2009


Edisi : 03 /Maret 2009




    Lembaga Penelitian, Pendidikan
Edisi;
    03/Maret
    2009




         Pengantar




           Hari Perempuan Sedunia dan Pemilu Legislatif




D
    ...
Edisi;
03/Maret
2009




           Meningkatnya          jumlah       pemilu mendatang jumlah perempuan yang menjadi angg...
Edisi;
03/Maret
2009




 Kepedulian                                            Dengan news tip itu, Hari Perempuan Seduni...
Edisi;
03/Maret
2009




 Sekilas Info




                       Talk Show Kesehatan Reproduksi
                         ...
Edisi;
03/Maret
2009




 hadir dapat disebabkan karena dua sisi, dapat karena tema talk show atau juga karena
 narasumber...
Edisi;
03/Maret
2009




         Yang menarik dari diskusi tersebut, jurnalis yang hadir merasa dihakimi. Padahal
 maksud...
Edisi;
 03/Maret
 2009




   Media dan Jurnalisme :




                          Pers, Pemilu dan Kritisisme
           ...
Edisi;
03/Maret
2009




 Maret 2009, pemberitaan sudah memasuki            signifikan, dan terbukti memiliki anggota
 mas...
Edisi;
03/Maret
2009




 bagaimana pimpinan partai itu akan                    Kehadiran pemimpin umum partai
 melangkah ...
Edisi;
03/Maret
2009




 partai baru. Khalayak bisa saja tidak           pendukung, rubrik khusus          pemilu    di
 ...
Edisi;
03/Maret
2009




 menemukan   topik khusus itu dan                     Dengan sub rubrik Kontestan dan
 membedakan...
Edisi;
03/Maret
2009




 Masih banyak gugatan lain yang mestinya          beragam, heterogen. Para editor di
 bisa saja d...
Edisi;
 03/Maret
 2009




   Media dan Gender :




       Pemberitaan Suratkabar tentang Caleg Perempuan



M
         e...
Edisi;
03/Maret
2009




 mengenalkan caleg perempuan kepada pembaca?                  Widanti SH CN, dalam diskusi
      ...
Edisi;
03/Maret
2009




        Namun paling tidak itulah gambaran bagaimana                  untuk terus menjadi agen
 s...
Edisi;
03/Maret
2009




         Namun inilah yang perlu dipikirkan bersama tentang                     Begitulah    peng...
Edisi;
03/Maret
2009




    Media dan Kebencanaan :




                                            Perempuan,

         ...
Edisi;
03/Maret
2009




 ke publik melalui pemberitaan media?           saja dengan laki-laki. Bahkan, bisa saja
 Dikatak...
Edisi;
 03/Maret
 2009




           Seperti kita ketahui bersama, negeri                Dalam lima tahun terakhir (2004-...
Edisi;
03/Maret
2009




 Media Indonesia, Koran Tempo, Republika)           langsung/straight news dan 8 berupa berita
 m...
Edisi;
03/Maret
2009




 Namun perlu dicatat, dari jumlah itu hanya      total 9 alinea pada sebuah features sama
 14 ora...
Edisi;
03/Maret
2009




 Male Story                                     diwawancarai untuk berita-berita di seluruh
     ...
Edisi;
03/Maret
2009




 diamanatkan undang-undang (UU RI                mana unit itu ditempatkan. Ini untuk melihat
 24...
Edisi;
03/Maret
2009




 keputusan pendistribusian, bukan hanya     bencana antara lain karena perempuan
 mendapat jatah ...
Edisi;
03/Maret
2009




 Spesial Info :




      PKBI DIY Membangun Kantor Berita “Suara Nusa”




 H
          arus dia...
Edisi;
03/Maret
2009




 Selain bagi sebagian besar newsroom media mainstream isu tersebut dinilai tidak “seksi”, yang
 l...
Edisi;
03/Maret
2009




 Meramu konsep dalam praktek
 Sebagai bekal untuk melangkah ke depan, dalam konteks pengelolaan s...
Edisi;
03/Maret
2009




 Untuk PKBI, kata Ashadi Siregar, pengembangan informasi dengan orientasi kelembagaan:
 yaitu mel...
Edisi;
03/Maret
2009




 Info Buku




                             Media dan Peran Negara




M
         asih ingat pada...
Edisi;
03/Maret
2009




 Kritik terhadap siaran televisi dengan slogan     memperingati 27 Mei. Alasan media
 yang dibuat...
Edisi;
03/Maret
2009




 Buku ini sangat berharga bagi mereka yang concern terhadap perkembangan media jurnalisme kita,
 ...
Edisi;
03/Maret
2009




                                   Penanggung Jawab :
                                      Ashad...
Edisi;
03/Maret
2009




     34    Edisi : 03/Maret 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter Maret 09

1,101 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Maret 09

  1. 1. 2009 Edisi : 03 /Maret 2009 Lembaga Penelitian, Pendidikan
  2. 2. Edisi; 03/Maret 2009 Pengantar Hari Perempuan Sedunia dan Pemilu Legislatif D i tengah hingar bingar Hari Perempuan Sedunia dirayakan untuk kehidupan politik menjelang mengarahkan perhatian dunia terhadap berbagai masalah Pemilu Legislatif tanggal 9 yang dihadapi perempuan. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Diperlukan dukungan terhadap upaya April, boleh dikata gaung Hari bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, Perempuan Sedunia tahun ini hampir tak menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan terdengar. Tidak banyak suratkabar kesehatan, pendidikan, kemiskinan, meningkatkan memberitakannya. Tidak juga ada keterwakilan di parlemen, dan sebagainya. laporan khusus sebagaimana lazim Dalam konteks Pemilu Legislatif, merujuk kepada dipraktekkan suratkabar menjelang hari penjelasan mengapa Hari Perempuan Sedunia dirayakan, penting tertentu. salah satu isu yang relevan disoroti adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan kata lain, keterwakilan Tapi, apakah ada kaitan antara perempuan di parlemen penting dijadikan wacana publik. Hari Perempuan Sedunia dan Pemilu Sebagaimana dikemukakan Dr Dewi H Susilastuti Legislatif, sehingga atas dasar itu jurnalis (Kedaulatan Rakyat, 18/02/09), meski tidak ada jaminan bisa merancang suatu laporan bermakna bahwa perempuan anggota parlemen akan memperjuangkan untuk pengembangan wacana publik? hak-hak perempuan, namun kehadiran mereka secara berangsur-angsur akan mempengaruhi budaya parlemen. Mengutip hasil penelitian UNIFEM (New York Times, 18/9/08), ditemukan ada korelasi yang tinggi antara jumlah wakil Wacana Keterwakilan rakyat perempuan di parlemen dan banyaknya kebijakan yang pro perempuan. 2 Edisi : 03/Maret 2009
  3. 3. Edisi; 03/Maret 2009 Meningkatnya jumlah pemilu mendatang jumlah perempuan yang menjadi anggota perempuan menjadi caleg dalam Pemilu parlemen akan meningkat? Berapa yang sudah, berapa yang Legislatif sekarang ini membersitkan harapan bahwa apa yang dikemukakan belum? Dr. Dewi H Susilastuti tersebut akan menjadi kenyataan. Persoalannya, tidak Pemilih Perempuan ada jaminan bahwa melalui Pemilu Persoalan lain yang juga tak kalah menarik untuk Legislatif mendatang jumlah perempuan dikembangkan menjadi wacana adalah preferensi pemilih yang terpilih menjadi anggota parlemen perempuan. Dengan keputusan MK yang menetapkan hanya akan meningkat. caleg peraih suara terbanyak yang berhak memperoleh kursi di parlemen, berarti caleg perempuan harus bekerja keras Memang, dalam UU No. agar mereka dikenal pemilih dan agar sebanyak-banyaknya 10/2008 tentang Pemilu Legislatif pemilih memberi suara kepada mereka. terdapat ketentuan tentang perlakuan Sehubungan dengan itu, beberapa pertanyaan berikut khusus (affirmative action) sebagaimana bisa diajukan: Apakah caleg perempuan bisa berharap akan diatur dalam Pasal 5 (d) yang mendapat dukungan dari pemilih perempuan? Seperti apa mensyaratkan, partai politik (parpol) persepsi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan? dapat mendaftar sebagai peserta pemilu Apakah pemilih perempuan sadar bahwa upaya bila menyertakan surat keterangan dari meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pengurus pusat parpol tentang harus didukung dengan memberi suara kepada caleg penyertaan keterwakilan perempuan perempuan? sekurang-kurangnya 30 persen. Persepsi pemilih perempuan terhadap caleg Selanjutnya juga disebutkan daftar calon perempuan ditentukan oleh sejauh mana pengenalan mereka yang diajukan parpol memuat paling terhadap sang caleg. Dengan asusmsi pemilih perempuan sedikit 30 persen keterwakilan akan memilih caleg perempuan jika yang disebut belakangan perempuan. ini akan memperjuangkan hak perempuan, muncul pertanyaan seberapa banyak caleg perempuan secara Akan tetapi, ketentuan itu hanya ekplisit menyatakan akan memperjuangkan hak perempuan mengatur kuota untuk daftar calon. Jelas tidak ada sangkut pautnya dengan kuota kalau terpilih menjadi anggota parlemen? kursi di parlemen. Dari sini jurnalis bisa Ada tidaknya kesadaran pemilih perempuan untuk mendukung mengajukan pertanyaan kritis: Apakah upaya peningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan ketentuan afirmatif itu bagi partai hanya untuk memenuhi persyaratan menjadi memberi suara kepada caleg perempuan, merupakan hasil pendidikan peserta pemilu? Apakah partai peserta politik terhadap pemilih perempuan. Apakah ada partai politik yang pemilu sudah menjadikan ketentuan menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih perempuan? Seperti afirmatif sebagai kebijakan partai, apa pendidikan politik tersebut? Seberapa banyak caleg perempuan ikut sehingga bisa diharapkan melalui hasil dalam upaya pendidikan politik bagi pemilih perempuan? 3 Edisi : 03/Maret 2009
  4. 4. Edisi; 03/Maret 2009 Kepedulian Dengan news tip itu, Hari Perempuan Sedunia tidak Kebijakan afirmatif dalam upaya lagi disikapi jurnalis semata-mata sebagai peristiwa peningkatan keterwakilan perempuan di perayaan, melainkan dijadikan sebagai news peg (cantelan) parlemen adalah ujud keberpihakan yang dalam merancang suatu laporan bermakna untuk tumbuh dari kepedulian. Hari Perempuan pengembangan wacana publik mengenai keterwakilan Sedunia dirayakan untuk menumbuhkan perempuan di parlemen melalui Pemilu Legislatif. kepedulian tersebut. Salah satu topik tulisan edisi newsletter kali ini Kepedulian yang sama juga memaparkan bagaimana suratkabar memberitakan caleg diharapkan dimiliki pers, yang kemudian perempuan pada Pemilu Legislatif mendatang. terinternalisasi menjadi kepedulian jurnalis. Berbekal kepedulian itu, jurnalis Selain itu, ada laporan tentang Kantor Berita Suara akan mampu melihat bahwa dalam Nusa, yang didirikan oleh PKBI Yogyakarta. Kantor berita ini konteks Pemilu Legislatif mendatang, akan memasok berita tentang keluarga berencana, masalah keterwakilan perempuan di kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, kesetaraan gender, dan parlemen adalah news tip yang masalah lain yang dihadapi kaum perempuan. Pendirian disodorkan Hari Perempuan Sedunia. Kalau jurnalis cukup jeli, newstip kantor berita ini dilatarbelakangi keprihatian bahwa selama itu juga bisa ditemukan lewat kejadian ini seringkali berita tentang masalah terkait yang ditulis oleh media massa masih penuh dengan bias atau kekeliruan. lain. Sebagai misal, diberitakan bahwa Dengan memanfaatkan berita yang dipasok kantor berita ini, United Nations Development Programme informasi yang disampaikan media masa kepada khalayak (UNDP) memberikan US$2 juta khusus akan terhindar dari bias maupun kekeliruan. untuk mendukung keterwakilan para calon anggota legislatif (caleg) Tulisan tentang berita suratkabar dan kebencanaan perempuan. Dan tersebut akan juga bisa disimak dalam edisi ini. Tulisan lain yang patut digunakan untuk mendukung upaya disimak adalah ulasan buku berjudul Media, Jurnalisme, dan pendidikan politik pemilih perempuan Budaya Populer. Selamat membaca. (rondang pasaribu) dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. (Bisnis Indonesia, 3/03/09) 4 Edisi : 03/Maret 2009
  5. 5. Edisi; 03/Maret 2009 Sekilas Info Talk Show Kesehatan Reproduksi Rifka Annisa P ada 8 Maret lalu Redaksi Newsletter mengikuti talk show Kesehatan Reproduksi Perempuan yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa Womens Center di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Talk show yang bertema “I Love My Body, Rawatlah Tubuhmu” ini, dilatari oleh kesehatan reproduksi yang sering terabaikan karena perempuan lebih memikirkan bagaimana menjadi cantik dengan melangsingkan tubuh atau membuat kulit lebih putih. Acara ini menghadirkan Inggrid Wijanarko sebagai moderator dan narasumber Iga Mawarni, Rieke Roeslan, dr. Hasto Wardoyo, Sp Og dan Nur Hasyim dari Rifka. Cantik, yang menurut Nur Hasyim adalah persoalan kekuasaan atau siapa yang berkuasa. Konsep cantik sengaja dibuat oleh laki-laki bahwa kemudian perempuan cantik itu berkulit putih, tinggi langsing dan sebagainya. Lain halnya dengan Dr, Hasto yang mengatakan bahwa cantik tidak abadi. Kontrak kecantikan perempuan biasanya hanya sampai berusia 51 tahun. Setelah itu, akibat berkurangnya hormon estrogen dan terjadinya osteoporosis pada perempuan, lambat laun secara fisik perempuan tidak lagi cantik. Sedangkan Iga Mawarni melihat bahwa konsep kecantikan sebaiknya dengan ukuran sendiri. Paradigma cantik harus melaui ukuran diri sendiri dan bukan dari ukuran orang lain. Begitu juga dengan Rieke Roeslan yang melihat kecantikan bukan dari fisik tetapi dari semangatnya, karena tidak semua orang cantik menurut orang lain. Acara dihadiri sekitar 300-an peserta yang terdiri dari sebagian besar perempuan Yogyakarta. Namun beberapa media juga ikut hadir pada acara tersebut. Antusias para peserta terlihat ketika akan memasuki ruang acara. Dengan sedikit berdesakan kala mengisi daftar 5 Edisi : 03/Maret 2009
  6. 6. Edisi; 03/Maret 2009 hadir dapat disebabkan karena dua sisi, dapat karena tema talk show atau juga karena narasumber artis yang menjadi daya pikat peserta. Pertanyaan peserta yang tidak hanya seputar tema yang ditawarkan tetapi juga merembet ke info kawin cerai artis yang lagi ngetren. Beruntung Inggrid sang moderator mampu menyeleksi pertanyaan-pertanyaan, sehingga acara tersebut tetap berada di koridornya. (ismay prihastuti) Diskusi Pemilu di LP3Y Siang menjelang sore sekitar pukul 14.30 di gedung LP3Y lantai dua berlangsung diskusi dengan tema “Rubrik Pemilu dan Kritisme bagi Calon Pemilih”. Sebagai pembicara adalah staf profesional LP3Y, Agoes Widhartono dengan moderator Ismay Prihastuti. Meski diskusi dihadiri oleh beberapa LSM dan media cetak, namun diskusi sangat efektif. Terlihat ketika pemaparan hasil penelitian kecil-kecilan yang dilakukan pembicara terhadap beberapa suratkabar yang punya rubrik pemilu. Dalam paparannya Agus mengemukakan bahwa realitas yang terjadi pembaca tidak mendapatkan apa-apa dari rubrik tersebut. Pada rubrik pemilu yang di dalam sub rubrik yang diberi nama Kontestan pada harian Kedaulatan Rakyat misalnya, hanya berisi nama-nama dan foto caleg. Kecenderungan suratkabar tersebut isinya lebih pada advetorial ketimbang berita tentang parpol tersebut. Menurut pembicara, dalam hal ini media tidak punya netralitas, terbukti hanya partai- partai besar saja yang diliput. Di sisi lain, terlihat pula media tidak membangun iklim kritis bagi calon pemilih. Sehingga fungsi media tidak hanya memberi informasi menyangkut tata cara bagaimana memberikan suara pada pemilu dan mengenalkan siapa caleg atau parpol yang kini bertarung di medan pertempuran yang memperebutkan suara demi kekuasaan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana media semestinya memberi netralitas kepada khalayak. 6 Edisi : 03/Maret 2009
  7. 7. Edisi; 03/Maret 2009 Yang menarik dari diskusi tersebut, jurnalis yang hadir merasa dihakimi. Padahal maksudnya tidak demikian agar terjadi diskusi yang bisa memberikan solusi. Tetapi para jurnalis kritis dari suratkabar Harian Jogja dan Harian Joglosemar tersebut mengakui bahwa kekuasaan atau wewenang reporter hanya ketika mereka di lapangan dan ketika teks tersebut berada di tangan redaktur, mereka tidak punya kuasa lagi. Disinilah yang dikatakan oleh Mukhotib, redaktur PBKI sebagai salah satu peserta diskusi bahwa dalam ruang redaksi itu terjadi perkelahian antara satu pihak yakni jurnalis yang punya idealis dan kedua, kepentingan kapital. (ismay prihastuti) 7 Edisi : 03/Maret 2009
  8. 8. Edisi; 03/Maret 2009 Media dan Jurnalisme : Pers, Pemilu dan Kritisisme Calon Pemilih B eberapa bulan terakhir, dengan topik pemilu, lengkap dengan setidaknya mulai awal tahun ini, segala pernak-perniknya. Beberapa media media menyediakan ruang dan menyediakan ruang (kapling) satu halaman, waktunya secara khusus guna mewartakan tapi ada pula yang menyediakan ruang berbagai peristiwa seputar akan untuk rubrik itu bahkan hingga tiga halaman dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu) penuh. April 2009 ini. Kenyataan ini cukup menarik, tidak Ruang-ruang khusus yang hanya menyangkut bagaimana produk digunakan menampung dinamika politik jurnalisme yang dihasilkan melalui rubrik yang ber-kembang di tengah masyarakat, khusus pemilu kemudian memberi warna itu kemudian diberi label secara khusus tersendiri bagi khalayak. Selain itu -- ini pula. Dengan demikian, pelabelan itu lebih penting-- dari adanya rubrik itu lantas melahirkan rubrik baru khusus pemilu, memantik pertanyaan, apakah rubrik pemilu selain tentu saja rubrik yang sudah ada. di suratkabar itu sudah menumbuhkan Realitas sosial berkaitan dengan partai kritisisme bagi calon pemilih? politik, konstituen, calon anggota legislatif, Berdasarkan hasil pengamatan dan negara selaku penyelenggara pemilu, sederhana di beberapa suratkabar, berita diteropong oleh media melalui berbagai sudut pandang. tentang partai politik dan kiprah para calon anggota legislatif (caleg) serta tata cara Tak pelak, sekarang hampir semua pelaksanaan pemilu, menjadi porsi utama suratkabar menyediakan rubrik khusus pemberitaan. Bahkan, mulai tanggal 16 8 Edisi : 03/Maret 2009
  9. 9. Edisi; 03/Maret 2009 Maret 2009, pemberitaan sudah memasuki signifikan, dan terbukti memiliki anggota masa gegap gempita kampanye hingga 2 legislatif di DPR. April 2009. Kiprah parpol dan tokoh- tokohnya dalam menjaring simpati massa Yang lebih khusus pada rubrik itu calon pemilih, men- adalah, jika pun ada sub rubrik berisi kolom tentang para caleg, isinya lebih condong jadi porsi utama pemberitaan. pada tulisan semacam iklan (advertorial) dibanding pemaparan program sang caleg Akan tetapi, selain produk jurnalisme yang mestinya diketahui khalayak atau yang dikerjakan oleh para jurnalis calon pemilih. Pemaparan ini nyaris tidak suratkabar, masih ada tulisan-tulisan yang ada bedanya dibanding spanduk atau mungkin diharapkan melahirkan inspirasi baliho. Misalnya tentang seorang caleg bagi khalayak, yang dikerjakan oleh penulis yang mengklaim dirinya cerdas, pro rakyat, bukan jurnalis media itu, dimuat dalam berpengalaman dan sebagainya. Penilaian kolom khusus di rubrik khusus itu pula. subyektif macam itu, muncul dari diri si Tentu saja, tulisan dengan topik yang caleg. Bukan melalui orang lain, yang beriringan dengan pemilu, hampir setiap diharapkan lebih obyektif. hari bisa ditemui pada rubrik artikel opini. Namun, untuk yang terakhir itu tidak Mengenai program caleg, juga dibahas pada kesempatan ini. demikian. Isinya lebih pada deretan kata- kata tentang janji, bukan proses bagaimana Dominasi partai lama program itu kelak diwujudkan dan akan Memang, secara keseluruhan, jika secara nyata bermanfaat bagi masyarakat harus diperas, misalnya, fakta yang luas. ditampilkan melalui rubrik-rubrik khusus Demikian pula pada masa mengenai pemilu, di suratkabar itu masih kampanye. Jika ada tokoh pucuk pimpinan didominasi untuk menampilkan kiprah partai yang berorasi, pemberitaan yang partai politik, lengkap dengan dinamika dan dihasilkan lebih kepada bagaimana sang intrik yang terjadi di dalamnya. Partai politik tokoh memberi janji kepada calon pemilih. yang masuk pemberitaan pun, masih Ada yang mengatakan hendak menurunkan banyak yang berskala besar, artinya parpol harga sembako, mem-buka lapangan kerja, yang selama ini dikenal mendulang suara siap mengawal perubahan dan sebagainya, namun tidak pernah ada penjelasan 9 Edisi : 03/Maret 2009
  10. 10. Edisi; 03/Maret 2009 bagaimana pimpinan partai itu akan Kehadiran pemimpin umum partai melangkah guna mewujudkan janji-janji itu. tertentu kepada partai lain sebagai Hanya ada penjelasan, misalnya dengan manuver politik, misalnya, kemudian kalimat standar : “jika saya terpilih”, atau disambut dengan berbagai analisa “demi perubahan, maka pilihlah partai A”, kemungkinan koalisi yang bakal terjadi, dan atau “tidak ada pencapaian sebaik yang setelah itu menjadi porsi utama sudah kami kerjakan, maka pilihlah partai pemberitaan. Demikian pula dengan kami”. Selebihnya adalah porsi untuk kepastian tokoh partai maju dalam bursa memberitakan hura-hura kampanye yang calon presiden, mengalahkan informasi masih seperti waktu terdahulu, yang tentang bagaimana semestinya calon ternyata tetap didominasi oleh pemilih mengkritisi partai itu sebelum ia penyelenggaraan hiburan, terutama musik kelak menja-tuhkan pilihannya di bilik dengan menampilkan artis-artis profesional pemungutan suara. yang khusus disewa untuk menyedot massa. Namun, kenyataan itu terjadi barangkali karena dilandasi dengan Berita-berita seputar partai politik, kelayakan berita (news worthiness), unsur juga tetap saja didominasi oleh keberadaan ketermukaan (prominence) tokoh-tokoh partai politik besar. Masih sangat sedikit partai atau magnitude yang dimilikinya, media memberitakan apa dan bagaimana maka partai politik besar menjadi sering partai-partai baru, yang semestinya diberi muncul di tengah publik . Sehingga, partai porsi sama dengan yang lain. besar yang para pengurusnya dianggap memiliki nilai ketokohan tinggi dan oleh Pada masa sebelum kampanye, karenanya memenuhi kelayakan untuk hampir setiap hari pemberitaan suratkabar diberitakan, menjadi lebih sering muncul, diwar-nai dengan kiprah para tokoh partai baik melalui statement tokoh-tokohnya besar dalam menjalin komunikasi satu maupun dinamika yang sedang terjadi dengan yang lain. Padahal, ada 38 parpol dalam partai itu dalam interaksinya dengan yang akan mengikuti perhelatan ini. Partai partai lain atau dengan pihak penguasa. yang hampir selalu masuk dalam pemberitaan, tak lebih dari 10 parpol. Beberapa foto yang muncul di Selebihnya, hanya mengisi rubrik suratkabar, lebih sering menampilkan pengenalan parpol peserta pemilu. kiprah tokoh partai besar itu, dibanding dengan foto-foto tokoh partai lain, terutama 10 Edisi : 03/Maret 2009
  11. 11. Edisi; 03/Maret 2009 partai baru. Khalayak bisa saja tidak pendukung, rubrik khusus pemilu di mengenal siapa pemimpin partai-partai suratkabar tetap dibutuhkan. baru itu, meski pernah muncul daftar partai lengkap dengan kepengurusannya. Produk jurnalisme yang hanya lima Dominasi partai lama, yang sudah dikenal tahun sekali itu, diharapkan bisa memberi publik dan kini menempatkan wakilnya di warna tersendiri. Pertanyaannya adalah, DPR, dalam berbagai pemberitaan itu bagaimana secara kualitatif berita seputar kemudian bisa dimaknai tidak memberi pemilu tidak mengulang-ulang sebagaimana pemilu sebelumnya? Kalau alternatif dan kesempatan kepada parpol beritanya hanya seputar parpol, calon lain yang semestinya juga bisa diketahui anggota legislatif yang “jualan diri” di ruang oleh calon pemilih. Terlebih ketika sudah publik, tokoh partai yang mengumbar janji, memasuki masa kampanye. Ingar bingar kampanye tak lebih dari seputar parpol masih ada ruang kosong tentang besar, kisruh tentang daftar pemilihan bagaimana porsi memberi informasi demi umum, kampanye diwarnai dengan terwujudnya sikap kritis masyarakat luas yang notabene adalah calon pemilih. kehadiran anak-anak, untuk menyebut contoh. Barter lewat media Namun, ada yang menarik, di tengah Untuk menampung informasi seputar situasi masa kampanye, menyeruak fakta dinamika politik khususnya menjelang ditangkapnya beberapa tokoh yang berasal pemilu, suratkabar menempatkan rubrik dari parpol besar, sehubungan dengan dengan memberi nama khusus. Ada dugaan korupsi. Paling tidak, fakta ini telah kecenderu-ngan, media memilih dua kata memberi informasi kepada khalayak, yang yang sudah akrab dengan khalayak yakni : bisa digunakan untuk membangun sikap pemilu dan rakyat. Dua kata itu kritis menyikapi pemilu. mengesankan pekerjaan besar lima tahunan tentang apa yang tengah terjadi Di tengah silang sengkarut pendapat apakah Pemilu 2009 tetap dilaksanakan dan apa yang akan dihadapi rakyat sebagai warga negara. pada waktunya, mengingat logistik yang belum seluruhnya siap, cara pemberian Meski demikian, pilihan kata dalam suara, ukuran kartu suara yang superbesar memberi label rubrik khusus itu, masih hingga masalah teknis pelaksana dalam kerangka agar pembaca bisa segera 11 Edisi : 03/Maret 2009
  12. 12. Edisi; 03/Maret 2009 menemukan topik khusus itu dan Dengan sub rubrik Kontestan dan membedakan dengan berita-berita lain. Derap Demokrasi. Pengamatan pada tiga surat kabar Melalui rubrik khusus itu, media harian terbitan Jakarta dan dua suratkabar memang telah melaksanakan fungsinya terbitan lokal (daerah) yang diamati yaitu sebagai pemberi informasi terkait dengan Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara segala hal menyangkut pemilu. Misalnya Merdeka dan Kedaulatan Rakyat, menyangkut sosialisasi tata cara diperoleh gambaran sebagai berikut: memberikan suara. Juga ada informasi tentang kelambatan pence-takan kartu Suratkabar harian Kompas memilih suara, persiapan panitia pengawas pemilu nama rubik Mandat Rakyat tiga halaman (Panwaslu), sampai pada hiruk pikuk dan dengan sub rubrik Obrolan Politis berisi komentar tentang para anggota KPU yang kolom penulis luar, Bilik Suara, Spanduk sebulan menjelang pelaksanaan pemilu, Caleg dan Bingkai Pemilu berisi galeri foto. masih juga pergi ke luar negeri dengan Republika menyediakan dua alasan untuk sosialisasi. halaman bernama Koran Pemilu, dengan Namun, masih mudah dijumpai sub rubrik Dinamika, Suara Rakyat, Agenda kecenderungan telah terjadi semacam Parpol, dan Kandidat. perdamaian dalam dinamika pemilu di Sedangkan Koran Tempo memiliki media. Artinya, ada dilema pada media, dua halaman khusus bertajuk Menuju antara melakukan se-suatu dan peluang Pemilu Bersihdengan nama sub rubrik untuk mendapatkan sesuatu. Tercermin Retorika, Kilas dan Serba-Serbi. melalui beberapa tulisan me-ngenai calon anggota legislatif maupun profil partai yang Adapun Suara Merdeka terkesan semuanya serba baik. Tidak ada menyediakan satu halaman bernama kritisisme yang dibangun, misalnya Pemilu Legislatif bagaimana menyangkut komposisi peng- urus partai, latar belakang pendidikan Sedangkan Kedaulatan Rakyat pengurusnya, bagaimana sumber daya menampilkan rubrik khusus dengan nama pendanaan partai itu, sampai pertanyaan Rakyat Memilih kritis, misalnya, mengapa berani mendirikan partai di te-ngah situasi sekarang, apa tujuan dan sebagainya. 12 Edisi : 03/Maret 2009
  13. 13. Edisi; 03/Maret 2009 Masih banyak gugatan lain yang mestinya beragam, heterogen. Para editor di bisa saja dipaparkan oleh media. newsroom selalu mempunyai persoalan setiap kali harus me-milih dan menentukan Dalam sub rubrik Kontestan berita yang hendak disampaikan kepada (Kedaulatan Rakyat) ditulis mengenai khalayak. Pun demikian dalam memilih kiprah caleg dan partai, yang seratus berita mengenai Pemilu 2009 yang dikemas persen hanya berisi profil tentang mereka, dalam rubrik khusus itu. semua serba mulus dan baik, tetapi di dalam kredit tulisan itu tidak dicantumkan Akan tetapi, dengan segala keterangan tulisan itu adalah advertorial. Itu kekurangan dan persoalan yang dialami berarti, tulisan tersebut adalah produk media dan jurnalis di lapangan, pers tetap jurnalisme. harus berfungsi untuk bisa membangun iklim kritis bagi calon pemilih. Bagaimana Hal ini bisa melahirkan pertanyaan, pun jurnalis harus punya netralitas. mengapa media tidak secara jujur meng- Independensi pada media bukan saja dari atakan telah mengiklankan partai atau netralitas, tapi juga bagaimana kritisisme caleg? Mengapa tulisan itu mesti dibungkus harus senantiasa dibangun. atau disamarkan dengan inisial tim wartawan atau tim penulis kalau sejatinya Fungsi media tidak hanya memberi adalah iklan? Apakah ini hanya gimmick informasi menyangkut tata cara bagaimana parpol atau caleg agar bisa diliput dan memberikan suara pada pemilu, kemudian diberitakan di media? mengenalkan siapa caleg atau partai politik Pertanyaan lebih jauh adalah, seperti apa yang kini bertarung di medan pertempuran kiranya situasi yang dihadapi jurnalis memperebutkan suara demi kekuasaan. menghadapi persoalan seperti itu. Apa Lebih dari itu adalah bagaimana media yang terjadi jika terjadi pembodohan semestinya memberi netralitas kepada pembaca? khalayak. (Agoes Widhartono) Tak dapat dipungkuri, pembaca (*Penulis adalah staf redaksi Newsletter suratkabar adalah masyarakat yang LP3Y Online 13 Edisi : 03/Maret 2009
  14. 14. Edisi; 03/Maret 2009 Media dan Gender : Pemberitaan Suratkabar tentang Caleg Perempuan M enjelang pemilu yang akan berlangsung pada 9 berkaitan dengan pemilu, media April mendatang, media berlomba-lomba juga menyajikan seputar kegiatan memberikan suguhan kepada masyarakat tentang KPU (Komisi Pemilihan Umum) hal-hal yang menyangkut pemilu, termasuk iklan parpol. dan perkembangan pemilu yang terkadang tidak ditempatkan pada Media elektronik, televisi selain gencar menyajikan rubrik tersebut. iklan parpol, juga mengemas acara berkaitan dengan pemilu ini. TV One, dengan mengusung slogan sebagai Banyak hal yang disoroti televisi pemilu misalnya, punya program acara dengan media, seperti misalnya sosialisasi nama “Kabar Pemilu” ataupun “Debat Partai”. Sedangkan, cara mencontreng surat suara, Metro TV dengan acara “The Candidate” juga menyajikan kedatangan surat suara yang kegiatan seputar pemilu dengan menampilkan beberapa molor di sejumah daerah, kontestan sebagai calon presiden mendatang. Selain itu banyaknya surat suara yang rusak, masih banyak lagi televisi menyajikan acara yang bertujuan keputusan Mahkamah Konstitusi menarik pemirsa berkaitan dengan pemilu 2009 ini. (MK) yang mendapat tanggapan dari berbagai parpol (partai politik), Tidak ketinggalan, media cetak atau suratkabar termasuk caleg (calon legislatif) harian pun memuat berita-berita tentang itu. Malah dan lain sebagainya. sebagain besar suratkabar tersebut punya rubrik khusus tentang pemilu. Seperti misalnya Kompas dengan nama Berkaitan dengan itulah, rubrik Mandat Rakya, Republika dengan nama rubrik Koran timbul pertanyaan kritis seperti apa Pemilu, Kedaulatan Rakyat dengan nama rubrik Rakyat media, terutama media cetak Memilih dan Suara Merdeka dengan nama rubrik Pemilu memberitakan isu perempuan atau Legislatif. khususnya caleg perempuan menghadapi pemilu ini? Apakah Selain itu, terlepas adanya rubrik pemilu dalam ada upaya media suratkabar yang berisi tentang segala kegiatan yang 14 Edisi : 03/Maret 2009
  15. 15. Edisi; 03/Maret 2009 mengenalkan caleg perempuan kepada pembaca? Widanti SH CN, dalam diskusi public Peluang Keterwakilan Keputusan MK Perempuan di parlemen pada Isu perempuan dalam dunia politik menjadi begitu Pemilu 2009 di gedung DPRD hangat ketika keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Jateng. pembatalan berlakunya ketentuan pasal 214 UU No Begitulah, keputusan MK 10/2008 mengenai penetapan caleg terpilih berdasarkan memang banyak membuat caleg nomor urut. Sejumlah suratkabar pada awal hingga perempuan merasa kecewa. Hal ini pertengahan Maret ini masih memuat berbagai pernyataan disebabkan dalam UU Pemilu No atas adanya keputusan MK tersebut. 10/2008 ada tiga ketentuan penting Seperti misalnya suratkabar harian Republika ( yang dapat disebut merupakan 16/3/09) dengan judul berita “Putusan MK dinilai Berangus aturan yang berpihak atau Caleg Perempuan”. Judul berita tersebut diambil dari affirmatif pada kaum perempuan. pernyataan seorang pengamat hukum Universitas Jenderal Pertama, ketentuan daftar bakal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, dalam diskusi mengenai caleg yang sedikitnya menetapkan pelaksanaan Pemilu 2009 di lembaga Penelitian Unsoed 30 persen adalah perempuan. pada 14/03/09 lalu. Kedua, pemberlakuan sistem nomor urut terhadap caleg terpilih. Selain itu suratkabar harian Kedaulatan Rakyat edisi Ketiga, pemberlakuan sistem 15/03/09 juga menurunkan berita dengan judul “Keputusan zipper, dimana setiap tiga caleg MK membuat Kecewa Perempuan”. Judul tersebut diambil dalam daftar nomor urut, harus dari pernyataan anggota DPD DIY GKR Hemas dalam mencatumkan minimal satu caleg seminar nasional “Perempuan dan politik di Indonesia: perempuan. Peluang dan Tantangan dalam Pemilu 2009” di UGM pada 12/3/09. Dengan adanya tiga ketentuan di atas tersebut, UU Lain halnya dengan Suara Merdeka edisi 13/03/09. Pemilu No 10/2008 sangat jelas Pada rubrik Pemilu Legislatif, dengan judul berita keberpihakan kepada perempuan. “Representasi Perempuan Sulit Direalisasikan” juga berisi Namun dengan keputusan MK, hal tentang keputusan MK yang telah menjadi pemicu itu telah memberangus hilangnya affirmative action dan kuota bagi perempuan di kesempatan perempuan untuk parlemen. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Jaringan menjadi anggota parlemen. Peduli Perempuan dan Anak Jawa Tengah, Prof Dr Agnes 15 Edisi : 03/Maret 2009
  16. 16. Edisi; 03/Maret 2009 Namun paling tidak itulah gambaran bagaimana untuk terus menjadi agen suratkabar mengangkat seputar tentang keputusan MK. perubahan yang aktif, yang mampu Berita pemilu yang baru pada tataran wacana karena berisi memetakan pemberdayaan talking news, liputan seminar dan diskusi bagi perempuan perempuan secara lintas sektoral yang berpendidikan tinggi. dan mencakup berbagai peran perempuan. Pemberdayaan Berita belum menyentuh pemilih perempuan pada tersebut antara lain meliputi: umumnya. memperluas ruang gerak, posisi Hal lain yang masih perlu mendapat jawaban adalah dan peran baru yang sebelumnya tentang upaya media dalam mengenalkan para caleg di dominasi laki. (Negara dan perempuannya. Suratkabar Republika dalam rubrik Koran Perempuan, Reorientasi Kebijakan Pemilu dengan sub rubrik Kandidat, memuat beberapa Publik : 2005) calon legislatif perempuan. Pada edisi 13/03/09, dengan Transformasi organisasi Judul berita “Perjuangan Keterwakilan Perempuan”, dalam dunia politik, pemberdayaan beritanya berisi tentang pernyataan seorang caleg dari perempuan menjadi penting Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Nurhayati karena sebelumnya dunia politik Payopo. Caleg tersebut memberikan pernyataan tentang didominasi laki-laki. Keterwakilan keputusan MK yang membuat caleg perempuan harus perempuan di DPR paling tidak head to head alias berhadapan langsung dengan caleg dapat diharapkan ada suara dalam laki-laki. Keputusan itu yang dinilainya seakan makin memperjuangkan hak-hak memberatkan langkah caleg perempuan dalam perempuan. Seperti target dan persaingannya menuju senayan. tujuan yang ingin dicapai Dinajani Lain halnya dengan Dinajani, masih dalam sub misalnya. rubrik yang sama, caleg dari Partai democrat itu ingin Namun, sejarah tentang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama berkaitan keterwakilan perempuan di dengan kesehatan perempuan, (Republika, 17/3/09). parlemen memang membutuhkan Liputan media tentang caleg hanya menyentuh affirmative action atau tindakan sedikit tujuan pemberdayaan perempuan. Padahal media khusus, karena start awal berperan dalam mewujudkan perempuan sebagai agen memasuki dunia politik perubahan dalam transformasi organisasi. Seperti pernyataan Darwin perempuan jauh ketinggalan dalam bukunya dalam transformasi organisasi perempuan diharapkan dibanding laki-laki. 16 Edisi : 03/Maret 2009
  17. 17. Edisi; 03/Maret 2009 Namun inilah yang perlu dipikirkan bersama tentang Begitulah pengamatan partisipasi perempuan di DPR. Anggota DPR yang singkat yang dilakukan pada awal sebagian besar adalah laki-laki tidak juga mencerminkan hingga pertengahan maret 2009. jalannya good governance. Sejarah memang belum Wacana keterwakilan perempuan membuktikan karena sampai saat ini kesempatan atau masih mendominasi suratkabar partisipasi perempuan baru mencapai 11,3 persen pada kita. Tidak ada yang salah dari periode 2004-2008. liputan tersebut karena memang sudah seharusnya isu-isu Aksi Perempuan Jateng perempuan terus diperjuangkan mengingat sejarah keikutsertaan Sejumlah caleg perempuan untuk Pemilu 2009 yang perempuan di dunia politik. mewakili daerah pemilihan di berbagai wilayah Jawa Namun, apakah tidak ada Tengah berkomitmen memperjuangkan pemenuhan hak- peristiwa yang dapat memberi hak perempuan dan anak. Yakni terkait dengan kesehatan informasi lebih kepada pembaca, reproduksi, kekerasan berbasis gender, trafficking, gender seperti misalnya bagaimana budget dan anti korupsi. Itulah lead yang dimuat pada perjuangan caleg perempuan di berita dengan judul “Perempuan Caleg Teken Lima lapangan ketika bertarung dengan Komitmen” yang dimuat Suara Merdeka edisi 15/03/09. caleg laki-laki? Atau bagaimana Acara pertemuan konsolidasi caleg perempuan yang dengan pemilih baik laki-laki atau diadakan oleh Kemitraan dan Koalisi Perempuan Indonesia perempuan, berapa banyak yang (KPI) berlangsung di Hotel Santika Premiere Semarang ini memilih caleg perempuan? juga dimuat di suratkabar Kompas edisi 16/3/09 pada rubrik Pertanyaan-pertanyaan ini Mandat Rakyat dengan judul “Caleg Perempuan Jawa memang butuh waktu panjang Tengah Bersatu”. untuk mengamati isi suratkabar. Dalam pertemuan itu sejumlah caleg Jawa Tengah Namun dengan gambaran memberikan pernyataannya tentang peran caleg perempuan pengamatan singkat tadi pada Pemilu 2009 ini. Salah satunya Fauziyah Ariningsih, caleg kecenderungan media dalam dari kota Magelang. Dalam suratkabar Kompas ia mengatakan meliput caleg perempuan bahwa pendidikan politik menjadi sangat penting untuk meningkatkan baru sebatas berita talking keterwakilan perempuan di parleman. Oleh karena itu caleg perempuan news. (ismay Prihastuti) perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 17 Edisi : 03/Maret 2009
  18. 18. Edisi; 03/Maret 2009 Media dan Kebencanaan : Perempuan, Terabaikan di Berita Bencana P ada masa tanggap darurat bencana di Bantul yang mengaku kesulitan untuk gempa di DIY-Jateng 2006, ada memulai usaha kembali dan bekerja secara sejumlah cerita berkaitan dengan optimal di dapur. Pasalnya, gempa telah persoalan yang dihadapi perempuan korban menghancurkan alat-alat kerja dan alat-alat gempa. Di antaranya tentang toilet di dapur milik mereka, namun hampir tak ada pengungsian dan alat-alat dapur/alat kerja. bantuan berupa benda-benda tersebut. Para perempuan korban gempa Alat dapur jelas dibutuhkan untuk merasa risih jika harus menggunakan toilet mengolah makanan bagi mereka dan bantuan. Bukan karena bau atau sempit. keluarga. Alat kerja? Ini yang hampir luput Mereka risih karena dinding (berbahan dari perhatian: lebih dari separoh tripleks) dibuat menggantung, yaitu tidak perempuan dusun di Bantul merupakan menutup hingga permukaan lantai. Apabila pelaku ekonomi, terutama sebagai mereka jongkok untuk buang air besar atau pedagang dan produsen (makanan dan kencing maka sebagian tubuh mereka barang non makanan). Ketika alat-alat kerja terlihat dari luar. Konstruksi dinding seperti mereka rusak, maka salah satu aset usaha ini tidak terlalu jadi masalah bagi laki-laki, mereka hilang. Padahal, modal usaha terutama untuk keperluan kencing sebab berupa uang nyaris habis terpakai untuk laki-laki bisa melakukannya sambil berdiri. membiayai pembangunan tempat tinggal (biaya rekonstruksi dari pemerintah sangat Cerita tentang alat-alat dapur dan jauh dari memadai). alat kerja adalah ketika waktu menembus angka setahun pascagempa ternyata masih Tapi apakah cerita yang dialami teramat banyak perempuan di dusun-dusun para perempuan korban bencana itu sampai 18 Edisi : 03/Maret 2009
  19. 19. Edisi; 03/Maret 2009 ke publik melalui pemberitaan media? saja dengan laki-laki. Bahkan, bisa saja Dikatakan tidak ada sama sekali mungkin publik beranggapan tak ada masalah. tidak tepat benar. Namun yang jelas amat minim. Seakan-akan perempuan korban Kedua, publik tak tahu apakah bencana tidak mempunyai masalah spesifik. permasalahan para perempuan korban bencana itu mendapat perhatian atau Selain dua masalah yang terabaikan dalam upaya penanggulangan dicontohkan di atas, perempuan korban bencana. Kalau mendapat perhatian, bencana menghadapi persoalan kesehatan apakah bantuan untuk mengatasi reproduksi, sanitasi, stress, kelelahan, permasalahan itu disampaikan secara tepat menjadi korban kekerasan dalam rumah (tepat jumlah, tepat sasaran, tepat guna). tangga (dengan berbagai bentuknya: Pada banyak kasus penanggulangan ekonomi, seks, psikologis), bahkan bencana, yang kerap terjadi justru tidak kekerasan seksual, dan sebagainya. tepat jumlah, tidak tepat sasaran dan tidak Perempuan korban bencana menghadapi tepat guna. masalah lebih kompleks, terutama karena mereka harus pula memikul beban ganda: Ketiga, publik pun tidak mendapat bagi perempuan pedagang atau gambaran tentang seperti apa perjuangan pengusaha, mereka pun masih dituntut para perempuan korban bencana mengurus dan melayani anak, suami, mengatasi persoalan mereka. Padahal di mengelola rumah, belanja, mencuci, dan banyak kejadian bencana, tatkala para seterusnya. Dan dalam situasi darurat yang lelaki terpuruk, para perempuanlah yang serba kurang, peran-peran seperti itu justru cepat tanggap mengatasi situasi darurat. tidak berkurang. Sebaliknya, implementasi Keempat, dari waktu ke waktu, dari peran-peran itu mendapat tambahan beban bencana ke bencana, perempuan korban berupa keserbadaruratan. bencana terpaksa harus menghadapi dan Minimnya informasi berupa berita memecahkan sendiri beragam media tentang perempuan korban bencana persoalannya. Sebab mereka tak akan menyebabkan beberapa hal. tersuarakan. Pertama, publik tidak mendapat Hanya 1,6 % gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi para perempuan korban bencana, Apakah amat minimnya berita yang sebaliknya publik bisa beranggapan bahwa menyuarakan persoalan perempuan korban masalah perempuan korban bencana sama bencana hanya terjadi ketika gempa DIY- Jateng 2006? 19 Edisi : 03/Maret 2009
  20. 20. Edisi; 03/Maret 2009 Seperti kita ketahui bersama, negeri Dalam lima tahun terakhir (2004-2008), tiap ini merupakan kawasan rawan bencana tahun rata-rata terjadi 200 lebih kejadian alam yang meliputi bencana hidro- bencana alam (tabel 1). Pada bulan meteorologis (banjir, kekeringan, puting November hingga awal atau pertengahan beliung) dan geologis (gempa, letusan Maret bencana alam yang rutin melanda gunung, pergerakan tanah, longsor). sebagian wilayah Indonesia yaitu banjir dan tanah longsor. Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana 2004-2008 Jumlah Kejadian 2004 2005 2006 2007 2008 Gempa Bumi 11 9 20 13 8 Tanah Longsor 54 50 73 103 39 Banjir dan Tanah Longsor 9 13 31 52 22 Banjir 285 248 328 335 197 Sumber: Kompas, (3/2/2009 hal. 1) Karena bencana alam ini menjadi bagian dari Amat minimnya pemberitaan yang realitas kehidupan masyarakat Indonesia, maka menyuarakan (persoalan) perempuan korban media massa selalu memberi ruang untuk bencana tak hanya terjadi ketika gempa DIY- memberitakannya. Namun, bagaimana jawaban Jateng 2006. Hasil pengamatan terhadap berita- atas pertanyaan di atas? berita bencana alam yang berlangsung selama bulan Februari 2009 di tujuh suratkabar (Kompas, Kedaulatan Rakyat, Solopos, Suara Merdeka, 20 Edisi : 03/Maret 2009
  21. 21. Edisi; 03/Maret 2009 Media Indonesia, Koran Tempo, Republika) langsung/straight news dan 8 berupa berita menunjukkan kondisi serupa. kisah/features) dengan beragam kejadian bencana, terbanyak banjir (lihat tab) Sepanjang Februari 2009 teramati sebanyak 164 item berita (156 item berupa berita Tabel 2. Jumlah berita menurut bencana hanya untuk melengkapi fakta kejadianbencana umum. Kejadian bencana Jumlah Tabel 3. Berita dengan narasumber berita perempuan korban bencana Banjir 93 Posisi dalam berita Jumlah Persen Longsor 43 Item Gempa 10 Berita Pergerakan tanah 6 Topik utama persoalan 4 2,4 perempuan di daerah Puting beliung 6 bencana dengan narasumber perempuan korban bencana Tsunami 3 Topik utama tentang 4 2,4 bencana, narasumber Tidak spesifik 1 perempuan korban bencana Jumlah 164 hanya dikutip untuk melengkapi informasi Dari jumlah tersebut berita yang mengangkat persoalan yang dihadapi perempuan korban gempa sebagai topik Kedelapan berita tersebut terdapat utama dengan menjadikan perempuan hanya di empat dari tujuh suratkabar yang korban gempa sebagai narasumber utama diamati (Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan hanya empat item atau 2,4%. Rakyat dan Republika). Kemudian, ada empat item (2,4%) Jika dilihat dari jumlah perempuan berita yang di dalamnya mencantumkan yang menjadi narasumber, jumlah berita “suara perempuan korban bencana”. Berita “bersuara perempuan” tampaknya memang ini tidak menjadikan persoalan perempuan agak banyak, yaitu 13 item (7,9%). Tercatat korban bencana sebagai topik utama. ada 23 orang perempuan menjadi Kutipan pernyataan dari perempuan korban narasumber untuk 13 item berita tersebut. 21 Edisi : 03/Maret 2009
  22. 22. Edisi; 03/Maret 2009 Namun perlu dicatat, dari jumlah itu hanya total 9 alinea pada sebuah features sama 14 orang perempuan korban bencana. sekali tidak berbicara tentang persoalan Sisanya, yaitu 9 orang adalah ahli geologi, perempuan di pengungsian meskipun ahli kehutanan, bupati, wakil gubernur, narasumbernya perempuan korban dokter dan kasubbag kesehatan. Ke-9 bencana. orang ini, meskipun perempuan, tidak berbicara atau menyampaikan persoalan Akibat amat minimnya informasi yang dihadapi perempuan korban bencana. tentang persoalan perempuan korban bencana, yaitu dengan rasio 4: 160 (berita Terhadap berita dengan narasumber bertopik persoalan perempuan korban perempuan korban bencana yang bencana: berita peristiwa bencana secara jumlahnya amat minim itu masih bisa umum/non persoalan perempuan) bisa diajukan pertanyaan mendasar yaitu diperkirakan bahwa khalayak pembaca seberapa besar porsi yang disediakan untuk tidak mendapat gambaran memadai tentang mereka. Menjawab pertanyaan ini cukup persoalan yang muncul dan dihadapi para sederhana, yaitu dengan melihat dari perempuan korban bencana. Terlebih lagi seberapa banyak mereka dikutip. pembaca tiga suratkabar (Koran Tempo, Media Indonesia dan Solopos) sebab Dari delapan berita dengan mereka tidak mendapat informasi itu. narasumber perempuan korban bencana Seandainya khalayak akan membantu, hanya terdapat 19 alinea dan 1 kalimat mereka tak tahu kebutuhan spesifik apa yang menggambarkan persoalan yang yang bisa dipenuhi. Akhirnya, lagi-lagi dihadapi perempuan korban bencana. hanya membantu bahan makanan padahal Jumlah tersebut berarti hanya 1,6% dari seringkali bahan makanan ini sudah lebih total 1.148 alinea (rata-rata satu berita 7 dari cukup. Penuturan seorang ibu korban alinea: berita terpendek 3 alinea, terpanjang banjir di Cilacap ini bisa mengingatkan: 30 alinea) untuk seluruh item berita “...kompor juga rusak. Jadi kita berharap teramati. Tentu ini suara yang amat sayup- adanya bantuan alat masak, jangan hanya sayup dan nyaris tak terdengar. Apalagi, bahan makanan.” (Korban Banjir dari 19 alinea itu tak seluruhnya menjadi Kebingungan Jalankan Aktivitas informasi yang bisa segera dibaca Pascabencana, Republika, 5/2/09:). Tapi, khalayak. Hanya sepuluh alinea yang bisa pembaca tak tahu berapa kompor yang segera sampai ke pembaca, sekalipun tidak dibutuhkan, sebab tak ada data dijadikan lead berita. Lima alinea lain diinformasikan. “tersembunyi” karena hanya merupakan informasi pelengkap, kemudian empat dari 22 Edisi : 03/Maret 2009
  23. 23. Edisi; 03/Maret 2009 Male Story diwawancarai untuk berita-berita di seluruh dunia. Kemudian, kalangan media Minimnya berita dengan informasi seringkali tidak mempertimbangkan adanya tentang persoalan perempuan korban perempuan-perempuan sebagai kalangan bencana baik yang disuarakan laki-laki pemimpin, melukiskan perempuan- ataupun perempuan bukan korban perempuan tersebut hanya sebagai bencana, apalagi yang disuarakan individu-individu dan bukan kelompok- perempuan korban bencana, sepertinya kelompok perempuan; menampilkan meneguhkan pandangan bahwa kerja mereka sebagai korban bukan sebagai jurnalisme adalah dunia maskulin yang pahlawan, mengedepankan mereka pelakunya (sebagian besar) laki-laki dan sebagai figur-figur yang sensual, bukan menggunakan sudut pandang laki-laki sebagai kalangan pemikir. dalam melihat dan mengabarkan berbagai realitas sosial. Apa akibat dari kondisi seperti itu, Hal yang hampir sama diungkapkan khususnya dalam konteks kebencanaan? dalam laporan yang dikeluarkan Women, men and Media Project yang Seperti telah dikemukakan di awal, mengungkapkan secara kritis cerita-cerita di akibat dari minimnya informasi tentang balik Perang Teluk (Gulf War). Menurut persoalan perempuan korban bencana yaitu laporan tersebut hampir seluruh cerita yang perempuan akan terus terabaikan dalam ada hanya mengenai laki-laki, pekerjaan upaya penanggulangan bencana. Sebab, mereka, senjata dan opini mereka. publik tidak mendapat informasi bahwa ada Semuanya adalah “male story” (Jade banyak persoalan dihadapi perempuan Kramer, May 1992). korban bencana. Dengan begitu, untuk membantu pun tak berbekal peta persoalan Fakta pemberitaan bencana yang yang berakibat pada tidak tepat menjadi obyek pengamatan ini juga tak jauh sasaran/jumlah/guna bantuan yang berbeda dengan fakta yang ditunjukkan diberikan. Publik pun tak mendapat dalam laporan World Association for informasi memadai bersifat kontrol publik Christian Communication (2000) (dikutip dari media apakah negara melalui Nur Iman Subono, Menuju Jurnalisme yang aparaturnya telah menjalankan Berprespektif Gender, dalam Jurnal kewajibannya secara tepat Perempuan 20:2003). Ternyata, demikian sasaran/jumlah/guna, atau bahkan negara menurut laporan tersebut, terungkap sama sekali lalai menjalankan kewajibannya bahwa perempuan hanya berjumlah sekitar melindungi dan mengatasi persoalan 18% dari seluruh masyarakat yang perempuan korban bencana seperti 23 Edisi : 03/Maret 2009
  24. 24. Edisi; 03/Maret 2009 diamanatkan undang-undang (UU RI mana unit itu ditempatkan. Ini untuk melihat 24/2007 tentang Penanggulangan aksesibilitas pengungsi, terutama Bencana). perempuan, terhadap fasilitas tersebut. Apakah bagi perempuan pengungsi Kepekaan Gender jaraknya terlalu jauh? Soalnya, jarak akan menentukan energi yang dibutuhkan. Agar perempuan korban bencana Padahal, tak bisa dipungkiri perempuan tidak terus terabaikan sehingga harus masih dibebani peran mengurusi berjuang sendiri mengatasi persoalan sepenuhnya kegiatan domestik. Jarak yang mereka di tengah situasi serba darurat dan jauh antara tempat memasak dengan kekurangan, maka mereka harus sarana air bersih akan melelahkan mereka, disuarakan dengan intensitas lebih kuat. sementara mereka masih harus Ibarat pentas musik, tak cukup lagi hanya mengerjakan banyak hal. dengan loudspeaker 1.000 Watt, melainkan 10.000 Watt, dengan penempatan Soal lokasi tak hanya menyangkut loudspeaker di berbagi tempat. Mikrofon jarak yang berimbas pada tingkat kelelahan. pun tak lagi cukup hanya sebuah, Perlu dicermati apakah penempatan itu melainkan sebanyak mungkin agar bisa memberi rasa aman bagi perempuan? merekam makin banyak sumber suara. Lokasi sarana air bersih yang jauh, Pengolah suara pun tak cukup lagi hanya membuka peluang bagi kemungkinan satu unit amplifier, tapi harus ditambah pula timbulnya gangguan berupa pelecehan dengan unit sound mixer dan piranti seksual terhadap perempuan saat pengontrol suara (sound controler). mengambil air. Untuk itu jurnalis perlu memiliki Selain itu, jurnalis perlu mencermati kepekaan gender (gender sensitivity), selain apakah para perempuan dilibatkan dalam itu memiliki pemaham memadai mengenai penentuan lokasi penempatan sarana air kebencanaan. Bahwa, peristiwa bencana bersih tersebut? Jangan-jangan, bukan hanya soal statistik (luas wilayah penempatan itu hanya didasarkan terdampak, jumlah kerugian, jumlah korban, keputusan para laki-laki atau pemberi dst). Jurnalis harus bisa melihat lebih jauh bantuan (pemerintah maupun non dari itu. pemerintah). Ambil contoh, ketika jurnalis Begitu pula ketika ada pemberian mendapat informasi adanya pengiriman bantuan, jurnalis perlu mencermati apakah bantuan unit air bersih ke lokasi para perempuan dilibatkan dalam membuat pengungsian, jurnalis perlu mencermati di 24 Edisi : 03/Maret 2009
  25. 25. Edisi; 03/Maret 2009 keputusan pendistribusian, bukan hanya bencana antara lain karena perempuan mendapat jatah tugas mendistribusikan. tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan menyangkut kehidupan Di banyak kasus persoalan muncul dan terpaksa dialami perempuan korban pengungsi ataupun korban bencana yang media. Sebab, jurnalis begitu sibuk dengan tidak mengungsi. Salah satu contoh telah urusan angka-angka dan dramatisasi dipaparkan di awal, yaitu tentang toilet bencana. Seperti halnya pada berita-berita bermasalah dalam penanganan pengungsi bencana yang teramati selama Februari bencana gempa DIY-Jateng 2006. Dan 2009.(Dedi Purwadi) sayangnya, ini luput dari pemantauan 25 Edisi : 03/Maret 2009
  26. 26. Edisi; 03/Maret 2009 Spesial Info : PKBI DIY Membangun Kantor Berita “Suara Nusa” H arus diakui, intervensi isu kesehatan reproduksi (Kespro), seksualitas, HIV/AIDS, Gender dan HAM ke dalam jurnalisme bukanlah isu dan strategi baru. Sudah banyak training juga workshop digelar, diikuti para jurnalis di negeri ini. Namun, dalam pembacaan PKBI DIY, intervensi yang sudah berjalan selama ini masih menunjukkan parsialitas isu yang belum mampu ditangkap oleh pers sebagai sebuah kesatuan isu yang integral. Penilaian itu dituturkan oleh Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Mukhotib MD kepada Newsletter LP3Y baru-baru ini. Menurut Mukhotib, alih-alih memunculkan keberpihakan khalayak pembaca terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem, model pemberitaan selama ini justru menambah beban stigma dan memperlebar ruang diskriminasi. Melihat kenyataan itulah, lanjut Mukhotib, kemudian memunculkan hajat PKBI DIY untuk membangun sebuah kantor berita dalam upaya mencoba melakukan sinergitas isu Kespro, Seksualitas, HIV/AIDS, Gender dan HAM ke dalam dunia jurnalistik. Hal ini merupakan jawaban atau langkah konkret atas kegelisahan seperti diutarakan di atas. Pendidikan bagi wartawan dalam isu Kespro, Seksualitas, HIV/AIDS. Gender dan HAM bukannya tidak ada. Kegiatan itu sejatinya dibuat untuk mengurusi otak dan nalar wartawan agar menulis berita tidak diskriminatif atau minimal tidak bias dalam menulis isu-isu tersebut. Namun, dalam teropong PKBI DIY, pada kenyataannya justru banyak media yang menjadi salah satu alat untuk melanggengkan nalar sosial yang tidak adil dengan menggunakan hubungan kekuasaan yang tidak berimbang. 26 Edisi : 03/Maret 2009
  27. 27. Edisi; 03/Maret 2009 Selain bagi sebagian besar newsroom media mainstream isu tersebut dinilai tidak “seksi”, yang lebih diutamakan adalah pelurusan nalar si jurnalis dalam memandang dan menyikapi isu-isu tersebut sebagai langkah strategi, bukan semata dalam hal teknik jurnalistiknya. Perspektif jurnalislah yang mesti diurusi. Untuk itu, menurut PKBI DIY, forum training dan workshop dipandang terlalu instan dan berjangka pendek untuk dapat memfasilitasi kebutuhan itu. Suatu ruang yang mampu menjawab kebutuhan tersebut adalah dengan adanya sebuah kantor berita alternatif yang mampu memfasilitasi kebutuhan jurnalis dalam hal reportase, up date data, cross-check data yang otoritatif dan sensitif, analisis trend dan mendialogkan suatu berita dengan berita yang bersumber dari fakta/sumber lain. Sehubungan dengan rencana itu, PKBI DIY menyiapkan segala hal yang kelak diperlukan demi berdirinya sebuah lembaga kantor berita yang akan diberi nama Suara Nusa itu. Lembaga ini diharapkan bisa diakses oleh media mainstream dengan tujuan agar berita-berita yang bermuatan isu-isu Kespro, HIV/AIDS, Seksualitas, Gender dan HAM, tidak lagi bias. Dengan demikian khalayak bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang berbagai realitas sosial, terkait dengan perspektif isu-isu tersebut. Sebagai persiapan awal, PKBI DIY menggelar sebuah workshop dengan topik besar pengelolaan kantor berita. Diundanglah beberapa peserta dari berbagai kota besar di Indonesia, tentu saja dalam jejaring PKBI, untuk mengikuti workshop. Mereka kelak akan bertugas sebagai jurnalis pengelola berita, atau kepala biro. Sedangkan news room Kantor Berita Suara Nusa berada di Yogyakarta, menempati salah satu ruangan kantor PKBI DIY. Dengan demikian, ketika pada saatnya nanti lembaga ini beroperasi, karena sudah mempunyai ruangan atau kantor tersendiri, tidak akan mengganggu aktivitas rutin PKBI. Pengelola di kantor redaksi Yogyakarta juga disiapkan secara khusus. Mereka akan berperan sebagai editor, menampung berita atau laporan dari seluruh penjuru. Naskah laporan berita itu diperiksa, diedit, sebelum kemudian ditayangkan dalam situs on-line yang tentu saja terbuka untuk diakses media mainstream. Para peserta datang dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Me-dan, Palembang, Manado, Bali, Aceh dan tentu saja tuan rumah Yogyakarta sebagai pihak yang punya gawe. Workshop bagi calon jurnalis PKBI itu diselenggarakan selama dua hari berturut- turut pada 25 dan 26 Februari 2009, bertempat di Wisma Sargede, Yogyakarta. 27 Edisi : 03/Maret 2009
  28. 28. Edisi; 03/Maret 2009 Meramu konsep dalam praktek Sebagai bekal untuk melangkah ke depan, dalam konteks pengelolaan sebuah lembaga kantor berita, maka workshop itu menghadirkan pembicara utama, pakar ilmu komunikasi dari UGM, Drs Ashadi Siregar. Ashadi, yang juga Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogya (LP3Y) itu mengetengahkan dua topik. Pertama tentang rencana strategis pengembang-an pusat informasi LSM, berkaitan dengan kantor berita PKBI. Topik kedua adalah jurna-lisme sensitif HAM, seksualitas, gender dan Kespro, berkaitan dengan pemberitaan da-lam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana meramu konsep dua topik tersebut ke dalam praktek kerja jurnalisme, digenjot selama sehari penuh, mulai siang hingga malam hari. Peserta workshop datang dengan berbagai latar belakang. Misalnya ada yang sudah mengenal bagaimana jurnalisme, teori maupun prakteknya, dalam kesempatan itu mempertajam pengetahu-annya dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan bagi mereka yang datang sebagai pemula di bidang jurnalisme, topik besar ini lebih digunakan sebagai bekal dalam praktek kelak jika sudah menjalankan fungsinya sebagai jurnalis “Suara Nusa”. Pada poin mengenai informasi dalam pembingkaian PKBI, Ashadi Siregar mengutarakan, pengembangan informasi untuk keperluan PKBI dapat ditempatkan dari landasan hak azasi. Untuk itu, fokus dan setiap penulisan informasi adalah pada person, pada keberadaannya dengan hak azasinya. Secara sederhana, demikian Ashadi, hak azasi dilihat sebagai hak yang melekat pada diri setiap person dan hak yang diperoleh dari ketentuan bersifat imperatif dari pihak lain. Sebagai ilustrasi, hak yang melekat seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas pengakuan yang sama sebagai manusia di muka hukum di mana pun ia berada dan lainnya. Hak dari pihak lain, misalnya: tidak boleh dikenai intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, juga serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Dengan begitu, fakta dilihat dari kerangka hak person (who). Sedangkan peristiwa (what) dilihat dengan konteks ancaman atau perlindungan atas hak azasi person, secara fisik maupun non fisik. 28 Edisi : 03/Maret 2009
  29. 29. Edisi; 03/Maret 2009 Untuk PKBI, kata Ashadi Siregar, pengembangan informasi dengan orientasi kelembagaan: yaitu melihat person dalam peristiwa dalam masalah seksualitas, atau HIV/AIDS, atau gender atau kesehatan reproduksi. Mengenai ideologi dan keyakinan gerakan PKBI, sudah diberikan secara tuntas dan detil oleh Mukhotib MD selaku Dirpelda PKBI DIY, pada sesi awal, sebelum masuk pada topik jurnalisme dalam konsep dan praktek. Setelah mendapatkan konsep, kemudian bagaimana mempraktekkan konsep itu dalam kerja jurnalisme, peserta workshop juga diberi berbagai kaidah sebagai acuan kerja di bidang redaksi (editorial policy) Politik keredaksian yang diberlakukan oleh Suara Nusa, terdiri beragam hal. Mulai persoalan teknis, misalnya bagaimana menggunakan bahasa, menulis berita dan menentukan format tulisan, menulis istilah tertentu dan sebagainya. Termasuk di dalamnya mengetahui alur pengiriman naskah hingga kemudian layak ditayangkan (didisplay) pada situs on-line. Sebagai sebuah gerakan dalam jagat media, apa yang dilakukan PKBI DIY, ini merupakan terobosan. Terutama pada tingkat keberanian membangun sebuah kantor berita yang memuat informasi dalam bingkai isu-isu khusus itu. Seperti apa wujud kantor berita itu dan bagaimana reaksi khalayak, tentu belum bisa dilihat sekarang. Sebab, menurut Mukhotib, launching Suara Nusa baru akan dilaksanakan April 2009 di Jakarta. Dengan demikian, tidak ada kata lain, kecuali menunggu peristiwa bersejarah itu terjadi. (Agoes Widhartono*) (*Penulis adalah staf redaksi Newsletter LP3Y online) 29 Edisi : 03/Maret 2009
  30. 30. Edisi; 03/Maret 2009 Info Buku Media dan Peran Negara M asih ingat pada November tahun lalu Meskipun, program acara disiarkan pada jam tentang, Komisi Penyiaran Indonesia tayang yang dianggap tidak banyak anak- (KPI) Pusat melakukan penghentian anak melihatnya, ternyata dapat menimbulkan program siaran Empat Mata yang ditayangkan korban jiwa karena anak meniru adegan Trans 7. Episode yang menampilkan tersebut. Sumanto, mantan pemakan mayat, salah satu adegannya dinilai telah melanggar Pedoman Namun dengan penghentian acara tersebut Perilaku Penyiaran dan Standar Program sebenarnya belum menyelesaikan masalah Siaran (P3SPS). karena selain smack down, layar televisi kita masih dijejali tayangan-tayangan yang Apa yang dilakukan KPI adalah mengajarkan kekerasan, sebagai bentuk regulasi misalnya saja berita-berita pertelevisian di tengah banyaknya kriminal yang semakin vulgar ragam siaran televisi saat ini. mengekspos kekerasan. Sama Reality show, sinetron, sekali tidak mendidiknya, infotainment, kuis, dan masih sinetron-sinetron mistis yang banyak lagi program siaran serupa mengusung takhayul juga lebih pada mengedepankan unsur semakin beragam dan marak. hiburan ketimbang mendidik (hal.73) pemirsa. Oleh karena kondisi Siaran televisi yang berunsur pertelevisian sedemikian rupa, hiburan pun ternyata punya di satu sisi program itulah yang dampak serius pada pemirsa. Seperti halnya banyak peminatnya, namun di sisi lain banyak kasus program smack down pada tahun 2006 juga orang mempertanyakan, sekaligus muak yang dihentikan tayangannya karena mampu melihat tayangan tersebut. menimbulkan korban terutama anak. 30 Edisi : 03/Maret 2009
  31. 31. Edisi; 03/Maret 2009 Kritik terhadap siaran televisi dengan slogan memperingati 27 Mei. Alasan media yang dibuat Koalisi Hari Tanpa Televisi (HTT) meninggalkan pristiwa tersebut karena pada 20 Juli 2008 lalu yakni “turn off TV, Turn problem eksternal, semakin berkurangnya on Live”, nampaknya patut dihargai, atensi publik terhadap problem pasca mengingat ketergantungan kita terhadap bencana dan internal semakin tumpang televisi tak terkecuali anak-anak. Langkah tindihnya peristiwa-peristiwa yang harus tersebut dapat dikatakan merupakan salah disajikan dan sifat media yang selalu satu sikap bijak terhadap penggunaan televisi. menuntut kebaruan. Namun benarkan? Buku yang merupakan kumpulan artikel ini Pertanyaan kritis hadir ketika terjadi nampaknya sangat relevan sebagai sejumlah kasus penyimpangan bantuan, referensi untuk melihat dunia media pemotongan atau tindak korupsi lainnya massa kita. Beberapa artikel telah dimuat yang tidak jelas dilupakan oleh warga pada newsletter cetak LP3Y dan korban gempa. Dalam situasi semacam kumpulan ini diklasifikasikan dalam inilah media dibutuhkan untuk menjalin beberapa isu aktual seperti yang tersusun solidaritas dari warga di luar lokasi gempa dalam pembagian berikut: Bab 1 dan mendorong agar penyimpangan itu Menyoroti Regulasi Media, bab 2 segera diproses secara hukum. Media dan Menggagas Literasi Media, bab 3 tentang wartawan diminta tidak melupakan atau Media dan Budaya Populer, bab 4 pura-pura lupa. (hal. 243) Jurnalisme dan Advokasi Publik dan Bab 5 Media dan Bencana. Suatu kondisi di mana peran media dibutuhkan dalam mengatasi problem Banyak hal yang bisa dijadikan acuan dari yang terjadi di tengah masyarakat. Selain buku setebal 165 halaman ini terutama peran media dengan segala pada bab yang berisi tentang media dan tantangannya, peran negara juga bencana yang salah satu artikelnya dibutuhkan dalam kaitannya dengan berjudul “Setahun Berita Gempa: Melawan regulasi media saat ini. Seperti halnya Penyakit Lupa”. yang tertuang dalam pengantar buku ini, negara melalui Departemen Komunikasi Dalam artikel tersebut dibahas tentang dan Informasi (Depkominfo) dapat hampir pasti bisa diperkirakan, memasuki mengambil peran-peran yang lebih dua atau tiga tahun setelah gempa di fasilitatif. Misalnya menggoalkan Bantul, Yogyakarta, berita tentang gempa pembebasan pajak atas nama komitmen hanya akan menghiasi pojok tertentu di diversity of voices. Yang pasti UU 1945 halaman dalam sebuah media atau tetap mewajibkan peran negara terhadap sekadar dicatat sebagai peristiwa media, tetapi tidak merestui otoriterisme, seremonial pada masyarakat dalam apalagi neoliberalisme. 31 Edisi : 03/Maret 2009
  32. 32. Edisi; 03/Maret 2009 Buku ini sangat berharga bagi mereka yang concern terhadap perkembangan media jurnalisme kita, dalam menghadapi tantangan, dan perannya dalam kehidupan di masyarakat. Sayangnya, kumpulan artikel yang ditulis oleh staf pengajar Program Studi Komunikasi ini tidak disunting secara “serius”. Terbukti dimulai dari bagian pengantar sampai akhir buku, banyak terjadi kesalahan teknis seperti salah ketik atau terdapat kata yang tidak tepat yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca. (ismay prihastuti) Keterangan : Judul Buku : Media, Jurnalisme dan Budaya Populer Editor : Masduki dan Muzayin Naszaruddin Penerbit : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan UII Press Tebal : xii + 265 halaman Tahun : 2008 32 Edisi : 03/Maret 2009
  33. 33. Edisi; 03/Maret 2009 Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Redaksi : Ismay Prihastuti, Dedi H. Purwadi, Agoes Widhartono, Rondang Pasaribu. Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo 33 Edisi : 03/Maret 2009
  34. 34. Edisi; 03/Maret 2009 34 Edisi : 03/Maret 2009

×