Tugas bussiness ethic and good governance untuk 25agustus2012

2,653 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas bussiness ethic and good governance untuk 25agustus2012

  1. 1. TUGAS BUSSINESS ETHIC and GOOD GOVERNANCE :STAKEHOLDER THEORY, CORPORATE GOVERNANCEand PUBLIC MANAGEMENT: WHAT CAN THE HISTORY ofSTATE-RUN ENTERPRISES TEACH US in the POST-ENRONERA? Dosen : Dr. Jeffry, SE, Ak., MM Nama : Kristine Melva Hakim Sianipar NIM : 55111120095 Magister Manajemen Universitas Mercu Buana
  2. 2. 2012 BAB I LATAR BELAKANG Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi. Teoriagensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemensebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntunganpara pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasisesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbedadi dalam perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai ataumempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculahinformasi asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yangdapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba(earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham)mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu pihak yang merupakan bagian terpenting dari terlaksananyakonsep GCG adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen.Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karenadewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, sedangkanmanajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingperusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakanmanajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemenmelakukan manjemen laba. Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demipeningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerjamanajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder denganmendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukandemi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua
  3. 3. pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik makadiharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengantransparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinyamenguntungkan banyak pihak. stakeholder adalah suatu kelompok atau individu yang memilikikepentingan yang juga dapat mempengaruhi jalannya operasional perusahaan. Jikadicermati secara substansial kedua pendapat diatas, memiliki orientasi konsepyang sama yaitu menyangkut masalah kelangsungan hidup (going concern)perusahaan. Berbeda dengan perspektif teori keagenan yang hanya berorientasikepada maksimalisasi kepentingan masing-masing pihak (Prinsipal dan agen),stakeholder theory secara filosofis menghubungkan faktor-faktor eksternal yangsangat berhubungan erat dengan pencapaian tujuan perusahaan. Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagipemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh returnatas investasinya dengan benar. Corporate governance juga membantumenciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dansustainable di sektor korporat. Corporate governance dapat didefinisikan sebagaisusunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer,kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lainsesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.Atau dengan kata lain GCGmerupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hakkepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah shareholders, lenders,employees, executives, government, customers dan stakeholders yang lain. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentangperusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham sehinggaterjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktekakuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu.Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akanmengakibatkan laba yang dilaporkan semu, sehingga akan menyebabkan nilaiperusahaan berkurang dimasa yang akan datang ( Heath and Norman, 2004).
  4. 4. BAB II PEMBAHASAN2.1 Teori Keagenan Pemegang saham sebagai pihak prinsipal mengadakan kontrak untukmemaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalumeningkat. Masalah keagenan muncul karena adanya oportunistik dari agen yaituperilaku manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri yangberlawanan dengan kepentingan prinsipal. Manajer memiliki dorongan untukmemilih dan menerapkan metoda akuntansi yang dapat memperlihatkan reaksipasarnya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus prinsipal. Teori keagenan menjelaskan bagaimana cara terbaik dalam mengaturhubungan antara pemilik perusahaan (stakeholder dan kreditur) dalam halmendelegasikan tugas atau pekerjaan kepada agen atau dewan. Stakeholdermemilih dewan komisaris yang kemudian menggaji manajemen sebagai agenmereka dalam menjalankan aktivitas bisnis dari hari ke hari. Teori keagenan inimuncul akibat para stakeholder mengalami kesulitan didalam memverifikasi apayang sesungguhnya dikerjakan manajemen sebagai agen mereka.2.2 Teori Stakeholder Stakeholder adalah suatu kelompok atau individu yang memilikikepentingan dan dapat pula mempengaruhi jalannya operasional perusahaan.Berdasarkan konsep tersebut, maka orientasinya adalah menyangkut masalahkelangsungan hidup (going concern) perusahaan. Berbeda dengan perspektif teorikeagenan (agency theory) yang hanya berorientasi kepada maksimalisasikepentingan masing-masing pihak (Prinsipal dan agen), stakeholder theory secara
  5. 5. filosofis menghubungkan faktor-faktor eksternal yang sangat berhubungan eratdengan pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa literature menekankan 4 (empat) hal yang menjadi isu-isukrusial dalam ruang lingkup stakeholder saat ini, yaitu:1. Regulasi Pemerintah (Govermental Regulation), yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Beberapa contoh termasuk dalam regulasi pemerintah ini adalah ijin operasional perusahaan, analisis dan standar dampak lingkungan, peraturan tentang tenaga kerja perbutuhan dan lainnya.2. Kelompok Masyarakat (Community), kelompok masyarakat adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil produksi dari perusahaan. Kelompok lain yang dapat dikategorikan bagian dari masyarakat adalah institusi pendidikan yang selalu merespon secara kajian akademis jika terjadi sesuatu hal di dunia usaha terutama yang merugikan masyarakat umum demi kepentingan dan tujuan kelompok tertentu.3. Organisasi Lingkungan (Environmental Organization), dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan kontrol sosial yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan. Orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup untuk kepentingan perusahaan (profit).4. Media Massa (Mass Media) dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan. Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan sosiaialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan (image) publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan (Maksum, 2005).2.3 Corporate Governance Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demipeningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja
  6. 6. manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder denganmendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukandemi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semuapengguna laporan keuangan. Corporate governance menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yaitu cara-cara manajemen perusahaan (yaitu paradirektur) bertanggung jawab kepada pemiliknya (yakni pemegang saham). Parapengambil keputusan atas nama perusahaan agar dapat dipertanggungjawabkan,menurut tingkatan yang berbeda pada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusantersebut, termasuk perusahaan itu sendiri, para pemegang saham, kreditur danpara publik penanam modal. Tujuan utama corporate governance seperti yang dinyatakan dalam OECDadalah: (1) Untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak yangmemiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas danpemegang saham lainnya), (2) Meningkatkan kepercayaan bagi para investordalam melakukan investasi, (3) Mengurangi biaya modal (cost of capital). (4)Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaanperusahaan, (5) Menciptakan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antarapara stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan, bondholders,pemerintah dan shareholders). Di Indonesia, Code Of Good Corporate Governance yang diterbitkan olehKomite Nasional Corporate Governance berisi 5 prinsip yang harus dilakukanoleh setiap perusahaan, yaitu:1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu Pengungkapan yang akurat dantepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerjaperusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, danpertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaanterlaksana secara efektif.
  7. 7. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalampengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturanperundangan yang berlaku.4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelolasecara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan daripihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undanganyang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian sertaperaturan perundangan yang berlaku. (www.bapepam.go.id) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi fokus utamadalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorongpertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan corporate governance terusdilakukan, mengingat posisi Indonesia dalam bidang ini masih sangatmemprihatinkan. Survey tahun 1999 yang dilakukan PricewaterhouseCoopersdengan responden investor institusional di Singapura menunjukkan bahwa praktekcorporate governance di Indonesia masih sangat rendah. Sementara hasil surveyCorporate Governance Watch 2007 yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-PasificMarkets suatu investment group independen di Hong Kong, menempatkanIndonesia pada posisi terendah bersama Philipina dari 11 pasar Asia yangdisurvey, dengan kelemahannya pada peraturan, praktik, penegakkan, akuntansi,budaya governance dan lingkungan politik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang dan mewujudkan GCG.Pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporategovernance (KNKCG) yang kemudian pada November 2004 berganti namamenjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang lingkuptugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektorkorporasi tetapi juga di sektor publik. Komite ini memiliki fungsi untukmemprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantauperbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2001 KNKCG telahberhasil menerbitkan pedoman praktik GCG (Code of Good Corporate
  8. 8. Governance). Swasta juga berperan dalam mengembangkan corporategovernance ini, dengan membentuk organisasi non-pemerintah seperti Forum forCorporate Governance for Indonesia (FCGI) pada tahun 2000, The IndonesianInstitute for Corporate governance (IICG), Corporate Leadership Development inIndonesia (CLDI), dan Indonesian Institute of Independent Commissioners (IIIC).Pemerintah harus memperkuat ketentuan hukum yang melindungi kepentinganpemegang saham dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan tersebut.Demikian juga perusahaan harus memperbaiki corporate governance-nya. Berkaitan dengan corporate governance perusahaan publik di Indonesiapaling tidak terdapat dua peraturan yang terkait, yaitu undang-undang perseroandan undang-undang di pasar modal. Struktur dewan di Indonesia menurut FCGI mengacu pada sistem two tiersystem (Model Continental European) seperti yang diterapkan di negara Jerman,Jepang, Belanda, karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukumBelanda. Pada two tier system ini, perusahaan mempunyai dua dewan yangterpisah, yaitu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris (Board ofCommissioners) dan Dewan Manajemen atau Dewan Direksi (Board ofDirectors). Perbedaannya dengan sistem one-tier adalah pada sistem one-tierhanya memiliki satu dewan (board of director-BOD) yang terdiri dari dua organ,yaitu Chief Executive Officer (CEO) yang bertanggung jawab untuk mengelolaperusahaan dan chairman yang merupakan direksi non-eksekutif yangbertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan. Undang-undang perusahaan di Indonesia (perseroan terbatas) yang diaturdalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 40 tahun 2007, merupakankerangka hukum corporate governance yang paling penting di Indonesia (FCGI).Direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Dengan demikian, dewan direksi maupun dewan komisarisbertanggung jawab langsung pada RUPS. Selain tunduk pada undang-undang perseroan, juga tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan terkait
  9. 9. yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) serta otoritas terkait seperti BEI. Bapepam telah mengeluarkanberbagai peraturan yang terkait dengan corporate governance seperti peraturanyang mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki direktur dan komisarisyang indipenden, peraturan tentang tanggung jawab dewan direksi dan komisarisindependen, peraturan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yangmaterial melalui laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang sahamdan kepada Bapepam secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.Selain itu, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk tidak hanyamengungkapkan materi-materi yang diwajibkan oleh peraturan, tetapi jugamaterimateri yang penting yang berguna bagi investor, pemegang saham, krediturdan stakeholder lainnya untuk mengambil keputusan.2.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikanCSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunanekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluargakaryawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangkameningkatkan kualitas kehidupan. Sankat dan Clement (2002) dalam Rudito danFamiola (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindaksecara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitashidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas.Secara umum, CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan untukmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan kemampuanmanusia sebagai individu untuk beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada,menikmati, memanfaatkan, dan memelihara lingkungan hidup yang ada. CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalampembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulianperusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaankeseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, danpemeliharaan lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, CSR dikembangkan
  10. 10. dengan koridor Tri Bottom Line (3BL) yang mencakup sosial, ekonomi, danlingkungan.2.5 Implementasi CSR di Indonesia Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi,dan kesejahteraan sosial masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawabperusahaan besar saja, meskipun pada dasarnya mayoritas perusahaan yangmelakukan CSR adalah perusahaan besar. Dengan perkataan lain, perusahaankecil pun harus bertanggung jawab melakukan CSR. Di Indonesia, pelaksanaanCSR sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan Chief Executive Officer (CEO)sehingga kebijakan CSR tidak secara otomatis akan sesuai dengan visi dan misiperusahaan. Jika CEO memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial yangtinggi, maka kemungkinan besar CSR akan dapat dilaksanakan dengan baik,sebaliknya jika CEO tidak memiliki kesadaran tentang hal tersebut pelaksanaanCSR hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan mendongkrak citra perusahaan dimata karyawan dan di mata masyarakat. Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR diIndonesia mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi danmengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Sebagai contoh UU Nomor23 tahun 1997 Pasal 41 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan“Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yangmengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancamdengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak limaratus juta rupiah.” Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsungmengikat sebagai tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan efekjera bagi para pelaku tindakan ilegal yang merugikan masyarakat danmenimbulkan kerusakan lingkungan. Kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensionaldi pantai Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah pihak yangbertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kegiatan penambangan.dilakukan oleh penambangan rakyat tak berizin yang mengejar setoran pada PT.
  11. 11. Timah Tbk. Sebagai akibat penambangan inkonvensional tersebut terjadipencemaran air permukaan laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, terjadiabrasi pantai, dan kerusakan laut (Ambadar, 2008). Selain itu ada juga konflikantara PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua. Bencana kerusakanlingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya DanauWanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibatpembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan dayadukung lingkungan. Kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panasSidoarjo yang diakibatkan kelalaian PT Lapindo Brantas, kasus perusahaantambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PTKelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak denganperusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), dan kasus pencemaranair raksa yang mengancam kehidupan 1,8juta jiwa penduduk Kalimantan Tengahyang merupakan kasus suku Dayak vs Minamata. Kasus – kasus tersebut adalahgambaran fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia. Selain itu ada juga beberapa penerapan CSR yang berhasil dilakukanperusahaan di Indonesia. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapatdijelaskan melalui berbagai bentuk aktivitas perusahaan seperti programpembangunan, pengembangan, pelayanan, atau pemberdayaan komunitas.Meskipun kegiatan tersebut tampak sederhana akan tetapi memberi dampakpositif yang dapat dirasakan masyarakat. Sebagai contohnya adalah programpembinaan tukang roti dan pedagang martabak gerobak yang dilakukan oleh PT.Bogasari merupakan program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan padastrategi marketing dan sebagai media promosi yang efektif bagi para produsenbahan baku. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian dan peranperusahaan-perusahaan dalam mengembangkan kemampuan sosial danmeningkatkan perekonomian masyarakat. PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk.Dalam rangka pelaksanaan CSR perusahaan ini melakukan kegiatan ProgramClean Development Mechanism (CDM), kerjasama antara negara maju dannegara berkembang dalam penandatanganan Protokol Kyoto untuk menurunkanemisi gas rumah kaca untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang
  12. 12. melibatkan beberapa pihak seperti kementrian lingkungan hidup yangbertanggung jawab dalam pengadaan aturan untuk pemanfaatan BBMA, pihakakademisi dari Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagai pihakyang bertanggung jawab memantau efek proses dengan pemanfaatan BBMAsecara berkelanjutan. Ada juga PT. HM Sampoerna yang melakukan program Mitra ProduksiSampoerna (MPS) dengan perusahaan kecil dan menengah, koperasi, dan pondokpesantren untuk menjadi mitra produksi perusahaan sejak 1994 dan telahmelahirkan sebanyak 25 MPS. MPS dirancang dengan pendekatan salingmenguntungkan (win-win approach). Manfaat utama yang dirasakan komunitasadalah penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan menghidupkan ekonomipedesaan (de-urbanisasi). PT Kaltim Prima Coal menunjukkan citranya sebagai perusahaan yangpeduli terhadap komunitas sekitarnya melalui kesuksesannya dalam menjalankanprogram baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial sehingga menerimapenghargaan sebagai The Most Outstanding Recognition Awards dalam CSRAwards 2005 yang diselenggarakan oleh Surindo bekerjasama dengan CFD(Corporate Forum For Community Development, majalah SWA dan Mark Plus). Salah satu prinsip utama dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan CSRadalah adanya komunikasi yang benar. Hal ini memberikan makna bahwa setiapkegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawab sosial harus disosialisasikan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkanumpan balik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
  13. 13. BAB III KESIMPULAN dan SARAN3.1 Kesimpulan Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untukmengatur dan mengelolah bisnis dengan maksud untuk meningkatkankemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untukmewujudkan shareholder value serta membantu menciptakan lingkungankondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektorkorporat yang berdasarkan Transparency, Accountability, Responsibility,Independency, Fairness di dalam penerapannya dalam mengambil keputusan danyang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak hak mereka baik dalamperusahaan swasta maupun BUMN.3.2 Saran Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan CSR danmencapai keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunandiperlukan pengaturan yang baik (good governance) yang melibatkan pemerintahsebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan serta kesadaran perusahaan(shareholders, lenders, employees, executives, customers dan stakeholders yanglain) dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.
  14. 14. DAFTAR PUSTAKAAmbadar, J., 2008. Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia. Edisi 1, Penerbit Elex Media ComputindoHeath, J. and W. Norman. 2004. Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management: What can the History of State-Run Enterprise Teach Us in the Post-Enron Era?.Journal of Business Ethics 53 : 247-265. Kluwer Academic Publisher. Netherlands.Kimber, D. and P. Lipton. 2005.Corporate Governance and Business Ethics in the Asia-Pacific Region. Business and Society Vol 44 No 2 : 178-210. Sage Publicstion.Maksum, A. (2005), Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia, http://www.usu.ac.id.OECD, (2004), OECD Principles of Corporate Governance.Roshima Said, Yuserrie Hj Zainuddin and Hasnah Haron. 2009. The Relationship between Corporate social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL Vol 5 N0.2 : 212-226. Emerald Group Publishing Limited.Rudito, B. dan Famiola, M., 2007. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Edisi 1. Penerbit Rekayasa Bisnis. Jakarta.Thomsen, S. 2004. Corporate Values and Corporate Governance. Corporate Governance Vol 4 No 4 : 29-48. Emerald Group Publishing limited.www.bapepam.go.id

×