Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jra keuangan thn 2013

410 views

Published on

JRA Keuangan 2013

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jra keuangan thn 2013

  1. 1. PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, bahwa dalam rangka pemberdayaan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar; 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
  2. 2. 8. Memperhatikan : Menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622); MEMUTUSKAN: Surat Kepala Arsip Nasional Nomor P. JRA/ 253 / 20 13 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: l. . Arsip Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/ fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Retensi Arsip Keuangan adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di Unit Pengolah. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di Unit Kearsipan. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang- kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
  3. 3. _3_ 7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. 8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan' statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada BPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada BPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Pasal 2 Jadwal Retensi Arsip Keuangan BPS digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip keuangan di lingkungan BPS. Pasal 3 (1) Jadwal Retensi Arsip Keuangan BPS memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan, dan keterangan. (2) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal' jangka waktu penyimpanan arsip keuangan. (3) Retensi arsip atau jangka waktu simpan arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan. lembaga. (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
  4. 4. Pasal 4 (1) Penentuan retensi atau jangka waktu simpan arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai. (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban, kegiatan dinyatakan selesai dipertanggungjawabkan, dan / atau setiap tahun anggaran berakhir. Pasal 5 Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan berdasarkan pertimbangan: a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; b. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum; dan c. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder. Pasal 6 Jenis arsip keuangan BPS meliputi dokumen: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN-P; b. pelaksanaan anggaran; 9 bantuan / pinjaman luar negeri; d. pengelolaan APBN/ Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN); e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan f. pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 7 Jadwal Retensi Arsip Keuangan BPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  5. 5. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013 KEPALA BADAN PESAT STATISTIK, f SURYAMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Da& 7r0l3 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1450
  6. 6. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK JENIS DOKUMEN [ARSIP n ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN APBN-P l. Penyusunan RAPBN Kebijakan Umum, Renstra, Strategi, dan Prioritas 2 Tahun setelah a. Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Lima Tahunan dinyamkan tidak b. Dokumen Rencana Kerja Tahunan ber 2. APBN 2 tahun setelah tahun angg berakhir Dinilai Kembali a. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/ L) Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas Mengenai 2 tahun setelah tahun Dinilai Kembali b' Pagu indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Pagu Anggaran anggaran berakhir
  7. 7. JENIS DOKUMEN/ ARSIP 2 Kesepakatan Bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR . Mengenai Pagu indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Pagu Anggaran BPS Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional ' Kegiatan (POK) dan Revisinya 3. Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara B PELAKSANAAN ANGGARAN Ketentuan/ Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, ' Penatausahaan dan Pertanggungawaban Anggaran 2. Dokumen Realisasi Pendapatan a. Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara ' Bukan Pajak (PNBP) 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir l tahun setelah diperbaharui 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali
  8. 8. JANGKA WAKTU SIMPAN INAKTIF 2 tahun setelah UU . Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja 'emang Dinilai Kembali Pertanggunawaban APBN disahkan 2 tahun setelah UU . . tentang . . . . . Bukti Setor Bunga dan/ atau Jasa Giro Bank _ Dmlla; Kembali Pertanggunawaban APBN disahkan 2 tahun setelah UU . Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masingmasing Satuan Kerja tentang Dinilai Kembali JENIS DOKUMEN] ARSIP Keterangan Pertanggunawaban APBN disahkan Dokumen Piutang Negara (antaralain kelebihan pembayaran gaji atau Selama Piutang Belum tunjangan kinerja] Tertagih Dinilai Kembali Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan Selama Investasi Masih ' sejenisnya Ada Selama Barang Masih Dikuasai Dinilai Kembali . Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara Permanen Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa termasuk Dokumen- a' Dokumen Pembayarannya: 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan l) Barang pakai habis
  9. 9. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan INAKTIF 2] Barang inventaris: 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan Selama barang masih dikuasai 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan Selama Software masih digunakan - Barang Bergerak/ Barang Inventaris Dinilai Kembali - Tanah dan Bangunan Permanen 3) Jasa Dinilai Kembali 4] Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: Pengumuman Lelang Dokumen Prakualifikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Berita Acara Pelelangan Usulan Calon Pemenang Penetapan Pemenang Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak/ Adenddum Kontrak
  10. 10. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN INAKTIF b. Dokumen Pembayaran Keuangan: - Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas - BuktivBukti Tagihan dari Pihak Ketiga Keterangan 2 tahun setelah UU - Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) P tenang b Dinilai Kembali - Surat Perintah Membayar (SPM) ezxmpsfwggzziêraan" Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D) , Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum (BKU) 2 tahun setelah UU - Buku Kas Pembantu (BKP) tentang . . . . - Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran Pertanggungjawaban Duma kembali - Rekening Koran Bank APBN disahkan . Daftar Gaji/ Tunjangan/ Lembur/ Honorarium 2 tahun setelah UU Musnah tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan Dinilai kembali Selama yang bersangkutan masih pegawai 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan Dinilai kembali Bukti Setor Iuran / Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/ Organisasi Intemasional
  11. 11. JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan JENIS DOKUMEN/ ARSIP 2 tahun setelah UU tentang Pertanggunawaban APBN disahkan . Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah . Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara 2 tahun setelah UU Dinilai Kembali Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll tentang Pertanggunawaban APBN disahkan Dokumen Akuntansi Keuangan: Berita Acara Pemeriksaan Kas 2 tahun setelah UU Kas/ Register Penutupan Kas tentan? Musnah - Arsip Data Komputer (ADK) Pertanggmfawaban APBN disahkan - Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2 tahun setelah UU - Neraca tentang - Laporan Arus Kas Pertanggunawaban - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) APBN disahkan Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue ' Book)
  12. 12. .mms DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU sm' A" Selama informasinya masih diperlukan . Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book) 2 tahun setelah . Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya perjanjian pinjaman berakhir 2 tahun setelah peijanjian pinjaman berakhir 2 tahun setelah . Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman] Hibah Luar Negeri perjanjian pinjaman Dinilai Kembali berakhir Dokumen Loan Agreement Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal ` Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender . Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut - Reimbursement Direct Payment/ Transfer Procedure 2 tahun setelah Special Commitment/ L/ C Opening perjanjian pinjaman Dinilai Kembali Special Account/ impresi Fund berakhir Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri Notice Of Disbursement 2 tahun setelah . otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) perjanjian pinjaman Dinilai Kembali berakhir Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah 2 tahun setelah . Pencairan Dana (SP2D| , SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, perjanjian pinjaman Dinilai Kembali Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya. berakhir
  13. 13. JENIS DOKUMEN/ ARSIP JANGKA WAKTU s AN Keterangan Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi 9, antara lain : No Objection Letter (NOL), Hoject Implementation, Notification of perjanjian pinjaman Contract, vl/ 'ithdrawalAutlwrization (WA), Statement of Expendimre (SE) berakhir 2 tahun setelah 10. Staff Appraisal Report perjanjian pinjaman berakhir 11. Report / Laporan yang terdiri dari: Progress Repon 2 tahun setelah Monthly Report perjanjian pinjaman Quarterly Report berakhir Final Report/ completion Report Selama peraturan Ketentuan/ Peraturan yang Menyangkut Pinjaman / Hibah Luar Negeri tersebut masih berlaku 1. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang/ Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pengelola Barang temuzsuk berita acara serah terima jabatan Selama masih menjabat Dinilai kembali
  14. 14. .mms DOKUMEN/ ARSIP “HG” "KT" sm A" Keterangan INAKTIF _-_ SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) . Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pertanggunawaban 2 tahun Musnah APBN disahkan »smmwvuwmvwmwswmm T11 l Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2 tahun setelah 5 tahun Din m, Kembali ' atas Laporan Keuangan ditindaklanjuti . . . 2 tahun setelah . . . . 2. Hasil Pengawasan dan Pemenksaan intemal ditindaklanjuti Dinilai Kembali 3. Laporan Aparat Pemeriksa F`ungsionalz a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 2 tahun setang. , b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan] ditindaklanjuti 5 tahun c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP Selama belum ada perubahan Selama belum ada perubahan . Kebijakan Akuntansi 2 tahun setelah UU Pertanggunawaban APBN disahkan 2 tahun setelah UU . Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 4. Laporan Realisasi Semesteran APBN Dinilai Kembali
  15. 15. .1g, NO. JENIS DOKUMEN / ARSIP 2 4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi JANGKA WAKTU SIMPAN Keterangan AKTIF 3 nn 5 tahun setelah tagihan 2 tahun tuntutan setelah hak perbendaharaan/ dan kewajiban Permanen tuntutan ganti rugi habis dilunasi KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 14* 'i' SURYAMIN

×