SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
LITERASI POLITIK
IAN DAVIES
The Sage Handbook of Education
For Citizenship and Democracy Chapter 29
?Membahas teori dan penelitian yang dilakukan Crick
PEMBAHASAN IAN DAVIES
Ada tiga poin yang menjadi fokus Crick dalam program
pendidikan politik yaitu:
1. Pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari
2. Adanya proses yang panjang, perhatian, maupun waktu
dalam perkembangan pendidikan dan literasi politik
3. Politik harus diajarkan dengan metode yang menyenangkan
FOKUS CRICK
Tahun 1970 di Inggris, setiap penduduk berusia 18 tahun sudah
diperbolehkan untuk memilih
Ketidaktepatan paradigma politik bagi kaum muda pada tahun
1960-an
Kecenderungan peningkatan aksi kekerasan dan kurangnya
partisipasi politik masyarakat
Oleh karena itu, pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari.
Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan hubungannya
dengan pemerintah bukan hanya hubungan saling mempengaruhi
namun juga hubungan fungsional. Pendidikan politik dipandang
perlu untuk diintegrasikan dalam program pendidikan
POIN PERTAMA
Heater (1977), Brennan (1980) dan Batho (1990), merupakan tokoh-tokoh
yang setuju dengan gagasan oposisi aktif untuk pendidikan politik di Inggris.
Sangat sedikit pendidikan politik yang dilakukan secara eksplisit sebelum tahun
1970-an.
Pendidikan politik secara fundamental dilakukan oleh Dewey (1916 dan 1966),
dikembangkan dan diteliti secara relevan oleh Oliver dan Shaver (1966), dan
dilanjutkan oleh Crick di tahun 1970 untuk mempromosikan politik melalui
Program Pendidikan Politik
Selama tahun 1980 dan 1990-an, pendidikan politik dan politik literasi ditolak
dalam berbagai pendekatan pembelajaran.
Baru setelah periode tahun 1990-an, pendidikan kewarganegaraan (yang
mencakup pendidikan politik didalamnya) dipandang baik dan memiliki
signifikansi tinggi.
POIN KEDUA
(PERIODE TAHUN 1970-1990)
Perlu ditekankan bahwa akar dari laporan Crick yang menekankan melek
politik belum diperkuat dengan upaya agar subjek pembahasan dijadikan
sebagai bagian dari Kurikulum Nasional (QCA/DfEE, 2000).
Pada saat itu, komunitas terfokus pada agenda politik penguasa.
Penguasaan konsepsi sangat minim karena terbatasnya pemahaman politik;
sarana yang profesional bisa mulai mengembangkan ide mendasar dalam
penemuan cara mengajar yang menarik tetapi dalam konteks kontroversial
Pendidikan politik diperebutkan oleh pendidikan IPS dan dikelola secara
sentral oleh guru sehingga bukannya memperjelas, tapi menambah
kebingungan dan pengabaian lebih lanjut dari politik.
Disini Crick (2000) melihat pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai
konjungsi sederhana politik dan ilmu sosial adalah politik yang cerdas.
POIN KEDUA
(PERIODE TAHUN 1990-2000)
Apa yang dibutuhkan pada saat ini dalam pengembangan literasi politik secara
praktis, terorganisir, dan sistematis.
Crick memandang bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara
menyenangkan
Adapun konsep dasar yang dipandang perlu dalam membentuk literasi politik
masyarakat adalah:
a) rasionalitas didasarkan pada apresiasi kritis realitas sosial dan politik;
b) toleransi dalam konteks demokrasi pluralistik;
c) partisipasi yang timbul dari penerimaan seseorang akan topik sospol;
d) tanggung jawab, penghargaan hak-hak orang lain, dan hak sendiri.
Lebih lanjut, guru harus mempu mendorong siswa dalam hal:
a) keterbukaan pikiran dan mobilisasi
b) pengetahuan dan pemahaman, baik dengan jalan diskusi terbuka atau
penggunaan bahasa yang pesuasif.
POIN KETIGA
Berapa sih angka melek politik di Indonesia
???•Jangankan MELEK POLITIK, angka MELEK HURUF pada orang dewasa
di Indonesia menurut data UNESCO (2012) sebesar 65.5%.
•35.5% orang dewasa di Indonesia masih BUTA.
•Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti
ANGKA LITERASI
POLITIK DI INDONESIA
Jika mengacu pada pendapat Crick (2005) bahwa literasi
merupakan gabungan antara pengetahuan, sikap, dan
keterampilan maka dapat dikatakan bahwa data yang mengulas
tentang literasi di Indonesia belum ada.
Yang sejauh ini diteliti di Indonesia adalah angka partisipasi
politik yang sebenarnya tidak cukup menggambarkan ketiga aspek
literasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Crick
PERSOALAN DATA!
PERIODE
ORDE LAMA
(1945 - 1965)
ORDE BARU
(1965 - 1998)
PASCA REFORMASI
(1998 - sekarang)
1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014
PERSENTASE
PARTISIPAN
91.4 96.6 96.5 96.5 96.4 95.1 93.6 92.6 84.1 70.9 75,1
PERSENTASE
GOLPUT
8.6 3.4 3.5 3.5 3.6 4.9 6.3 7.3 15.9 29.1 24.9
RATA-RATA PARTISIPASI: 95.8% dan GOLPUT: 4.2%
PARTISIPASI: 80.7% dan GOLPUT:
19.3%
PARTISIPASI POLITIK
Seringkali keberhasilan pendidikan politik diukur dengan persentase partisipasi
masyarakat dalam Pemilu.
Pertanyaannya adalah:
1. Apakah jika tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi, bisa dikatakan
bahwa tingkat literasi politik masyarakat juga tinggi?
2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan tolok
ukur keberhasilan pendidikan politik dalam menciptakan literasi politik?
Gun Gun Heryanto dalam buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi
(2012) mengatakan bahwa rasio attentive public (publik yang berperhatian) di
sebuah negara jarang melampaui angka 15% walau statistik mencatat bahwa
tingkat partisipasi politik di beberapa negara seperti India, Tanzania, Nigeria,
Mexico, Brazil mencapai 64,5%
KESALAHAN PERSEPSI
Crick (2005) menggambarkan pendidikan politik sebagai sarana untuk
membentuk literasi politik masyarakat melalui pendidikan formal maupun
informal dengan penekanan pada penguasaan konsep, kemahiran berbahasa,
dengan menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan
masyarakat. Konsep politik disini dimaknai konsep mengenai negara,
masyarakat, dan hubungan diantara keduanya.
Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Paulo Friere dalam bukunya Politik
Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan (2004), ada gagasan
bahwa pendidikan politik tidak hanya hanya dipandang sebagai alat untuk
mempertahankan nilai atau dukungan pada rejim yang berkuasa namun
berfungsi untuk melakukan proses penyadaran.
Penyadaran disini bisa dimaknai sebagai proses pendidikan dan pembinaan
untuk melahirkan nilai dan budaya baru, serta merekonstruksi masyarakat.
MODEL PENDIDIKAN POLITIK
1. Pendidikan Kewarganegaraan
2. Partai Politik
3. Media/Pers
4. Non Government Organisation/LSM
INSTRUMEN PERKEMBANGAN
LITERASI POLITIK
DI INDONESIA
ORDE LAMA
(1945 - 1965)
ORDE BARU
(1965 - 1998)
PASCA REFORMASI
(1998 - sekarang)
 1954
Dimulai dengan
Pendidikan
Kemasyarakatan
(Negara, Bumi,
KWN)
 1960-an
MANIPOL,
USDEK, Pancasila
& UUD 1945
 1970-an
Filsafat Pancasila
 1973
PKN, Civic Hukum
 1975/1984
Pendidikan
Moral/PMP
 1989-1990-an
Pendidikan Kewiraan
 2000
Perbaikan dan
pembenahan konten
 2004
Namanya menjadi
PKN dengan fokus
pada politik, hukum,
dan moral.
 2006
+ Pendidikan Karakter
 2013
Fokus: kognitif
(pengetahuan), afektif
(sikap), dan konatif
(perilaku)
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
ORDE LAMA
(1945 - 1965)
ORDE BARU
(1965 - 1998)
PASCA REFORMASI
(1998 - sekarang)
 1953
(Pra Pemilu)
UU No.7 Tahun 1953
Tentang Parpol
 1955
(Pemilu Pertama)
29 Partai
 1959
Dekrit Pancasila dan
Demokrasi
Terpimpin. Presiden
membubarkan
Konstituante.
 1966
(Pra Pemilu 1971)
TAP MPRS No. XX/1966
Penyederhanaan Parpol dan keikutsertaan
TNI/POLRI dalam MPR/DPR
 1971
Perpol disaring sehingga hanya 10 yang
berhak ikut Pemilu
 1973
(Pra Pemilu 1977)
Konsep Fusi diterima Dewan. Dikukuhkan
dengan UU No.3 Th.1975 tentang Parpol
dan Golongan. Hanya ada 2 Parpol yaitu
PPP dan PDI serta 1 Golongan Karya dalam
Pemilu.
 1977-1997
(5 kali Pemilu)
Pendidikan Politik dalam Parpol mengarah
pada hegemoni kekuasaan
Parpol pada era orde baru tidak lagi berfungsi
sebagai alat penyadaran masyarakat. Dengan kata
lain , fungsi Parpol pada era orde baru telah
DIKEBIRI oleh penguasa.
 1999
(Pra Pemilu)
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Parpol.
Diikuti 48 Parpol. Mulai ada istilah koalisi.
Peran Parpol belum maksimal dalam
penyelesaian konflik
 2004
24 Parpol. Tidak ada lagi dominasi politik
oleh satu partai
 2009
38 Parpol. +6 Parpol Lokal di Aceh.
Stabilitas tergantung pada kompromi di
masing-masing koalisi. Untuk
menciptakan kestabilan perlu adanya
sharing of power.
 2014
12 Parpol. +3 Parpol Lokal di Aceh.
Muncul 2 koalisi besar: KMP dan KIH.
Alih-alih menjadi sarana pendidikan
politik, partai politik kini lebih disibukkan
dengan penyelesaian konflik antar dua
koalisi besar dan saling berebut
kekuasaan.
PARTAI POLITIK
ORDE LAMA
(1945 - 1965)
ORDE BARU
(1965 - 1998)
PASCA REFORMASI
(1998 - sekarang)
 1945
Wartawan mengambilalih
percetakan asing pada
saat itu.
 1959
Semua pemberitaan
disensor. Media harus
punya SIT untuk menulis.
Jurnalisme telah kehilangan
fungsinya sebagai instrumen
pendidikan politik.
 1966
Ada slogan bahwa pers di
masa ini adalah Pers
Pancasila
 1974
Peristiwa Malari
 1994
Pers kembali dibredel.
Perlu punya SIUPP untuk
menulis. Hanya TEMPO
pada saat itu yang
konsisten melawan
pemerintah.
 Pasca 1998
Tuntutan akan kebebasan
pers semakin besar
sehingga lahir
UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM
UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers
Namun sayangnya, fungsi
pers sebagai pendidikan
politik kini direduksi oleh
market.
MEDIA/PERS
ORDE LAMA
(1945 - 1965)
ORDE BARU
(1965 - 1998)
PASCA REFORMASI
(1998 - sekarang)
Maaf, belum ada
LSM di Masa Orde
Lama
 1970
Awal munculnya LSM.
 1974-1998
Perkembangan LSM
pada masa Orde Baru
tak berjalan sesuai
dengan fungsi yang
seharusnya dilakukannya
ditengah masyarakat.
Lembaga tersebut lebih
dikekang oleh
Pemerintah untuk
kepentingan politik
tersendiri.
Dimulai dengan keterlibatan penuh
LSM didalam Pemilu 1999, sekarang
hampir semua aspek lembaga
Negara diawasi oleh LSM. Publik
Indonesia mengenal berbagai
macam organisasi,
misalnya Indonesian Corruption
Watch (ICW), Legislative
Watch (DPR-Watch), Government
Watch (GOWA), Police
Watch (PolWatch) dan Pemantauan
Anggaran (FITRA).
NON GOVERNMENT
ORGANISATION/LSM
SEKIAN
Terima kasih

More Related Content

What's hot

wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negaraMuslihin Hilim
 
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANPOWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANYompa Muda
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiFair Nurfachrizi
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanBKPP kabupaten Bandung
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaHera Fitra
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKMuhamad Yogi
 

What's hot (20)

wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
 
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKANPOWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
POWER POINT "KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahanTeori dan filsafat politik pemerintahan
Teori dan filsafat politik pemerintahan
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
4 kons4ensus dasar
4 kons4ensus dasar4 kons4ensus dasar
4 kons4ensus dasar
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 

Similar to Literasi Politik (Political Literacy)

Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...
Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...
Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...Yogyakarta State University
 
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011Buku pegangan mahasiswa p kn 2011
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011Bitzi Adi
 
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan china
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan chinaDemokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan china
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan chinaPia Pi'ul
 
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai PancasilaMusni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasilamusniumar
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiFathur Rohman
 
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptx
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptxMateri-Kuliah-Kompol-1.pptx
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptxandilukman7
 
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.PdMateri akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pdhaidzarzamany21
 
Kunci Jawaban Sesi 6.docx
Kunci Jawaban Sesi 6.docxKunci Jawaban Sesi 6.docx
Kunci Jawaban Sesi 6.docxayiknina
 
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negaraHubungan antara pemerintahan dengan warga negara
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politikRasyidmaruf
 
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdfssuser5713c0
 

Similar to Literasi Politik (Political Literacy) (20)

Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...
Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...
Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia (Sebuah Kajian Teoritis dan Prakti...
 
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011Buku pegangan mahasiswa p kn 2011
Buku pegangan mahasiswa p kn 2011
 
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan china
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan chinaDemokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan china
Demokrasi dan pendidikan demokrasi di indonesia, amerika dan china
 
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai PancasilaMusni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
Musni Umar: Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai nilai Pancasila
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasi
 
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptx
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptxMateri-Kuliah-Kompol-1.pptx
Materi-Kuliah-Kompol-1.pptx
 
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolahMembangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
 
Hubungan warga negara(mustina 2)
Hubungan warga negara(mustina 2)Hubungan warga negara(mustina 2)
Hubungan warga negara(mustina 2)
 
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.PdMateri akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
Materi akidah akhlak dosen pengampu Bapak Iqbal, M.Pd
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Makalah Pkn
Makalah Pkn Makalah Pkn
Makalah Pkn
 
Kunci Jawaban Sesi 6.docx
Kunci Jawaban Sesi 6.docxKunci Jawaban Sesi 6.docx
Kunci Jawaban Sesi 6.docx
 
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negaraHubungan antara pemerintahan dengan warga negara
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara
 
72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik
 
72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf
56-Article Text-85-2-10-20190418.pdf
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 

More from Yogyakarta State University

The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...
The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...
The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...Yogyakarta State University
 
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp... Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...Yogyakarta State University
 
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Yogyakarta State University
 
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaPerkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaYogyakarta State University
 
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi Kebijakannya
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi KebijakannyaTren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi Kebijakannya
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi KebijakannyaYogyakarta State University
 
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di AustraliaSebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di AustraliaYogyakarta State University
 
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute Resolution
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute ResolutionJudirical Aspect on the Islamic Banking Dispute Resolution
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute ResolutionYogyakarta State University
 
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaKajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaYogyakarta State University
 
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...Yogyakarta State University
 
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...Yogyakarta State University
 
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi Pajak
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi PajakGlobalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi Pajak
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi PajakYogyakarta State University
 
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...Yogyakarta State University
 
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan HukumBeberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan HukumYogyakarta State University
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Yogyakarta State University
 
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir Kreatif
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir KreatifBertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir Kreatif
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir KreatifYogyakarta State University
 

More from Yogyakarta State University (19)

The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...
The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...
The Perception of Junior High School Civics Education Teacher in Implementing...
 
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp... Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 
Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer
Isu-Isu Hukum dan Konstitusi KontemporerIsu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer
Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer
 
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
 
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaPerkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
 
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi Kebijakannya
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi KebijakannyaTren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi Kebijakannya
Tren Kekerasan Baru di Indonesia serta Implikasi Kebijakannya
 
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di AustraliaSebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
 
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute Resolution
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute ResolutionJudirical Aspect on the Islamic Banking Dispute Resolution
Judirical Aspect on the Islamic Banking Dispute Resolution
 
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaKajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
 
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...
Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebij...
 
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...
Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Motivasi dan Hasil Belaja...
 
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi Pajak
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi PajakGlobalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi Pajak
Globalisasi Ekonomi dan Pengaturan Standar Akuntansi Pajak
 
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...
Pemilihan Model Organisasi dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Corporate Go...
 
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan HukumBeberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum
Beberapa Pendapat Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
 
Menumbuhkan Budaya Entrepreneurship di Kampus
Menumbuhkan Budaya Entrepreneurship di KampusMenumbuhkan Budaya Entrepreneurship di Kampus
Menumbuhkan Budaya Entrepreneurship di Kampus
 
Benang Kusut Persoalan Buta Aksara di Indonesia
Benang Kusut Persoalan Buta Aksara di IndonesiaBenang Kusut Persoalan Buta Aksara di Indonesia
Benang Kusut Persoalan Buta Aksara di Indonesia
 
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir Kreatif
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir KreatifBertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir Kreatif
Bertanya Sebagai Salah Satu Kunci Berpikir Kreatif
 
Diskriminasi Pendidikan di Sekolah
Diskriminasi Pendidikan di SekolahDiskriminasi Pendidikan di Sekolah
Diskriminasi Pendidikan di Sekolah
 

Recently uploaded

slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxUlyaSaadah
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 

Recently uploaded (20)

slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 

Literasi Politik (Political Literacy)

  • 1. LITERASI POLITIK IAN DAVIES The Sage Handbook of Education For Citizenship and Democracy Chapter 29
  • 2. ?Membahas teori dan penelitian yang dilakukan Crick PEMBAHASAN IAN DAVIES
  • 3. Ada tiga poin yang menjadi fokus Crick dalam program pendidikan politik yaitu: 1. Pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari 2. Adanya proses yang panjang, perhatian, maupun waktu dalam perkembangan pendidikan dan literasi politik 3. Politik harus diajarkan dengan metode yang menyenangkan FOKUS CRICK
  • 4. Tahun 1970 di Inggris, setiap penduduk berusia 18 tahun sudah diperbolehkan untuk memilih Ketidaktepatan paradigma politik bagi kaum muda pada tahun 1960-an Kecenderungan peningkatan aksi kekerasan dan kurangnya partisipasi politik masyarakat Oleh karena itu, pendidikan politik tidak lagi bisa dihindari. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan hubungannya dengan pemerintah bukan hanya hubungan saling mempengaruhi namun juga hubungan fungsional. Pendidikan politik dipandang perlu untuk diintegrasikan dalam program pendidikan POIN PERTAMA
  • 5. Heater (1977), Brennan (1980) dan Batho (1990), merupakan tokoh-tokoh yang setuju dengan gagasan oposisi aktif untuk pendidikan politik di Inggris. Sangat sedikit pendidikan politik yang dilakukan secara eksplisit sebelum tahun 1970-an. Pendidikan politik secara fundamental dilakukan oleh Dewey (1916 dan 1966), dikembangkan dan diteliti secara relevan oleh Oliver dan Shaver (1966), dan dilanjutkan oleh Crick di tahun 1970 untuk mempromosikan politik melalui Program Pendidikan Politik Selama tahun 1980 dan 1990-an, pendidikan politik dan politik literasi ditolak dalam berbagai pendekatan pembelajaran. Baru setelah periode tahun 1990-an, pendidikan kewarganegaraan (yang mencakup pendidikan politik didalamnya) dipandang baik dan memiliki signifikansi tinggi. POIN KEDUA (PERIODE TAHUN 1970-1990)
  • 6. Perlu ditekankan bahwa akar dari laporan Crick yang menekankan melek politik belum diperkuat dengan upaya agar subjek pembahasan dijadikan sebagai bagian dari Kurikulum Nasional (QCA/DfEE, 2000). Pada saat itu, komunitas terfokus pada agenda politik penguasa. Penguasaan konsepsi sangat minim karena terbatasnya pemahaman politik; sarana yang profesional bisa mulai mengembangkan ide mendasar dalam penemuan cara mengajar yang menarik tetapi dalam konteks kontroversial Pendidikan politik diperebutkan oleh pendidikan IPS dan dikelola secara sentral oleh guru sehingga bukannya memperjelas, tapi menambah kebingungan dan pengabaian lebih lanjut dari politik. Disini Crick (2000) melihat pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai konjungsi sederhana politik dan ilmu sosial adalah politik yang cerdas. POIN KEDUA (PERIODE TAHUN 1990-2000)
  • 7. Apa yang dibutuhkan pada saat ini dalam pengembangan literasi politik secara praktis, terorganisir, dan sistematis. Crick memandang bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara menyenangkan Adapun konsep dasar yang dipandang perlu dalam membentuk literasi politik masyarakat adalah: a) rasionalitas didasarkan pada apresiasi kritis realitas sosial dan politik; b) toleransi dalam konteks demokrasi pluralistik; c) partisipasi yang timbul dari penerimaan seseorang akan topik sospol; d) tanggung jawab, penghargaan hak-hak orang lain, dan hak sendiri. Lebih lanjut, guru harus mempu mendorong siswa dalam hal: a) keterbukaan pikiran dan mobilisasi b) pengetahuan dan pemahaman, baik dengan jalan diskusi terbuka atau penggunaan bahasa yang pesuasif. POIN KETIGA
  • 8. Berapa sih angka melek politik di Indonesia ???•Jangankan MELEK POLITIK, angka MELEK HURUF pada orang dewasa di Indonesia menurut data UNESCO (2012) sebesar 65.5%. •35.5% orang dewasa di Indonesia masih BUTA. •Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti ANGKA LITERASI POLITIK DI INDONESIA
  • 9. Jika mengacu pada pendapat Crick (2005) bahwa literasi merupakan gabungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan maka dapat dikatakan bahwa data yang mengulas tentang literasi di Indonesia belum ada. Yang sejauh ini diteliti di Indonesia adalah angka partisipasi politik yang sebenarnya tidak cukup menggambarkan ketiga aspek literasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Crick PERSOALAN DATA!
  • 10. PERIODE ORDE LAMA (1945 - 1965) ORDE BARU (1965 - 1998) PASCA REFORMASI (1998 - sekarang) 1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 PERSENTASE PARTISIPAN 91.4 96.6 96.5 96.5 96.4 95.1 93.6 92.6 84.1 70.9 75,1 PERSENTASE GOLPUT 8.6 3.4 3.5 3.5 3.6 4.9 6.3 7.3 15.9 29.1 24.9 RATA-RATA PARTISIPASI: 95.8% dan GOLPUT: 4.2% PARTISIPASI: 80.7% dan GOLPUT: 19.3% PARTISIPASI POLITIK
  • 11. Seringkali keberhasilan pendidikan politik diukur dengan persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pertanyaannya adalah: 1. Apakah jika tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi, bisa dikatakan bahwa tingkat literasi politik masyarakat juga tinggi? 2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan politik dalam menciptakan literasi politik? Gun Gun Heryanto dalam buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (2012) mengatakan bahwa rasio attentive public (publik yang berperhatian) di sebuah negara jarang melampaui angka 15% walau statistik mencatat bahwa tingkat partisipasi politik di beberapa negara seperti India, Tanzania, Nigeria, Mexico, Brazil mencapai 64,5% KESALAHAN PERSEPSI
  • 12. Crick (2005) menggambarkan pendidikan politik sebagai sarana untuk membentuk literasi politik masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal dengan penekanan pada penguasaan konsep, kemahiran berbahasa, dengan menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Konsep politik disini dimaknai konsep mengenai negara, masyarakat, dan hubungan diantara keduanya. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Paulo Friere dalam bukunya Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan (2004), ada gagasan bahwa pendidikan politik tidak hanya hanya dipandang sebagai alat untuk mempertahankan nilai atau dukungan pada rejim yang berkuasa namun berfungsi untuk melakukan proses penyadaran. Penyadaran disini bisa dimaknai sebagai proses pendidikan dan pembinaan untuk melahirkan nilai dan budaya baru, serta merekonstruksi masyarakat. MODEL PENDIDIKAN POLITIK
  • 13. 1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Partai Politik 3. Media/Pers 4. Non Government Organisation/LSM INSTRUMEN PERKEMBANGAN LITERASI POLITIK DI INDONESIA
  • 14. ORDE LAMA (1945 - 1965) ORDE BARU (1965 - 1998) PASCA REFORMASI (1998 - sekarang)  1954 Dimulai dengan Pendidikan Kemasyarakatan (Negara, Bumi, KWN)  1960-an MANIPOL, USDEK, Pancasila & UUD 1945  1970-an Filsafat Pancasila  1973 PKN, Civic Hukum  1975/1984 Pendidikan Moral/PMP  1989-1990-an Pendidikan Kewiraan  2000 Perbaikan dan pembenahan konten  2004 Namanya menjadi PKN dengan fokus pada politik, hukum, dan moral.  2006 + Pendidikan Karakter  2013 Fokus: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (perilaku) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
  • 15. ORDE LAMA (1945 - 1965) ORDE BARU (1965 - 1998) PASCA REFORMASI (1998 - sekarang)  1953 (Pra Pemilu) UU No.7 Tahun 1953 Tentang Parpol  1955 (Pemilu Pertama) 29 Partai  1959 Dekrit Pancasila dan Demokrasi Terpimpin. Presiden membubarkan Konstituante.  1966 (Pra Pemilu 1971) TAP MPRS No. XX/1966 Penyederhanaan Parpol dan keikutsertaan TNI/POLRI dalam MPR/DPR  1971 Perpol disaring sehingga hanya 10 yang berhak ikut Pemilu  1973 (Pra Pemilu 1977) Konsep Fusi diterima Dewan. Dikukuhkan dengan UU No.3 Th.1975 tentang Parpol dan Golongan. Hanya ada 2 Parpol yaitu PPP dan PDI serta 1 Golongan Karya dalam Pemilu.  1977-1997 (5 kali Pemilu) Pendidikan Politik dalam Parpol mengarah pada hegemoni kekuasaan Parpol pada era orde baru tidak lagi berfungsi sebagai alat penyadaran masyarakat. Dengan kata lain , fungsi Parpol pada era orde baru telah DIKEBIRI oleh penguasa.  1999 (Pra Pemilu) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Parpol. Diikuti 48 Parpol. Mulai ada istilah koalisi. Peran Parpol belum maksimal dalam penyelesaian konflik  2004 24 Parpol. Tidak ada lagi dominasi politik oleh satu partai  2009 38 Parpol. +6 Parpol Lokal di Aceh. Stabilitas tergantung pada kompromi di masing-masing koalisi. Untuk menciptakan kestabilan perlu adanya sharing of power.  2014 12 Parpol. +3 Parpol Lokal di Aceh. Muncul 2 koalisi besar: KMP dan KIH. Alih-alih menjadi sarana pendidikan politik, partai politik kini lebih disibukkan dengan penyelesaian konflik antar dua koalisi besar dan saling berebut kekuasaan. PARTAI POLITIK
  • 16. ORDE LAMA (1945 - 1965) ORDE BARU (1965 - 1998) PASCA REFORMASI (1998 - sekarang)  1945 Wartawan mengambilalih percetakan asing pada saat itu.  1959 Semua pemberitaan disensor. Media harus punya SIT untuk menulis. Jurnalisme telah kehilangan fungsinya sebagai instrumen pendidikan politik.  1966 Ada slogan bahwa pers di masa ini adalah Pers Pancasila  1974 Peristiwa Malari  1994 Pers kembali dibredel. Perlu punya SIUPP untuk menulis. Hanya TEMPO pada saat itu yang konsisten melawan pemerintah.  Pasca 1998 Tuntutan akan kebebasan pers semakin besar sehingga lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Namun sayangnya, fungsi pers sebagai pendidikan politik kini direduksi oleh market. MEDIA/PERS
  • 17. ORDE LAMA (1945 - 1965) ORDE BARU (1965 - 1998) PASCA REFORMASI (1998 - sekarang) Maaf, belum ada LSM di Masa Orde Lama  1970 Awal munculnya LSM.  1974-1998 Perkembangan LSM pada masa Orde Baru tak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dilakukannya ditengah masyarakat. Lembaga tersebut lebih dikekang oleh Pemerintah untuk kepentingan politik tersendiri. Dimulai dengan keterlibatan penuh LSM didalam Pemilu 1999, sekarang hampir semua aspek lembaga Negara diawasi oleh LSM. Publik Indonesia mengenal berbagai macam organisasi, misalnya Indonesian Corruption Watch (ICW), Legislative Watch (DPR-Watch), Government Watch (GOWA), Police Watch (PolWatch) dan Pemantauan Anggaran (FITRA). NON GOVERNMENT ORGANISATION/LSM