Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal Pelabuhan Murhum Baubau

1,948 views

Published on

Kepelabuhanan

Published in: Education

Jurnal Pelabuhan Murhum Baubau

  1. 1. PERANAN PELABUHAN MURHUM DALAM PENGEMBANGAN KOTA BAUBAU Mahasiswa Sudirman K Program Studi PPW Pasca sarjana Universitas Halu Oleo Kendari – Sulawesi Tenggara Pembimbing I Marsuki Iswandi Ketua Program Studi/Staf Pengajar PPW Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari – Sulawesi Tenggara Pembimbing II Manat Rahim Staf Pengajar Program Studi PPW Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari – Sulawesi Tenggara ABSTRAK Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelabuhan Murhum mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Kota Baubau pada umumnya. Pola interaksi dan konektifitas Pelabuhan Murhum dengan pelabuhan lainnya, baik ditinjau secara nasional, maupun dalam tinjauan regional Sulawesi Tenggara yang berdampak pada aktivitas arus bongkar muat barang, jasa dan orang menunjukkan keterkaitan yang kuat terhadap perubahan lahan di sekitar kawasan pelabuhan. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya alih fungsi lahan yang cukup signifikan dari lahan perumahan dan permukiman menjadi kawasan perdagangan dan jasa dalam kurun waktu tahun 1990 hingga tahun 2010. Perubahan fungsi lahan tersebut mengindikasikan bahwa kawasan perumahan dan permukiman semakin terdesak menjauh dari Pelabuhan Murhum, sebaliknya kawasan perdagangan dan jasa semakin mendominasi luas kawasan di sekitar Pelabuhan Murhum. Kata Kunci : Pengaruh Pelabuhan Murhum, Kawasan Pelabuhan ABSTRACT The results showed that, the Port Murhum have a strong influence on the development of Baubau in general. Interaction pattern and konektifitas port Murhum with other port, good evaluated nationally, and in Southeast Sulawesi regional review the impact on the current activity of loading and unloading of goods, services and people showed a strong linkage to changes in land around the port area. This matter is shown with the happening of displacing the enough farm function signifikan from housing farm and setlement become the commerce area and service in year range of time of 1990 until 2010. Change of the farm function of indication that housing area and setlement is progressively go to the wall to go away from Port Murhum, on the contrary commerce area and service is progressively predominate wide area around Port Murhum. Keywords: Effect Murhum Ports, Port Area PENDAHULUAN Pelabuhan Murhum saat ini menjadi bagian dari perkembangan kota yang ditandai dengan ramainya aktifitas di sepanjang jalan. Untuk mengarahkan perkembangannya di masa mendatang, sebuah pelabuhan yang memiliki prospek perkembangan yang pesat memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan, yang mampu menampung perkembangan pelabuhan dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu Pelabuhan Murhum di Kota Baubau sangat mempengaruhi dinamika perkembangan kota dari segi sosial dan ekonomi. Perkembangan permukiman pada wilayah kota Baubau cenderung untuk menjauh dari pelabuhan Murhum, sementara kegiatan perekonomian cenderung untuk mendekat
  2. 2. dengan pelabuhan Murhum. Dengan kata lain, keberadaan pelabuhan Murhum memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian Kota Baubau pada umumnya. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Kota Menurut Bintarto (1983), dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. Adisasmita (2008) mengatakan bahwa ciri atau sifat esensial dari suatu kota adalah konsentrasi basis kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, penduduk pada tata ruang. Secara umum diketahui bahwa tempat-tempat dimana terjadi konsentrasi penduduk sering dinamakan dengan berbagai istilah seperti; kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul ditribusi barang dan jasa, wilayah nodal, atau pusat pemukiman. Masing- masing istilah sangat tergantung dengan asosiasi kita terhadap apa yang akan ditonjolkan terhadap tempat-tempat konsentrasi tersebut. Selanjutnya pengertian kota ditinjau dari berbagi aspek, antara lain aspek geografis, fisik, demografis, statistik, sosial, ekonomi, dan administrasi. Pengertian ini merupakan rumusan dari Nia K. Pontoh dan Iwan Kustiwan (2009). Pengertian kota ditinjau dari aspek fisik adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Aspek demografis adalah wilayah dengan konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan wilayah sekitarnya. Aspek sosial adalah suatu wilayah dengan kelompok- kelompok sosial masyarakat yang heterogen. Aspek geografis adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Aspek statistik adalah suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk criteria kota. Aspek ekonomi adalah suatu wilayah yang memiliki kegiatan usaha sangat beragam dengan dominasi di sektor nonpertanian seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, dan lain-lain. Dan yang terakhir kota ditinjau dari aspek administrasi adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarakan peraturan perundang-undangan. Pusat-Pusat Wilayah Pemabangunan Dalam Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional dikatakan Pusat Pembangunan merupakan sub-sistem dari Satuan Wilayah Pembangunan yang tersebar diseluruh Wilayah Nasional. Setiap wilayah memiliki pusat-pusat yang tersusun secara hirarkhis. Penerapan sistem hirarkhis ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan perbedaan kemakmuran antar wilayah. Disamping itu dengan sistem seperti ini pembangunan akan dapat lebih disebar luaskan sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Dengan cara pembangunan yang berkesinambungan tersebut maka dapatlah terjadi ikatan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh. Konsep pusat-pusat pembangunan atau pusat-pusat pertumbuhan atau sering disebut juga dengan kota diadaptasi dari beberapa teori tentang lokasi yang telah dicetuskan oleh beberapa ahli terdahulu. Peran Pelabuhan Dalam Perkembangan Wilayah Pelabuhan dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri dari wilayah pengaruhnya. Namun pelabuhan tidak menciptakan kegiatan tersebut, melainkan hanya melayani tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang meningkatkan peran pelabuhan dari hanya sebagai tempat berlabuhnya kapal menjadi pusat kegiatan perekonomian. Secara prinsip hubungan kegiatan pembangunan oleh manusia di laut tidak dapat dipisahkan dengan di pantai bahkan di darat seluruhnya. Pelabuhan menjadi sarana bangkitnya perdagangan antar pulau bahkan perdagangan antar negara, pelabuhan pada suatu daerah akan
  3. 3. lebih menggairahkan perputaran roda perekonomian, berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari skala kecil sampai dengan usaha skala internasional, harga-harga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri sampai dengan luar negeri. Pelabuhan yang bertaraf internasional akan mengundang investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal yang bermuara pada tumbuhnya perekonomian rakyat, mobilitas manusia dari berbagai penjuru akan hadir dan meninggalkan dana yang banyak. Menurut Suranto (2004), yang dikatakan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapai dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan mengatakan bahwa peran pelabuhan adalah : (a) simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; (b) pintu gerbang kegiatan perekonomian; (c) tempat kegiatan alih moda transportasi; (d) penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; (e) tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan (f) mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Wilayah akan berkembang jika ada kegiatan perdagangan interinsuler dari wilayah tersebut ke wilayah lain sehingga terjadi peningkatan investasi pembangunan dan peningkatan kegiatan ekonomi serta perdagangan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut (Damapolii, 2008). Pusat Pertumbuhan Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada pola interaksi antara usaha-usaha tersebut. Pusat-pusat yang pada umumnya merupakan kota–kota besar tidak hanya berkembang sangat pesat, akan tetapi mereka bertindak sebagai pompa-pompa pengisap dan memiliki daya penarik yang kuat bagi wilayah- wilayah belakangnya yang relatif statis. Wilayah-wilayah pinggiran di sekitar pusat secara berangsurangsur berkembang menjadi masyarakat dinamis. Terdapat arus penduduk, modal, dan sumberdaya ke luar wilayah belakang yang dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan pusat-pusat dimana pertumbuhan ekonominya sangat cepat dan bersifat kumulatif. Sebagai akibatnya, perbedaan pendapatan antara pusat dan wilayah pinggiran cenderung lebih besar (Rahardjo Adisasmita, 2005). Pemikiran dasar dari konsep titik pertumbuhan ini adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah kecil titik fokal (pusat). Di dalam suatu daerah arus polarisasi akan bergravitasi kearah titik-titik fokal ini, yang walaupun karena jarak arus tersebut akan berkurang. Di sekitar titik fokal ini dapat ditentukan garis perbatasan dimana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dikatakan titik pertumbuhan sedangkan daerah di dalam garis perbatasan adalah daerah pengaruhnya. Simpul Jasa Distribusi Interaksi antara simpul besar dengan simpul-simpul kecil dan daerah hinterlandnya merupakan unsur yang penting dalam
  4. 4. konsepsinya. Tingkat interaksi ditunjukkan dari tingkat kepadatan arus barang. Semakin kuat ciri-ciri simpul berarti semakin luas dan jauh jangkauan wilayah pengaruhnya. Lebih dekat pada simpul berarti lebih banyak jenis barang yang terjangkau oleh pelayanan pemasaran, yang berarti pula lebih besar kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan usaha. Interaksi antar simpul tersebut menunjukkan korelasi yang negatif dengan jarak. Karena simpul merupakan pula konsentrasi penduduk, maka dapat dikatakan bahwa interaksi antar simpul berkolerasi negatif terhadap jumlah penduduk. (Matoka 1994). Fungsi primer suatu simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangannya atau wilayah nasional (bersifat ke luar), sedangkan fungsi sekundernya adalah kehidupan masyarakat di simpul yang bersangkutan (bersifat ke dalam). Perbedaan fungsi simpul tersebut mencerminkan pula perbedaan dalam jenis dan kapasitas fasilitas yang tersedia di masing- masing simpul. Hirarkhi tiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan fungsional antar simpul yang dicerminkan berdasar mekanisme arus distribusi barang. Berdasarkan teori simpul jasa distribusi Purnomosidi, dapat dianalisis pola aliran komoditas dari perdesaan atau aliran barang senntral kota. Dengan asumsi bahwa pusat perdesaan akan berkembang sebagai pusat pelayanan bilamana menjadi simpul distribusi bagi desa-desa sekitarnya, baik untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian atau untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga pertanian, maka dengan demikian dapat dianalisis bahwa bilamana suatu pusat perdesaan tidak memiliki fungsi sebagai simpul distribusi tidak akan menarik orang untuk melakukan interaksi dengan pusat tersebut. Dengan demikian fungsi-fungsi yang ada tidak akan beroperasi secara optimal yang pada gilirannya tidak akan merangsang perkembangan lebih lanjut (Matoka, 1994). Interaksi Masyarakat Desa-Kota Bintarto, (1983) mengemukakan bahwa interaksi ini dapat dilihat sebagai suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan baik melalui kontak langsung. Proses interaksi desa kota dapat berwujud urbanisasi, yang dimaksud adalah proses pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan suatu daerah pedesaan lambat laun akan melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Lebih lanjut Rondinelly (1985) mengatakan bahwa konsep urbanisasi juga mencakup pertumbuhan suatu pemukiman menjadi kota (desa menjadi kota), perpindahan penduduk ke kota (berbagai bentuk migrasi ulang alik) atau kenaikan presentase penduduk yang tinggal di kota. Proses urbanisasi ini menurut Keijo dan Collegde dalam Bintaro (1984) melalui empat proses utama yaitu : a) Adanya pemusatan kekuatan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan dan sebagai bahan pengawas dalam menyelenggerakan hubungan kota dengan daerah sekitarnya. b) Adanya arus modal dan investasi untuk mengukur kemakmuran kota dengan wilayah sekitarnya, dan selain itu penentuan/pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap arus bolak balik desa-kota. c) Divusi dan inovasi serta perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial ekonomi budaya dan politik akan dapat memperluas kota yang lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota. d) Migrasi dan pemukiman penduduk baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara terus menerus masuk ke daerah pedesaan. Sedangkan ketergantunghan kota terhadap desa itu sendiri dapat dilihat sebagai berikut. a) Sebagai suplier bahan hasil-hasil pertanian. b) Sebagai suplier bahan mentah atau bahan baku industri. c) Sebagai tempat pemasaran hasil-hasil industri. d) Sebagai Suplier tenaga kerja bagi industri pabrik dan jasa lainnya. Menurut Adisasmita (2005), bahwa interaksi adalah kontak antara dua wilayah yang dapat menimbulkan gejala baru. Batasan sederhana ini merupakan analisa lain dari pengertian terminologi interaksi yang bermuara pada kata yang dipakai untuk menerangkan kontak antara dua atau lebih wilayah secara ”kausatif” dan “ekonomis’. Kausatif artinya suatu wilayah berinteraksi dengan wilayah lain karena kebutuhan dalam kegiatan produksi akan input yang berasal dari wilayah pemasok, sedangkan ekonomis bahwa dasar yang
  5. 5. tercermin dalam aktivitas ekonomi berupa konsumen dan produksi. HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Perkembangan Kota Baubau Pada mulanya, Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401 – 1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Nasional karena telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama Karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) yang diperintah oleh seorang Raja bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal negeri Buton menjadi sebuah kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke- 13. Dalam periodisasi sejarah Buton telah mencatat dua fase penting yaitu masa pemerintahan kerajaan sejak tahun 1332 sampai pertengahan abad ke– 16 dengan diperintah oleh 6 orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah (1542 Masehi) bersamaan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960. Berdasarkan historiografi lokal Buton, kawasan Bau-Bau berkembang sejak paruh awal abad ke-19. Perkembangan terjadi pasca kebakaran hebat dalam Benteng Keraton Wolio dimasa pemerintahan Sultan Buton ke-29 La Ode Muh. Aydrus Qaimuddin. Pasca peristiwa tersebut, sebagian keluarga keraton mengungsi keluar benteng, ada yang menetap di kawasan Baadia, Bariya, Tarafu, dan sebagian lainnya mendiami kawasan yang terletak di antara Nganganaumala-Kotamara dan Bonesaala. Kawasan inilah yang kemudian dinamai Bau-Bau; sebuah kawasan hunian/kota ”baru” (”bhau” menurut bahasa Wolionya). Kata bhau dalam pengertian ini juga menunjuk pada fenomena keseharian yang senantiasa berubah atau baru; bhau – sabhaa-bhaau kadhagia sebagai refleksi dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang dalam kawasan tersebut. Dalam perkembangannya, kawasan Bau- Bau pun menempati posisi laksana serambi pusat Kota ”lama” Wolio (kawasan Benteng Keraton). Keberadaan Pelabuhan Murhum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan kota kedepan, karena letaknya yang strategis dalam jaringan perniagaan laut, kawasan kota baru (bhau- bhau) pun tumbuh pesat dan menjadi salah satu diantara deretan kota pantai yang turut memainkan peran dalam jaringan perniagaan laut nusantara. Seiring dinamika tersebut, di masa pemerintahan Sultan Muh. Aydrus dibentuk pula jabatan baru dalam hirarki pemerintahan Kesultanan yakni Lakina Bhau-Bhau untuk mengepalai kawasan ”kota baru” (bhau-bhau) tersebut. Sebagai Lakina Bhau-Bhau I adalah La Ode Rere (putra Sultan Muh. Aydrus) yang memerintah sejak awal abad ke-19. Dalam usianya yang hampir dua abad ini, Kota Bau-Bau telah memberi andil besar bagi dinamika dan kontinuitas sejarah Buton dan Sulawesi Tenggara sebagaimana terefleksi dari kedudukannya sebagai: (a) pusat pemerintahan Kerajaan Buton (abad 14 - 16), (b) pusat pemerintahan Kesultanan Buton (abad 16–20), (c) pusat pemerintahan Afdeling Boetoen en Laiwoei (sejak 1927), (d) pusat pemerintahan Onder Afdeling Boetoen, (e) Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara (1950an -1964), dan (f) Ibukota Kabupaten Buton (1964-2001), Kota Administratif Baubau (1981 – 2001), serta Daerah Otonom Kota Baubau (2001 – sekarang). Cikal bakal Kota Baubau berawal dari ditunjuknya Kecamatan Wolio sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Buton, Pembentukan Kota Administratif Baubau melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1981 merupakan babak baru dalam perkembangan Kota Baubau. Wilayah Kota Administratif Baubau sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari 2 kecamatan (Kecamatan Wolio dan Kecamatan Betoambari) dan 23 kelurahan. Seiring dengan perkembangan wilayah kota yang semakin pesat, maka pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 dibentuklah Daerah Otonom Kota
  6. 6. Baubau yang mencakup 4 kecamatan antara lain Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Surawolio, dan Kecamatan Bungi. Pembentukan daerah otonom ini memberikan ruang yang lebih luas terhadap perkembangan Kota Baubau. semenjak tahun 2006 Kota Baubau mekar menjadi 6 (enam) kecamatan dan menjadi 7 (tujuh) kecamatan di akhir tahun 2008, saat ini Kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan setelah terbentuknya Kecamatan Batupoaro sebagai pemekaran dari Kecamatan Murhum. Gambar 1. Stadia Perkembangan Kota Baubau Kondisi Pelabuhan Murhum Pelabuhan Murhum di Kota Baubau terletak di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio pada koordinat 122°36'38,56" Bujur Timur dan 5°27'15,486" Lintang Selatan, dan berada pada Selat Buton yang memisahkan Pulau Buton dan Pulau Muna. Pelabuhan Murhum merupakan pelabuhan nasional yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I. Letak Pelabuhan Murhum berada di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio yang merupakan Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, dan perhubungan laut. Luas Kawasan Pelabuhan Murhum pada saat ini berdasarkan hasil analisa Citra Satelit dengan menggunakan Sistim Informasi Geografis (SIG) adalah seluas 12,69 Ha. Luas lahan Kawasan Pelabuhan Murhum saat ini adalah sebesar 12,69 Ha yang terdiri dari tambat labuh kapal seluas 6,43 atau mencakup 50,67 % dari total luas lahan pelabuhan hasil analisa GIS, kolam pelabuhan seluas 2,02 Ha (15,90 %), Lapangan penumpukan petikemas seluas 1,99 Ha (15,67 %), Dermaga seluas 0,91 Ha (7,15 %), Bangunan (kantor, ruang tunggu, gudang) sebesar 0,50 Ha (3,95 %), Jalan seluas 0,36 Ha (2,84 %), Lapangan Parkir seluas 0,28 Ha (2,23 %), Lahan Kosong seluas 0,12 Ha (0,92 %) dan taman seluas 0,09 Ha (0,71 %), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Penggunaan Lahan Kawasan Pelabuhan Murhum, 2012. No. Lahan Pelabuhan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Bangunan 0,50 3,95 2 Kolam Pelabuhan 2,02 15,90 3 Lapangan Parkir 0,28 2,23 4 Lapangan Penumpukan 1,99 15,67 5 Taman 0,09 0,71 6 Dermaga 0,91 7,15 7 Jalan 0,36 2,84 8 Lahan Kosong 0,12 0,92 9 Tambat Labuh Kapal 6,43 50,67 Total 12,69 100,04 Sumber: Hasil Analisis, 2014. Gambar 2. Kondisi Pelabuhan Murhum Posisi Pelabuhan Murhum Dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional Posisi Pelabuhan Murhum dalam tatanan kepelabuhanan nasional berdasarkan hierarki, peran dan fungsinya merupakan pelabuhan nasional, yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pelabuhan utama tersier yang terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya, seperti Pelabuhan Makassar yang menjadi pelabuhan penghubung dengan kawasan barat Indonesia, serta menjadi pelabuhan penghubung dengan kawasan Timur lainnya seperti Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon dan Sorong yang melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, serta
  7. 7. merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi. Tabel 2. Kondisi Pelabuhan Murhum Berdasarkan Kriteria Kepmen Nomor KM 53 Tahun 2002 Peran Sebagai pengumpan angkutan peti kemas nasional. Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional. Skala Pelayanan Melayani angkutan petikemas nasional di seluruh Indonesia. Lokasi Pelabuhan Berada dekat dengan Jalur Pelayaran Nasional Primer (kurang dari 50 mil dari Laut Flores). Berada pada Jalur Pelayaran Nasional Sekunder Kedalaman ± 7 m lws Fasilitas Dermaga multipurpose sepanjang 180 m Jarak dengan Pelabuhan Lainnya ± 20 mil dengan pelabuhan nasional di Raha Sumber : Hasil Analisis, 2014. Gambar 3. Posisi Pelabuhan Murhum Dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional Pengaruh Pelabuhan Murhum Terhadap Perkembangan Wilayah Kota Baubau Pergerakkan manusia dan barang di kawasan Pelabuhan Murhum yang menimbulkan arus lalu lintas (traffic flow) merupakan konsekuensi gabungan dari aktivitas lahan di dalam kota (permintaan) dan kemampuan sistem trasportasi (darat dan laut) dalam mengatasi masalah arus lalu lintas (penawaran). Pergerakkan barang dan manusia yang terjadi pada kawasan pelabuhan mencerminkan keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dalam Kota Baubau. Hubungan ini memberikan dampak bagi perkembangan Kota Baubau secara keseluruhan. Dengan demikian hubungan antar wilayah, baik secara eksternal maupun internal yang terjadi pada kawasan Pelabuhan Murhum mempengaruhi aktivitas keruangan wilayah Kota Baubau secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh interaksi antar pelabuhan lain sangat mempengaruhi aktivitas, pergerakan dan kebutuhan lahan di sekitar kawasan pelabuhan, semakin tinggi interaksi dan konektivitas pelabuhan dengan pelabuhan lainnya, maka akan semakin tinggi pula aktivitas yang terjadi pada kawasan pelabuhan tersebut, hal ini akan mempengaruhi kebutuhuan penggunaan lahan di sekitar kawasan pelabuhan dari kawasan perumahan/permukiman menjadi kawasan komersial (perdagangan dan jasa), dan secara tidak langsung akan merubah struktur penggunaan lahan Kawasan Perkotaan Baubau. Hal ini terjadi karena desakan perubahan lahan pada kawasan Pelabuhan Murhum yang berorientasi kekotaan sangat mendominasi kegiatan masyarakat sekitarnya, sehingga kebanyakan bangunan di sekitar kawasan pelabuhan tersebut tidak lagi berorientasikan sektor permukiman namum berorientasikan ke sektor perekonomian, perdagangan dan jasa, dalam hal ini penggunaan lahan didominasi oleh bangunan ruko, penginapan, pertokoan, pariwisata dan pegiatan perekonomian lainnya. Pengaruh Pelabuhan Murhum terhadap perkembangan ruang wilayah Kota Baubau menunjukkan pengaruh yang sangat besar, hal ini terlihat dari perkembangan perubahan lahan pada kawasan disekitar pelabuhan dari kawasan yang didominasi oleh perumahan dan permukiman pada awal tahun 1990 menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Perubahan lahan tersebut memberikan indikasi bahwa, perkembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Baubau semakin terdesak menjauhi Kawasan Pelabuhan Murhum, sementar kawasan perdagangan dan jasa tumbuh secara signifikan penggantikan lahan-lahan perumahan dan permukiman di sekitar kawasan pelabuhan. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan wilayah Kota Baubau yang dipengaruhi secara langsung oleh keberadaan Pelabuhan Murhum.
  8. 8. Tabel 3. Penggunaan Lahan Disekitar Kawasan Pelabuhan Murhum Tahun 1990 - 2010. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Perubahan Lahan (Ha) 1990 2000 2010 1990 - 2000 2000 - 2010 Jalan 4,93 5,14 5,55 0,21 0,41 Pelabuhan Batu 0,00 1,35 1,35 1,35 0,00 Pelabuhan Murhum 0,26 6,15 12,69 5,89 6,54 Kawasan Wisata 0,00 0,00 2,61 0,00 2,61 Semak/Belukar 5,06 2,62 1,02 -2,44 -1,60 Perdagangan dan Jasa 0,24 5,57 7,86 5,33 2,29 Perkantoran 1,89 2,83 2,77 0,94 -0,06 Perumahan/Permukiman 11,57 8,02 7,73 -3,55 -0,29 Ruang Terbuka Hijau 0,15 0,15 0,23 0,00 0,08 Sarana Ibadah 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 Sarana Pendidikan 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 Jumlah 24,64 32,86 42,84 Sumber : Hasil Analisis 2014. Tabel di atas memperlihatkan perubahan penggunaan lahan disekitar kawasan pelabuhan murhum yang terpengaruh langsung dengan aktivitas arus bongkar muat barang, jasa dan orang di Pelabuhan Murhum adalah kawasan perumahan dan permukiman menjadi kawasan perdagangan dan jasa pada kurun waktu tahun 1990 – tahun 2000, dimana luas wilayah kawasan perumahan dan permukiman pada tahun 1990 sebesar 11,57 Ha, berkurang menjadi 8,02 Ha pada tahun 2000. Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa mengalami pertambahan wilayah dari 0,24 Ha pada tahun 1990 menjadi 5,57 Ha pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 7,86 Ha pada tahun 2010. Pertumbuhan kawasan perdagangan dan jasa ini sebagai akibat dari perkembangan arus bongkar muat barang, jasa dan orang di Pelabuhan Murhum seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan kapa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Pelabuhan Murhum berperan sebagai pelabuhan pengumpul dalam sistim transportasi laut di Sulawesi Tenggara dan merupakan pelabuhan yang terkoneksi dengan simpul transportasi laut nasional yang terhubung dengan Kawasan Timur dan Kawasan Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Perkembangan Pelabuhan Murhum berbanding lurus dengan perkembangan kawasan disekitarnya yang berimplikasi terhadap semakin terdesaknya kawasan perumahan dan permukiman yang menjauh dari Pelabuhan Murhum, sebaliknya kawasan perdagangan dan jasa semakin mendominasi pemanfaatan ruang pada kawasan pelabuhan yang mengakibatkan perubahan ruang wilayah Kota Baubau khususnya disekitar Pelabuhan Murhum dan Kota Baubau pada umumnya. Saran 1. Perlunya dilakukan penataan kawasan sekitar Pelabuhan Murhum agar tidak menimbulkan dampak kemacetan. 2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendetail terhadap kondisi pelabuhan murhum terkait dengan semakin tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang tentunya mengakibatkan kebutuhan ruang pelabuhan semakin tinggi. DAFTAR PUSTAKA Adisamita, R. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Universitas Hasanudin Makasar
  9. 9. Adisamita, R. 2008. Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Penerbit Graha Ilmu. Jakarta. Bintarto, R. 1983, Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia. Jakarta. Damapolii, D. W. 2008. Peran Pelabuhan Labuan Uki Terhadap Pengembanam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Masters Thesis Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. Matoka, 1994, Studi Jangkuan Pelayanan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Sulawesi Tenggara (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Unhas,1994 tidak dipublikasikan). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Pontoh, Nia K. dan Kustiwan, Iwan. (2009). Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB Bandung. Suranto, 2004. Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Serta Prosedur Impor Barang, Gramedia Pustaka Utama. Rondinelli, D.A, 1985. Applied Methods of Regional Analysis: The Spatial Dimension of Development Policy. Westview Press. London.

×