Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kerja WNA di Indonesia Menurut Permenkes No.67/2013

453 views

Published on

dalam rangka memenuhi tugas analisis kebijakan kesehatan Indonesia di UNPAS Prodi MARS 2016

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kerja WNA di Indonesia Menurut Permenkes No.67/2013

  1. 1. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WNA DI INDONESIA PERMENKES NOMOR 67 TAHUN 2013 Nama:Mila Anisa NPM: 168020013
  2. 2. Latar Belakang
  3. 3. Globalisasi→masuknya tenaga kesehatan (nakes)WNA Pelayanan kesehatan→unsur perdagangan jasa→regulasi bilateral&regional •ASEAN Economic Community (AEC) 2015—AFTA-AFAS Berpotensi: 1.Alih IPTEK&peningkatan daya saing nakes 2.Mengurangi peluang kerja nakes Indonesia 3.Mengancam ‘patient safety’ jika tidak sesuai standar pelayanan •Fakta: Kasus chiropraktik oleh dokter asing di jakarta menyebabkan korban jiwa Perlu penguatan ‘domestic regulation’ terhadap Tenaga Kerja WNA •Permenkes no.67/2013 menggantikan Permenkes no.317/menkes/per/III/2010
  4. 4. DAMPAK GLOBALISASI Perdagangan barang dan jasa lintas negara Mobilitas mahasiswa dan dosen lintas negara Meningkatnya kompetisi antar negara dan antarinstitusi Kualitas tenaga kerja menentukan daya saing negara Standar kualifikasi dan kompatibilitas kualifikasi lintas negara
  5. 5. DAMPAK GLOBALISASI DI BIDANG KESEHATAN BIDANG PERUMAHSAKITAN SDM KESEHATAN INDUSTRI FARMASIDAN ALKES ASURANSI KESEHATAN
  6. 6. TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN • ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan Pencapaian MDG • ↗ aksespelayanan • Pelayanan ygterstruktur • Pelayanan yg efisien & efektif Implementasi JKN 13 Derajat kesehatan rakyat yg setinggi- tingginya ASEAN FREETRADE AREA(AFTA)
  7. 7. TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 Masuknya tenaga kerja asing tidak dapat dicegah di tahun 2015 Regulasi domestik negara- negara ASEAN terkaitpolitik Negaratujuan. Meningkatkan kualitas tenaga terampil
  8. 8. PELUANG INDONESIA UNTUK LEBIH KOMPETITIF
  9. 9. PELUANG NAKES INDONESIA Tingginya tenaga bekerjake luar negeri Tingginya permintaan tenaga untuk bekerja ke luarnegeri Minat bekerja ke luar negeri yangcukup tinggi Karakteristik SDM Disukai oleh Negara lain Banyaknya Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang bertaraf internasional
  10. 10. AEC-AFTA (2015) 1. Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service): a) Meminimalisasi hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh profesional asing b) Penyediaan jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara 2. Mutual Recognition Arrangement (MRA): a) Nursing (2006): AJCCN (Asean Joint Coordinatin Comittee on Nursing) b) Medical Practitioner (2009): AJCCM (Asean Joint Coordinating Comittee on Medical Practitioner) c) Dental Practitioner (2009): AJCCD (Asean Joint Coordinating Comitte on Dentistry)
  11. 11. Landasan Hukum
  12. 12. 1.UNDANG-UNDANG: 2.UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3.UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4.UU nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 5.UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6.UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 7.UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 8.UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian PERATURAN PEMERINTAH No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Keimigrasian No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian PERATURAN MENTERI Permenakertrans no.KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan Permenakertrans no.Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Permenakertrans no.PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Permendagri no.49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah Permendagri no.50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Permenkes no.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Permenkes no. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Permenkes no. 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Permenkes no.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  13. 13. Definisi
  14. 14. • Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan • Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah • Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah institusi, lembaga atau organisasi yang berbadan hukum dan telah memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. • Penyelenggara Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan atau organisasi profesi yang menyelenggarakan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan. • Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia yang menerima alih teknologi dari TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-WNA serta bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi. • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TK- WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu. • Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing. • Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia.
  15. 15. • Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KFN kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. • Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia. • Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan. • Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kebupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan. • Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat. • Pendidikan dan Pelatihan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TK-WNA dalam memberikan maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia. • Alih teknologi dan alih keahlian adalah proses interaksi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional TK- WNA kepada tenaga pendamping. • Penelitian kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.
  16. 16. • Tim Koordinasi Perizinan pendayagunaan TK-WNA yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi adalan Tim yang mempunyai tugas menilai pemenuhan persyaratan pendayagunaan TKWNA. • Evaluasi kompetensi adalah proses penilaian dan penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri agar memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk melakukan kegiatan pendayagunaan TK-WNA di wilayah Indonesia. • Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan. • Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (teaching and learning) bagi TK-WNA lulusan luar negeri berupa penyesuaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku profesional sesuai standar kompetensi masing-masing cabang ilmu yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter dan dokter gigi atau Komite Farmasi Nasional untuk apoteker atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan lain. • Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. • Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan. • Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian • Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia kesehatan. • Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  17. 17. Rangkuman Isi & Perbedaan
  18. 18. 23 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAKTI SOSIAL PENELITIAN MENGATUR KEGIATAN TKWNA DI INDONESIA
  19. 19. Perbedaan Permenkes Lama vs Baru Permenkes no.317/2010 • Pasal 1 Ketentuan umum/definisi • Pasal 5 Pendayagunaan TK-WNA meliputi: Pelatihan alih iptek, pelayanan Permenkes no.67/2013 • Pasal 1 Ketentuan umum/definisi BAB II (umum) • Pasal 2 Pendayagunaan TK-WNA meliputi: Pelayanan kesehatan, pendidikan & pelatihan, bakti sosial, penelitian • Pasal 3 Jenis TK-WNA: dokter, dokter gigi,nakes lainnya
  20. 20. Permenkes no.317/2010 batasan pendayagunaan tidak dijelaskan Permenkes no.67/2013 • Pasal 4 Pemanfaatan iptek oleh Pendamping dengan kualifikasi tambahan yg harus diverifikasi & persetujuan dari kolegium • Pasal 5 Pendayagunaan TK-WNA dlm pelayanan hanya boleh dilakukan apabila kompetensi yg dimiliki oleh TK-WNA, belum dimiliki oleh nakes Indonesia/ telah dimiliki tapi dlm jumlah sedikit
  21. 21. Permenkes no.317/2010 • Pasal 11 Penilaian persyaratan rekomendasi pengguna dilakukan Kemenkes, kepala dinkes kabupaten/kota&provinsi • Pasal 20 Masa kerja TK-WNA pemberi pelayanan dapat diperpanjang selama 1 tahun, permohonan maksimal 3 bulan sebelum akhir masa kerja Permenkes no.67/2013 • Pasal 6-8 Kualifikasi dan persyaratan TK- WNA(minimal spesialis&S1) • Pasal 9-13 Pengguna TK-WNA & Persyaratannya Penilaian persyaratan rekomendasi pengguna dilakukan tim koordinasi (Kemenkes,KKI,MTKI,KFN) • Pasal 14 Tata cara perpanjangan pendayagunaan TK- WNA Masa kerja dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, permohonan maksimal 1 bulan sebelum masa kerja
  22. 22. Permenkes no.317/2010 • Pasal 15 Penyelenggara pelatihan: -institusi pendidikan nakes -RS pendidikan -organisasi profesi yg diakui pemerintah -RS non pendidikan bekerjasama dengan penyelenggara yg telah disebutkan • Pendidikan, penelitian,dan bakti sosial tidak ada aturannya Permenkes no.67/2013 • Pasal 15-16 Pendidikan & Pelatihan kesehatan Penyelenggara dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi yg bekerja sama • Pasal 17-20 Pendidikan • Pasal 21-24 Pelatihan • Pasal 25-28 Bakti sosial • Pasal 29-31 Penelitian
  23. 23. Permenkes no.317/2010 Permenkes no.67/2013 • Pasal 32-34 Kualifikasi&persyaratan TK-WNA • Pasal 35 Perpanjangan pendayagunaan TK- WNA • Pasal 36-37 Hak & kewajiban pengguna • Pasal 38-39 Hak&kewajiban TK-WNA
  24. 24. Permenkes no.317/2010 • Pasal 26 Pembinaan & pengawasan tidak mengikutsertakan KKI,KFN,MTKI, dan organisasi profesi Permenkes no.67/2013 • Pasal 40 Larangan • Pasal 41-43 Tugas&tanggung jawab pemerintah • Pasal 44-45 Pembinaan&pengawasan oleh tim koordinasi • Pasal 46-47 Ketentuan peralihan • Pasal48-49 penutup
  25. 25. Kekuatan, Kelemahan, dan Saran
  26. 26. Kekuatan Permenkes no.67/2013 1. Lebih sesuai dengan perkembangan iptek dan menghadapi tantangan AEC 2015 di bidang kesehatan dibandingkan Permenkes no.317/2010 2. Optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan dengan tetap memperhatikan pemenuhan nakes dalam negeri 3. Meningkatkan akses informasi dunia luar melalui kerja sama dengan lembaga luar negeri (pendidikan,penelitian,pelayanan,sosial) sehingga menghasilkan sdm berdaya saing
  27. 27. Kelemahan Permenkes no.67/2013 1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA belum tegas 2. Pembinaan dan pengawasan masih minim terhadap pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (kasus chiropraktik) 3. Menurut UU,jaminan kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, kini diserahkan pada mekanisme pasar dalam cara pandang kesehatan sebagai industri pada era MEA di sektor kesehatan
  28. 28. Saran 1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA harus dilakukan setegas mungkin 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA di Indonesia
  29. 29. Statistik
  30. 30. No Pertanyaan Ya Tidak Ragu-ragu 1 Apakah anda mengetahui isi komitmen AFAS dan MRA? 2 8 - 2 Apakah anda mengetahui tentang Permenkes no.67/2013 - 10 -

×