Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

1. Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus) 49 PK/TUN/2007 477 PK/Pdt.2012 154 PK/TUN/2010

2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Upaya Peninjauan Kembali adalah Upaya Luar Biasa yang merupakan hak bagi para pihak yang mengajukan alasan-alasan seusai dengan yang ditentukan, adapun ketentuan Peninjauan Kembali diatur di Undang-Undang Mahkamah Agung

3. Adanya 2 putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bertentangan dan 1 putusan Perdata Kronologi PT. Lippo Karawaci Tbk. (PT LK) adalah pemilik hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (SHGB) di tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug, Tangerang Tresna Hidayat (TH) mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah berupa Hak Milik (SHM) di atas tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug, Tangerang (Tanah objek sengketa) Bahwa terhadap luas Tanah Objek Sengketa telah terbit SHGB dan SHM sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih Putusan No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) : Menyatakan bahwa atas Tanah Objek Sengketa harus diperiksa terlebih dahulu kepemilikannya karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) Putusan No. 49 PK/TUN/2007 (PK II) : Menyatakan bahwa SHGB PT LK batal demi hukum, karena telah terbit SHM milik TH Putusan No. 154 PK/TUN/2010 : Mempertahankan PK I dan membatalkan PK II karena Objek Sengketa dan para pihak sama serta dua Putusan tersebut bertentangan satu sama lain Putusan No. 477 PK/Pdt/2012 : Menyatakan bahwa yang sah memiliki dan menguasai Tanah Objek Sengketa adalah PT LK karena dapat membuktikan memperoleh SHGB secara sah berdasarkan bukti-bukti.

4. Putusan Pengadilan TUN Terdapat 2 (dua) Putusan TUN yang memeriksa objek sengketa yang sama dengan para pihak yang sama namun Putusan tersebut telah bertentangan satu sama lain sehingga diajukan Peninjauan Kembali atas 2 (dua) Putusan TUN tersebut.

5. Ringkasan Kasus • Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan- penimbunan sehingga batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi ”Hak” atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK. • TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.

6. Ringkasan Kasus • PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK tersebut diajukan atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak- pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan PK atas gugatan yang kedua.

7. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 (“Putusan PK II”) Ringkasan Kasus Para Pihak : -TH (penggugat) v -Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang “BPN Tangerang” (Tergugat), dan -PT LK (Tergugat II Intervensi) Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -TH adalah pemegang SHM atas nama Amin Lembe (AL) terhadap Tanah Objek Sengketa yang diperolehnya melalui proses lelang. -Bahwa Tanah Objek Sengketa ternyata telah dikuasai oleh PT LK berdasarkan SHGB. -Bahwa TH merasa dirugikan atas terbitnya SHGB PT LK karena Tanah Objek Sengketa terjadi tumpang tindih terhadap SHM yang dimiliki TH. -Bahwa terhadap tumpang tindih Tanah Objek Sengketa telah dikeluarkan Putusan No 20 PK/TUN/2003 (Putusan PK I) yang memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa keperdataan (kepemilikan tanah) ke Peradilan Umum (perdata) agar diketahui siapa pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa

8. Kronologi Kasus Putusan No. 55/G/2001/PTUN- BDG dengan amar putusan : -Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; dan -Menyatakan batal SHGB atas nama PT LK yang diterbitkan Tergugat Putusan No. 45/B/2002/PT.TUN-JKT dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG Putusan MARI No. 11/K/2003 dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara no 45/B/2002/PT.TUN-JKT; dan -Menyatakan batal SHGB atas nama PT LK yang diterbitkan Tergugat Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007 dengan amar putusan : -Bukti baru (Novum) PT LK selaku pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan; dan -Menolak permohonan peninjauan kembali PT LK selaku pemohonPeninjauan Kembali

9. • Jangka waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengajuan bukti baru yang bersifat menentukan (novum) sebagai alasan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali • Gugatan Pengadilan TUN terhadap objek sengketa sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam proses Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49 PK/TUN/2007

10. • Bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari dengan alasan Penggugat telah mengetahui adanya SHGB milik PT LK sejak tanggal 2 Juni yakni : - Surat Tergugat kepada Penggugat terkait masalah tumpang tindih Tanah Objek Sengketa pada tanggal 2 Juni 1999 melalui Surat No. 630.2/1141/04.VI/99 ditujukan kepada Rahmad S. Negoro selaku kuasa Penggugat, dimana surat tersebut diterima secara langsung pada hari yang sama • Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya SHGB sejak 2 Juni 1999 • Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Mei 2001, hal ini didasari bahwa Penggugat baru mengetahui secara formal Keputusan TUN yakni SHGB pada tanggal 11 Mei 2001. • Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Jangka waktu mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara •Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” •Pasal 62 ayat (1) huruf e : Gugatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu dinyatakan tidak dapat diterima •Putusan MARI No. 5/TUN/1992 “jangka waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

11. • Dalam hukum perdata diatur di dalam Pasal 1917 KUH Perdata. • Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, sebelumnya terhadap objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok yang sama telah diajukan ke Pengadilan TUN yang saat ini sedang di proses Kasasi di MARI dengan no perkara 04/K/1999/PTUN-BDG jo. No. 49/G/1977/PTUN-BDG. • Bahwa putusan tersebut masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak melekat nebis in idem • Jurispundensi yang menyatakan bahwa diwajibkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap adalah Putusan MARI No. 650 K/Sip/1974 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam proses (Nebis in Idem) Nebis in Idem : Adalah asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia yang mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama, dan materi pokok sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

12. • Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 3 Mei 2007 dimana bukti baru yang didalilkan ditemukan pada 14 Februari 2007, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung • Bukti baru (Novum) merupakan Surat Keterangan Kepala Desa Bencongan • Adanya cacat administratif terhadap Sertifikat Hak Milik Termohon Peninjauan Kembali karena perbedaan luas tanah • Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan pemohon dengan menyatakan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung tanpa memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap bukti baru tersebut Pengajuan bukti baru yang bersifat menentukan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung jo. Pasal 77 UU Mahkamah Agung jo Pasal 132 UU Pengadilan Tata Usaha Negara : “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

13. 2. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 154 PK/TUN/2010 (Putusan PK III) Ringkasan Kasus Para Pihak : -PT LK (pemohon PK) v -TH (termohon PK), dan -BPN Tangerang (turut termohon PK) Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -Merupakan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali No 49 PK/TUN/2007 -Permohonan Peninjauan Kembali didasari berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 -Terdapat 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali terhadap objek yang sama, namun memiliki amar/putusan yang saling bertentangan satu sama lain -Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali atas peninjauan kembali menerima dan mengabulkan pemohon Peninjauan Kembali atas dasar demi adanya kepastian hukum dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2003 adalah yang berlaku.

14. Kronologi Kasus Putusan MARI No. 154 PK/2010 dengan amar putusan : -Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata) -Menguatkan dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) adalah yang berlaku Putusan No. 20 PK/TUN/2003 (PK I) dengan amar putusan : Menyatakan bahwa atas Tanah Objek Sengketa harus diperiksa terlebih dahulu kepemilikannya karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007 (PK II) dengan amar putusan : Menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yakni PT LK haruslah ditolak dan mempertahankan Putusan tingkat Kasasi yaitu membatalkan SHGB PT LK

15. • Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) • Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha Negara sebelumnya berkaitan dengan urusan kepemilikan yang merupakan ranah Peradilan Umum (Perdata) • Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali dalam Pengadilan Tata Usaha Negara • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010

16. • Bahwa yang menjadi sengketa adalah berkaitan dengan hak yang berada di atas tanah yang diakui oleh beberapa pihak, sehingga hal tersebut merupakan sengketa kepemilikan tanah • Terdapat beberapa pembatasan terhadap kewenangan absolut Pengadilan TUN terhadap keputusan TUN • Berdasarkan Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 dan 16 K/TUN/2000, keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum • Penyelesaian sengketa kepemilikan dalam Peradilan Umum untuk memastikan milik siapakah sesungguhnya tanah dimana Keputusan TUN objek sengketa diterbitkan. Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan Peradilan umum (Perdata) Pasal 1 angka 4 UU PTUN : “Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejatan TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

17. • Putusan No 20 PK/TUN/2003 menyatakan bahwa terkait dengan kepemilikan tanah merupakan wewenang Peradilan Umum sehingga meminta para pihak menyelesaikan perkara keperdataannya ke Peradilan Umum • Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi pertimbangan tersebut bahkan mengajukan gugatan PTUN terhadap objek sengketa yang sama • Gugatan demikian menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena menghasilkan 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa yang sama akan tetapi amar/ putusannya saling berlawanan Pihak Penggugat tidak berpedoman pada Putusan Tata Usaha Negara sebelumnya berkaitan dengan urusan kepemilikan yang merupakan ranah Peradilan Umum (Perdata) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan PTUN No. 20 PK/TUN/2003 “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan ke Peradilan Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

18. • Alasan yang diajukan pemohon peninjauan kembali adalah berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2009 dan Pasal 67 huruf f yakni : - SEMA No 10 Tahun 2009 : Adanya pertentangan antara dua putusan atau lebih terhadap pihak, objek sengketa yang sama; - Huruf f : terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata • Putusan No 49/PK/TUN/2007 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku • Alasan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di Persidangan Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 132 ayat (1) & (2 UU PTUN) : “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali yang acara pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Mahkamah Agung.” Pasal 77 UU Mahkamah Agung : “Pemeriksaan Peninjauan Kembali pada perkara PTUN dilakukan dengan hukum acara Peninjauan Kembali yang diatur dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

19. • Pemohon Peninjauan Kembali mendasari permohonannya antara lain berdasarkan butir 2 SEMA No. 10 Tahun 2009 • Bahwa butir 2 SEMA tersebut hanya menyebutkan perkara perdata dan perkara pidana, tidak menyebutkan secara ekplisit terkait dengan PTUN • Bahwa Majelis Hakim menggunakan Pasal 67 butir e sebagai dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali karena merupakan alasan yang secara jelas disebutkan yakni : “Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.” Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali : “Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantarnya ada yang yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung.” Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

20. • Pertimbangan Majelis Hakim hal 26 : “….,walaupun KTUN yang menjadi objek sengketa berbeda, namun KTUN-KTUN objek sengketa tersebut berkaitan terhadap objek tanah dan subjek yang mempertahankannya sama.” • Para pihak adalah sama serta tingkatnya adalah sama namun dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah berbeda pada kedua Putusan tersebut, tetapi menafsirkan adanya persesuaian/ keterkaitan antar objek sengketa karena terhadap hak atas tanah yang sama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 butir 2 terhadap Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali – cont’d Analisa Pertimbangan Hakim – cont’d

21. Putusan Pengadilan UMUM (Perdata) PT LK mengajukan gugatan perdata kepada TH serta pihak- pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara SHGB PT LK dengan SHM atas nama Amin Lembe milik TH.

22. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 477 PK/Pdt./2012 Ringkasan Kasus Para Pihak : -PT LK (Penggugat) v -TH (Tergugat I); dan -Kepala Badan Pertanahan (Tangerang, Jawa Barat, Banten, dan Pusat); -Amin Lembe (Turut Tergugat Objek Sengketa : -Tumpang tindih tanah dengan Sertifikat HGB atas nama PT Lippo Karawaci Tbk. Dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Amin Lembe milik Tresna Hidayat Kasus Posisi : -Penggugat adalah pemilik Tanah Objek Sengketa yang terletak di Kampung Babakan, Bencongan Indah berdasarkan SHGB. -Bahwa tanah tersebut diperoleh PT LK setelah membeli kepada PT Karawaci Graha Permai, dan selama kepemilikannya tidak ada pihak yang bermasalah atas tanah tersebut. -Bahwa Tergugat I mengklaim selaku pemilik Tanah Objek Sengketa berdasarkan SHM atas nama Amin Lembe -Bahwa Tergugat I berusaha untuk membatalkan SHGB PT LK yang akhirnya dikabulkan melalui Putusan No. 49 PK/TUN/2003. -Bahwa Putusan TUN tersebut merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang memiliki dan menguasai Tanah Objek Sengketa secara sah.

23. Kronologi Kasus Putusan No. 431/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel dengan amar putusan : -Menyatakan para tergugat telah melakukan PMH -Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan SHGB -Menyatakan SHM tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan No. 224/PDT/2010/PT.DKI dengan amar putusan : -Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jaksel No 431/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. -Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tresna Hidayat berdasarkan SHM Putusan MARI No. 882 K/PDT/2011 dengan amar putusan : -Mengabulkan Permohonan Kasasi PT Lippo Karawaci Tbk.; dan -Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 224/PDT/2010/PT.DKI -Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan SHGB Putusan MARI No. 477 PK/Pdt/2012 dengan amar putusan : -Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Tresna Hidayat

24. • Proses pengalihan kepemilikan hak Tanah Objek Sengketa dari tanah adat sampai dengan kepemilikan PT LK • TH tidak dapat membuktikan kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa serta SHM yang diklaim TH belum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku • Putusan Peninjauan Kembali MARI No 477 PK/Pdt/2012 telah menyatakan bahwa PT LK merupakan pihak yang sah menguasai Tanah Objek Sengketa Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010

25. Proses pengalihan kepemilikan hak tanah objek sengketa dari tanah adat sampai dengan kepemilikan PT Lippo Karawaci • Bahwa Tanah Objek Perkara berasal dari Bekas Tanah Milik Adat yang telah dilepaskan haknya oleh pemilik asal yaitu Saenan Bin. Jamirun (“SBJ”) • SBJ melepaskan tanah miliknya kepada PT Jawa Barat Indah Company (“PT JWIC”) • Kemudian PT JWIC menjual kepemilikan tanah tersebut kepada PT Karawaci Graha Permai (“PT KGP”) • Hingga PT LK dalam hal ini membeli seluruh tanah kepada PT KGP termasuk Tanah Objek Perkara • Bahwa PT LK adalah pemilik Tanah Objek Sengketa yang sah melalui proses yang sah dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang disebutkan dalam Surat Keputusan No. 121/HGB/KWBPN/1995 tanggal 22 Mei 11995 (“SK 121 HGB”) Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

26. Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa serta SHM yang diklaim Tergugat belum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku • Bahwa dalam Lampiran SK 121 HGB, tidak terdapat nama Amin Lembe (tergugat IV) sebagai salah satu pihak yang memliki Tanah Objek Sengketa • Pada Persidangan TUN no 55/G/2001/PTUN- BDG terungkap dari saksi-saksi bahwa tidak ada warga Desa Bencongan yang bernama Amin Lembe ataupun SHM atas nama Amin Lembe tidak diketahui karena tidak tercatat dalam buku letter C Desa Bencongan • Bahwa SHM atas nama Amin Lembe menyatakan batas-batas tanah tersebut belum disahkan oleh Panitia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (saat ini menjadi PP 24/1997) sehingga mengandung cacat hukum Analisa Pertimbangan Hukum Hakim – cont’d

27. Putusan Peninjauan Kembali MARI No 477 PK/Pdt/2012 telah menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang sah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHGB • Bahwa Putusan Peninjauan Kembali telah mempertahankan Putusan MARI No 882 K/PDT/2011 dan menolak permohonan Peninjauan Kembali • Bahwa Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta di persidangan tanah objek sengketa merupakan milik Amir Lembe namun telah dialihkan kepada Saenan Bin Jamun yang kemudian berakhir berada pada kepemilikan PT Lippo Karawaci Tbk. atas prosedur yang sah • Pertimbangan tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa terkait sengketa kepemilikan antara PT LK dan TH, bahwa pihak yang sah memiliki dan menguasi tanah objek sengketa adalah PT LK Analisa Pertimbangan Hakim Hukum – cont’d

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

You are reading a preview.

Check these out next

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Similar to Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus) (16)

More from Leks&Co (16)

Recently uploaded (20)