P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2

4,397 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2

  1. 1. HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
  2. 2. MATERI PEMBAHASAN <ul><li>PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL </li></ul><ul><li>STATUS PERSONAL </li></ul><ul><li>PERBUATAN HUKUM </li></ul><ul><li>PENUNJUKAN KEMBALI (RENVOI) </li></ul><ul><li>KETERTIBAN UMUM </li></ul><ul><li>PENYELUNDUPAN HUKUM </li></ul><ul><li>TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL </li></ul>
  3. 3. REFERENSI <ul><li>Hukum Perdata Internasional Indonesia </li></ul><ul><li>Jilid I : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama </li></ul><ul><li>Hukum Perdata Internasional Indonesia </li></ul><ul><li>Jilid II : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama </li></ul><ul><li>Hukum Perdata Internasional Indonesia </li></ul><ul><li>Jilid III : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama </li></ul><ul><li>Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional : Ida Bagus Wiyasa Putra </li></ul><ul><li>Buku, Artikel terkait </li></ul>
  4. 4. PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL <ul><li>Pengertian Hukum Perdata Internasional </li></ul><ul><li>Hijmans </li></ul><ul><li>Adanya “unsur asing” dalam hubungan hukum keperdataan </li></ul><ul><li>Van Brakel </li></ul><ul><li>Penentuan hukum ( choice of law ) yang harus dipergunakan dalam suatu peristiwa tertentu yang melibatkan unsur asing </li></ul><ul><li>Jitta </li></ul><ul><li>Merupakan hukum supra nasional yang lebih tinggi daripada hukum intern suatu negara </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Meijers </li></ul><ul><li>Hukum perdata untuk peristiwa-peristiwa internasional </li></ul><ul><li>Jadi yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang mengandung unsur asing ( foreign element ) </li></ul>
  6. 6. Sumber Hukum Perdata Internasional Indonesia <ul><li>Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblaad 1847 No. 23 tahun 1847, yang melalui pasal peralihan UUD 1945 hingga kini masih berlaku </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Pasal 16 AB (status personal) </li></ul><ul><li>“ Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat kaula-kaula negara Belanda (kini baca : warganegara Indonesia) jikalau mereka berada di luar negeri” </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Pasal 17 AB (benda tidak bergerak) </li></ul><ul><li>“ Mengenai benda-benda yang tidak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana benda-benda itu terletak” </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Pasal 18 (1) AB (bentuk formil dari perbuatan hukum) </li></ul><ul><li>“ Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan” </li></ul><ul><li>(locus regit actum) </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Subjek hukum perdata  subjek hukum perdata (private)  naturlijk person dan recht person . </li></ul><ul><li>Hukum Perdata internasional Indonesia  hukum perdata Indonesia yg digunakan utk ………… </li></ul>
  11. 11. STATUS PERSONAL <ul><li>Kelompok Kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi ( extra-territorial ) </li></ul><ul><li>Intinya ialah kedudukan hukum dari seseorang ditentukan oleh hukum dari negara dimana dia dianggap terikat secara permanen </li></ul>
  12. 12. Konsepsi Luas <ul><li>Wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum termasuk juga hubungan-hubungan kekeluargaan </li></ul>
  13. 13. Konsepsi Sempit <ul><li>Status Personal hanya dilimpahkan oleh negara kepada perseorangan </li></ul><ul><li>Merupakan kepentingan umum </li></ul><ul><li>Tidak dapat diperoleh melulu atas kehendak perseorangan </li></ul><ul><li>Universalitas </li></ul>
  14. 14. Hukum yang dipakai dalam Status Personal <ul><li>Aliran Personalitas : status seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnya </li></ul><ul><li>Aliran Teritorial : status seseorang dikaitkan dengan hukum domisilinya </li></ul><ul><li>Indonesia menganut prinsip nasionalitas : warganegara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia </li></ul>

×