Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi

2,822 views

Published on

Sebuah aturan untuk mengatur pelaksanaan kebudayaan ruwatan dan sedekah bumi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi

  1. 1. KEPALA DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Alamat : Jl. Raya Melung No. 50 – 51 BANYUMAS 53152 PERATURAN KEPALA DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 143 / 14 /2009 TENTANG SWADAYA DANSUMBANGAN KEGIATAN RUWATAN DAN SEDEKAH BUMI DESA MELUNG TAHUN 2009 KEPALA DESA MELUNG, Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai budaya tradisional serta menumbuhkan gotong royong masyarakat Desa Melung perlu diadakan Ruwatan Desa Tahun 2009; b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Ruwatan Desa Melung dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  2. 2. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 7. Peraturan Desa Melung Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 8. Peraturan Desa Melung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pungutan Desa; 9. Musyawarah dengan BPD, para Ketua RT, Ketua RW dan para tokoh masyarakat Desa. Memperhatikan : Hasil musyawarah Selapanan Desa pembentukan Panitia Ruwatan Desa pada tanggal 25 Oktober 2008. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Panitia yang di maksud dengan : 1. Desa adalah Desa Melung 2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Melung; 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Melung yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; 4. Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi dalam upaya pelestarian budaya leluhur bangsa; 5. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa Melung terhadap masyarakat, berdasarkan 2
  3. 3. pertimbangan kemampuan sosial masyarakat, untuk pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. 6. Pungutan Ruwatan adalah pungutan yang khusus diluar pungutan desa dan hanya dipungut pada saat pelaksanaan Ruwatan dan Sedekah Bumi; BAB II JENIS SWADAYA PUNGUTAN DAN SUMBANGAN Pasal 2 Yang dikenai pungutan adalah seluruh aktivitas kegiatan masyarakat yang berada di Desa Melung serta para pihak yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Pasal 3 (1) Jenis pungutan adalah segala pungutan yang dimanfaatkan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009, baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat; (2) Jenis Pungutan Desa antara lain : a. Pemilik tanah dalam wilayah administrasi Desa Melung yang terdiri dari : 1. Pemilik tanah yang berdomisili di Desa Melung; 2. Pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa Melung; 3. PLTA Ketenger. b. Pengusaha ternak ayam potong; c. Pengusaha penggilingan padi; d. Pengusaha ternak sapi; e. Pengusaha dan pedagang kayu glondongan; f. Pemilik warung; g. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI; h. Pemanfaat air bersih yang sumber mata air yang berada di Desa Melung; i. Pengusaha dan atau supir angkutan umum yang beroperasi di Desa Melung; 3
  4. 4. (3) Selain jenis pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia dapat melakukan pencarian dana secara sukarela kepada pihak ketiga yang sifatnya tidak boleh terikat melalui proposal atau sejenisnya. BAB III BESARAN PUNGUTAN SWADAYA Pasal 4 (1) Untuk besaran pungutan swadaya masyarakat dari kepemilikan tanah berdasarkan pada besaran baku PBB tahun 2008; (2) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut : a. Pemilik tanah yang berdomisili di dalam desa Melung : 1. Baku PBB kurang dari Rp. 20.000,- dikenakan swadaya sebesar Rp. 10.000,- 2. Baku PBB antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar Rp. 20.000,- 3. Masyarakat yang belum memiliki wajib pajak dikenakan swadaya sebesar Rp. 10.000,- 4. Baku PBB lebih dari Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari baku PBB. b. Pemilik tanah yang berdomisili di luar desa Melung dikenakan swadaya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari baku PBB. c. Khusus untuk PLTA Ketenger dibebankan swadaya sebesar 15% (lima belas persen) dari baku PBB, karena sebagian besar tanahnya berada di wilayah Desa Melung. (3) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf b adalah Rp. 30.000,- per 1.000 ekor ternak ayam potong, dihitung berdasarkan kapasitas kandang atau daya tampung ternak ayam potong. (4) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 30.000,- (5) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 50.000,- (6) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf e sebesar Rp. 100.000,- 4
  5. 5. (7) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut : 1. Pemilik warung dengan omset yang kecil sebesar Rp. 25.000,- 2. Pemilik warung dengan omset yang sedang sebesar Rp. 50.000,- 3. Pemilik warung dengan omset yang besar sebesar Rp. 75.000,- (8) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut : 1. PNS, TNI/POLRI golongan I sebesar Rp. 30.000,- 2. PNS, TNI/POLRI golongan II sebesar Rp. 60.000,- 3. PNS, TNI/POLRI golongan III sebesar Rp. 100.000,- (9) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari : 1. Pemanfaat dari gerumbul Babakan Desa Kutaliman sebesar Rp. 100.000,- 2. Pemanfaat dari gerumbul Perangkokan Desa Kutaliman sebesar Rp. 100.000,- 3. Pemanfaat dari gerumbul Dukuh Anyar Desa Windujaya sebesar Rp. 100.000,- (10) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf i masing-masing sebesar Rp. 30.000,- Pasal 5 Swadaya pungutan Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e f, g, h dan i tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini. BAB IV MEKANISME PENARIKAN SWADAYA DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 6 Yang berhak menarik swadaya pungutan adalah Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Pasal 7 5
  6. 6. (1) Untuk dana-dana yang bersumber dari masyarakat Desa Melung apabila memiliki sumber swadaya lebih dari satu maka yang dikenakan adalah besaran pungutan yang paling tinggi/besar. (2) Swadaya yang bersumber dari masyarakat desa Melung dapat dilakukan dengan cara mencicil. (3) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara Ruwatan dan Sedekah Bumi tersebut sudah lunas, Pasal 8 Sumbangan yang berasal dari pihak ketiga dikelola oleh Panitia untuk kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009 dengan Keputusan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan kembali apabila dikemudian hari besarnya pungutan sudah tidak sesuai lagi dan terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Melung Pada tanggal: 30 Januari 2009 KEPALA DESA MELUNG A. BUDI SATRIO 6
  7. 7. 7
  8. 8. Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Nomor : ………………………. Tentang : Pembentukan Panitia Ruwatan Desa No Nama Alamat Jabatan Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Hadi Sunarso San Ahmad Sukarto Budi Santosa S.Pd. Subekti Dwi Fitrianto Rustiani Sukirno Hartoyo Kosim Suwarno Tasim Sudarsono Kirno Samsudin Nursikin Darso RT 03 / RW III RT 02 / RW I RT 02 / RW I RT 05 / RW II Kober, Purwokerto RT 03/RW III RT 03/RW III RT 01/RW I RT 02/RW I RT 03/RW I RT 04/RW I RT 01/RW II RT 01/RW II RT 01/RW II Penasehat I Penasehat II Penasehat III Ketua I Ketua II Sekretaris Bendahara Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
  9. 9. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Hartono Tarno Sumartono Haryono Toto Saptoaji Karsito Sardi Sodikin Mustolih Warsono M. Soim Fathurrohim Narwin Natim Sulastri Amin Rukyat Dulrohmat Timbul Yulianto Rudiono S.B. Margino Ny. Wijiana Endahyani Ny. Karsiti RT 01/RW II RT 01/RW II RT 01/RW III RT 02/RW III RT 03/RW III RT 04/RW III RT 05/RW III RT 01/RW IV RT 02/RW IV RT 03/RW IV Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa 9
  10. 10. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 10
  11. 11. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 11
  12. 12. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 12
  13. 13. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 13

×