Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi

Kreshna Aditya
Kreshna AdityaOfficer to the Minister at Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia
HASIL DISKUSI
           KOMISI II
IMPLEMENTASI UU No 12 TAHUN 2012

         REMBUKNAS 2013
Isu yang dibahas
Akademi Komunitas


BOPTN


Dosen Tetap Non PNS dan Pendidikan Calon Guru


Penjaminan Mutu, KKNI, dan Pendidikan Jarak Jauh


Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian
1. AKADEMI KOMUNITAS
        diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7), Pasal 81
NO               ISU STRATEGIS                       RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1.   •Akademi Komunitas merupakan salah         1.    Payung hukum PP dan Permen
     satu solusi ekspansi akses ke Pendidikan         dalam proses, diharapkan segera
     Tinggi                                           siap
     •Relevan dengan pembangunan daerah         2.    Sosialisasi ke Pemda-Pemda
     •Penjaminan mutu pada AK                   3.    Sharing pendanaan dan sumber
                                                      daya harus dituangkan dalam
2.   Banyak tanggapan positif dari                    bentuk perjanjian
     Kebupaten/Kota dan Dunia Industri                kerjasama/kesepakatan antara
                                                      Pemerintah dan Pemerintah
3.   Payung hukum masih dalam proses                  Daerah dan ditetapkan dalam
     penerbitan                                       Peraturan Daerah
                                                4.    Penguatan Sistem Penjaminan
4.   Sharing pendanaan dan sumber daya                mutu yang berbasis pada SNPT
     antara Pemda dan Pemerintah Pusat                khusus Akademi Komunitas,
                                                      SPMI, dan akreditasi yang
                                                      didukung oleh sistem informasi
                                                      PDPT yang kuat
2. Bantuan Operasional PTN
             diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7)
NO                ISU STRATEGIS                  RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1.   Tujuan untuk membiayai kekurangan         1. Perhitungan satuan biaya
     biaya operasional sebagai akibat tidak       berdasar prodi sedang disiapkan
     adanya biaya lain selain SPP                 dan Maret akan siap
2.   Menjamin PTN yang terjangkau              2. Para Rektor PTN mendukung
                                                  BOPTN dengan penyempurnaan
3.   Variasi biaya pendidikan beragam,            formula alokasi
     penetapan Uang Kuliah Tunggal harus       3. Penelitian dan ketaatan terhadap
     hati-hati                                    peraturan akan menjadi dasar
4.   Waktu penyaluran BOPTN tidak tepat           perhitungan BOPTN
     waktu                                     4. Penyaluran BOPTN 2013
5.   Perlu ada kebijakan afirmasi untuk dana      diupayakan tepat waktu (Maret)
     BOPTN, terutama bagi yang BOPTN-nya       5. Afirmasi dilakukan terus menerus
     kecil                                     6. Sustainabilitas BOPTN dijamin UU

6.   Sustainabilitas BOPTN bagaimana?
3. Dosen Tetap Non PNS dan Pemenuhan Guru
        diamanatkan dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 12/2012
                             tentang Pendidikan Tinggi
NO               ISU STRATEGIS                   RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1.   Pemenuhan Standar dan peraturan          1. Diterbitkan Permen Pengangkatan
     perundang-undangan terkait kecukupan        Dosen Tetap non PNS dengan
     tenaga pendidik                             pembiayaan melalui BOPTN
                                              2. Lulusan penerima Beasiswa
2.   Formasi PNS untuk pengangkatan dosen        Unggulan dan Fast Track
     lebih kecil dari kebutuhan                  diandalkan mencukupi kebutuhan
3.   Dari formasi yang ada, yang terserap        dosen
     <60% karena tidak terpenuhinya           3. Sistem penerimaan dosen tidak
     kualifikasi dan kompetensi                  disamakan dengan penerimaan
4.   Kelangkaan guru SD pada bidang              Calon Pegawai Negeri Sipil
     pendidikan jasmasi dan kesehatan di      4. Pemda disarankan mengajukan
     beberapa tempat                             pemenuhan guru melalui
                                                 program SM3T
4. KKNI, Penjaminan Mutu, dan Pendidikan Jarak Jauh
             Implementasi Perpres No 8 tahun 2012 dan UU No 12 tahun 2012,
              sebagai amanah Pasal 29, 51 sd 56, dan 31 Pendidikan Tinggi

NO                 ISU STRATEGIS                     RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1.   Implementasi KKNI pada tingkat program       1. Penyusunan Peraturan Menteri
     studi masih perlu dikokohkan                    tentang Implementasi KKNI di
2.   Kompetensi lulusan ditetapkan oleh Menteri      Perguruan Tinggi
                                                  2. Penyusunan kompetensi lulusan
3.   Belum semua Perguruan Tinggi menerapkan         disetiap program studi yang akan
     Sistem Penjaminan Mutu Internal                 ditetapkan oleh Menteri
                                                  3. Penyusunan Peraturan Menteri
4.   Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya untuk       tentang Sistem Penjaminan Mutu
     perrluasan akses dan menjangkau peserrta        Perguruan Tinggi
     didik yang tidak berkesempatan tatap muka    4. Sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis,
5.   Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) belum dipahami      hibah penjaminan mutu perlu
     (disalah artikan dengan Kelas Jauh)             ditingkatkan
                                                  5. Penyusunan Permen PJJ dan
                                                     sosialisasinya
5. Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian
                         Implementasi UU No 12 tahun 2012 Pasal 89


NO                 ISU STRATEGIS                      RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1.   Masih banyak peguruan tinggi belum             1. Alokasi dana penelitian berdasarkan
     memberi perhatian terhadap kegiatan               kinerja penelitian untuk Perguruan
     penelitian dan pengabdian kepada                  Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi
     masyarakat                                        Swasta
2.   Publikasi internasional masih relatif rendah   2. Hasil-hasil penelitian harus lebih
                                                       banyak dipublikasikan di jurnal
                                                       internasional
                                                    3. Hasil-hasil penelitian perlu
                                                       ditindaklanjuti dengan kegiatan
                                                       pengabdian kepada masyarakat
1 of 7

More Related Content

What's hot(6)

Laporan P2M Media PosterLaporan P2M Media Poster
Laporan P2M Media Poster
Santi Maudiarti14 views
proposal bansosproposal bansos
proposal bansos
Faiz Pgr996 views
Contoh rancangan program kknContoh rancangan program kkn
Contoh rancangan program kkn
Apry Nugroho20.7K views
Proposal bantuan sosialProposal bantuan sosial
Proposal bantuan sosial
Joni Candra18.7K views
Proposal beasiswaProposal beasiswa
Proposal beasiswa
Sri Sari8.5K views

Similar to Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi

Hasil komisi-4Hasil komisi-4
Hasil komisi-4Ismail Wiroprojo
441 views15 slides
TOR IHT.docxTOR IHT.docx
TOR IHT.docxApez Al Madjid
118 views6 slides

Similar to Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi(20)

Hasil komisi-4Hasil komisi-4
Hasil komisi-4
Ismail Wiroprojo441 views
TOR IHT.docxTOR IHT.docx
TOR IHT.docx
Apez Al Madjid118 views
Paparan rembugnas 24022012 finalPaparan rembugnas 24022012 final
Paparan rembugnas 24022012 final
Nandang Sukmara349 views
Materi 01 Kebijakan SPM Dikti  2022 .pdfMateri 01 Kebijakan SPM Dikti  2022 .pdf
Materi 01 Kebijakan SPM Dikti 2022 .pdf
Roswan Latuconsina13 views
Dinamikakelompokprajab3Dinamikakelompokprajab3
Dinamikakelompokprajab3
acep bambang668 views
Buku pegangan gedsiBuku pegangan gedsi
Buku pegangan gedsi
Jaruki1991597 views
Panduan bppdn 2019_revPanduan bppdn 2019_rev
Panduan bppdn 2019_rev
Fitri Sidikah, QWP®17 views
Spesialis berbasis rumah sakit.pdfSpesialis berbasis rumah sakit.pdf
Spesialis berbasis rumah sakit.pdf
ssuserb5d70c73 views
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
Operator Warnet Vast Raha 2.3K views
Lay outLay out
Lay out
Nandang Sukmara913 views
materi-penguatan-mbsmateri-penguatan-mbs
materi-penguatan-mbs
Asman Nur450 views
Permendikbud nomor 3_tahun_2020_sn_diktiPermendikbud nomor 3_tahun_2020_sn_dikti
Permendikbud nomor 3_tahun_2020_sn_dikti
FaradilillahSaves79 views
TRANSFORMASI SNMPTN 2023.pptxTRANSFORMASI SNMPTN 2023.pptx
TRANSFORMASI SNMPTN 2023.pptx
MarlinaMarlina369 views

More from Kreshna Aditya(20)

Red Tree Credential - 2013Red Tree Credential - 2013
Red Tree Credential - 2013
Kreshna Aditya972 views
Kemdikbud - Capaian 2012 & Rencana 2013Kemdikbud - Capaian 2012 & Rencana 2013
Kemdikbud - Capaian 2012 & Rencana 2013
Kreshna Aditya702 views
Desain Induk Kurikulum 2013 [Ver 15/01/13]Desain Induk Kurikulum 2013 [Ver 15/01/13]
Desain Induk Kurikulum 2013 [Ver 15/01/13]
Kreshna Aditya175.9K views
Paparan Kurikulum 2013 - Grand TopicPaparan Kurikulum 2013 - Grand Topic
Paparan Kurikulum 2013 - Grand Topic
Kreshna Aditya1.5K views
Pengembangan Kurikulum 2013Pengembangan Kurikulum 2013
Pengembangan Kurikulum 2013
Kreshna Aditya65.2K views
Gerakan Pendidikan dan Media SosialGerakan Pendidikan dan Media Sosial
Gerakan Pendidikan dan Media Sosial
Kreshna Aditya1.3K views
Presentation That WowsPresentation That Wows
Presentation That Wows
Kreshna Aditya1.2K views
Globalisasi - GuntarGlobalisasi - Guntar
Globalisasi - Guntar
Kreshna Aditya772 views

Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi

  • 1. HASIL DISKUSI KOMISI II IMPLEMENTASI UU No 12 TAHUN 2012 REMBUKNAS 2013
  • 2. Isu yang dibahas Akademi Komunitas BOPTN Dosen Tetap Non PNS dan Pendidikan Calon Guru Penjaminan Mutu, KKNI, dan Pendidikan Jarak Jauh Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian
  • 3. 1. AKADEMI KOMUNITAS diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7), Pasal 81 NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN 1. •Akademi Komunitas merupakan salah 1. Payung hukum PP dan Permen satu solusi ekspansi akses ke Pendidikan dalam proses, diharapkan segera Tinggi siap •Relevan dengan pembangunan daerah 2. Sosialisasi ke Pemda-Pemda •Penjaminan mutu pada AK 3. Sharing pendanaan dan sumber daya harus dituangkan dalam 2. Banyak tanggapan positif dari bentuk perjanjian Kebupaten/Kota dan Dunia Industri kerjasama/kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah 3. Payung hukum masih dalam proses Daerah dan ditetapkan dalam penerbitan Peraturan Daerah 4. Penguatan Sistem Penjaminan 4. Sharing pendanaan dan sumber daya mutu yang berbasis pada SNPT antara Pemda dan Pemerintah Pusat khusus Akademi Komunitas, SPMI, dan akreditasi yang didukung oleh sistem informasi PDPT yang kuat
  • 4. 2. Bantuan Operasional PTN diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7) NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN 1. Tujuan untuk membiayai kekurangan 1. Perhitungan satuan biaya biaya operasional sebagai akibat tidak berdasar prodi sedang disiapkan adanya biaya lain selain SPP dan Maret akan siap 2. Menjamin PTN yang terjangkau 2. Para Rektor PTN mendukung BOPTN dengan penyempurnaan 3. Variasi biaya pendidikan beragam, formula alokasi penetapan Uang Kuliah Tunggal harus 3. Penelitian dan ketaatan terhadap hati-hati peraturan akan menjadi dasar 4. Waktu penyaluran BOPTN tidak tepat perhitungan BOPTN waktu 4. Penyaluran BOPTN 2013 5. Perlu ada kebijakan afirmasi untuk dana diupayakan tepat waktu (Maret) BOPTN, terutama bagi yang BOPTN-nya 5. Afirmasi dilakukan terus menerus kecil 6. Sustainabilitas BOPTN dijamin UU 6. Sustainabilitas BOPTN bagaimana?
  • 5. 3. Dosen Tetap Non PNS dan Pemenuhan Guru diamanatkan dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN 1. Pemenuhan Standar dan peraturan 1. Diterbitkan Permen Pengangkatan perundang-undangan terkait kecukupan Dosen Tetap non PNS dengan tenaga pendidik pembiayaan melalui BOPTN 2. Lulusan penerima Beasiswa 2. Formasi PNS untuk pengangkatan dosen Unggulan dan Fast Track lebih kecil dari kebutuhan diandalkan mencukupi kebutuhan 3. Dari formasi yang ada, yang terserap dosen <60% karena tidak terpenuhinya 3. Sistem penerimaan dosen tidak kualifikasi dan kompetensi disamakan dengan penerimaan 4. Kelangkaan guru SD pada bidang Calon Pegawai Negeri Sipil pendidikan jasmasi dan kesehatan di 4. Pemda disarankan mengajukan beberapa tempat pemenuhan guru melalui program SM3T
  • 6. 4. KKNI, Penjaminan Mutu, dan Pendidikan Jarak Jauh Implementasi Perpres No 8 tahun 2012 dan UU No 12 tahun 2012, sebagai amanah Pasal 29, 51 sd 56, dan 31 Pendidikan Tinggi NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN 1. Implementasi KKNI pada tingkat program 1. Penyusunan Peraturan Menteri studi masih perlu dikokohkan tentang Implementasi KKNI di 2. Kompetensi lulusan ditetapkan oleh Menteri Perguruan Tinggi 2. Penyusunan kompetensi lulusan 3. Belum semua Perguruan Tinggi menerapkan disetiap program studi yang akan Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan oleh Menteri 3. Penyusunan Peraturan Menteri 4. Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya untuk tentang Sistem Penjaminan Mutu perrluasan akses dan menjangkau peserrta Perguruan Tinggi didik yang tidak berkesempatan tatap muka 4. Sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis, 5. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) belum dipahami hibah penjaminan mutu perlu (disalah artikan dengan Kelas Jauh) ditingkatkan 5. Penyusunan Permen PJJ dan sosialisasinya
  • 7. 5. Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian Implementasi UU No 12 tahun 2012 Pasal 89 NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN 1. Masih banyak peguruan tinggi belum 1. Alokasi dana penelitian berdasarkan memberi perhatian terhadap kegiatan kinerja penelitian untuk Perguruan penelitian dan pengabdian kepada Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi masyarakat Swasta 2. Publikasi internasional masih relatif rendah 2. Hasil-hasil penelitian harus lebih banyak dipublikasikan di jurnal internasional 3. Hasil-hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat