Negara hukum dan negara hukum demokratis

7,898 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Negara hukum dan negara hukum demokratis

  1. 1. NEGARA HUKUM DAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Atas dasar itu timbul konsep negara hukum dalam berbagai model seperti negara hukum menuru Al Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dan konsep Anglo Saxon, konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.
  2. 2. TIMBULNYA GAGASAN NEGARA HUKUM Konsep negara hukum dikemukakan oleh Plato ketika mengintroduksikan konsep Nomoi (buku2 Plato: Politeia, Politikos dan Nomoi) Penyelenggaraan Negara yang baik berdasarkan pada pengaturan yang baik. Ajaran Plato diteruskan oleh Aristoteles dalam buku Politica
  3. 3.  Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum Konsep Rechstaat diperkenalkan oleh Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Imanuel Kant. Stahl – negara itu terjadi karena perkembangan dari suatu keluarga yang bersifat patriarkal, yang menempati suatu daerah
  4. 4. Unsur-unsur Negara Hukum Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah:  Perlindungan hak-hak asasi manusia;  Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu  Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan  Peradilan Administrasi dalam Perselisihan
  5. 5.  Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur Rule of Law:  Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of Law) – absence of arbitrary power  Equality before the Law  Terjaminnya hak-hak asasi manusia (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
  6. 6. NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Ada korelasi antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan per-UU-an dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini terlihat dalam istilah demokrasi konstitusional Implementasi negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi
  7. 7. PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM (Prof JBJM Ten Berge) ASAS LEGALITAS PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI PEMERINTAH TERIKAT PADA HUKUM MONOPOLI PAKSAAN PEMERINTAH UNTUK MENJAMIN PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN OLEH HAKIM YANG MERDEKA
  8. 8. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PERWAKILAN POLITIK PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK PEMENCARAN KEWENANGAN PENGAWASAN DAN KONTROL KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN PEMERINTAH UNTUK UMUM RAKYAT DIBERI KEMUNGKINAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN
  9. 9. PRINSIP-PRINSIP RECHSTAAT (H.D van Wijk) Pemerintahan berdasarkan undang- undang Hak-hak asasi Pembagian Kekuasaan Pengwasan lembaga kehakiman
  10. 10. Prinsip Demokrasi Keputusan-keputusan penting yaitu UU diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan PEMILU yg bebas dan rahasia Hasil PEMILU diarahkan untuk mengisi DPR dan jabatan-jabatan pemerintah Keterbukaan Pemerintaha Siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya
  11. 11.  Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

×