 212 Green - other non residential
Possible wrong 45 error in digitizing
No changes-1 2697 Residential
No chenges-2 251 Industrial
No changes-3 270 Commercial
No changes-4 384 Institutional
No-changes-5 484 Green
No-changes-6 122 Transportation
PERUBAHAN LAND USE
18. Prof. Roos Akbar, PhD
PEMETAAN
DIGITAL:
BENEFIT
sama dengan
COST
SPATIAL
ANALYSIS:
BENEFIT
sama dengan
2 x COST
SHARING
DATA:
BENEFIT
sama dengan
4 x COST
SUMBER: URISA, 1990 penelitian pada 18 institusi perencanaan di Amerika Utara tahun 1987
UPDATING DATA
20. Prof. Roos Akbar, PhD
AKIBAT: hanya 15% luas ijin lokasi yang
dikeluarkan (dari 2423 Ha) yang sesuai
dengan planning standard)
IJIN LOKASI vs RAWAN BENCANA
23. Prof. Roos Akbar, PhD
• JIKA LUAS HUTAN DALAM SATU PROPINSI = X Ha,
• APAKAH LUAS HUTAN DI SEMUA KABUPATEN
DALAM PROPINSI ITU,
JIKA DIJUMLAHKAN = X Ha ???
25. Prof. Roos Akbar, PhD
PETA SKALA 1:5.000
• PERENCANA ITU PEMBUAT ATAU
PENGGUNA PETA?
• PERLU KOMUNIKASI ANTARA PENGGUNA
DAN PEMBUAT PETA
• APA YANG HARUS ADA (AKAN DILIHAT, DI ANALISIS)?
• APA DEFINISINYA?
• APAKAH ADA KESAMAAN DEFINISI?
• SUDAHKAH TERINTEGRASI SECARA VERTIKAL DAN
HORISONTAL?
26. Prof. Roos Akbar, PhD
TERIMA KASIH
Prof. ROOS AKBAR, PhD
rakbar@pl.itb.ac.id
0811227530
Ketua Forum Guru Besar - ITB
Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota ITB
Ketua Majelis Kode Etik IAP
Editor's Notes
contoh: bandung utara, balap motor?
contoh koran: penolakan lokasi SPBU -->Jadi di mana seharusnya?
kalau orang mau bangun hotel di mana bolehnya di RTRW?
Lihat contoh BSM, PVJ, Ciwalk
Fungsi strategis, misal Bdg tumbuh ke timur dan kemudian dibuatlah Pusat primer disana
Ini harus dikomunikasikan dan bagaimana memanage agar investasi bergeser ke timur tdk ke utara? Apa langkah operasional yang akan dilakukan? --> Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian
contoh peta dari proyek (bluebook, JUDP)
sistem proyeksi, skala peta
kota sbg titik --> kota sbg area. Kec a banjir --> tdk semua area banjir
ibu kota propinsi maluku utara, bandung utara
peta ini bisa dikatakan hampir tidak pernah ditemui dulu dan sekarang.
Dalam artian sistem koordinat yang sama yang bisa dilakukan analisis spatial ke dalamnya.
Ada paling hanya visualisasi semata. Padahal ini penting untu mengetahui kecenderungan dan magnitude serta jenisnya