Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Potret pendidikan aceh

3,299 views

Published on

  • Be the first to comment

Potret pendidikan aceh

  1. 1. POTRET PENDIDIKAN ACEH BERTAJUK PENDIDIKAN NASIONAL OLEH DRS. ABDUL MANAF, M.Pd DOSEN STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLI A. Pendahuluan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan dirinya sendiri dalam upaya tetap memperkuat bingkai kebhinnekaan. Menyangkut dengan pendidikan lebih dipertegas dalam pasal 11 ayat (2), bahwa ”bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom yang otoritas pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan”1 . Mengacu dari Undang-undang tersebut di atas, bahwa kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Qanun povinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 tahun 2002, tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh sebagaimana yang tersebut dalam Bab Satu pasal satu ayat 12 bahwa ”Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam” dan yang menjadi Landasan Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana termuat dalam Bab Dua, Pasal dua bahwa “Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, Falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh”.2 Hal tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab Dua, tentang dasar, fungsi dan tujuan sebagaimana termuat dalam Pasal Dua bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 3 memberi penekanan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3 Dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, maka pemerintah Aceh sudah terbuka peluang untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis Islami, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, tentang pendidikan di Aceh, pada Bab satu, Pasal satu ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 2 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 1
  2. 2. 2 17 menyebutkan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada Ayat 34 lebih mempertegas lagi bahwa ”Standar pendidikan di Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.”Selanjutnya dipertegas kembali dalam Bab Dua, Pasal Dua bahwa Asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi: (a) keislaman; (b) kebenaran; (c) kemanfaatan; (d) pengayoman; (e) kemanusiaan; (f) kebangsaan; (g) kekeluargaan; (h) karakteristik Aceh; (i) keanekaragaman; (j) keadilan; (k) nondiskriminasi; ((l) kesamaan kedudukan di depan hukum; (m) ketertiban dan kepastian hukum; (n) keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan; (o) profesionalitas; (p) efektifitas; (q) transparansi; (r) efisiensi; (s) keteladanan.4 Berdasarkan regulasi sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Aceh membuat acuan kerja (control) yang dituangkan dalam Renstra Pendidikan Aceh (2007-2012). Dan itu sudah ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Aceh, Tahun 2007 lalu. Strategi yang paling pokok mencakup Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan, Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Efisiensi, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra, dan terakhir Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami.5 Dalam hal ini, Mendiknas menilai bahwa Renstra Pendidikan Aceh itu sudah selaras dengan Renstra Pendidikan Nasional dan memenuhi rekomendasi UNESCO untuk Education For All. Mendiknas mengkritik Rastra tersebut yang diarahkan pada bagaimana rencana strategis itu diimplementasikan secara efektif dan efisien, agar sasaran yang mau dicapai dapat lebih optimal, memiliki out-put dan out-comes pendidikan Aceh yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hal tersebut Sejalan dengan surat keputusan Gubernur tentang Strategy Pokok pengembangan pendidikan di Aceh, B Pembahasana. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan agama dan keagamaan menjadi bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang bertujuan memberikan bekal kemampuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor kepada peserta didik sebagai warga belajar, khususnya agama Islam, dengan memberikan kemampuan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagai seorang muslim.6 Untuk menghindari kesalahan atau membiasnya dalam memahami pengertian pendidikan, maka berikut ini penulis mengangkat pendapat ahli, sebagaimana pendapar George bahwa Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yang berarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Paedagogia terdiri dari dua kata yaitu Paedos anak dan Agoge yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Sedangkan paedagogos ialah seorang pelayan 4 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008, tentang Pendidikan di Aceh 5 Renstra Pendidikan Aceh 2007-2012 6 An Nahlawi, Abdurrahman, (1996). Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press.
  3. 3. 3 atau bujang (pemuda) pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa) ke dan dari sekolah.7 Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal pengertian pendidikan Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pengertian pendidikan sangat luas yaitu menyangkut seluruh pengalaman, dengan memberikan alasan bahwa Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini menuju kepada manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral.8 Namun demikian, Ramly Maha berpendapat bahwa faktanya, tidak semua pengalaman dapat dikatakan pendidikan, misalnya Mencuri, mencopet, korupsi dan membolos, bagi orang yang pernah melakukannya tentunya memiliki sejumlah pengalaman, tetapi pengalaman itu tidak dapat dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu memiliki tujuan yang mulia, baik dihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan.” 9 Untuk mencapainya tujuan sebagaimana yang dirumuskan oleh Ramly Maha di atas, Iskandar Budiman menawarkan bahwa di Aceh perlu adanya kebijakan pendidikan yang bersistem Islam, karena sistem pendidikan Islam merupakan media untuk merealisasikan tujuan yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Dengan adanya rumusan yang dapat dijadikan solusi untuk membangun masyarakat Aceh yang berpendidikan dan mampu melaksanakan syari`at Islam dengan pola modernisasi-konprehensif ditengah lajunya arus globalisasi. “Grand design” pendidikan Aceh secara tegas harus menggariskan bahwa semua mata pelajaran harus mengandung nilai-nilai akhlak dan setiap pendidik harus berusaha keras untuk menyampaikan dengan berbagai pendekatan/metode yang tepat kepada peserta didik. Karena Sistem pendidikan Islam bersifat holistik dan memandang semua disiplin ilmu milik Allah, Melalui pendekatan ilmiah (metodelogi saentifik) akan meningkatkan martabat ilmuan sekaligus akan mempertebal keyakinan terhadap Khaliq Rabb Izzati. Selanjutnya Iskandar menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Aceh secara teknis memerlukan indepth reseach untuk melahirkan out come yang konprehensif tentang peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan (SWOT) yang sistematis, pastikan tujuannya apa dan bagaimana cara memperoleh tujuan tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut dielaborasi menjadi 7 Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John Willey Sons Inc, New York, 1971. 8 Ahmad Tafsir, (Rupert C. Lodge )“Philosophy of Education” (New York : Harer & Brothers. 1974 9 Ramly Maha (2002) Sari Kuliah Psikologi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry
  4. 4. 4 tiga komponen utama, yaitu:1) Kebijakan, 2) Program Kerja, dan 3) Action (aktivitas yang mesti dilaksanakan segera).10 C. PendidikanIslam Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan siswa dengan sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Pendidikan Islam dapat mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada syari’at Allah swt. Pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarakat madani (civil society) adalah masyarakat yang kehidupannya diarahkan untuk meneladani kehidupan masyarakat Madinah pada masa pemerintahan Rasulullah saw.11 Struktur masyarakatnya dibangun atas pondasi ikatan iman dan akidah yang tentu lebih tinggi dari solidaritas kesukuan maupun afiliasi lainnya, sehingga masyarakat Madinah dapat hidup damai, tenteram dan sejahtera yang diliputi rasa cinta yang dalam dan saling tolong menolong. Dari konsep masyarakat madani yang dicita-citakan ini penulis mencoba melihat kesesuaian antara konsep pembentukan masyarakat madani dengan konsep-konsep pendidikan Islam, antara lain: pertama, menciptakan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. Konsep ini sangat relevan dengan konsep pendidikan Islam terutama tentang keimanan.Tujuan umum pendidikan Islam adalah untuk mendidik individu agar tunduk, bertakwa dan beribadah dengan baik kepada Allah SWT sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt (Q.S. Adz-Dzariyaat:56) Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu Kedua, bersikap demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Dalam pendidikan Islam, perbedaan pendapat bukanlah suatu yang harus dipertentangkan, namun Islam mengajarkan untuk bermusyawarah apabila hal ini terjadi guna menghindari perselisihan. Dalam ini Allah swt berfirman (Q.S. An-Nisaa : 59) Hai orang- orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Ketiga, mengakui hak-hak asasi manusia, dalam pendidikan Islam hak asasi manusia sangat dihargai dan dihormati terutama sekali hak hidup. Allah SWT menetapkan hukuman yang sangat berat bagi manusia yang menghilangkan nyawa orang lain. Demikian pula pengakuan dan perlindungan terhadap pribadi, hak mendapatkan kesejahteraan hidup, hak hidup damai dan tenteram, semuanya berakar kuat dalam pendidikan Islam. Sebagaimana Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban, “Dari Jabir, katanya, Saya dengar Rasulullah SAW 10 Dr. Iskandar Budiman, MCL . Makalah seminar Internasional “ Modernisasi Pendidikan Islam Nusantara “ di Anjong Mon Mata Banda Aceh. 27 Des. 2011 11 Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
  5. 5. 5 bersabda: tidak (dinilai) bersih suatu masyarakat dimana hak orang yang lemah diambil oleh yang kuat.” (H.R. Ibnu Hiban). Keempat, tertib dan sadar hukum. Ihsan merupakan salah satu nilai dalam pendidikan Islam yang mengajarkan kepada manusia bahwa ia harus memiliki kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah SWT senantiasa hadir atau berada bersama-Nya dimanapun ia berada. Kelima, percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahanan masalah yang dihadapi serta memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi.Pendidikan Islam selalu mengajarkan dan membangkitkan semangat untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan terutama sekali yang bermanfaat bagi kehidupan. .Keenam, menjunjung persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dan semangat kemanusiaan secara universal. Pendidikan Islam sangat menghargai nilai persaudaraan baik dengan sesama penganut Islam sendiri maupun dengan sesama manusia lainnya tanpa membeda- bedakan warna kulit, suku, bahasa dan sebagainya. Toleransi dengan pemeluk agama lain juga diajarkan dalam pendidikan Islam. “Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku.´(Q.S. Al-Kafirun: 6).” Ketujuh, berbudi pekerti luhur. Bagian terbesar dari isi pendidikan Islam adalah penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur atau Akhlakul Karimah. Kedelapan, masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam hal menuntut ilmu, Islam menganut prinsip pendidikan seumur hidup (long life of education). Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat. Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar menghasilkan lulusan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi, dengan demikian terwujudlah masyarakat Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkan dirinya dalam suatu tatanan kehidupan yang Islami.12 Perkembangan dunia pendidikan Aceh hari ini mengalami fase modernisasi, hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi pendidikan Aceh yang mengarah pada otonomi khusus dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Nuansa nilai-nilai keIslaman menjadi coverage penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Oleh karena kemajuan sistem pendidikan di Aceh merupan proses Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang didasarkan pada konsep pendidikan Islam yang konprehensif (integreated of knowledge). D. PendidikandiIndonesia Pendidikan Indonesia masih dipenuhi dengan berbagai kemunafikan. yang dikejar hanya gelar dan angka. Orientasi pendidikan hanya sebagai sarana mencari kerja, mereka yang dianggap sukses dalam pendidikan adalah yang dengan sertifikat kelulusannya, sehingga berhasil menduduki posisi pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang tinggi, sementara nilai-nilai akhlak dan budi pekerti diabaikan begitu saja.13 Ada dua hal mendasar yang mengakibatkan 12 Steenbrink, Karel. A., (1986). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES 13 Pidarta, Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.
  6. 6. 6 gagalnya pendidikan di Indonesia, yaitu terjadinya sekulerisasi dan dikotomisasi dalam pengelolaan pendidikan. Sekulerisasi terlihat dari adanya pemisahan pendidikan umum dari pendidikan agama yang sarat dengan pesan-pesan moral. Orientasi belajar hanya diarahkan untuk mengejar kesuksesan secara fisikal dan material, seperti karir, jabatan, kekuasaan, dan uang. Fenomena dikotomisasi ditandai dengan adanya ´pendidikan umum´ di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan ´Pendidikan Agama´ di bawah naungan Kementerian Agama RI. Jalur pendidikan agama sedikit dari muatan sains dan teknologi, sementara jalur pendidikan umum berjalan tanpa kendali nilai-nilai keagamaan. Ilmu pengetahuan umum diberikan kepada siswa tanpa pernah dikaitkan dengan ilmu agama, bahkan dalam proses belajar mengajar seolah-olah ditanamkan pengertian bahwa ilmu umum sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Akibatnya proses pendidikan selama ini telah menghasilkan kepribadian yang tidak utuh (split personality). Yang membuat bangsa Indonesia secara menyeluruh menjadi kekecewaan terhadap hasil pendidikan di Indonesia, Ini dibuktikan dengan pendapat Staf Ahli Mendikbud bidang Kerjasama Internasional Prof. Kacung Marijan, MA. Yang Juga Guru Besar Ilmu Politik di UNAIR sebagai pembicara dalam seminar dan Lokakarya yang bertajuk :”Teknologi dan perubahan Sosial” di pascasarja ITS Surabaya, selasa 10/10/2012, yang di ikuti oleh 259 orang pemangku ilmu homaniora dari sejumlah kampus di Surabaya, mengatakan bahwa kurikulum perlu dilakukan perubahan dari SD sampai Sekolah Lanjutan Atas, karena perubahan karakter harus dimulai dari TK sampai SMA, kurikulum yang baru nanti akan merubah mindset pendidikan yang bersifat akademik menjadi dua paradiqma yaitu Akademik dan Karakter bahkan pendidikan Karakter lebih banyak di Tingkat TK dan SD, karena karakter itu fondasi pendidikan, ia mencontohkan orang sukses itu bukan ditentukan mata pelajaran bernilai A, tetapi prilakunya asusila. Seharusnya Akademik dan karakter harus berimbang, orang sukses itu bukan hanya orang pinter, tapi pinter dalam cara berkomunikasi dengan orang lain, kreatif dan mempunyai ketrampilan soft skill lainnya yang juga baik. Menurutnya target dari perubahan Kurikulum tersebut untuk mencetak sumberdaya manusia yang profesional secara akademik dan tangguh atau kreatif secara karakter.14 Dengan mulihat hasil lulusan pendidikan hari ini, banyak anak bangsa yang berpendidikan melakukan korupsi, asusila, konsumsi narkoba, dan banyak prilaku-prilaku bejat yang lainya, begitu pula kondisi sosial masyarakat saling melakukan penyerangan antar gampong, tawuran antar warga belajar, sehingga sangat berdasar bahwa pendidikan yang menggunakan kurikulum sebelumnya belum dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Ini merupakan kekecewaan besar bangsa terhadap proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia, padahal undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi dasar berpijak dalam menyelenggarakan lemabaga pendidikan di Indonesia, dan sebagai dasar dalam melakukan pengem- bangan kurikulum pendidikan, para pemangku kepentingan dibidang pendidikan 14 Serambinews.com Selasa, 2 Oktober 2012, didounload pada tanggal 15 Okt. 2012
  7. 7. 7 belum serius menjalankan undang-undang pendidikan ini, konon staf ahli Mendikbut membuka wacana perubahan Kurikulum yang menitik beratkan kepada pendidikan yang berkarakter akan dilakukan pada tahun 2013, kurikulum dan sistem pelaksanaan pendidikan tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan kekecewaan kepada bangsa, akan tetapi kekecewaan bangsa yang disebabkan oleh pengambil kebijakan, pembuat sistem, kebijakan dan sistem yang sudah dibuat tidak dijalankan secara serius malahan yang bersangkutan sendiri yang merusakkan sistem dan kebijakan yang tidak bijak, ini lah yang menyebabkan melahirkan kekecewaan anak bangsa, sehingga tidak ada lagi pemimpinan yang ditauladani, tidak ada lagi tokoh yang disegani oleh masyarakatnya, untuk perubahan kurikulum pendidikan itu kewenangan pemerintah, kita sebagai anak bangsa hanya bisa berharap bahwa rencana perubahan kurikulum tersebut disesuaikan dengan fungsi pendidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, pasal tiga. Kita ketahui bersama bahwa setiap persoalan yang timbul ditengah masyarakat selalu yang dipersalahkan kurikulum, sehingga kurikulum yang mengalami perubahan, sementara sebahagian manusia semakin hari terus membuat berbagai persoalan yang dapat menggangu ketengangan kehidupan manusia yang lainnya, baik itu sebagai warga belajar yang melakukan tawuran di jalana, antar sekolah, kampus, guru asusila, orangtua dan yang muda mengkonsumsi dan mengedar narkoba, masyarakat komunitas tidak beretika, tidak bermoral, tidak berprikemanusiaan, tidak berakhlaq mulia dan hal-hal yang negative yang lainnya. Seharusnya pihak yang mempunyai kewenagan bidang pendidikan dalam melakukan perancangan, pengembangan dan perubahan kurikulum, bersinergis dengan pihak pemangku kepentingan pendidikan dan turut dilibatkan secara serius dalam perencanaan, proses pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal pemangku kepentingan pendidikan ada sebahagian yang kehidupannya tidak kecukupan, kepada mereka yang ikut terlibat harus dipikirkan kopensasi berbentuk insentif, sehingga mereka juga dapat mencurahkan tenaga, pikiran, waktu secara maksimal untuk ikut peduli dalam pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. E. PendidikandiAceh Kegiatan pendidikan Islam di Aceh lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Islam di Aceh. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh Islam merupakan agama yang siap pakai, asosiasi Islam dengan kejayaan, kejayaan militer Islam, mengajarkan tulisan dan hapalan, kepandaian dalam penyembuhan dan pengajaran tentang moral.(Musrifah,2005: 20).15 dalam kesempatan lain Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan bahwa telah terjadi pemisahan pendidikan di Aceh saat Belanda berkuasa di Aceh, salah satu topik yang di bahas dalam 15 Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
  8. 8. 8 Seminar Pendidikan Islam Internasional se-Asia Tenggara adalah menyangkut dengan pemisahan pendidikan umum dan pendidikan Agama, kegitan tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Senin (6/6).16 Senada dengan pernyataan wakil Gubernur, Muhammad Nazar S.Ag di atas, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam kesempatan lain menyatakan bahwa “system pendidikan Aceh untuk mewujudkan manusia tidak hanya mampu menguasai teknologi, tapi juga beriman kepada Allah Swt dan berakhlaq mulia.17 Pendapat pemerintah Aceh sudah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menyebutkan bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal. 18 Mengacu dari peraturan pemerintah tersebut di atas, maka setiap guru pada satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur, berkewajiban mengembangkan materi ajar yang berbasis Islam dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pola hidup masyarakat dan budaya yang dianut sebelumnya juga ikut berubah, oleh karena itu, setiap guru pada setiap jenjang satuan pendidikan harus mengembangkan keterkaitan pengetahuan antara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya sehingga warga belajar dapat mengetahui bahwa antara satu desiplin ilmu dengan desiplin ilmu yang lainnya ada keterkaitan yang tak terpisahkan, begitu pula desiplin ilmu yang dipelajari mempunyai keterkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan warga belajar, dengan demikian warga belajar dapat merasakan ilmu yang diperoleh di sekolah/madrasah ada manfaat dalam kehidupannya. Dalam melakukan pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah/madrasah di Aceh mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan seperti penyediaan buku pedoman guru pendidikan agama Islam, penyediakan buku teks atau buku pelajaran pendidikan agama Islam, dan penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam. 19 Sejalan dengan maksud tersebut diatas bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Standar Pendidikan tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar 16 http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan-aceh-.html 17 http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. 9. 9 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan. Dalam kaitan itu, pada tahun anggaran 2006, BSNP telah mengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.20 Pendidikan telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh, khusunya sumber daya manusia di Aceh. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat meningkatkan sumber daya manusia yang tidak kalah saing dengan sumber daya manusia di tingkat regional maupun ditingkat internasional. Apalagi besaran anggaran pendidikan Nasional mencapai 20 persen dari dana APBN secara keseluruhan, diharapkan dengan dana tersebut dapat mendorong dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusannya. Banyaknya persoalan dalam sektor pendidikan di Aceh. Bahkan, beberapa waktu lalu citra pendidikan sempat anjlok, mulai soal menukangi´ nilai ujian nasional (UN) hingga terlibatnya sejumlah pejabat instansi tingkat provinsi dalam beberapa kasus korupsi dana pendidikan. Dalam hal itu Plt Kadis Pendidikan Aceh, Drs, H Bakhtiar Ishak yang ditemui Kontras, mengakui memang banyak hal perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.Selain mutu yang belum sepenuhnya maksimal, terutama di wilayah pelosok Aceh jugasumberdaya guru yang masih belum memadai, termasuk buruknya manajemen. ³Fasilitassekolah seperti akses, kontruksi dan perlengkapan laboratorium yang masih mempriha-tinkan,´katanya. Ke depan, jelas Bakhtiar, sesuai regulasi yang dianjurkan pemerintah pusat, PemerintahAceh telah menganggarkan sekira 20 persen dana APBA untuk pendidikan. Untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 1,098 Triliun. ³Dana itu lebih difokuskan untuk pembangunan mutu pendidikan,´ tegasnya. Dari jumlah dana yang dialokasi, sebut Plt Kadis Pendidikan Aceh itu, sekitar Rp 500 miliar akn diplotkan langsung ke semua Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. Dana inidikosenrasikan ke pembangunan fisik, seperti kontruksi sekolah maupun perlengkapan laboratorium dan sebagainya. Sisanya akan diprogramkan untuk peningkatan mutu di provinsiyang dituangkan ke sejumlah program, termasuk menyelesaikan program tahun sebelumnya yang belum rampung. Dana anggaran pendidikan juga diplotkan untuk pembayaran insentif guru honor, pembayaran untuk guru kontrak pusat yang belum mencukupi, guru pengajian dan pembayaran bantuan untuk siswa yatim. ³Untuk siswa yatim dianggarkan sekira 1,5 juta perorang, jumlah siswa sekira 115 ribu anak. Sedangkan mengenai beasiswa lainnya sudah dialihkan ke Komisi Beasiswa yang telah dibentuk Pemerintah Aceh. Demikian juga dana untuk pesanteren/dayah akan diurus langsung oleh Badan Dayah,´ papar Bakhtir Ishak.21 Pemerintah Aceh memberi perhatian penuh bagi peningkatan pendidikan, sehingga pada program tahun 2010, telah menetapkan rencana strategi (renstra) 20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 21 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
  10. 10. 10 yang fokus utama untuk peningkatan mutu. Sedangkan pembangunan fisik disesuaikan dengan kebutuhan, terutama disejumlah kabupaten/kota. Kita juga akan mengevaluasi secara merata, lalu dana itu benar-benar dialokasi sesuai kebutuhan, dan benar-benar untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk peningkatan mutu, Dinas Pendidikan Aceh akan menyiasatinya lewat sejumlah program, di antanya melatih para guru menyusul telah dibentuknya Pusat Pelatihan Mutu Guru (PPMG) di Aceh yang membuka delapan lokasi. Artinya, adanya penyebaran wilayah, maka program pelatihan guru tidak harus diadakan di Banda Aceh seperti selama ini. Ini selain efektif karena guru tidak terlalu lama meninggalkan tugas mengajar juga hemat dari segi biaya. Untuk melatih guru, maka dilakukan pelatihan para tutor atau TOT (trainer of traning) yang nantinya akan menjadi instruktur bagi guru-guru lainnya di seluruh kabupaten/kota. Sekarang sejumlah guru sedang dilatih di Australia. Juga sedang kita kirim ke Singapura. misi ini juga akan didukung sejumlah program nasional,´ Plt Kadis Pendidikan Aceh itu mengaku telah melakukan review mengenai situasi pendukung pendidikan di Aceh. Hasilnya, untuk pembangunan fisik, dapat dikatakan sudah 90 persen. Ke depan lebih difokuskan pada peningkatan kapasatias atau kompetensi guru.Menurutnya, selama ini banyak guru di Aceh dinilai masih rendah dalam kompetensi. Antara lain akibat manajemen sekolah dan guru yang masih lemah. Saya baru saja ditempatkan didinas. Banyak yang harus dibenahi, dan kita akan coba mengubah manajemen pendidikan,termasuk memaksimalkan manajemen sekolah dan guru,´ ujarnya.22 Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPD) Dr. Warul Walidin MA, menilai harus adanya kesungguhan pihak pengelola pendidikan agar menjadi kebutuhan sehingga lembaga pendidikan menjadi investasi. Dikatakan pembangunan pendidikan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh2007-2012, ada empat aspek untuk semua tingkat pendidikan, mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing perbaikan tata kelola,akuntabilitas, dan pencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami. Ini yangharus ditangani secara komprehensif dan konkrit. dengan demikian, mutu pendidikan mencapai standar maksimum. Lebih lanjut Ketua MPD Aceh mengemukakan bahwa Strategi yang dilakukan, memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah, meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Renstra itu menjadi pedoman bagi semua pelaku pelayanan pendidikan di Aceh,´ tegasnya. Pasal 6, Qanun Pendidikan Nomor 5 Tahun2008 mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Renstra Pendidikan Aceh. Namun ada kesan tidak dijadikan rujukan oleh institusi pendidikan. Maka dikhawatirkan tidak terdapat sinergi untuk mencapai sasaran pendidikan dalam RPJM Aceh. Keraguan tersebut kini terwujud, sesuai dengan hasil temuan bahwa mutu pendidikan di Aceh masih sangat rendah, sesuai 22 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
  11. 11. 11 dengan hasil uji kompetensi guru tingkat Nasional, bahwa kualitas guru di Aceh berada pada pringkat ke 28 Nasional dari 33 Provinsi, sementara kemampuan lulusan SMA/SMK/MA yang bisa menembus Perguruan Tinggi Negeri berada di peringkat 31 nasional untuk jurusan IPA dan peringkat 25 untuk jurusan IPS. 23 Sebenarnya, pendidikan Aceh akan lebih berjaya dengan sumber keuangan yang signifikan juga kewenangan provinsi yang lebih besar. Sayangnya kesempatan ini belum disinergikan. Maka sangat diperlukan suatu upaya koordinasi yang terstruktur dan formal agar masa depan pendidikan Aceh lebih baik dari apa yang telah dicapai sekarang. Dibentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TK-PPA) pada 28 Jauari 2010 lalu, menurut ketua MPD Aceh itu, peluang bagi upaya untuk menghasilkan suatu mekanisme koordinasi pembangunan pendidikan Aceh yang efektif. Artinya, kinerja pendidikan Aceh secara menyeluruh menjadi lebih optimal dari pada apa yang sudah dicapai selama ini. Seperti bagaimana mengintegrasikan program pembangunan pendidikan yang berbasis rencana strategis pendidikan Aceh, dan merangkum semua rencana lintas pelaku kedalam suatu rencana konseptual pembangunan pendidikan yang komprehensif; menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang pendidikan yang terintegrasi, terutama dalam pemanfaatan dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas. Ini penting koordinasi,´ imbuhnya.Dikatakan, perlunya regulasi untuk mendukung kebijakan dan implementasi RenstraPendidikan Aceh, seperti menyiapkan rancangan regulasi, juknis, dan model-modelimplementasi melalui Kelompok Kerja antara lain bidang peningkatan mutu dan manajemenmutu Guru lewat regulasi tentang rekrutmen. Begitu juga pendanaan pendidikan, penguatanKelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan, dan menyusun rencana kerja dan jadwal Pokja. Berkait pilar pencitraan publik penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami di Aceh, perlunya muatan lokal pendidikan Aceh yang bernuansa Islami. Sesungguhnya ini ruang bagi reformasi menyeluruh terhadap pendidikan, yaitu merekontruksi kembali pendidikanAceh yang berorientasi masa depan namun tetap kontekstual dengan kebutuhan potensi daerah, kultur dan karakteristik Aceh. Jadi, sebenarnya upaya mendongkrak mutu tidaklah begitu sulit. Tentu, apabila semua stake holders memiliki visi dan misi seragam; bila saja dana pendidikan itu dikelola dan digunakan sesuai porsinya. Tidaklah sulit dengan modal SDM Aceh yang ada, meskipun sumber daya alam (SDA) khusunya minyak dan gas terus mengalami kehabisan,´ timpal Drs.Anas M Adam, wakil ketua MPD Aceh yang menurutnya, jika potensi yang ada dapat dioptimalkan24 F. MutuPendidikan DiAceh. Terus merosotnya mutu pendidikan di Provinsi Aceh saat ini meskipun memiliki dana yang berlimpah serta sarana dan fasilitas yang sangat memadai, membuat Pemerintah Aceh merasa prihatin. Gubernur Irwandi Yusuf bahkan 23 Ir. Hamdani, (Bapeda Aceh) nara sumber pada rapat koordinasi TKPPA dengan Gubernur Aceh, DPRA, MPD, Disdik, Perguruan Tinggi,NGO, Selasa 16/10/2012. More Sharing Services didounload pada hari Rabu, 17 Oktober 2012 24 http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh
  12. 12. 12 menyatakan pendidikan di Aceh saat ini berada dalam masalah besar akibat salah urus. Pasti ada sesuatu yang salah dalam penanganan pendidikan di Aceh, kalau tidak kenapa mutunya sampai hari ini kita masih tertinggal jauh dengan provinsi lain meski telah dialokasikan dana triliunan rupiah, gedung sekolah yang megah dimana-mana dan berbagai fasilitas pendidikan yang cukup,´ ujar Irwandi Yusuf. Gubernur menyatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaruis Daerah (Sekda) Aceh, Husni Bahri TOB ketika melantik Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang baru, Drs Bakhtiar Ishak, Senin (7/6) siang di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh. Dikatakan, rasanya tidak ada lagi alasan bagi untuk tidak merasa malu dengan mutu pendidikan di Aceh saat ini. Konflik sudah tidak ada lagi, dana pun tidak lagi menjadi kendala, tetapi pendidikan tetap saja belum mampu menunjukkan kualitas memuaskan. Perlu kita ingat bersama, bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, sudah menyatakan semangatnya untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu lokasi pusat pendidikan diIndonesia. Semangat saja tentu tidak cukup, harus diikuti dengan penataan sistem dan peningkatan kualitas yang lebih baik. Karenanya, mari kita menjadikan semua masalah inisebagai autokritik kepada Pemerintah Aceh, jelasnya. Untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah, banyak parameter yang bisa dijadikan ukuran, mulai dari sarana pendidikan, jumlah sekolah, kebijakan penerapan kurikulum,kualitas dan ketersediaan guru, serta tingkat kelulusan para pelajar.Jika paramater itu yang digunakan di Aceh, seharusnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Aceh belum membaik. Setiap tahun, rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di Aceh mencapai 20 persen dari APBA. Dana itu semakin bertambah lagi dengan adanya tambahan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Migas dan sebagainya. Berbagai LSM/NGO pun ikut berkontribusi bagi kepentingan pendidikan di Aceh, utamanya pascatsunami.25 G. CitraPendidikanDiAceh Citra pendidikan Aceh dianggap belum meningkat. Ini bukan hanya soal guru atau komitmen pemerintah, akan tetapi apresiasi masyarakat atas pendidikan juga ikut memberi andil merosotnya mutu secara umum. Kesan selama ini ramai- ramai bangun gedung sekolah, perlu aplikasi lapangan yang berimbang dengan pengembangan dan pembinaan mutu belajar. Sebab meskipun ada kebijakan mengirim sejumlah guru ke luar negeri, tidak bisa menjadi jaminan meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi sebenarnya, potensi daerah masih bisa dioptimalkan, jika sekedar untuk melatih para guru. Mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan Aceh, bukan hanya soal profesional para pengelola teknis tapi juga bagaimana menjadi pendidikan memberi penyediaan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Semestinya sekolah harus dipahami bukan hanya sebagai tempat mentransfer ilmu dari guru kepada murid, tetapi merupakan masyarakat belajar, sehingga semua event, proses, dan komponen lingkungan baik berbentuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dapat menjadi kan sebagai sumber belajar. Murid harus aktif mencari dan membentuk dirinya sendiri, bukan semata- 25 sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia
  13. 13. 13 mata disiapkan orang lain.26 SIstem kurikulum yang sarat muatan, disadari atau tidak, hanya menjadi beban murid, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru untuk stres. Guru memberi banyak materi dan tugas kepada murid karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan kurikulum yang dibebankan. Memperbaiki citra pendidikan Aceh harus lewat komitmen yang jelas dan ikhlas. Komitmen politik pemerintah untuk berbuat yang lebih baik dengan cara memperkecil kebocoran penyimpangan-penyimpangan anggaran dan praktik yang salah. Pemerintah harus serius tanpa ada kesan keraguan. Apalagi sektor pendidikan sebagai lembaga investasi manusia. Di sini dibutuhkan konsep, visi dan komitmen yang jelas, prinsip dasar dan skala prioritas dalam menangani persoalan pendidikan. Di sinilah perlunya formula. Misal, melihat kualitas materi ajar yang bisa ditakar lewat materi UAN setiap akhir tahun ajaran dan dilakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang. Maka kurikulum sekolah hendaknya harus bisa menjawab masalah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pembangunan pendidikan harus memiliki grand design yang konsisten dan mampumenyongsong masa depan yang dicita-citakan. Selama ini pendidikan dinilai gagalkarena tidak memiliki sebuah grand design yang jelas. 2. Pendidikan harus mencakup unsur jasmani, rohani, dan kalbu, agar menghasilkan lulusandengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian terwujudlah masyarakat Acehyang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta mampu menempatkan dirinya dalam suatutatanan kehidupan yang Islami. 3. Pernak-pernik pendidikan Aceh hingga kini masih belum membanggakan. Merombak paradigma untuk mengusung tekad pendidikan Aceh bermutu, masih sebatas tataranwacana. Komitmen mencetak output yang life skill dan siap saing´ belum berkorelasi ditataran aksi. Banyak hal telah membuat realitas pendidikan di Aceh berada pada rating terendah secara nasional. Mulai mutu belajar dan mutu guru, minimnya sarana, dana pendidikan yang diselewengkan, manajemen tanpa visi, hingga political will pemerintahyang belum memihak. Bahkan orientasi sektor pendidikan masih berkisar pada proyek bukan profit. 4. Pada hakikatnya mutu pendidikan akan baik sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Aceh juga niat pengelola bidang pendidikan. Salah 26 Made Pidarta,. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta.
  14. 14. 14 satunya meningkatkan kompetensi guru, terutama membangun citra kaum guru yang selama ini mengalami degradasi. B. DaftarPustaka 1. An Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press. 1996 2. Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2. 3. Kneller, George F., Introduction to the Philosophy of Education, John Willey Sons Inc, New York, 1971. 4. Undang-undangnomor20tahun2003tentangsystempendidikannasional 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan. 6. Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang pendidikan di aceh 7. http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/882-menata-pendidikan- aceh-.html 8. Made Pidarta,. Prof. Dr. Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT RinekaCipta. 2004. 9. sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia 10. http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah- pendidikan-di-indonesia/ 11. http://www.serambinews.com/news/view/29966/pernik-pendidikan-aceh 12. Steenbrink, Karel. A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES. 1986 13. Iskandar Budiman, Dr., MCL Makalah “Modernisasi Pendidikan Islam Nusantara” disampaikan dalam Seminar Pendidikan Internasional di Banda Aceh 27 Desember 2011. 14. Sunanto, Musrifah, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 15. Serambinews.com Selasa, 2 Oktober 2012, didounload pada tanggal 15 Okt. 2012

×