Skripsi m tohir 072211024

3,690 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skripsi m tohir 072211024

  1. 1. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN( Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari’ah Oleh : MUHAMAD THOHIR NIM. 072211024 JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG 2012
  2. 2. Akhmad Arif Junaidi, M.AgJl. Raya Sedayu Indah, Bangetayu Wetan RT 5/II, Genuk Semarang.Briliyan Erna Wati, SH. M.HumJl. Bukit Agung E.41 Semarang.PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 ( empat ) eks.Hal : Naskah skripsi An. Sdr. Muhamad Thohir Kepada Yth. Dekan fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang Di SemarangAssalamualaikum Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama inisaya kirim naskah skripsi saudara : Nama : MUHAMAD THOHIR Nim : 072211024 Jurusan : Siyasah Jinayah Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ) Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segeradimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima diucapkan terima kasih.Wassalamualaikum Wr. Wb. Semarang, 9 Mei 2012
  3. 3. KEMENTRIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185 PENGESAHANNama : MUHAMAD THOHIRNim : 072211024Jurusan : Siyasah JinayahJudul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ).Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama IslamWalisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /cukup, pada tanggal : 11 Juni 2012Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahunakademik 2012/2013.
  4. 4. DEKLARASIDengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulismenyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telahatau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengandemikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain,kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yangmenjadi bahan rujukan. Semarang, 11 Mei 2012 Deklarator, Muhamad Thohir NIM. 072211024
  5. 5. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).... ( QS. Al Baqarah : 178)
  6. 6. ABSTRAK Remisi merupakan pengampunan hukuman yang diberikan kepadaseseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang berupa pengurangan masahukuman. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukantindak pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunhan, Kewenanganpemberi remisi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisidiberikan kepada anakpidana maupun narapidana yang berkelakuan baik sesuaidengan peraturan yang berlaku..Remisi di Indonesia diatur dalam Keppres RI No174 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur tentang jenis, syarat, banyaknyaremisi yang diterima, dan sebagainya.Dengan adanya remisi maka putusan hakimyang mempunyai ketetapan akan menjadi berubah. Karena pada akhirnyaterpidana atau pelaku tindak pembunuhan tidak harus menjalani secara penuhhukuman yang dijatuhkan kepadannya asalkan dia memenuhi syarat untukmendapatkan remisi. Tentu ini kurang adil jika dilihat dari pihak korban. Dalam skripsi ini mencoba menggali dan mengkaji remisi pembunuhanmenurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 maupun dalam fiqh jinayah. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan remisi yang terdapat dalamKeppres RI No 174 tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islamterhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepadapelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik dan content analitik karenametode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data,menyusun, menjelaskan dan menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dandisimpulkan. Jenis penelitian ini adalah library reseach atau penelitiankepustakaan dimana data primernya adalah Keppres RI No 174 tahun 1999 Hasil dari penelitian ini pada dasarnya pemberian remisi pembunuhanmenurut Keppres RI No 174 tahun 1999 ini diberikan kepada pelaku setelah iamendapatkan putusan atau dengan kata lain setelah ia melaksanakan hukumannya,remisi penulis kategorikan sebagai mashlahah mursalah karena perbedaan remisidengan pengampunan dalam jarimah qishas diyat. Pengampunan dalam jarimahqishas dan diyat menyerahkan hukuman kepada pihak ahli waris korban meskipuntetap dalam pengawasan ulil amri sedangkan remisi dari pihak korban tidakmempunyai kewengan menjatuhkan hukuman karena sudah ada hakim yangmenjalankan proses peradilannya. Selain itu secara tidak langsung putusan hakimyang mempunyai ketetapan hukum dapat berubah dengan adanya penguranganhukuman, tentu dirasa kurang adil bagi pihak korban yang nyata-nyata telahkehilangan nyawa keluarganya.Kata kunci: remisi, qishas diyat, hukum islam
  7. 7. PERSEMBAHAN
  8. 8. KATA PENGANTARBismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Alhamdulillahirobbil’alamin penulis ucapkan kehadirat AllahSWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, shalawat serta salam penulis haturkankepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dalam memberikanpencerahan hidup bagi seluruh umat di bumi ini, Sehingga penulis dapatmenyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum PidanaIslam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak PidanaPembunuhan ( Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 TentangRemisi ), dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerihpayah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dariusaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telahmembantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudahsepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:1. Prof. DR. Muhibbin. M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang2. DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.3. Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.4. Kedua Pembimbing penulis, Bapak Akhmad Arif Junaidi. M.Ag dan Ibu Briliyan Erna Wati. SH. M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus ikhlas.5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.
  9. 9. 6. Teman-teman senasib seperjuangan jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2007 ; Arif, Anita, Fachrudin, Faqeh, Fajrin, Gufron, Ibad, Kholisudin, Khumaeni, Nasron, Nunik, Khasan, Setyanto, Tegar, Zeni, Farid, Himam, Muhayati, Tri Wuryani, Mustofa, dll , biarpun kalian berbeda tempat namun tetap dihati.7. Teman-teman di UKM Binora. Rofik, Aufa, Duki, Rouf, Wuri, Tegar, Olif, Tresno, Sulaeman dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan. Sukses slalu buat kalian.8. Dan Seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu saya banggakan. Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisanskripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yangmembangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian inidapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budimanpada umumnya. Amin. Semarang, 11 Mei 2011 Penulis Muhamad Thohir NIM. 072211024
  10. 10. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ‫ا‬ alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ‫ب‬ ba b - ‫ت‬ ta t - ‫ث‬ sa s s (dengan titik di atas) ‫ج‬ jim j - ‫ح‬ ha’ h h (dengan titik di bawah) ‫خ‬ kha’ kh - ‫د‬ dal d - ‫ذ‬ zal ż z (dengan titik di atas) ‫ر‬ ra r - ‫ز‬ za ż - ‫س‬ sin s - ‫ش‬ syin sy -
  11. 11. ‫ص‬ sad S s (dengan titik di bawah) ‫ض‬ dad D d (dengan titik di bawah) ‫ط‬ ta T t (dengan titik di bawah) ‫ظ‬ za Z z (dengan titik di bawah) ‫ع‬ ‘ain ‘ koma terbalik ke atas ‫غ‬ gain G - ‫ف‬ fa F - ‫ق‬ qaf Q - ‫ك‬ kaf K - ‫ل‬ lam L - ‫م‬ mim M - ‫ن‬ nun N - ‫و‬ wawu W - ‫ه‬ ha H - ‫ء‬ hamzah َ◌ apostrof ‫ي‬ ya’ YB. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. contoh : ‫ا ﺣـﻤﺪ‬ ditulis AhmadiyyahC. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
  12. 12. 1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Contoh : ‫ ﺟـﻤﺎ ﻋـﺔ‬ditulis jama’ah 2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh : ‫ﻛﺮا ﻣـﺔ اﻷ‬ ditulis karamatul-auliya’D. Vokal Pendek Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.E. Vokal Panjang Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.F. Vokal Rangkap 1. Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh : ditulis bainakum, 2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh : ‫ ﻗـﻮ ل‬ditulis qaulG. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘) ‫أاﻧﺘـﻢ‬ ditulis a’antum ‫ ﻣﺆ ﻧـﺚ‬ditulis mu’annasH. Kata Sandang Alif + Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh : ‫اﻟﻘـﺮان‬ ditulis al-Qur’an ditulis al-Qiyas 2. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. ‫اﻟﺴـﻤﺎء‬ ditulis as-Sama ‫اﻟﺸـﻤﺲ‬ ditulis asy-SyamsI. Penulisan huruf kapital Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.
  13. 13. J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat 1. Ditulis kata per kata, contoh : ‫ ذوى اﻟﻔـﺮوض‬ditulis zawi al-furud 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucaspan dalam rangkaian tersebut, contoh: ditulis ahl as-Sunnah ‫ﻻﺳـﻼم‬ ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam
  14. 14. DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ..................................................................................iHALAMAN NOTA PEMBIMBING ………..…………………….…... iiHALAMAN PENGESAHAN..............................................................….iiiHALAMAN DEKLARASI .................................................................….ivHALAMAN MOTTO .........................................................................….vHALAMAN ABSTRAK ....................................................................….viHALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................….viiHALAMAN KATA PENGANTAR ................................................…viiiHALAMAN TRANSLITERASI ......................................................…...xHALAMAN DAFTAR ISI ................................................................…xivBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………............... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................... 7 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................... 7 D. Kajian Pustaka …………………………….……………… 8 E. Metode Penelitian ……………………………………....…… 9 F. Sistematika Penulisan ............................................................ 11BAB II REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM A. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam ................ 13 B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam .............. 14 C. Tindak Pidana Pembunhaan Dalam Hukum Pidana Islam ....18 1. Pengertian Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam ...19 2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam ..................................................................... 20 3. Hukuman terhadap pelaku jarimah pembunuhan menurut hukum pidana islam ............................................ 22
  15. 15. BAB III REMISI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999 A. Ketentuan tentang Remisi Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 ........................................................................ 34 B. Pengertian Tindak Pidana Pembuunhan Menurut Hukum Positif ....................................................................... 40 C. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP ..................................................................... 41 D. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif ................................ 51 E. Ketentuan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres Ri No 174 Tahun 1999 ............................................................................ 61BAB IV ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN A. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999............................................................................. 65 B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .......................................................................... 74BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................... ............................... 85 B. Saran-Saran ........................................................................... 86 C. Penutup .................................................................................. 87DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN-LAMPIRANDAFTAR RIWAYAT HIDUP
  16. 16. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Hidup tenteram, damai, tertib serta berkeadilan merupakan dambaan setiaporang yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebutperlu adanya suatu aturan yang dibuat untuk ditaati dan dijalankan oleh setiapindividu yang tergabung dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Aturan yangmenyangkut kehidupan orang banyak biasa disebut dengan hukum. Salah satu hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat adalahhukum pidana. Banyak pengertian mengenai arti dari hukum pidana salah satunyaadalah menurut Pompe yang mengatakan “ Hukum pidana adalah semua aturanhukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkanpidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian"1. Sedangkan di dalam Islam,hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yaitu segalaketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukanoleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukumyang terperinci dari Al Qur’an dan hadis.2 Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkankemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 1 Siantury, Kanter, Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta : Storia Grafika, 2002. h. 14. 2 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam , Jakarta : Sinar Grafika, 2009. h. 1 1
  17. 17. 2masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilanagar dipatuhi oleh masyarakat.3 Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) maupun di dalamhukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya,ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antar satu tindak pidana, baik daripidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun, Salah satu contohnyaadalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana ( KUHP ) hukuman bagi tindak pidana pembunuhanpun berbeda antarapasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHPdisebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancamkarena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahunpenjara”,4 tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahuluidengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukumanseumur hidup. Di dalam KUHP pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahanseperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP bahwa pidana pokok terdiridari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda , pidana tutupan,dan juga pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasanbarang-barang, dan pengumuman putusan hakim.5 Sedang di dalam hukum pidanaIslam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimahta’zir. Hudud adalah ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannyahukuman termasuk qishas dan diyat yang tercantum dalam Al Qur’an dan hadis, 3 Ibid. h. 11 4 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta ; Rineka Cipta, 2006. h. 134 5 Ibid. h. 6
  18. 18. 3sedangkan ta’zir adalah ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalauiputusannya.6 Pembunuhan termasuk jarimah atau tindak pidana yang diancamdengan hukuman qishash. Di dalam hukum pidana Islam pembunuhan dikelompokkan menjadi tigayaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semisengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagipelaku pembunuhan yang disengaja. yaitu dengan tindakan hukuman pidana matiatau hukuman qishash. Namun pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusankeluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman qishash ataudimaafkan dengan penggantian berupa diyat atau denda sebesar yang ditetapkanoleh keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga siterbunuh, tapi adanya hukuman qishash ini ternyata efektif untuk meminimalisirterjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.7 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Baqarahayat 178 : .... Artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.. Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidakdilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yangterbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat 6 Zainudin Ali. Op. cit. h.11 7 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001. h. 88
  19. 19. 4diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, danyang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidakmenangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskanhukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh sipembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaashdan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jadi qishash itu berartimemberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.8 Didalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya gugurnyahukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapatdilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan olehhakim, berhubung tempat ( badan atau bagiannya ) untuk melaksanakan hukumansudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapunsebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanyapengampunan.9 Kasus pembunuhanpun, hukum Islam mengenal asas pemaafansebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam penggalan surat AlBaqarah 178 yang berbunyi : .... .... Artinya :Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, 8 Ibid. h. 90 9 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Huum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.173
  20. 20. 5 Memang dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana matimasih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati seringdigantikan dengan hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentukpidana perampasan kemerdekaan.10Pidana penjara atau pidana lain yangmenghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalahmelindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.11 Tetapi apakah demikianyang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan berjalannya masa hukuman,Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM setiap tahun ketika hari hari besarkenegaraan dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahananatau yang sering disebut dengan Remisi. Pengertian remisi adalah sebagaipembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidupmenjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. 12 Sedangkanremisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 adalah pengurangan masa pidanayang diberikan kepada setiap narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baikselama menjalani pidananya.13 Dengan demikian maka nararpidana tidak akanmenjalankan hukuman yang diberikan secara penuh sehingga dengan adanyaremisi ini apakah akan membuat jera bagi pelaku tindak pidana untuk tidakmengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residifis. KUHP dalam penerapannya sudah mulai disesuaikan dengan prinsipkeadilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi mengapa putusan seorang hakim yangmempunyai putusan tetap dapat berubah dan berkurang dengan adanya remisi ini. 10 Sianturi,. Kanter, op.cit. h.467 11 Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Bandung:CV ARMICO, 1988. h.42 12 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986. h. 503 13 Keppres RI No 174 tahun 1999 pasal 1.
  21. 21. 6Padahal pemberian remisi ini tidak melihat dari jenis tindak pidana yangdilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani danberperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak pidanapembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidanapembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu munculpertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban? Tentu ini menjadipersoalan yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang semata. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minatpenulis untuk mengetahui bagimana remisi itu diberikan mengingat hanyanarapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa mendapatkanremisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembunuhan. Selain itu penulis marasatertarik untuk mengetahui remisi itu ditinjau dari sudut pandang atau perspektifhukum pidana Islam ( Fiqh Jinayah ), kemudian penulis mencoba menganalisisdalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudulTinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku TindakPidana Pembunuhan ( Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun1999 tentang Remisi )
  22. 22. 7B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulismerumuskan beberapa masalah sebagai berikut:1. Dapatkah ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 diterapkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ?2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ?C. Tujuan dan Manfaat Analisa Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akanmemperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.2. Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah pemberian remisi, sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai
  23. 23. 8 masalah remisi bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas tentang pemberian remisi.D. Kajian Pustaka Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapasumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya : Skripsi karya Inayatur Rahman mahasiswi Fakultas Syariah Institut AgamaIslam Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, ”Tinjauan Filsafat Hukum IslamTerhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Analisis YuridisKeppres RI No 174 Tahun 1999 )”. Skripsi ini memberikan gambaran pemberianremisi menurut filsafat hukum Islam sehingga memberikan perbedaan denganskripsi yang penulis buat karena berbeda dalam sudut pandangnya.14 Skripsi Zaenal Arifin, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam TerhadapPemberian Remisi pada Narapidana”. Skripsi ini memberikan gambaran tentangremisi pada umumnya sehingga belum ada klasifikasi secara khusus terutamamengenai tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain skripsi ini hanyamemberikan gambaran umum tentang remisi baik dilihat dari sudut pandanghukum Islam.15 Skripsi karya Lasiyo mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Pemberian Remisi TerhadapKoruptor dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah”. Skripsi ini merupakan karya tulis 14 Inayatur Rahman, ” skripsi Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Analisis Yuridis Keppres RI No 174 Tahun 1999 )”, Surabaya : IAIN Sunan Ampel : 2009. 15 Zaenal Arifin, “skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana, ,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
  24. 24. 9yang cukup memberikan gambaran mengenai remisi, terutama yang menyangkuttentang tindak pidana korupsi.16 Dari berbagai kajian di atas jelas membedakan dengan penelitian yangpenulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. Penelitidalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi terhadap suatu tindak pidanapembunuhan. Sehingga penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadapPemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi AnalisisKeputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi ) diharapkandapat menambah khasanah ilmu dan wawasan baru terutama di bidang ilmuhukum pada umumnya.E. Metode Penelitian1. Jenis penelitian Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang jugasering disebut dengan penelitian kepustakaan ( Library Research ), yaitu denganmelakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian inibersifat kualitatif. Menurut Bambang Sunggono,SH.,M.S pada penelitian inipeneliti mencari landasan teoritis dari perrmasalahan penelitiannya sehinggapenelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat ” trial and error”.17Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis sepertibuku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya.2. Sumber Data 16 Lasiyo, Skripsi Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011. 17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .1998. h. 114
  25. 25. 10 Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.1) Data Primer : Keppres RI nomor 174 tahun 1999. sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.2) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.3. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan metode Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajariperaturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapatdalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaanilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. 184. Analisis Data Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis,karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teksdokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisisdokumen yang sering disebut content analisys. Disamping itu data yang dipakaiadalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian 18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986. hlm.21
  26. 26. 11dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap dataprimer dan data sekunder.F. Sistematika Penulisan Skripsi Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai halyang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isipenulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.BAB I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, RumusanMasalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian,Sistematika Penulisan SkripsiBAB II : Remisi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Pada bab dua ini diuraikan Remisi dari sudut pandang Islam yaituPengertian Remisi dalam hukum Islam, Dasar hukum Remisi dalam hukumpidana Islam, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana IslamBAB III : Pemberian Remisi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan MenurutKeppres RI No 174 Tahun 1999 Dalam bab tiga ini diuraikan Ketentuan tentang Remisi menurut KeppresRI No 174 Tahun 1999 , Pengertian tindak pidana Pembunuhan Menurut HukumPositif, Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP,Sanksi pidana Menurut Hukum Positif
  27. 27. 12BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian RemisiTerhadap Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam bab empat ini berisikan tentang Analisis Ketentuan PemberianRemisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres RI No 174tahun 1999 dan Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keppres RI No174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak PidanaPembunuhan.BAB V : Penutup Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulandari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yangdilakukan.
  28. 28. BAB II REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAMA. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu remission. Re yang berartikembali dan mission yang berarti mengirim, mengutus. Remisi diartikanpengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisimerupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudiandigunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana Remisimenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yangdiberikan kepada orang yang terhukum.1 Selain itu menurut kamus hukum karyaSoedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikankepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.2 Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenaikata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisiitu sendiri, yaitu al-Afu’ (maaf, ampunan), ghafar (ampunan), rukhsah(keringanan), syafa’at (pertolongan), tahfif (pengurangan). Selain itu menurutSayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan Al-Qawdu’ “menggiring” ataumemaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walaumelebihinya.3 Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan danmemiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah tahfiful uqubah 1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 945 2 Soedarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992. h.402 3 Sayyid Sabiq (ed.), Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari ”Fiqhus Sunah”, Jakarta : Pena Pundi Aksara.2006.h.419 13
  29. 29. 14(peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam peringanan ataupengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurungan (pembatalan)hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. 4B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapatdalam Al-Qur’an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur’an adalah firman Allah SWTdalam surat Al Baqaarah ayat 178 yaitu: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”5 Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dariQatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukanpenganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka 4 Abdul Qadir Audah ( ed ), Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari. “Al tasryi’ Al-jina’I Al-Islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008. h.168 5 Departeman Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, Semarang : Cv Asy Syifa’, 2000. h.21
  30. 30. 15maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Merekajuga sering mengatakan , “ kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagaiganti dari budak itu.” Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain.Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapunberkata, “ kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanitatersebut”, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi ” Orang merdekadengan orang merdeka , hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.” 6 Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat sebelumIslam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhandan saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh budak dankaum wanita. Mereka tidak menerapkan qishas dalam pembunuhan tersebuthingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batasdengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka jugabersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdekasebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagaiganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya, ” Haiorang-orang yang beriman, diwajibbkan atas kamu Qishash berkenaan denganorang-orang yang dibunuh.”7 Selain mewajibkan Qishash , Islam juga lebih menganjurkan pemberianmaaf, dan mengatur tata cara ( hududnya ), sehingga sikap pemberian maaf initerasa sangat adil dan muncul setelah penetapan Qishash . Anjuran pemberianmaaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan , bukan suatu keharusan , sehingga 6 Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida , Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu 1, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005. h. 63 7 Ibid, h. 64
  31. 31. 16bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal diluar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman, ” Maka Barangsiapa yangmendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. Selain itu terdapat juga dalam surat Al Maaidah ayat 45 : Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al- Ma’idah: 45)8 Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum diyat tersebut ditetapkankepada mereka mareka Bani Isra’il di dalam kitab Taurat. Penekanan inidisamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuanhukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al Qur’an ini pada hakekatnya serupa denganprinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan 8 Departeman Agama RI, op. cit. h.92
  32. 32. 17demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakanoleh semua umat termasuk umat Islam.9 Penafsiran dalam penutupan ayat ini, ” Barangsiapa tidak memutuskanperkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berartimelecehkan hukum Qishas karena hukum ini mengandung tujuan yang sangatagung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobatihati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akantercapai dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman. Oleh sebab itu putuskanlahperkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf ataumelaksanakan qishash. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebutyakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang,maka dia termasuk orang yang zalim. Disamping dasar pengampunan dari Al Qu‘ran Selain itu terdapat puladalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan HR Ahmad, AbuDaud, An Nasa-Ydan Ibnu Majah; Al Muntaqa yaitu : ٌ ‫ﺷ َﻲ ْ ء‬ َ ‫و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ ر ُ ﻓِﻊ‬ ُ ‫اﻟﻨﱠﺒِﻲ ﱠ ﺻ َ ﻠ ﷲ ﱠ‬ ‫ﱠﻰ‬ ‫ﻋ َﻦ ْ أَﻧَﺲِ ﺑْﻦ ِ ﻣ َﺎﻟِﻚ ٍ ﻗَﺎل َ ﻣ َﺎ‬ 10 .‫ﺑِﺎﻟْﻌ َ ﻔْﻮ‬ َ ‫ﻗِﺼ َ ﺎصإِﻻ ﱠ أَﻣ َﺮ‬ ٌ Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallAllahu alaihi wasallam mendapat 9 M. Quraishi Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran, Jakarta : Lentera Hati, 2002. h.107 10 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah 173
  33. 33. 18 pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." ( HR.Ahmad Abu Daud 4497 )C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syara’ biasadisebut dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan uqubah. Jarimahditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud,jarimah qishas dan diyat serta jarimah ta’zir.11 Jarimah hudud merupakan jarimahyang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah qishas dan diyatmerupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat, dan jarimahta’zir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir . Perbedaan dariketiga jarimah itu adalah jika hukuman had merupakan hak Allah sepenuhnyasedangkan qishas dan diyat serta ta’zir merupakan hak individu ( hak manusia ).Jarimah pembunuhan termasuk kedalam jarimah qisas dan diyat karena terdapathak individu disamping hak Allah SWT. Setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu;a) Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formilb) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan- perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil . 11 Ahmad Wardi Muslich, op. cit. h. IX
  34. 34. 19c) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggunganjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Moriil1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam. Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam ketegori jarimah qisas dandiyat. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (‫ ) ﻗﺘﻞ‬yang sinonimya (‫)اﻣﺖ‬artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupunkesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama’ yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatuperbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yangpertama adalah didefiniskan oleh Wahbah Az-Zuhayliy yang mengutip pendapatKhatib Syarbini sebagai berikut ”Pembunuhan adalah perbuatan yangmenghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”, Selain itu Abdul Qadir AlAudah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yangmenghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam olehperbuatan anak adam yang lain.12 Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslichdefinisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yangmengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengansengaja maupun tidak sengaja,13 Pengertian jarimah pembunuhan menurutZainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam adalah suatuaktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan 12 Abdul Qadir Audah ( ed ), op. cit. h.177 13 Ahmad Wardi Muslich,.Hukum Pidana Islam, op.cit h.137
  35. 35. 20seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.14 Jadi, banyak sekalipengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itumerupakan aktifitas menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dariberbagai aspek tinjauan hukum.2. Macam-Macam Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam Tidak semua tindakan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untukhukum Qishas. Sebab, diantara tindakan kejam itu ada yang disengaja, ada yangmenyerupai kesengajaan, ada kalanya kesalahan, dan ada kalanya diluar itusemua. Jarimah Qishas dan Diyat sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitupembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan denganpembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing. Tetapiapabila dilihat dari segi sifat perbuatannya pembunuhan dapat dibagi lagi menjaditiga15, yaitu :a. Pembunuhan Disengaja ( amd ), Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untukmembunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untukmembunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yangdibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku,pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.16Dalam hukum Islampembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat.Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat 14 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, op. cit. h. 24 15 Ibid , h 24 16 Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, op.cit. h. 141
  36. 36. 21memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu qishas, diyat, atau pihakkeluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat.17. selain itupembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebutyaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.b. Pembunuhan semi sengaja ( syibul amd ) Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidakada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yangterdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelakuyang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan,kematian adalah akibat perbuatan pelaku.18. Dalam hal ini hukumannya tidakseperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukumanpokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuhseseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq ( Alasansyari’ ) adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta’zir danpuasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutanhak menerima wasiat19c. Pembunuhan tidak disengaja ( khata ) Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsurkesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan 17 Ali, Zainudin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2006. h.127 18 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam, op.cit. h 142 19 Abdul Qadir Audah ( ed ), op. cit. h.338
  37. 37. 22oleh Abdul Qadir Al Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yangmengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahanpelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungansebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama denganpembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, danhukuman penggantinya adalah ta’zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitupencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.3. Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam. Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macamhukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Berikut ini akandijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana pembunuhan menuruthukum pidana Islam.a. Hukuman Qishas1) Pengertian Qishas Qishas dalam arti bahasa adalah artinya menyelusuri jejak. Selainitu qishas dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurutistilah syara, Qishash adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuaidengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalahmenghilangkan nyawa orang lain ( membunuh ), maka hukuman yang setimpaladalah dibunuh atau hukuman mati.
  38. 38. 232) Dasar Hukum Qishash Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu Al-Qur’ansurat Al Baqaarah ayat 178 dan al maaidah ayat 45 yang telah tercantum dalamhalaman diatas. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum qishashjuga terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqaarah ayat 179 yang berbunyi : Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al Baqaarah 179) Selain itu hukuman Qishash ini dijelaskan dalam hadits An-Nas’i yangberbunyi : ْ ‫ﻋ َﻦ ْ ﻋ َ ﻤ ْ ﺮٍوﻋ َﻦ‬ ْ ‫و َ أَﻧَﺎأَﺳ ْ ﻤ َ ﻊُﻋ َﻦ‬ ً‫ﻗِﺮ َ اء َ ة‬ ُ ‫ﻗَﺎل َاﻟْﺤ َ ﺎرِث ُ ﺑْﻦ‬ ْ ‫اﻟْﻘِﺼ َ ﺎص ُ و َ ﻟَﻢ ْﺗَﻜ ُﻦ‬ ‫ﻋ َﻦ ْ اﺑْﻦ ِ ﻋ َ ﺒﱠﺎسٍ ﻗَﺎلﻛ َﺎن َ ﻓِﻲ ﺑَﻨِﻲ‬ ‫اﻟْﻘِﺼ َ ﺎص ُ ﻓِﻲ اﻟْﻘَﺘْﻠَﻰاﻟْﺤ ُﺮ ﱡ ﺑِﺎﻟْﺤ ُ ﺮ ﱢ‬ َ ‫ﻓَﺄَﻧْﺰ َ ل َﷲ ﱠ ُ ﻋ َ ﺰ ﱠو َ ﺟ َ ﻞ ّ )ﻛُ ﺘِﺐ‬ ٌ‫ﺷ َﻲ ْ ء ٌ ﻓَﺎﺗﱢﺒَﺎع‬ ْ ‫ﻓَ ﻦ ْ ﻋ ُ ﻔِﻲ َ ﻣ ِﻦ‬ َ‫ﻤ‬ ‫و َ اﻟْﻌ َ ﺒْﺪ ُ ﺑِﺎﻟْﻌ َ ﺒْﺪَِ اﻷ ْ ُﻧْﺜَﻰِﺎﻷ ْ ُﻧْﺜَﻰ إِﻟَﻰ‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ٌ‫ﻓِﻲاﻟْﻌ َ ﻤ ْ ﺪ ِ و َ اﺗﱢﺒَﺎع‬ ْ ‫ﺑِﺈِﺣ ْ ﺴ َﺎن ٍ ( ﻓَﺎﻟْﻌ َ ﻔْﻮ ُ أَن‬ ٌ ‫ﺑِﺎﻟْﻤ َ ﻌ ْ ﺮ ُوف ِ و َ أَد َاء‬ ٍ ‫ﺑِﺈِﺣ ْ ﺴ َﺎن‬ ٍ ‫ﺑِﺈِﺣ ْ ﺴ َﺎن‬ ٌ ‫ﺑِﺎﻟْﻤ َ ﻌ ْ ﺮ ُوف ِو َ أَد َاء‬ ٍ ‫ﺑِﻤ َ ﻌ ْ ﺮ ُوف‬ ‫ﻣ ِﻦ ْ ر َ ﺑﱢﻜ ُ ﻢو َ ر َﺣ ْ ﻤ َ ﺔٌ ﻣ ِ ﻤ ﱠﺎ ﻛ ُ ﺘِﺐ َ ﻋ َ ﻠَﻰﻣ َﻦ ْ ﻛ َﺎن َ ﻗَﺒْﻠَﻜ ُﻢ ْ إِﻧﱠﻤ َﺎ‬ ْ َ ‫ذ َ ﻟِﻚ‬ 20 ُ ‫اﻟْﻘِﺼ َ ﺎص‬ 20 Imam Abdurrrohman Ahmad Syuaib Nasa’i, Kitab Sunan Al-Kubro, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kotob Al Ilmiyah.1991. h.229
  39. 39. 24 (NASAI - 6983) : Al Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: (Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)). Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat.3) Syarat-syarat Qishas Untuk melaksanakan hukuman qishas perlu adanya syarat-syarat yang harusterpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku ( pembunuh), korban ( yang dibunuh ), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban21 .adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ;a) Syarat-Syarat Pelaku ( Pembunuh ) menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhailymengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku ( pembunuh ) untukditerapkannya hukuman Qishash , syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf,yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh ) harus orang yang mempunyai kebebasan.22 21 Zainudin Ali,Hukum Pidana Islam .op. cit h. 151 22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. op.cit. h.152
  40. 40. 25b) Korban ( yang dibunuh ), Untuk dapat diterapkannya hukuman qishas kepada pelaku harus memenuhisyarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korbanharus orang orang yang ma’shum ad-dam artinya korban adalah orang yangdijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku,artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanyakeseimbangan antara pelaku dengan korban ( tetapi para jumhur ulama salingberbeda pendapat dalam keseimbangan ini).c) Perbuatan Pembunuhannya Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatanlangsung ( mubasyaroh), bukan perbuatn tidak langsung ( tasabbub ). Apabilatassabub maka hukumannya bukan qishas melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwapembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman Qishash.d) Wali ( Keluarga ) dari Korban Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidakdiketahui keberadaanya maka Qishash tidak bisa dilaksankan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.4) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebabini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkanseluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-
  41. 41. 26beda terhadap hukuman.23 Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkanhukuman adalah :a) Meninggalnya pelaku tindak pidana,b) Hilangnya tempat melakukan qishasc) Tobatnya pelaku tindak pidana,d) Perdamaian,e) Pengampunan,f) Diwarisnya qishas,g) Kadaluarsa ( at-taqadum ) Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang palingmendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.b. Hukuman Diyat1) Pengertian Diyat Pengertian diyat yang sebagaimana dikutip dari sayid sabiq adalah hartabenda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepadakorban kajahatan atau walinya.24 Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatanorang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, sepertiseorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkanatas pembunuh yang dibantu oleh para Aqilahnya ( saudara-saudara laki-laki daripihak ayah ), hal ini bilamana pembunh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas 23 Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1993. 24 Sayyid Sabiq (ed.), op. cit. h.451
  42. 42. 27kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatukesalahan.252) Jenis Diyat Dan KadarnyaMenurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad IbnHanbal, jenis diat itu ada 6 macam, yaitu ;261. Unta,2. Emas3. Perak,4. Sapi,5. Kambing, atau6. Pakaian. Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. Diyat yang ringandibebankan atas pembunhan yang tidak disengaja, dan diyat yang beratdibebankan atas pembunhan yang serupa kesengajaan.3) Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Diyat Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diyatialah:27a) Karena adanya pengampunan dari qishas oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diyat.b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahuai orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini 25 Ibid. h.456 26 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam .op.cit. h168 27 Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1993. h.536
  43. 43. 28 dikarenakan untuk memperbaiki adat kaun jahiliyah dahulu yang di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuhagar dibebaskan dari diyat dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggaota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.c) Karena sukar atau susah melakasanakan Qishas. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunhan yang disengajamaka menurut imam syafi’i dan hanbali berpendapat harus diyat yang diperberat.Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhansengaja tidak ada diyat , tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan darikedua belah pihak ( wali korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayarseketika dengan tidak boleh ditangguhkan.28c. Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yanghukumannya belum ditentukan oleh syara’29Dengan kata lain ta’zir adalahhukuman yang bersaifat edukatifyang ditenukan oleh hakim.30 Adapun jenis dari hukuman ta’zir bermacam-macam, menurut H. ZainudinAli jenis hukuamn yang termasuk ta’zir antara lain hukuman penjara, skors ataupemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenishukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bahkanmenurut abu hanifah , pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang 28 Sayyid Sabiq (ed.), op. cit. h.454 29 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam op.cit. h.249 30 Sayyid Sabiq (ed.), op. cit. h.491
  44. 44. 29kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yangdipenjara tetapi masih tetap mengulangi perbuatan tercela itu ketika ia dipenjara,maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya. Hukuman pengganti yang ke dua setelah diyat yaitu ta’zir. Apabila hukumandiyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut digantidengan hukuman ta’zir. Seperti halnya dalam pembunhan sengaja, dalampembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilihjenis hukuman ta’zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.d. Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara pertama Al-Habsu; kedua As-sijnu. Pengertian Al-Habsu menurut bahasa adalah Al-Man’uyang artinya mencegah atau menahan. Menurut imam ibn al qayyim al jauziyahyang dimaksud dengan al-habsu menurut syara’ bukanlah menahan pelakuditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar iatidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, ataumasjid, maupun tempat lainnya, penahanan seperti itulah yang dilakukan padamasa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yangkhusus disediakan untuk menahan seaorang pelaku tindak pidana. Dan barulahpada masa Pemerintahan Khalifah Umar menyediakan penjara dengan caramembeli rumah Shafwan Ibn Umayah sebagai penjaranya.31 Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu ;a) Hukuman Penjara Terbatas 31 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam .op.cit. h.261
  45. 45. 30 Hukuman penjara terbatas adalah hpukuman penjara yang lama waktunyadibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjaradikalangan ulama’pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak adanya ketentuanyang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihat Imam ( UlilAmri ) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara.32 Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yangmendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukumpositif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikitjumlahnya.33b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkanberlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati atau sampai iabertobat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan hukuman seumur hidup.e. Pengampunan Dalam Jarimah Pembunuhan. Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari walikorban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman qishas. Apabila iamemaafkan maka gugurlah hukuman qishas tersebut. Dalam hal pemberianampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan Cuma-Cuma ataudengan meminta diyat. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi penghalangbagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku. Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebihutama, oleh karena Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al Baqarah 237 ; 32 Ibid, h.263 33 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:PT Bulan Bintang , 1993, h.309
  46. 46. 31 .... “Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” Menurut madzab syafi’i dan madzab hambali, pengampunan dari qishasmempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari qishas saja ataupengampunan dari qishas dan diganti dengan diyat. Kedua pengertian tersebutmerupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuandari pihak pelaku.34Sedangkan menurut imam malik dan abu hanifah,pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman qishas saja sedangkan diyatmenurut keduanya hanya bersifat perdamaian ( Sulh ). Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinyatidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnyahalnya dalam pidana qishas dan diyat, korban dan walinya diberi wewenanguntuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karenatindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindakpidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamananmasyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut. Selain itu dalam jarimah hudud pengampunan tidak memiliki pengaruhapapun bagi tindak piadana yang dijatuhi hukuamna hudud, baik itu diberikanoleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam hudud bersifat 34 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. op cit. h. 195
  47. 47. 32wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagaihak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.35 Begitu juga dalam tindak pidana ta’zir sudah disepakati bahwa penguasamemiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta’zir. Karena itupenguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupunkeseluruhannya. 36 Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiriapabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidaksehat menurut madzab Syafi’i dan madzab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya.Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi (pemegang wasiat ) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untukmengadakan perdamaian ( shulh) saja37. Pengampunan terhadap qishas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha,bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkankepada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 178. ... .... …Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)....( QS. Al Baqarah : 178)38 35 Abdul Qadir Audah ( ed ), op.cit. h.169 36 Ibid.h.171 37 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. op cit. h. 195 38 Departeman Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya,h.21
  48. 48. 33 Selain itu dalam surat AL Maidah ayat 45 tentang pelukaan disebutkan : ... ... Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ..( QS Al maaidah : 45 )39 Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata; ٌ ‫ﺷ َﻲ ْ ء‬ َ ‫و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ ر ُ ﻓِﻊ‬ ُ ‫اﻟﻨﱠﺒِﻲ ﱠ ﺻ َ ﻠﱠ ﷲ ﱠ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻋ َﻦ ْ أَﻧَﺲِ ﺑْﻦ ِ ﻣ َﺎﻟِﻚ ٍ ﻗَﺎل َ ﻣ َﺎ‬ 40 ِ‫ﺑِﺎﻟْﻌ َ ﻔْﻮ‬ َ ‫ﻗِﺼ َ ﺎصإِﻻ ﱠ أَﻣ َﺮ‬ ٌ ( HR.Ahmad Abu Daud : 4497 ) Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallAllahu alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secarlisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz ( kata ) memaafkan,membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya. 39 Ibid.h.92 40 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah. 1996.h.173
  49. 49. BAB IIIREMISI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999A. Ketentuan tentang Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 19991. Pengertian Remisi Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja.Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantumdalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam KeppresRI No 174 Tahun1999 tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas karena di dalam keppresini hanya menyebutkan “ setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalanipidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabilayang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana “. Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguranganhukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.1 Kamus Hukum karya DrsSoedarsono SH memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunanhukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.2Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukumkaryanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasanuntuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadihukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus3. Selain itu pengertianRemisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit. h. 945 2 Soedarsono, Op. Cit h.402 3 Andi Hamzah, Kamus Hukum , Op. Cit. h.503 34
  50. 50. 351999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan,dalam pasal 1 ( satu ) ayat 6 ( enam ) yang berbunyi ; “Remisi adalah penguranganmasa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yngmemenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertianRemisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidanaatau Anak Pidana yang sedang menjalakan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.2. Dasar Hukum Pemberian Remisi Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami bebrapa kali perubahan,bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belumsempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jamanbelanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :a. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.b. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.c. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5
  51. 51. 36 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakimanri No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 tahun 1987.d. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana ( Remisi );e. Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No . M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomorlima (e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuanyang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah4 :a) Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.b) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. 4 Dwidja Priyatno, op. cit. h.135
  52. 52. 37c) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.d) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.e) Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.f) Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.3. Klasifikasi dan syarat-syarat pemberian Remisi Remisi menurut KeppresRI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3)yaitu 5:a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustusb. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 5 Indonesia, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999
  53. 53. 38 kemanusiaan , atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.4. Prosedur dalam pemberian Remisia. Remisi umum Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:1) pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);2) pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;3) pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;4) pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan5) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun. Besarnya Remisi umum adalah:1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.b. Remisi khusus Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:1) pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
  54. 54. 392) pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;3) pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan4) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Besarnya Remisi khusus adalah:1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.c. Remisi tambahan Besarnya Remisi tambahan adalah:1) 1/2 (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan2) 1/3 (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.
  55. 55. 40B. Pengertian tindak pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal,dsb) membunuh.6 Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalahkesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.7 Pembunuhan adalah perbuatanyang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebutmerupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang harus melakukan sesuatuatau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengancatatan opzet (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yangberupa meninggalnya orang lain itu. Jadi tindak pidana pembunuhan itumerupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang baru dapat dianggapsebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yangdilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.9 6 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5 ,Jakarta: Balai Pustaka, 1982, h.169. 7 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 1. 8 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h. 22 9 P.A.F Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan:Op. Cit..h. 2
  56. 56. 41C. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukanterhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal338 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedang ketentuan yangdirumuskan dalam pasal 339 sampai 349 merupakan ketentuan-ketentuan pidanakhusus.10 Kejahatan1. Pembunuhan Biasa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindakpidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secaralengkap dengan semua unsur-unsurnya.11 Adapun rumusan Pasal 338 KUHPadalah : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan ”Barang siapa dengan sengaja dan 10 Ibid. h. 23 11 P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus., Op. Cit . h..17.
  57. 57. 42dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karenapembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidupatau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhanbiasa adalah sebagai berikut :a) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja ,b) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilahyang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karenadalam penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkannyawa orang lain.12 Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalahsuatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yangterbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu13. Dengan demikian unsur-unsurdalam pasal 340 ini adalah unsur obyektifnya selain menghilangkan nyawa oranglain tetapi juga ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.2. Pembunuhan Dengan Pemberatan Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinyasebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan dirisendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tanga, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam 12 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu ( Special Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta Sinar Grafika 2010, h. 45 13 P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus., Op. Cit.h. 30-31.
  58. 58. 43 dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Yang menjadikan perbedaan unsur dengan unsur pembunuhan Pasal 338KUHP ialah :unsur obyektifnya terdapat “diikuti, disertai, atau didahului olehtindak pidana”. Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhandilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perrbuatan lain dapatdilakukan atau mungkin dilakukan, sedang unsur disertai oleh perbuatan lain yangdapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untukmempermudah pelaksanaan perrbuatan tindak pidana lain, dan unsur diikuti olehperbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dengan maksud agar ketikatertangkap tangan pelaku atau peserta lain dapat menghindarkan diri dan jaminanuntuk memperoleh barang yang diperolehnya dengan melawan hukum.143. Pembunuhan Berencana Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang olehundang-undang disebut dengan moord diatur dalam pasal 340 KUHP yangberbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dalam pasal 340 diatas mempunyai unsur-unsur :a) Unsur subyektif : dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.b) Unsur obyektifnya : menghilangkan nyawa orang lain. 14 H.A.K Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1989. h. 92
  59. 59. 44 Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan terlebihdahulu ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, sehingga timbulsuatu masalah apakah jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelakumenyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebutmerupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebihdahulu (voorbedachte raad )15.4. Tindak Pidana Pembunuhan Anak ( kinder-doodslag ) Tindak pidana anak yang oleh undang-undang disebut dengankinderdoodslag diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Unsur pokok dalam Pasal 341 di atas adalah :a) Unsur subyektifnya : dengan sengajab) Unsur obyektifnya : seorang ibu dan menghilangkan nyawa anaknya. Berdasarkan unsur unsur tersebut, perbuatan yang dengan sengajamenimbulkan hilangnya jiwa seorang anak, dengan kekhususan pembunuhandilakukan oleh seorang ibu dan sedang atau tidak lama dilahirkan dengan alasanatau motif ketakutan karena takut diketahui melahirkan maka alasan inimemberikan keringanan hukuman karena membunuh anaknya sendiri dan seorangibu disini adalah wanita yang belum menikah.16 15 P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Jakarta; Sinar Grafika.2010. h 53 16 H.A.K. Moch Anwar, Op. Cit. h.94
  60. 60. 455. Pembunuhan Anak Dengan Direncanakan Lebih Dahulu ( kinder-moord ) Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”. Adapun unsur daripada pasal 342 adalah sebagai berikut :a) Unsur subyektifnya : dengan sengaja.b) Unsur obyektifnya : seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya, dan atau untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya Unsur yang terdapat dalam pasal 342 sebenarnya tidak jauh beda denganpasal 341, hanya saja bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendirioleh seorang ibu di dalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebihdahulu. Dengan motif terdorong oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa iamelahirkan seorang anak.176. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana Anak Keturutsertaan atau deelneming pada tindak pidana pembunuhan anak itupertanggungjawaban para peserta atau deelnemer, yang tercantum dalam pasal343 KUHP yang berbunyi : “Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak berencana”. Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, orang dapatmengetahui bahwa keringanan yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana 17 P.A.F. Lamintang,. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Op. Cit. h 67
  61. 61. 46pembunuhan anak atau tindak pidana anak dengan direncanakan terlebih dahuluitu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak-tindakpidana tersebut. Jika turut serta dalam tindak pembunuhan biasa seperti yangdiatur dalam pasal 338 KUHP hingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP,maka keturutsertaanya tersebut dapat diancam pidana penjara selama-lamanyalima belas tahun, sedangkan mereka yang turut serta dalam pembunuhan anakdengan direncanakan lebih dulu seperti dalam pasal 342, pasal 340 dan pasal 55KUHP mereka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup ataupidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun.187. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri Pembunhan atas permintaan korban terdapat dalam pasal 344 KUHP yangberbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahuan.” Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak mempunyaiunsur obyektif melainkan hanya mempunyai unsur obyektif yaitu menghilangkannyawa atas permintaan orang itu sendiri. Tidak disebutkannya “dengan sengaja”dalam pasal ini tidak berarti tidak diisyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaansudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.19 Unsur adanya permintaan yangsifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang 18 Ibid. h. 69 19 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu, Op. cit h. 60
  62. 62. 47meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalampasal 344 KUHP.208. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri. Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri, merupakanperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sesuaidengan yang tercantum dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :a) Unsur subjektifnya : dengan sengaja.b) Unsur objektifnya : mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu, atau orang iru jadi bunuh diri. Mendorong orang dengan sengaja untuk bunuh diri merupakan larangan,jika itu dilakukan maka ia melanggarnya dan mempunyai akibat hukum yaitudapat dipidananya pelanggar itu yang tentunya tergantung kepada kenyataanapakah sesuatu kejadian yang dilarang itu kemuadian benar-benar timbul atautidak, yaitu terjadinya bunuh diri.219. Tindak Pidana Menyebabkan Atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan Atau Matinya Janin Yang Berada Dalam Kandungan. 20 P.A.F. Lamintang,. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan.Op. cit. h 77 21 Ibid. h 83

×