Sistem pelk.pdd.di aceh

1,700 views

Published on

  • Be the first to comment

Sistem pelk.pdd.di aceh

  1. 1. SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI ACEH OLEH DRS. ABDUL MANAF, M.Pd DOSEN STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLIA. Latar Belakang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomidaerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan dirinyasendiri dalam upaya tetap memperkuat bingkai kebhinnekaan. Menyangkut denganpendidikan lebih dipertegas dalam pasal 11 ayat (2), bahwa ”bidang pendidikanmerupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom yangotoritas pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yangbersangkutan”1. Mengacu dari Undang-undang tersebut di atas, bahwa kewenanganPemerintah Aceh dalam mengelola pendidikan sebagaimana yang termuat dalamQanun povinsi Nanggroe Aceh Darussalam N0. 23 tahun 2002, tentangpenyelenggaraan pendidikan di Aceh sebagaimana yang tersebut dalam Bab Satupasal satu ayat 12 bahwa ”Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamadalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamberdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosialbudaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam”2 Landasan Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimanatermuat dalam Qanun Aceh nomor 23 tahun 2002 , Bab Dua, Pasal dua bahwa“Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Quran danAl-Hadits, Falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan KebudayaanAceh.”1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah2 Qanun povinsi Nanggroe Aceh Darussalam N0. 23 tahun 2002, tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh
  2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional pada bab Dua, tentang dasar, fungsi dan tujuan Pasal Dua,Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwaPendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watakserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertabertanggung jawab.3 Dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintahAceh terbuka peluang untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis Islami, haltersebut tertuang Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, Bab satu, Pasal satu ayat 17menyebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponenpendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikannasional. Ayat 34 menyebutkan bahwa ” Standar pendidikan Aceh adalah kriteriaminimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dankeistimewaan Aceh.”4 Dalam Qanun Aceh tersebut pada Bab Dua, Pasal Dua menyebutkan tentangAsas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi: (a) keislaman; (b) kebenaran; (c)kemanfaatan; (d) pengayoman; (e) kemanusiaan; (f) kebangsaan; (g) kekeluargaan;(h) karakteristik Aceh; (i) keanekaragaman; (j) keadilan; (k) nondiskriminasi; ((l)kesamaan kedudukan di depan hukum; (m) ketertiban dan kepastian hukum; (n)keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan; (o) profesionalitas; (p)efektifitas; (q) transparansi; (r) efisiensi; (s) keteladanan.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional4 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, tentang Pendidikan di Aceh
  3. 3. Berdasarkan regulasi tersebut di atas, pemerintah Aceh membuat acuan kerja(control) yang tertuang dalam Renstra Pendidikan Aceh (2007-2012). Dan itu sudahditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Aceh, Tahun 2007 lalu. Strategi yangpaling pokok mencakup Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan,Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Efisiensi, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitasdan Citra, dan terakhir Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami. 5 Mendiknas menilai bahwa Renstra Pendidikan Aceh itu sudah selaras denganRenstra Pendidikan Nasional dan memenuhi rekomendasi UNESCO untuk EducationFor All. Seharusnya kritik diarahkan pada bagaimana rencana strategis itudiimplementasikan secara efektif dan efisien, agar sasaran yang mau dicapai dapatlebih optimal, memiliki out-put dan out-comes pendidikan Aceh yang dapatdipertanggungjawabkan. Sejalan dengan surat keputusan Gubernur tentang Strategy Pokokpengembangan pendidikan di Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar,mengatakan bahwa telah terjadi pemisahan pendidikan di Aceh saat Belanda berkuasadi Aceh. Demikianlah salah satu hal yang di bahas dalam Seminar Pendidikan IslamInternasional se-Asia Tenggara, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Senin (6/6).6 Senada dengan pernyataan wakil Gubernur, Muhammad Nazar, di atas,Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam kesempatan lain menyatakan bahwa "systempendidikan Aceh untuk mewujudkan manusia tidak hanya mampu menguasaiteknologi, tapi juga beriman kepada Allah Swt dan berakhlaq mulia.7 Pendapat pemerintah Aceh sesuai dengan amanah Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, pertama,5 Renstra Pendidikan Aceh 2007-20126 http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan-aceh-.html7 http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh
  4. 4. pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuanpendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umumberciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah danpondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, sertainformal. 8 Mengacu dari peraturan pemerintah tersebut di atas, setiap guru pada satuanpendidikan bergai jenjang dan jalur, berkewajiban mengembangkan materi ajar yangberbasis Islam dan menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pola hidup masyarakat danbudaya yang dianut sebelumnya oleh masyarakat juga ikut berubah, oleh karena itusetiap guru pada satuan pendidikan harus mengembangkan keterkaitan pengetahuanantara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya sehingga dapat diketahuioleh warga belajar antara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya dansituasi dan kondisi kehidupan warga belajar ada keterkaitan dan ilmu pengetahuanyang diperoleh dapat di Sekolah/Madrasah dapat dirasakan manfaatnya, baik dalamruang belajar maupun pada saat berada diluar ruang belajar. Dalam melakukan pengembangan pendidikan agama Islam padasekolah/madrasah di Aceh mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana danprasarana pendidikan. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakanmelalui sejumlah kegiatan seperti penyediaan buku pedoman guru pendidikan agamaIslam, penyediakan buku teks atau buku pelajaran pendidikan agama Islam, danpenyediaan alat peraga pendidikan agama Islam. 9 Sejalan dengan maksud tersebut diatas Standar Nasional Pendidikanmenegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. 5. sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar KompetensiLulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, danStandar Penilaian Pendidikan. Badan StandarNasional Pendidikan (BSNP) bertugasmembantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standarnasional pendidikan. Dalam kaitan itu, pada tahun anggaran 2006, BSNP telahmengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan telah menjadiPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006tentang Standar Isi.10 Pendidikan telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber dayamanusia Indonesia secara menyeluruh, khusunya sumber daya manusia di Aceh untukpembangunan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Apalagi besaran anggaran pendidikan Nasional mencapai 20 persen daridana APBN secara keseluruhan dengan dana tersebut diharapkan dapat mendorongdunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusannya.B P EMBAHASANA. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldinyatakan bahwa pendidikan agama dan keagamaan menjadi bagian dari pendidikannasional. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuanmemberikan bekal kemampuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor tentangsuatu agama yang dianut peserta didik, khususnya agama Islam, dengan memberikankemampuan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagai seorang muslim. 11 Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yangberarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi11 An Nahlawi, Abdurrahman, (1996). Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press.
  6. 6. yang berasal dari bahasa Yunani. Paedagogia terdiri dari dua kata yaitu Paedos anakdan Agoge yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Sedangkan paedagogosialah seorang pelayan atau bujang (pemuda) pada zaman Yunani Kuno yangpekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa) ke dan dari sekolah.12 Yang dimaksud dengan Pendidikan dalam undang-undang Tentang SistemPendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yangdiperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian denganperkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran,perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan inimenuju kepada manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkanhidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral. Sebagaimanapendapat Ahmad Tafsir bahwa pengertian pendidikan sangat luas yaitu menyangkutseluruh pengalaman.13 Namun faktanya bahwa tidak semua pengalaman dapat dikatakan pendidikan,sebagaimana pendapat Ramly Maha dalam bukunya Psikologi Pendidikan bahwa“Mencuri, mencopet, korupsi dan membolos misalnya, bagi orang yang pernahmelakukannya tentunya memiliki sejumlah pengalaman, tetapi pengalaman itu tidakdapat dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu memiliki tujuan yang mulia, baikdihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan.” 1412 Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John Willey Sons Inc, New York,1971.13 Ahmad Tafsir, (Rupert C. Lodge )“Philosophy of Education” (New York : Harer & Brothers. 197414 Ramly Maha (2002) Sari Kuliah Psikologi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry
  7. 7. Untuk mencpai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Iskandar Budimanmenawarkan bahwa di Aceh perlu adanya kebijakan pendidikan yang bersistemIslam, karena system pendidikan Islam merupakan media untuk merealisasi tujuanyang terkandung dalam Islam itu sendiri. adanya rumusan yang dapat dijadikan solusiuntuk membangun masyarakat Aceh yang berpendidikan dan mampu melaksanakansyari`at islam dengan pola modernisasi-konprehensif ditengah-tengah lajunya arusglobalisasi. “Grand design” pendidikan Aceh secara tegas harus menggariskan bahwasemua mata pelajaran harus mengandung nilai-nilai akhlak dan setiap pendidik harusberusaha keras untuk menyampaikan dengan berbagai pendekatan/metode yang tepatkepada peserta didik. Sistem pendidikan Islam bersifat holistik dan memandang semua disiplinilmu milik Allah, Melalui pendekatan ilmiah (metodelogi saintifik) akanmeningkatkan martabat ilmuan sekaligus akan mempertebal keyakinan terhadapKhaliq Rabb Izzati. Kebijakan pendidikan Aceh secara teknis memerlukan indepthreseach untuk melahirkan outcome yang konprehensif tentang peluang, tantangan,kekuatan dan kelemahan (SWOT) yang sistematis, pastikan tujuannya apa danbagaimana cara memperoleh tujuan tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuantersebut dielaborasi menjadi tiga komponen utama, yaitu:1) Kebijakan, 2) ProgramKerja, dan 3) Action (aktivitas yang mesti dilaksanakan segera).15 C. Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan siswa dengansebegiturupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatanterhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangatsadar akan nilai etis Islam. Pendidikan Islam dapat mengantarkan manusia padaperilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syariat Allah swt. Pendidikan Islammembawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarakat madani (civil15 Dr. Iskandar Budiman, MCL . Makalah seminar Internasional “ Modernisasi Pendidikan IslamNusantara “ di Anjong Mon Mata Banda Aceh. 27 Des. 2011
  8. 8. society) adalah masyarakat yang kehidupannya diarahkan untuk meneladanikehidupan masyarakat Madinah pada masa pemerintahan Rasulullah saw.16 Struktur masyarakatnya dibangun atas pondasi ikatan iman dan akidah yangtentu lebih tinggidari solidaritas kesukuan maupun afiliasi lainnya, sehinggamasyarakat Madinah dapat hidupdamai, tenteram dan sejahtera yang diliputi rasacinta yang dalam dan saling tolong menolong. Dari konsep masyarakat madani yang dicita-citakan ini penulis mencobamelihat kesesuaian antara konsep pembentukan masyarakat madani dengan konsep-konsep pendidikan Islam, antara lain: pertama, menciptakan masyarakat yangbertakwa kepada Allah SWT. Konsep ini sangat relevan dengan konsep pendidikanIslam terutama tentang keimanan.Tujuan umum pendidikan Islam adalah untukmendidik individu agar tunduk, bertakwadan beribadah dengan baik kepada AllahSWT sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³ Dan Aku tidakmenciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu´(Q.S. Adz-Dzariyaat:56) Kedua, bersikap demokratis dan beradab yang menghargai adanyaperbedaan pendapat. Dalam pendidikan Islam, perbedaan pendapat bukanlah suatu yang harusdipertentangkan, namun Islam mengajarkan untuk bermusyawarah apabila hal initerjadi guna menghindari perselisihan. ³Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allahdan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainanPendapat tentang sesuatu, Makakembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.´ (Q.S. An-Nisaa : 59)Ketiga, mengakui hak-hak asasi manusia. Dalam pendidikan Islam hak asasi16 Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya MenujuTransformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. EdisiKhusus Mei Th. XVIII No. 2.
  9. 9. manusiasangat dihargai dan dihormati terutama sekali hak hidup. Allah SWTmenetapkan hukuman yangsangat berat bagi manusia yang menghilangkan nyawaorang lain. Demikian pula pengakuan dan perlindungan terhadap pribadi, hakmendapatkan kesejahteraan hidup, hak hidup damai dantenteram, semuanya berakarkuat dalam pendidikan Islam. Dari Jabir, katanya, ³Saya dengar Rasulullah SAWbersabda: tidak (dinilai) bersih suatu masyarakat dimana hak orang yanglemahdiambil oleh yang kuat.´ (H.R. Ibnu Hiban). Keempat, tertib dan sadar hukum.Ihsan merupakan salah satu nilai dalam pendidikanIslam yang mengajarkan kepadamanusia bahwa ia harus memiliki kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa AllahSWT senantiasa hadir atau berada bersama-Nya dimanapun ia berada.Kelima,percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahananmasalah yang dihadapi serta memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu danteknologi.Pendidikan Islam selalu mengajarkan dan membangkitkan semangat untukmencari dan menggali ilmu pengetahuan terutama sekali yang bermanfaat bagikehidupan.Keenam, menjunjung persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dansemangat kemanusiaan secara universal. Pendidikan Islam sangat menghargai nilai persaudaraan baik dengan sesamapenganut Islam sendiri maupun dengan sesama manusia lainnya tanpamembeda- bedakan warna kulit, suku, bahasa dan sebagainya. Toleransi denganpemeluk agama lain juga diajarkan dalam pendidikan Islam. “Bagimu adalahagamamu dan bagiku adalah agamaku.´(Q.S. Al-Kafirun: 6).”17 Ketujuh, berbudi pekerti luhur. Bagian terbesar dari isi pendidikan Islamadalah penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur atau Akhlakul Karimah. Kedelapan,masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untukmasyarakat. Dalam hal menuntut ilmuIslam menganut prinsip pendidikan seumurhidup (long life educatin). ³Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat17 Q.S. Al-Kafirun: 6
  10. 10. ´.Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar menghasilkanlulusandengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian terwujudlahmasyarakat Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu amaliahdan beramal ilmiah, percaya diri,sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkandirinya dalam suatu tatanan kehidupanyang Islami.18 Perkembangan dunia pendidikan Aceh hari ini mengalami fase modernisasi,hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi pendidikan Aceh yang mengarah padaotonomi khusus dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Nuansa nilai-nilaikeIslaman menjadi coverage penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Olehkarena kemajuan sistem pendidikan di Aceh merupan proses Islamisasi IlmuPengetahuan yang didasarkan pada konsep pendidikan Islam yang konprehensif(integreated of knowledge)D. Pendidikan di Indonesia Pendidikan Indonesia masih dipenuhi dengan berbagai kemunafikan. yangdikejar hanya gelar dan angka. Orientasi pendidikan hanya sebagai sarana mencarikerja, mereka yang dianggap sukses dalam pendidikan adalah yang dengan sertifikatkelulusannya berhasil menduduki posisi pekerjaan yang menjanjikan penghasilantinggi, sementara nilai-nilai akhlak dan budi pekerti diabaikan begitu saja.19 Ada dua hal mendasar yang mengakibatkan gagalnya pendidikan di Indonesia,yaitu terjadinya sekulerisasi dan dikotomisasi dalam pengelolaan pendidikan.Sekulerisasi terlihat dari adanya pemisahan pendidikan umum dari pendidikan agamayang sarat dengan pesan-pesanmoral. Orientasi belajar hanya diarahkan untuk18 Steenbrink, Karel. A., (1986). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam KurunModern. Jakarta: LP3ES19 Pidarta, Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.
  11. 11. mengejar kesuksesan secara fisikal dan material, seperti karir, jabatan, kekuasaan,dan uang. Fenomena dikotomisasi ditandai dengan adanya ´pendidikan umum´ dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan ´Pendidikan Agama´ di bawah naunganKementerian Agama. Jalur pendidikan agama sedikit dari muatan sains dan teknologi, sementarajalur pendidikan umum berjalan tanpa kendali nilai-nilai keagamaan. Ilmupengetahuan umum diberikan kepada siswatanpa pernah dikaitkan dengan ilmuagama, bahkan dalam proses belajar mengajar seolahditanamkan pengertian bahwailmu umum sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Akibatnya prosespendidikan selama ini telah menghasilkan kepribadian yang tidak utuh(split personality). Padahal, kita sudah diingatkan adagium klasik, ilmu berjalan tanpaagama akan buta, sementara agama berjalan tanpa ilmu akan lumpuh.E. Berbagai pendapat Tentang Pendidikan di AcehKegiatan pendidikan Islam di Aceh lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan denganberkembangnya Islam di Aceh. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masaperdagangan disebabkan oleh Islam merupakan agama yang siap pakai, asosiasi Islamdengan kejayaan, kejayaan militer Islam, mengajarkan tulisan dan hapalan,kepandaian dalam penyembuhan dan pengajaran tentang moral.(Musrifah,2005: 20).20 Banyaknya persoalan dalam sektor pendidikan di Aceh. Bahkan, beberapawaktu lalu citra pendidikan sempat anjlok, mulai soal ³menukangi´ nilai ujiannasional (UN) hingga terlibatnya sejumlah pejabat instansi tingkat provinsi dalambeberapa kasus korupsi dana pendidikan.20 Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2005
  12. 12. Dalam hal itu Plt Kadis Pendidikan Aceh, Drs, H Bakhtiar Ishak yang ditemuiKontras, mengakui memang banyak hal perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkanmutu pendidikan di Aceh.Selain mutu yang belum sepenuhnya maksimal, terutama diwilayah pelosok Aceh jugasumberdaya guru yang masih belum memadai, termasukburuknya manajemen. ³Fasilitassekolah seperti akses, kontruksi dan perlengkapanlaboratorium yang masih memprihatinkan,´katanya. Ke depan, jelas Bakhtiar, sesuairegulasi yang dianjurkan pemerintah pusat, PemerintahAceh telah menganggarkansekira 20 persen dana APBA untuk pendidikan. Untuk tahun 2010 dianggarkansebesar Rp 1,098 Triliun. ³Dana itu lebih difokuskan untuk pembangunanmutu pendidikan,´ tegasnya. Dari jumlah dana yang dialokasi, sebut Plt Kadis Pendidikan Aceh itu, sekitarRp 500 miliar akn diplotkan langsung ke semua Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.Dana inidikosenrasikan ke pembangunan fisik, seperti kontruksi sekolah maupunperlengkapanlaboratorium dan sebagainya. Sisanya akan diprogramkan untukpeningkatan mutu di provinsiyang dituangkan ke sejumlah program, termasukmenyelesaikan program tahun sebelumnya yang belum rampung. Dana anggaran pendidikan juga diplotkan untuk pembayaran insentif guruhonor, pembayaran untuk guru kontrak pusat yang belum mencukupi, guru pengajiandan pembayaran bantuan untuk siswa yatim. ³Untuk siswa yatim dianggarkan sekira1,5 juta perorang, jumlahsiswa sekira 115 ribu anak. Sedangkan mengenai beasiswalainnya sudah dialihkan ke Komisi Beasiswa yang telah dibentuk Pemerintah Aceh.Demikian juga dana untuk pesanteren/dayaha kan diurus langsung oleh Badan Dayah,´ papar Bakhtir Ishak.21F. Rencana dan Strategi untuk Perkembangan Pendidikan Di Aceh21 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
  13. 13. Pemerintah Aceh memberi perhatian penuh bagi peningkatan pendidikan,sehingga pada program tahun 2010, telah menetapkan rencana strategi (renstra) yangfokus utama untuk peningkatan mutu. Sedangkan pembangunan fisik disesuaikandengan kebutuhan, terutama disejumlah kabupaten/kota.³ Kita juga akanmengevaluasi secara merata, lalu dana itu benar-benar dialokasi sesuai kebutuhan,dan benar-benar untuk peningkatan mutu pendidikan´ ujarnya. Untuk peningkatan mutu, Dinas Pendidikan Aceh akan menyiasatinya lewatsejumlah program, di antanya melatih para guru menyusul telah dibentuknya PusatPelatihan Mutu Guru (PPMG) di Aceh yang membuka delapan lokasi. Artinya,adanya penyebaran wilayah, maka program pelatihan guru tidak harus diadakan diBanda Aceh seperti selama ini. Ini selain efektif karena guru tidak terlalu lamameninggalkan tugas mengajar juga hemat dari segi biaya Untuk melatih guru, maka dilakukan pelatihan para tutor atau TOT (trainer oftraning) yang nantinya akan menjadi instruktur bagi guru-guru lainnya di seluruhkabupaten/kota. Sekarang sejumlah guru sedang dilatih di Australia. Juga sedang kitakirim ke Singapura. misi ini juga akan didukung sejumlah program nasional,´katanya. Plt Kadis Pendidikan Aceh itu mengaku telah melakukan review mengenaisituasi pendukung pendidikan di Aceh. Hasilnya, untuk pembangunan fisik, dapatdikatakan sudah 90 persen. Ke depan lebih difokuskan pada peningkatan kapasatiasatau kompetensi guru.Menurutnya, selama ini banyak guru di Aceh dinilai masihrendah dalam kompetensi. Antaralain akibat manajemen sekolah dan guru yang masihlemah. ³Saya baru saja ditempatkan didinas. Banyak yang harus dibenahi, dan kitaakan coba mengubah manajemen pendidikan,termasuk memaksimalkan manajemensekolah dan guru,´ ujarnya.2222 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
  14. 14. Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPD) Dr. Warul Walidin MA, menilai harusadanya kesungguhan pihak pengelola pendidikan agar menjadi kebutuhan sehinggalembaga pendidikan menjadi investasi. Dikatakan pembangunan pendidikan Acehsebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh2007-2012, ada empat aspek untuk semuatingkat pendidikan, mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikanpeningkatan mutu, relevansi, dan daya saing perbaikan tata kelola,akuntabilitas, danpencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami. Ini yangharusditangani secara komprehensif dan konkrit. dengan demikian, mutu pendidikanmencapai standar maksimum. Ketua MPD Aceh mengemukakan bahwa Strategi yang dilakukan,memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi,meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah, meningkatkan tata kelolayang akuntabel dan transparan. Renstra itu menjadi pedoman bagi semua pelakupelayanan pendidikan di Aceh,´ tegasnya. Pasal 6, Qanun Pendidikan Nomor 5Tahun2008 mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan padaRenstra Pendidikan Aceh. Namun ada kesan tidak dijadikan rujukan oleh institusipendidikan. Maka dikhawatirkan tidak terdapat sinergi untuk mencapaisasaran pendidikan dalam RPJM Aceh. Sebenarnya, pendidikan Aceh akan lebih berjaya dengan sumber keuanganyangsignifican juga kewenangan provinsi yang lebih besar. Sayangnya kesempatanini belum disinergikan. Maka sangat diperlukan suatu upaya koordinasi yangterstruktur dan formal agar masa depan pendidikan Aceh lebih baik dari apa yangtelah dicapai sekarang. Dibentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TK-PPA) pada28 Jauari 2010 lalu, menurut ketua MPD Aceh itu, peluang bagi upaya untukmenghasilkan suatu mekanisme koordinasi pembangunan pendidikan Aceh yangefektif. Artinya, kinerja pendidikan Aceh secara menyeluruh menjadi lebih optimaldari pada apa yang sudah dicapai selama ini. Seperti bagaimana mengintegrasikan
  15. 15. program pembangunan pendidikan yang berbasis rencana strategis pendidikan Aceh,dan merangkum semua rencana lintas pelaku kedalam suatu rencana konseptualpembangunan pendidikan yang komprehensif; menyusun rencana kegiatan dananggaran bidang pendidikan yang terintegrasi, terutama dalam pemanfaatan danaOtonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas. Ini penting koordinasi,´imbuhnya. Dikatakan, perlunya regulasi untuk mendukung kebijakan dan implementasiRenstraPendidikan Aceh, seperti menyiapkan rancangan regulasi, juknis, dan model-modelimplementasi melalui Kelompok Kerja antara lain bidang peningkatan mutudan manajemenmutu Guru lewat regulasi tentang rekrutmen. Begitu juga pendanaanpendidikan, penguatanKelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan, dan menyusunrencana kerja dan jadwal Pokja. Berkait pilar pencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islamidi Aceh, perlunya muatan lokal pendidikan pendidikan Aceh yang bernuansa Islami.Sesungguhnya iniruang bagi reformasi menyeluruh terhadap pendidikan, yaitumerekontruksi kembali pendidikanAceh yang berorientasi masa depan namun tetapkontekstual dengan kebutuhan potensi daerah, kultur dan karakteristik Aceh. Jadi,sebenarnya upaya mendongkrak mutu tidaklah begitu sulit. Tentu, apabila semuastake holder memiliki visi dan misi seragam; bila saja dana pendidikan itu dikeloladan digunakan sesuai porsinya. Tidaklah sulit dengan modal SDM Aceh yang ada,meskipun sumber daya alam (SDA) khusunya minyak dan gas terus mengalamikehabisan,´ timpal Drs.Anas M Adam, wakil ketua MPD Aceh yang menurutnya, jikapotensi yang ada dapat dioptimalkan23G. Mutu Pendidikan Di Aceh.23 http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh
  16. 16. Terus merosotnya mutu pendidikan di Provinsi Aceh saat ini meskipunmemiliki dana yang berlimpah serta sarana dan fasilitas yang sangat memadai,membuat Pemerintah Aceh merasa prihatin. Gubernur Irwandi Yusuf bahkan menyatakan pendidikan di Aceh saat iniberada dalam masalah besar akibat salah urus. Pasti ada sesuatu yang salah dalampenanganan pendidikan di Aceh, kalau tidak kenapa mutunya sampai hari ini kitamasih tertinggal jauh dengan provinsi lain meski telah dialokasikan dana triliunanrupiah, gedung sekolah yang megah dimana-mana dan berbagai fasilitas pendidikanyang cukup,´ ujar Irwandi Yusuf. Gubernur menyatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan SekretaruisDaerah (Sekda) Aceh, Husni Bahri TOB ketika melantik Kepala Dinas PendidikanAceh yang baru, Drs Bakhtiar Ishak, Senin (7/6) siang di Aula Serba Guna KantorGubernur Aceh. Dikatakan, rasanya tidak ada lagi alasan bagi untuk tidak merasamalu dengan mutu pendidikan di Aceh saat ini. Konflik sudah tidak ada lagi, danapun tidak lagi menjadi kendala, tetapi pendidikan tetap saja belum mampumenunjukkan kualitas memuaskan. Perlu kita ingat bersama, bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,sudah menyatakan semangatnya untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu lokasipusat pendidikan diIndonesia. Semangat saja tentu tidak cukup, harus diikuti denganpenataan sistem dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Karenanya, mari kitamenjadikan semua masalah inisebagai autokritik kepada Pemerintah Aceh,´ jelasnya. Untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah, banyak parameter yangbisa dijadikan ukuran, mulai dari sarana pendidikan, jumlah sekolah, kebijakanpenerapan kurikulum,kualitas dan ketersediaan guru, serta tingkat kelulusan parapelajar.Jika paramater itu yang digunakan di Aceh, seharusnya tidak ada alasan untukmengatakan bahwa kualitas pendidikan di Aceh belum membaik. Setiap tahun, rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Acehmencapai 20 persen dari APBA. Dana itu semakin bertambah lagi dengan adanya
  17. 17. tambahan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Migas dan sebagainya. BerbagaiLSM/NGO pun ikut berkontribusi bagi kepentingan pendidikan di Aceh, utamanyapascatsunami.24H. Citra Pendidikan Di Aceh Citra pendidikan Aceh dianggap belum meningkat. Ini bukan hanya soal guruatau komitmen pemerintah, akan tetapi apresiasi masyarakat atas pendidikan juga ikutmemberi andil merosotnya mutu secara umum. Kesan selama ini ramai-ramai bangungedung sekolah, perlu aplikasi lapangan yang berimbang dengan pengembangan danpembinaan mutu belajar. Sebab meskipun ada kebijakan mengirim sejumlah guru keluar negeri, tidak bisa menjadi jaminan meningkatkan mutu pendidikan. Apalagisebenarnya, potensi daerah masih bisa dioptimalkan, jika sekedar untuk melatih paraguru. Mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan Aceh, bukan hanya soalprofesional para pengelola teknis tapi juga bagaimana menjadi pendidikan memberipenyediaan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Semestinya sekolah harusdipahami bukan hanya sebagai tempat mentransfer ilmu dari guru kepada murid,tetapi merupakan masyarakat belajar, sehingga semua event, proses, dan komponenlingkungan baik berbentuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dapat menjadikan sebagai sumber belajar. Murid harus aktif mencari dan membentuk dirinyasendiri, bukan semata-mata disiapkan orang lain.25 System kurikulum yang sarat muatan disadari atau bukan hanya menjadibeban murid, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru untuk stres.Guru memberi banyak materi dan tugas kepada murid karena adanya tuntutan untukmenyelesaikan kurikulum yang dibebankan. Memperbaiki citra pendidikan Acehharus lewat komitmen yang jelas dan ikhlas. Komitmen politik pemerintah untuk24 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia25 Made Pidarta,. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.
  18. 18. berbuat yang lebih baik dengan cara memperkecil kebocoran penyimpangan-penyimpangan anggaran dan praktik yang salah. Pemerintah harus serius tanpa adakesan keraguan. Apalagi sektor pendidikan sebagai lembaga investasi manusia. Disini dibutuhkan konsep, visi dan komitmen yang jelas, prinsip dasar dan skalaprioritas dalam menangani persoalan pendidikan. Di sinilah perlunya formula. Misal,melihat kualitas materi ajar yang bisa ditakar lewat materi UAN setiap akhir tahunajaran dan dilakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengankebutuhan sebagai penunjang. Maka kurikulum sekolah hendaknya harus bisamenjawab masalah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
  19. 19. BAB III PENUTUPA. Kesimpulan 1. Pembangunan pendidikan harus memiliki grand design yang konsisten dan mampumenyongsong masa depan yang dicita-citakan. Selama ini pendidikan dinilai gagalkarena tidak memiliki sebuah grand design yang jelas. 2. Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar menghasilkan lulusandengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian terwujudlah masyarakat Acehyang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkan dirinya dalam suatutatanan kehidupan yang Islami. 3. Pernak-pernik pendidikan Aceh hingga kini masih belum membanggakan. Merombak paradigma untuk mengusung tekad pendidikan Aceh bermutu, masih sebatas tataranwacana. Komitmen mencetak output yang life skill dan ³siap saing´ belum berkorelasi ditataran aksi. Banyak hal telah membuat realitas pendidikan di Aceh berada pada rating terendah secara nasional. Mulai mutu belajar dan mutu guru, minimnya sarana, dana pendidikan yang diselewengkan, manajemen tanpa visi, hingga political will pemerintahyang belum memihak. Bahkan orientasi sektor pendidikan masih berkisar pada proyek bukan profit. 4. Pada hakikatnya mutu pendidikan akan baik sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Aceh juga niat pengelola bidang pendidikan. Salah satunya meningkatkan kompetensi guru, terutama membangun citra kaum guru yang selama ini mengalami degradasi.
  20. 20. B. Daftar Pustaka 1. An Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press. 1996 2. Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2. 3. Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John Willey Sons Inc, New York, 1971. 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan. 6. Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang pendidikan di aceh 7. http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan- aceh-.html 8. Made Pidarta,. Prof. Dr. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta. 2004. 9. sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia 10. http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah- pendidikan-di-indonesia/ 11. http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh 12. Steenbrink, Karel. A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES. 1986
  21. 21. 13. Iskandar Budiman, Dr., MCL Makalah “Modernisasi Pendidikan Islam Nusantara” disampaikan dalam Seminar Pendidikan Internasional di Banda Aceh 27 Desember 2011.14. Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

×