1        BEBERAPA MASALAH SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR                                    Huala Adolf           ...
2        Indonesia    sendiri    juga    menghadapi    masalah   ini.    Pertamaadalah     lepasnya     Timor    Timur    ...
3utang-utang publik (negara lama) yang beralih kepada negara baru,yaitu Hungaria.7        Upaya   pembentukan     hukum   ...
4pengaturan yang tegas. Misalnya, masalah nasionalitas atau statushukum seseorang, masalah perbatasan, dll.        Kedua, ...
5terjadi         bukanlah           suksesi        negara,      tetapi       “pengembalian                 10kedaulatan”. ...
6kebiasaan internasional. Praktek negara-negara mengakui suksesinegara    baru    terhadap      aset   atau    harta   kek...
7bagian wilayah terpisah harus dibagi berdasarkan pembagian yangadil ("equitable proportion").12        Namun dalam hal ne...
8states, title to state property passes as follows: ... (c) wherepart   of   a    state    becomes     a    separate     s...
9Status Perjanjian Timor Gap        Masalah   hukum   lain   yang     mendapat      sorotan   di     tanah   airadalah sta...
10zona ini kedua pihak sepakat untuk membagi keuntungan “fifty-fifty”. Zona ini adalah daerah landas kontinen yang di Sela...
11menampung        keinginan         Australia       untuk        menciptakan       suatukeseimbangan tanpa merugikan Indo...
12perjanjian tersebut tidak berlaku                    lagi dan wilayah Timor Gapkarenanya bergantung kepada perjanjian at...
13Penutup        Dari uraian di atas, tampak bahwa terlepasnya Timor Timurdari wilayah RI merupakan masalah suksesi negara...
14Czaplinski, Wladyslaw, “Equity and Equitable Principles in the     Law of State Succession,” dalam: Mojmir Mrak (ed.),  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 a huala suksesi negara

2,588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 a huala suksesi negara

  1. 1. 1 BEBERAPA MASALAH SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR Huala Adolf ABSTRACTThis article discusses the background of the doctrine of thesuccession of state and its development in international law. Aparticular attention is given to the issue of succession ofstates following the separation of East Timor from Indonesia. Anumber of problems that appear in relation to the separation ofEast Timor from Indonesia are the status of the Indonesiangovernment’s assets and the status of the agreement on Timor Gap.The article concludes that East Timor case is a uniquedevelopment in relation to the succession of state.Pendahuluan Suksesi negara adalah salah satu obyek pengkajian klasikdalam hukum internasional publik. Oscar Schachter mengungkapkanbahwa "State succession is one of the oldest subjects of 1international law." Meskipun sudah menjadi obyek kajian yangtelah lama, namun hukum internasional masih belum jelas mengaturmasalah ini. Czaplinski menyatakan bahwa hukum suksesi negara“... is one of the underdeveloped areas of international law.”2 Dewasa ini kajian terhadap bidang ini kembali menarikperhatian cukup besar dari para sarjana hukum internasional.Sebab utamanya adalah cukup banyaknya negara baru yang lahir.Tercerai-berainya Uni Sovyet (Rusia) dan pecahnya Yugoslaviamenjadi beberapa negara baru pada tahun 1991 adalah keadaan dimana perhatian terhadap suksesi negara menjadi signifikan.1 Oscar Schachter, "The Once and Future Law,", 33 Va.J.Intl.L., 253(1993), terkutip dalam Carter and Trimble, Carter and Trimble,International Law, Boston: Little, Brown and Co., 2nd.ed., 1995, hlm.480.2 Wladyslaw Czaplinski, “Equity and Equitable Principles in the Law ofState Succession,” dalam: Mojmir Mrak (ed.), Succession of States, TheHague: Martinus Nijhoff, 1999, hlm. 61; Budi Lazarusli dan SyahminA.H., Suksesi negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional,
  2. 2. 2 Indonesia sendiri juga menghadapi masalah ini. Pertamaadalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan kemudianmenyatakan kemerdekaannya (dengan bantuan masyarakatinternasional yang tergabung dalam PBB). Kedua, adalah masalahsuksesi negara yang terkait dengan perjanjian internasionalketika Mahkamah Internasional memeriksa sengketa pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia (1997-2002).3Hukum Internasional mengenai Suksesi Negara Hukum internasional positif yang mengatur bidang ini masihbelum ada. Belum ada aturan baku yang menjadi acuan atau mengikatbagi negara-negara.4 Praktek telah pula menunjukkan bahwa tidakada aturan yang dapat diterima umum sebagai hukum internasional.5Hal ini agak mengherankan, mengingat hukum internasional telahlama berupaya mengatur bidang ini.6 Hukum yang ada dari sejak awal perkembangan di bidang hukumini adalah berbagai perjanjian bilateral antara negara baru danlama. Contoh klasik mengenai perjanjian bilateral ini adalahPerjanjian tahun 1919 yakni the Treaty of Paris yang mengaturBandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 2; lihat pula: John O’Brien,International Law, London: Cavendish, 2001, hlm. 5873 Dalam sengketa pulau Sipadan-Ligitan, baik Indonesia maupun Malaysiamenyatakan bahwa mereka masing-masing berhak atas kepemilikan keduapulau kecil ini berdasarkan suksesi. Argumen ini ditoleh oleh MahkamahInternasional (Lihat paras. 93, 94 dan 96, ICJ, Case ConcerningSovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia),(Report).4 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalamEra Dinamika Global, Bandung: Alumni, cet.2., 2001, hlm. 40.5 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, London: Sweetand Maxwell, 5th., ed., 2000, hlm. 128.6 Menurut Santiago Torres Bernandez, para sarjana telah berupayamenggambarkan pengaturan bidang ini sejak tahun 1880. Pada waktu itusarjana berkebangsaan Perancis Selosse telah menulis karyanya berjudulTraité de lannexion au territoire francais et de son déinembrement,Paris (1880). (Lihat: Santiago Torres Bernandez, "Succession ofStates," dalam: R. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements andProspects, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publ. - UNESCO, 1991, hlm392.
  3. 3. 3utang-utang publik (negara lama) yang beralih kepada negara baru,yaitu Hungaria.7 Upaya pembentukan hukum atau perjanjian internasionalmengenai hal ini bukannya tidak ada. Kekosongan hukum mengenaibidang hukum ini telah mendorong Komisi Hukum Internasional PBB(International Law Commission atau ILC) untuk mengkodifikasihukum internasional di bidang hukum ini. Tahun 1978, ILC mengesahkan Konvensi Wina mengenai suksesinegara dalam kaitannya dengan perjanjian. Lalu pada tahun 1983,ILC juga mengesahkan Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara dalamkaitannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip dan Utang-utang Negara.Khususnya untuk Konvensi Wina 1983, Konvensi ini mensyaratkan 15ratifikasi agar Konvensi dapat berlaku efektif. Namun hingga ini 8baru diketahui hanya 5 negara saja yang meratifikasi Mengapa bidang ini begitu sulit untuk mendapat pengaturanhukum internasional? Masalahnya adalah, pertama, di dalam suksesinegara terkait di dalamnya berbagai faktor hukum dan faktor-faktor non-hukum lainnya yang melekat. Faktor-faktor ini tampakcukup banyak mengingat kasus-kasus yang menyangkut lahirnyasuksesi negara ini satu sama lainnya tidak sama. Karena itu, untuk memahami masalah ini, pertama-tama perluterlebih dahulu memahami sifat hukum daripada negara: yaknibatasan dan sifat negara, fungsi-fungsi hukum dari unsur-unsurnegara, akibat-akibat hukum dari perubahan suatu wilayah, dll. Pertimbangan faktor-faktor lainnya yang berperan penting disamping faktor hukum, misalnya, adalah akibat-akibat yang lahirsehubungan dengan terjadinya suksesi negara. Sesungguhnya,terdapat berbagai masalah yang lahir yang perlu mendapat7 The Treaty of Paris atau the Treaty of St Germain, Trianon and Parisadalah perjanjian yang menentukan status Rumania sebagai suatu negarabaru (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford:Clarendon press, 5th.ed., 1998., hlm. 657 [n]).
  4. 4. 4pengaturan yang tegas. Misalnya, masalah nasionalitas atau statushukum seseorang, masalah perbatasan, dll. Kedua, dalam praktek ternyata tidak jarang suatu negara(baru) menganggap dirinya bukanlah negara baru dalam artisebenarnya. Sehingga karenanya suksesi negara sebenarnya tidakada atau tidak terjadi. Misalnya, pada tahun 1991, negara baruFederasi Rusia menyatakan bahwa negaranya sebenarnya bukanlahnegara baru, tetapi merupakan kelanjutan dari Uni Sovyet (negaralama yang bubar).9 Sama halnya dengan kasus Timor Timur. KetikaTimor Timur memisahkan diri dari RI, Konstitusinya masihmenganggap bahwa hari kemerdekaannya bukanlah pada tahun 1999ketika lepas dari RI, tetapi tahun 1975.Suksesi Negara dan Timor Timur Terlepasnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia dankemudian membentuk negara baru (Timor Leste), melahirkan berbagaimasalah baru. Masalah utamanya adalah adanya dua pendapat yangsaling bertentangan antara Indonesia dan negara-negara luar. Indonesia menganggap Timur Timur adalah wilayah yangsebelumnya telah resmi menjadi bagian wilayah Indonesia padatahun 1976. Karena itu, ketika Timor Timur kemudian memisahkandiri dari Indonesia pada tahun 1999, maka telah terjadi suksesinegara pada waktu itu. Pandangan kedua dari negara-negara lain, termasuk PBB, yangmenganggap peristiwa tahun 1976 tersebut adalah tindakanpendudukan dengan kekerasan terhadap wilayah Timor Timur. Karenaitu, ketika Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia, yang8 Ibrain F.I. Shihata, “Matters of State Succession in the World BankPractice,” dalam: Mojmir Mrak (ed.), Succession of States, The Hague:Martinus Nijhoff, 1999, hlm 76.9 John O’Brien, Op.cit., hlm 588.
  5. 5. 5terjadi bukanlah suksesi negara, tetapi “pengembalian 10kedaulatan”. Terlepas apakah telah terjadi suksesi negara atau tidak,masalah mengenai status aset harta kekayaan pemerintah Indonesiayang berada di wilayah Timor Timur (Timor Leste) ternyatakemudian menjadi masalah kedua negara. Dari fakta ini, menurutpenulis, suksesi negara telah terjadi. Wilayah Timor Timursebelumnya adalah wilayah pendudukan (Portugis sebelum diambilalih Indonesia), bukan wilayah merdeka. Karena itu denganlepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, telahterjadi pemisahan wilayah dan kemudian telah lahirnya suatunegara baru. Artinya, telah terjadi suatu proses suksesi negara.Aset Pemerintah RI Sewaktu Timor Leste menyatakan “perpisahannya” dari RI,masalah yang segera timbul adalah bagaimanakah status hukum aset-aset pemerintah RI yang ada di dalam wilayah negara tersebut.Pendirian RI dan Timor Leste berbeda. RI berpendapat bahwa aset-asetnya di wilayah itu tidak secara otomatis beralih, tetapistatus tersebut harus atau tunduk kepada aturan-aturan hukuminternasional yang berlaku. Sebaliknya Timor Leste berpendapat bahwa aset tersebutadalah milik negaranya sesuai dengan Konstitusinya.11 Sudah diakui umum, suksesi terhadap harta benda (aset)publik dari negara yang diambil alih adalah suatu prinsip hukum10 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 48.11 Penulis tidak menemukan satu pasal pun dalam Konstitusi Timor Lesteyang baru (2001). Namun ada satu pasal dalam Konstitusi yang mungkinmenjadi penafsiran pemerintah Timor Leste yang digunakan untukpendirian tersebut. Section 139 dari Konstitusi Timor Lestemenyebutkan: “The resources of the soil, the subsoil, the territorialwaters, the continental shelf and the exclusive economic zone, whichare essential to the economy, shall be owned by the State and shall beused in a fair and equitable manner in accordance with nationalinterests.”
  6. 6. 6kebiasaan internasional. Praktek negara-negara mengakui suksesinegara baru terhadap aset atau harta kekayaan milik negarasebelumnya. Sarjana terkemuka yang memiliki otoritas di bidang kajianini, yakni D.P. OConnell, mengemukakan bahwa negara pengganti(successor state) memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban darihak milik dari negara yang digantikannya. Konvensi Wina 1983 tidak membedakan harta benda publik danprivat. Konvensi lebih menekankan kepada perlakuan yang seragamdari harta benda negara (State property). Tampaknya yang menjadialasan Konvensi untuk tidak memberikan pembedaan ini karena tidakadanya kriteria dalam hukum kebiasaan internasional mengenaipengertian harta negara ini. Berdasarkan Konvensi 1983, harta benda negara (Stateproperty) adalah "property, rights and interests (in a legalsense) which, at the date of the succession of State, were ownedby that State." Dengan kata lain, harta benda negara adalah hartabenda, hak dan kepentingan (dalam arti hukum) yang dimiliki olehnegara pada waktu terjadinya suksesi negara. Dalam hal negara pengganti (succession States) tersebutbukan suatu negara baru merdeka, maka para negara akan berupayamencari kesepakatan (agreement). Manakala para pihak tidakberhasil mencapai kesepakatan, pada prinsipnya benda-bendabergerak yang berada di dalam wilayah negara pengganti beralihkepada negara tersebut. Pasal 17 (1) (b) Konvensi 1983 menjelaskan lebih lanjutbahwa harta benda bergerak yang beralih tersebut adalah hartabenda yang ada kaitannya dengan kegiatan negara yang diganti(lama) di wilayah yang sekarang menjadi milik negara pengganti.Tidak termasuk dalam hal ini adalah harta benda yang diperoleholeh negara yang digantikan sebelum, misalnya, terjadinyakolonisasi atas wilayah yang sekarang menjadi negara pengganti(baru). Sedangkan harta benda bergerak lainnya di mana suatu
  7. 7. 7bagian wilayah terpisah harus dibagi berdasarkan pembagian yangadil ("equitable proportion").12 Namun dalam hal negara pengganti adalah suatu negara yangbaru merdeka (newly independent State), maka kesepakatan diantara para pihak tidak diperlukan (Pasal 15 (1) (b)). Demikianpula negara baru merdeka ini juga mewarisi harta benda bergerakyang semula "milik" wilayah yang sekarang menjadi negara barumeredeka selama jangka waktu wilayah tersebut masih dimilikinegara lama.13 Ketentuan yang sama juga berlaku terhadap harta bendabergerak yang semula dimiliki atau dibentuk oleh wilayah yangsekarang merdeka.14 Dari uraian di atas tampak bahwa Konvensi internasionalmemberi hak kepada negara yang baru merdeka untuk mengklaimdirinya sebagai pemilik baru atas aset negara lama. Dalam halini, Timor Leste sebagai negara baru merdeka menjadi pemilik atasaset negara RI yang berada di sana. Pada umumnya, negara-negara mempunyai hukum nasional-nyayang mengatur masalah suksesi negara ini. Hukum nasional TimorLeste telah dikemukakan di atas. Hukum Indonesia mengatur suksesinegara dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 mengenaiPerjanjian Internasional. Namun UU ini hanya mengatur suksesinegara dalam kaitannya dengan status hukum perjanjianinternasional di negara baru (pasal 20). RI tidak punya aturansusesi negara mengenai status aset negara di suatu wilayah negarabaru. Contoh lain sebagai perbandingan adalah hukum AmerikaSerikat (AS). Pengaturan Suksesi Negara dalam hukum AS terdapatdalam the Foreign Relations Law. Menurut Section 209 UU ini,"Subject to agreement between the predecessor and successor12 Pasal 17 (1) (c) Konvensi 1983.13 Pasal 15 (1) (b) Konvensi 1983.14 Pasal 15 (1) d-f Konvensi 1983.
  8. 8. 8states, title to state property passes as follows: ... (c) wherepart of a state becomes a separate state, property of thepredecessor state located in the territory of the new statepasses to the new state." Hukum Amerika Serikat tersebut tampak senada dengan hukumnasional (Konstitusi) Timor Leste. Namun yang menarik dari hukumAS ini adalah bahwa kepemilikan tersebut akan beralih apabila adakesepakatan di antara para pihak. Artinya, ia tidak beralihsecara otomatis. Dari ulasan di atas, tampak ada persamaan berikut. Asetnegara lama (RI) yang terdapat di dalam wilayah negara yang barumerdeka pada prinsipnya beralih menjadi milik negara yang barumerdeka. Ketentuan ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1983, hukumAS dan hukum Timor Leste [Sic!]. Permasalahannya adalah, apakah Konvensi Wina 1983 bersifatmengikat? Dan, apakah hukum nasional dapat dipakai sebagaipedoman dalam sengketa sekarang ini? Pertama, Konvensi 1983 pada prinsipnya tidak berlakuterhadap Indonesia karena Indonesia tidak meratifikasinya.Meskipun demikian, Konvensi 1983 dapat berfungsi atau dianggapsebagai sumber hukum berupa doktrin. Dalam hal ini ketentuandalam Konvensi 1983 adalah hasil dari pendapat dari para ahlihukum internasional terkemuka (para anggota ILC). Kedua, status hukum nasional yang mengatur masalah suksesinegara. Hukum nasional Timor Leste dan hukum AS sudah barangtentu tidak berlaku keluar atau mengikat pihak lainnya. Hukumnasional tersebut tidak mengikat RI. Namun demikian, apabila dilihat seksama, tampak bahwa bunyiketentuan mengenai suksesi negara antara hukum nasional(Konstitusi Timor Leste) dengan hukum internasional tidak jauhbeda. Artinya, klaim pemerintah Timor Leste terhadap aset negaraRI memiliki dasar hukum yang cukup kuat.
  9. 9. 9Status Perjanjian Timor Gap Masalah hukum lain yang mendapat sorotan di tanah airadalah status Perjanjian Timor Gap (Timor Gap Treaty) antara RIdan Australia. Masalah hukum yang lahir adalah:1) Apakah Perjanjian Timor Gap masih berlaku setelah Timor Timurlepas dari wilayah RI? dan2) Kalau jawaban pertanyaan 1) di atas adalah negatif, apakahTimor Barat mempunyai hak atas sumber daya alam di landaskontinen di wilayah Timor Gap berdasarkan hukum internasional,khususnya Konvensi Hukum Laut 1982? Perjanjian Timor Gap mengikat Indonesia setelah diundangkandengan Undang-Undang No. 1 tahun 1991. Perjanjian ini merupakanpengaturan sementara antara RI – Australia yang ditempuhmengingat upaya kedua negara dalam menetapkan garis batas landaskontinennya di wilayah Timor Gap gagal meskipun perundingan untukitu telah berlangsung cukup lama (sekitar 10 tahun). Kendala utamanya adalah perbedaan pandangan para pihakmengenai prinsip hukum yang diterapkan di Timor Gap dan mengenaisituasi geomorfologis landas kontinen di wilayah Timor Gap.Daripada masalah penetapan garis batas berlarut-larut, keduapihak sepakat untuk mengadakan pengaturan sementara. Pengaturansementara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 3 KonvensiHukum Laut 1982 yang antara lain menyatakan: “Pending agreement as provided for in paragraph 1, the Sates concerned, in a spirit of understanding and co- operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation ... “ Wilayah yang menjadi sengketa dibagi ke dalam tiga zona,yakni zona A, B, dan C. Zona A adalah wilayah tumpang tumpangtindih (overlapping) atau daerah sengketa (disputed area). Di
  10. 10. 10zona ini kedua pihak sepakat untuk membagi keuntungan “fifty-fifty”. Zona ini adalah daerah landas kontinen yang di Selatandibatasi oleh klaim maksimum Indonesia (median line), dan diutara dibatasi oleh klaim maksimum Australia (di Palung Timoratau Timor Trough). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, dansesuai dengan praktek negara, negara-negara yang bersangkutandapat membuat perjanjian untuk menjadikan disputed area tersebutsebagai joint development zone atau zona pengembangan bersama 15dengan pembagian keuntungan “fifty-fifty”. Zona B adalah zona di mana Indonesia menuntut bagian darikeuntungan yang diperoleh Australia atas daerah landas kontinenyang memang berada di bawah yurisdiksi Australia karena terletakdi luar batas klaim maksimal Indonesia (terletak di sebelahselatan median line). Hal ini dimaksudkan untuk kompensasi bagigaris batas landas kontinen berdasarkan Perjanjian tahun 1972yang kurang menguntungkan Indonesia (terlalu dekat dengan pantaiIndonesia). Sebabnya adalah ketentuan hukum laut yang berlakuwaktu itu kurang menguntungkan Indonesia. Karena itu, Zona Bmerupakan keuntungan tambahan bagi Indonesia karena di sampingmemperoleh separuh dari hasil di Zona A, Indonesia memperoleh 16%dari hasil yang diperoleh Australia di daerah yang seharusnyamerupakan daerah yurisdiksi eksklusif Australia.16 Namun untuk dapat menerima usulan Indonesia mengenai Zona Btersebut, dan atas dasar permintaan Australia untuk keseimbangan,Australia menuntut agar ada daerah kecil di sebelah utara klaimmaksimal Australia (di utara Palung Timor) di mana Australia akan“memperoleh” 10% dari “keuntungan” di daerah tersebut, yangkemudian dinamakan Zona C yang sejak semula sudah diketahui olehkedua belah pihak sebagai daerah yang tidak prospektif. Jadisebenarnya Zona C ditetapkan dan disepakati sekedar untuk15 Deplu, Tentang Traktak Celah Timor, dalam: < http://www.dfa-deplu.go.id/policy/releases/2001/celahtimor.htm>.16 Deplu, Ibid.
  11. 11. 11menampung keinginan Australia untuk menciptakan suatukeseimbangan tanpa merugikan Indonesia. Menyusul jejak pendapat di Timor Timur tanggaal 30 agustus1999 di mana penduduk Timor Timur memilih untuk berpisah dari RI,pemerintah mengeluarkan TAP MPR No V/MPR/1999 yang menerima jejakpendapat tersebut. TAP MPR ini sekaligus juga mencabut TAP MPR NoVI/MPR/1976 tentang integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI.Dengan keluarnya TAP MPR tahun 1999 tersebut, pemerintah RIberpendapat Perjanjian Timor Gap telah kehilangan hukumnya. Dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk pendapatnyatersebut adalah berdasarkan pada sumber hukum perjanjianinternasional tentang berakhirnya perjanjian internasional.Pemerintah berpendapat bahwa apabila obyek dari suatu perjanjianberubah, maka perubahan tersebut dapat dijadikan dasar oleh keduabelah pihak untuk mengakhir perjanjian.17 Menurut hemat penulis, pendapat pemerintah RI ini kurangtepat. Memang benar salah satu alasan untuk mengakhiri perjanjianinternasional adalah karena berubahnya obyek perjanjian {Sic!].18Namun masalahnya adalah, obyek perjanjian ini yaitu wilayah TimorGap tidak berubah. Alasan yang tampaknya lebih tepat adalahalasan suksesi negara, yaitu terpisahnya wilayah Timor Timur dariwilayah RI dan hilangnya kedaulatan RI atas wilayah Timor Timur.Dengan beralihnya kedaulatan atas wilayah Timor Timur ini kepadaTimor Leste, maka kejadian ini dapat dijadikan alasan untuk 19mengakhiri Perjanjian Timor Gap. Kedua negara melalui penandantangan Exchange of Letterstanggal 1 Juni 2000 sepakat untuk mengakhiri Timor Gap Treatyyang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2000. Dengan demikian,17 Deplu, Ibid.18 Cf., pasal 61 Konvensi Wina 1969 menggunakan istilah ‘destruction’atau ‘disappearance’ of the object of the treaty.19 D.J. Harris, Op.cit., hlm. 844 (beliau menyatakan bahwa:”the law ofstate succession applies where a state party to a treaty ceases toexist”).
  12. 12. 12perjanjian tersebut tidak berlaku lagi dan wilayah Timor Gapkarenanya bergantung kepada perjanjian atau kesepakatan antaraTimor Timor dan Australia. Terserah kepada kedua negara iniapakah mereka akan merundingkan penetapan garis batas landaskontinennya atau juga membuat pengaturan sementara seperti yangdilakukan antara RI – Australia. Masalah hukum kedua adalah apakah Timor Barat mempunyai hakatas sumber daya alam di wilayah landas kontinen Timor Gapberdasarkan hukum internasinal, khususnya Konvensi Hukum Laut1982. Daerah yang dinamakan Timor Gap adalah daerah landaskontinen di antara Timor-Timur dan Australia, yaitu daerah yangterletak di antara dua titik dasar pada pulau Timor, yaitu disebelah timur pada titik median line antara pulau Leti(Indonesia) dan pulau Yako (Timor-Timur), dan di sebelah baratpada titik mulut sungai Mota Masin di perbatasan Timor-Timur danNTT, yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian RI-Australia tahun1972. Daerah tersebut dinamakan Timor Gap karena adanya gap ataucelah di mana garis batas landas kontinen kedua negara belumdapat ditetapkan karena adanya perbedaan posisi antara Portugal -dan kemudian Indonesia- dengan Australia mengenai cara menarikgaris batas landas kontinen di daerah itu.20 Dengan demikian daerah di sebelah Barat dan Timur dariTimor Gap tidak termasuk Timor Gap, dan garis batas landaskontinen antara kedua negara di kedua daerah tersebut sudahditetapkan berdasarkan Perjanjian tahun 1972. Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa dengan lepasnyaTimor-Timur dari wilayah RI, Indonesia (termasuk Timor Barat)tidak lagi mempunyai hak terhadap landas kontinen di daerah 21“Timor Gap” berdasarkan hukum internasional.20 Deplu, Ibid.
  13. 13. 13Penutup Dari uraian di atas, tampak bahwa terlepasnya Timor Timurdari wilayah RI merupakan masalah suksesi negara. Dua masalahyang serta merta lahir daripadanya, yakni masalah status asetpemerintah RI di wilayah Timor Leste dan status Perjanjian TimorGap merupakan sebagian kecil saja masalah yang timbul dariterlepasnya Timor Timur dari RI. Kasus Timor Timur juga menunjukkan bahwa masalah suksesinegara ini semakin relevan dewasa ini. Kasus ini sekaligus jugamenunjukkan bahwa hukum mengenai suksesi negara ini berkembangdan kasus ini memiliki kekhasannya. Kasus ini di samping masalahklasik yang melekat setelah terjadinya proses suksesi negara,yakni masalah status aset negara lama, juga terdapatnyaperjanjian yang jenisnya bukan perjanjian perbatasan, tetapipengaturan sementara. Karena itu, doktrin atau prinsip hukum yangberlaku umum untuk masalah perbatasan ini, yakni doktrin utipossidetis, tidak berlaku dalam kasus ini. Daftar PustakaBernardez, Santiago Torres, "Succession of States," dalam: R. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publ. - UNESCO, 1991.Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, cet.2., 2001.Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford: Clarendon press, 5th.ed., 1998.Budi Lazarusli dan Syahmin S.K., Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, Bandung: Remadja Karya, 1986.Carter, Barry E., and Phillip R. Trimble, International Law, Boston: Little, Brown and Co., 2nd.ed., 1995.21 Deplu, Ibid.
  14. 14. 14Czaplinski, Wladyslaw, “Equity and Equitable Principles in the Law of State Succession,” dalam: Mojmir Mrak (ed.), Succession of States, The Hague: Martinus Nijhoff, 1999.Deplu, Tentang Traktak Celah Timor, dalam: < http://www.dfa- deplu.go.id/policy/releases/2001/celahtimor.htm>Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, London: Sweet and Maxwell, 5th.ed., 2000.Mrak, Mojmir (ed.), Succession of States, The Hague: Martinus Nijhoff Publ., 1999.O’Brien, John, International Law, London: Cavendish, 2001.Parry and Grant, Encyclopaedic Dictionary of International Law, New York: Oceana Publ., 1986.Schachter, Oscar, "The Once and Future Law,", 33 Va.J.Intl.L., 253 (1993), dalam: Carter and Trimble, International Law, Boston: Little, Brown and Co., 2nd.ed., 1995.Watson, Geoffrey R., “The Law of State Succession,” dalam: Ellen G. Schaffer and Randall J. Snyder, Contemporary Practice of Public International Law, New York: Oceana, 1997.

×