SlideShare a Scribd company logo

Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi

Sebuah aturan untuk mengatur pelaksanaan kebudayaan ruwatan dan sedekah bumi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

1 of 13
Download to read offline
KEPALA DESA MELUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
Alamat : Jl. Raya Melung No. 50 – 51 BANYUMAS 53152
PERATURAN KEPALA DESA MELUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 143 / 14 /2009
TENTANG
SWADAYA DANSUMBANGAN KEGIATAN RUWATAN DAN SEDEKAH BUMI
DESA MELUNG
TAHUN 2009
KEPALA DESA MELUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai
budaya tradisional serta menumbuhkan gotong royong
masyarakat Desa Melung perlu diadakan Ruwatan Desa
Tahun 2009;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu
dibentuk Panitia Ruwatan Desa Melung dengan Keputusan
Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan
Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Melung Nomor 05 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Peraturan Desa Melung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pungutan Desa;
9. Musyawarah dengan BPD, para Ketua RT, Ketua RW dan
para tokoh masyarakat Desa.
Memperhatikan : Hasil musyawarah Selapanan Desa pembentukan Panitia
Ruwatan Desa pada tanggal 25 Oktober 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Panitia yang di maksud dengan :
1. Desa adalah Desa Melung
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah
Badan Permusyawaratan Desa Melung;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang
ada di Desa Melung yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas prakarsa
masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
4. Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi adalah Panitia yang dibentuk oleh
Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses kegiatan Ruwatan dan
Sedekah Bumi dalam upaya pelestarian budaya leluhur bangsa;
5. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang
oleh Pemerintah Desa Melung terhadap masyarakat, berdasarkan
2
pertimbangan kemampuan sosial masyarakat, untuk pemerintahan,
pembangunan serta kemasyarakatan.
6. Pungutan Ruwatan adalah pungutan yang khusus diluar pungutan desa dan
hanya dipungut pada saat pelaksanaan Ruwatan dan Sedekah Bumi;
BAB II
JENIS SWADAYA PUNGUTAN DAN SUMBANGAN
Pasal 2
Yang dikenai pungutan adalah seluruh aktivitas kegiatan masyarakat yang berada
di Desa Melung serta para pihak yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya
bangsa.
Pasal 3
(1) Jenis pungutan adalah segala pungutan yang dimanfaatkan Panitia Ruwatan
dan Sedekah Bumi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan Ruwatan dan
Sedekah Bumi Tahun 2009, baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya
membebani masyarakat;
(2) Jenis Pungutan Desa antara lain :
a. Pemilik tanah dalam wilayah administrasi Desa Melung yang terdiri dari :
1. Pemilik tanah yang berdomisili di Desa Melung;
2. Pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa Melung;
3. PLTA Ketenger.
b. Pengusaha ternak ayam potong;
c. Pengusaha penggilingan padi;
d. Pengusaha ternak sapi;
e. Pengusaha dan pedagang kayu glondongan;
f. Pemilik warung;
g. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI;
h. Pemanfaat air bersih yang sumber mata air yang berada di Desa
Melung;
i. Pengusaha dan atau supir angkutan umum yang beroperasi di Desa
Melung;
3
(3) Selain jenis pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia
dapat melakukan pencarian dana secara sukarela kepada pihak ketiga yang
sifatnya tidak boleh terikat melalui proposal atau sejenisnya.
BAB III
BESARAN PUNGUTAN SWADAYA
Pasal 4
(1) Untuk besaran pungutan swadaya masyarakat dari kepemilikan tanah
berdasarkan pada besaran baku PBB tahun 2008;
(2) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf a
adalah sebagai berikut :
a. Pemilik tanah yang berdomisili di dalam desa Melung :
1. Baku PBB kurang dari Rp. 20.000,- dikenakan swadaya sebesar
Rp. 10.000,-
2. Baku PBB antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,-
dikenakan swadaya sebesar Rp. 20.000,-
3. Masyarakat yang belum memiliki wajib pajak dikenakan swadaya
sebesar Rp. 10.000,-
4. Baku PBB lebih dari Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar
50% (lima puluh persen) dari baku PBB.
b. Pemilik tanah yang berdomisili di luar desa Melung dikenakan swadaya
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari baku PBB.
c. Khusus untuk PLTA Ketenger dibebankan swadaya sebesar 15% (lima
belas persen) dari baku PBB, karena sebagian besar tanahnya berada
di wilayah Desa Melung.
(3) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf b
adalah Rp. 30.000,- per 1.000 ekor ternak ayam potong, dihitung
berdasarkan kapasitas kandang atau daya tampung ternak ayam potong.
(4) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf c
sebesar Rp. 30.000,-
(5) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf d
sebesar Rp. 50.000,-
(6) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf e
sebesar Rp. 100.000,-
4
(7) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf f
adalah sebagai berikut :
1. Pemilik warung dengan omset yang kecil sebesar Rp. 25.000,-
2. Pemilik warung dengan omset yang sedang sebesar Rp. 50.000,-
3. Pemilik warung dengan omset yang besar sebesar Rp. 75.000,-
(8) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf g
adalah sebagai berikut :
1. PNS, TNI/POLRI golongan I sebesar Rp. 30.000,-
2. PNS, TNI/POLRI golongan II sebesar Rp. 60.000,-
3. PNS, TNI/POLRI golongan III sebesar Rp. 100.000,-
(9) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf h
terdiri dari :
1. Pemanfaat dari gerumbul Babakan Desa Kutaliman sebesar Rp.
100.000,-
2. Pemanfaat dari gerumbul Perangkokan Desa Kutaliman sebesar Rp.
100.000,-
3. Pemanfaat dari gerumbul Dukuh Anyar Desa Windujaya sebesar Rp.
100.000,-
(10) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf i
masing-masing sebesar Rp. 30.000,-
Pasal 5
Swadaya pungutan Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e f, g, h dan i tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.
BAB IV
MEKANISME PENARIKAN SWADAYA DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 6
Yang berhak menarik swadaya pungutan adalah Panitia Ruwatan dan Sedekah
Bumi Tahun 2009 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
5
(1) Untuk dana-dana yang bersumber dari masyarakat Desa Melung apabila
memiliki sumber swadaya lebih dari satu maka yang dikenakan adalah
besaran pungutan yang paling tinggi/besar.
(2) Swadaya yang bersumber dari masyarakat desa Melung dapat dilakukan
dengan cara mencicil.
(3) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara Ruwatan dan
Sedekah Bumi tersebut sudah lunas,
Pasal 8
Sumbangan yang berasal dari pihak ketiga dikelola oleh Panitia untuk kegiatan
Ruwatan dan Sedekah Bumi.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun
2009 dengan Keputusan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi.
Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
diadakan perubahan kembali apabila dikemudian hari besarnya pungutan sudah
tidak sesuai lagi dan terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Melung
Pada tanggal: 30 Januari 2009
KEPALA DESA MELUNG
A. BUDI SATRIO
6

Recommended

Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...DhionWiwan
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaranari saridjo
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxrahmatbuludawa1
 

More Related Content

What's hot

Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Proposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarProposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarEko Marta
 
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahan
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahanPermen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahan
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahanRatih Astuti Widyawati
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyanduAbdul Kohar
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxBPPMDDTT Makassar
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015desa karangkemiri
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaPeno Wirawan
 

What's hot (20)

Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Proposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjarProposal pju rw 4 dusun banjar
Proposal pju rw 4 dusun banjar
 
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahan
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahanPermen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahan
Permen no.13 th_2012 tentang monografi desa dan kelurahan
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyandu
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
 
Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
 
Sk karang taruna
Sk karang tarunaSk karang taruna
Sk karang taruna
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desa
 

Viewers also liked

Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaKang Margino
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeAji Sahdi Sutisna
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDesPerdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDesari saridjo
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Pemdes Wlahar Wetan
 

Viewers also liked (20)

Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
 
Izin keramaian
Izin keramaianIzin keramaian
Izin keramaian
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
Perdes nomor 01 tahun 2014 retribusi pasar
Perdes nomor 01 tahun 2014 retribusi pasarPerdes nomor 01 tahun 2014 retribusi pasar
Perdes nomor 01 tahun 2014 retribusi pasar
 
Sk kepala desa
Sk kepala desaSk kepala desa
Sk kepala desa
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDesPerdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Perdes pungutan desa
Perdes pungutan desaPerdes pungutan desa
Perdes pungutan desa
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 

Similar to Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaSukronSoedimara
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfmariaagustin14
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Najib Nugroho
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDPemdes Wonoyoso
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_Wardi Ashli
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desadermolo
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPajeg Lempung
 
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiPeraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiBandingagung
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Rawan Utara
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_adermolo
 
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desaPermendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desaSukronSoedimara
 
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdesPermendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdesPajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 

Similar to Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiPeraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
 
Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015
 
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desaPermendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
Permendagri no. 84 tahun 2015 sotk pemerintahan desa
 
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdesPermendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
Permendagri 84 2015 struktur organisasi tata kerja pemdes
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 

More from Kang Margino

Lampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdfLampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdfKang Margino
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Kang Margino
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaKang Margino
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Pengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari LiburPengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari LiburKang Margino
 
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayatiToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayatiKang Margino
 
Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon Kang Margino
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014Kang Margino
 
Permohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikahPermohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikahKang Margino
 
Tabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa MelungTabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa MelungKang Margino
 
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018Kang Margino
 
Lampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDesLampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDesKang Margino
 
Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Kang Margino
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013 Kang Margino
 

More from Kang Margino (20)

Wisata pagubugan
Wisata pagubuganWisata pagubugan
Wisata pagubugan
 
Lampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdfLampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdf
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
 
SOP Desa Melung
SOP Desa MelungSOP Desa Melung
SOP Desa Melung
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Pengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari LiburPengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari Libur
 
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayatiToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
 
Art pager gunung
Art pager gunungArt pager gunung
Art pager gunung
 
APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016
 
Apb des pdf
Apb des pdfApb des pdf
Apb des pdf
 
Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
 
Permohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikahPermohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikah
 
Tabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa MelungTabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa Melung
 
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
 
Lampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDesLampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDes
 
Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013Lampiran dokumen apb des 2013
Lampiran dokumen apb des 2013
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013
 

Recently uploaded

aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualLIDIADEVEGA4
 
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANAKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANLIDIADEVEGA4
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"SABDA
 
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahBahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdfdinpujiabdujihad1
 
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarNofidaSaputri2
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...Kanaidi ken
 
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7IsmiSalamah2
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...Kanaidi ken
 
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdf
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdfPPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdf
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdfMegaSilviSaputri
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptxgeri91000081118200
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfLALU LK
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Kanaidi ken
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptRikaElvana
 
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfCalon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfIwanSumantri7
 

Recently uploaded (20)

aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
 
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANAKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
 
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahBahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
 
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasarppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
ppt ekonomi kelas x materi pasar dan jenis-jnis pasar
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
 
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
 
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdf
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdfPPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdf
PPT PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI WEBINAR 3-1.pdf
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
 
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptxPemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
 
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfCalon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
 

Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi

  • 1. KEPALA DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Alamat : Jl. Raya Melung No. 50 – 51 BANYUMAS 53152 PERATURAN KEPALA DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 143 / 14 /2009 TENTANG SWADAYA DANSUMBANGAN KEGIATAN RUWATAN DAN SEDEKAH BUMI DESA MELUNG TAHUN 2009 KEPALA DESA MELUNG, Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai budaya tradisional serta menumbuhkan gotong royong masyarakat Desa Melung perlu diadakan Ruwatan Desa Tahun 2009; b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Ruwatan Desa Melung dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  • 2. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 7. Peraturan Desa Melung Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 8. Peraturan Desa Melung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pungutan Desa; 9. Musyawarah dengan BPD, para Ketua RT, Ketua RW dan para tokoh masyarakat Desa. Memperhatikan : Hasil musyawarah Selapanan Desa pembentukan Panitia Ruwatan Desa pada tanggal 25 Oktober 2008. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Panitia yang di maksud dengan : 1. Desa adalah Desa Melung 2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Melung; 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Melung yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; 4. Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi dalam upaya pelestarian budaya leluhur bangsa; 5. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa Melung terhadap masyarakat, berdasarkan 2
  • 3. pertimbangan kemampuan sosial masyarakat, untuk pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. 6. Pungutan Ruwatan adalah pungutan yang khusus diluar pungutan desa dan hanya dipungut pada saat pelaksanaan Ruwatan dan Sedekah Bumi; BAB II JENIS SWADAYA PUNGUTAN DAN SUMBANGAN Pasal 2 Yang dikenai pungutan adalah seluruh aktivitas kegiatan masyarakat yang berada di Desa Melung serta para pihak yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Pasal 3 (1) Jenis pungutan adalah segala pungutan yang dimanfaatkan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009, baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat; (2) Jenis Pungutan Desa antara lain : a. Pemilik tanah dalam wilayah administrasi Desa Melung yang terdiri dari : 1. Pemilik tanah yang berdomisili di Desa Melung; 2. Pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa Melung; 3. PLTA Ketenger. b. Pengusaha ternak ayam potong; c. Pengusaha penggilingan padi; d. Pengusaha ternak sapi; e. Pengusaha dan pedagang kayu glondongan; f. Pemilik warung; g. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI; h. Pemanfaat air bersih yang sumber mata air yang berada di Desa Melung; i. Pengusaha dan atau supir angkutan umum yang beroperasi di Desa Melung; 3
  • 4. (3) Selain jenis pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia dapat melakukan pencarian dana secara sukarela kepada pihak ketiga yang sifatnya tidak boleh terikat melalui proposal atau sejenisnya. BAB III BESARAN PUNGUTAN SWADAYA Pasal 4 (1) Untuk besaran pungutan swadaya masyarakat dari kepemilikan tanah berdasarkan pada besaran baku PBB tahun 2008; (2) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut : a. Pemilik tanah yang berdomisili di dalam desa Melung : 1. Baku PBB kurang dari Rp. 20.000,- dikenakan swadaya sebesar Rp. 10.000,- 2. Baku PBB antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar Rp. 20.000,- 3. Masyarakat yang belum memiliki wajib pajak dikenakan swadaya sebesar Rp. 10.000,- 4. Baku PBB lebih dari Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari baku PBB. b. Pemilik tanah yang berdomisili di luar desa Melung dikenakan swadaya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari baku PBB. c. Khusus untuk PLTA Ketenger dibebankan swadaya sebesar 15% (lima belas persen) dari baku PBB, karena sebagian besar tanahnya berada di wilayah Desa Melung. (3) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf b adalah Rp. 30.000,- per 1.000 ekor ternak ayam potong, dihitung berdasarkan kapasitas kandang atau daya tampung ternak ayam potong. (4) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 30.000,- (5) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 50.000,- (6) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf e sebesar Rp. 100.000,- 4
  • 5. (7) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut : 1. Pemilik warung dengan omset yang kecil sebesar Rp. 25.000,- 2. Pemilik warung dengan omset yang sedang sebesar Rp. 50.000,- 3. Pemilik warung dengan omset yang besar sebesar Rp. 75.000,- (8) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut : 1. PNS, TNI/POLRI golongan I sebesar Rp. 30.000,- 2. PNS, TNI/POLRI golongan II sebesar Rp. 60.000,- 3. PNS, TNI/POLRI golongan III sebesar Rp. 100.000,- (9) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari : 1. Pemanfaat dari gerumbul Babakan Desa Kutaliman sebesar Rp. 100.000,- 2. Pemanfaat dari gerumbul Perangkokan Desa Kutaliman sebesar Rp. 100.000,- 3. Pemanfaat dari gerumbul Dukuh Anyar Desa Windujaya sebesar Rp. 100.000,- (10) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf i masing-masing sebesar Rp. 30.000,- Pasal 5 Swadaya pungutan Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e f, g, h dan i tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini. BAB IV MEKANISME PENARIKAN SWADAYA DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 6 Yang berhak menarik swadaya pungutan adalah Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Pasal 7 5
  • 6. (1) Untuk dana-dana yang bersumber dari masyarakat Desa Melung apabila memiliki sumber swadaya lebih dari satu maka yang dikenakan adalah besaran pungutan yang paling tinggi/besar. (2) Swadaya yang bersumber dari masyarakat desa Melung dapat dilakukan dengan cara mencicil. (3) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara Ruwatan dan Sedekah Bumi tersebut sudah lunas, Pasal 8 Sumbangan yang berasal dari pihak ketiga dikelola oleh Panitia untuk kegiatan Ruwatan dan Sedekah Bumi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun 2009 dengan Keputusan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan kembali apabila dikemudian hari besarnya pungutan sudah tidak sesuai lagi dan terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Melung Pada tanggal: 30 Januari 2009 KEPALA DESA MELUNG A. BUDI SATRIO 6
  • 7. 7
  • 8. Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Nomor : ………………………. Tentang : Pembentukan Panitia Ruwatan Desa No Nama Alamat Jabatan Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Hadi Sunarso San Ahmad Sukarto Budi Santosa S.Pd. Subekti Dwi Fitrianto Rustiani Sukirno Hartoyo Kosim Suwarno Tasim Sudarsono Kirno Samsudin Nursikin Darso RT 03 / RW III RT 02 / RW I RT 02 / RW I RT 05 / RW II Kober, Purwokerto RT 03/RW III RT 03/RW III RT 01/RW I RT 02/RW I RT 03/RW I RT 04/RW I RT 01/RW II RT 01/RW II RT 01/RW II Penasehat I Penasehat II Penasehat III Ketua I Ketua II Sekretaris Bendahara Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
  • 9. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Hartono Tarno Sumartono Haryono Toto Saptoaji Karsito Sardi Sodikin Mustolih Warsono M. Soim Fathurrohim Narwin Natim Sulastri Amin Rukyat Dulrohmat Timbul Yulianto Rudiono S.B. Margino Ny. Wijiana Endahyani Ny. Karsiti RT 01/RW II RT 01/RW II RT 01/RW III RT 02/RW III RT 03/RW III RT 04/RW III RT 05/RW III RT 01/RW IV RT 02/RW IV RT 03/RW IV Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa Seksi Humas Pencarian dana luar desa 9