GLOBALISASI POLITIK

42,135 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
42,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
538
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GLOBALISASI POLITIK

  1. 1. Makalah Globalisasi Politik Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Mata kuliah Sosiologi Politik Oleh: Kukuh Napaki Muttaqin NIM:125120501111005 Pogram Studi Ilmu Poltik Kelas B.POL.2FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013
  2. 2. Kata PengantarAssalammu’alaikum, Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rizki, hidayah sertainayahnya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam bagindaMuhammad SAW yang safa’atnya kita nantikan di akhir zaman. Alhamdulillah, pembuatan paper tugas ujian tengah semester untuk mata kuliahSosiologi Politik ini selesai sudah. Saya mengucapkan banyak ucapan terima kasih terhadapBapak Dosen Pengampu selaku pembimbing dalam proses pembuatan paper ini. Juga kepadateman dan sahabat – sahabat dekat saya yang telah memberikan kritik serta sarannya. Semoga paper ini bermanfaat kedepannya dan bisa menjadi rujukan penelitian yangselanjutnya.Wassalammu’alaikum, Wr. Wb Malang, 8 April 2013 Penyusun i
  3. 3. Daftar IsiKata pengantar………………………………………………………………………………… iDaftar isi…………………………………………………………………………...…………. iiBAB I PENDAHULUAN………………………………………..……………...…………… 1 1.1 Latar belakang masalah........................................................................................... 1 1.2 Rumusan masalah……………………………………………...…………………. 1BAB II PEMBAHASAN....…………………………………………………………………... 2 2.1 Pengertian Globalisasi dan Politik………………………...…………………...… 2 2.2 Pengertian Globalisasi Politik……………………………………………….…… 3 2.3 Proses Globalisasi………………………………………………………………… 3 2.4 Kedudukan Globalisasi Politik Saat Ini………………………………………...… 4 2.5Globalisasi Politik Pada Negara Dunia Ketiga…………………………………… 6 2.6 Globalisasi dan Politik Identitas………………………………………………….. 9 2.7 Implikasi Globalisasi Politik Terhadap Indonesia…………….………………… 10BAB III PENUTUP…………………………………………………………………….…… 12 3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………….... 12Daftar pustaka…...................................................................................................................... 13 ii
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah Globalisasi bidang politik membawa pengaruh besar terhadap kehidupan politik didumia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi, perkembangan politik telah merujukpada system konglomerasi antara negara-negara maju, Negara berkembang dan Negara-negara terbelakang. Di Indonesia, perkembangan politik ditandai dengan semakin besarnyatuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan, kebebasan dandemokrasi. Gobalisasi mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terbuka,bersih, dan berwibawa. Selanjutnya rakyat dapat merasa semakin memiliki kebebasan untuk menyampaikansemua aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Selain itu, dengan berlangsungnya eraglobalisasi, perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM semakin meningkat, hal inidikarenakan isu HAM merupakan isu penting yang menjadi sorotan di dunia internasional.Tenaga kerja dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan merupakan contohpermasalahan yang seharusnya mendapatkan ruang agar segera diperhatikan oleh pemerintahdan mendapatkan cara untuk mengatasinya meskipun dalam praktiknya hal tersebut belumdapat dituntaskan malahan pemerintah seperti tidak peduli dan lebih mementingkan masalahmereka sendiri.1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas penulis ingin merumuskan: 1. Apa pengertian globalisasi dan globalisasi politik ? 2. Bagaimana proses globalisasi? 3. Dimana kedudukan Globalisasi Politik? 4. Apa dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari gobalisasi politik? 1
  5. 5. BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Globalisasi dan Politik Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal.Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (workingdefinition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnyasebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawaseluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanankehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis,ekonomi dan budaya masyarakat. Dan Globalisasi juga merupakan suatu proses yangmencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanyabatas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung olehnegara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curigaterhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalambentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akanmengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidakmampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomiandunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Pengertian politik sendiri adalah, politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis”yangartinya Negara kota.Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatandalam Negara/kehidupan Negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tatacara pemerintahan ,dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politikpada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanyamenyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakatdalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikattentang kebaikanbersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 2
  6. 6. 2.2 Pengertian Globalisasi Politik Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterimasecara menyeluruh Karen amembawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik,seperti kerja sama-kerja sama politik antar Negara dengan membentuk suatu organisasiinternasional multilateral. Globalisasi politik disebut juga global governance.2.3 Proses Globalisasi Dimulai ketika Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari Eropa 500 tahun laluuntuk berdagang, namun hal ini menjadi awal munculnya kehndak menguasai wilayah bangsalain untuk menghisap kekayaan bangsa lain ( kolonialisme), maka saat itulah sudah mulaitertanam benih-benih yang namanya Globalisasi. Oleh karena itu globalisasi merupakankelanjutan darai kolonialisme. Era kolonialisme merupakan juga era perkembangan pahamkapitalisme di Eropa. Paham kapitalisme dikembangkan oleh Adam Smith, kapitalismeadalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang danjasa. Proses berikutnya dilanjutkan dengan era pembangunan, yang ditandai denganpenekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri.Ketika era pembanguna mengalami krisis maka dunia masuk pada era baru yaitu globalisasi.Pada era globalisasi ini negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhanekonomi global. Aktor utamanya bukan lagi negara sebagai mana di erapembangunan,melainkan perusahaan-perusahaan transnasional (Trannational Corporations,TNCs) dan bank-bank transnasional (Transnational Banks, TNBs), Bank Dunia dan IMF(International Monetary Fund) atau dana moneter internasional, WTO, APEC (Asia FasificEconomic Cooperation), dll. Semua proses globalisasi digerakkan oleh idiologineoliberalisme. Globalisasi bisa dalam berbagai hal, seperti dibidang Politik, Ekonomi, SosialBudaya, Pertahanan dan Keamanan. Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang adadi masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagainilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh wargamasyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek 3
  7. 7. kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangatdipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salahsatu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistemdari kebudayaan.2.4 Kedudukan Globalisasi Politik Saat Ini Pembicaraan mengenai globalisasi adalah pembicaraan mengenai topik yang amatluas yang meliputi aspek mendasar kehidupan manusia dari budaya, politik, ekonomi dansosial. Konsep globalisasi adalah suatu obyek yang nyata untuk ideologi karena sepertimodernisasi yang muncul sebagai pembenaran dari penyebaran kebudayaan barat dankapitalis. Ide-ide globalisasi akhirnya mengerucut kepada konsep pembangunan. Dengan bahasa lain dikatakan bahwa globalisasi adalah konsekuensi dari ekspansipenyebaran kebudayaan eropa yang dipaksakan kepada dunia ketiga. Kedaulatan negaramerupakan ide dari proses transformasi bentuk negara di dunia. Ide ini dimulai dari tingkatannon politik, hubungan antar masyarakat sampai kebutuhan untuk mengeksiskan sumberdayadi sebuah negara dan kemungkinan pergantian konsep pemerintahan. Peningkatan hubunganekonomi dan kebudayaan antar negara mengurangi kekuasaan dan keaktifan pemerintah padatingkat negara-bangsa dan pemerintahan. Sehingga pemerintah tidak dapat lagimenghegemoni pemikiran dan bentuk-bentuk perekonomian pada wilayahnya. Akhirnyainstrumen-instrumen yang telah dibangun pemerintah menjadi tidak efektif. Kekuatandemokrasi (yang dipahami sebagai kekuatan massa) memakai media partai sebagai corongpembelaan ideologinya. Partai sendiri mencoba untuk mengatur kesejahteraan anggotapartainya masing-masing. Untuk itu perlu stabilitas politik yang mantap. Konsep stabilitaspolitik yang mantap, bukan hanya trade mark penganut Rostowian, fenomena negara-negarakomunis pun menunjukkan hal yang serupa. Sebagai langkah taktis maka negara telah membuat beberapa kerangkakebijakan.Kebijakan tersebut dijabarkan oleh Waters (1995) menjadi pertama pembangunankapasitas negara itu sendiri, sehingga pemberdayaan swasta menjadi sektor yang penting. Dititik ini negara hanya berperan untuk mancerdaskan masyarakatnya dengan melakukanpendidikan politik. Kedua tempat atau kekuasaan negara menjadi tersembunyi dibalikkekuasaan para birokrat. Ketiga intervensi dari negara cenderung merusak kestabilan dan 4
  8. 8. mekanisme pasar. Keempat negara tidak mampu lagi memberikan kemanan seperti terorisme,sindikat obat-obatan, AIDS dan lingkungan. Dengan persekutuan internasional, negara menjadi lebih berbahaya dari keamanan.Hal ini membagi dunia kepada permusuhan dimana komitmen pengadaan teknologi militermempunyai satu tujuan. Globalisasi politik ini menjadikan negara mengalami disetisasi ataupelemahan negara. Kelompok pendukung negara mulai melokal. Komunitas perdaganganmenjadi mengecil dan digantikan oleh kepentingan lokal dan menjadi inisiatif warga negara. Akibat globalisasi, ada beberapa masalah yang dulu dianggap lokal menjadi masalahglobal. Isu masalah ini sangat sensitif dan krusial, sehingga sering kali mengundangintervensi dari suatu negara ke negara lain. Padahal setiap negara mempunyai hak yangabsolut untuk menentukan otonomi dari suatu negara. Masalah hak-hak manusia (atau disebut dengan etatocentric) akan membawa danmengangkat kemampuan manusia untuk melawan kedaulatan negara. Pelembagaanetatosentrik dari legal secara politik sampai kepada ekonomi telah memberikan kesempatankepada porsi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan. Dalam posisi ini negara harustunduk kepada beberapa konvensi hak asasi manusia dan beberapa turunannya dalamkonvensi hak PBB. Implikasinya, sebuah negara harus bersikap demokratis dan siap untukmerubah beberapa kebijakan yang melanggar etatosentrik. Internasionalisasi etatosentriklebih cenderung mengambarkan keberpihakan politik negara maju kepada negara duniaketiga. Isu lingkungan hidup menggambarkan kecemasan dunia barat terhadap ‘perilaku’negara dunia ketiga dalam mengeksplorasi sumber dayanya. Pemanasan global, polusi, efekrumah kaca dan kelangkaan flora fauna dijadikan komoditas politik negara maju dalammengatur kebijakan politik dan ekonomi negara dunia ketiga. Sebuah bantuan (baca : hutang)luar negeri negara dunia ketiga, acap kali dibumbui proposal lingkungan hidup (termasukdemokratisasi tentunya) dengan versi negara investor. Standarisasi ini menjadikan negaradunia ketiga menjadi tidak independen dalam menentukan sikap politik negara masing-masing. Kebutuhan akan agenda dan masalah bersama di antara negara-negara di duniamengerucut kepada ide untuk membentuk organisasi internasional. Konsensus dari organisasiinternasional ini telah membawa kesadaran kolektif beberapa negara tehadap permasalahan 5
  9. 9. yang dihadapinya. Sebuah pembangunan di kawasan akan berhadapan dengan perbedaanbudaya, kebutuhan dan cara pandang suatu negara terhadap sikap sosial, politik, ekonomi,budaya sampai pertahanan dan kemanan. Komunitas professional juga mempunyai kebutuhan bersama terhadap ratifikasitraktat atau konvensi yang diberikan oleh PBB. Pada akhirnya, jaringan organisasi ini lebihmudah untuk digunakan dari pada kemampuan kekuatan diplomatik antara negara. Fenomena cukup menarik ditunjukkan bahwa globalisasi politik berimplikasi padamodel hubungan internasional, secara spesifik dengan globalisasi tiga dunia (kapitalis,sosialis maupun dunia ketiga) dapat bersatu. Perang dingin telah menjadi sejarah, dankepentingan untuk membentuk dunia baru telah menjadi kepentingan bersama. Pertamapembangunan liberalisasi demi menunjukkan meleburnya kekuatan super power (pascaSoviet). Kedua Kemenangan USA dalam perang dingin dan perang di Kuwait (dan terbaru diAfghan) merupakan kombinasi antara negara adi daya militeristik dengan negara yang kuatpendanaan. Ketiga kepentingan dunia yang multipolar telah berganti menjadi modelhubungan internasional Analisis budaya politik dibangun oleh Fukuyama (1992) dan Huntington (1991). Nilaidan budaya politik akhirnya mengerucut kepada kebutuhan akan kesamaan cara pandangdalam memahami hubungan antar negara. Implikasinya setiap negara kembali menguatkantradisi nasionalnya agar tetap mampu bersaing dalam dunia global.12.5 Globalisasi Politik Pada Negara Dunia Ketiga Dalam kasus beberapa negara, terlihat bahwa globalisasi mau tidak mau akanmembawa dampak baik positif maupun negatif terhadap negara-negara di dunia ketiga.Masalah pembangunan adalah isu sentral dalam globalisasi. Perdebatan tentang globalisasiini dapat dilihat dalam Giddens (1995), yaitu budaya politik sampai konsep keluarga. Dalam konteks budaya Giddens, mencontohkan pergeseran tradisi karenamodernisasi. Tradisi adalah hasil dari proses penciptaan manusia dimana faktor kekuasansangat memegang peran terhadap perubahan tersebut. Para pemimpin, Kaisar, Raja bahkanpemuka agama menciptakan tradisi untuk membenarkan diri mereka sendiri dan membangunlegitimasi bagi kekuasaannya. Realitas dunia melahirkan beberapa kombinasi antara tradisi1 Sujianto, Muhlisin. (2007). Praktik Belajar Kewarganegaraan. Jakarta. Ganeca Exact 6
  10. 10. dengan ilmu pengetahuan. Banyak kasus seperti di India pada tahun 1995. Pada saat itudibangun opini bahwa para dewa juga meminum susu implikasinya adalah pada hari itu danhari kemudian terjadi sebuah fenomena dimana banyak orang yang mempersembahkan susudihadapan patung atau gambar dewa-dewi. Teknologi dan pengaruh para pemuka agamamenjadikan ketika fenomena pemberian susu menjadi sebuah tradisi baru.2 Dalam kebijakan dan teori ekonomi pembangunan, dapat dilihat implikasi teoripembangunan terhadap negara dunia ketiga atau negara-negara selatan.Implikasi kebijakanpembangunan ini dapat dipetakan secara lebih mikro untuk ukuran benua. Negara-negara diAmerika Latin termasuk negara-negara yang memiliki hutang besar pada bank-bankinternasional, kondisi ini disebabkan kebijakan penguasa yang tidak menghasilkanpeningkatan kapasitas produktif. Negara-negara Amerika Latin lebih cenderung untukberhadapan dengan kondisi internalnya sendiri, seperti masalah demokratisasi yangberhadapan dengan diktator militer. Setelah kediktatoran hancur, dilema baru datang yaitukebijakan ekonomi yang tidak diikuti dengan kebijakan politik. Sehingga negara-negara inimembutuhkan “dokter” yang dapat menyembuhkan mereka, dokter itu adalah IMF.Implikasi dari industrialisasi membuat negara-negara di Afrika harus mengejar GNP dandevisa negara. Rostowian telah membuat syarat yaitu stabilisasi politik dan keamanan.Sehingga anggaran negara lebih banyak diutamakan dalam membangun kekuatan militer.Untuk itu banyak negara-negara di Afrika yang menggenjot industrialisasi dan mencobamembangun ketahanan pangan. Revolusi hijau telah membuat keberhasilan semu dalampeningkatan jumlah pangan. Keberhasilan dari industrialisasi dan modernisasi (plusstabilisasi) membuat negara-negara Afrika ‘berhasil’ dalam penggenjotan devisa. Namun,kondisi ini ternyata menyempitkan jumlah petani dan eksplorasi tanah. Industrialisasi danmodernisasi telah memakan korbannya kembali Kasus di Asia banyak sekali permasalahan pangan dan hutang negara. Fenomena yangpaling mendasar selain kedua masalah di atas adalah masalah etnis. Kasus etno politik sepertidi Sri Lanka, Tibet, Kashmir dan Ambon telah menjadikan kasus ini menjadi akut. Paradigmapembangunan yang menjadi masalah dalam konteks ini adalah perubahan dari ekonomi nondinamis yang diregulasi dan diproteksi dimana keberpihakan penguasa pada salah satu etnismenjadikan sistem ekonomi tidak lancar. Kasus ini memicu disintegrasi sosial, sehinggadibutuhkan kembali identifikasi etnis, jati diri bangsa dan teritorial. ASEAN komponen2 Giddens, Anthony. 2001 (Edisi Terjemahan). Runaway World.. Jakarta : Gramedia. 7
  11. 11. organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggaramempunyai hubungan politik, geografis dan budaya. Masalah etnis dan hutang negara telahmenjadi maslaha bersama. Untuk kasus etnis terdapat maslaah antara etnis dengan penguasanegara, seperti etnis Pattani di Thailand, Moro di Filipina, Melayu dan India di Singapura,Jawa, Bugis di beberapa tempat dalam kawasan Indonesia. Penyikapan masalah hutangnegara juga sangat berbeda. IMF sangat bermain kuat di Indonesia dan Thailand, padahalkesadaran arus bawah terhadap perilaku IMF yang merugikan negara ini sudah jelas. RezimThailand yang baru sudah berani untuk mengungkapkan bahwa kebutuhan akan kembali keidentitas nasional dan menolak secara halus IMF. Globalisasi di bidang politik juga memberikan dampak terhadap perubahanperpolitikan dunia, khususnya akhir akhir ini seperti diberitakan oleh para mediainternasional yakni kasus demonstrasi yang menuntun pemerintah Tiongkok untukmemberikan kemerdekaan kepada rakyat Tibet yang berujung pada sebuah demonstrasiberdarah. Implikasi dari adanya globalisasi politik yang dalam hal ini melibatkan negara MaoZedong yaitu munculnya tuntutan kebebasan demokrasi pada tahun 1989. Peristiwa berdarahyang dikenal dengan “Peristiwa Tiananmen” tersebut berakhir dengan bentrokan denganaparat keamanan yang menewaskan ribuan mahasiswa dan pemuda.Pemberontakan ini sedikitmembawa angin demokratisasi sehingga membuat China saat ini dapat dikatakan sebagainegara Super Power baru. Di Filipina, rakyat melakukan gerakan sosial (people power) dan berhasilmenggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Pada tahun 1991, politikapartheid dihapuskan di Afrika Selatan. Perubahan yang sama juga terjadi di Eropa Timur,rakyat melakukan demonstrasi menggulingkan rezim komunis yang berkuasa. Kasus serupajuga terjadi di Indonesia, yaitu dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun1998. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat satu isu yang amat menarikuntuk dianalisa. Adanya demonstrasi beberapa masyarakat di wilayah Timur Tengah yangmengundang perhatian masyarakat dunia dikarenakan gelombang demonstrasi ini menyambarke beberapa negara bukan hanya melibatkan satu negara saja. Bahkan akhir akhir ini timbulistilah “Arab Spring“ yang mengacu kepada adanya gelombang demonstrasi beberapa negara 8
  12. 12. Timur Tengah yang menuntut diberlakukannya sistem pemerintahan yang demokrasi yangmemperhatikan hak hak kaum sipil. Dan yang lebih menarik lagi faktor pendorong secaraeksternal berseminya “Arab Spring“ adalah peran dari globalisasi dalam tekhnologi yangmakin hari semakin dikuasai orang banyak. Demonstrasi besar besaran masyarakat Mesir tak lepas dari adanya peran globalisasitekhnologi sehingga berdampak pada globalisasi politik. Rakyat Mesir melakukandemonstrasi menuntut ditegakkannya demonstrasi di negeri para Firaun karena telahmengetahui berhasilnya aksi demonstrasi rakyat Tunisia yang menuntut dijatuhkannya rezimBen Ali. Karena peran media massa seperti internet dan televisi, rakyat Mesir bersatu untukmelakukan aksi serupa dengan turun ke jalan jalan khususnya ke daerah Tahrir Square dimana konsentrasi massa berkumpul untuk menuntun diturunkannya Husni Mubarak darijabatanya yang hampir genap 30 tahun. Berhasilnya aksi yang dilancarkan rakyat Mesirmengundang simpati masyarakat dunia namun juga mengundang rasa kesadaran masyarakatdunia bahwa globalisasi khususnya dalam bidang politik memudahkan ideologi demokrasi didunia ini. Akibat dari aksi rakyat Mesir , beberapa negara seperti Libya,Yaman, Bahrain danSuriah juga turut melakukan aksi serupa demi ditegakkannya demokrasi di wilayah TimurTengah.2.6 Globalisasi dan Politik Identitas Globalisasi telah memfasilitasi kemunculan dari ‘politik identitas’ yang sejak tahun1960-an telah melemahkan posisi dari negara-bangsa sebagai struktur sosial utama dimasyarakat dan juga ikut meningkatkan munculnya beragam framework alternatif akanstruktur sosial. Pada prosesnya, bangunan dari identitas kolektif bergerak untuk menjadisemakin multidimensi dan tidak pasti. Scholte melihat identitas kolektif menjadi ‘penanda’bagi sejumlah gerakan sosial.3 Untuk menemukan kedekatan interaksi pada saat teknologi globalisasi telah membukaruang keterbatasan akan jarak, benda, tempat, gagasan yang nampaknya tidak mencapaisasaran (Scholte 1996 : 55).3 Bice Maiguashca, Chapter 7 ‘Globalisation and the politics of identity’, dalam Adhe Nuansa Wibisono, KajianTerorisme FISIP UI (Jakarta : 2012) 9
  13. 13. Dalam perspektif ini, mobilisasi akan identitas kultural dilihat sebagai upaya untukmendekatkan seseorang secara personal dan kultural kepada komunitasnya. Mungkin sajaperspektif ini ada benarnya, gerakan indigenous people juga berupaya untuk melakukanperlawanan terhadap relasi kekuasaan yang mengancam eksistensi keberadaan mereka,dengan persenjataan yang tidak berimbang, baik melalui dominasi dan kekerasan sepertigenosida budaya (Maiguashca 1994). Pada awalnya Globalisasi dinilai telah membantu munculnya ‘politik identitas’ yangjuga ikut menggeser peran dari kedaulatan negara sebagai struktur sosial utama dimasyarakat. Gerakan sosial kemudian muncul sebagai respon dari keterbukaan globalisasidan memungkinkan munculnya ragam framework alternatif akan struktur sosial dimasyarakat (Scholte : 1996). Tetapi kehadiran gerakan sosial ini bisa saja tidak hanya dilihatdari bergersernya peran kedaulatan negara tetapi sebagai konsekuensi dari kebijakan negara.Linklater (1998) mencoba menjelaskan akan adanya upaya negara untuk melakukanpemisahan antar individu melalui batas-batas negara, warganegara domestik, warganegaraasing kemudian juga terjadi cara pandang terhadap kelompok minoritas yang dianggapsebagai ‘internal other’, minoritas yang berbeda yang dimarjinalkan. Jika Scholte melihatkondisi ini sebagai awal munculnya kelompok minoritas untuk memunculkan suatu ‘politikidentitas’ di dalam negara, maka Linklater bergerak lebih jauh dengan berbicara tentang‘politik pengakuan’ yang menuntut adanya ekspresi sensitivitas kepada perbedaan dankemungkinan-kemungkinan baru untuk memperluas berbagai perbedaan pendapat terkaitkomunitas politik’ (Linklater 1998 : 187)2.7 Implikasi Globalisasi Politik Terhadap Indonesia Globalisasi politik telah masuk ke Indonesia. Kedaulatan negara hari ini menjadisebuah wacana yang tidak akan pernah habis diperbincangkan. Disintegrasi nasional dibeberapa tempat seperti Aceh, Poso, Ambon, lepasnya Timor Timur. Rekayasa politik global(factor ekstern) yang dikombinasikan dengan ekonomi membuat pemerintah Indonesiamenjadi bulan-bulanan di dunia Internasional. Masalah HAM, AIDS, cyber crime (kejahatansiber), pengelolaan negara yang serba KKN, ketidakberanian menghadapi IMF. Kejatuhanpemerintahan Suharto pada tahun 1998 yang diikuti ketidakstabilan politik, menjadikanIndonesia merosot dari segi GNP, kemampuan pemerintah untuk mengelola kecerdasanbangsa dan yang paling fatal adalah krisis identitas dan jati diri bangsa. Kebijakan otonomi daerah, agar daerah menjadi terberdayakan telah menjadi senjatamakan tuan. Keinginan beberapa daerah untuk memerdekakan diri dan meminta otonomiseluas-luasnya dianggap mengganggu kedaulatan negara. Kematian Theys di Jayapura 10
  14. 14. menjadi indicator bahwa pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menjaga keselamatan diriwarga negara. Pembantaian massal di Ambon, Poso, Aceh menjadi sebuah ironi darikeinginan negara yang hendak mewujudkan masyarakat madani dan supremasi hukum. Proses penyelesaian masalah telah membuat kesadaran pemerintah dan warga negaraagar mampu memanfaatkan lobi di dunia internasional. Namun, sampai hari ini Indonesiamasih menjadi negara yang paling tidak stabil di kawasan ASEAN. Isu-isu lokal sepertipengelolaan hutan, pengelolaan hutang luar negeri menjadikan Indonesia momok di duniaInternasional baik di lingkungan LSM Internasional dan PBB. Implikasi sangat teknis terjadi dalam sector kebijakan ekonomi dan perdagangan.Indonesia yangmenjadi negara eksportir nomor dua terbesar untuk karet mentah, ternyatatidak mampu untuk mengelola perdagangan karet mentah sampai barang jadi berupa banmobil. Terjadi diskriminasi oleh negara barat terhadap Indonesia. Indonesia sampai hari initidak boleh mengimpor mesin pembuat bahan baku karet, sehingga untuk membuat banmobil, Indonesia harus mengekspor dulu ke Inggris kemudian mengimpor lagi ban mobil dariInggris.[18] Kebijakan untuk mendirikan pabrik pembuat bahan dasar seperti Texmaco danpengaplikasian ekonomi kerakyatan mendapat tentangan dari IMF. IMF bahkan mengancamtidak akan memberikan bantuan hutang luar negeri, jika Indonesia masih memperbolehkanTexmaco beroperasi dan mencoba menggulirkan ekonomi kerakyatan. 11
  15. 15. BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan Globalisasi politik ternyata hanya menguntungkan negara-negara pertama, ataunegara kapitalis. Kebijakan politik negara-negara dunia ketiga, ternyata harus memenuhistandar dan kualifikasi dari negara-negara utara. Konsekuensinya, Indonesia sebagai negaraberkembang harus meningkatkan kualitas bernegara dan berhati-hati agar tidak menjadinegara yang dimusuhi oleh dunia barat. Keberanian Indonesia untuk menghadapi hegemoni barat hanyalah menjadi mimpisampai pada hari ini. Sehingga keinginan Indonesia untuk melakukan pemerataan dalampembangunan, menjadi tidak nyata. Pada gilirannya warga negara harus menghadapi nasibyang sangat tragis. 2003, pada masanya globalisasi, Indonesia harus menjadi negara jajahanbaru kaum kapitalis dengan model penjajahan yang baru, penjajahan ekonomi dan penjajahanpolitik. 12
  16. 16. Daftar PustakaGiddens, Anthony. 2001 (Edisi Terjemahan). Runaway World.. Jakarta : Gramedia.Nuansa Wibisono, Adhe. Kajian Terorisme FISIP UI (Jakarta : 2012)Nur Fuad, Ahmad. Sekulerisasi Politik; Pengalaman Amerika Serikat dan Dunia IslamVolume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009Sujianto, Muhlisin. (2007). Praktik Belajar Kewarganegaraan. Jakarta. Ganeca ExactGlobalisasi, Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas,id.wikipedia.com/globalisasi/?refid.php (didownload 3 April 2013)Globalisasi dan Politik Identitas, opini.kompasiana.com/globalisasi-dan-politik-identitas/?refid-php (didownload 7 April 2013)Wacana Globalisasi Politik, politik.kompasiana.com/wacana-globaisasi-politik/?refid:(didownload 7 April 2013) 13

×