Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1MakalahIslam Politik di Indonesia dan Mesir:Sebuah Perbandingan1oleh: Luthfi Assyaukanie                   Islam Politik ...
2Amerika dan perdamaian di Timur Tengah.    Anekdot di atas kini terbukti benar. Sejak gejolak politik menghantamnegara-ne...
3    Mungkin masih terlalu dini mengatakan Indonesia sebagai model demokrasibagi negara-negara Muslim. Tapi dengan memperh...
4petinggi partai Islam yang diwawancarai pada saat itu menjawab optimis bahwamereka akan memenangkan paling tidak 50% suar...
5dan tak memiliki organisasi untuk merekrut pengikut. Satu-satunya lembagayang dipimpin Abduh adalah al-Azhar yang sebetul...
6wadah politik tak pernah muncul hingga tahun 1940an, ketika Ikhwanul Musliminbertransformasi dari organisasi dakwah menja...
7yang tak terlalu penting didukung. Bahkan, kalau kita baca alasan Tjokroaminotomenghadiri kongres di Jedah, secara implis...
8memberi tempat yang cukup luas bagi kelompok Muslim modernis. PendirianICMI merupakan tanda bahwa Soeharto merestui kelom...
9banyaknya tokoh yang membawa atau dipengaruhi ideologi agama, membuatpartai-partai sekular tidak lagi bisa sepenuhnya dis...
10menyebarluaskan semangat keagamaan itu. Perda, aturan pemerintah, atauinstruksi-instruksi bernuansa keagamaan yang dikel...
11    Dengan semakin pragmatisnya perilaku politik kaum Muslim, partai-partaiIslam mengalami transformasi dan perubahan ka...
12                                     pudar karakter ”sekular” dalam partai tersebut. Tentu saja, partai-partai itu tak  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diskusi islampolitik-luthfiassyaukanie

801 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diskusi islampolitik-luthfiassyaukanie

  1. 1. 1MakalahIslam Politik di Indonesia dan Mesir:Sebuah Perbandingan1oleh: Luthfi Assyaukanie Islam Politik di Indonesia dan Mesir: Sebuah Perbandingan1* Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah anekdot lama yang sering diceritakan orang ketika berbicara tentang demokrasi di Timur Tengah. Syahdan, seorang diplomat senior AS meminta kepada Presiden Husni Mubarak untuk menjalankan demokrasi di Mesir. Amerika ingin melihat rakyat Mesir menerapkan demokrasi agar mereka juga bisa menikmati kesejahteraan, seperti di negeri-negeri Barat. Mubarak memberikan jawaban meyakinkan yang selalu dia ulang setiap kali ada pemimpin negara Barat berbicara tentang  demokrasi di Timur Tengah: ”jika demokrasi diterapkan di Mesir, maka yang akan memenangkan Pemilu adalah kaum Islamis; inikah yang Anda inginkan?”.2 Jawaban ini cukup meyakinkan banyak pemimpin Barat, dan karena itu mereka tak terlalu ambil pusing soal demokrasi di Mesir, dan juga di Timur Tengah secara umum. Lebih baik membiarkan pemerintahan yang otoriter tapi sekular, yang bisa menjamin hubungan baik dengan Amerika dan mengatasi konflik dengan Israel, ketimbang kaum Islamis yang agenda politiknya bisa mengancam kepentingan Disampaikan dalam Diskusi “Islam Politik di Timur Tengah dan Indonesia” di Komunitas Salihara, 1 * Rabu 25 Januari 2012. Makalah ini tidak disunting. Makalah ini milik Kalam dan tidak untuk dimuat di mana pun. 2 Salah satu versi cerita ini bisa dibaca dalam Fareed Zakaria, “Islam, Democracy, and Constitutional Liberalism,” dalam Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 1 (Spring, 2004), hal. 1. Makalah Diskusi | Januari 2012
  2. 2. 2Amerika dan perdamaian di Timur Tengah. Anekdot di atas kini terbukti benar. Sejak gejolak politik menghantamnegara-negara Arab tahun lalu, demokrasi menjadi pilihan. Begitu demokrasidiberlakukan, kelompok-kelompok Islam berlomba mencatatkan diri untuk ikutdalam kontes Pemilu. Tunisia sudah memulainya dan kemudian diikuti Mesir.Hasilnya seperti yang sudah diduga dan dicemaskan sejak lama: Partai-partaiIslam menang. Hari-hari ini adalah saat yang paling mencemaskan bagi banyakorang yang dihantui anekdot Husni Mubarak. Setidaknya itu tercermin darilaporan berbagai media Barat dan juga kelompok-kelompok sekular di TimurTengah beberapa jam setelah Komisi Pemilihan Umum Mesir mengumumkanpartai Ikhwan (Partai Kebebasan dan Keadilan) dan partai kaum Salafi (al-Nour)memenangkan Pemilu putaran pertama pada November lalu. Bayangan buruktentang situasi politik di Mesir dan juga di Timur Tengah segera muncul: akankahMesir bakal menjadi seperti Iran? Bagaimana hubungan negara itu dengan Israel?Dan juga dengan negara-negara Barat? Tak ada yang tahu akan bagaimana wajah Mesir ke depan. Para komentatorhanya bisa menebak-nebak wajah politik Mesir ke depan berdasarkan analogidengan pengalaman-pengalaman yang tersedia jika sebuah negara dipimpin olehkaum Islamis. Skenario terburuknya adalah Mesir akan menjadi negara sepertiIran atau Sudan, di mana transisi politik menyediakan jalan bagi otoritarianismebaru, otoritarianisme berbasis agama. Skenario lain menggambarkan Mesir bakalseperti Turki yang meski dipimpin partai-partai Islam, tapi tetap sekuler. Bukankonstitusi Mesir yang bakal berubah, tapi kaum Islamis yang akan mengikuti danmenyesuaikan diri dengan tuntutan pragmatis yang ada. Mungkin Mesir akansemakin berwajah Islam, tapi tidak akan sampai seperti Iran atau negara-negaraIslam yang dikuasai rezim otoriter.Anomali Indonesia Tidak banyak model yang tersedia untuk negara-negara yang telah bertransisidari otoritarianisme menuju demokrasi, khususnya jika kita bicara tentangnegara-negara Muslim. Sejak lama negara-negara Muslim selalu dikecualikandalam pembicaraan tentang demokrasi. Disiplin sosiologi dan Ilmu Politikmengembangkan suatu tesis yang hampir menjadi kesepakatan setiap sarjanahingga dua dekade silam: Pengecualian Islam (Islamic exceptionalism). Islamtidak kompatibel dengan demokrasi dan tak ada satupun negara Muslim didunia yang menerapkan demokrasi secara benar. Tesis ini terus dianut banyaksarjana hingga munculnya ”bangau hitam” pada akhir 1990-an, ketika Indonesia,negeri berpenduduk Muslim terbesar, mengalami transisi politik dan enamtahun berikutnya, dinobakan oleh Freedom House, lembaga yang memberikanperingkat kebebasan, sebagai negeri Muslim yang memiliki status bebas penuh.Seiring dengan pencapaian status yang menggembirakan ini, Indonesia mendapatsanjungan dari berbagai media dan petinggi Barat. The Economist menyebutnyasebagai ”shining example,”3 Hillary Clinton menyebutnya sebagai kombinasisempurna antara Islam, demokrasi, dan modernitas,4 sedangkan Paul Wolfowitz,mantan Presiden Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai model bagi demokrasikaum Muslim.53 The Economist, Indonesia’s Shining Example, 10 July 2004.4 The New York Times, Clinton Praises Indonesian Democracy, 18 February 2009.5 Paul Wolfowitz, “Indonesia Is a Model Muslim Democracy,” dalam The Wall Street Journal, 17 July 2009. Makalah Diskusi | Januari 2012
  3. 3. 3 Mungkin masih terlalu dini mengatakan Indonesia sebagai model demokrasibagi negara-negara Muslim. Tapi dengan memperhatikan perjalanan demokrasiyang dialami Indonesia selama satu dekade terakhir dan bagaimana negeriini berinteraksi dengan soal-soal keislaman, tak terlalu berlebihan kalaunegara-negara Muslim menengok Indonesia, jika bukan sebagai model, palingtidak sebagai benchmark untuk melihat bagaimana isu Islam dan demokrasidiperbincangkan. Bagaimanapun, Indonesia mengalami proses demokratisasiyang berbeda dari seluruh negeri-negeri Muslim. Saya menyebutnya sebagai”Anomali Indonesia.” Di tengah kemenangan partai-partai Islam secara elektoraldi Timur Tengah, Indonesia justru mempertontonkan hasil sebalikya. Tidak sepertidi Mesir, Turki, dan lain-ain, Pemilu bukanlah ajang yang bagus buat partai-partaiIslam di Indonesia untuk berkuasa. Dalam tiga kali Pemilu yang diselenggarakansejak jatuhnya Soeharto, partai Islam selalu kalah. Sebelum 1998, Indonesia mengalami situasi politik yang sama denganbanyak negara Muslim di dunia, yakni hidup di bawah rezim otoriter. Aspirasipolitik ditekan dan kebebasan dihalangi. Kelompok-kelompok yang berpotensimerongrong kewibawaan penguasa diawasi dan tak jarang dijebloskan kedalam penjara atas kesalahan yang tak pernah mereka lakukan. Gerakan Islammerupakan salah satu kelompok yang paling ketat diawasi pemerintahanSoeharto, khususnya selama dekade 1980an. Ratusan pemimpin Islam dipenjara,dan ribuan lainnya masuk dalam daftar pengawasan pemerintah. Organisasi-organisasi Islam diawasi dan diminta untuk mengubah platform mereka dariIslam menjadi Pancasila. Organisasi yang menolak dibubarkan dan pemimpinnyadiawasi, jika tidak ditangkap dan diinterogasi dengan keji. Sama seperti rezim-rezim otoriter di negara-negara Muslim lainnya, Soeharto menerapkan politikrepresif pada kelompok-kelompok Islam.  Yang membedakan Indonesia dengan negeri-negeri Muslim lainnya adalahtidak terjadi Islamic backlash setelah rezim tumbang atau setelah Pemiludiselenggarakan secara demokratis. Di Timur Tengah, kaum Islamis mendirikanpartai-partai Islam dan bersaing dalam Pemilu yang diselenggarakan secarademokratis. Dimulai di Yordania pada 1989, kemudian Aljazair pada 1990,dan Turki pada 1995. Pada semua Pemilu ini, partai-partai Islam mengalamikemenangan gemilang. Rekor ini masih terus berlanjut. Setelah Musim Semi Arabsinggah ke kawasan itu pada pertengahan tahun lalu (2011), Tunisia dan Mesir--yang lebih dulu meraih kebebasan dan berhasil menyelenggarakan Pemilusecara demokratis-- memperagakan rekor itu. Partai-partai Islam menang telak,sementara partai-partai sekuler yang mengusung demokrasi, pluralisme, dankebebasan, jauh berada di bawah pencapaian partai-partai Islam. Kenyataanini seperti membuktikan anekdot Husni Mubarak di atas: jika rakyat diberikandemokrasi, mereka akan memilih partai Islam. Indonesia adalah pengecualian. Meski memiliki perlakuan yang sama ketikahidup di bawah rezim otoriter, kaum Muslim Indonesia tidak membawa sertaemosi Islamis mereka ke bilik-bilik suara. Setahun setelah rezim Soehartotumbang, Pemilu demokratis untuk pertamakali sejak 44 tahun diselenggarakan.Puluhan partai Islam bermunculan, 11 di antaranya masuk seleksi untukmengikuti Pemilu. Sebelum Pemilu, banyak pengamat meramalkan bakalmenangnya partai-partai Islam sambil membayangkan masa depan Indonesiayang suram. Tak ada yang bisa menyetop gelombang Islam; mereka berkampanyedi lapangan, masjid, musalla, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Semua Makalah Diskusi | Januari 2012
  4. 4. 4petinggi partai Islam yang diwawancarai pada saat itu menjawab optimis bahwamereka akan memenangkan paling tidak 50% suara, sehingga jika seluruh suaradari partai Islam digabung, maka mereka akan meraih lebih dari 100% suara.6 Pemilu demokratis adalah ukuran yang paling valid untuk membuktikansesumbar siapapun yang punya klaim besar tentang dukungan publik. Takterkecuali partai-partai Islam. Langsung setelah Pemilu diselenggarakan danhitung cepat diselenggrakan beberapa jam setelahnya, kekecewaan di kalanganpetinggi-petinggi Islam mulai merebak. Partai-partai Islam kalah. Merekamendapat suara yang tidak signifikan. PPP, partai Islam terbesar mendapat10,7%, PBB, partai warisan Masyumi, partai lama yang mengusung NegaraIslam, hanya mendapat 1,9%. Yang paling kecewa adalah Partai Keadilan, sebuahpartai baru yang didirikan oleh para simpatisan Ikhwan al-Muslimin yang hanyamemperoleh 1,7% suara. Jika suara seluruh partai Islam digabung, jumlahnyatak mencapai 20%. Di luar dugaan, pemenangnya adalah PDIP, partai nasionalistempat mangkalnya tokoh-tokoh sekular dan juga non-Muslim. Di tempat keduaadalah partai Golkar dan diikuti PKB, partai terbuka yang didirikan oleh tokohliberal Abdurrahman Wahid. Rekor mengecewakan ini juga terjadi dalam dua Pemilu sesudahnya. Bukanhanya tak berhasil memenangkan Pemilu, jumlah partai-partai Islam semakinmenyusut. Beberapa yang ikut, seperti PBB, bahkan tak mampu mencapai ambangbatas Pemilu (threshold), yang membuatnya ditendang keluar dari Parlemen.Pada Pemilu 1999, ada 11 partai Islam yang ikut Pemilu, pada Pemilu 2004 dan2009 jumlahnya menyusut menjadi 5 partai. Kekalahan partai Islam ini kontanmemicu analisa bebagai ahli. Berbagai buku dan artikel ditulis untuk menjelaskanmengapa partai-partai Islam kalah? Mengapa proses demokrasi di Indonesia  taksama dengan tren di Timur Tengah? Apa yang mendorong kaum Muslim Indonesiamenolak dukungan terhadap partai Islam, kendati mengalami perlakuan burukdari penguasa di masa silam?Tiga Sebab Saya melihat setidaknya ada tiga sebab mengapa partai-partai Islam di Mesirmengalami kemenangan sedangkan di Indonesia mengalami kekalahan. Pertama,kekalahan/kemenangan partai-partai Islam terkait erat dengan karakter dantrajektori gerakan pembaruan Islam di kedua negara. Bagaimanapun, selainalasan-alasan pragmatis, pilihan orang terhadap suatu partai dipengaruhi olehlatar belakang kultural yang besifat ideologis. Orang memilih partai politik agamatidak terjadi begitu saja, tapi karena ada dorongan ideologis yang membuatnyamelakukan pilihan itu. Ideologi tidak datang sendiri, tapi merupakan pemahamanyang disebarkan dan terus-menerus dipromosikan. Ideologi juga memerlukanargumen untuk mendukungnya. Semakin bagus sebuah argumen, semakin besarkemungkinannya bisa diterima di tengah masyarakat. Argumen-argumen Islamtentang politik bisa meyakinkan masyarakat di Mesir tapi tidak demikian halnyadengan di Indonesia. Saya akan menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Di Mesir, pembaruan Islam dipelolori oleh tokoh-tokoh yang relatif tidakmengakar. Meskipun mereka adalah tokoh-tokoh besar seperti Jamaluddinal-Afghani, Muhammad Abduh, Thaha Husein, Ali Abd al-Raziq, dan QassimAmin, mereka tak memiliki wadah untuk menyebarluaskan pemikirannya6 Eep Saefulloh Fatah, “Partai Semangka, Mangga, dan Mentimun”, dalam Mengapa Partai Islam Kalah?, h. 132. Makalah Diskusi | Januari 2012
  5. 5. 5dan tak memiliki organisasi untuk merekrut pengikut. Satu-satunya lembagayang dipimpin Abduh adalah al-Azhar yang sebetulnya cukup berpengaruh.Tapi, keberadaannya yang cukup singkat di lembaga itu tak cukup baginyamenanamkan pengaruh. Bahkan, Abduh cenderung menjadi tokoh antagonispada masa-masa akhir jabatannya ketika ia mengeluarkan sejumlah fatwakontroversial, seperti soal bunga bank dan busana Muslim. Pola seperti ini terusberlanjut dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam di Mesir pada generasi-generasi selanjutnya. Baik Hassan Hanafi maupun Nashr Hamid Abu Zaydadalah pemikir soliter yang tak memiliki massa. Mereka berusaha melakukanpembaruan Islam lewat jalur akademis yang meski canggih tapi tak memilikipengikut yang cukup. Di Indonesia, gerakan pembaruan pemikiran Islam selalu dijalankan secaraberjamaah. Sejak gerakan pembaruan Islam muncul pertamakali di Minangkabau,karakter pembaruan Islam bersifat organisatoris dan institusional. Parapembaru awal seperti Thahir Djalaluddin, Abdullah Ahmad, dan Karim Amrullah,mendirikan lembaga pendidikan dan organisasi seperti Adabiyat, Thawalib, danDjembatan Besi, untuk menyebarluaskan gagasan mereka. Lembaga-lembaga inibahkan bukan hanya dimaksudkan sebagai wadah untuk mendidik kaum Muslim,tapi juga untuk merektur pengikut dan menciptakan kelompok pembaru. Polaseperti ini terus berlanjut hingga ke generasi-generasi pembaru berikutnya. Padatahun-tahun yang sangat menentukan dalam mendefinisikan hubungan Islamdan negara, para tokoh Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Maarif,dan Nurcholish Madjid, melontarkan gagasan pembaruan mereka lewat gerbongbesar yang didengar dan diikuti banyak orang. Gus Dur melakukannya lewat NU,Syafii Maarif lewat Muhammadiyah, dan Cak Nur melakukannya lewat HMI danParamadina. Perbedaan karakter pembaruan ini sangat penting dalam melihat dampakdari pembaruan di masing-masing negara. Di Mesir, pembaruan pemikiranIslam terbatas di kelas-kelas akademis dan ruang-ruang seminar, sementaradi Indonesia, pembaruan Islam disebarkan secara massif lewat organisasi-organisasi besar itu. Gus Dur berbicara tentang kompatibilitas Islam danPancasila tak hanya di kampus-kampus, tapi juga pengajian-pengajian NU. Begitujuga, Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid mengkampanyekan tidak perlunyanegara Islam --dan juga partai Islam-- tak hanya di jurnal-jurnal ilmiah, tapi jugadi hadapan pengikut mereka yang jumlahnya cukup besar. Setiap tokoh pembarudi masing-masing negara mengalami kontroversinya sendiri-sendiri dan masing-masing tokoh itu mengalami kecaman dari kelompok konservatif akibat ide-idepembaruan yang mereka lontarkan. Namun, berbeda dari Mesir, para pembaruMuslim di Indonesia relatif aman dan tak menerima ancaman kekerasan yangbisa mengakibatkan kematian seperti umum terjadi di Mesir. Penjelasannya taklain dan tak bukan karena tokoh-tokoh pembaru di Indonesia memiliki lembagayang besar untuk berlindung. Kedua, kekalahan/kemenangan partai-partai Islam terkait erat dengansejarah kaum Muslim di masing-masing negara, khususnya dalam menyikapiisu-isu politik. Meski Indonesia berada di pinggiran jantung Islam, pengalamankaum Muslim dalam berinteraksi dengan isu-isu politik boleh dibilang lebih tuadan lebih intensif ketimbang saudara-saudara Muslim mereka di Timur Tengah.Sebagai contoh, seperti sudah disinggung di atas, kaum Muslim Indonesiatermasuk yang pertama mendirikan organisasi Islam untuk kepentingan politikkaum Muslim, yakni Sarekat Islam. Di Mesir, organisasi Islam yang murni sebagai Makalah Diskusi | Januari 2012
  6. 6. 6wadah politik tak pernah muncul hingga tahun 1940an, ketika Ikhwanul Musliminbertransformasi dari organisasi dakwah menjadi organisasi politik. Sarekat Islammemiliki pengalaman bergabung sebagai anggota parlemen dalam pemerintahankolonial dan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sikappolitik kaum Muslim pada masa itu. Sejak awal, SI bersikap akomodasionis dengan menerima pemerintahankolonial dan tunduk pada aturan main yang diterapkan. Para pemimpin SImerupakan tokoh yang cukup religius dengan latar belakang pendidikan Belandayang kental. Agus Salim (1884-1954), misalnya, adalah sarjana Islam asalMinangkabau yang fasih berbicara bahasa Belanda dan Inggris. Begitu juga, AbdulMuis (1883–1959), juga seorang alim berasal dari Minangkabau, merupakan tokohyang pandai berbicara tentang sastra dan sejarah. Muis juga sempat mengecappendidikan Belanda, di samping belajar tentang Islam. Para tokoh awal Muslim initahu bagaimana berpolitik dan mengerti bagaimana menempatkan agama dalamurusan politik. Ketika kaum Muslim sedunia ribut soal Khilafah akibat ditutupnyalembaga ini oleh Mustafa Kamal Ataturk pada 1924, kaum Muslim di Indonesiamenyikapinya dengan cukup dingin. Sebagai perbandingan, di Turki, Mesir, danIndia, reaksi terhadap isu penutupan Khilafah dilakukan lewat demonstrasidan pendirian gerakan pro-Khilafah. Di India, Khilafat Movement, melakukankampanye restorasi khilafah selama tak kurang dari empat tahun. Di Mesir, isukhilafah semakin mempertajam ketegangan antara kelompok pembaru Muslimdengan kaum konservatif.7 Yang mengejutkan, reaksi dingin terhadap isu Khilafah tidak hanya datangdari para pemimpin politik seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim, tapi jugadari para ulama dan pembaru Muslim sekelas Abdullah Ahmad dan Abul KarimAmrullah, dua tokoh penting pembaruan Islam di Sumatra Barat. Ketika kaumMuslim mendapat undangan untuk kongres Khilafah yang diadakan di Jedah danKairo, dua delegasi Indonesia segera memenuhi undangan itu. Tjokroaminotomenghadiri undangan kongres di Jedah, sementara Abdul Karim Amrullahmenghadiri kongres di Kairo.8 Yang menarik adalah alasan mengapa merekamenyanggupi undangan itu. Bagi Tjokroaminoto, undangan itu adalah kesempatanemas untuk menggalang solidaritas dan mencari dukungan dari kaum Muslimsedunia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sementara bagi Amrullah,kesempatan itu diniatkan sebagai lawatan ke Mesir dan reunian dengan teman-teman lamanya di sana. Amrullah sendiri tidak terlalu antusias berbicara tentangKhilafah. Bahkan, seperti kita bisa baca dalam penuturannya yang diceritakanHamka dalam Ajahku, Amrullah cenderung mencemooh orang-orang yangberbicara tentang Khilafah.9 Jika bagi kaum Muslim di Timur Tengah dan juga di India, Khilafah merupakanisu yang ”sakral”, bagi kaum Muslim di Indonesia, itu semata-mata isu politik7 Perdebatan soal khilafah ini tercermin dari publikasi yang sangat gencar di media-media Mesir ketika itu. Salah satu tulisan yang mewakili pedebatan ini adalah buku yang ditulis oleh Ali Abd al- Raziq (1888-1966) berjudul al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam dan Landasan Pemerintahan) yang mewakili kelompok pembaru anti-Khilafah dan buku yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridha (1865-1935), berjudul al-Khilafah au al-Imamah al-’Uzhma (Khilafah atau Kepemimpinan Agung) yang mewakili kelompok konservatif pendukung Khilafah.8 Dua kongres itu diadakan pada tahun 1926. Kongres di Jedah dibuat oleh Raja Arab Saudi, sedangkan kongres di Kairo dibuat oleh Raja Mesir. Keduanya berharap hasil dari kongres itu dapat mendukung mereka menjadi Khalifah. Delegasi Indonesia untuk kongres Kairo diwakili oleh Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah, sedangkan delegasi yang ke Jedah diwakili oleh Tjokroaminoto, Mas Mansur, dan H.M. Sudjak.9 Hamka. Ajahku: Riwajat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera. Ed. ke-2. Jakarta: Widjaya, 1958, h. 128. Makalah Diskusi | Januari 2012
  7. 7. 7yang tak terlalu penting didukung. Bahkan, kalau kita baca alasan Tjokroaminotomenghadiri kongres di Jedah, secara implisit ia tak mendukung restorasiKhilafah. Dia lebih peduli pada isu negara bangsa dan bagaimana Indonesia bisamenjadi negara yang merdeka, yang terbebas dari jajahan negeri manapun.Dengan performa Khilafah Utsmaniyah yang sangat buruk, tidak ada alasanbagi tokoh-tokoh Muslim yang memiliki wawasan luas itu untuk mendukungrestorasi Khilafah. Lebih dari segalanya, bagi mereka, Khilafah bukanlah problemIndonesia. Umat Islam Indonesia tak membutuhkan isu itu. Poin yang ingin sayakatakan di sini adalah, kaum Muslim Indonesia, khususnya para pemimpinnya,lebih dingin dalam menghadapi isu-isu agama dan politik. Jika mereka mampumenyikapi secara dingin isu yang sangat fundamental seperti Khilafah, agaknyatak akan terlalu berat bagi mereka untuk menyikapi isu-isu politik lainnya. Ketiga, kekalahan/kemenangan partai-partai Islam terkait erat denganperubahan perilaku kaum Muslim dalam melihat fungsi partai. Poin ini adakaitannya dengan kampanye depolitisasi yang dilakukan para pembaru Muslimyang saya jelaskan di poin pertama. Sesuatu yang terjadi di Indonesia tidakterjadi di Mesir dan negara-negara Muslim di Timur Tengah lainnya, yaknikesalinguntungan (mutual benefit) yang tak disengaja antara para pembaruMuslim dan rezim yang berkuasa. Salah satu agenda penting para pembaruadalah menyadarkan kaum Muslim tentang perlunya memisahkan urusan agamadari politik. Sejak tahun 1970an, para pembaru Indonesia tidak mendukunggagasan negara Islam dan kurang setuju dengan partai-partai Islam. Padaawal dekade itu, Nurcholish Madjid menyuarakan sekularisasi dan pentingnyakaum Muslim menghentikan cara lama mereka dalam berpolitik, yaknimenonjol-nonjolkan identitas Islam dan menggunakan simbol-simbol Islamsecara berlebihan. Bagi Cak Nur, yang lebih penting adalah menjalankan politiksubstansialis dengan menekankan isu-isu yang memberi dampak luas bagi kaumMuslim, seperti pendidikan dan kesejahteraan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gus Dur, ketika secara terbuka danterang-terangan, mendukung Pancasila sebagai satu-satunya azas. Gus Dur jugaberperan besar dalam mendeligitimasi satu-satunya ”partai Islam” di zamanSoeharto, yakni PPP. Secara demonstratif, Gus Dur mengecam kepemimpinanPPP dan menerima tawaran Golkar untuk menjadi anggota MPR, mewakili partaiberkuasa itu. Setelah Reformasi, Gus Dur melanjutkan agenda depolitisasi Islamdengan mendirikan partai terbuka, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Meski sebagian besar konstituennya adalah orang-orang NU, Gus Dur tak tertarikmengadopsi Islam sebagai dasar partai. Sebagai gantinya, ia mengumumkan PKBsebagai partai terbuka di mana para pengurusnya bukan hanya dari kelompoksekular, tapi juga dari kalangan non-Muslim. Apa yang dilakukan Cak Nur dengan proyek sekularisasi dan Gus Dur denganagenda deligitemasi Parpol Islam diam-diam didukung Soeharto. Sebesarapapun permusuhan Soeharto pada Gus Dur, khususnya pada akhir-akhirmasa kepemimpinannya, dia tak akan pernah lupa jasa cucu Pendiri NU itumemperlancar program asas tunggal dengan menjadi orang pertama yangmengumumkan lembaganya (NU) menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.Gus Dur bukan hanya sekadar menerima, tapi ia memberikan argumen-argumenteologis yang mampu meyakinkan kaum Nahdliyyin menerima asas itu. Soehartodiam-diam juga mendukung program pembaruan Nurcholish, dengan terusmenjaganya dari serangan kaum ektrimis. Sambil terus menekan dan mengawasikelompok-kelompok ekstrimis, yang juga memusuhi Nurcholish, Soeharto Makalah Diskusi | Januari 2012
  8. 8. 8memberi tempat yang cukup luas bagi kelompok Muslim modernis. PendirianICMI merupakan tanda bahwa Soeharto merestui kelompok Islam yang moderndan progresif, meski arah perkembangan organisasi ini kemudian berada di luarkontrolnya. Kesalinguntungan itu tidak terjadi di Mesir. Para pembaru Muslim sepertiHassan Hanafi memilih asyik dengan dunianya sendiri mengembangkan ideyang bukan hanya melawan mayoritas Muslim yang konservatif, tapi jugamelawan kemapanan penguasa. Gagasan Kiri Islam yang diperkenalkannya padapertengahan tahun 1980an sangat jelas menentang pemerintah yang dianggapmewakili kekuatan Kapitalisme global dan sekaligus menyerang kaum Muslimyang dianggap terbelakang dan merasa nyaman di bawah kekuasaan rezim yangkorup. Alhasil, dengan sikap antagonis itu, tak pernah ada dukungan serius baikdari penguasa maupun dari mayoritas kaum Muslim. Para pembaru Muslimlain, seperti Nashr Hamed Abu Zayd, tidak pernah menyentuh hal-hal yangterkait dengan isu politik. Ia hanya peduli pada isu-isu akademis seperti kajianal-Quran dan sastra. Pemerintah Mesir tampaknya juga tak terlalu suka dengancara Abu Zayd mengangkat isu itu. Terbukti tak ada pembelaan sama sekalidari rezim penguasa ketika Mahkamah Mesir memutuskan dia bersalah karenapandangannya yang dianggap melecehkan al-Quran. Berbeda dari Indonesia, wacana tentang hubungan Islam dan negara di Mesirtak pernah benar-benar serius disuarakan para pembaru Muslim. Wacana inibahkan cenderung menjadi milik kaum Islamis yang diwakili oleh organisasi-organisasi seperti Ikhwanul Muslimin. Tentu saja, di tangan kaum Islamis,wacana Islam dan politik tak banyak berkembang. Pandangan umum yangdianut kalangan Islamis adalah kebersatuan agama dan negara dan pentingnyamemperjuangkan aspirasi politik lewat partai-partai Islam. Tidak ada counter-argumen yang dikembangkan kaum pembaru di sana. Tidak ada tokoh seperti GusDur yang terus-menerus dan secara konsisten mendeligitimasi partai Islam. Deligitimasi terhadap partai Islam memiliki dampak yang besar bagi perilakupolitik kaum Muslim. Dalam kasus Indonesia, deligitimasi yang dilakukan paratokoh pembaru Muslim membongkar tabu yang pada awal-awal kemerdekaanhingga dekade 1960an, sulit dilanggar, khususnya bagi kaum Muslim berlatarbelakang santri. Teori ”Politik Aliran” yang diperkenalkan Clifford Geertz padatahun 1960an, sepenuhnya menjelaskan fenomena itu. Dampak langsung darideligitemasi Islam Politik adalah terbebasnya kaum Muslim untuk menentukanpilihan partai politik yang mereka suka. Tidak lagi berdasarkan aliran ideologisyang mereka anut, kaum Muslim bebas memilih partai apa saja yang sesuaidengan selera mereka. Tidak ada lagi perbedaan tajam antara partai Islam danpartai sekular, karena kaum Muslim bisa memilih partai-partai sekular danmemperjuangkan aspirasi politik mereka di sana. Deligitimasi Islam Politik tidak hanya menjelaskan kekalahan partai-partaiIslam, akibat banyaknya konstituen Islam yang pindah ke partai sekular, tapi jugamenjelaskan perubahan karakter pada partai-partai sekular. Dengan banyaknyakaum Muslim berlatar belakang santri yang masuk ke partai-partai sekularsedikit banyak telah mengubah arah dan kebijakan partai. Dalam beberapakasus menyangkut isu agama, misalnya, ditemukan adanya anggota partaisekular, seperti Golkar dan PDIP, yang secara terang-terangan mendukungpenerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariah. Partai-partai sekulartidak lagi dikuasai oleh tokoh-tokoh sekular, tapi juga oleh tokoh-tokoh yangperilaku politiknya sedikit-banyak dipengaruhi ideologi agama. Dengan semakin Makalah Diskusi | Januari 2012
  9. 9. 9banyaknya tokoh yang membawa atau dipengaruhi ideologi agama, membuatpartai-partai sekular tidak lagi bisa sepenuhnya disebut sekular. Dalam tingkattertentu, seperti yang pernah ditulis Anies Baswedan, partai-partai sekular jugatelah menjadi atau berperilaku seperti partai Islam.10Implikasi Kekalahan Kalahnya partai-partai Islam secara elektoral memunculkan beberapaimplikasi yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Implikasi pertamaakibat kekalahan itu adalah aspirasi Islam praktis menjadi sulit diperjuangkandi Parlemen. Dengan suara yang minim, agenda Islamis seperti perubahankonstitusi dan dasar negara mengalami hambatan serius. Ini terbukti pada tahun2002, ketika untuk kesekian kalinya, partai-partai Islam bersatu dan mencobakeberuntungan mereka mengusulkan perubahan terhadap Konstitusi, khususnyamenyangkut Pembukaan UUD yang terkait dengan Piagam Jakarta. Denganmodal suara yang minim, tentu saja, langkah itu adalah sebuah upaya nekat.Seperti yang sudah diduga, upaya itu sia-sia karena mayoritas partai dan anggotaParlemen menolak usulan kelompok Islam itu. Hanya aspirasi-aspirasi yang tidak terlalu mengganggu Konstitusi dan dasarnegara yang bisa diperdebatkan dan memiliki dukungan dari beberapa anggotadari partai-partai sekular seperti isu pornografi (seperti bisa dilihat dalam UUPornografi) dan pendidikan agama. Isu-isu fundamental seperti perubahandasar negara atau penerapan Syariat Islam tak mungkin lagi bisa diperjuangkandi Parlemen pusat. Kelompok Islamis yang masih terobsesi dengan isu-isusemacam itu harus mencari strategi agar aspirasi mereka dapat tersalurkan.Salah satunya adalah dengan cara mendorong Islamisasi hukum dan aturanyang ada di daerah-daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1999memungkinkan langkah ini. Berbagai isu seputar Perda dan aturan-aturan yangbernuansa Syariat Islam adalah respon dari kekalahan partai Islam di tingkatnasional. Semangat keagamaan dalam masyarakat Indonesia bagaikan air derasyang mengalir. Jika dipampat di satu tempat, ia akan mencari celah lain. Inilahgambaran tentang peningkatan semangat keagamaan kaum Muslim yangterjadi dalam tiga dekade terakhir. Meski secara politik ditekan Soeharto, kaumMuslim Indonesia mengalami proses Islamisasi yang sangat sukses yang takpernah terjadi sebelumnya. Mungkin sebagai kompensasi akan penerimaanmereka terhadap asas tunggal, Soeharto memberi konsesi yang begitu besarkepada kaum Muslim untuk menjalankan agama mereka. Dalam tiga dasawarsaterakhir, jumlah rumah ibadah tumbuh dengan pesat, kaum Muslim yang pergihaji mengalami lonjakan, majelis-majelis taklim menjamur, dan simbol-simbolkeislaman, khususnya pemakaian busana Muslim, mengalami peningkatan luarbiasa. Dengan kata lain, jika dalam politik kaum Muslim mengalami kemunduran,dalam urusan ibadah dan identitas keagamaan, mereka mengalami peningkatanbesar. Semangat keagamaan itu membutuhkan saluran dan juga jaminanhukum. Kaum Muslim yang perilaku keberagamaannya tengah meningkatmembutuhkan payung hukum agar mereka merasa nyaman dan terlindungi.Mereka juga membutuhkan aturan yang bisa dijadikan pegangan bagi mereka Anies Baswedan, “Political Islam: Present and Future Trajectory,” dalam Asian Survey, Vol. XLIV,10 No.5, September/October 2004. Makalah Diskusi | Januari 2012
  10. 10. 10menyebarluaskan semangat keagamaan itu. Perda, aturan pemerintah, atauinstruksi-instruksi bernuansa keagamaan yang dikeluarkan Bupati, Walikota,maupun Gubernur di berbagai daerah di Indonesia adalah respon dari meluap-luapnya semangat keberagamaan itu. Meski tak lagi menuntut Piagam Jakartaatau Negara Islam, kaum Muslim tetap menginginkan negara/pemerintah ikut-campur dalam urusan agama mereka. Bukan hanya soal bagaimana pemerintahmengatur penyelenggaraan haji dan membangun rumah ibadah, tapi jugamengatur busana, pernikahan, dan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Dengan Perda dan aturan-aturan itu, kaum Muslim mendapatkan apa yangmereka inginkan tanpa harus memenangkan Pemilu atau berdebat di Parlemen:pelaksanaan syariat Islam. Meski tidak (atau belum) memberlakukannya secaratotal, daerah-daerah yang memiliki basis keagamaan yang kuat cukup suksesmenerapkan aturan-aturan berdasarkan syariah. Setidaknya, sampai 2010, takkurang 50 kabupaten atau kota di Indonesia yang sudah menerapkan Perdabernuansa syariah. Di tengah kontroversi dan kritik banyak orang, usulan-usulan untuk mengadopsi Perda syariah terus berlanjut. Sebagian didorongoleh semangat keislaman yang kuat, sebagian lain karena alasan politik ataumotif-motif ekonomi dan kekuasaan.11 Terlepas dari kontroversi dan kualitaspenerapannya, Perda dan aturan-aturan bernuansa syariah adalah improvisasikaum Muslim pasca kekalahan mereka dalam Pemilu di era Reformasi. Implikasi lain dari kekalahan partai-partai Islam adalah perilaku politik kaumMuslim yang berubah dalam menyikapi demokrasi. Jika sebelumnya masih adayang mencurigai demokrasi atau bersikap antagonistik terhadapnya, kini kaumMuslim lebih bersahabat dan justru berbalik mendukung demokrasi sebagai alatuntuk melegitimasi aspirasi politik mereka. Seberapapun kelirunya mereka dalammemahami demokrsi, perubahan sikap ini merupakan hal penting dari perilakupolitik abad pertengahan yang mendukung pemerintahan otoritarian Khilafahmenjadi perilaku politik modern yang pluralistik. Pemahaman yang keliru bahwademokrasi adalah semata-mata majoritarianisme dianut sebagian Muslim, tapipemahaman ini lambat-laun berubah, seiring dengan tantangan realitas politikyang mereka hadapi. Semakin intensif para politisi Muslim berhadapan denganmasalah-masalah pluralisme, minoritas, dan kepentingan publik, semakin merekabersikap rasional dan semakin memahami nilai-nilai substansial dari demokrasi. Ada sebab lain yang mendorong perubahan perilaku politik kaum Muslim,khususnya terkait dengan sikap mereka terhadap demokrasi, yakni pragmatismepolitik. Kalahnya partai-partai Islam di Pemilu nasional memaksa para petinggipartai untuk memikirkan cara agar bisa mendongkrak perolehan suara merekapada Pemilu selanjutnya. Agenda dan citra adalah salah satu faktor yang membuatorang tertarik pada sebuah partai. Partai yang terlalu mengusung Islamisme(ideologi Islam) terbukti tak laku dan hanya menarik sedikit orang. Ini dialamiPKS pada 1999 ketika partai itu masih bernama PK (Partai Keadilan). Sepanjangkampanye Pemilu 1999, PK mengkampanyekan agenda-agenda Islamis sepertipenerapan Syariat dan pembelaan terhadap simbol-simbol Islam. Alhasil, partaiini hanya mendapat kurang dari 2% suara. Kenyataan ini mendorong mereka untukmengubah strategi, bukan hanya dengan mengubah nama, tapi juga mengubahmateri kampanye dan pencitraan. PKS tak lagi mengkampanyekan isu-isuIslamisme, tapi justru menjual isu-isu populis seperti pemerintahan yang bersih,anti-korupsi, dan pemberantasan kemiskinan. Alhasil, pendekatan ini cukup suksesdan PKS mendapat kenaikan suara tiga kali lipat lebih. Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda11 Syari’ah, Jakarta: Freedom Institute, 2009. Makalah Diskusi | Januari 2012
  11. 11. 11 Dengan semakin pragmatisnya perilaku politik kaum Muslim, partai-partaiIslam mengalami transformasi dan perubahan karakter. Mungkin kita perlumendefinisikan kembali partai-partai Islam, karena apa yang kita jumpai hariini berbeda dari 10 tahun silam atau apalagi 50 tahun silam. Bukan situasiyang diubah oleh partai-partai Islam lewat agenda Islamis mereka (misalnyamendirikan negara Islam), tapi justru mereka yang mengalami penyesuaiandengan keadaan. Mungkin kita juga perlu mendefinisikan kembali partai-partainon-agama yang dulu selalu dipersepsikan sebagai partai sekular atau partainasionalis. Dengan semakin banyaknya kaum Muslim santri yang bergabungke partai-partai non-agama, semakin besar pengaruh Islam di sana. Beberapakasus tentang Perda Syariah membuktikan bahwa dukungan terhadap aturanberdasarkan Syariat Islam itu tak hanya datang dari partai-partai Islam, tapi jugadari partai-partai non-agama seperti Golkar dan Partai Demokrat.Penutup Kekalahan partai-partai politik Islam di Indonesia dan kemenangan partai-partai serupa di Mesir tak bisa dijelaskan dengan perspektif jangka pendekdi kedua negara, tapi harus melihat latar belakang historis dan budaya politikyang berkembang di masing-masing negara itu. Kendati memiliki kesamaansebagai negara berpenduduk Muslim mayoritas, heterogen, dan pernah dikuasaipemimpin otoriter dari latar belakang militer, Indonesia memiliki sejarah danbudaya politik yang berbeda dari Mesir. Perbedaan sejarah dan latar belakangbudaya politik ini mempengaruhi karakter dan trajektori masing-masingnegara, khususnya dalam menangani isu agama dan politik. Indonesia lebihberpengalaman dan lebih kaya dalam perdebatan dan interaksi dengan isu Islamdan politik. Dialog agama dan politik di Indonesia tak pernah berhenti, sejaksebelum kemerdekaan hingga hari ini. Sementara di Mesir, yang terjadi bukanlahdialog tapi ketegangan terus-menerus antara kelompok ”sekular” dan kelompok”Islamis.” Pada satu sisi, Islam diakomodasi secara penuh dalam konstitusi, tapipada praktiknya, pemerintahan selalu dipegang oleh kelompok sekuler yangmengabaikan aspirasi kelompok-kelompok Islam. Di tingkat wacana, upaya-upaya mendamaikan dua kubu ini hampir tak pernah terjadi. Pertentangan idetidak melahirkan suatu sintesa baru, tapi semakin meruncingkan perbedaan-perbedaan dua kelompok itu. Terlepas dari perbedaan nasib partai Islam dalam Pemilu di kedua negara,Indonesia dan Mesir sebetulnya sama-sama sedang menghadapi suatuperubahan karakter pada masing-masing partai politiknya. Bukan hanyapartai-partai Islam yang perlu didefinisikan ulang, partai-partai sekular jugamemerlukan redefinisi. Dengan semakin kompleks dan terbukanya dunia, partai-partai Islam di Mesir memiliki tantangan yang tidak mudah. Sebagai partaipemenang, tugas PKK bukan hanya merawat konstituennya dengan memuaskankeinginan-keinginan mereka, tapi juga harus berhadapan dengan realitas politik,berupa problem ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Mengkombinasikandua tuntutan ini sama sekali tidak mudah. Partai-partai Islam dipaksa untukmenjadi pragmatis dan memuaskan semua pihak agar tidak kehilangansemuanya. Jika tren ini yang terjadi, maka karakter ”Islamis” PKK lambat-laun bakal luntur dan menjadi partai modern yang pragmatis, tak beda denganpartai-partai agama yang ada di Eropa. Pada sisi lain, partai-partai non-agama(sekular) di Indonesia akan semakin akomodatif dengan isu-isu keagamaan.Dengan semakin banyaknya kelompok santri yang masuk ke partai itu, semakin Makalah Diskusi | Januari 2012
  12. 12. 12 pudar karakter ”sekular” dalam partai tersebut. Tentu saja, partai-partai itu tak bakal menjadi partai agama karena sebagian besar santri yang bergabung ke dalam partai-partai adalah santri-santri yang tak lagi tertarik menjual agenda Islamis. Sebaliknya, banyak dari mereka yang fasih berbicara tentang demokrasi, pluralisme, hak asasi, dan persamaan gender. Dalam demokrasi, realitas politik lebih penting ketimbang ideologi partai. Suatu partai bisa saja memperjuangkan sebuah ideologi yang luhur (setidaknya menurut para pengusungnya), namun jika ideologi itu tak mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat, ia akan ditinggalkan dan dilupakan orang. Salah satu problem utama partai-partai Islam dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana menyelaraskan ideologi ”Islamis” dengan tuntutan dunia yang terus berubah. Gagasan-gagasan lama yang dikandung dalam ideologi itu akan terus berbenturan dengan konsep-konsep baru, baik yang tumbuh dari masyarakat maupun hasil interaksi dari dunia luar. Tugas para pemimpin partai ”ideologistis” adalah menafsirkan ulang dan terus menafsirkan ulang kandungan- kandungan ideologi lama agar sesuai dengan tuntutan zaman. Hanya dengan cara ini, partai itu bisa bertahan dan diterima banyak orang.Jl. Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Indonesiat: +62 21 7891202 f:+62 21 7818849 www.salihara.org Makalah Diskusi | Januari 2012

×