Successfully reported this slideshow.

Ex summary penyederhanaan perijinan (1)

2,397 views

Published on

  • Be the first to comment

Ex summary penyederhanaan perijinan (1)

  1. 1. RINGKASAN EKSEKUTIF PENYEDERHANAAN PERIZINAN KOTA BANDUNG A. LATAR BELAKANG Ruang lingkup pelayanan publik (public services) meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di sekolah negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perizinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal dan memerlukan surat pengantar dan surat kematian. Permasalah perizinan di Kota Bandung saat ini adalah terlalu banyaknya jenis izin yang harus ditempuh oleh seorang pengusaha dalam memulai, menjalankan serta menutup usahanya. Selain itu, sampai saat ini masih banyak izin yang tidak memiliki nomenklatur usaha yang seragam, sehingga dapat mengakibatkan penyelewengan jenis usaha, peruntukan lahan serta perizinan tertentu. Untuk itu tepat kiranya untuk dilakukan suatu kajian yang komprehensif mengenai penyederhanaan perijianan, dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan iklim usaha di Kota Bandung. Penyederhanaan perizinan sesuai dengan program pemerintah dalam (1). Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja yang difokuskan pada : (a) peningkatan daya tarik investasi dalam dan luar negeri, (b) pengurangan hambatan pokok pada prosedur perizinan, (c) administrasi perpajakan dan kepabeanan, (d) peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan peraturan daerah, (e) peningkatan daya saing industri manufaktur, (f) intensitas pariwisata, (g) produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya yang produktif dan (h) perbaikan iklim ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja. (2). Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencegahan praktik tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja dan kesejahteraan PNS serta penataan kelembagaan ketatalaksanaan, dan pengawasan aparatur negara. Dalam hal pelayanan publik, saat ini dikenal adanya Empat Masalah, dan Tujuh Kelemahan, Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparatur; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) pemberantasan korupsi. Sementara itu, Tujuh kelemahan yang menonjol dalam hal pelayanan publik adalah : (1) lemahnya kehendak pemerintah (political will); (2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak; (3) kurang memanfaatkan 1
  2. 2. teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology); (4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) dan SIPS (Single Identity Pubic Services) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5) masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang- undangan (ambivalen dan multi-interpreted); (6) kelemahan dalam penegakan hukum; dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN. Dalam upaya mendorong penigkatan pertumbuhan ekonomi dan program peningkatan iklim usaha, maka pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan dalam hal promosi Investasi Dalam Negeri berupa : 1. Penyederhanaan perizinan berusaha di indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia dari 135 ( menurut penilaian BANK DUNIA/IFC ) menjadi peringkat ke 70 yang dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal dengan dasar perbandingan pelayanan investasi negara-negara asia : • Indonesia -------------> 151 hari • Malaysia ---------------> 30 hari • Singapore -------------> 8 hari • Korea -------------------> 22 hari • Jepang -----------------> 31 hari • China -------------------> 48 hari 2. INPRES NO. 3 TH 2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi berupa : Menyederhanakan proses pembentukan Perusahaan dan Izin Usaha dari 150 hari menjadi 30 hari (lamp. paket no I /4b). 3. PERMENDAGRI NO. 24 TH 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pasal 11 jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Demi terciptaya keseragaman dalam kebijakan pelayanan publik ini, maka disepakai enam indikator yang dipergunakan sebagai dasar penilaian bank dunia/ifc dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada beberapa negara adalah : 1. Starting A Business (perizinan utk memulai usaha) 2. Dealing with License (perizinan dlm menjalankan usaha) 3. Registering Property (penyiapan/pembelian lahan) 4. Trading Across Border (ekspor impor) 5. Paying Taxes (waktu & double tax ) 6. Enforcing Contract (penegakkan kepastian kontrak) 2
  3. 3. B. PERMASALAHAN Menurut hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002, secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah; namun, dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, memang sangat disadari bahwa pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain (Mohamad, 2003): • Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan lama. Selain itu kemampuan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat rendah, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah juga sangat sulit. • Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan • Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.Kurang informatif. Berbagai informasi, lambat disampaikan atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. • Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan tersebar, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. • Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. • Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Untuk itu, sebagai langkah awal upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di Kota Bandung dimulai dari substansi, yaitu menyederhanakan perizinan dari segi Jenis Izin, Jumlah Izin serta proses dan prosedur perizinan. 3
  4. 4. C. RANCANGAN ANALISIS 4
  5. 5. D. PELAYANAN PUBLIK Dilihat dari produknya, pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 jenis (Prianto, 2006:2) yaitu: 1. Pelayanan administratif, yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Produk ini antara lain meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan atas barang. Wujud fisik berbagai dokumen ini antara lain SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk (KTP), dan sertifikat tanah. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi. 3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat (jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sejenisnya). Jenis-jenis perizinan dan persyaratan-persyaratan formal Peraturan pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan kaitannya dengan siklus usaha, (1) tahap memulai usaha ada persyaratan lokasi usaha dan persyaratan pendaftaran. (2) tahap operasional dan pengembangan usaha ada izin impor dan ekspor atau peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. (3) tahap penutupan usaha ada prosedur untuk dinyatakan bangkrut. Kajian Kebijakan ini memfokuskan diri hanya pada regulasi yang berhubungan dengan proses memulai dan fomalisasi usaha. Namun demikian, suatu penyederhanaan peraturan yang komprehensif seharusnya mencakup semua jenis peraturan. Diskusi tentang upaya penyederhanaan peraturan dunia usaha biasanya dipersulit oleh adanya pemahaman yang tidak jelas tentang berbagai jenis persyaratan formal untuk berbisnis. Di Indonesia, sebagai contoh, lisensi, izin, permit, registrasi, pajak dan pungutan sering dicampur-adukkan dan secara kolektif dinamai “business licenses” (Perizinan Usaha). Generalisasi semacam itu menghambat diskusi dan analisis yang jelas terhadap masalah-masalah regulasi yang spesifik. Izin usaha adalah suatu izin umum yang formal bagi suatu badan usaha untuk memasuki suatu pasar dan menjalankan usaha. Pengaturan badan-badan usaha secara sistematis dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen serta meningkatkan pengembangan pasar dan persaingan. Tidak dimilikinya izin akan merugikan usaha itu sendiri karena hal ini akan membatasi pengakuan legal terhadapnya dan dengan demikian akan membatasi aksesnya ke perlindungan hukum, layanan-layanan formal dan kemungkinan memasuki pasar tertentu. 1. Izin Usaha Umum: Izin dari pemerintah yang diperlukan untuk semua kegiatan usaha sebelum dapat dijalankan di pasar. 2. Izin Usaha Khusus: Mengatur aktivitas usaha di bidang-bidang tertentu di mana pemerintah merasa perlu melindungi kepentingan publik, seperti masalah-masalah kesehatan dan keselamatan, perencanaan kota dan pelestarian lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan sektoral serta kegiatan-kegiatan spesifik yang berkaitan dengan proses atau produk. 5
  6. 6. 3. Permit : berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang umumnya dilarang, seperti penggunaan racun atau pembuatan senjata api, namun pemerintah memberikan pengecualian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 4. Pendaftaran Usaha : Tujuan dari melakukan pendaftaran bukanlah untuk mengatur aktivitas melainkan untuk menciptakan suatu struktur informasi dasar. Struktur informasi dasar ini biasanya mencakup registrasi dari (i) tempat kediaman, (ii) perusahaan-perusahaan, (iii) tanah, dan (iv) tanggung jawab (misalnya tanggung jawab untuk membayar pajak). Pendaftaran usaha bermanfaat bagi pemerintah karena membantu menyediakan informasi yang lengkap dan selalu diperbarui mengenai populasi usaha untuk dipakai dalam pembuatan kebijakan publik dan keperluan administratif lainnya. Bagi dunia usaha, pendaftaran merupakan langkah penting yang relatif sederhana untuk memperoleh formalisasi dan berbagai keuntungan dari status hukum yang formal. Status hukum yang jelas akan memperkuat posisi usaha di hadapan administrasi publik (usaha-usaha informal, misalnya, selalu menjadi korban pungutan tidak resmi) dan dapat meningkatkan akses ke berbagai pelayanan seperti pembiayaan dari bank. Model Pengelolaan Organisasi Pelayanan Publik Model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (pengguna jasa). Model yang banyak digunakan dalan pengelolaan pelayanan publik adalah sebagai berikut : komitmen kemampuanKebijakan Sistem Sosio-Kultur Kepuasan Pelanggan/ Publik Tangible Realibility Responsiveness Assurance Empathy Partisipasi Akuntabilitas Kelembagaan-kemitraan Sumberdaya komitmen kemampuanKebijakan Sistem Sosio-Kultur Kepuasan Pelanggan/ Publik Tangible Realibility Responsiveness Assurance Empathy Partisipasi Akuntabilitas Kebijakan Sistem Sosio-Kultur Kepuasan Pelanggan/ Publik Tangible Realibility Responsiveness Assurance Empathy Partisipasi Akuntabilitas Sistem Sosio-Kultur Kepuasan Pelanggan/ Publik Tangible Realibility Responsiveness Assurance Empathy Partisipasi Akuntabilitas Kelembagaan-kemitraan Sumberdaya Dengan melihat model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, ada beberapa aspek yang dianggap sangat memiliki dampak langsung terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu: Sumber: Hasil Kajian Peningkatan Kualtitas Pelayanan Publik TA 2004 6
  7. 7. 1. Aspek Kepemimpinan : Kepemimpinan merupakan proses berorientasi kepada manusia dan dapat diukur dari pengaruhnya terhadap perilaku organisasi dan masyarakat yang dihadapinya. Aktivitas kepemimpinan sangat penting artinya terhadap motivasi orang lain, hubungan antara individu dan interaksi sosial, komunikasi interpersonal, iklim dalam organisasi, konflik interpersonal, perkembangan personil dan mengantisipasi produktivitas sumber daya manusia aparatur. 2. Aspek Sistem Kelembagaan a. Aspek Kelembagaan : Implikasi dari tumpang tindihnya kewenangan atau “pengambilalihan” kewenangan pelayanan yang bukan kewenangannya, ternyata dapat menimbulkan kurang maksimalnya kualitas pelayanan itu sendiri,. Pada Unit Pelayanan yang mempunyai pimpinan dan aparat serta tokoh-tokohnya yang lain yang mempunyai jiwa dan karakter kepemimpinan yang baik, proaktif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, kekurangan dalam hal optimalisasi kualitas pelayanan akan teratasi. b. Aspek Sumber Daya (Manusia) : Ketersediaan sumber daya yang memadai dan potensial dipandang sebagai faktor yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek sumberdaya SDM aparatur, teknologi dan aspek prasarana dan sarana fisik lainnya. Secara umum kelemahan pelayanan publik selama ini lebih dikarenakan oleh masalah keterbatasan kemampuan finansial dan sarana prasarana fisik. Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan, di mana rata-rata SDM Aparatur di daerah belum mahir dalam menggunakan dan mengoperasikan teknologi informasi. c. Aspek Partisipasi Masyarakat : Dalam konteks partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan umum, komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah terutama berkaitan dengan arah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan di mana kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi sandaran utamanya. Posisi masyarakat dipandang sebagai subyek yang harus dilayani dan dipuaskan. Karenanya, ketika berbicara mengenai kualitas pelayanan yang diberikan maka hal itu akan sejajar dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Dalam melakukan pelayanan yang baik, seorang pelayan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap yang dilayaninya. Permasalahan umum dalam upaya meningkatkan iklim penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Bandung dapat dikelompokan kedalam lima katagori sebagai berikut : 7
  8. 8. 1. Sikap yang menghambat dunia usaha : Pasal 33, UUD 1945, perekonomian terpimpin : memberi mandat kepada pemerintah untuk mengontrol dan mensupervisi usaha untuk memberikan kemudahan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta. 2. Duplikasi perizinan usaha secara umum : Izin-izin bidang industri—Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan (IP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha kecil, menengah dan besar—merupakan izin-izin yang duplikatif. Izin-izin ini pada intinya mengatur hal yang sama secara substantif, yaitu untuk mengatur kegiatan usaha. 3. Persyaratan berlebihan yang harus dipenuhi : Dokumen-dokumen yang harus diserahkan guna melengkapi suatu aplikasi untuk mendapatkan izin ini saling tumpang tindih dan jumlahnya terlalu banyak. Sebagai contoh, aplikasi izin PT untuk mendapatkan SIUP harus dilengkapi berbagai izin dan akte lainnya, yaitu akte pendirian yang disahkan notaris, legalisasi akte PT oleh Menteri Kehakiman, Kartu Tanda Pengenal (KTP) dari pimpinan perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), izin yang berkaitan dengan gangguan/Ordonansi Gangguan (HO, atau Hinder Ordonantie), laporan keuangan perusahaan serta foto-foto. Sebagian besar dari persyaratan tersebut harus pula diserahkan untuk mendapatkan izin atau sertifikat dari instansi lainnya. 4. Proses perpanjangan perizinan : Kewajiban untuk memperbarui izin sesuai dengan tahap-tahap dalam siklus hidup suatu usaha (memulai, memperluas, perubahan dan penutupan) tidak ada pembenaran yang eksplisit untuk beban adiministratif tambahan ini. 5. Perizinan yang semakin rumit : jumlah peraturan daerah (perda) berkenaan dengan pajak, pungutan dan iuran-iuran lainnyatelah meningkat pesat semenjak proses desentralisasi dimulai. Permasalahan perizinan tersebut terjadi karena diakibatkan oleh karena adanya hal-hal sebagai berikut : 1) Penyusunan kebijakan perizinan masih belum partisipatif, 2) Rasionalitas dalam penetapan izin, 3) Perizinan difungsikan sebagai instrumen pendapatan, 4) Instrumen kelembagaan untuk pemrosesan dan pengawasan izin yang telah dikeluarkan masih lemah, 5) kapasitas pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan dan pelaksanaan perizinan masih lemah, 6) Masih terjadinya peyimpangan dalam pelaksanaan, 7) Monopoli birokrasi dalam proses pengurusan izin, 8) Masih lemahnya masyarakat sipil dan asosiasi bisnis sebagai instrumen kontrol pemerintah. 9) Waktu pengurusan izin 10) Biaya 11) Waktu Penyelesaian 8
  9. 9. E. PENYEDERHANAAN PERIZINAN Analisa HGSL (Pengahapusan, Penggabungan, Penyederhanaan dan pelimpahan) yang dikenal juga dengan istilah studi ACSD (Abolish, Combine, Simplified, Decentralised) dilakukan terhadap perizinan dan non perizinan di Kota Bandung untuk melihat sejauhmana perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek peraturan perundangan, aspek substansi izin serta aspek pendapatan daerah. Analisa ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan, yang terdari dari alternative solusi sebagai berikut: • Penghapusan yaitu mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan menghapus perizinan tersebut • Penggabungan, yaitu menggabungkan beberapa perizinan dan non perizinan yang dianggap sama secara subtansi menjadi satu perizinan • Penyederhanaan yaitu penyederhanaan prosedur dan persyaratan yang selama ini diberlakukan • Pelimpahan yaitu melimpahkan proses pemberian izin kepada instansi dibawahnya dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih dekat dan lebih cepat 1. Evaluasi Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. 9
  10. 10. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib ini meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan . . . n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan ini meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri . . . g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Dari hasil evaluasi perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis izin dan non-izin harus dihapuskan. Berikut rekapitulasi beberapa jenis izin dan non-izin yang tidak secara eksplisit maupun implisit disebutkan dalam PP No.38 Tahun 2007 : Perizinan • Persetujuan PMDN • Izin Penanaman Pemeliharaan dan Penebangan Pohon • Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemda • Izin Bongkar muat barang Non-perizinan • Rekomendasi siatem proteksi kebakaran disetiap bangunan yang akan dibangundan rekomendasi HO. • Rekomendasi kepada pedagang alat- alat pemadam kebakaran • Rekomendasi penyelenggaraan jasa 10
  11. 11. • Izin Pendirian Wartel • Izin Pendirian Warnet • Izin Tempat Berjualan Tiket (Agen) • Izin Pemakaman • Tanda Daftar Gudang • Izin Usaha Penggilingan Padi Huller • Izin Usaha Kolam Pemancingan titipan • Instalasi kabel rumah • Rekomendasi pendaftaran kendaraan bermotor • Rekomendasi penyelenggaraan wartel/warnet • Rekomendasi pengumpulan uang/barang sumbangan • Pendirian yayasan orsos • Rekomendasi bantuan Melihat hasil mapping dan analisa di atas pemerintah Kota Bandung dituntut untuk dapat mereview berbagai bentuk peraturan perizinan dan non perizinan yang diarahkan pada perbaikan perizinan yang tumpang tindih baik dalam persyaratan, tujuan maupun, obyek perizinan dan non perizinan. Selain itu banyak jenis izin yan harus dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi yang kurang relevan, sehingga menimbulkan penjangnya birokrasi yang harus ditempuh. Harapan dari kebijakan ini adalah berkurangnya jumlah perizinan yang tumpang tindih dan yang tidak sesuai dengan peraturan serta tuntutan perkembangan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat terhadap perizinan. 2. Analisis Substansi Izin Pada dasarnya substansi suatu perizinan memiliki banyak sisi yang saling terkait. Pada bagian ini seluruh jenis izin dan non-izin akan dikelompokan berdasarkan indikator substansi izin berikut. Secara umum, suatu perizinan dapat dikelompokan kedalam indikator berpa (1) Substansi Izin, (2) Tujuan Izin, (3) Prosedur Izin, (4) Kewenangan Izin dan (5) Penegakan Izin. Lebih jauh lagi masing- masing indikator tersebut memiliki sub-indikator sebagai berikut : A. Substansi Izin 1. Larangan, kewajiban dan perintah, 2. Melindungi Nilai-nilai masyarakat, ekonomi dan budaya 3. Melindungi lingkungan hidup dan mengatur tataruang 4. Melakukan pendataan dan pendaftaran usaha 5. Melindungi keselamatan umum B. Tujuan Izin 1. Menyelidiki orang dan atau badan hukum privat 2. Mencegah kerugian, bahaya dan gangguan 3. Melindungi benda atau sumberdaya 4. mengatur dan menentukan hubungan hukum C. Prosedur Izin 1. Memenuhi proseur administrasi 2. Memenuhi prosedur yuridis 11
  12. 12. 3. Memenuhi Prosedur teknis 4. Memenuhi prosedur manajerial D. Kewenangan Izin 1. Mengeluarkan izin 2. Mengawasi pelaksanaan izin 3. Mengendaikan pelaksanaan izin E. Penegakan Izin 1. Implementasi 2. Penegakan hukum 3. Pengawasan Pemberian sanksi Melihat hasil pengelompokan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kesamaan izin dan non izin yang ada di Kota Bandung dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) katagori utama, yaitu katagori pendaftaran usaha, perizinan, serta manajemen pengawasan dan pengendalian. Secara detail pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Pendaftaran Usaha, (2) Izin Usaha, (3) Izin tertentu (khusus), (4) Pembinaan usaha dan (5) Pengawasan dan pengendalian usaha. Dari hasil pengelompokan berdasarkan indikator perizinan di atas, dapat ditarik kesimpulan kesamaan indikator sebagai berikut : Katagori Substansi Tujuan Prosedur Kewenangan Penegakan Pendaftaran Usaha 4 1 1 4 1 Izin Usaha 2 4 2 1 1 Izin tertentu (khusus) 3 3 3 1 2 Pembinaan usaha 5 2 4 3 3 Pengawasan dan pengendalian usaha 1 1 4 2 4 Dari hasil tersebut dapat disimpukan pengelompokan izin dan non-izin di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut : PENDAFTARAN USAHA 1 Surat Izin Tetap (IUT) 7 Surat keterangan Tanda Terdaftar dan Stiker Jajanan 2 Izin Tempat Usaha 8 Surat Keterangan Pendaftaran Tukang Gigi 3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 9 Pendirian Yayasan/Orsos 4 Tanda Daftar Gudang 1 0 Pemberian kartu pendaftaran usaha kecil penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lain5 Tanda Daftar Industri 6 Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 1 1 Pemberian kartu pendaftaran perikanan rakyat dan usaha kecil kolam pemancingan; 12
  13. 13. IZIN USAHA UMUM 1 Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) 1 8 Izin Apotik; 2 Izin Usaha Angkutan 1 9 Izin Pedagang Eceran Obat (PEO); 3 Izin Penyelenggaraan Bengkel Kendaraan Bermotor; 2 0 zin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (BATRA); 4 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi; 2 1 Izin Usaha Perdagangan Ikan Segar Dan Ikan Olahaan 5 Izin Usaha Parkir Umu 2 2 Izin Kursus Setir Mobil; 6 Izin Pendirian Wartel (KBU) 2 3 Izin Usaha Peternakan; 7 Izin Pendirian Warnet; 2 4 Izin Usaha Pembibitan Ternak; 8 Izin Jasa Titipan Lokal, Cabang dan intra Kota; 2 5 Izin Usaha Pemotongan Hewan Unggas 9 Izin Salon Kecantikan 2 6 Izin Usaha Pembibitan Tanaman 10 Izin frekwensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal; 2 7 Izin Usaha Penggilingan Padi Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hsl Pertanian Tanaman Pangan Lainnya; 11 Izin Usaha Perdagangan 2 8 Pengelolaan Izin Usaha Tempat Parkir 12 Izin Usaha Industri ; 2 9 Izin Usaha Kolam Peman-cingan; 13 Izin Penyelenggaraan Optikal 3 0 Izin Penyelenggaraan Kursus Umum; 14 Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 3 1 Izin Pengelolaan/ Penyelenggaraan Fasilitas Parkir; 15 Izin Pelayanan Radiologi Swasta (Praktek Radiologi Perseorangan / Klinik Rontgen); 3 2 Izin Usaha Budidaya dan Pembibitan serta Penangkaran Induk Ikan Hias; 16 Izin Pelayanan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta 3 3 Izin tetap Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah memperoleh izin sementara 2 (dua) tahun. 17 Izin Tempat Penjualan Tiket (agen); 3 4 Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) IZIN KHUSUS (TERTENTU) 1 Izin Lokasi 1 4 Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP); 2 Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya; 1 5 Izin Pembangunan Lintasan yang Berada Dibawah/ Diatasnya; 3 Perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Perusahan (TKWNAP); 1 6 Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan Dan Lahan pada Daerah Sempadan Saluran Sungai; 4 Izin Gangguan 1 7 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) 5 Izin Penutupan/ Penggunaan Trotoar, Berm dan 1 Izin Usaha Pengusaha Pengeboran Air Bawah Tanah 13
  14. 14. Saluran; 8 (SIPPAT); 6 Izin Trayek; 1 9 Izin Rumah Sakit (Umum, khusus); 7 Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan; 2 0 Izin Penyelenggaraan Klinik Fisioterapi;. 8 Izin Penyelenggaraan Reklame 2 1 Izin Klinik Hewan RSH, RPH/ Unggas; 9 Izin Pematangan Lahan / Tanah; 2 2 Izin Usaha Pupuk dan Peptisida. 10 Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sejenisnya. 2 3 Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS) dan Sarana Pelayanan Kesehatan Spesialis Swasta 11 Izin Pembuatan Jalan Masuk Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenismya; 2 4 Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi dan Kemiringan Dasar saluran / Sungai; 12 Izin Pengambilan Air Permukaan; 2 5 Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA); 13 Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air; 2 6 Izin EksploItasi Air Bawah Tanah 2 7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB); PEMBINAAN 1 Rekomendasi / Izin Operasional Kelompok Bermain / Tempat Penitipan Anak; 1 3 Sertifikasi Produksi Makanan & Minuman Industri Rumah tangga 2 Izin Penyehatan Makanan Jasaboga; 1 4 Instalasi Kabel Rumah 3 Izin Pemakaman 1 5 Penentuan tingkat mutu restoran dan Rumah makan 4 Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/ Restoran 1 6 Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depo Air Minum (DAM) 5 Sertifikat dan lisensi bagi tenaga kerja yang telah memiliki kualifikasi tertentu; 1 7 Sertifikat Laik Sehat Restoran/ Rumah Makan 6 Izin Pemutusan Hubungan Kerja; 1 8 Sertifikat Laik Sehat Hotel 7 Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga 1 9 Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang 8 Rekomendasi bagi pengusaha katering dan penyelenggara kantin yang melayani tenaga kerja; 2 0 Retribusi/`Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja; 9 Izin bagi perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus yang melakukan pengujian terhadap alat, pesawat mesin-mesin. 2 1 Izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat umum dalam bentuk latihan ditempat kerja dan/atau magang; 10 Pengesahan bagi perusahaan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan kerja; 2 2 Izin kerja malam bagi Perusahaan yang mempeker-jakan tenaga kerja wanita; 11 Sertifikat Grading Restoran dan Rumah Makan 2 3 Sertifikasi ransum makanan ternak 12 Rekomendasi kepada pedagang alat-alat pemadam kebakaran; 2 4 Surat keterangan (akreditasi) laik sehat restoran, rumah makan, hotel & kolam renang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 14
  15. 15. 1 Surat Persetujuan PMDN 3 6 Rekomendasi Penyelenggaraan undian gratis berhadiah; 15
  16. 16. 2 Izin Perubahan Usaha 3 7 Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan (Kartu NIK); 3 Izin Perubahan Status 3 8 Rekomendasi Bantuan 4 Izin Perluasan 3 9 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5 Izin Operasional Penggabungan Perusahaan 4 0 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 6 Izin Penanaman, Pemeliharaan dan Penebangan Pohon 4 1 Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang (sumbangan Sosial); 7 Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung; 4 2 Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) 8 Izin Operasi dan Kartu Pengawasan 4 3 Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK) 9 Izin Dispensasi Jalan-jalan Tertentu; 4 4 Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) 10 Izin Uji Berkala; 4 5 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran 11 Izin Bongkar Muat Barang 4 6 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan 12 Izin Insidentil; 4 7 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian 13 Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (Damija); 4 8 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian 14 Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis, Kefarmasian, Perawat, Bidan, Tenaga Gizi, Keterapian fisik); 4 9 Pelayanan Pemberian kartu pendafatan peternakan rakyat, usaha kecal hewan kesayangan, izin masuk RPH/unggas, dan kartu pengenal loper susu/daging 15 Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 5 0 Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan 16 Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS); 5 1 Surat Izin Menetap Sementara (SIMS) 17 Izin Operasional Pest Control; 5 2 Surat Izin Menetap (SIM) 18 Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK 5 3 Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) 19 Izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing; 5 4 Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan 20 Izin operasional Lembaga Latihan Kerja Swasta; 5 5 Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama 21 Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat; 5 6 Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama 22 Izin pengesahan bagi Peru-sahaan yang memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin; 5 7 Izin Kerja Tenaga Kesehatan (perawat, bidan, asisten apoteker, apoteker, fisioterapi, nutrisi); 23 Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing(IKTA) 5 8 Salinan Ganti Nama 24 Izin Pengumpulan Sumbangan uang atau barang 5 9 Surat Keterangan Penolakan 25 Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran di setiap bangunan dan rekomendasi HO; 6 0 Surat Keterangan Catatan Pinggir Akta tentang Perubahan Kewarganegaraan 26 Izin penyehatan jasa boga 6 Surat Keterangan Marga 16
  17. 17. 1 27 Rekomendasi Penyelenggaraan Bazaar dan Pagelaran Seni 6 2 Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 28 Rekomendasi Penyelenggaraan Karya Wisata 6 3 Surat Keterangan Mutasi Data 29 Rekomendasi Penyelenggaraan kesiswaan 6 4 Surat Keterangan Ahli Waris 30 Surat Keterangan Belum Kawin 6 5 Surat Keterangan Kelahiran 31 Rekomendasi Izin Tempat Parkir 6 6 Surat Keterangan Kematian 32 Rekomendasi penyelenggaraan Jasa Titipan 6 7 Surat Keterangan Lahir Mati 33 Rekomendasi Radio Amatir 6 8 Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dlm kota 34 Rekomendasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor 6 9 Surat Keterangan Pindah antar Kota dan Propinsi 35 Rekomendasi penyelenggaraan Wartel / Warnet Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi). 3. Evaluasi Menteri Keuangan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Reribusi Daerah Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah teritorinya menjadi kewenangan daerah sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Otonomi kadang-kadang juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai Perda pajak maupun retribusi tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai persyaratan penerbitan Perda dimaksud. Pada pihak lain, Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa setiap penerbitan Peraturan Daerah tentang pajak atau retribusi yang menyalahi ketentuan undang-undang, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. Ketentuan Undang-undang mengamanatkan bahwa Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan ke pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Penyampaian Perdaperda dimaksud pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah, karena hal itu menjadi amanat Undang-Undang dan ini berkaitan dengan kewenangan pusat dalam rangka pengawasan. Dari jumlah Perda yang terkompilasi, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya 17
  18. 18. melakukan pengkajian untuk memilah-milah Perda yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau Perda yang dianggap bermasalah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, dengan memahami judul dan mendalami materi/substansi yang diatur di dalamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Perda kemudian dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu: 1. Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang telah sesuai dengan jenis-jenis pajak dan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Perda-perda tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru (di luar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan). 3. Perda-perda tentang sumbangan. 4. Perda-perda yang bersifat pengaturan namun di dalamnya tercantum pula pungutan-pungutan yang mirip pungutan pajak dan atau retribusi. 5. Perda-perda yang bersifat pengaturan yang di dalamnya juga memuat pungutan namun pungutan tersebut berkaitan dengan jasa di bidang kepelabuhanan. Perda-Perda yang masuk kelompok pertama pada dasarnya disetujui untuk diberlakukan sepanjang judul dan materi/substansi yang diatur didalamnya sudah sesuai dengan yang ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, apabila dari kelompok ini terdapat Perda yang judulnya sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan namun substansi/materi yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan pengaturan dalam perundangundangan maka terhadap Perda yang demikian ditindaklanjuti dengan meminta kepada Pemda yang bersangkutan untuk merevisi Perda tersebut. Penilaian terhadap Perda Kelompok pertama seperti tersebut di atas, demikian pula penilaian terhadap kelompok Perda lainnya dilakukan melalui penelitian Perda satu persatu masingmasing dikaji secara mendalam dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sektor terkait. Secara keseluruhan kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah telah dilakukan terhadap 1528 Perda, yang meliputi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor Pertanian dan Peternakan, sektor Perdagangan dan Industri, sektor Kehutanan dan Perkebunan, sektor Pariwisata, sektor Kesehatan, sektor Ketenagakerjaan, sektor Pertanahan, dan sektor Perhubungan. Melalui kegiatan Pengkajian Perda tersebut direkomendasikan 206 Perda oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan. Alasan pokok Menteri Keuangan dalam merekomendasikan ke- 206 Perda tersebut untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah : 1. Tumpang tindih dengan pajak pusat; 2. Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi; 3. Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah; 4. Menghambat arus lalu lintas barang; 5. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi; 6. Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah. 18
  19. 19. Secara rinci, evaluasi atas Peraturan Daerah berupa pembatalan Perda adalah sebagai berikut : Bidang Sub bidang Jumlah Pertanian Kehutanan dan Pertambangan Perikanan 19 Peternakan 54 Pertanian 38 Kehutanan 41 Pertambangan 5 Industri 6 Perdagangan Pendaftaran Usaha 9 Izin Usaha 48 Film dan Media Elektronik 8 Prasarana Perairan 4 Lisrik 19 Perhubungan 78 Alat dan Peralatan 23 Lain-lain Sumbangan 14 Ketenagakerjaan 46 Lingkungan Hidup 18 Kesesuaian hasil Rekapitulasi pembatalan Peraturan Daerah dengan Peraturan daerah Kota Bandung dalam hal pajak dan retribusi adalah sebagai berikut: 1 Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) 20 Surat Persetujuan PMDN 2 Izin Usaha Angkutan 21 Izin Perubahan Usaha 3 Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; 22 Rekomendasi kepada pedagang alat-alat pemadam kebakaran; 4 Izin Uji Berkala; 23 Izin Operasi dan Kartu Pengawasan 5 Izin Usaha Parkir Umum 24 Izin Dispensasi Jalan-jalan Tertentu; 6 Izin Kursus Setir Mobil; 25 Izin Perubahan Status 7 Izin Usaha Peternakan; 26 Izin Perluasan 8 Izin Usaha Pembibitan Ternak; 27 Izin Operasional Penggabungan Perusahaan 9 Izin Usaha Pemotongan Hewan Unggas 28 Izin Penanaman, Pemeliharaan dan Penebangan Pohon 10 Izin pengesahan bagi Peru-sahaan yang memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin; 29 Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung; 11 Pengelolaan Izin Usaha Tempat Parkir 30 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi; 12 Izin Usaha Kolam Peman-cingan; 31 Izin Insidentil; 13 Izin Penyelenggaraan Kursus Umum; 32 Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (Damija); 14 Izin tetap Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah memperoleh izin sementara 2 (dua) tahun. 33 Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang (sumbangan Sosial); 15 Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 34 Rekomendasi Penyelenggaraan undian gratis berhadiah; 16 Perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Perusahan (TKWNAP); 35 Izin Kerja Tenaga Kesehatan (perawat, bidan, asisten apoteker, apoteker, fisioterapi, nutrisi); 19
  20. 20. 17 Rekomendasi Bantuan 36 Izin Bongkar Muat Barang 18 Izin bagi perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus yang melakukan pengujian terhadap alat, pesawat mesin-mesin. 37 Retribusi/`Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja; 19 Izin Usaha Penggilingan Padi Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Lainnya; 38 Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis, Tenaga Kefarmasian, Perawat, Bidan, Tenaga Gizi, Keterapian fisik); 4. Analisis Perizinan dan Retribusi Perizinan tidak terlapas dari adanya biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dan pemrosesan izin. Secara umum terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang undang ini kemudian dtindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, serta penjelasannya. Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, serta penjelasannya, disebutkan bahwa jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu masing-masing harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Kriteria Retribusi Jasa Umum • Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu; • Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; • Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; • Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi; • Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional; 20
  21. 21. • Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan • Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan • Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu : • Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; • Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; • Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3. Retribusi Tempat Pelelangan; 4. Retribusi Terminal; 21
  22. 22. 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 7. Retribusi Penyedotan Kakus; 8. Retribusi Rumah Potong Hewan; 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. c. Retribusi Izin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. d. Retribusi Izin Trayek : Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi perizinan adalah meliputi hal-hal yang dikelompokan kedalam retribusi perizinan tertentu, sementara lain-lain izin harus dievaluasi secara mendalam baik dalam hal penempatan maupun dalam nomenklatur izin tersebut. F. KRITERIA PENGELOMPOKAN USAHA DAN STRUKTUR PERIZINAN Untuk menyelessaikan permasalahan perizinan dan nomenklatur usaha yang saling berkaitan antar izin, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, 22
  23. 23. maka hal yang paling utama untuk dibenahi dalam perjinan di Kota Bandung adalah standarisasi nomenklatur usaha di Kota Bandung. Standarisasi nomenklatur usaha usaha ada dan diaplikasikan dalam Tanda daftar Perusahaan (TDP). Namun dalam perkembangannya, nomenklatur usaha ini banyak diubah, mulai dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan Izin Gangguan (HO). Hal ini perlu disamakan persepsinya dengan menggunakan katagori usaha di Indonesia, yaitu KBLI. KBLI 2005 tidak lagi menggolongkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan sektor/lapangan usaha (sembilan sektor), namun berdasarkan kategori (18 kategori) atau berdasarkan golongan pokok (63 golongan pokok). Meskipun demikian, struktur dalam klasifikasi tersebut masih dapat dikonversikan kedalam sektor/lapangan usaha. Oleh karena itu, dirasakan perlu dalam penjelasan ini untuk mencantumkan definisi yang berlaku mengenai sektor/lapangan usaha atau kategori. Berikut ini katagori lengkap seperti pada bagian berikut iini : Kategori Judul Kategori Golongan Pokok A Pertanian, perburuan, dan kehutanan 01 dan 02 B Perikanan 05 C Pertambangan dan penggalian 10 s/d 14 D Industri pengolahan 15 s/d 14 E Listrik, gas, dan air 40 dan 41 F Konstruksi 45 G Perdagangan besar dan eceran 50 s/d 54 H Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 55 I Transportasi, pergudangan, dan komunikasi 60 s/d 64 J Perantara keuangan 65 s/d 67 K Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 70 s/d 74 L Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 75 M Jasa pendidikan 80 N Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 85 O Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya 90 s/d 93 P Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 95 Q Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 99 X Kegiatan yang belum jelas batasannya 00 Untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia yang belum tercakup dalam setiap klasifikasi yang telah disusun dalam ISIC revisi 3, maka KBLI 2005 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet X yang akan mencakup ’kegiatan yang belum jelas batasannya’. Kode angka dua digit untuk Golongan Pokok yang tercakup dalam kategori ini adalah 100. karena Golongan 23
  24. 24. Pokok ini tidak dipilah lebih lanjut, maka kode angka tiga digit untuk Golongannya adalah 000. selanjutnya, kode empat digit dan kode angka lima digit berturur-turut adalah 0000 dan 00000. G. Kesimpulan Dengan mengakomodasi Hasil evaluasi perizinan terdahulu yang menggunakan beberapa pendekatan : 1. Pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewengangan atara pemerintah pusat dengan pemerintah darah, maka beberapa izin dan non izin harus dihapuskan, yaitu : 10 izin dan 18 non-izin. 2. Pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menyebukan bahwa hanya terdapat 4 (empat) izin utama, berupa perizinan tertentu yang diakomodasi dari jenis perizinan di Kota Bandung. 3. Pendekatan substansi iji menyebutkan bahwa izin dapat dikelompokan menjadi (1) Pendaftaran Usaha, (2) Izin Usaha Umum, (3) Izin usaha tertentu atau khusus, sementara bentuk rekomendasi-rekomendasi dikelompokan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 4. Pendekatan Pembatalan Perda Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan. Hasil rekapitulasi perizinan berdasarkan ketiga kriteria di atas adalah sebagai berikut : 1. PENDAFTARAN USAHA Tanda daftar perusahaan meliputi usaha formal dan informal dengan jenis usaha dan kode usaha mengacu pada nomenklatur usaha berbasis KBLI A. Tanda Daftar Perusahaan Informal (TDKU) tanda daftar usaha informal menggantikan TDKU sebagai bagian dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha informal, untuk memperkuat database ekonomi Kota Bandung. B. Tanda Daftar Perusahaan Formal termasuk didalamnya Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri. Semua mengacu pada nomenklatur usaha dari KBLI 2. IZIN USAHA UMUM Izin usaha umum merupakan hasil penggabungan izin berdasarkan substansi izin tersebut. Izin usaha umum ini lebih mengarah pada penyamaan nomenklatur usaha juga memudahkan administrasi dan database serta dalam upaya mendorong kepastian hukum atas jenis usaha dan tempat usaha yang diberikan dalam Izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan. A Pertanian, perburuan, dan kehutanan 01 dan 02 B Perikanan 5 C Pertambangan dan penggalian 10 s/d 14 D Industri pengolahan 15 s/d 14 E Listrik, gas, dan air 40 dan 41 F Konstruksi 45 24
  25. 25. G Perdagangan besar dan eceran 50 s/d 54 H Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 55 I Transportasi, pergudangan, dan komunikasi 60 s/d 64 J Perantara keuangan 65 s/d 67 K Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 70 s/d 74 L Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 75 M Jasa pendidikan 80 N Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 85 O Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya 90 s/d 93 P Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 95 Q Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 99 X Kegiatan yang belum jelas batasannya 00 3.IZIN KHUSUS ATAU IZIN TERTENTU A. Izin yang berkaitan dengan Tata Ruang a. Izin Lokasi b. Izin Mendirikan Bangunan c. Izin Pemanfaatan Tiang Pancang d. Izin Peredaran Minuman Beralkohol e. Izin Gangguan B. Izin yang berkaitan dengan Transportasi dan Perhubungan a. Izin Trayek b. Izin Dispensasi Jalan Tertentu c. Izin Frekuensi Radio d. Izin Penggalian dan pemanfaatan badan jalan C. Izin yang berkaitan dengan Pengairan dan Lingkungan Hidup a. Izin Pembuangan air limbah b. Izin Perubahan bentuk, dimensi dan Aliran Sungai c. Izin Pengabilan air bawah tanah dan permukaan D. Izin yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan a. Izin Pendirian Rumah sakit b. Izin Pendirian Sekolah Formal Dengan demikian, maka sejalan dengan upaya pemerintah Kota Bandung dalam program penyederhanaan perizinan, maka hampir seluruh Peraturan Daerah mengenai perizinan di Kota Bandung harus direvisi, dengan mengacu pada ketiga kriteria tersebut. Namun demikian, dalam perubahan Peraturan Daerah tersebut akan lebih sederhana, yaitu : 1. PERATURAN DAERAH MENGENAI PENDAFTARAN USAHA A. Peraturan Daerah Mengenai Tanda Daftar Perusahaan Informal (TDKU) 25
  26. 26. B. Peraturan Daerah Mengenai Tanda Daftar Perusahaan Formal 2. PERATURAN DAERAH MENGENAI IZIN USAHA (UMUM) 3. PERATURAN DAERAH MENGENAI IZIN KHUSUS ATAU IZIN TERTENTU A. Peraturan Daerah Mengenai Tata Ruang a. Izin Lokasi b. Izin Mendirikan Bangunan c. Izin Pemanfaatan Tiang Pancang Reklame d. Izin Peredaran Minuman Beralkohol e. Izin Gangguan B. Peraturan Daerah Mengenai Transportasi dan Perhubungan a. Izin Trayek b. Izin Dispensasi Jalan Tertentu c. Izin Frekuensi Radio d. Izin Penggalian dan pemanfaatan badan jalan C. Peraturan Daerah Mengenai Pengairan dan Lingkungan Hidup a. Izin Pembuangan air limbah b. Izin Perubahan bentuk, dimensi dan Aliran Sungai c. Izin Pengabilan air bawah tanah dan permukaan D. Peraturan Daerah Mengenai Pendidikan dan Kesehatan a. Izin Pendirian Rumah sakit b. Izin Pendirian Sekolah Formal 26

×