PPN

11,886 views

Published on

Pajak Pertambahan Nilai

Published in: Economy & Finance
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
  • CARA URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI KEPABEANAN
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007

    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PENERBITAN BARU
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DITOLAK
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PINDAH ALAMAT
    - URUS PERUBAHAN NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    URUS IZIN USAHA:
    - PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN NPIK – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN SRP/NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN UUG/HO
    - PENERBITAN KEAGENAN/DISTRIBUTOR
    - DLL
    Hubungi M. Samosir, SH
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113.
    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Website:http://www.saranaijin.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
543
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • DAK
  • PPN

    1. 1. UU No. 42 TH 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU No. 8 TH 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) & PAJAK PENJUALAN atas BARANG MEWAH (PPn BM)
    2. 2. UNDANG-UNDANG PER - MEN KEUANGAN PER – DIRJEN PAJAK UU No. 42 TAHUN 200 9 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM <ul><li>PASAL 4A TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YG TIDAK DIKENAKAN PPN. </li></ul><ul><li>PASAL 8A TENTANG KELOMPOK BKP YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPnBM </li></ul><ul><li>PASAL 16B TENTANG IMPOR/PENYERAHAN BKP & JKP TERTENTU, PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD TERTENTU DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YANG PPN-NYA TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN. </li></ul>NOMOR-38/PMK.03/2010; NOMOR-40/PMK.03/2010; NOMOR-65/PMK.03/2010; NOMOR 75/PMK-03/2010; NOMOR 79/PMK.03/2010 NOMOR-10/PJ/2010; NOMOR-13/PJ/2010; NOMOR-14/PJ/2010; DAN NOMOR-15/PJ/2010. DASAR HUKUM PPN DAN PPnBM
    3. 3. LATAR BELAKANG PERUBAHAN UU PPN <ul><li>PERKEMBANGAN EKONOMI YG SANGAT DINAMIS, NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL, TRANSAKSI BISNIS, PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASY. RESTITUSI PENGUSAHA YG MELAKUKAN EKSPOR JKP DAN BKP TDK BERWUJUD DAN MEMBERI RESTITUSI PPN ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH TURIS ASING </li></ul><ul><li>UU PPN TH 2000 BELUM DAPAT MENINGKATKAN : </li></ul><ul><li>KEPATUHAN WP, </li></ul><ul><li>KEPASTIAN HUKUM, </li></ul><ul><li>KEADILAN, DAN </li></ul><ul><li>KESEDERHANAAN SISTEM </li></ul><ul><li>SASARAN PERUBAHAN UU PPN TH 2009 ADALAH UNTUK : </li></ul><ul><li>Penyederhanaan sistem </li></ul><ul><li>Mengurangi biaya kepatuhan </li></ul><ul><li>Meningkatkan kepatuhan WP </li></ul><ul><li>Mengamankan penerimaan pajak </li></ul><ul><li>Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi </li></ul><ul><li>Memberikan kepastian hukum </li></ul>
    4. 4. PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA DI DALAM DAERAH PABEAN - ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN ; PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH
    5. 5. CIRI KHAS PPN FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN <ul><li>PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR </li></ul><ul><li>SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP , WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK </li></ul>FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN
    6. 6. DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU No. 11 Th 1994 TENTANG KE PABEANAN DARAT PERAIRAN RUANG UDARA DI ATASNYA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN MELIPUTI WILAYAH DAN
    7. 7. BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD B A R A N G Ps. 1 angka 2 BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK <ul><li>CONTOH : </li></ul><ul><li>HAK ATAS MEREK DAGANG </li></ul><ul><li>HAK PATEN </li></ul><ul><li>HAK CIPTA </li></ul>BARANG ADALAH
    8. 8. PENYERAHAN BKP Ps. 1 angka 4 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH : SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
    9. 9. BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 <ul><li>BARANG BERWUJUD YANG MENURUT SIFAT ATAU HUKUMNYA DAPAT BERUPA BARANG BERGERAK ATAU BARANG TIDAK BERGERAK, DAN </li></ul><ul><li>BARANG TIDAK BERWUJUD, ANTARA LAIN : HAK ATAS MEREK DAGANG, HAK OKTOROI, HAK CIPTA & HAK PATEN </li></ul>YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN ADALAH
    10. 10. J A S A Ps. 1 angka 5 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG ; FASILITAS; KEMUDAHAN; HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK
    11. 11. PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 & 10 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 10 ADALAH :
    12. 12. JASA KENA PAJAK (JKP) Ps. 1 angka 6 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN /PERBUATAN HUKUM YG MENYEBABKAN SUATU BARANG/FASILITAS/ KEMUDAHAN /HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI, TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN DAN/ATAU PETUNJUK DARI PEMESAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
    13. 13. PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK TERMASUK PEMAKAIAN SENDIRI JKP PEMBERIAN CUMA-CUMA JKP OLEH PKP
    14. 14. IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH PABEAN PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12 ) ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG , TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKAR BRG TANPA MENGUBAH BENTUK ATAU SIFATNYA EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) ADALAH SETIAP KEGIATAN MENGELUARKAN BARANG KENA PAJAK DARI DLM DAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEAN IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12
    15. 15. B A D A N Ps. 1 angka 13 SEKUMPULAN ORANG DAN / ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD; FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL ATAU ORGANISASI LAINNYA; LEMBAGA DAN BADAN LAINNYA TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN BUT.
    16. 16. YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP / JKP TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PENGUSAHA
    17. 17. PENGUSAHA Ps. 1 angka 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG ; - MENGIMPOR BARANG ; - MENGEKSPOR BARANG ; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN ; - MELAKUKAN USAHA JASA ; - MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
    18. 18. MENGHASILKAN Ps. 1 angka 16 B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM A. KEGIATAN MENGOLAH MELALUI PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUK ASLINYA C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS MENJADI BARANG BARU MEMPUNYAI DAYA GUNA BARU
    19. 19. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Ps. 1 angka 17 PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN OLEH MEN KEU HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG
    20. 20. HARGA JUAL Ps. 1 angka 18 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BKP TIDAK TERMASUK TERMASUK
    21. 21. NILAI IMPOR Ps. 1 angka 20 PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & PPnBM NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN DLM PER-UU-AN MENGENAI KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK IMPOR BKP TIDAK TERMASUK
    22. 22. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. PER-75/PMK.03/2010 DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, ADALAH : <ul><li>1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP DAN/ATAU JKP ADALAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA2 PER JUDUL FILM; </li></ul>
    23. 23. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 Jo. PER-75/PMK.03/2010 <ul><li>UNTUK PENYERAHAN PRODUK HASIL TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN; </li></ul><ul><li>UNTUK BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, ADALAH HARGA PASAR WAJAR; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIK NYA DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG, ADALAH HARGA POKOK PENJUALAN ATAU HARGA PEROLEHAN; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN BKP MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YG DISEPAKATI ANTARA PEDAGANG PERANTARA DENGAN PEMBELI; </li></ul>
    24. 24. <ul><li>UNTUK PENYERAHAN BKP MELALUI JURU LELANG ADALAH HARGA LELANG; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH YANG DITAGIH ATAU YANG SEHARUSNYA DITAGIH; </li></ul><ul><li>UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN ATAU JASA BIRO PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU YANG SEHARUSNYA DITAGIH. </li></ul><ul><li>CATATAN : </li></ul><ul><li>PAJAK MASUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYERAHAN JASA OLEH PENGUSAHA JASA PENGIRIMAN PAKET DAN OLEH PENGUSAHA JASA BIRO PERJALANAN ATAU JASA BIRO PARIWISATA, TIDAK DAPAT DIKREDITKAN. </li></ul>NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 Jo. PER-75/PMK.03/2010
    25. 25. PEMBELI DAN PENERIMA JASA Ps. 1 angka 21 & 22 ORANG PRIBADI YANG MEMBAYAR ATAU SEHARUSNYA MEMBAYAR HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN ATAS JKP TSB. & BADAN YANG MENERIMA ATAU SEHARUSNYA MENERIMA PENYERAHAN BKP / JKP
    26. 26. FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 jo. PER-13/PJ./2010 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH : PENYERAHAN BKP / JKP IMPOR BKP DJBC PKP KARENA KARENA
    27. 27. PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 jo. PER-13/PJ./2010 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASA KARENA PENYERAHAN JKP , EKSPOR JKP ATAU EKSPOR BKP TDK BERWUJUD TIDAK TERMASUK TERMASUK
    28. 28. KEWAJIBAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1), (1a), (2) dan (2a) <ul><li>PKP WAJIB MEMBUAT </li></ul><ul><li>FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : </li></ul><ul><li>PENYERAHAN BKP / JKP </li></ul><ul><li>EKSPOR BKP TDK BERWUJUD </li></ul><ul><li>EKSPOR JASA </li></ul><ul><li>Ps. 13 ayat (1) </li></ul>MENYIMPANG DARI KETENTUAN TSB. PKP DAPAT MEMBUAT SATU FAKTUR PAJAK ( FAKTUR PAJAK GABUNGAN) MELIPUTI SELURUH PENYERAHAN YG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BKP / JKP YG SAMA SELAMA SEBULAN TAKWIM DAN HRS DIBUAT PALING LAMA PD AKHIR BLN PENY. Ps. 13 ayat (2) dan (2a) FAKTUR PAJAK DIBUAT PADA SAAT : (PS. 13 AYAT (1a) <ul><li>PENYERAHAN BKP/JKP </li></ul><ul><li>PENERIMAAN PEMBAYARAN </li></ul><ul><li>DLM HAL PENERIMAAN PEM </li></ul><ul><li>BAYARAN TERJADI SBLM </li></ul><ul><li>PENYERAHAN BKP/JKP </li></ul><ul><li>PENERIMAAN PEMBAYARAN </li></ul><ul><li>TERMIN DLM HAL PENYERA </li></ul><ul><li>HAN SBGN TAHAP PEKERJ. </li></ul><ul><li>SAAT LAIN YG DIATUR </li></ul><ul><li>ATAU BRDSR PERMEN-KEU </li></ul>
    29. 29. FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP / JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG / JASA , JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN dan PPnBM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIAL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA
    30. 30. SAAT PEMBUATAN, BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK Ps. 13 (8) jo. PER-38/PMK.03/2010 jo PER- 13 /PJ./2010 SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SELAMBAT LAMBATNYA PADA : a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau d. saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK…..
    31. 31. BENTUK, UKURAN FORMULIR DAN PENGADAAN FAKTUR PAJAK <ul><li>(1)  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak. </li></ul><ul><li>(2)  Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010, tanggal 24 Maret 2010. </li></ul><ul><li>(3) Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : </li></ul><ul><li>a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. </li></ul><ul><li>b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak. </li></ul><ul><li>(4) Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih ba n ya k yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. </li></ul>
    32. 32. D OKUMEN - DOKUMEN T ERTENTU Y ANG KEDUDUKANNYA D IPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR P AJAK Ps. 13 ayat (6) JO. PER-10 /PJ/20 10, TANGGAL 9 Maret 2010 Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. Jumlah satuan barang apabila ada; d. Dasar Pengenaan Pajak;dane.Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. DOKUMEN YG KEDUDUKANNYA DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SBB. ………….
    33. 33. DOKUMEN YG KEDUDUKANNYA DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK ADALAH <ul><li>a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; </li></ul><ul><li>b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; </li></ul><ul><li>c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; </li></ul><ul><li>d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; </li></ul><ul><li>e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; </li></ul>
    34. 34. DOKUMEN YG KEDUDUKANNYA DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK ADALAH <ul><li>f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; </li></ul><ul><li>g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik; </li></ul><ul><li>h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; </li></ul><ul><li>i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;dan </li></ul><ul><li>j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean. </li></ul>
    35. 35. ORANG PRIBADI / BADAN YG TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KAS NEGARA KE LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)
    36. 36. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PER-38/PMK.03.2010, PER-13/PJ/ 2010, SE-42/PJ/2010 TTG FAKTUR PAJAK <ul><li>1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. </li></ul><ul><li>2. Faktur Pajak harus dibuat pada : </li></ul><ul><li>- saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; </li></ul><ul><li>- saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; </li></ul><ul><li>- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau </li></ul><ul><li>- saat PKP menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. </li></ul>
    37. 37. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PER-38/PMK.03.2010, PER-13/PJ/ 2010, SE-42/PJ/2010 TTG FAKTUR PAJAK <ul><li>3. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. </li></ul><ul><li>4. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), dan pengisiannya sesuai dengan Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak, dipersamakan dengan Faktur Pajak. </li></ul>
    38. 38. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PER-38/PMK.03.2010, PER-13/PJ/ 2010, SE-42/PJ/2010 TTG FAKTUR PAJAK <ul><li>5. Bentuk dan ukuran Formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan sendiri oleh PKP. </li></ul><ul><li>6. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/ kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat. </li></ul>
    39. 39. KODE DAN NO. SERI FAKTUR PAJAK <ul><li>a. PKP hanya mengisi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan Kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak akan mengakibatkan Faktur Pajak tersebut menjadi cacat; </li></ul><ul><li>b. Kode Cabang hanya digunakan oleh PKP yang telah mendapat ijin Pemusatan PPN terutang namun sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum on line; </li></ul><ul><li>c. Peruntukan Kode Cabang tidak boleh diubah. Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan kembali; </li></ul><ul><li>d. Nomor Urut dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibeda kan antara Kode Transaksi, Kode Status dan mata uang yang digunakan serta Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap (eks Faktur Pajak Sederhana); </li></ul>
    40. 40. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TERTULIS KEPADA KEPALA KPP <ul><li>a. Surat pemberitahuan nama pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yang dilengkapi dengan contoh spesimen tanda tangan pejabat atau kuasa yang ditunjuk termasuk bila ada perubahan/ penggantian pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. </li></ul><ul><li>b. Surat pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak termasuk penambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang; </li></ul><ul><li>c. Surat Pemberitahuan penggunaan Nomor Urut 00000001 yang kedua pada tahun berjalan (Faktur Pajak yang diterbitkan telah mencapai nomor urut 99999999). </li></ul>
    41. 41. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TERTULIS KEPADA KEPALA KPP <ul><li>a. Surat pemberitahuan nama dan spesimen tanda tangan pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah pejabat atau kuasa yang ditunjuk mulai menandatangani Faktur Pajak; </li></ul><ul><li>b. Surat pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak termasuk penambahan Kode Cabang paling lama akhir bulan berikutnya setelah Kode Cabang mulai digunakan; </li></ul><ul><li>c. Surat Pemberitahuan penggunaan Nomor Urut 00000001 yang kedua pada tahun berjalan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Nomor Urut 00000001 yang kedua digunakan. </li></ul>
    42. 42. FAKTUR PAJAK DIANGGAP CACAT DAN PERLAKUAN KHUSUS PKP PE <ul><li>PKP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan pemberitahuan tetapi melebihi batas waktu maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan surat pemberitahuan diterima dianggap Faktur Pajak cacat. </li></ul><ul><li>Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat tidak dapat dikreditkan dan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak cacat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU KUP. </li></ul><ul><li>DAN </li></ul><ul><li>Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, khusus untuk PKP Pedagang Eceran (PKP PE) diberikan kemudahan untuk menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. </li></ul><ul><li>Kode dan nomor seri khusus tersebut ditentukan sendiri oleh PKP PE dapat berupa nomor invoice atau nomor struk penjualan, sebagaimana yang saat ini telah dipergunakan. </li></ul>
    43. 43. PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA SE-56/PJ/2010 <ul><li>Faktur Pajak Lama adalah formulir Faktur Pajak Standar yg terlanjur dicetak dan belum digunakan PKP pada saat PER-13/PJ/2010 berlaku; </li></ul><ul><li>Formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dpt dibuat sesuai contoh Lamp 1A dan 1B; </li></ul><ul><li>Faktur Pajak Lama masih dpt digunakan oleh PKP sampai habis dan tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan formal dan material; </li></ul><ul><li>Atas Faktur Pajak yg diterbitkan sbgmn angka 3 di atas tetap dpt dikreditkan oleh pembeli sepanjang memenuhi sbg PM yg dpt dikreditkan sesuai ketentuan berlaku; </li></ul><ul><li>No. Urut pada kode dan nomor seri FP melanjutkan No. Urut yg tlh digunakan PKP sblm berlaku peraturan baru. </li></ul>
    44. 44. PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA SE-56/PJ/2010 <ul><li>Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dibuat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak harus sama dengan contoh pada Lampiran 1A dan 1B, PER-13/PJ.2010; </li></ul><ul><li>Invoice yang memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, dipersamakan dengan Faktur Pajak. </li></ul>
    45. 45. PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP PEROLEHAN BKP DAN/ATAU JKP PENERIMAAN JKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKP IMPOR BKP LUAR DAERAH PABEAN D A R I KARENA
    46. 46. PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP PENYERAHAN BKP / JKP , ATAU KARENA EKSPOR BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD DAN EKSPOR JKP KARENA
    47. 47. NILAI EKSPOR Ps. 1 angka 26 NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA TERMASUK EKSPORTIR OLEH
    48. 48. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (2), (2a), (2b), (3), (4 ) PM DIKREDITKAN DGN PK DALAM MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 (2) , (2b) DAN HRS MENGG. FP Ps. 13 (5) DAN Ps 13. (9) PK > PM PK < PM SELISIH DIBAYAR OLEH PKP Ps. 9 (3) SELISIH DAPAT DI KOMPENSASI KE MASA PAJAK BERIKUTNYA Ps. 9 (4) BAGI PKP YG BELUM BERPRODUKSI SEHINGGA BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK, PM ATAS PEROLEHAN IMPOR BRG MODAL DPT DIKR Ps. 9 ayat (2a)
    49. 49. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Pasal 9 ayat (4a) <ul><li>Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, atau saat Wajib Pajak melaku kan pengakhiran usaha (bubar). </li></ul>
    50. 50. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PADA SETIAP MASA PAJAK Pasal 9 ayat (4b) <ul><li>Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; </li></ul><ul><li>Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; </li></ul><ul><li>Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; </li></ul>
    51. 51. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PADA SETIAP MASA PAJAK Pasal 9 ayat (4b) <ul><li>Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; </li></ul><ul><li>Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau </li></ul><ul><li>Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). </li></ul>
    52. 52. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK Ps. 9 ayat (5), (6) TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG PAJAK PM = TIDAK DPT DIKREDITKAN PM DAPAT DIKETAHUI DG PASTI DARI PEMBUKUAN PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG TERKAIT DG PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAPAT DIKREDITKAN (Ps. 9 ayat 5) PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENKEU (Ps. 9 ayat 6) DLM HAL PENYERAHAN
    53. 53. CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAK Ps. 9 ayat (5) PM YG DPT DIKREDITKAN ADALAH PM YG BERKENAAN DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI DARI PEMBUKUAN PKP CONTOH : PKP MELAKUKAN BEBERAPA MACAM PENYERAHAN : a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 35.000.000 PAJAK KELUARAN = Rp. 3.500.000 b. PENYERAHAN TDK terutang pajak = Rp. 15.000.000 c. PAJAK KELUARAN = Rp. Nihil PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN : BKP / JKP YG BERKAITAN DGN KESELURUHAN PENYERAHAN = Rp. 2.500.000 PM YG BERKAITAN DGN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK TDK DIKETAHUI DGN PASTI DGN DEMIKIAN PM SEBESAR Rp. 2.500.000 TDK SELURUHNYA DPT DIKREDITKAN DGN PK Rp. 3.500.000 BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIATUR DGN PEDOMAN BERDASARKAN PERMENKEU.
    54. 54. KEGIATAN USAHA TERTENTU Pasal 9 ayat (7) JO. 79-2010 KEGIATAN USAHA TERTENTU ADALAH KEGIATAN UASAHA YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN : PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS SECARA ECERAN PENYERAHAN EMAS SECARA ECERAN
    55. 55. BESARNYA PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN <ul><li>90% dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerah an kendaraan bermotor bekas secara eceran. </li></ul><ul><li>80% dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerah an emas perhiasan secara eceran. </li></ul><ul><li>CATATAN : </li></ul><ul><li>Pajak Keluaran dihitung berdasarkan : 10% x DPP </li></ul><ul><li>Dasar Pengenaan Pajak adalah Peredaran Usaha </li></ul>
    56. 56. PPN YANG WAJIB DISETOR OLEH PKP KEGIATAN USAHA TERTENTU Pasal 5, PMK 79-2010 <ul><li>1. PPN = 1% x DPP </li></ul><ul><li>(Bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor secara eceran) </li></ul><ul><li>2. PPN = 2% x DPP </li></ul><ul><li>(Bagi PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran) </li></ul><ul><li>CATATAN : </li></ul><ul><li>PKP yang menggunakan pedoman ini tdk dapat membebankan PPN sebagai biaya dalam penghitungan PPh. </li></ul>
    57. 57. PKP KEGIATAN USAHA TERTENTU YANG BERALIH USAHA PADA SUATU MASA Pasal 7 ayat (2), PMK 79-2010 <ul><li>1. PKP dapat menghitung besarnya Pajak Masukan yg dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan atau menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratusjuta rupiah); </li></ul><ul><li>2. Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme </li></ul><ul><li>pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran </li></ul><ul><li>apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku di </li></ul><ul><li>atas Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta </li></ul><ul><li>rupiah), </li></ul><ul><li>Terhitung sejak Masa Pajak saat PKP tdk melakukan kegiatan usaha tertentu </li></ul>
    58. 58. PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (8 ) PENGELUARAN 4. PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP 5. PEROLEHAN BKP / JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5) ATAU AYAT (9) ATAU TIDK MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP/JKP 2. PEROLEHAN BKP / JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA 3. PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN DAN STATION WAGON KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN 1. PEROLEHAN BKP / JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP ATAS UNTUK :
    59. 59. PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (8) <ul><li>6. PEMANFAATAN BKPTDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAK NYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) </li></ul><ul><li>7. PEROLEHAN BKP/JKPYG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK </li></ul><ul><li>8. PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TIDAK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PD WAKTU DILAKU KAN PEMERIKSAAN </li></ul><ul><li>9. PEROLEHAN BKP SELAIN BARANG MODAL ATAU JKP SEBELUM PENGUSAHA KENA PAJAK BERPRODUKSI. </li></ul>
    60. 60. SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP / JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
    61. 61. PENGURANGAN PPN DAN PPnBM ATAS BKP YANG DIKEMBALIKAN DAN PPN ATAS JKP YANG DIBATALKAN PER-65/PMK.03/2010 <ul><li>RETUR BKP </li></ul><ul><li>Mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi: </li></ul><ul><li>a. Pajak Masukan dari PKP Pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan; </li></ul><ul><li>b. Biaya atau harta bagi PKP Pembeli, dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau </li></ul><ul><li>c. Biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan PKP dalam hal PPN atau PPN dan PPnBM atas BKP yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut. </li></ul>
    62. 62. PENGURANGAN PPN DAN PPnBM ATAS BKP YANG DIKEMBALIKAN DAN PPN ATAS JKP YANG DIBATALKAN PER-65/PMK.03/2010 <ul><li>RETUR JKP </li></ul><ul><li>Mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi: </li></ul><ul><li>a. Pajak Masukan dari PKP Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan telah dikreditkan; </li></ul><ul><li>b. Biaya atau harta bagi PKP Penerima Jasa, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau </li></ul><ul><li>c. Biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan PKP dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut. </li></ul>
    63. 63. RETUR DIANGGAP TDK TERJADI <ul><li>Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya. </li></ul>
    64. 64. NOTA RETUR PALING SEDIKIT HARUS MENCANTUMKAN <ul><li>a. nomor urut nota retur; </li></ul><ul><li>b. nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; </li></ul><ul><li>c. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; </li></ul><ul><li>d. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; </li></ul><ul><li>e. jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; </li></ul><ul><li>f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; </li></ul><ul><li>g. tanggal pembuatan nota retur; dan </li></ul><ul><li>h. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur. </li></ul>
    65. 65. PEMUNGUT PPN Ps. 16A YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN MEMUNGUT MELAPORKAN MENYETOR PAJAK YG TERUTANG OLEH PKP ATAS PENYERAHAN BKP/ JKP KEPADA PEMUNGUT PPN UNTUK <ul><li>BENDAHARA/INSTANSI PEMERINTAH </li></ul><ul><li>KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA </li></ul><ul><li>KPS – MIGAS (PSC – MIGAS) </li></ul>
    66. 66. TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN Ps. 16 B ayat (1) (Ketentuan Khusus) PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT SEBAGIAN/SELURUHNYA, UNTUK SEMENTARA/SELAMANYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN IMPOR BKP TERTENTU PENYERAHAN BKP /JKP TERTENTU KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU TEMPAT TERTENTU DI DALAM DAERAH PABEAN UNTUK
    67. 67. PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN Ps. 16 A (Ketentuan Khusus) ATAS PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN DILAPORKAN DISETOR DIPUNGUT PPN YANG TERUTANG PEMUNGUT PPN O L E H TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN YANG TERUTANG DIATUR DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN WAJIB
    68. 68. PM ATAS PPN TERUTANG TIDAK DIPUNGUT Ps. 16 B ayat (2) (Ketentuan Khusus) PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP /JKP DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN
    69. 69. PM ATAS PPN DIBEBASKAN Ps. 16 B ayat (3) (Ketentuan Khusus) FASILITAS PEMBEBASAN PENGENAAN PPN, MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA PAJAK KELUARAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP /JKP TIDAK DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN KARENA
    70. 70. TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Pasal 1A ayat (1) PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI, ATAU PERJANJIAN LEASING DGN HAK OPSI PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA (KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP, SEPERTI PEMBERIAN CONTOH BARANG UNTUK PROMOSI KEPADA RELASI ATAU PEMBELI PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI ADALAH :
    71. 71. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps.1 A ayat (2) PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD (PEDAGANG PERANTARA YANG DIANGKAT OLEH PRESIDEN ATAU OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, UNTUK MENYELENGGARAKAN PERUSAHAAN ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAH ATAU PROVISI ATAS AMANAT DAN ATAS NAMA ORANG LAIN YANG DENGAN MEREKA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KERJA) PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG, DALAM HAL PKP TELAH MEMPEROLEH IJIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DARI DIREKTUR JENDERAL PAJAK ADALAH :
    72. 72. PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR HARGA PASAR WAJAR MAKA DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA HUBUNGAN ISTIMEWA Ps. 2 ayat (1)
    73. 73. HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA DALAM HAL Ps. 2 ayat (2) <ul><li>FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN LANGSUNG ATAU </li></ul><ul><li>TIDAK LANGSUNG SEBESAR 25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA </li></ul><ul><li>LAINNYA, ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN </li></ul><ul><li>PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH </li></ul><ul><li>FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN SEMENDA DALAM </li></ul><ul><li>GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT DAN KESAMPING SATU </li></ul><ul><li>DERAJAT </li></ul><ul><li>FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN ATAU PENGGUNAAN </li></ul><ul><li> TEKNOLOGI </li></ul>HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK DITEKAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR YANG DISEBABKAN OLEH :
    74. 74. CONTOH FAKTOR KEPEMILIKAN / PENYERTAAN (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) PT A PT D PT B PT C > 25 % P T L P T L P L P L > 50 % > 50 % P T L PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG PL = PENYERTAAN LANGSUNG
    75. 75. CONTOH FAKTOR PENGUASAAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) <ul><li>CONTOH : </li></ul><ul><li>PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT. </li></ul><ul><li>ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGA ISTIMEWA </li></ul>APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA
    76. 76. CONTOH FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) 10 KE SAM PING IPAR PKP 10 KE SAM PING 10 KE ATAS 10 KE ATAS AYAH + IBU MERTUA PKP SAUDARA KANDUNG 10 KE BAWAH 10 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK TIRI PKP SEDARAH SEMENDA PKP + ISTRI SEMENDA SEDARAH
    77. 77. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN Ps. 4 A ayat (2) BARANG - BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM DAGING, TELUR, SUSU, BUAH2AN, SAYUR2AN MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA BAIK YG DIKONSUMSI DITEMPAT TERMASUK MAKANAN & MINUMAN YG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH (crude oil), GAS BUMI, PANAS BUMI, BATUBARA, ASBES, PASIR DAN KERIKIL, BIJI BESI/TIMAH/EMAS JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :
    78. 78. 1. JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, SEPERTI DOKTER UMUM , DOKTER SPESIALIS 8. JASA PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN SEPERTI TV, RADIO 2. JASA PELAYANAN SOSIAL, SEPERTI PANTI ASUHAN, JASA PEMAKAMAN 3. JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO 4. JASA, KEUANGAN SPERTI MENGHIMPUN/MENEMPATKAN DANA, PEMBIAYAAN, PENYALURAN PINJAMAN DAN ASURANSI KERUGIAN, JIWA DAN REASURANSI 5. JASA DI BIDANG KEAGAMAAN, SEPERTI PEMBERIAN KHOTBAH, ATAU DAKWAH 6. JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH 7. JASA KESENIAN DAN HIBURAN YG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SENI/HIBURAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN Ps. 4 A ayat (3)
    79. 79. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN Ps. 4 A ayat (3) <ul><li>9. JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DN YG MENJADI BAGIAN YG TAK TERPISAHKAN DR. JASA ANGKUTAN UDARA LN </li></ul>10. JASA TENAGA KERJA, SEPERTI JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN JASA PENYELENGGARAAN LATIHAN BAGI TENAGA KERJA 11. JASA PERHOTELAN, SEPERTI PERSEWAAN KAMAR DI HOTEL, MOTEL, LOSMEN DAN HOSTEL DAN JASA PENYEWAAN RUANGAN UTK KEGIATAN ACARA DI HOTEL 12. JASA YG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM SEPERTI IMB, IJIN USAHA 13. JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR YG DILAKUKAN OLEH PEMILIK TEMPAT PARKIR ATAU PENGUSAHA KPD PENGGUNA TEMPAT PARKIR DGN DIPUNGUT BAYARAN. 14. JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM ATAU KOIN 15. JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS 16. JASA BOGA ATAU KATERING
    80. 80. DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPnBM Penjelasan Ps. 5 (1) ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPnBM DENGAN PERTIMBANGAN PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
    81. 81. OBYEK PPnBM Ps. 5 ayat (1), (2) PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA Ps. 5 (1) PPnBM DIKENAKAN ATAS PPnBM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)
    82. 82. TERMASUK PENGERTIAN MENGHASILKAN Penjelasan Ps. 5 (1) ADALAH KEGIATAN MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB. MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU
    83. 83. KELOMPOK & JENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAI PPnBM Ps. 8 ayat 3 dan 4 KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YG DIKENAI PPnBM DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH JENIS BARANG YANG DIKENAI PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    84. 84. TARIF PPN & PPnBM Ps. 7 & Ps. 8 TARIF PPN (Ps. 7) 10 % TARIF PPn BM (Ps. 8) ATAS EKSPOR BKP, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN JASA DARI LDP, 0% DENGAN PP TARIF PPN DAPAT DIUBAH SERENDAH-2 NYA 5 % SETINGGI-2 NYA 15 % ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0% PALING RENDAH 10% PALING TINGGI 200 %
    85. 85. CARA MENGHITUNG PPnBM YANG TERUTANG Ps. 10 ayat (1), (2), (3) PPn BM YANG TERUTANG DIHITUNG DENGAN CARA : TARIF PPn BM X DPP Ps. 10 (1) PPn BM YANG SUDAH DIBAYAR TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DG PPN ATAU PPnBM YANG TELAH DIPUNGUT Ps. 10 (2) UNTUK BKP YG TERGOLONG MEWAH YG DIEKSPOR , PPn BM YG DIBAYAR PADA WAKTU PEROLEHAN BKP TSB DAPAT DIMINTA KEMBALI Ps. 10 (3)
    86. 86. SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PER-8/PJ./2010, TGL 1 MARET 2010 <ul><li>Dlm hal pusat atau cabang yg menyerahkan BKP yg tergolong mewah adalah PKP yg menghasilkan BKP yg tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP tersebut belum terutang PPnBM ; </li></ul><ul><li>Saat terutangnya PPnBM atas penyerahan BKP yg tergolong mewah ditetapkan pada saat penyerah an BKP dimaksud dari PKP pusat atau cabang kepada pihak lain. </li></ul>
    87. 87. PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Ps. 16 C (Ketentuan Khusus) ORANG PRIBADI BADAN MEMBANGUN SENDIRI HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA DIKENAKAN PPN DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENGHINDARAN PENGENAAN PPN
    88. 88. PENYERAHAN AKTIVA OLEH PKP YG MENURUT TUJUAN SEMULA AKTIVA TSB. TIDAK TDK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN Ps. 16 D (Ketentuan Khusus ) DIKENAKAN PPN Pengalihan Barang Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha SEPANJANG
    89. 89. CONTOH PEMBATALAN FAKTUR PAJAK <ul><li>Pada tanggal 1 Januari 2011 PT Nakula (PKP) melakukan penjualan kepada PT Sadewa (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp 200.000.000,-. PT Nakula menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp 200.000.000,- dan PPN sebesar Rp 20.000.000,-. Pada tanggal 15 Februari 2011 PT Sadewa membatalkan pembelian, sehingga PT Nakula harus melakukan pembatalan Faktur Pajak. </li></ul><ul><li>PT Nakula melakukan hal-hal sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Dalam hal PT Nakula belum melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari, maka PT Nakula harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. </li></ul>
    90. 90. <ul><li>Dalam hal PT Nakula telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PT Nakula harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari, dengan cara sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Faktur Pajak tersebut tetap dilaporkan denga mencantum kan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. </li></ul><ul><li>Dalam hal PT Sadewa telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PT Sadewa harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut: </li></ul><ul><li>Faktur Pajak tersebut tetap dilaporkan dengan mencantum kan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM. </li></ul>CONTOH PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
    91. 91. <ul><li>Pada tanggal 5 Januari 2011 PT Wara (PKP) melakukan penjualan kepada PT Wiri (PKP) dengan nilai penjualan sebesar Rp 300.000.000,-. PT Wara menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp 300.000.000,-. dan PPN sebesar Rp 30.000.000,-. Pada bulan Juni 2011 PT Wara melakukan penggantian Faktur Pajak karena ternyata nilai penjualan adalah sebesar Rp 350.000.000,-. Atas penggantian tersebut PT Wara menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 5 Juni 2011 dengan DPP sebesar Rp 350.000.000,- dan PPN sebesar Rp 35.000.000,- </li></ul>CONTOH PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
    92. 92. <ul><li>SPT Masa PPN bagi PT Wara adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Pada Masa Pajak Januari 2011, Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Faktur Pajak yang diganti dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan DPP Rp 300.000.000,- dan PPN Rp 30.000.000,-. </li></ul><ul><li>Pada bulan Juni 2011, PT Wara melakukan hal-hal sebagai berikut : </li></ul><ul><li>o Melakukan pelaporan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP, PPN dan PPnBM diisi dengan '0', sedangkan kolom kode dan No. Seri FP Yang Diganti diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. </li></ul>CONTOH PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
    93. 93. <ul><li>o Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 dan melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp 350.000.000,- dan Rp 35.000.000,- sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP Yang Diganti diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 </li></ul>CONTOH PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
    94. 94. <ul><li>SPT Masa PPN bagi PT Wiri adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Pada bulan Juni 2011, PT Wiri harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan, dan melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut. Kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp 350.000.000,- dan Rp 35.000.000,- sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP Yang Diganti diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan. </li></ul>CONTOH PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK

    ×