KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAN WNA DI
INDONESIA
PERMENKES NOMOR 67 TAHUN 2013
Nama:Mila Anisa
NPM: 168020013

Latar Belakang

Globalisasi→masuknya tenaga
kesehatan (nakes)WNA
Pelayanan kesehatan→unsur
perdagangan jasa→regulasi
bilateral&regional
•ASEAN Economic Community (AEC)
2015—AFTA-AFAS
Berpotensi:
1.Alih IPTEK&peningkatan daya
saing nakes
2.Mengurangi peluang kerja nakes
Indonesia
3.Mengancam ‘patient safety’ jika
tidak sesuai standar pelayanan
•Fakta: Kasus chiropraktik oleh
dokter asing di jakarta
menyebabkan korban jiwa
Perlu penguatan ‘domestic
regulation’ terhadap Tenaga Kerja
WNA
•Permenkes no.67/2013
menggantikan Permenkes
no.317/menkes/per/III/2010

DAMPAK GLOBALISASI
Perdagangan barang dan jasa lintas negara
Mobilitas mahasiswa dan dosen lintas
negara
Meningkatnya kompetisi antar negara dan
antarinstitusi
Kualitas tenaga kerja menentukan daya
saing negara
Standar kualifikasi dan kompatibilitas
kualifikasi lintas negara

DAMPAK GLOBALISASI DI
BIDANG
KESEHATAN
BIDANG
PERUMAHSAKITAN
SDM
KESEHATAN
INDUSTRI
FARMASIDAN
ALKES
ASURANSI
KESEHATAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
• ↙ angka kematian
• ↙ angka kemiskinan
• ↙ angka kesakitan
Pencapaian
MDG
• ↗ aksespelayanan
• Pelayanan ygterstruktur
• Pelayanan yg efisien & efektif
Implementasi
JKN
13
Derajat
kesehatan
rakyat yg
setinggi-
tingginya
ASEAN FREETRADE
AREA(AFTA)

TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN
COMMUNITY 2015
Masuknya tenaga kerja asing
tidak dapat dicegah di tahun
2015
Regulasi domestik negara-
negara ASEAN terkaitpolitik
Negaratujuan.
Meningkatkan kualitas
tenaga terampil

PELUANG INDONESIA UNTUK
LEBIH KOMPETITIF

PELUANG NAKES INDONESIA
Tingginya
tenaga
bekerjake
luar negeri
Tingginya
permintaan
tenaga untuk
bekerja ke
luarnegeri
Minat
bekerja ke
luar negeri
yangcukup
tinggi
Karakteristik
SDM
Disukai
oleh
Negara
lain
Banyaknya
Institusi
Pendidikan
dan
Pelatihan
yang bertaraf
internasional

AEC-AFTA (2015)
1. Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service):
a) Meminimalisasi hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh
profesional asing
b) Penyediaan jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara
2. Mutual Recognition Arrangement (MRA):
a) Nursing (2006): AJCCN (Asean Joint Coordinatin Comittee on Nursing)
b) Medical Practitioner (2009): AJCCM (Asean Joint Coordinating Comittee
on Medical Practitioner)
c) Dental Practitioner (2009): AJCCD (Asean Joint Coordinating Comitte on
Dentistry)

Landasan Hukum

1.UNDANG-UNDANG:
2.UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.UU nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5.UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6.UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
7.UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
8.UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PERATURAN PEMERINTAH
No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Keimigrasian
No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PERATURAN MENTERI
Permenakertrans no.KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan
Permenakertrans no.Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Permenakertrans no.PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permendagri no.49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
Permendagri no.50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
Permenkes no.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Permenkes no. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Permenkes no. 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes no.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Definisi

• Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
• Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh
Pemerintah
• Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah institusi, lembaga atau organisasi yang
berbadan hukum dan telah memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
• Penyelenggara Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan atau organisasi profesi yang menyelenggarakan kegiatan
alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
• Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia yang
menerima alih teknologi dari TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-WNA serta
bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi.
• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TK-
WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu.
• Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang
ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.
• Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain WNA yang
melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan
yang bersifat sementara di Indonesia.

• Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh KFN kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia.
• Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh KKI kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA atau oleh MTKI
kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di
Indonesia.
• Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau
dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan
kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
• Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas
kesehatan kebupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi
kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
• Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
• Pendidikan dan Pelatihan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TK-WNA dalam memberikan
maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.
• Alih teknologi dan alih keahlian adalah proses interaksi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional TK-
WNA kepada tenaga pendamping.
• Penelitian kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan melalui intervensi pada
manusia.

• Tim Koordinasi Perizinan pendayagunaan TK-WNA yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi adalan Tim yang mempunyai
tugas menilai pemenuhan persyaratan pendayagunaan TKWNA.
• Evaluasi kompetensi adalah proses penilaian dan penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri agar
memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk melakukan kegiatan pendayagunaan TK-WNA di wilayah Indonesia.
• Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan.
• Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (teaching and learning) bagi TK-WNA lulusan luar negeri berupa
penyesuaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku profesional sesuai standar kompetensi masing-masing cabang
ilmu yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter dan dokter gigi atau Komite Farmasi Nasional untuk
apoteker atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan lain.
• Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat
independen yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
• Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang
berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas unsur kementerian
dan organisasi profesi kesehatan.
• Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi
untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas
kefarmasian
• Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan
adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan
pemberdayaan sumber manusia kesehatan.
• Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Rangkuman Isi & Perbedaan

23
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PELAYANAN KESEHATAN BAKTI
SOSIAL
PENELITIAN
MENGATUR
KEGIATAN
TKWNA DI
INDONESIA

Perbedaan Permenkes Lama vs Baru
Permenkes no.317/2010
• Pasal 1
Ketentuan umum/definisi
• Pasal 5
Pendayagunaan TK-WNA meliputi:
Pelatihan alih iptek, pelayanan
Permenkes no.67/2013
• Pasal 1
Ketentuan umum/definisi
BAB II (umum)
• Pasal 2
Pendayagunaan TK-WNA meliputi:
Pelayanan kesehatan, pendidikan &
pelatihan, bakti sosial, penelitian
• Pasal 3
Jenis TK-WNA: dokter, dokter
gigi,nakes lainnya

Permenkes no.317/2010
batasan pendayagunaan tidak
dijelaskan
Permenkes no.67/2013
• Pasal 4
Pemanfaatan iptek oleh Pendamping
dengan kualifikasi tambahan yg
harus diverifikasi & persetujuan dari
kolegium
• Pasal 5
Pendayagunaan TK-WNA dlm
pelayanan hanya boleh dilakukan
apabila kompetensi yg dimiliki oleh
TK-WNA, belum dimiliki oleh nakes
Indonesia/ telah dimiliki tapi dlm
jumlah sedikit

Permenkes no.317/2010
• Pasal 11
Penilaian persyaratan rekomendasi
pengguna dilakukan Kemenkes, kepala
dinkes kabupaten/kota&provinsi
• Pasal 20
Masa kerja TK-WNA pemberi pelayanan
dapat diperpanjang selama 1 tahun,
permohonan maksimal 3 bulan sebelum
akhir masa kerja
Permenkes no.67/2013
• Pasal 6-8
Kualifikasi dan persyaratan TK-
WNA(minimal spesialis&S1)
• Pasal 9-13
Pengguna TK-WNA & Persyaratannya
Penilaian persyaratan rekomendasi
pengguna dilakukan tim koordinasi
(Kemenkes,KKI,MTKI,KFN)
• Pasal 14
Tata cara perpanjangan pendayagunaan TK-
WNA
Masa kerja dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan, permohonan maksimal 1 bulan
sebelum masa kerja

Permenkes no.317/2010
• Pasal 15
Penyelenggara pelatihan:
-institusi pendidikan nakes
-RS pendidikan
-organisasi profesi yg diakui
pemerintah
-RS non pendidikan bekerjasama
dengan penyelenggara yg telah
disebutkan
• Pendidikan, penelitian,dan bakti
sosial tidak ada aturannya
Permenkes no.67/2013
• Pasal 15-16
Pendidikan & Pelatihan kesehatan
Penyelenggara dapat dilakukan oleh
lembaga/organisasi yg bekerja sama
• Pasal 17-20
Pendidikan
• Pasal 21-24
Pelatihan
• Pasal 25-28
Bakti sosial
• Pasal 29-31
Penelitian

Permenkes no.317/2010 Permenkes no.67/2013
• Pasal 32-34
Kualifikasi&persyaratan TK-WNA
• Pasal 35
Perpanjangan pendayagunaan TK-
WNA
• Pasal 36-37
Hak & kewajiban pengguna
• Pasal 38-39
Hak&kewajiban TK-WNA

Permenkes no.317/2010
• Pasal 26
Pembinaan & pengawasan tidak
mengikutsertakan KKI,KFN,MTKI,
dan organisasi profesi
Permenkes no.67/2013
• Pasal 40
Larangan
• Pasal 41-43
Tugas&tanggung jawab pemerintah
• Pasal 44-45
Pembinaan&pengawasan oleh tim
koordinasi
• Pasal 46-47
Ketentuan peralihan
• Pasal48-49
penutup

Kekuatan, Kelemahan, dan Saran

Kekuatan Permenkes no.67/2013
1. Lebih sesuai dengan perkembangan iptek dan menghadapi
tantangan AEC 2015 di bidang kesehatan dibandingkan Permenkes
no.317/2010
2. Optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan dengan tetap
memperhatikan pemenuhan nakes dalam negeri
3. Meningkatkan akses informasi dunia luar melalui kerja sama dengan
lembaga luar negeri (pendidikan,penelitian,pelayanan,sosial)
sehingga menghasilkan sdm berdaya saing

Kelemahan Permenkes no.67/2013
1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA
belum tegas
2. Pembinaan dan pengawasan masih minim terhadap
pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (kasus chiropraktik)
3. Menurut UU,jaminan kesehatan masyarakat menjadi tanggung
jawab negara, kini diserahkan pada mekanisme pasar dalam cara
pandang kesehatan sebagai industri pada era MEA di sektor
kesehatan

Saran
1. Pemberlakuan peraturan dan persyaratan pendayagunaan TK-WNA
harus dilakukan setegas mungkin
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan
TK-WNA di Indonesia

Statistik

No Pertanyaan Ya Tidak Ragu-ragu
1 Apakah anda mengetahui isi
komitmen AFAS dan MRA?
2 8 -
2 Apakah anda mengetahui tentang
Permenkes no.67/2013
- 10 -