Jurnal Ilmiah Mkn Unud Oktober 2013

2,341 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal Ilmiah Mkn Unud Oktober 2013

  1. 1. V o llu m e 0 6 Vo ume 06 H a lla m a n 1 – 5 2 Ha aman 1 –52 D e n p a s a rr Denpasa O k tto b e rr 2 0 1 3 Ok obe 2013 IIS S N SSN 2 2 5 2 --3 8 0 X 2252 380 X KERTHA PERTIWI J U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N A JURNAL LM AH MAG STER KENOTAR ATAN UN VERS TAS UDAYANA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA UNIVERSITAS UDAYANA 2013 2013
  2. 2. DAFTAR ISI Susunan Organisasi Pengelola ………………………………………………………………….. Hlm i Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………………. ii Daftar isi ………………………………………………………………..................................... iii Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking Ni Putu Ayu Suri Intaning Dewi……………………………………………………………….. 1 Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Dan Kekuatan Pembuktiannya Setelah Dilegalisasi Oleh Notaris/PPAT I Wayan Sujana……………………………………………………………… …………….. 9 Hapus Dan Jatuhnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris Luh Putu Ayu Devy Susanti ………………………………………………………………………. 18 Eksistensi Dan Pengaturan Hukum Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas I Putu Suwantara ...………………………………………………………………………………. 32 Kew enangan Notaris Dalam Membuat Akt a Risalah Lelang I Wayan Ananda Yadnya Putra Wij aya ………………………………………………….. 45 Petunjuk Penulisan Artikel iii
  3. 3. PENGANTAR REDAKSI Om, Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana periode Oktober Tahun 2013 dapat diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn. Unud. ini dimaksudkan untuk dapat sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang Hukum Kenotariatan bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat pembaca. Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari mahasiswa maupun dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking, Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Dan Kekuatan Pembuktiannya Setelah Dilegalisasi Oleh Notaris/PPAT, Hapus Dan Jatuhnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar. Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah periode Oktober Tahun 2013 ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan pemerhati bidang Hukum Kenotariatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Udayana untuk berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua aturan atau ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal Ilmiah ini bermanfaat untuk semua pihak. Om, Santih, Santih, Santih, Om. Denpasar, Oktober 2013 Redaksi ii
  4. 4. PETUNJUK PENULISAN JURNAL Jurnal Kertha Pertiwi adalah publikasi ilmiah dibidang Kenotariatan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran (konseptual) yang ada hubungannya dengan Kenotariatan dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Petunjuk Penulisan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penulis bertanggung jawab terhadap isi naskah. Korespondensi mengenai naskah dialamatkan kepada penulis dengan mencantumkan institusi, alamat institusi, dan e-mail salah satu penulis; Naskah akan dinilai dari 3 unsur, yang meliputi kebenaran isi, derajat orisinalitas, relevansi isi serta kesesuaian dengan misi jurnal; Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; Judul Naskah harus ditulis secara ringkas, tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan; Naskah ditulis rapi dengan program Microsoft Word pada kertas berukuran A4 (satu sisi), dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman dengan jumlah halaman maksimal 20. Jarak spasi 1.5 kecuali abstrak dan daftar pustaka yang mempunyai jarak spasi 1. Model huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan font 12 kecuali judul berupa huruf kapital dengan dengan font 14. Margin masing-masing adalah 2.5 cm. naskah diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy; Naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia mencantumkan abstrak dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya dengan jumlah kata antara 150 sampai 200. Kata kunci harus dipilih untuk menggambarkan isi makalah dan paling sedikit 4 (empat) kata kunci; Sistematika artikel hasil penelitian :  Judul,  Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email,  Abstrak,  Kata kunci,  Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan penelitian),  Metode,  Hasil,  Pembahasan,  Simpulan dan saran,  Ucapan terima kasih (bila ada),  Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan  Lampiran (bila ada) Sistematika artikel hasil pemikiran (artikel konseptual yang argumentatif-ilmiah, sistematis dan logis) meliputi :  Judul,  Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email,  Abstrak,  Kata kunci,  Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan),  Bahasan utama,  Simpulan dan saran,  Ucapan terima kasih (bila ada),  Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan  Lampiran (bila ada) Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka mutakhir (terbitan 10 tahun terakhir) dan diutamakan dari sumber data primer berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau majalah ilmiah dan/atau laporan penelitian;
  5. 5. 10. Daftar rujukan (pustaka) disusun dengan tata cara seperti contoh berikut, dan diurutkan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. a) Buku Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor. b) Buku kumpulan artikel Dahuri, R. dan Sulistiono. (eds.). 2004. Metode dan Teknik Analisa Biota Perairan. (edisi ke-2, cetakan ke-1). Lembaga Penelitian IPB, Bogor. c) Artikel dalam buku kumpulan artikel Huffman, G.J., R.F. Adler, D.T. Bolvin, and E.J. Nelkin. 2010. “The TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA)”. In M. Gebremichael and F. Hossain (Ed.). Satellite Rainfall Applications for Surface Hydrology (pp. 3-22). Springer Verlag, Netherlands. d) Artikel dalam jurnal atau majalah Haylock, M. and J.L. McBridge. 2003. “Spatial coherence and predictability of Indonesian wet season rainfall”. Journal of Climate, 14. 3882-3887. e) Artikel dalam dokumen resmi KLH. 1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta. f) Buku terjemahan Hempel, L.C. 1996. Pengelolaan Lingkungan: Tantangan Global. Terjemahan oleh Hardoyo dan Jacobs. 2005. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. g) Skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian Rastina, I.K. 2004. Studi Kualitas Air Sungai Ho Kabupaten Tabanan, Bali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. h) Makalah seminar, lokakarya, penataran Waseso, M.G. 2001. “Isi dan Format Jurnal Ilmiah”. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah. Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin tanggal 9-11 Agustus 2001. i) Prosiding Franke, J. and D.D. Lichti. 2008. MillMapper – A Tool for Mill Liner Condition Monitoring and Mill Performance Optimization. Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors. Ottawa-Canada, 22-24 January 2008. 391-400. j) Artikel dalam internet (bahan diskusi) USGS. 2010. Water Quality. http://ga.water.usgs.gov/edu/waterquality.html. diakses tanggal 15 Desember 2010. k) Artikel atau berita dalam koran Bagun, R. 31 Juli 2006. Identitas Budaya Terancam. KOMPAS, hlm 40. Nusa Bali, 31 Juli 2006. Mengukur Kedasyatan Tsunami di Laut Selatan Bali. Hlm. 1 & 11.
  6. 6. KERTHA PERTIWI Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary) ISSN 2252 – 380 X Volume 06 Periode Oktober 2013 Susunan Organisasi Pengelola Penanggung Jawab Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum. Pimpinan Redaksi I Made Tjatrayasa, SH.,MH. Mitra Bestari Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH.,MS.,CN. Dewan Redaksi Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. Dr. Ketut Westra, SH.,MH. Penyunting Pelaksana Drs. Yuwono, SH.,M.Si. Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH. Kadek Sarna.,SH.,M.Kn. I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn. Petugas Administrasi dan Keuangan Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum. Wiwik Priswiyanti, A.Md. I Putu Artha Kesumajaya I Gde Chandra Astawa Widhiasa Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH. I Made Suparsa I Ketut Wirasa I Gusti Bagus Mardi Sukmawan, Amd. Kom. Alamat Redaksi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812 E-mail : notariat@fl.unud.ac.id Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/ G a m b a r C o ve r : K e i n d a h a n A l a m I n d o n e s i a K e r t h a P e r t i w i m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h ya n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n ( A p r i l d a n O kt o b e r ) ya n g m e mu a t i n fo r m a s i t e n t a n g b e r b a g a i a s p e k h u ku m K e n o t a r i a t a n d a r i : ( 1 ) h a s i l p e n e l i t i a n , ( 2 ) n a s k a h ko n s e p t u a l / o p i n i , ( 3 ) r e s e n s i b u ku , d a n i n fo K e n o t a r i a t a n a c t u a l l a i n n ya i
  7. 7. PELAKSANAAN TRANSAKSI PERDAGANGAN VALUTA ASING MELALUI INTERNET BANKING Oleh: Ni Putu Ayu Suri Intaning Dewi* NIM 1092461038 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana email: intaning@intaning.com Pembimbing I: Prof. R.A. Retno Murni, SH., MH., Ph.D.** Pembimbing II: I Gusti Ayu Puspawati, SH., MH.*** Abstract Based on Bank Indonesia Regulation Number 10/28/PBI/2008 on Purchase of Foreign Currency vs IDR through Banks, stated that the purchase of foreign currency against the rupiah by foreign customers or to the bank over $ 100,000 (one hundred thousand U.S. dollars) or the equivalent per month per customer or a foreign party can only be done with the underlying(the supporting documents showing the purposes of the transaction). However, customers who trade foreign exchange transactions made via internet banking would not be able to immediately provide the underlying, while Bank Indonesia requires banks to provide the underlying transactions conducted by customers. In this research raised two (2) issues, namely: (1) How is the implementation of foreign exchange trading transactions made via internet banking, (2) How is the responsibility of the bank in foreign exchange trading transactions through internet banking. The research method used is the juridical empirical legal research aims to look at the gap between the provisions applicable to the reality that exists in society. This study is located in Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia and Standard Chartered Bank, all located in Denpasar. The results showed that (1) The foreign exchange trading transactions made via internet banking there is a gap between the existing regulations (das sollen) with reality or practice (das sein). Based on Bank Indonesia Regulation on foreign exchange transactions, banks should have had any transactions underlying the foreign currency against the rupiah is done either through teller (manual) or through internet banking. But in practice, banks tend to only ask for the underlying transactions conducted through the teller, while transactions conducted through internet banking customers often get away without having to provide the underlying documents. (2) Responsibility for the implementation of the bank's foreign exchange trading transactions are made via internet banking responsibilities will be seen from the side of the bank, as the foreign exchange trading transactions made via internet banking, transactions carried out by the bank's customers (self assessment) and in general customers will find it difficult to prove the existence of an element errors / omissions of the bank. Therefore, the doctrine espoused product liability, which the bank considered guilty (presumption of guilty) unless the bank can prove that the bank was not negligent or wrongful conduct as evidenced by a record or records that are owned by banks. In addition the bank is also responsible to Bank Indonesia in terms of completeness foreign exchange transactions undertaken customers. Keywords : Transactions, Foreign Exchange, Internet Banking * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I ***PembimbingII I. Pendahuluan Valuta atau nilai uang adalah nilai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dijamin dengan cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah, sedangkan valuta asing merupakan alat pembayaran luar negeri.“Foreign exchange is the system by which the type of money used in one country is exchange from another country’s money”. Valuta Asing atau biasa disingkat dengan sebutan valas merupakan mata uang yang dikeluarkan dan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain atau seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar di luar negeri, baik itu berupa pembayaran, pelunasan hutang piutang, maupun simpanan yang ada pada bank di luar negeri. Pengaturan perdagangan valuta asing di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Selain itu industri perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam sistem keuangan di Indonesia yang mana pengawasan terhadap operasi perbankan nasional dilakukan Bank Indonesia. Sering dikatakan bahwa perbankan merupakan jantung sistem keuangan suatu negara karena perannya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi perbankan sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary antara masyarakat yang memiliki Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 1
  8. 8. kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan uang. Perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dewasa ini mulai banyak berubah. Saat ini aspek kemudahan, fleksibelitas, efisiensi, dan kesederhanaan sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan masyarakat yang semakin kompleks. Kenyataan ini tentu merupakan tantangan besar bagi industri perbankan. Oleh karena itu, adanya layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah suatu bank merupakan salah satu solusi yang cukup efektif. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet banking itu sendiri, dimana transaksi yang dilakukan melalui layanan internet banking, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Seperti halnya pada transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, dalam hal penukaran nilai mata uang atau kurs yang diperoleh oleh nasabah. Seringkali pada tampilan layar atau browser internet banking bank menampilkan nilai tukar atau kurs yang bagus, akan tetapi ketika nasabah melakukan penukaran, nilai tukar yang diperoleh tidak setara dengan nilai yang ditampilkan. Hal ini bisa dikarenakan nilai tukar setiap valuta asing tersebut mengalami perubahan setiap detiknya atau dari sisi bank yang kurang aktif melakukan pengkinian terhadap nilai tukar dari valuta asing tersebut. Oleh karena itu sering terjadi ketika nasabah menukar valuta asingnya melalui internet, nilai tukar atau kurs yang diperoleh mengalami perubahan. Kerugian karena selisih dari transaksi valuta asing ini banyak dialami oleh nasabah, dan bank lebih sering mengelak dari tanggung jawab karena berdasarkan pada asas non-repudiation atau asas nir sangkal, itu suatu asas dalam perbankan, bahwa nasabah tidak dapat menyangkal tidak melakukan transaksi apabila sistem telah mencatatnya. Ketika terjadi kerugian karena adanya selisih nilai tukar, nasabah akan kalah jika bank tidak membantu, misalnya memberikan catatan bukti. Seringkali pihak bank akan menyebut jika transaksi terbukti dan sah karena rekening tersebut dibuka yang berhak. Definisi yang berhak disini adalah yang mempunyai login id dan mengetahui password. Transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking ini juga sering terjadi dimana transaksi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya sistem error yang mengakibatkan transaksi belum tercatat pada sistem bank sehingga transaksi yang sudah di input oleh nasabah tidak terlaksana. Dalam hal ini tidak jarang nasabah mengalami kerugian pada selisih nilai tukar yang diperoleh. Kerugian yang diderita nasabah karena adanya sistem error dimana transaksi yang seharusnya sudah terlaksana namun pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh bank tersebut diperparah lagi tatkala dari ketidakberhasilan transaksi tersebut nasabah dikenakan denda oleh pihak terkait yang menjadi rekan bisnisnya. Dalam hal ini tentu nasabah merasa sangat dirugikan dan biasanya bank akan mengelak disebabkan bukti bahwa belum ada transaksi yang terposting pada sistem bank. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia juga menetapkan beberapa peraturan terkait transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jasa perbankan. Hal ini terkait dengan ketentuan jual beli mata uang asing yang berhubungan dengan mata uang rupiah, serta transaksi valuta asing yang dilakukan oleh warga negara asing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berupaya meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank, disebutkan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah atau pihak asing kepada bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah atau per pihak asing hanya dapat dilakukan dengan underlying (kegiatan yang mendasari pembelian valuta asing terhadap rupiah, biasanya dibuktikan dengan menunjukkan dokumen penunjang sebagai dasar transaksi dilakukan). Nasabah yang melakukan transaksi pembelian valuta asing melalui internet banking tentu tidak dapat dengan serta merta memberikan underlying tersebut, sedangkan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyediakan underlying dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Banyaknya kasus kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking, menunjukkan masih kurangnya suatu tanggung jawab bank terhadap nasabah bank yang melakukan transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap “Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.Tujuan secara umumMelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.Sedangkan tujuan khusus, yaitu: 1. Mendeskripsikan serta melakukan analisis mendalam tentang pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking. 2. Mendeskripsikan serta melakukan kegiatan mendalam tentang tanggung jawab bank dalam pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking. II. Metode Penelitian 2.1. Jenis penelitian Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 2
  9. 9. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat 2.2. Sifat Penelitian Sifat dalam penelitian tesis ini bersifat deskriptif, karena ingin menggambarkan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini pada Bank Umum yang memiliki fasilitas internet banking di Denpasar. 2.3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Bank Umum yang memiliki fasilitas internet banking di Denpasar. Adapun lokasi penelitiannya ditentukan hanya 3 (tiga) bank yaitu, Bank Central Asia (BCA) yang mewakili Bank Swasta, Bank Negara Indonesia (BNI) yang mewakili Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Standard Chartered Bank (SCB) yang mewakili Bank Asing yang beroperasi di Indonesia khususnya cabang Denpasar Bali. 2.4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Data Primer (Lapangan) dan Data Sekunder (Kepustakaan). Adapun bahan hokum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 1. Kitab Undang-Undang Hukum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank; 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank; 2.5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel a. Populasi Populasi dalam penelitian ini Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Standard Chartered Bank (SCB). b. Teknik Penentuan Sampel Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak dengan menggunakan metode purposive sampling. b. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 1. Untuk mengumpulkan data lapangan digunakan teknik wawancara. 2. Untuk mengumpulkan data kepustakaan digunakan teknik membaca dari literatur. c. Metode dan Teknik Analisa Data Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. III. Transaksi Perdagangan Valuta Asing Yang Dilakukan Melalui Internet Banking 3.1. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking dapat digambarkan sebagai berikut: Tahapan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking umumnya terdiri dari 9 tahap. Menurut Lerry Siregar, tahapan transaksi yang dilakukannya yaitu: 1. Browsing ke halaman bank yang bersangkutan. 2. Pilih menu Internet Banking (login). 3. Masukkan user ID dan password. 4. Memilih transaksi transfer. 5. Memilih mata uang dan nominal yang ingin ditransaksikan. 6. Submit perintah transaksi tersebut. 7. Mendapatkan etaccode atau SMS kode. 8. Masukkan SMS kode tersebut. 9. Mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi telah dilaksanakan. Sebagai nasabah penting, responden bernama Lerry Siregar melakukan transaksi valuta asing lima belas kali dalam sebulan. Mata uang yang ditransaksikanadalah USD (Dolar Amerika) dan SGD (Dolar Singapura).Sebagai salah satu hard currency, dolar US adalah pilihan utama bagi mereka yang melakukan perdagangan valuta asing. Transaksi valuta asing yang dilakukan Lerry Siregar melalui Bank BCA, Bank BNI atau Standard Chartered (SCB) semata-mata untuk pembayaran bukan spekulasi. (Hasil wawancara dengan Lerry Siregar, Insurance Specialis PT. Asuransi Jiwa Manulife   Indonesia pada tanggal 29 Mei 2012). Dalam transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, teori yang digunakan untuk membedah hal ini adalah teori penawaran dan penerimaan. Menurut teori ini terjadinya suatu kesepakatan kehendak adalah setelah adanya penawaran atau offer dari satu pihak yang kemudian diikuti oleh penerimaan atau acceptance oleh pihak lainnya. Adapun teori yang dianut di negara dengan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 3
  10. 10. sistem hukum common law agreement ini mensyaratkan adanya offer dan acceptance dari para pihak yang kemudian menentukan kapan suatu transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking terjadi. Penawaran terjadi ketika suatu bank menampilkan kurs atau nilai tukar valuta asing yang tercantum pada layar internet banking bank tersebut. Di sisi lain, penerimaan terjadi ketika nasabah menyetujui nilai tukar tersebut dan kemudian melakukan transaksi valuta asing melalui layanan internet banking. Dengan adanya transaksi jual beli valuta asing melalui internet banking ini, menurut teori penawaran dan penerimaan dianggap terjadi suatu kesepakatan yang mana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kesenjangan, dimana kurs atau nilai tukar yang ditawarkan suatu bank dalam proses penawaran, tidak selalu sesuai dengan yang ditampilkan pada layar internet banking. Nilai tukar yang tertera pada layar internet banking bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pergerakan nilai tukar saat itu. 3.2. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Central Asia (BCA) Bank BCA pada tahun 2011 menerapkan strategi harga yang kompetitif dalam mengembangkan bisnis transaksi valuta asing. Volume transaksi valuta asing BCA meningkat menjadi USD 49,1 miliar, tumbuh38,4% dari USD 35,5 miliar pada tahun 2010.Bisnis transaksi valuta asing menjadi lebih kondusif seiring dengan peningkatan peringkat hutang negara Indonesia, derasnya arus masuk modal asing dan peningkatan investasi langsung (direct investment) di Indonesia. Peningkatan likuiditas di pasardan pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perdagangan valuta asing dan obligasi pemerintah yang difasilitasi oleh BCA. Dalam rangka meningkatkan layanan danberbagi informasi kepada nasabah, Tresuri BCA secara rutin menerbitkan newsletter harian dan buletin berkala untuk menyampaikan perkembangan pasar keuangan terkini yang meliputi pasar valuta asing, pasar uang (money rket) dan obligasi. Publikasi ini menyajikan informasi yang praktis dan komprehensif mengenai hal-hal seputar tresuri yang bermanfaat bagi para nasabahutama BCA. Pada tahun 2011, Tresury BCA berupaya meningkatkan hubungan dengan nasabah individual utama. 3.3. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Negara Indonesia (BNI) Untuk dapat menjadi nasabah pengguna BNI Internet Banking ada beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Nasabah harus memiliki BNI Card atau bagi nasabah yang memiliki BNI Taplus atau BNI Taplus Anggota Pegawai harus memiliki Kartu ATM. 2. Nasabah menggunakan BNI Card atau Kartu ATM untuk melakukan registrasi BNI internet banking melalui BNI ATM. 3. Nasabah harus memiliki alamat e-mail yang aktif dan telah tercantum pada sistem BNI. 4. Nasabah telah terlebih dahulu membaca dan memahami syarat untuk menjadi nasabah pengguna BNI internet banking. Adapun ketentuan penggunaan BNI internet banking itu sendiri bagi nasabah pengguna dapat menggunakan layanan BNI internet banking untuk mendapatkan informasi (transaksi non finansial) dan atau melakukan transaksi perbankan (transaksi finansial) yang telah ditentukan oleh Bank. Pada saat pertama kali menggunakan layanan BNI internet banking, nasabah pengguna diharuskan melakukan registrasi melalui BNI ATM dan aktivasi melalui www.bni.co.id. Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan pada internet banking BNI dapat dilakukan dengan mudah, dimana menurut keterangan dari beberapa nasabah BNI, baik itu nasabah domestik maupun nasabah asing tidak mengalami kesulitan dan tidak pernah dimintakan underlying seperti yang terdapat pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia. 3.4. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Standard Chartered Sementara itu layanan penukaran mata uang asing di Standard Chartered Bank (SCB) dirancang untuk membantu nasabah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pergerakan harga pasar dengan risiko yang serendah mungkin. Dengan jaringan internasional di lebih dari 1.500 kantor cabang di 50 negara Asia, Afrika dan Timur Tengah, SCB memberikan akses langsung untuk mendapatkan saran dan informasi perkembangan pasar secara reguler dari tenaga ahli. Layanan keuangan dan tim solutions delivery SCB dirancang untuk membantu nasabah mengelola risiko dalam transaksi, meningkatkan keuntungan serta menawarkan kurs yang kompetitif untuk transaksi valuta asing nasabah. Tingkat perubahan dalam valuta asing sangat tinggi, untuk itu SCB menyediakan tim khusus yang terdiri dari staf ahli keuangan dan valuta asing yang bisa memberikan saran yang tepat di dalam setiap transaksi. Ini dapat membantu nasabah mengatasi dampak risiko pasar terhadap bisnis. Apabila Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Standard Chartered Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah, nasabah diwajibka melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 4
  11. 11. b. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia. Berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari Pattrick Philippe Zaffini, warga negara Paris yang memiliki usaha sebagai Pemilik Cafe Seminyak menerangkan bahwa transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking sepanjang total keseluruhan di dalam satu bulannya mencapai diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per pihak asing, maka bank akan memintanya untuk melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; dan b. Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari pihak asing atau pernyataan yang authenticated dari pihak asing mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia pertanyaan yang timbul kemudian adalah, bagaimana caranya bank meminta dokumen tersebut sedangkan nasabah melakukan transaksi melalui internet banking, yang notabene tidak langsung datang ke bank. Menurut Patrick, pihak bank akan menghubungi nasabah untuk menyediakan underlying dokumen apabila transaksi USD yang dilakukan melebihi USD.100.000, dengan catatan transaksi terakhir yang dilakukan yang mengakibatkan kelebihan dari USD.100.000 tersebut akan di postpone atau ditunda terlebih dahulu penyelesaiannya sampai pihak bank memperoleh underlying dokumen dari nasabah. Jika hal ini terjadi, tentu nasabah merasa dirugikan, karena bisa saja terjadi perbedaan atau selisih nilai tukar saat seharusnya transaksi dilakukan dengan saat yang ditentukan oleh bank yaitu saat bank telah mendapatkan kelengkapan do kumennya. (Hasil wawancara dengan Pattrick Philippe Zaffini, Pemilik Cafe Seminyak pada tanggal 03 Juni 2012). Sementara itu, penuturan dari warga negara asing lainnya yaitu Mr. Boccaletti Paolo, nasabah berkebangsaan Itali, 27 Pebruari 1967 yang sehari- hari bekerja sebagai Controller PT. Ganesha Garment menyatakan bahwa mengalami kesulitan jika akan menukarkan mata uang euro ke rupiah jika nominalnya melebihi Rp. 500 juta. Hal ini dikarenakan harus melengkapi persyaratan berupa underlying dokumen, untuk tujuan apa penggunaan dana dalam bentuk rupiah tersebut. Hal ini menurutnya merupakan ketentuan yang mengadaada, karena sebagai warga negara asing yang tinggal dan berbisnis di Indonesia, tentu memerlukan sejumlah dana dalam bentuk rupiah untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjalankan usahanya. Oleh karena adanya ketentuan tersebut, maka setiap melakukan transaksi valuta asing, maka diusahakan tidak melebihi Rp. 500 juta setiap harinya. Keadaan seperti yang terjadi pada Mr. Boccaletti Paolo tersebut pada dasarnya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank, Bab 3 tentang Pelarangan Transaksi, pada Pasal 3, dinyatakan bahwa Transaksitransaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi: a. Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing; b. Penempatan dalam rupiah; c. Tagihan Antar Kantor dalam rupiah; d. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri; e. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri. Peraturan ini di satu sisi sejalan dengan tujuan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dimana Bank Indonesia berupaya meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun di sisi nasabah terutama Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 5
  12. 12. orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia menganggap ketentuan tersebut mempersulit dan hanya ada di Indonesia. Ketentuan ini dianggap menghambat kegiatan bisnis mereka. IV. Tanggung Jawab Bank Dalam Transaksi Va- Luta Asing Yang Dilakukan Melalui Internet Banking 4.1. Tanggung Jawab Bank DalamTransaksi Valuta Asing Melalui Internet Banking Penggunaan fasilitas internet banking untuk transaksi perdagangan valuta asing oleh nasabah bisa dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking ini dapat dilakukan dalam setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dan dari mana saja sepanjang akses internet bisa dilakukan (Hasil wawancara dengan Yosy Valentino Vendijanto, Treasury Specialist Standard Chartered Bank, pada tanggal 01 Juni 2012). Hanya saja berdasarkan hasil wawancara dengan Dyah Ayu Sukmarini selaku Branch Operation Officerpada Bank Standard Chartered pada tanggal 01 Juni 2012 transaksi yang dilakukan bisa saja terganggu akibat system error pada server bank yang bersangkutan atau ganggungan jaringan internet. Hal yang dilakukan oleh pihak bank dalam mempertanggung jawabkan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan nasabah melalui internet banking dapat berjalan dengan baik adalah: a. Memastikan server beroperasi real time atau sedang tidak dalam perbaikan. b. Rutin melakukan pengkinian data nasabah c. Selalu menampilkan informasi terbaru mengenai kurs valuta asing d. Mengecek ulang transaksi yang dilakukan kendati sifatnya otomatis tidak menutup kemungkinan terjadi system error sehingga diperlukan pengecekan ulang (Hasil wawancara dengan Dyah Ayu Sukmarini, Branch Operation Officer Standard Chartered Bank, pada tanggal 01 Juni 2012). Dalam transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, transaksi dilakukan sendiri oleh nasabah bank (self assessment) dan pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dari bank. Oleh karena itu dianut doktrin product liability, dimana bank dianggap telah bersalah (presumption of guilty) kecuali jika bank mampu membuktikan bahwa bank tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dibuktikan berdasarkan record atau catatan yang dimiliki oleh bank. Dalam transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking digunakan teori tanggung jawab yang berkenaan dengan tanggung jawab bank dalam rangka mengeksekusi atau melaksanakan transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah melalui internet banking serta di siis lain menyediakan dokumen yang diperlukan demi kelancaran dan kelengkapan transaksi nasabah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal transaksi valuta asing. Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsipprinsip kehati-hatian. 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. 3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk menjamin transaksi internet banking yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam pe- nyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking antara lain seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Pokok-pokok pengaturannya antara lain sebagai berikut: 1. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 6
  13. 13. manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif. 5. 2. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet Banking, yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. 6. Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking. 7. 3. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah: a) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi: 1. Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut. 2. Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking. Bank harus mengambil langkahlangkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database. c) Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi 1. Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking. Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank. b) Pengendalian pengamanan (security control) 2. Bank harus mengambil langkahlangkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking. 1. Bank harus melakukan langkahlangkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking. 3. Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking. 2. Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking. 4. Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking. 3. Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet. 4. Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 5. Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut. Page 7
  14. 14. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjamin transaksi yang dilakukan melalui internet banking adalah pengaturan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan prinsip Know Your Customer (KYC). Pengaturan tentang penerapan prinsip KYC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia 6/37/DPNP nggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib: 1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. 4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumendokumen pendukung tersebut. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Bank wajib menyimpan dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening. V. PENUTUP 5.1 Simpulan Dari uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada (das sollen) dengan kenyataan atau pelaksanaannya (das sein). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang transaksi valuta asing, bank seharusnya telah memiliki underlying bagi setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan baik yang dilakukan melalui teller (manual) maupun yang dilakukan melalui internet banking. Akan tetapi pada pelaksanaannya, bank cenderung hanya meminta underlying bagi transaksi yang dilakukan melalui teller, sedangkan transaksi yang dilakukan nasabah melalui internet banking seringkali bisa lolos tanpa keharusan menyediakan underlying dokumen. 2. Tanggung jawab bank dalam pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking tanggung jawab akan dilihat dari sisi bank, karena dalam transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, transaksi dilakukan sendiri oleh nasabah bank (self assessment) dan pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian dari bank. Oleh karena itu dianut doktrin product liability, dimana bank dianggap telah bersalah (presumption of guilty) kecuali jika bank mampu membuktikan bahwa bank tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dibuktikan berdasarkan record atau catatan yang dimiliki oleh bank. Selain itu bank juga bertanggung jawab kepada Bank Indonesia dalam hal kelengkapan transaksi valuta asing yang dilakukan nasabah. 5.2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu: 1. Bank yang menyediakan layanan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking hendaknya dilengkapi dengan layanan pengiriman dokumen melalui scan atau email. Sehingga transaksi yang memerlukan underlying Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 8
  15. 15. menjadi mudah untuk dilakukan dan tidak menghambat kegiatan bisnis nasabah. 2. Layanan internet banking pada Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia dan Standard Chartered Bank terbukti aman dipakai. Namun demikian harus selalu dievaluasi sistem keamanan secara berkala sehingga dirasa perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan. Selain itu adanya audit dari Bank Indonesia juga mutlak diperlukan secara regular, sehingga bank dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. VI. DAFTAR BACAAN Buku Cambridge International English Dictionary of English, 1995,CambridgeUniversity Press, London DepartemenPendidikan danKebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta . Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta. Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Kencana, Jakarta. M. Bahsan, 2000, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muhammad Djumhana, 2008, Asas-asas Hukum perbankan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Petrus Reinhard Golose, 2011, Problematika Transaksi Internet Banking dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, oleh POLRI, (Jakarta, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 12Nomor 8, Agustus, 2011). Sukamdani S. Gtosardjono, 2000, Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan Ekonomi di Indonesia 1950 – 2000, Tema Baru, Jakarta. Widjanarto. 2006. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Zainal Asikin, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Internet Ananta W, 2011, Penyalahgunaan Password, Information Technology, Communication, eBusiness. Diambil dari URL: http://www.ebizzasia.com/0109-2003/cyber.0109.html Peraturan Perundang-undangan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang No.10 tahun 1998. 3. Undang-Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 5. 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 9
  16. 16. PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS/PPAT Oleh I WAYAN SUJANA* NIM. 1092461003 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana e-mail :Pembimbing I : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH,MS** Pembimbing II : Dr. Gede. Marhaendra Wija Atmaja, SH,MHum*** ABSTRACT I Wayan Sujana, S.H., Student of the Magister Kenotariatan (Master of Notarial Studies) Udayana University Program, 2010, Underhand Sale Purchase Agreement of Land with Freehold Title and its Evidencing Power after Legalization by a Notary-PPAT (Land Conveyancer). Tutorial Commission, Tutor I: Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS., Tutor II: Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH,M.Hum. Keyword: Land Registration, Sale Purchase Agreement, Evidencing Every sale purchase of land must be registered as regulated in Article 19 of Act Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Principle Regulations. The land registration process as a consequence of the legal act of transferring freehold title by means of sale purchase must be under a PPAT deed, but in reality there are people making a sale purchase with an underhand sale purchase. The same article also allows the registration of land with an agreement not made by a PPAT, this shows a conflict between such articles. The issue brought up here is regarding the legality of a land sale purchase made underhand and how the strength of evidencing is of a sale purchase of land with freehold title to land legalized by a Notary. This research is a normative research, a person to find the legal rules, legal principles as well as legal doctrines in order to answer the legal issue that has become problematic. This research has been made initially by researching the primary law by studying all rules of legislation involved with the issue as well as documents that can explain primary and secondary legal material. The result of the research shows that the legality of an underhand sale purchase of land with freehold title remains valid insofar it can be proven and not denied by the parties in particular the seller. The evidencing power of an underhand sale purchase of land with freehold title after having been legalized remains in the form of evidencing power of deeds made underhand having a legal evidencing power so long as the parties do not deny it, even after its legalization its evidencing is the same as before its legalization only after its legalization and affixed with an adequate stamp duty it is already acceptable as evidencing means in court. * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I ***PembimbingII I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan tersebut diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ketiga. Sebagai konsekuensi dari paham Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlakudi Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu masyarakat dan Negara. Wajib disadari bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai bagian dari hukum dasar atau konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai makna yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan maupun perbuatan harus didasarkan pada aturanaturan dan norma-norma yang telah ini, begitu pula pada perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan salah satu faktor dalam bidang ekonomi yang sangat penting dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, apabila hal tersebut ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi dan budaya. Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politik agraria nasional, sebagaimana yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 10
  17. 17. dimuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, maka disusun dan disahkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria. Tujuan diundangkan Undang-undang Pokok Agraria nasional dimuat dalam penjelasan Umum Undangundang Pokok Agraria, yaitu: a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mesyarakat yang adil dan makmur. b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Mengenai wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria adalah: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah; b. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; c. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan maka segala perbuatan hukum yang dalam penelitian ini difokuskan pada perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dengan jual beli dilaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan selanjutnya dalam melaksanakan pendaftaran tanah tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain pejabat PPAT berwenang membuat akta otentik, ada pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik yakni Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud diakan undang-undang ini. Apabila ditelaah dari pengertian PPAT dengan Notaris mempunyai kesamaan yakni sama-sama mempunyai kewenangan didalam membuat akta otentik. Bagi petugas-petugas yang ditugaskan untuk membuat akta tersebut haruslah memperhatikan syarat-syarat akta tersebut. Dalam garis besarnya syarat-syarat tersebut dapat digolongkan atas 2 (dua) yaitu pertama, menyangkut syarat formal, dan kedua menyangkut material akta tersebut. Akta sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya notaris, karena yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya : pejabat Kantor Urusan Agama atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan, kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa : 1. Bentuknya bebas 2. Pembuatannya harus dibawah tangan 3. Tetap mempunyai kekuatanan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktiksn lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya) 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, bisaanya dalam akta di bawah tangan, sebaliknya dimasukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Dalam praktek akta dibawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya perjanjian dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan perjanjian dibawah tangan, siapa yang menjamin bahwa perjanjian dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini bisaanya adalah seorang notaris. Sehingga akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 11
  18. 18. suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas. Dalam proses berperkara di pengadilan diperlukan adanya alat bukti yang akan menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. menurut pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 R.I.B alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas : 1. pengakuan 2. bukti tulisan 3. sumpah 4. saksi – saksi 5. persangkaan Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat. Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Diantara pasal 37 ayat (1) dan (2) tersebut apabila dilihat ada konflik vertical diantara pasal tersebut, yang mana ayat 1 menentukan pendaftaran peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftar kalau menggunakan akta PPAT namun dalam ayat 2 menentukan dapat menggunakan selain akta PPAT. Hal ini nantinya dapat menimbulkan beberapa penafsiran antara lain bahwa perjanjian dibawah tangan pun dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran peralihan/pemindahan hak atas tanah kalau dilihat dari ayat 2 tersebut. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keabsyahan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris-PPAT yang digunakan sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, maka dapatlah dirumuskan judul tesis ini yaitu “PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang disampaikan diatas, maka dalam penulisan ini akan dibatasi pada permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah keabsyahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan ? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dilegalisasi oleh Notaris? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1.3.1 Tujuan Umum Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk : a. Melaksanakan Tri Dharma Pergutruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. b. Melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum kenotariatannya. d. Mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat. e. Untuk memenuhi persyaratan SKS dari jumlah beban studi untuk memeperoleh gelas Magsiter Kenotariatan. 1.3.2 Tujuan Khusus Disamping tujuan umum tersebut diatas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (science as a procces). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah madeg (final) dalam penggaliannya atas kebenarannya. Dari paradigma tersebut tujuan khusus penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui keabsyahan akta jual beli hak mlik atas tanah dibawah tangan yang dilgalisasi oleh Notaris - PPAT sebagai bukti dalam hal terjadinya sengketa di pengadilan. 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akta perjanjan jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notarisPPAT. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan substansi disiplin ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pembuktian dengan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris-PPAT dalam proses persidangan perkara perdata di pengadilan. 1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan khusunya tentang kekuatan pembuktian perjanjian dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang notaris - PPAT dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 12
  19. 19. umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan. 1.5 Landasan Teoritis Sebagai suatu akta maka harus dalam bentuk tertulis, dan dengan tertulisanya itu maka akan dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu merupakan alat bukti tertulis. Dengan tulisan yang disyaratkan hanya mempunyai sifat sebagai alat bukti yang hanya memperoleh arti apabila perjanjian yang diadakan dibantah. Bukti tulisan dalam suatu perkara perdata merupakan alat bukti yang utama, karena didalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai jika terjadi suatu perselisihan. Jika bentuk, cara penulisan dan dibuat oleh pejabat-pejabat yang telah ditetapkan, maka akta tersebut dapat diberlakukan sebagai akta yang otentik, karena suatu tulisan dapat disebut sebagai akta otentik, jika : 1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 2. Dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum 3. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat. Fungsi Hukum sebagai instrumen pengatur dari instrument perlindungan ini diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan Metode penelitian hukum merupakan suatu tata cara kerja suatu keilmuan yang ditandai dengan penggunaan metoda, jika diartikan meta yang diartikan diatas sedangkan thodos merupakan suatu jalan atau suatu cara. Jika diterjemahkan pengertian metoda adalah merupakan suatu jalan atau suatu cara. Van Peursen menterjemahkan pengertian metoda secara harfiah, mula-mula metoda diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh sebagai penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 1.6.2 Sumber Bahan Hukum Untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan atas dua sumber, yaitu sumber-sumber hukum primer, dan bahan-bahan hukum skunder sebagai penelitian hukum normatif, maka bahan hukum primer diperoleh dari asas-asas atau prinsip dan kaedah-kaedah atau norma hukum, sedangkan bahan hukum skunder adalah sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapatpendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur hukum (text-book), berbagai hasil pertemuan ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional, internet dengan menyebut situsnya. 1.6.3 Teknik Analisa Bahan Hukum Dalam menganalisis informasi yang diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer maupun skunder, ada beberapa langkah yang ditempuh, yaitu deskripsi, inteprestasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi dan sistematis. Teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif, analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik yang berupa peraturan perundang-undangan, bahanbahan pustaka, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, maupunhasil penelitian lainnya dilakukan secara deskriptif, analisis, evaluatif interpretatif, yaitu menganalisis, menafsirkan, menilaidan menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaedah-kaedah atau norma-norma. II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Syarat dan Macam Akta 2.1.1. Pengertian Akta Kata akta dalam kehidupan sehari-hari sering didengar, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta jual beli, akta hibah, akta perceraian, dan sebagainya. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan akta, perlu ada pemahaman lebih dulu sebelum menguraikan mengenai macammacam akta, isi akta, kegunaan akta, dan akta perjanjian jual beli tanah. Poerwadarminta menyebutkan akta adalah sebagai surat keterangan (pengakuan dan sebagainya) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintah (notaris dan sebagainya). Menurut pendapat Subekti akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu tanda bukti mengenai suatu peristiwa dan kemudian ditanda tangani. Kunthoro Basuki dan Retno Supartinah menyebutkan akta adalah setiap surat yang diberi tanda tangan dan sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Tanda tangan adalah nama si penanda tangan dan bukan monogram atau initial, sehingga suatu paraaf bukanlah merupakan nama yang dapat mengindividualisir, melainkan hanyalah singkatan dari nama atau kebanyakan bahkan hanya merupakan huruf pertama saja dari nama yang bertanda tangan, maka oleh karena itu tidak berlaku sebagai tanda tangan (HR 17 Des. 1885 W. 5251). Prof. MR.A. Pitlo menyebutkan suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.. Untuk dapat disebut sebagai suatu akta, maka suatu surat mesti mempunyai tanda tangan, ternyata dari pasal-pasal seperti pasal 1911, 1912, 1915, 1917 BW, dan tidak perlu ditulis tangan sendiri, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan syarat ini (pasal 979,982, 988, dan 1915 BW). Akta juga diartikan sebagai surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Dari pengertian akta di atas dapat disebutkan bahwa yang terpenting dari suatu akta adalah Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 13
  20. 20. bentuknya yang tertulis dan disaksikan serta ditanda tangani atau disahkan oleh pmerintah (notaris). Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. 2.1.2. Syarat-syarat Akta Dalam garis besarnya syarat-syarat suatu akta dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu, di satu sisi menyangkut syarat bentuk, dan di sisi yang lain menyangkut syarat-syarat bagi isi akta itu sendiri. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa syarat-syarat bagi suatu akta dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: 1 . Syarat formal Dalam hal ini haruslah diperhatikan apa sebenarnya yang dapat merupakan syarat formal suatu akta, sehingga dengan demikian dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat bukti. Sebagai suatu akta maka bentuknya harus tertulis. Dengan tertulisnya itu maka akan dapat digunakan sebagai alat bukti, yang dengan sendirinya dalam hal ini adalah alat bukti tertulis, dan tulisan yang disyaratkan hanya mempunyai sifat sebagai alat bukti, yang hanya memperoleh arti apabila perjanjian yang diadakannya dibantah. Menurut Prof. R. Subekti, S.H., bahwa bukti tulisan ini dalam suatu perkara perdata merupakan alat bukti yang utama, karena di dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau terjadi suatu perselisihan. 2. Syarat Material Syarat material adalah syarat yang menyangkut isi akta, dalam arti apa saja yang diperbolehkan sebagai isi akta itu dan apa saja yang tidak diperbolehkan, sehingga apabila dilihat dari segi materialnya akta tersebut tidak akan kehilangan fungsinya sebagai alat pembuktian. Secara umum aktaakta yang tergolong ke dalam akta yang otentik, jika diperhatikan tentang isi yang terkandung di dalamnya dapat diadakan peng- klasifikasian, yaitu akta tersebut terdiri dari: 1. Bagian permulaan, yang biasa disebut dengan kepala akta. 2. Bagian tubuh akta, yaitu merupakan bagian yang terpenting dari setiap akta. 3. Bagian terakhir, yaitu yang merupakan penutup akta. Apabila diperhatikan bagian-bagian dari akta tersebut, maka dapat disebutkan bahwa isi akta merupakan bagian yang terpenting yang tergolong ke dalam tubuh akta. Isi akta itu pada pokoknya ada isi yang wajib dan ada isi yang sifatnya fakultatif. 2.2. Notaris 2.2.1. Pengertian Notaris Notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Di samping Notaris Undang- Undang juga menetapkan adanya: a. Pejabat Sementara Notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara (Pasal 1 angka 2). b. Notaris Pengganti, yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. (Pasal 1 angka 3). c. Notaris Pengganti Khusus, yaitu seorang yang diangkat sebagai Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. 2.2.2. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat 1 dan 2). 2.2.3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 30 tahun 2004 Notaris adalah pejabat umum, dan bahkan kalau dilihat ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata secara tegas ditentukan bahwa notaris sebelumnya adalah satu-satunya pejabat umum yang dimaksud. 2.3. PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 2.3.1. Pengertian PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Mengenai apa yang dimaksud dengan PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 19/DDA/ 1971 tidak ada diatur mengenai pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun demikian ada pendapat dari Madjloes,S.H. yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 14
  21. 21. menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang khusus berwewenang untuk membuat dan menandatangani akta dalam hal memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki adanya akta itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya, sebagaimana ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. 2.4. Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 2.4.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Sebelum memberikan pengertian tentang perjanjian jual beli hak atas tanah icrlebih dahulu akan diuraikan peagertian perjanjian secara umum. Dalam pasal 1313 KLJH Perdata ditentukan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 2.4.2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli HakMilik Atas Tanah Setiap perjanjian yang dibuat apapun yang diperjanjikan haruslah dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 2.4.3. Prosedur Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah ada 2 (dua) hal yang penting diperhatikan, yaitu subyek dan obyek. Setelah jual beli itu didaftar, maka dilakukan penyerahan sertifikat kepada pembeli. Dalam proses jual beli hak atas tanah biaya-biaya yang harus dibayarkan adalah meliputi : 1. honoraium notaris/PPAT 2. honorarium saksi-saksi 3. biaya pendaftaran 4. biaya meterai. III PEMBAHASAN 3.1 Keabsyahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum yang terkait, ibaratnya sebeuah kereta api hanya akan dapat menuju tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan geraknya. Keberhasilan suatu bisnis tergantung dari landasan serta struktur perjanjian yang kuat, sehingga dapat meminimalisir kerugiankerugian dari perjanjian yang dilakukan. Didalam melakukan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu bisnis selayaknya dibingkai dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai perjanjian tersebut, agar suatu bisnis yang didasari dengan perjanjian dapat berjalan sesua dengan harapan. Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan hukum pada umumnya dapat diukur dari: 1. Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan dan 2. Rechtpersoon (badan hukum) diatur dari aspek kewenangan. 3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Hak Milik atas Tanah Yang Dilegalisasi oleh Notaris Sebelum masuk ke pokok pembahasan akan digambarrkan terlebih dahulu mengenai akta notaris untuk dapat membandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan pengertian akta tersebut, mak selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; b. Sebagai alat pembuktian; c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya. BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan, yaitu: 1. Perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan adalah sah asalkan dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan mempunyai akibat hukum tidak dapat dapat didaftarkan untub melakukan balik nama dari penjual ke atas nam pembeli karena tidak memenuhi syarat akta untuk dapat didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Kekuatan pembuktian akta jual beli hak milik atas tanah setelah dilegalisasi tetap berupa kekuatan pembutian akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah selama para pihak tidak menyangkalnya, setelah dilegalisasi pun pembutiannya sama dengan sebelum dilegalisasi hanya saja setelah dilegalisasi Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 15
  22. 22. dan diberi materai yang cukup sudah dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. 4.2 Saran Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan akta jual hak milik atas tanah setelah dilegalisasi oleh Notaris-PPAT adalah 1. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman didalam melakukan perbuatan hukum jual beli hak milik atas tanah sebaiknya dilakukan dengan membuat akta otentik dihadapan pejabat pembuat akta tanah guna memberikan perlindungan para pihak. 2. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan kuat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan sebaiknya setiap surat dibawah tangan yang dibuat meski dilegalisasi ataupun di waarmeking sesuai dengan kewenangan pejabat untuk hal tersebut. DAFTAR BACAAN Buku-buku: Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Asrul Azwar, 1989, Pengantar Administrasi Kesehatan, PT. Bina Pura Angkasa. Boedi Harsono. 1971, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaan Hukum Agraria, Jambatan. Jakarta. Burham Asshota, 2004, Metode penelitian hukum, Rineka cipta, Jakarta. Berhard Bergmans,1991, Inside Information and Securities Trading, Graham & Trootman, London. Bernadette M. Waluyo, 1997, Hukum Perlindunagn Konsumen, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan. Dirktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, 1981, Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta. DR. Sjaifurrachman, SH.,MH, 2011, Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Friedmen, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tantang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung. Hellen J. Bond & Peter Kay, 1995, Bussines Law, Blackstone Press Limited, London. Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hugo Grotius, 1959 “On the rights of war and peace” dalam Clarence Morris, The Great Legal Philosophers, seected reasing in jurisprudence, University of Pennsylvania press, Philadelphia. H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung. H. Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, PT. Refika Aditama, Bandung. H.R. Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Cet.IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta. H.E. Saefullah, Beberapa masalah pokok tentang tanggung jawab pengangkutan udara, Pusat penerbitan UNISBA, Bandung. J. De Bruyn Mgz dalam Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-serbi dalam praktek Notaris, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 16
  23. 23. Jhoni Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitin Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang. Kunthoro Basuki dan Retno Supartinah, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. Mareim Darus Badrulzaman, 1980, Bab Bab Tentang Hypotheek, Alumni, Bandung. M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. _________, 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya, Bandung. Prof. Dr. M. Dimyanti Hartono., SH, 2009, Problematika dan Solusi Amandemen Undang-undang Dasar 1945, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. P.S. Atiyah, 1986. “ Essays on Contract” dalam munir fuady, hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Mahmud Marzuki,2007, Penelitian Hukum, cet.3, kencana persada media group, Jakarta. Philipus M.Hadjon. 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Dalam majalah yuridika, No. 6 Tahun IX. _________, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. _________, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tenang Prinsip-prinsipnya, Penangannanya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradian Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya. Pitlo, 1978, Pembuktian dan Daluarsa, Alih Bahasa Oleh M. Isa Arief, PT. Intermasa, Jakarta. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta. Ridwan Halim, 1982, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta. Roscue Pound, 1954, An Introduction to The Philosophy of Law, New Haven, UP. Setiawan, 1979, Pokok Pokok Hukum Perjanjian, Etna Cipta, Bandung. Sri Soedewi M. Sofyan, 1980, Hukum Perdata Tentang Hukum Perhutangan, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Subekti, 1980, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. _______, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. _______, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1980, Beberapa Asas Pebuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik, Liberty, Jogyakarta. _______, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Soerjono Soekamnto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ter Haer, 1974, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta. Theo Huijbers, 2006, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, kanisius, Yogyakarta. Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Vollmer, 1970, Inkiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht, terjemahan Adiwinarta, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 17
  24. 24. Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetBoek), 2004, terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tesis: Mahapradnyana, I G.A.B., 2011, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Setelah Penyerahan Protokol Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Tesis), Denpasar, Universitas Udayana. Artikel – artikel: Agus. M Tohar, 1990, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek hukum Perdata, Denpasar Bali, 3-14 Januari. Bachtiar Effendi, 1980, Fungsi Akta PPAT. Sebagai Alat Pembuktian Beralihnya Hak Atas Tanah, Berita Pusat Studi Hukum Tanah No. 3/Tahun III Maret 1980, Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tanah Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Felix O Soebagio, 1993, Perkembangan asas-asas hukum kontrak dalam praktek bisnis selama 25 tahun terakhir, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “perkembangan hukum kontrak dalam praktek bisnis di Indonesia” diselenggarakan oleh badan pengkajian hukum nasional, Jakarta, 18 dan 19 Februari 1993. I Gusti Nyoman Agung, 1996, Peranan Akta PPAT Sehubungan Dengan Jual Beli Tanah Dalam Teori Dan Praktek (Peradilan), Kertha Patrika, Majalah Huku Dan Masyarakat, No. 35 Tahun XII, Maret 1986. N.G. Yudara, 2005, Pokok-Pokok Pikiran Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur. HAPUS DAN JATUHNYA HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA NEGARA AKIBAT PEMINDAHAN HAK MILIK SECARA TIDAK LANGSUNG KEPADA WARGA NEGARA ASING DENGAN AKTA NOTARIS Oleh Luh Putu Ayu Devy Susanti* NIM 1092461007 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana e-mail : devy@balihand.com Pembimbing I : Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MHum.** Pembimbing II : Ida Bagus Rai Djaja, SH., MH.*** Abstract One of the reasons of the continued acquisition of land and / or buildings by foreigners with ownership right status through a nominee agreement made ​in notarial deed, is due to the vacant norms that regulate the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement made in notarial deed. The issues of this thesis are whether the thought to regulate the prohibition of ownership transfer to foreigners as stipulated in Article 26 paragraph (2) Basic Agrarian Law is still relevant with today’s society and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners in notarial deed. Type of this research is normative legal research that explains the vacant norms that regulate the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement made in notarial deed. The sources of Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 18
  25. 25. legal materials used are primary legal materials, secondary, and tertiary, which is also supported by empirical data obtained in the field. The result of this research indicates that the thought to regulate the prohibition of ownership transfer to foreigners is still relevant with today’s society, in order to keep and protect the existance of Indonesia. And in this case, the right of State control over land should be implemented properly for people welfare. Further, since the indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement is made by Notary, the role of Notary Supervisory Council, especially the Local Supervisory Council (MPD) in terms of minutes supervision made by Notaries, becomes very important. And as the authority to declare the elimination and the fall of land ownership title to the State is under the authority of National Land Agency (BPN), then it is necessary to coordinate between MPD and BPN to discover the indirect ownership transfer to foreigners, so it can be regulated a technical guidance of the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners in notarial deed. Keywords : Indirect ownership transfer, Foreign Citizens (foreigners), Notarial Deed, The Elimination of Land Ownership Title * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I *** Pembimbing II I. Pendahuluan Setiap tahunnya, Pulau Bali kehilangan sekitar 750 hektar lahan pertanian untuk alih fungsi sebagai pendukung infrastruktur pariwisata Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh I Ketut Teneng, Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan aspek pertanian, mengakibatkan Bali harus merelakan lahan-lahan pertaniannya dialih fungsikan sebagai infrastruktur pariwisata. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata menjadi incaran para pemilik modal besar. Namun sayang, 80 persen investasi dikuasai asing dan hanya 20 persen investasi yang dilakukan oleh pemilik modal lokal. Adapun kawasan yang banyak diincar investor adalah Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar. Investor yang akan menanamkan modalnya di Bali berasal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Kanada, Korea Selatan, dan Prancis. Pada saat ini, setidaknya ada dua daerah yang cukup banyak diminati warga asing untuk dijadikan tempat menikmati usia senja, yakni Bali dan Lombok. Menurut Djodi Trisusanto, Vice President Investment Sales Jones Lang LaSalle Indonesia, kedua daerah ini memiliki cuaca yang baik dan relatif jauh dari kebisingan kota. Selain itu, pantai dan gunung di kedua daerah tersebut juga memiliki panorama yang indah. Tidak heran kalau pada saat ini sejumlah wisatawan asing sangat berminat memiliki properti di kedua daerah tersebut. Banyak daerah pertanian yang alih fungsi menjadi villa atau hotel akibat tanah-tanah tersebut dijual oleh masyarakat Bali karena tergiur dengan harga jual tanah yang melambung tinggi hingga milyaran rupiah per are nya. Sebagai contoh, nilai jual se-are tanah di daerah Legian-Kuta rata-rata di atas 1 Milyard. Didorong oleh kepentingan sesaat, banyak masyarakat Bali yang mengalihfungsikan tanahnya untuk dijual kepada investor yang kemudian dibangun menjadi hotel-hotel yang kepemilikannya dikuasai oleh asing. Menurut Direktur Homeland Realty Stephanus Setyabudhi, biasanya, warga negara asing yang membeli tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik mempergunakan cara nominee atau pinjam nama. Kendati status hukumnya kurang kuat, cara nominee paling banyak dipergunakan. Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan yang dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik (HM). Sedangkan bagi WNA dan Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai (HP). Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat, berarti hak itu tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Pasal 9 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udara Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang meyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ketentuan tersebut jelas mengandung pengertian bahwa seseorang yang bukan warga negara Indonesia (orang asing), tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Akibat hukum jika ketentuan ini dilanggar, seperti diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang menyatakan : Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 19
  26. 26. kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dalam praktik, tidak sedikit WNA menguasai tanah yang sebelumnya berstatus hak milik dengan cara melakukan penyelundupan hukum, dimana WNA melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan WNI pemegang hak milik atas tanah yang diperjanjikan. WNI tersebut memberikan kewenangan melalui ’surat kuasa’ kepada WNA untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah hak milik tersebut. Jadi, secara administratif, tanah hak milik dimaksud terdaftar atas nama WNI, tetapi fakta di lapangan, WNA-lah yang menguasai dan melakukan aktivitas di atas tanah hak milik tersebut. Perjanjian yang sering dilakukan tersebut biasa disebut dengan perjanjian Nominee. Dengan menggunakan perjanjian Nominee, WNA dapat menguasai tanah hak milik dengan cara mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) atas nama WNI yang ditunjuknya sebagai Nominee. Praktek penyelundupan hukum tersebut masih terus terjadi karena belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (2) UUPA yang akan menindaklanjuti, baik secara preventif maupun represif, praktik penyelundupan hukum tersebut di atas. Dengan kata lain, telah terjadi kekosongan hukum, khususnya dalam hal mekanisme pengawasan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA dan mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanahtanah yang dikuasai WNA tersebut kepada negara. Sebagaimana disampaikan oleh I Gede Sukardan Ratmasa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Oktober 2011, BPN sebagai institusi Negara yang mempunyai kewenangan mengatur pertanahan di Indonesia pun, belum melakukan suatu tindakan guna menangani masalah tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis, baik yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Surat Keputusan Kepala BPN. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, bahwa setiap bentuk pemindahan hak milik kepada orang asing baik langsung maupun tidak langsung adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA yang menyebutkan bahwa “Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.” Pada kenyataannya, keberadaan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA tersebut di atas belum mampu menghentikan pemindahan hak milik secara terselubung kepada WNA. Penulis melihat bahwa baik UUPA maupun peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pertanahan masih belum mengatur secara lengkap mengenai pengawasan terhadap pemindahan hak milik atas tanah serta mekanisme hapus dan jatuhnya suatu hak milik atas tanah kepada negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA. Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : apakah dasar pemikiran dirumuskannya larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dan bagaimanakah mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA yang dilakukan dengan akta notaris. Dengan pemahaman itu, dapat diketahui peran Notaris dalam peristiwa hukum tersebut.. Sedangkan tujuan khusus untuk memberi deskripsi sekaligus analisis mendalam tentang relevansi dasar pemikiran dirumuskannya larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dan mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris. II. Metode Penelitian 2.1 Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asasasas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal and horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas terjadinya kekosongan norma dalam hal pengawasan pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA serta mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA tersebut. Selain itu, penelitian ini juga merupaakan penelitian hukum normatif karena berusaha menganalisis keberadaan norma-norma dalam ketentuan UUPA, khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang berkaitan dengan pemindahan hak milik kepada WNA, dalam konteks historisnya. 2.2 Jenis Pendekatan Dalam penelitian ini akan digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). 2.3 Sumber Bahan Hukum Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 20

×