SlideShare a Scribd company logo

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

Leks&Co
Leks&Co
Leks&CoLawyer at Leks&Co

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

1 of 28
Penerapan Upaya Hukum dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara
(Analisis Kasus)
49 PK/TUN/2007
477 PK/Pdt.2012
154 PK/TUN/2010
Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Upaya Peninjauan Kembali adalah Upaya
Luar Biasa yang merupakan hak bagi para
pihak yang mengajukan alasan-alasan
seusai dengan yang ditentukan, adapun
ketentuan Peninjauan Kembali diatur di
Undang-Undang Mahkamah Agung
Adanya 2 putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bertentangan dan 1 putusan Perdata
Kronologi
PT. Lippo Karawaci Tbk. (PT LK) adalah pemilik
hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan
(SHGB) di tanah yang berlokasi di Desa
Bencongan, Curug, Tangerang
Tresna Hidayat (TH) mengklaim sebagai pemilik
hak atas tanah berupa Hak Milik (SHM) di atas
tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug,
Tangerang (Tanah objek sengketa)
Bahwa terhadap luas Tanah Objek Sengketa telah terbit SHGB
dan SHM sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih
Putusan No. 20 PK/TUN/2003
(PK I) :
Menyatakan bahwa atas Tanah
Objek Sengketa harus diperiksa
terlebih dahulu
kepemilikannya karena
merupakan kewenangan
Peradilan Umum (Perdata)
Putusan No. 49
PK/TUN/2007 (PK
II) :
Menyatakan
bahwa SHGB PT LK
batal demi hukum,
karena telah terbit
SHM milik TH
Putusan No. 154
PK/TUN/2010 :
Mempertahankan PK I
dan membatalkan PK II
karena Objek Sengketa
dan para pihak sama
serta dua Putusan
tersebut bertentangan
satu sama lain
Putusan No. 477
PK/Pdt/2012 :
Menyatakan bahwa yang sah
memiliki dan menguasai
Tanah Objek Sengketa
adalah PT LK karena dapat
membuktikan memperoleh
SHGB secara sah
berdasarkan bukti-bukti.
Putusan
Pengadilan
TUN
Terdapat 2 (dua) Putusan TUN yang memeriksa objek sengketa
yang sama dengan para pihak yang sama namun Putusan
tersebut telah bertentangan satu sama lain sehingga diajukan
Peninjauan Kembali atas 2 (dua) Putusan TUN tersebut.
Ringkasan Kasus
• Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan
untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan
Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT
LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan- penimbunan sehingga
batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan
Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang
Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak
dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum
ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi
”Hak” atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini
masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK.
• TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat
Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN
gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini
dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh
MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta
membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.
Ringkasan Kasus
• PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua
putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya
bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK
tersebut diajukan atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua
perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan
seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak-
pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum
untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa
sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan
gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara
sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan
hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan
PK atas gugatan yang kedua.

Recommended

Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 

Viewers also liked

Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamLeks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasLeks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreementLeks&Co
 
Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Leks&Co
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiLeks&Co
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuLeks&Co
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahLeks&Co
 
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawMixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawLeks&Co
 
Drafting contract
Drafting contractDrafting contract
Drafting contractLeks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaPolicy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaLeks&Co
 
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Leks&Co
 
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia Leks&Co
 

Viewers also liked (20)

Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Contract presentation day 1
Contract presentation day 1
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
 
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawMixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
 
Drafting contract
Drafting contractDrafting contract
Drafting contract
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaPolicy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
 
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
 
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia
Overview Of Foreign Investment Law In Indonesia
 

Similar to Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
Corporate governence
Corporate governenceCorporate governence
Corporate governenceputridlp
 
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docx
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docxWulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docx
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docxSOSHUMKELASE
 
Analisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanAnalisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanlukipower
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxAkbarRachmaddi
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxssuser698e0f
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxFaizRivaldy1
 
presentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxpresentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxGalihKakung1
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tunMoel Ryadhie
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxNanangWahyudi26
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Similar to Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus) (20)

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Corporate governence
Corporate governenceCorporate governence
Corporate governence
 
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docx
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docxWulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docx
Wulanita Kurnia M_10040018082_Kelas E_Hukum Acara Perdata_2020 II.docx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Analisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanAnalisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahan
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptx
 
PPT TESIS.pptx
PPT TESIS.pptxPPT TESIS.pptx
PPT TESIS.pptx
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 
presentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxpresentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptx
 
Copy of ubv.3
Copy of ubv.3Copy of ubv.3
Copy of ubv.3
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
 
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docxTugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
 
Hak Guna Bangunan
Hak Guna BangunanHak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 

More from Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTILeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiLeks&Co
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan PermukimanLeks&Co
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 

More from Leks&Co (19)

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan Permukiman
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

  • 1. Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus) 49 PK/TUN/2007 477 PK/Pdt.2012 154 PK/TUN/2010
  • 2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Upaya Peninjauan Kembali adalah Upaya Luar Biasa yang merupakan hak bagi para pihak yang mengajukan alasan-alasan seusai dengan yang ditentukan, adapun ketentuan Peninjauan Kembali diatur di Undang-Undang Mahkamah Agung
  • 3. Adanya 2 putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bertentangan dan 1 putusan Perdata Kronologi PT. Lippo Karawaci Tbk. (PT LK) adalah pemilik hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (SHGB) di tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug, Tangerang Tresna Hidayat (TH) mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah berupa Hak Milik (SHM) di atas tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug, Tangerang (Tanah objek sengketa) Bahwa terhadap luas Tanah Objek Sengketa telah terbit SHGB dan SHM sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih Putusan No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) : Menyatakan bahwa atas Tanah Objek Sengketa harus diperiksa terlebih dahulu kepemilikannya karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) Putusan No. 49 PK/TUN/2007 (PK II) : Menyatakan bahwa SHGB PT LK batal demi hukum, karena telah terbit SHM milik TH Putusan No. 154 PK/TUN/2010 : Mempertahankan PK I dan membatalkan PK II karena Objek Sengketa dan para pihak sama serta dua Putusan tersebut bertentangan satu sama lain Putusan No. 477 PK/Pdt/2012 : Menyatakan bahwa yang sah memiliki dan menguasai Tanah Objek Sengketa adalah PT LK karena dapat membuktikan memperoleh SHGB secara sah berdasarkan bukti-bukti.
  • 4. Putusan Pengadilan TUN Terdapat 2 (dua) Putusan TUN yang memeriksa objek sengketa yang sama dengan para pihak yang sama namun Putusan tersebut telah bertentangan satu sama lain sehingga diajukan Peninjauan Kembali atas 2 (dua) Putusan TUN tersebut.
  • 5. Ringkasan Kasus • Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan- penimbunan sehingga batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi ”Hak” atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK. • TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.
  • 6. Ringkasan Kasus • PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK tersebut diajukan atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak- pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan PK atas gugatan yang kedua.
  • 7. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 (“Putusan PK II”) Ringkasan Kasus Para Pihak : -TH (penggugat) v -Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang “BPN Tangerang” (Tergugat), dan -PT LK (Tergugat II Intervensi) Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -TH adalah pemegang SHM atas nama Amin Lembe (AL) terhadap Tanah Objek Sengketa yang diperolehnya melalui proses lelang. -Bahwa Tanah Objek Sengketa ternyata telah dikuasai oleh PT LK berdasarkan SHGB. -Bahwa TH merasa dirugikan atas terbitnya SHGB PT LK karena Tanah Objek Sengketa terjadi tumpang tindih terhadap SHM yang dimiliki TH. -Bahwa terhadap tumpang tindih Tanah Objek Sengketa telah dikeluarkan Putusan No 20 PK/TUN/2003 (Putusan PK I) yang memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa keperdataan (kepemilikan tanah) ke Peradilan Umum (perdata) agar diketahui siapa pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa
  • 8. Kronologi Kasus Putusan No. 55/G/2001/PTUN- BDG dengan amar putusan : -Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; dan -Menyatakan batal SHGB atas nama PT LK yang diterbitkan Tergugat Putusan No. 45/B/2002/PT.TUN-JKT dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG Putusan MARI No. 11/K/2003 dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara no 45/B/2002/PT.TUN-JKT; dan -Menyatakan batal SHGB atas nama PT LK yang diterbitkan Tergugat Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007 dengan amar putusan : -Bukti baru (Novum) PT LK selaku pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan; dan -Menolak permohonan peninjauan kembali PT LK selaku pemohonPeninjauan Kembali
  • 9. • Jangka waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengajuan bukti baru yang bersifat menentukan (novum) sebagai alasan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali • Gugatan Pengadilan TUN terhadap objek sengketa sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam proses Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 PK/TUN/2007
  • 10. • Bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari dengan alasan Penggugat telah mengetahui adanya SHGB milik PT LK sejak tanggal 2 Juni yakni : - Surat Tergugat kepada Penggugat terkait masalah tumpang tindih Tanah Objek Sengketa pada tanggal 2 Juni 1999 melalui Surat No. 630.2/1141/04.VI/99 ditujukan kepada Rahmad S. Negoro selaku kuasa Penggugat, dimana surat tersebut diterima secara langsung pada hari yang sama • Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya SHGB sejak 2 Juni 1999 • Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Mei 2001, hal ini didasari bahwa Penggugat baru mengetahui secara formal Keputusan TUN yakni SHGB pada tanggal 11 Mei 2001. • Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Jangka waktu mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara •Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” •Pasal 62 ayat (1) huruf e : Gugatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu dinyatakan tidak dapat diterima •Putusan MARI No. 5/TUN/1992 “jangka waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 11. • Dalam hukum perdata diatur di dalam Pasal 1917 KUH Perdata. • Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, sebelumnya terhadap objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok yang sama telah diajukan ke Pengadilan TUN yang saat ini sedang di proses Kasasi di MARI dengan no perkara 04/K/1999/PTUN-BDG jo. No. 49/G/1977/PTUN-BDG. • Bahwa putusan tersebut masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak melekat nebis in idem • Jurispundensi yang menyatakan bahwa diwajibkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap adalah Putusan MARI No. 650 K/Sip/1974 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam proses (Nebis in Idem) Nebis in Idem : Adalah asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia yang mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama, dan materi pokok sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 12. • Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 3 Mei 2007 dimana bukti baru yang didalilkan ditemukan pada 14 Februari 2007, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung • Bukti baru (Novum) merupakan Surat Keterangan Kepala Desa Bencongan • Adanya cacat administratif terhadap Sertifikat Hak Milik Termohon Peninjauan Kembali karena perbedaan luas tanah • Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan pemohon dengan menyatakan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung tanpa memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap bukti baru tersebut Pengajuan bukti baru yang bersifat menentukan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung jo. Pasal 77 UU Mahkamah Agung jo Pasal 132 UU Pengadilan Tata Usaha Negara : “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 13. 2. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 154 PK/TUN/2010 (Putusan PK III) Ringkasan Kasus Para Pihak : -PT LK (pemohon PK) v -TH (termohon PK), dan -BPN Tangerang (turut termohon PK) Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -Merupakan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali No 49 PK/TUN/2007 -Permohonan Peninjauan Kembali didasari berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 -Terdapat 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali terhadap objek yang sama, namun memiliki amar/putusan yang saling bertentangan satu sama lain -Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali atas peninjauan kembali menerima dan mengabulkan pemohon Peninjauan Kembali atas dasar demi adanya kepastian hukum dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2003 adalah yang berlaku.
  • 14. Kronologi Kasus Putusan MARI No. 154 PK/2010 dengan amar putusan : -Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata) -Menguatkan dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) adalah yang berlaku Putusan No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) dengan amar putusan : Menyatakan bahwa atas Tanah Objek Sengketa harus diperiksa terlebih dahulu kepemilikannya karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007 (PK II) dengan amar putusan : Menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yakni PT LK haruslah ditolak dan mempertahankan Putusan tingkat Kasasi yaitu membatalkan SHGB PT LK
  • 15. • Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) • Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha Negara sebelumnya berkaitan dengan urusan kepemilikan yang merupakan ranah Peradilan Umum (Perdata) • Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali dalam Pengadilan Tata Usaha Negara • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010
  • 16. • Bahwa yang menjadi sengketa adalah berkaitan dengan hak yang berada di atas tanah yang diakui oleh beberapa pihak, sehingga hal tersebut merupakan sengketa kepemilikan tanah • Terdapat beberapa pembatasan terhadap kewenangan absolut Pengadilan TUN terhadap keputusan TUN • Berdasarkan Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 dan 16 K/TUN/2000, keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum • Penyelesaian sengketa kepemilikan dalam Peradilan Umum untuk memastikan milik siapakah sesungguhnya tanah dimana Keputusan TUN objek sengketa diterbitkan. Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) Pasal 1 angka 4 UU PTUN : “Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejatan TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 17. • Putusan No 20 PK/TUN/2003 menyatakan bahwa terkait dengan kepemilikan tanah merupakan wewenang Peradilan Umum sehingga meminta para pihak menyelesaikan perkara keperdataannya ke Peradilan Umum • Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi pertimbangan tersebut bahkan mengajukan gugatan PTUN terhadap objek sengketa yang sama • Gugatan demikian menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena menghasilkan 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa yang sama akan tetapi amar/ putusannya saling berlawanan Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha Negara sebelumnya berkaitan dengan urusan kepemilikan yang merupakan ranah Peradilan Umum (Perdata) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan PTUN No. 20 PK/TUN/2003 “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan ke Peradilan Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 18. • Alasan yang diajukan pemohon peninjauan kembali adalah berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2009 dan Pasal 67 huruf f yakni : - SEMA No 10 Tahun 2009 : Adanya pertentangan antara dua putusan atau lebih terhadap pihak, objek sengketa yang sama; - Huruf f : terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata • Putusan No 49/PK/TUN/2007 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku • Alasan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di Persidangan Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 132 ayat (1) & (2 UU PTUN) : “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali yang acara pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Mahkamah Agung.” Pasal 77 UU Mahkamah Agung : “Pemeriksaan Peninjauan Kembali pada perkara PTUN dilakukan dengan hukum acara Peninjauan Kembali yang diatur dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 19. • Pemohon Peninjauan Kembali mendasari permohonannya antara lain berdasarkan butir 2 SEMA No. 10 Tahun 2009 • Bahwa butir 2 SEMA tersebut hanya menyebutkan perkara perdata dan perkara pidana, tidak menyebutkan secara ekplisit terkait dengan PTUN • Bahwa Majelis Hakim menggunakan Pasal 67 butir e sebagai dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali karena merupakan alasan yang secara jelas disebutkan yakni : “Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.” Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali : “Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantarnya ada yang yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 20. • Pertimbangan Majelis Hakim hal 26 : “….,walaupun KTUN yang menjadi objek sengketa berbeda, namun KTUN-KTUN objek sengketa tersebut berkaitan terhadap objek tanah dan subjek yang mempertahankannya sama.” • Para pihak adalah sama serta tingkatnya adalah sama namun dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah berbeda pada kedua Putusan tersebut, tetapi menafsirkan adanya persesuaian/ keterkaitan antar objek sengketa karena terhadap hak atas tanah yang sama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali – cont’d Analisa Pertimbangan Hakim – cont’d
  • 21. Putusan Pengadilan UMUM (Perdata) PT LK mengajukan gugatan perdata kepada TH serta pihak- pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara SHGB PT LK dengan SHM atas nama Amin Lembe milik TH.
  • 22. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 477 PK/Pdt./2012 Ringkasan Kasus Para Pihak : -PT LK (Penggugat) v -TH (Tergugat I); dan -Kepala Badan Pertanahan (Tangerang, Jawa Barat, Banten, dan Pusat); -Amin Lembe (Turut Tergugat Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -Penggugat adalah pemilik Tanah Objek Sengketa yang terletak di Kampung Babakan, Bencongan Indah berdasarkan SHGB. -Bahwa tanah tersebut diperoleh PT LK setelah membeli kepada PT Karawaci Graha Permai, dan selama kepemilikannya tidak ada pihak yang bermasalah atas tanah tersebut. -Bahwa Tergugat I mengklaim selaku pemilik Tanah Objek Sengketa berdasarkan SHM atas nama Amin Lembe -Bahwa Tergugat I berusaha untuk membatalkan SHGB PT LK yang akhirnya dikabulkan melalui Putusan No. 49 PK/TUN/2003. -Bahwa Putusan TUN tersebut merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang memiliki dan menguasai Tanah Objek Sengketa secara sah.
  • 23. Kronologi Kasus Putusan No. 431/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel dengan amar putusan : -Menyatakan para tergugat telah melakukan PMH -Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan SHGB -Menyatakan SHM tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan No. 224/PDT/2010/PT.DKI dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jaksel No 431/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. -Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tresna Hidayat berdasarkan SHM Putusan MARI No. 882 K/PDT/2011 dengan amar putusan : -Mengabulkan Permohonan Kasasi PT Lippo Karawaci Tbk.; dan -Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 224/PDT/2010/PT.DKI -Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan SHGB Putusan MARI No. 477 PK/Pdt/2012 dengan amar putusan : -Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Tresna Hidayat
  • 24. • Proses pengalihan kepemilikan hak Tanah Objek Sengketa dari tanah adat sampai dengan kepemilikan PT LK • TH tidak dapat membuktikan kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa serta SHM yang diklaim TH belum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku • Putusan Peninjauan Kembali MARI No 477 PK/Pdt/2012 telah menyatakan bahwa PT LK merupakan pihak yang sah menguasai Tanah Objek Sengketa Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010
  • 25. Proses pengalihan kepemilikan hak tanah objek sengketa dari tanah adat sampai dengan kepemilikan PT Lippo Karawaci • Bahwa Tanah Objek Perkara berasal dari Bekas Tanah Milik Adat yang telah dilepaskan haknya oleh pemilik asal yaitu Saenan Bin. Jamirun (“SBJ”) • SBJ melepaskan tanah miliknya kepada PT Jawa Barat Indah Company (“PT JWIC”) • Kemudian PT JWIC menjual kepemilikan tanah tersebut kepada PT Karawaci Graha Permai (“PT KGP”) • Hingga PT LK dalam hal ini membeli seluruh tanah kepada PT KGP termasuk Tanah Objek Perkara • Bahwa PT LK adalah pemilik Tanah Objek Sengketa yang sah melalui proses yang sah dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang disebutkan dalam Surat Keputusan No. 121/HGB/KWBPN/1995 tanggal 22 Mei 11995 (“SK 121 HGB”) Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 26. Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa serta SHM yang diklaim Tergugat belum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku • Bahwa dalam Lampiran SK 121 HGB, tidak terdapat nama Amin Lembe (tergugat IV) sebagai salah satu pihak yang memliki Tanah Objek Sengketa • Pada Persidangan TUN no 55/G/2001/PTUN- BDG terungkap dari saksi-saksi bahwa tidak ada warga Desa Bencongan yang bernama Amin Lembe ataupun SHM atas nama Amin Lembe tidak diketahui karena tidak tercatat dalam buku letter C Desa Bencongan • Bahwa SHM atas nama Amin Lembe menyatakan batas-batas tanah tersebut belum disahkan oleh Panitia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (saat ini menjadi PP 24/1997) sehingga mengandung cacat hukum Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d
  • 27. Putusan Peninjauan Kembali MARI No 477 PK/Pdt/2012 telah menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang sah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHGB • Bahwa Putusan Peninjauan Kembali telah mempertahankan Putusan MARI No 882 K/PDT/2011 dan menolak permohonan Peninjauan Kembali • Bahwa Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta di persidangan tanah objek sengketa merupakan milik Amir Lembe namun telah dialihkan kepada Saenan Bin Jamun yang kemudian berakhir berada pada kepemilikan PT Lippo Karawaci Tbk. atas prosedur yang sah • Pertimbangan tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa terkait sengketa kepemilikan antara PT LK dan TH, bahwa pihak yang sah memiliki dan menguasi tanah objek sengketa adalah PT LK Analisa Pertimbangan Hakim Hukum – cont’d