Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K O P E R A S I
Menurut
Undang – undang no. 25 tahun 1992
By: Eka Darmadi
Bentuk Bentuk Badan Usaha
di Indonesia
Nama : Sifat : Dasar Hukum
1.Maatschap - Kolektif Buku III Bab 8
K U H Perdata
2.Fi...
K O P E R A S I
Dasar Hukum : Undang – Undang No.25
Tahun 1992 , tentang :
PERKOPERASIAN
(L.N.R.I.Th.1992 No.116 )
menggan...
Pengertian
Pasal 1 angka 1 :
Koperasi adalah badan usaha yang ber –
anggotakan orang-seorang atau badan –
hukum koperasi d...
Koperasi memiliki 2 (dua)
pengertian
1 . Badan Usaha :
Terdiri atas : a. Koperasi Primer
2 bentuk dan
b. Koperasi Sekunder...
Bentuk Koperasi
1.Koperasi Primer :
a.Adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang
(Pasal 1 angka 3...
lanjutan ………..
2 . Koperasi Sekunder :
a. Adalah koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan koperasi
(Pasal 1 angka 4)...
Prinsip Koperasi
Pasal 5
Ayat (1) : Koperasi melaksanakan prinsip
koperasi sebagai berikut :
a. kenggotaan bersifat sukare...
lanjutan…………….
Ayat (2) : Dalam mengembangkan
koperasi, maka koperasi melak-
sanakan pula prinsip koperasi
sebagai berikut...
Koperasi
Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat
Pasal 57
Ayat (1) : Koperasi secara bersama-sama
mendirikan satu organisasi
tungga...
M O D A L
Pasal 41
Ayat (1) : modal koperasi terdiri atas modal
sendiri dan modal pinjaman
Ayat (2) : Modal sendiri dapat ...
Modal Pinjaman
Pasal 41 ayat (3) :
Modal pinjaman dapat berasal dari :
a. Anggota
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
...
Modal Penyertaan
Pasal 42 ayat (1) :
Selain modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan
Pemup...
Sisa Hasil Usaha
Pasal 45 ayat (1) :
Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pen –
dapatan Koperasi yang diperoleh dalam sa-
t...
Pembagian
Sisa Hasil Usaha (SHU)
Pasal 45 ayat (2) :
SHU setelah dikurangi dana cadangan,dibagi
kan kepada anggota sebandi...
Pembentukan & Pembubaran
Koperasi
1 . Pembentukan
a.Koperasi primer dibentuk oleh sekurang
kurangnya 20 orang & koperasi s...
Pembubaran
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berda
sarkan : a . Keputusan Rapat Anggota
b . Keputusan Pemerintah
( Pasal...
Keputusan Pembubaran Koperasi
Berdasarkan Keputusan Rapat
Anggota
Pasal 49Ayat (1) :
Keputusan pembubaran koperasi oleh
Ra...
Keputusan Pembubaran Koperasi
Berdasarkan Keputusan Pemerintah
Keputusan ini dilakukan apabila :
a . terdapat bukti bahwa ...
Hapusnya Status Badan Hukum
Koperasi
Pasal 56
ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pem-
bubaran koperasi di dalam BNRI ;
ayat...
Perlindungan Hukum
Terhadap Kreditor Akibat
Pembubaran Koperasi
Untuk kepentingan para Kreditor :
a. Keputusan pembubaran ...
Perlindungan Hukum Terhadap
anggota
Akibat Pembubaran Koperasi
Untuk Kepentingan para anggota :
a. dilakukan penyelesaian ...
S E K I A N
d a n
T E R I M A K A S I H
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koperasi

468 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Koperasi

  1. 1. K O P E R A S I Menurut Undang – undang no. 25 tahun 1992 By: Eka Darmadi
  2. 2. Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia Nama : Sifat : Dasar Hukum 1.Maatschap - Kolektif Buku III Bab 8 K U H Perdata 2.Firma, CV , s.d.a Buku I KUHD & NV/PT 3.PT - s.d.a UU.No.40/2007 4.Koperasi - s.d.a UU.No.25/1992 5.BUMN - s.d.a UU.No.19/2003 6.U D - perorangan ----
  3. 3. K O P E R A S I Dasar Hukum : Undang – Undang No.25 Tahun 1992 , tentang : PERKOPERASIAN (L.N.R.I.Th.1992 No.116 ) menggantikan : Undang – Undang No.12 Tahun 1967 , tentang : Pokok-Pokok Koperasi
  4. 4. Pengertian Pasal 1 angka 1 : Koperasi adalah badan usaha yang ber – anggotakan orang-seorang atau badan – hukum koperasi dengan melandaskan ke – giatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan .
  5. 5. Koperasi memiliki 2 (dua) pengertian 1 . Badan Usaha : Terdiri atas : a. Koperasi Primer 2 bentuk dan b. Koperasi Sekunder 2 . Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
  6. 6. Bentuk Koperasi 1.Koperasi Primer : a.Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (Pasal 1 angka 3) ; b.Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang (Pasal 6 ayat (2) )
  7. 7. lanjutan ……….. 2 . Koperasi Sekunder : a. Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi (Pasal 1 angka 4) ; b. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi (Pasal 6 ayat (2) )
  8. 8. Prinsip Koperasi Pasal 5 Ayat (1) : Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a. kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. pengelolaan dilakukan secara demokratis c. pembagian SHU dilakukan se- cara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. kemandirian
  9. 9. lanjutan……………. Ayat (2) : Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melak- sanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut : a . Pendidikan perkoperasian b . Kerjasama antar koperasi
  10. 10. Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat Pasal 57 Ayat (1) : Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak seba- gai pembawa aspirasi koperasi Ayat(2) : Organisasi ini berasaskan Pan- casila Ayat(3) : Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatus dalam AD organisasi ybs.
  11. 11. M O D A L Pasal 41 Ayat (1) : modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman Ayat (2) : Modal sendiri dapat berasal dari : a.simpanan pokok b.simpanan wajib c.dana cadangan d. hibah
  12. 12. Modal Pinjaman Pasal 41 ayat (3) : Modal pinjaman dapat berasal dari : a. Anggota b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya c. Bank dan lembaga keuangan lainnya d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya e. Sumber lain yang sah
  13. 13. Modal Penyertaan Pasal 42 ayat (1) : Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
  14. 14. Sisa Hasil Usaha Pasal 45 ayat (1) : Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pen – dapatan Koperasi yang diperoleh dalam sa- tu tahun buku dikurangi dengan biaya ,pe- nyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
  15. 15. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pasal 45 ayat (2) : SHU setelah dikurangi dana cadangan,dibagi kan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluanlain dari koperasi, sesuai de – ngan keputusan Rapat Anggota .
  16. 16. Pembentukan & Pembubaran Koperasi 1 . Pembentukan a.Koperasi primer dibentuk oleh sekurang kurangnya 20 orang & koperasi sekunder oleh 3 badan hukum koperasi (Pasal 6) ; b.Pembentukan koperasi dilakukan dengan – akta pendirian yang memuat AD, dan berdomisili di wilayah R.I. (Psl.7 & 8) c.Koperasi berstatus BH setelah akta pendiri- annya disahkan oleh pemerintah, yang di – umumkan di dalam BNRI (Pasal 9 & 10) ‘
  17. 17. Pembubaran Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berda sarkan : a . Keputusan Rapat Anggota b . Keputusan Pemerintah ( Pasal 46 UU No.25 Th.1992 )
  18. 18. Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pasal 49Ayat (1) : Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis Kepada : a . Semua kreditor ; b . Pemerintah
  19. 19. Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah Keputusan ini dilakukan apabila : a . terdapat bukti bahwa koperasi yang ber- sangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini ; b . kegiataanya bertentangan dengan ke- tertiban umum dan/atau kesusilaan ; c . kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan . ( Pasal 47 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 )
  20. 20. Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi Pasal 56 ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pem- bubaran koperasi di dalam BNRI ; ayat (2) : Status badan hukum Koperasi ha- pus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut di dalam BNRI .
  21. 21. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Pembubaran Koperasi Untuk kepentingan para Kreditor : a. Keputusan pembubaran koperasi harus diberitahukan secara tertulis ; b. selama pemberitahuan itu belum diter- rima oleh kreditor, pembubaran itu belum berlaku bagi kreditor tersebut ; c. semua kreditor dapat mengajukan ta- gihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah diterimanya surat pemberitahuan tersebut ; d. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi .
  22. 22. Perlindungan Hukum Terhadap anggota Akibat Pembubaran Koperasi Untuk Kepentingan para anggota : a. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi ; b. penyelesaian pembubaran dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota ; c. penyelesai wajib membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ; d. anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib. dan modal penyertaan yang dimilikinya.
  23. 23. S E K I A N d a n T E R I M A K A S I H

×