38LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR : 6/B TAHUN : 2000 SERI : BSALINANPERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 4 TAHUN 2000TEN...
393. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tamba...
40Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SURABAYAMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TEN...
41i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnyadapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan o...
42r. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusiyang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok r...
43cc. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuangketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil ;dd. J...
44BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSIPasal 5Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golonganRetribusi Jasa Umum.BAB IVCA...
45BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 8Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebutdalam Lampi...
46BAB IXSANKSI ADMINISTRASIPasal 12Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurangbayar, dikenakan san...
47BAB XIITATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 15(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secar...
48(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukt...
49BAB XVPEMELIHARAANKEBERSIHANPasal 20Pemerintah kota melaksanakan pemeliharaan Kebersihan Kotamelalui :a. Pemeliharaan Ke...
50(3) Pembuangan sampah dari persil ke LPS dilakukan oleh masyarakatdengan koordinasi Pengurus RT/RW setempat ;(4) Pemakai...
51(5) Dilarang membuang sampah tinja di sungai-sungai, selokan, bermdan tempat umum lainnya, kecuali ditempat pembuangan a...
52f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana ;g. menyuruh berhenti, melarang se...
53BAB XXIKETENTUAN PENUTUPPasal 29(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaks...
54Diundangkan di Surabayapada tanggal 31 Agustus 2000SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,ttdDrs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.Penata...
55SalinanLAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR : 4 TAHUN 2000TANGGAL : 31 AGUSTUS 2000STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFRE...
561 2 3 4III.3. Perumahan A34. Perumahan A45. PemerintahNIAGA :1. Niaga Kecil2. Niaga Besar- Rumah Makan besar- Rumah Maka...
571 2 3 4IV.V.VI.- Hotel Berbintang- Hotel Berbintang IV- Hotel Berbintang III- Hotel Berbintang II- Hotel Berbintang I- M...
581 2 3 4VII.2. Mobil PengangkutSampah3. Container Volume14 m34. Container Volume12 m35. Container Volume10 m36. Container...
591 2 3 43. Membuang sampahtinja ke InstalasiPengelolahan Tinja4. Membakar sampahke InstalasiPembakaranSampahRp.Rp.3.750,0...
60PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 4 TAHUN 2000TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANI. PENJEL...
61Pasal 5 : Cukup jelas.Pasal 6 : Cukup jelas.Pasal 7 : Cukup jelas.Pasal 8 : Cukup jelas.Pasal 9 (1) : Yang dimaksud deng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perda kota surabaya_no_4_tahun_2000

551 views

Published on

#Kuliah

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perda kota surabaya_no_4_tahun_2000

  1. 1. 38LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR : 6/B TAHUN : 2000 SERI : BSALINANPERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 4 TAHUN 2000TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA SURABAYA,Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, makaPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan DalamKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah keduakali dan terakhir dengan Peraturan daerah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 harus disesuaikan ;b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimanadimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentangRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (LembaranNegara Nomor 19 Tahun 1965) ;2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nomor 3209) ;
  2. 2. 393. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839) ;5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana ;6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Nomor 3692) ;7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknikPenyusunan Peraturan Perundang-undangan dan BentukRancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, danRancangan Keputusan Presiden ;8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentangTata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentangRuang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II ;11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas KebersihanDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
  3. 3. 40Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SURABAYAMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;b. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;c. Dinas Kebersihan, adalah Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangretribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku ;f. Badan adalah suatu organisasi atau lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta serta badan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama danbentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasiatau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usahatetap serta bentuk badan usaha lainnya ;g. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebutBKP, adalah Bendaharawan khusus penerima pada DinasPendapatan Kota Surabaya ;h. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakanatau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan ;
  4. 4. 41i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnyadapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan olehPemerintah Kota kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraanpelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surabaya ;j. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu ;k. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukanpembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerahatau tempat pembayaran lain yang ditentukan Walikota ;l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD,adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusiyang terutang ;m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda ;n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalahsurat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukanpembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerahatau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapatdisingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreditretribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidakseharusnya terutang ;p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapatdisingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukanjumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlahkekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksiadministrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangdapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yangmenentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telahditetapkan ;
  5. 5. 42r. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusiyang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi,bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaranretribusi, maupun sanksi administrasi ;s. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yangharus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD danSTRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk denganbatas waktu yang telah ditentukan ;t. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajibretribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBTyang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya ;v. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yangdiatasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsiapapun juga ;w. Pemakai Persil adalah setiap Kepala Keluarga (bagi RumahTangga/Tempat Tinggal) dan pemilik atau yang menguasaitempat/lokasi dengan fungsi apapun juga ;x. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yangdisediakan oleh Pemerintah Kota pada tiap-tiap Kelurahan untukmenampung sampah buangan dari masyarakat ;y. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya dapatdisingkat LPA adalah tempat yang disediakan oleh PemerintahKota untuk menampung dan memusnahkan sampah ;z. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya dapatdisingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalamkota Surabaya ;aa. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengahpadat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik logammaupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak ;bb. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidakdigunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu,suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkanpencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar ;
  6. 6. 43cc. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuangketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil ;dd. Jalan Umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum ;ee. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluranterbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggungtembok dan pintu airnya.BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSIPasal 2(1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan kota dipungut retribusidengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;(2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi :a. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dariLPS ke LPA ;b. Pemusnahan atau pengolahan sampah ;c. Penyediaan LPS dan LPA ;d. Penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan.Pasal 3(1) Obyek Retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayananpersampahan/kebersihan ;(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalanumum, taman dan ruangan/tempat umum.Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkanpelayanan persampahan/kebersihan.
  7. 7. 44BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSIPasal 5Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golonganRetribusi Jasa Umum.BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASAPasal 6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis sampah,golongan pelanggan dan lebar jalan serta jenis fasilitaspersampahan/kebersihan.BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 7Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya TarifRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuanuntuk mengganti :1. Biaya Pengumpulan Sampah ;2. Biaya Pengangkutan Sampah ;3. Biaya Pemusnahan/Pengolahan Sampah ;4. Biaya Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan ;5. Biaya Penyediaan Fasilitas Persampahan/Kebersihan ;6. Biaya Administrasi yang mendukung penyediaan jasa.
  8. 8. 45BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 8Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebutdalam Lampiran Peraturan Daerah ini.BAB VIITATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTANPasal 9(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan ;(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan ;(3) Ritribusi dipungut di wilayah Kota Surabaya.Pasal 10Pemungutan ritribusi tidak dapat diborongkan.BAB VIIISAAT RETRIBUSI TERUTANGPasal 11Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  9. 9. 46BAB IXSANKSI ADMINISTRASIPasal 12Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurangbayar, dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidakatau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat TagiahanRetribusi Daerah.BAB XTATA CARA PEMBAYARANPasal 13(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluhhari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yangdipermasalahkan.(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusidiatur dengan Keputusan Walikota.BAB XITATA CARA PENAGIHANPasal 14(1) Retribusi yang terutang berdeasarkan SKRD, SKRDKB,SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusankeberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar olehwajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;(2) Penagihan Retribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. 10. 47BAB XIITATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 15(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi;(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ataskelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkanterlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sangsi administrasi;(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yangberhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkandengan pembayaran retribusi selanjutnya.Pasal 16(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masihtersisasetelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal(13) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejakditerimanya permohonan pengembalian kembalihan pembayaranretribusi;(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua)bulan sejak diterbitkan SKRDLB;(3) Pengembalian kembali pembayaran retribusi dilakukan setelahlewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.Pasal 17(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukandengan penerbitan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
  11. 11. 48(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai buktipembayaran.BAB XIIIKEDALUWARSAPasal 18(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecualiapabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertanggung apabila :a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baiklangsung maupun tidak langsung.BAB XIVTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGRETRIBUSI YANG KEDALUWARSAPasal 19(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus ;(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusiyang sudah kedaluarsa sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1).
  12. 12. 49BAB XVPEMELIHARAANKEBERSIHANPasal 20Pemerintah kota melaksanakan pemeliharaan Kebersihan Kotamelalui :a. Pemeliharaan Kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempatumum, dan saluran-saluran pematusan umum ;b. Pengaturan dan penetapan LPS dan LPA ;c. Pengangkutan sampah dari LPS ke LPA.Pasal 21(1) Walikota dapat mengusahakan dan atau menampung peran sertamasyarakat untuk menyediakan sarana da prasarana kebersihanberupa :a. tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan umumyang dipandang perlu ;b. LPS, LPA tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gassesuai dengan kebutuhan ;c. Saluran tempat pembuangan air kotor, tempat mandi, cuci dankakus umum atau saluran pematusan pada tempat-tempat yangdipandang perlu ;d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke LPS atau LPA.BAB XVIPENGATURAN PEMBUANGAN SAMPAHPasal 24(1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalampasal 22 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota menyediakan LPSdan LPA ;(2) Pemerintah Kota memberikan pelayanan pengangkutan sampahdari LPS ke LPA ;
  13. 13. 50(3) Pembuangan sampah dari persil ke LPS dilakukan oleh masyarakatdengan koordinasi Pengurus RT/RW setempat ;(4) Pemakai persil yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m3 (duasetengah meter kubik) atau lebih setiap hari, wajib membuangsendiri sampah tersebut ke lokasi pembuangan sampah akhir,kecuali jika yang bersangkutan meminta pelayanan pada DinasKebersihan;(5) Pemakai persil sebagai tempat usaha, pabrik, industri, bengkel ataufungsi lain yang membuang sampah atau limbah yang berbahayadan beracun ke lokasi pembuangan sampah akhir terlebih dahuluharus dinetralisir sehingga tidak mengakibatkan pencemaranlingkungan;(6) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat(1), (2), (3), dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.BAB XVIILARANGANPasal 25(1) Kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan danatau ditetapkan oleh Walikota, dilarang membakar sampah dipekarangan atau di tempat-tempat yang dapat menimbulkanbahaya kebakaran atau menggangu tempat-tempat disekelilingnya ;(2) Dilarang membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokanatau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm atau trotoar-trotoar atau ditempat umumlainnya ;(3) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang khususdisediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai denganketentuan yang berlaku dilarang membuang sampah pecahan kaca,zat-zat kimia atau lain-lain yang membahayakan, kotoran-kotoranhewan atau sampah yang berbau busuk di sembarang tempat ;(4) Dilarang buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajatkecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya ;
  14. 14. 51(5) Dilarang membuang sampah tinja di sungai-sungai, selokan, bermdan tempat umum lainnya, kecuali ditempat pembuangan akhirsampah tinja yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.BAB XVIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 26(1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraankebersihan dilakukan oleh Walikota atau Kepala DinasKebersihan ;(2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1),Walikota atau Kepala Dinas Kebersihan memberikan bimbingandan petunjuk baik teknis maupun operasional.BAB XIXKETENTUAN PENYIDIKANPasal 27(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah KotaSurabaya berwewenang untuk melakukan penyidikan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ;(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan ;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  15. 15. 52f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana ;g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumenyang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi ;j. menghentikan penyidikan ;k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana di maksud dalamPeraturan Daerah ini menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 28(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlahretribusi yang terutang ;(2) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimanatersebut dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25 diancam pidana kurunganpaling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalahpelanggaran.
  16. 16. 53BAB XXIKETENTUAN PENUTUPPasal 29(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Walikota ;(2) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1987tanggal 28 Januari 1987 2/B yang telah diubah kedua kali danterakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya Nomor 16 Tahun 1993 yang diundangkan dalamLembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri BTahun 1994 tanggal 22 April 1994 Nomor 7/B dinyatakan tidakberlaku lagi.Pasal 30Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Surabaya.Disahkan di Surabayapada tanggal 31 Agustus 2000WALIKOTA SURABAYAttdH. SUNARTO SUMOPRAWIRO
  17. 17. 54Diundangkan di Surabayapada tanggal 31 Agustus 2000SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,ttdDrs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.Penata Tingkat INIP. 510 029 022LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 6/B.Salinan sesuai dengan aslinyaan. Sekretaris Daerah Kota SurabayaKepala Bagian HukumttdH. HADISISWANTO ANWAR, SH.Penata Tingkat INIP. 510 100 822
  18. 18. 55SalinanLAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR : 4 TAHUN 2000TANGGAL : 31 AGUSTUS 2000STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANNo Pemakai Persil Besarnya Retribusi Keterangan1 2 3 4I.II.SOSIAL :1. Sosial Umum2. Sosial KhususNON NIAGA :1. Perumahan A12. Perumahan A2Rp.Rp.Rp.Rp.2.000,00/bulan5.000,00/bulan12.000,00/bulan7.250,00/bulan- Panti-panti social- Rumah ibadah- Pelayanan air untuk umum- Pondok pesantren- Yayasan/perkumpulan social- Rumah sekolah- Rumah Sakit, Poliklinik danPuskesmas Pemerintah- Kursus-kursusRumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan protocol,jalan utama, jalan kembartermasuk saluran/got dan bermserta jalan yang mempunyai nilaiekonomis tinggi.Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuksaluran/got dan berm selebar 6,5m atau lebih selain perumahanA1.
  19. 19. 561 2 3 4III.3. Perumahan A34. Perumahan A45. PemerintahNIAGA :1. Niaga Kecil2. Niaga Besar- Rumah Makan besar- Rumah Makan kecilRp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.3.000,00/bulan500,00/bulan6.000,00/bulan7.800,00/bulan16.500,00/bulan55.000,00/bulan25.000,00/bulanRumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuksaluran/got dan berm selebar 6,5m dan dapat dilewati kendaraanroda 4.Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat jalan termasuksaluran/got dan berm selebarkurang dari 6,5 m selainperumahan A3.- Instansi Lembaga PemerintahNasional/Asing.- Sarana Pemerintah/Asing.- Koperasi, usaha perorangan,usaha jasa dan usaha kecil- Kolam renang, usahakesegaran jasmani, sarana olahraga, panti pijat dan gedungpertemuan- Rumah Sakit/klinik swasta,Apotek, Toko obat danpraktek DokterBank, Kantor Real Estate,Bengkel besar, Pergudangan,usaha perseorangan yanglingkupnya besar, usaha/kantoryang berbentuk badan hukum(swasta, BUMN, BUMD dansejenisnya) toko besar, ruko/tokodi daerah pertokoan dan tempathiburan.Rumah makan dengan fasilitas 20kursi atau lebih.Rumah makan dengan fasilitasdibawah 20 kursi.
  20. 20. 571 2 3 4IV.V.VI.- Hotel Berbintang- Hotel Berbintang IV- Hotel Berbintang III- Hotel Berbintang II- Hotel Berbintang I- Melati/Losmen I- Melati/Losmen II- Melati/Losmen IIIINDUSTRI :1. Industri Kecil2. Industri BesarPASAR :1. Pasar Pemerintah1.1. PD. Pasar1.2. Pasar Turi Baru2. Pasar Swasta3. Pasar KrempyengPEMAKAIAN :1. Mobil ToiletRp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.180.000,-/bulan160.000,-/bulan150.000,-/bulan140.000,-/bulan130.000,-/bulan80.000,-/bulan60.000,-/bulan40.000,-/bulan5.250,-/bulan110.000,-/bulan39.000.000,-/bln2.500.000,-/bln4.250,-/hari/m3500,00/hari/m3250.000,00/hariHotel atau motel, usaha jasa yangdi kelola/dikuasai oleh perorang-an atau Badan Hukum Swastadengan tingkat klasifikasi sesuaikeberadaannya.- Industri rumah tangga.- Pengrajin kecil.- Industri logam dan mesindasar, industri dasar dan anekaindustri.Pasar yang dikelola/dikuasai olehPemerintah (PD. Pasar danpertokoan perbelanjaan Pasar TuriBaru).Pasar yang dikelola/dikuasai olehperorangan atau Badan UsahaSwastaPasar yang dikelola/dikuasai olehLKMD/Camat/Lurah.Mobil yang digunakan untukkeperluan masyarakat (MCK).
  21. 21. 581 2 3 4VII.2. Mobil PengangkutSampah3. Container Volume14 m34. Container Volume12 m35. Container Volume10 m36. Container Volume 8m37. Container Volume 6m38. Container Volume 5m39. Excavator10.BulldozerKHUSUS :1. Pedagang KakiLima2. Membuang sampahsecara langsung keLPARp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.5.000,00/m325.000,00/hari20.000,00/hari15.000,00/hari10.000,00/hari7.500,00/hari5.000,00/hari125.000,00/jam125.000,00/jam100,00/hari/m32.500,00/m33.000,00/m3Mobil yang digunakan untukmengangkut sampah langsung keTPA.Sewa Container bagi penerimajasa pelayanan (penyediaancontainer)Alat berat yang digunakan untukmendorong sampah/tanah.Alat berat yang digunakan untukmeratakan sampah/tanah.Usaha perdagangan ini dikelola/dikuasai oleh perorangan yangmenempati jalur hijau, fasum,trotoar dan sejenisnya.Tarip berlaku untuk volumesampah maksimum 2,5/m3Tarip berlaku untuk kelebihanvolume sampah maksimum(diatas 2,5/m3).
  22. 22. 591 2 3 43. Membuang sampahtinja ke InstalasiPengelolahan Tinja4. Membakar sampahke InstalasiPembakaranSampahRp.Rp.3.750,00/m39.375,00/m3Pengusaha yang membuang Tinjake Instalasi pembuangan Tinjaterlebih dulu harus ada izin dariKa. Din. Kebersihan KotaSurabaya di kenakan tarif Rp.3.750,00/m3Pengusaha yang membuangsampah ke Instalasi Pembakaransampah terlebih dulu harus adaizin dari Ka. Din. KebersihanKota Surabaya dan dikenakantarif Rp. 9.375,00/m3.WALIKOTA SURABAYA,ttdH. SUNARTO SUMOPRAWIROSalinan sesuai dengan aslinyaan. Sekretaris Daerah Kota SurabayaKepala Bagian HukumTtdH. HADISISWANTO ANWARPenata Tingkat INIP. 510 100 822
  23. 23. 60PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 4 TAHUN 2000TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANI. PENJELASAN UMUM :Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturanpelaksanaannya.Obyek retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini tidak termasukpelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum. Dengandemikian pungutan retribusi tersebut hanya benar-benar berlaku bagi orangpribadi/badan yang secara nyata mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.Dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan ini, diharapkan dapatmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang persyampahan/kebersihan dansekaligus juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan AsliDaerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan di Daerah.II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :Pasal 1 : Cukup jelas.Pasal 2 : Yang dimaksud dengan fasilitas adalah Mobil toilet,Excavator, Buldozer.Pasal 3 ( 2 ). : - Yang dimaksud Jalan Umum, taman dan ruangan/tempat umum adalah jalan umum, taman dan ruangan/tempapt umum milik atau yang dikuasai olehPemerintah Kota ;- Tempat-tempat umum dan bangunan umum milikorang pribadi / badan termasuk obyek retribusi.Pasal 4 : Cukup jelas.
  24. 24. 61Pasal 5 : Cukup jelas.Pasal 6 : Cukup jelas.Pasal 7 : Cukup jelas.Pasal 8 : Cukup jelas.Pasal 9 (1) : Yang dimaksud dengan Dokumen yang dipersamakanantara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota.Pasal 10 : Cukup jelas.Pasal 11 : Cukup jelas.Pasal 12 : Cukup jelas.Pasal 13 : Cukup jelas.Pasal 14 : Cukup jelas.Pasal 15 : Cukup jelas.Pasal 16 : Cukup jelas.Pasal 17 : Cukup jelas.Pasal 18 : Cukup jelas.Pasal 19 : Cukup jelas.Pasal 20 : Cukup jelas.Pasal 21 : Cukup jelas.Pasal 22 : Cukup jelas.Pasal 23 : Cukup jelas.Pasal 24 : Cukup jelas.Pasal 25 : Cukup jelas.Pasal 26 : Cukup jelas.Pasal 27 : Cukup jelas.Pasal 28 : Cukup jelas.Pasal 29 : Cukup jelas.Pasal 30 : Cukup jelas.

×