Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional Indonesia dengan menjelaskan tentang strategi pembangunan nasional, perencanaan anggaran negara, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK (POLITICS) : STRATEGI :
PROSES PNENTUAN TUJ SENI UTK MEMENANGKN
NEG & CARA PLAKSANAAN. PERANG (CLAUSEWITZ).
RANGKAIAN, ASAS, MODERN : DLM EKONOMI,
PRINSIP, KEADAAN, JLN UTK OLAH RAGA.
MNJAMIN TERLAKS USAHA, CARA UTK MNDPATKAN
CITA2, TUJ YG DIKEHENDAKI. KEMENANGAN ATAU
POLICY (KEBIJAKAN) : PENCAPAIAN TUJUAN.
PENGGUNAAN Dilaks oleh menteri/ pim
PERTIMBANGAN2 UTK lembaga non Dep.
MNJAMIN TERLAKSANANYA
USAHA, CITA2 YG
DIKEHENDAKI.
3. STRATIFIKASI POLSTRANAS
• Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
– MPR : GBHN , TAP MPR (pada jaman orde baru)
– Presiden RPJP, RPJMN
• Tingkat Kebijakan Umum
– Presiden, DPR : UU
– Presiden : Peraturan Pemerintah, Kep/Inpres
• Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
– Menteri : Peraturan menteri, Kepmen
• Tingkat Penentu Kebijakan Teknis
– Eselon I Dep, lembaga non Dep : prosedur/teknis
utk implementasikan rencana, program, kegiatan.
4. AMANDEMEN UUD 1945
Perubahan dlm Pengelolaan Pembangunan
• PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA
LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN
• DITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
NASIONAL
• DIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN
DESENTRALISASI PEMERINTAH DALAM NKRI
5. POLSTRANAS
MEMPERTARUHKAN
KEPENTINGAN?
Intensitas Kepentingan
Kepentingan Negara yang
Survival Vital Major Peripheral
dipertaruhkan
Pertahankan keutuhan
wilayah
Kesejahteraan Umum
Perdamaian Abadi
Promosi nilai luhur bangsa
6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.
2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM.
3. Rendahnya kemampuan mengelola SDA & lingk hidup.
4. Lebarnya kesenjangan & ketimpangan pembangunan antar daerah.
5. Berkurangnya kualitas & pelayanan, tertundanya pemb infrastruktur.
6. Belum tuntasnya penanganan thdp aksi separatisme.
7. Masih tinggi kejahatan konvensional & transnasional (pnyelundpan,
narkotika, pencucian uang), variasi kejahatan konvensional cenderung
meningkat dng tingkat kekerasan makin meresahkan masyarakat.
8. Rendahnya kualitas pelayanan umum.
9. Blm menguatnya pelmbgaan pol lembg penyelenggaraan neg & lembg
kemasyarakatan, msh rendah internasionalisasi nilai2 demokratis dlm
kehidupan berbangsa & berneg, adanya tindakan kekerasan & politik
uang, blm tuntas persoalan2 ancman thdp komitmen pers & kesatuan.
10.Brbgai permslhn mendsar : Msh lemahnya karakter bngsa, Blm trbangun
sis pem & sis pemb yg berkelanjutan, Blm berkmbangnya nasionalisme
demokrasi pol & ekonmi, Blm terealisasi nilai2 utama kebangsaan & blm
berkmbangnya sis yg memngkinkan masy mngadopsi & memaknai nilai2
kontemporer scr bijaksana, Kegamangan dlm menghadapi masa dpn srta
rentannya sis pemb, pem & kenegaraan dlm menghadapi perubahan.
7. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009
Agenda 1
Mewujudkan Indonesia yg Aman & Damai
Agenda 2
Mewujudkan Indonesia yg Adil & Demokratis
- Pembenahan Sistem & Politik Hukum
- Penghapusan Diskriminasi dlm Berbagai Bentuk
- Penghormatan, Pengakuan, & Penegakan atas Hukum
& HAM
- Penciptaan Tata Pemerintahan yg Bersih & Berwibawa
- Perwujudan Lembaga Demokrasi yg Makin Kokoh
- Revitalisasi Proses Desentralisasi & Otonomi Daerah
Agenda 3
Mewujudkan Indonesia yg Sejahtera
8. Strategi Pokok Pembangunan Nasional
2004-2009
1. PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan.
2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk NKRI.
3. “Bhinneka Tunggal Ika” hrs dihayati & dipraktekkan.
4. Pemerintahan dipilih melalui proses Pemilu demokratis &
langsung oleh rakyat.
5. Seluruh UU dijiwai PS, Pemb UUD 1945 & UU disusun/
diajukan melalui proses debat publik.
6. Peraturan2 tdk bertentangan dng perundangan yg lbh tinggi.
7. Menghindari UU & peraturan yg diskriminatif thd WN.
8. Nilai2 luhur yg ada dlm masy trs diperkuat.
9. Neg hrs menjaga & mghormati hak2 asasi warga negaranya.
Strategi Pembangunan Indonesia: Membangun Indonesia
dlm sgl aspek kehidupan sesuai yg diamanatkan dlm Pemb
UUD 45 meliputi : Pemenuhan hak2 dasar rakyat serta
penciptaan landasan pembangunan yg kokoh
9. ANGGARAN NEGARA DISUSUN UTK
MENDUKUNG TERCAPAINYA
TUJUAN NEGARA
“(1) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA &
UNTUK (2) MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, (3)
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, & IKUT (4)
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI
& KEADILAN SOSIAL “
10. PERSAINGAN KEPENTINGAN
• Politik menyangkut kekuasaan
• Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2 otoritas,
pengaruh, ekonomi & sebagainya
• Penguasaan sumber2 merangsang terbentuknya pluralitas
kepentingan
• Proses pembuatan kebijakan politik akan merupakan proses
persaingan kepentingan
• Kebijakan politik yg seharusnya bersifat publik bisa jd
merupakan kebijakan yg memihak kepada kepentingan yg
direpresentasikan oleh pelaku dominan dlm proses
pembuatannya.
• Kebijakan politik semestinya dirumuskan & selanjutkan
dilaksanakan dlm kondisi yg transparan & hrs dpt digugat scr
publik
11. THREAT / OPPORTUNITY
TING NAS
(CITA-CITA)
STRATEGY
TING NAS
MEANS ENDS (5 TAHUNAN)
TUJ- NAS
RISK POL/EK/SOSBUD/KAM
SUMDA TEKNOLOGI
STRA-NAS
POL/EK/SOSBUD/KAM
ACAMAN KUAT YG
ADA
STRA………..
PENILAIAN
KUAT YG
KEKURANGAN/ TERSEDIA
RISIKO
PILIHAN
FISKAL/ARAHJAK PROGRAM BANG.
12. TUJUAN NASIONAL
GRAND STRATEGI
Strategi Strategi Strategi
politik militer ekonomi
Ancaman: Kepemimpinan
Politik dalam negeri budaya/masyarakat
Ekonomi Politik internasional
Teknologi Geografi
lingkungan Doktrin
HASIL PELAKSANAAN STRATEGI
13. HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS,
RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PLATFORM PRESIDEN
5 Tahun RPJM Renstra - KL
1 Tahun RKP Ranc. Renja- KL
1 Tahun APBN RKA - KL
KEPPRES RINCIAN
DIPA - KL
APBN
14. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA)
KAJANG KADANG KADEK
JABAR
PED PROGPRES KAN PED
PJP NAS RKP RAPBN APBN
PJM NAS
PEDOMAN DIACU
PED
RENSTRA KL RENJA KL RKA KL RINC APBN
UU NO.17 TH 2003 TTG KN
UU NO 25 TH 2004 TTG SPPN
15. MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN)
LEMBAGA JANGKA PANJANG JANGKA SEDANG JANGKA PENDEK
MUSRENBANG PROGPRES MUSRENBANG MUSRENBANG
JP NAS JM NAS SUN RKP
BAPPENAS
RANCANGAN RPJP NAS RANCANGAN RPJM NAS RANCANGAN RKP RAPBN APBN
RPJP NAS RPJM NAS RKP
KEMENTRIAN RANCANGAN RPJP-KL RANCANGAN RENSTRA-KL RANCANGAN RENJA-KL RKA-KL DPA
LEMBAGA RPJP-KL RENSTRA-KL RENJA-KL
• MUSRENBANG JM NAS DILAKS • MUSRENBANG SUN RKP DILAKS
• MUSRENBANG JP NAS PALING LMBAT 2 BLN SETELAH PALING LAMBAT BLN APRIL.
DILAKS PALING LAMBAT 1 PRESIDEN DILANTIK
THN SBELUM BERAKHIR • RPJM NAS BERISI :
• RKP BERISI :
RPJP YG SEDANG -PNJABARAN VISI, MISI & PROG
PRES TERPILIH KE DLM ARAH - RANCANGAN KRANGKA EKONOMI
BERJALAN MAKRO, PRIORITAS PEMB, RENJA &
KRANGKA EK MAKRO (TRMSK
ARAH JAK FISKAL & MONETER), PENDANAAN
• RPJP NAS BERISI : STRAT PEMB, JAK UM & PROG - MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM
-PENJABARAN TUJ NEG PRIORITAS PROG NAS
DLM UUD 45 -SUN BERDSR RPJP NAS
-DLM BNTUK VISI, MISI & • RPJM DIJABARKAN KEDLM
RENSTRA-KL YG MEMUAT • RKP DIJADIKAN PEDOMAN PENYSUNAN
ARAH PEMB NAS RAPBN
VISI,MISI,STRAT, JAK PROG &
GIAT PEMB SSI TUGAS & FUNGSI
• RPJP NAS DITETAPKAN DG KL • RKP DIJABARKAN MENJADI RENJA-KL
UU • RPJM NAS DITETAPKAN DGN YG MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM &
PERATURAN PRES PALING
LAMBAT 3 BLN SETELAH PRES
KEGIATAN
DILANTIK
16. ARAH
AGENDA PEMBANGUNAN
• MEMPERCEPAT REFORMASI
• MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
• MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA DALAM
KERANGKA NKRI
17. ASUMSI EKONOMI MAKRO
SUN APBN
• PERTUMBUHAN EKONOMI
• LAJU INFLASI
• NILAI TUKAR RUPIAH
• HARGA MINYAK
• PRODUKSI MINYAK
• TINGKAT SUKU BUNGA SBI
18. APBN-P
APBN-P ADALAH PERUBAHAN
ALOKASI ANGGARAN AKIBAT
ADANYA PERUBAHAN ASUMSI
PEREKONOMIAN MAKRO ATAU
FAKTOR INTERNAL DAN
EKSTERNAL YG MENGAKIBATKAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL
19. FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN APBN
• TERJADINYA BENCANA ALAM
• TERJADINYA BERBAGAI PERKEMBANGAN YG
SIGNIFIKAN PD KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL &
INTERNASIONAL
• FAKTOR INTERNAL, SEMAKIN KONDUSIFNYA
STABILITAS POLITIK & KEAMANAN DLM NEGERI
• FAKTOR EKSTERNAL, PERKEMBANGAN HARGA MINYAK
MENTAH DI PASAR INTERNASIONAL & KONDISI
GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK YG
BLM STABIL
• LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG FISKAL
DLM MERESPON BERBAGAI PERUBAHAN
20. SIKLUS APBN
• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);
• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);
• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);
• Perubahan APBN (Nopember tahun n);
• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
21. DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
JANUARI – APRIL MEI – AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
(4)
(8) (9)
Pembahasan
Pokok-pokok Pembahasan PEMBAHASAN UU APBN
DPR Kebijakan RKA-KL RAPBN
Fiskal & RKP
(7) (11)
Kebijakan NOTA
Umum dan KEPPRES
KABINET/ KEUANGAN
Prioritas TENTANG
PRESIDEN RAPBN DAN
Anggaran RINCIAN APBN
LAMPIRAN
KEMENTRIAN PENELAAHAN
PEREN- KONSISTENSI
CANAAN DENGAN RKP
SEB PRIORITAS
PROGRAM DAN (6)
(10)
INDIKASI PAGU (2) LAMPIRAN
RAPBN
RANCANGAN
SE PAGU (HIMPUNAN
KEPPRES TTG
RKAKL) (13)
Kementrian SEMENTARA RINCIAN
(5)
Keuangan APBN
PENELAAHAN
PENGESAHAN
KONSISTENSI
DENGAN PRIORITAS
ANGGARAN
(12) (14)
(1) (3)
KONSEP DOKUMEN
Renstra Rancangan
Kement.
Negara/ KL Renja KL
RKA-KL DOKUMEN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Lembaga ANGGARAN
Daerah
22. Eksekutif (Presiden)
• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009
I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai
II. Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis
– Pembenahan Sistem dan Politik Hukum
– Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk
– Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum
dan Hak Asasi Manusia
– Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan
Berwibawa
– Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh
– Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
III. Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera
23. Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009
Visi
-Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg aman, bersatu, rukun &
damai;
-Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan & hak azasi manusia; serta
-Terwujudnya perekonomian yg mampu menyediakan kesempatan kerja & kehidupan
yg layak serta memberikan fondasi yg kokoh bagi Pembangunan yg berkelanjutan.
Misi
Mewujudkan Indonesia yg aman & damai; Mewujudkan Indonesia yg adil &
demokratis; serta Mewujudkan Indonesia yg sejahtera.
Strategi pokok yg ditempuh
-Strategi Penataan Kembali Indonesia yg diarahkan utk menyelamatkan system
ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, & consensus
dasar yg melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yg meliputi
Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya NKRI, &
tetap berkembangnya pluralisme & keberagaman dng prinsip Bhineka Tunggal Ika;
-Strategi Pembangunan Indonesia yg diarahkan utk membangun Indonesia
disegala bidang yg merupakan perwujudan dr amanat yg tertera jelas dlm
Pembukaan UUD 1945 terutama dlm pemenuhan hak dsr rakyat & penciptaan
landasan pembangunan yg kokoh.
24. APBN 2008
Tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009
(a) mewujudkan Indonesia yg aman & damai;
(b) mewujudkan Indonesia yg adil & demokratis;
(c) mewujudkan Indonesia yg sejahtera.
Tantangan pokok kerangka ekonomi makro & pembiayaan
pembangunan 2008
(a) mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
(b) mempercepat pengurangan pengangguran & kemiskinan;
(c) menjaga stabilitas ekonomi.
Masalah2 mendasar yg menjadi prioritas pemb. 2008
(a) peningkatan investasi, ekspor, & kesempatan kerja;
(b) revitalisasi pertan, periknan, kehutanan, & pemb. perdesaan;
(c) percep pemb. infrastruktur & peningktan pengelolaan energi;
(d) peningkatan akses & kualitas pendidikan & kesehatan;
(e) peningkatan efektifivitas penanggulangan kemiskinan;
(f) pemberantasan korupsi & percepatan pelaks.reform birokrasi;
(g) penguatan kemampuan han & pemantapan kam dlm negeri;
(h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, &
peningkatan penanggulangan flu burung.
25. APBN-P asumsi
harga
6,4% minyak
dari 60 dolar
AS per barel
menjadi 83
dolar AS per
barel.
2% PDB (Rp86,8 triliun)
26.
27. PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008
Pelaksanaan APBN 2008 dipengaruhi oleh perekonomian global
dan lifting minyak.
Pentinganya perubahan APBN 2008 adalah untuk menjaga
kredibilitas APBN, karena perekonomian global saat ini
cenderung berada pada batas ketidakpastian.
Dasar hukum perubahan APBN 2008 yakni UU No.17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 27 ayat 3 disebutkan
bahwa perubahan APBN diperbolehkan apabila terjadi
perkembangan ekonomi makro yang sudah tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam APBN.
Koreksi pertumbuhan ekonomi tersebut, selain terjadi karena
Penurunan investasi dan ekspor, juga diakibatkan oleh turunnya
daya beli masyarakat karena kenaikan harga-harga pangan.
28. PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008
- Lifting minyak berubah, dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,910 juta barel
per hari.
- Nilai tukar rupiah, dari Rp9.100 menjadi Rp9.150.
- Proyeksi tekanan inflasi mengalami penyesuaian, dari 6,0% secara tahunan
(y-o-y) menjadi 6,5% (y-o-y).
Proyeksi tekanan inflasi yang meningkat karena
pengaruh harga pangan, namun hal ini terkompensasi
oleh nilai tukar rupiah dan kebijakan Program
Stabilisasi Harga (PSH).
BI memperkirakan nilai tukar rupiah lebih kuat dibanding pemerintah yaitu
sebesar Rp9.100 per dolar AS. Pada proyeksi pertumbuhan
ekonomi, BI mematok angka 6,2%, lebih rendah 0,2%
dibanding dengan proyeksi pemerintah dalam RAPBN-P
2008