Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

3,780 views

Published on

Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

  1. 1. www.nawasis.comRoad MapPNPM MandiriProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri
  2. 2. www.nawasis.comRoad Map5 Pilar PNPM MandiriPilar I :Integrasi Program Pemberdayaan MasyarakatPilar II :Keberlanjutan PendampinganPilar III :Penguatan Kelembagaan MasyarakatPilar IV :Penguatan Peran Pemerintah DaerahPilar V :Perwujudan Tata Kelola yang Baik (Good Governance)
  3. 3. www.nawasis.comINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKATPilar Pertama :
  4. 4. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.1 :Penyusunan Mekanisme Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Desa/Kelurahan danKecamatan Yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah• Sasaran Akhir– Rumusan revisi mekanisme integrasi perencanaan partisipatif dengansistem perencanaan reguler Kementerian/Lembaga dan/ataupenyempurnaan Permendagri (Permendagri no. 54 tahun 2010,Permendagri no. 66 tahun 2007, Surat Mendagri no.414.2/2207/PMD).
  5. 5. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.1 :Penyusunan Mekanisme Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Desa/Kelurahan danKecamatan Yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah• Langkah Aksi1. Review Permendagri no. 54 tahun 2010, Permendagri no. 66 tahun2007, Surat Mendagri no. 414.2/2207/PMD untuk HarmonisasiPerencanaan,2. Telaahan Panduan Mekanisme Perencanaan Partisipatif,3. Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Regulasi IntegrasiMekanisme Perencanaan Partisipatif,4. Pelaksanaan Workshop/Lokakarya K/L terkait dengan fokus tematikMekanisme Integrasi Pembangunan Partisipatif (Perencanaan) padatingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan Sistem PerencanaanPembangunan Daerah,5. Penyusunan draft Regulasi Integrasi Mekanisme PerencanaanPartisipatif ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,6. Penyusunan Legal Drafting Regulasi.
  6. 6. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.2 :Penyempurnaan Struktur dan Bentuk Pendampingan Partisipatif Kepada MasyarakatYang Disesuaikan Dengan Tematik Program• Sasaran Akhir– Rumusan revisi Peraturan (Permendagri/Surat Edaran/Pedoman)tentang Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi.– Revisi Pedoman Pendampingan Teknis/Tematik.
  7. 7. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.2 :Penyempurnaan Struktur dan Bentuk Pendampingan Partisipatif Kepada MasyarakatYang Disesuaikan Dengan Tematik Program• Langkah Aksi– Kajian Permendagri tentang kader pemberdayaan masyarakat dandesa,– Telaahan atas seluruh Panduan/Pedoman Pendampingan PNPMMandiri,– Pelaksanaan Lokakarya ‘Struktur dan Bentuk PendampinganPemberdayaan Masyarakat’,– Penyusunan Pedoman Strukturdan Bentuk PendampinganPemberdayaan Masyarakat.
  8. 8. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.3 :Perumusan Mekanisme Penganggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Transfer Langsung Penyaluran Danakepada Masyarakat• Sasaran Akhir– Rumusan mekanisme pengganggaran pemberdayaan masyarakat yangbersifat Tematik pada setiap K/L terkait yang konsisten dan harmonisantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidangPemberdayaan Masyarakat untuk mendanai kegiatan usulanmasyarakat.– Naskah akademis usulan perubahan regulasi (PP no. 19 tahun 2008)
  9. 9. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.3 :Perumusan Mekanisme Penganggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Transfer Langsung Penyaluran Danakepada Masyarakat• Langkah Aksi1. Review PP no. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan,2. Studi/Kajian tentang Posibilitas dan Efektifitas Alokasi DanaKemitraan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat,3. Kegiatan Workshop dengan fokus tematik, pada:• Kapasitas Utilisasi Pos Belanja Modal dan Belanja Sosial dalam APBDKab/Kota untuk pembiayaan kegiatan penurunan kemiskinan diDesa/kelurahan• Mekanisme Penyaluran BLM melaluiDIPDA Kab/Kota (sesuai dengan PPno. 7 Tahun 2008, ayat 1).
  10. 10. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.4 :Penguatan dan Peningkatan Peran TKPK Kabupaten/Kota Dalam Koordinasi danPemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Perubahan Peraturan tentang tugas pokok dan fungsi, serta peranTKPD dalam koordinasi dan pemantauan terkait dengan Permendagrino. 42 tahun 2010.– Perubahan PTO masing-masing program terkait dengan perankoordinasi dan pemantauan program dikembalikan ke TKPKD dantidak lagi melekat di SKPD pelaksana program.– Sekretariat TKPKD yang berdaya dan berkemampuanmengkoordinasikan dan memantau program serta menyusunkebijakan berbasis fakta dan data terpadudalam penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat.
  11. 11. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.4 :Penguatan dan Peningkatan Peran TKPK Kabupaten/Kota Dalam Koordinasi danPemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi (1/2):1. Review Permendagri no. 42 tahun 2010 dan review semua PTOprogram PNPM terkait dengan fungsi koordinasi dan pemantauanprogram,2. Revisi Permendagri dan PTO untuk memperkuat peran TKPKD dalamkoordinasi dan pemantauan,3. Lokakarya/FGD dengan K/L dan TKPKD tentang peningkatan danpenguatan peran TKPKD dalam korodinasi dan pemantauan,4. Pemberdayaan dan penguatan Sekretariat TKPKD dan KelompokKerja yang akan menjadi basis dukungan substansi kebijakan,maupun kegiatan administrasi pendukung utama kegiatan TKPKD,
  12. 12. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.4 :Penguatan dan Peningkatan Peran TKPK Kabupaten/Kota Dalam Koordinasi danPemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi (2/2):5. Penguatan kapasitas TKPKD dalam koordinasi dan pemantauanprogram, penyusunan kebijakan berbasis fakta dan data terpaduagar dapat mempersiapkan Strategi Penanggulangan KemiskinanDaerah (SPKD) sebagai dokumen strategi penanggulangankemiskinan yang akan menjadi rancangan kebijakan dan arahanprioritas pembangunan daerah dalam bidang penanggulangankemiskinan, serta menjadi pedoman lintas sektor (SKPD) danpemangku kepentingan (dunia usaha dan masyarakat),6. Membentuk Unit Pendamping TKPKDdalam Pelaksanaan Pilot atauUji Coba di beberapa provinsi.
  13. 13. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.5 :Penyusunan Mekanisme Penggunaan Data Terpadu dalam rangka Efektifitas CakupanProgram Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Penyusunan Mekanisme Penggunaan Data Terpadu dalam rangkaEfektifitas Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat.
  14. 14. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 1.5 :Penyusunan Mekanisme Penggunaan Data Terpadu dalam rangka Efektifitas CakupanProgram Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi– Peningkatan peran dan kapasitas TKPK Provinsi dalam mengelolakoordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. basisdata terpadu di Daerah,– Rangkaian Lokakarya Provinsi dalam rangka Harmonisasi Cakupan danTarget Nasional,– Penetapan Cakupan dan TargetCapaian Nasional PemberdayaanMasyarakat (untuk penganggarantahun 2014).
  15. 15. www.nawasis.comKEBERLANJUTAN PENDAMPINGANPilar Kedua :
  16. 16. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.1 :Meningkatkan Kapasitas dan Standar Kompetensi Fasilitator PemberdayaanMasyarakat melalui Penguatan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi• Sasaran Akhir– Rumusan kebijakan peran K/L dalam meningkatkan kompetensifasilitator yang bekerja dalam program pemberdayaan masyarakat.
  17. 17. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.1 :Meningkatkan Kapasitas dan Standar Kompetensi Fasilitator PemberdayaanMasyarakat melalui Penguatan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi• Langkah Aksi1. Kajian tentang strategi penguatan kapasitas dan standar kompetensifasilitator dan bentuk-bentuk dukungan yang perlu diberikan olehpemerintah sebagai bahan merumuskan kebijakan di atas,2. Workshop untuk membangun konsensus antara pemerintah danasosiasi pendamping pemberdayaan masyarakat mengenai standarkompetensi.
  18. 18. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.2 :Penyusunan Standar Remunerasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakatsetara dengan Profesi Pengabdian lainnya• Sasaran Akhir– Tersedianya standar remunerasi bagi fasilitator pemberdayaanmasyarakat, dan diharapkan juga menjadi pedoman bagi pemangkukepentingan lainnya untuk mengalokasikan pembiayaanpendampingan.
  19. 19. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.2 :Penyusunan Standar Remunerasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakatsetara dengan Profesi Pengabdian lainnya• Langkah Aksi1. Kajian untuk merumuskan faktor determinan dalam penentuanremunerasi untuk pekerjaan non-standar sebagai fasilitatorpemberdayaan masyarakat dengan referensi dari remunerasi yangditerima oleh profesi lainnya (guru, penyuluh, dan lainnya),2. Lokakarya/Workshop untuk merumuskan standar remunerasibeserta tunjangan operasional bagi fasilitator pemberdayaanmasyarakat, termasuk model insentif lainnya (beasiswa, termasukasuransi, dan lainnya) yang dapat menjadi pilihan bagi fasilitatorpemberdayaan masyarakat.
  20. 20. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.3 :Peningkatan Peran dan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam rangkaKeberlanjutan Pemberdayaan• Sasaran Akhir– Rumusan kebijakan peningkatan peran kader pemberdayaanmasyarakat untuk menjamin keberlanjutan pendamping dalampemberdayaan masyarakat.
  21. 21. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.3 :Peningkatan Peran dan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam rangkaKeberlanjutan Pemberdayaan• Langkah Aksi– Kajian atas Permendagri no.7 tahun 2007 tentang KaderPemberdayaan Masyarakat.– Identifikasi berbagai jenis kader pemberdayaan yang tersedia danperanan eksisting mereka secara aktif dalam konteks pelaksanaanprogram,– Kajian untuk melakukan redefinisi peranan kader agar dapat terlibataktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna menjaminkeberlanjutan pemberdayaan di desa/kelurahan,– Penyusunan bahan pelatihan kadereksisting untuk disesuaikan dengankebutuhan keberlanjutan programpemberdayaan masyarakat.
  22. 22. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.4 :Mengembangkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk Membentuk ProgramStudi Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan Kapasitas dan Kompetensisetiap Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Naskah akademis pembentukan program studi pemberdayaanmasyarakat untuk digunakan dalam membangun kerjasama denganperguruan tinggi.– Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pokja Pengendali dan PerguruanTinggi dalam pembentukan program studi.
  23. 23. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 2.4 :Mengembangkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk Membentuk ProgramStudi Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan Kapasitas dan Kompetensisetiap Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi1. Workshop penyusunan naskah akademik dan perjanjian kerjasamapembentukan program studi pemberdayaan masyarakat,2. Sosialisasi pembentukan program studi pemberdayaan ke berbagaiperguruan tinggi di Indonesia.
  24. 24. www.nawasis.comPENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKATPilar Ketiga :
  25. 25. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 3.1 :Perumusan Dasar Hukum bagi Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat danPerannya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Perumusan dasar/kepastian hukum Lembaga PemberdayaanMasyarakat.
  26. 26. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 3.1 :Perumusan Dasar Hukum bagi Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat danPerannya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi1. Kajian Inventarisasi landasan hukum kelembagan masyarakat BKAD,UPK dan BKM sebagai Lembaga Keswadayaan/PemberdayaanMasyarakat (terkait PP no. 72 tahun 2005, Permendagri no 5 tahun2007, PEDUM dan PTO terkait), dan produk pengaturan ygditerbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota,2. Kajian/pendalaman Identifikasi mekanisme dan hubungankelembagaan BKAD/BKM (AD/ART, SOP) dengan UPK,3. Pelaksanaan Lokakarya/Workshoptentang Eksistensi dan Landasan HukumKelembagaaan Masyarakat.
  27. 27. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 3.2 :Penetapan Kebijakan Kelembagaan Dana Bergulir Masyarakat, termasuk Prosedur danMekanisme Pengelolaannya• Sasaran Akhir– Inventarisasi produk pengaturan kegiatan pinjaman dana bergulir.– Rumusan kebijakan dan kepastian hukum dan bentuk kelembagaankegiatan dana bergulir, termasuk prosedur dan mekanismepengelolaan.
  28. 28. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 3.2 :Penetapan Kebijakan Kelembagaan Dana Bergulir Masyarakat, termasuk Prosedur danMekanisme Pengelolaannya• Langkah Aksi1. Kajian inventarisasi landasan hukum kelembagaan dana bergulir danproduk pengaturan yg diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota,serta review prosedur dan mekanisme pengelolaan pinjaman danabergulir yang difasilitasi PNPM Mandiri (PTO, AD/ART, SOP, danlainnya),2. Identifikasi prosedur dan mekanisme pengelolaan pinjaman danabergulir yang ada dan yg berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan danPerkotaan (AD/ART, SOP, dan lainnya).3. Lokakarya Perumusan Kebijakan dan Kepastian/Landasan HukumPengelolaan Dana Bergulir (kegiatan dan kelembagaan).4. Lokakarya pelaku BKAD/BKM dan UPK dengan para pihak berwenang(BI, Kemenku, Perbankan).
  29. 29. www.nawasis.comPENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAHPilar Keempat :
  30. 30. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.1 :Perumusan Skema Alokasi Pembiayaan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat danPenetapan Pagu Indikatif Kecamatan• Sasaran Akhir– Menyusun Mekanisme Perbaikan Skema Alokasi Dana yang lebihefektif sebagai sumber pendanaan program PemberdayaanMasyarakat ditinjau dari ruang lingkup, kegiatan yang didanai danpengelola kegiatan dibandingkan dengan skema pendanaan lainnya.– Menetapkan Peraturan tentang Mekanisme Penyaluran Daftar AlokasiDana Pemberdayaan Masyarakat yang didasarkan atas penetapanPagu Indikatif Kecamatan sesuai dengan kriteria intensitas angkakemiskinan tertentu.
  31. 31. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.1 :Perumusan Skema Alokasi Pembiayaan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat danPenetapan Pagu Indikatif Kecamatan• Langkah Aksi1. Studi Kajian ‘Skema Alternatif Alokasi Dana’ untuk PembiayaanBidang Pemberdayaan Masyarakat (tinjauan atas PP no. 19 tahun2008 tentang Kecamatan),2. Lokakarya/Workshop dengan focus tematik pada ‘PerluasanRumusan Alokasi Dana’ sebagai salah satu sumber pembiayaanbidang Pemberdayaan Masyarakat,3. Perumusan Rancangan (Draft) Mekanisme Penyaluran Alokasi DanaPemberdayaan Masyarakat untukProgram Pemberdayaan Masyarakatdi Daerah.
  32. 32. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.2 :Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat YangMenegaskan Peran dan Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah• Sasaran Akhir– Rumusan pembagian peran dan tugas Pemerintah Pusat, Provinsi danKabupaten/Kota dalam pelaksanaan program pemberdayaanmasyarakat, berikut implikasinya pada bagian lain dari pedomanumum.– Revisi pedoman umum tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri sesuaidengan rumusan pembagian peran Pusat, Provinsi, Kab/Kota.
  33. 33. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.2 :Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat YangMenegaskan Peran dan Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah• Langkah Aksi1. Pembentukan tim teknis untuk melakukan kaji-ulang pedomanumum PNPM Mandiri,2. Kajian atas PP no. 38 tahun 2007 tentang PembagianPeran/Wewenang Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), sertaReview Pedoman umum PNPM Mandiri yang ada.3. Perumusan bahan dan jadwal konsultasi untuk pembahasan yangefektif dan konsultasi,4. Konsultasi/pembahasan rumusan pembagian peran dan tugastersebut berikut implikasinya secara keseluruhan dalam pedomanumumbersama Kementerian/Lembaga Negara, serta pemangkukepentingan di provinsi, kabupaten dan kota,5. Perumusan revisi pedoman umum berikut penerbitan dandiseminasinya.
  34. 34. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.3 :Penyusunan Kebijakan Penetapan Sistim dan Mekanisme Pro-Poor Budgeting untukKesinambungan Program Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Pedoman untuk meningkatkan kapasitas PEMDA dalam menyusunperencanaan, pengalokasian anggaran serta pemantauan yang lebihfokus pada program pemberdayaan masyarakat dan penyelesaianmasalah kemiskinan multidimensi dengan menggunakan indikatorMDGs dan pemenuhan hak dasar (right-based).
  35. 35. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.3 :Penyusunan Kebijakan Penetapan Sistim dan Mekanisme Pro-Poor Budgeting untukKesinambungan Program Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi– Studi Kajian dan Kegiatan Workshop tentang ‘Perluasan’ penerapanmodel pengalokasian pengganggaran yang ‘pro-poor’ padaKabupaten/Kota untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat olehDaerah (misalnya P3BM Bappenas, dan lainnya),– Kajian tentang ‘best-practices’ penerapan pro-poor budgeting yangdiinisiasi oleh Pemerintah Daerah.– Menyusun Pedoman Peningkatan kapasitas PEMDA dalampenyusunan perencanaan danpengalokasian anggaran yang ‘pro-poor’,
  36. 36. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.4 :Penetapan Mekanisme Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset Hasil PemberdayaanMasyarakat oleh Pemerintah Daerah & Swakelola Pemeliharaan oleh Masyarakat• Sasaran Akhir– Penyusunan Pedoman Pemeliharaan Aset Hasil PemberdayaanMasyarakat.– Penyempurnaan Peraturan/Regulasi yang berkaitan denganPemeliharaan Aset Hasil Pembangunan (terutama yang berkaitandengan Masyarakat).
  37. 37. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 4.4 :Penetapan Mekanisme Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset Hasil PemberdayaanMasyarakat oleh Pemerintah Daerah & Swakelola Pemeliharaan oleh Masyarakat• Langkah Aksi1. Review Pedoman pemeliharaan hasil pembangunan olehmasyarakat,2. Pelaksanaan Workshop/FGD/Konsultasi Publik terkait denganPemeliharaan Aset Hasil Pemberdayaan Masyarakat,3. Penyusunan Pedoman Mekanisme Pengelolaan dan PemeliharaanHasil Pembangunan oleh Masyarakat,4. Diseminasi Pedoman kepada Pemda.
  38. 38. www.nawasis.comPILAR KELIMA : PERWUJUDAN TATA KELOLAYANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)Pilar Kelima :
  39. 39. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.1 :Meningkatkan Akuntabilitas Sosial melalui Pengarusutamaan KomponenPemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Program Pemberdayaan• Sasaran Akhir– Kebijakan pemerintah yang mendorong Pelaksana Program di tingkatpusat dan daerah untuk melaksanakan komponen pemberdayaanhukum bekerjasama dengan mitra donor dan CSO yang disesuaikandengan mekanisme dan desain program pemberdayaan masyarakatyang dijalankan.– Panduan berbagai bentuk komponen kegiatan penguatan keadilanmasyarakat untuk diimplementasikan dalam program-program PNPMMandiri oleh penyelenggara program, Pemerintah Daerah, LSM danFasilitator.
  40. 40. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.1 :Meningkatkan Akuntabilitas Sosial melalui Pengarusutamaan KomponenPemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Program Pemberdayaan• Langkah Aksi1. Mengkoordinasikan berbagai inisiatif pemberdayaan dan bantuanhukum yang dikembangkan oleh Kementrian/Lembaga, CSO sertamitra donor untuk menjadi komponen kegiatan PNPM Keadilan,2. Menyusun panduan dan contoh-contoh komponen kegiatanpemberdayaan hukum masyarakat yang dapat dipakai oleh K/Luntuk dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat,3. Review terhadap berbagai panduan atau PTO program untukmenghilangkan hambatan dan memperkuat partisipasi masyarakatdalam penanganan pengaduan masyarakat.
  41. 41. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.2 :Penetapan Kebijakan dan Strategi Kampanye Nasional ‘Tidak Ada Toleransi bagiKorupsi di PNPM’ (zero tolerance for corruption)• Sasaran Akhir– Rumusan strategi dan materi sosialisasi kampanye nasional zerotolerance for corruption dalam pelaksanaan program pemberdayaanmasyarakat.– Kemitraan Pelaku PNPM Mandiri dan Lembaga Penegak Hukum yangdiwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman(MoU) antara Pelaksana program pemberdayaandi tingkat nasional dan daerah dan lembagaPenegak Hukum.
  42. 42. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.2 :Penetapan Kebijakan dan Strategi Kampanye Nasional ‘Tidak Ada Toleransi bagiKorupsi di PNPM’ (zero tolerance for corruption)• Langkah Aksi1. Penyusunan materi sosialisasi dan kampanye anti korupsi bagipelaku PNPM dan Kajian audit pengelolaan konsultan oleh SatuanKerja tingkat propinsi yang hasilnya akan menjadi SOP audit diseluruh lokasi PNPM,2. Kajian Tata Kelola dan Mekanisme Akuntabilitas dalam Panduan danPTO program yang akan dilakukan bersama oleh Pokja Pengendalidan mitra donor yang akan menjadi acuan bagi perbaikan tata keloladan akuntabilitas PNPM Mandiri,3. Penjajakan kerjasama dengan lembaga penegak hukum, baik ditingkat nasional maupun daerah, guna mendapatkan kesepahamanmengenai prinsip, tata cara dan dukungan dalam penanganan kasuskorupsi dalam pelaksanaan program.
  43. 43. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.3 :Penguatan Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Program PemberdayaanMasyarakat Sebagai Bagian dari Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi• Sasaran Akhir– Petunjuk teknis pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yangmemuat skema akuntabilitas yang menyeluruh bagi seluruh pelakuprogram.– Pelembagaan prinsip dan mekanisme transparansi dan akuntabilitasdalam tata kelola pemerintahan di daaerah.
  44. 44. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.3 :Penguatan Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Program PemberdayaanMasyarakat Sebagai Bagian dari Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi• Langkah Aksi1. Penyusunan mekanisme akuntabilitas PNPM Mandiri yangmenyeluruh dan komprehensif,2. Penyelenggaraan FGD dan Kajian mengenai manajemen sisteminformasi dan strategi komunikasi dalam menyusun petunjuk teknispenguatan transparansi dan keterbukaan informasi PNPM Mandiri,3. Kajian penguatan peran Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan transparansi dan akuntabilitas programpemberdayaan masyarakat.
  45. 45. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.4 :Deklarasi Pelarangan Pemanfaatan Aset dan Kegiatan Program PemberdayaanMasyarakat untuk Kepentingan Politik Praktis• Sasaran Akhir– Naskah deklarasi Pelarangan Pemanfaatan Aset dan Kegiatan ProgramPemberdayaan Masyarakat demi kepentingan Politik praktis.
  46. 46. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.4 :Deklarasi Pelarangan Pemanfaatan Aset dan Kegiatan Program PemberdayaanMasyarakat untuk Kepentingan Politik Praktis• Langkah Aksi1. Review dan diskusi untuk menyusun deklarasi tersebut sertamelakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga politik di tingkatPusat dan Daerah,2. Deklarasi oleh Pemerintah serta pernyataan komitmen olehPendamping dan Fasilitator Program serta Pelaksana Program diMasyarakat.
  47. 47. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.5 :Penyempurnaan Indikator Kinerja Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat• Sasaran Akhir– Perangkat indikator sebagai pedoman kinerja program yangberbasiskan pemberdayaan masyarakat.
  48. 48. www.nawasis.comLangkah Kebijakan 5.5 :Penyempurnaan Indikator Kinerja Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat• Langkah Aksi1. Kajian tentang Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)program-program yang berada dalam payung PNPM Mandiri gunameletakkan platform dasar pemberdayaan dan penanggulangankemiskinan,2. Workshop bersama Kementerian dan Lembaga terkait, termasukUKP4 guna melakukan revisi atas indikator kinerja Kementerian yangsejalan dengan prinsip dan mekanismekegiatan pemberdayaan masyarakat.
  49. 49. www.nawasis.comReferensihttp://www.pnpm-mandiri.org/
  50. 50. Page 50Webs Berita, Info & PelatihanNawasis.Com, Sanitasi.Net,Sanitasi.Org, PenataanRuang.Com
  51. 51. Page 51Contact:Joy IrmanputhraIndonesian Institute forInfrastructure StudiesJl. P. Antasari, Jakarta, IndonesiaEmail : joyirman@nawasis.com

×