Pkn sistem pemerintahan

25,877 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
25,877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
591
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pkn sistem pemerintahan

  1. 1. Sistem Pemerintahan Indonesia
  2. 2. Kelompok 1. Atiya Khairunisa 2. Dhimas Setyanik 3. Diaz Kurnia Wiyandari 4. Hairunnisa
  3. 3. Pengeqtian Sistem Pemeqintahan Sistem Pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
  4. 4. Bentuk Negara Bentuk negaqa adalah pengelompokan negaqa beqdasaqkan kqiteqia distqibusi kekuasaan antaq beqbagai tingkat pemeqintahan dalam suatu negaqa. Kategorinya adalah: 1. Negara Kesatuan 2. Negara Federal/ Serikat
  5. 5. Bentuk Pemerintah Ada dua teori: 1. Klasik ( Aristoteles, Plato, Polybius) 2. Modern ( Leon Duguit, J. Gellineck) Aristoteles ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Politea, Demokrasi) Plato (Aristokrasi, Timokrasi, Oligarkhi, Demokrasi, Tirani) Polybius ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Demokrasi, Okhloras)i Modern :Leon Duguit : Kriteria: Cara Penetapan Jelineck : Kemauan Negara Republik : Absolut, Konstitusional, Parlementer Monarkhi: Absolut, Konstitusional, Parlementer
  6. 6. Bentuk Pemeqintahan Adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kriterianya: 1) Monarki 2) Aristokrasi 3) Demokrasi
  7. 7. Bentuk Negara Indonesia Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945: 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV 2) Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 3) Pasal 25A UUD 1945 7
  8. 8. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Struktur Ketatanegaraan Kelebihan dan Kelemahan Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
  9. 9. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  10. 10. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 1. UUD 1945 tidak menyebut secara tersurat (eksplisit) mengenai Sistem Pemerintahan sebagaimana Klasifikasi Ilmu terkait. 2. Untuk menyimpulkan Sistem Pemeintahan Indonesia, perlu melihat ciri-ciri sistem pemerintahan yang banyak dianut (Presidensiil dan Parlementer ). Ciri-ciri itu kemudian dikaji mana yang dominan dalam UUD 1945. 10
  11. 11. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
  12. 12. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Pada masa berlakunya UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. kelembagaan pemerintahannya adalah: 1. Legislatif 2. Eksekutif 3. Konsultatif 4. Eksakatif 5. yudikatif Konstitusi RIS kekuasaan terbagi atas 6 lembaga: 1. Presiden 2. Menteri 3. Senad 4. DPR 5. MA 6. DPK
  13. 13. Pelaksanaan Sistem Pemeqintahan • UUD 1945 • KONSTITUSI RIS • UUDS 1950 Undang undang yang sementara dimana pada saat ini keadaan negara semakin kacau tak terkendali.
  14. 14. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan dalam UUD UUD 1945.  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)  Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden (Pasal 17)  Kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR dengan persetujuan Presiden (Pasal 20 ayat 1 dan 2)  Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tidak tergantung Parlemen (Pasal 6A ayat 1-5) 15
  15. 15. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
  16. 16. Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR BPK PRESIDEN DPD DPR WAPRES Legislatif Eksekutif KEHAKIMAN MK MA KY Yudikatif
  17. 17. DPR, MPR, DPD
  18. 18. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  19. 19. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif). 1. 2. 3. 4. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. CIRI-CIRI: Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu.
  20. 20. CIRI-CIRI: Sistem pemerintahan parlementer  Pemerintahan Parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.  Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan atar presiden dan kabinet.  Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
  21. 21. Kesimpulan : Berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, 17, 20 ayat 1, dan 2, serta pasal 6A ayat 1-5 adalah merupakan Ciri-ciri Sistem Presidensiil. Dengan demikian Sistem Pemerintahan Indonesia adalah PRESIDENSIIL. Catatan : Ciri Presidensiil semakin tegas dengan Amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen masih memuat ciri-ciri Parlementer (Presiden dipilih dan bertanggungjawab kepada MPR). 22
  22. 22. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I. Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara : 1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat 2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah 3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak 4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional 5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of changes”.

×