Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
- 1 - 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
NOMOR 3 TAHUN 2012 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PA...
- 2 - 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi...
- 3 - 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 
2. Pemerinta...
- 4 - 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribus...
- 5 - 
31. Niaga kecil adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air bersih 
digunakan untuk usaha perekonomiannya ...
- 6 - 
C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT 
No. Jenis Alat-Alat Berat 
Tarif Retribusi (Rp) 
Dalam Daerah 
Per-hari 
Luar Daerah ...
- 7 - 
E. TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB. PAKPAK BHARAT 95,7 FM 
Time format (Senin-Minggu) 
Prime Time 06.00 – 09.00 1...
- 8 - 
Pasal II 
(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Retribu...
- 9 - 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH K...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perda no. 3 thn 2012 Tentang perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha

483 views

Published on

Perda no. 3 thn 2012 Tentang perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Perda no. 3 thn 2012 Tentang perubahan no. 10 thn 2010 ttg retribusi jasa usaha

  1. 1. - 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat, perlu diatur retribusi atas pelayanan di radio; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, sehingga perlu diatur tarif retribusi pelayanan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang…….2
  2. 2. - 2 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56); 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59). 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90). 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 94). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90), ditambah sebagai berikut : 1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah 11 (sebelas) angka sehingga keseluruhan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1…….…….3
  3. 3. - 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8. Objek Retribusi adalah yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 18. Surat………….4
  4. 4. - 4 - 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencatat, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi. 22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya 23. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 24. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 25. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 26. Air bersih adalah sumber mineral yang memberi manfaat kepada orang pribadi atau badan untuk memenuhi keperluan rumah tangga atau lembaga. 27. Jasa usaha air bersih adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dalam menyalurkan air bersih kepada orang pribadi atau badan dalam memenuhi keperluan rumah tangga atau lembaga. 28. Sosial Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha air bersih untuk kepentingan sosial kemasyarakatan yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti: rumah sakit, sekolah/lembaga pendidikan formal, rumah ibadah, panti sosial dan lainnya yang bentuk dan sifatnya sosial kemasyarakatan. 29. Rumah tangga A adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air bersih untuk keperluan rumah tangga saja seperti memasak, mencuci dan mandi. 30. Rumah tangga B adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air bersih tidak hanya untuk keperluan rumah tangga saja akan tetapi mendukung usaha perekonomiannya seperti rumah kos, salon, warung dan sejenisnya yang bentuknya hanya sebagai penambah pendapatan rumah tangga. 31. Niaga Kecil….5
  5. 5. - 5 - 31. Niaga kecil adalah orang pribadi yang menggunakan jasa usaha air bersih digunakan untuk usaha perekonomiannya seperti industri rumah tangga (pembuatan keripik, penjualan air mineral, door smer) dengan skala kecil. 32. Niaga besar adalah badan atau lembaga usaha yang menggunakan jasa usaha air bersih untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi seperti pabrik, restoran, hotel dan lainnya. 33. Instansi Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang menggunakan jasa usaha air bersih untuk keperluan pekerjaan kantor. 2. Ketentuan Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (2) ditambah 2 kolom yaitu huruf E dan huruf F sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut: BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG No. Jenis Bangunan Gedung Besar Retribusi (Rp) Satuan Ket 1. LAPANGAN NAPASENGKUT a. Untuk Kegiatan Keagamaan b. Untuk Kegiatan Bisnis c. Untuk Kegiatan Sosial Politik Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- 1 unit Per-hari 2. GEDUNG Serba Guna Rp. 400.000,- 1 unit sda 3. 4. RUMAH DINAS a. Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen b. Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen MESS a. Mess di Medan  PNS Gol IV  PNS Gol III  PNS Gol II  Non PNS (umum) b. Mess di Salak c. Mess Mahasiswa di Medan Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50,000,- Rp. 40,000,- Rp. 30,000,- Rp. 70.000,- Rp. 50,000,- Rp. 50,000,- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Per orang 1 Kamar Per orang Per bulan sda sda sda Per-SPPD Per-SPPD Per-SPPD Per malam Permalam Perbulan B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA No. Jenis Alat-alat Pesta Besar Retribusi (Rp) Satuan Ket. 1. PEMAKAIAN SOUND SYSTEM/MIC Rp. 300.000,- 1 unit Per hari 2. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA : a. Tratak b. Kursi Plastik c. Kursi Busa d. Kursi Chitose Rp. 80.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Per hari sda sda sda C.PEMAKAIAN ALAT....6
  6. 6. - 6 - C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT No. Jenis Alat-Alat Berat Tarif Retribusi (Rp) Dalam Daerah Per-hari Luar Daerah Per-hari Ket. 1. Mesin Gilas : a. Barata 1 Ton b. Barata 4 Ton c. Barata 6-8 Ton d. Barata 8-10 Ton e. Vibratory Rollers 10 Ton Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 220.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Lamanya pemakaian 1 hari = 7 jam 2. Dump Truck : a. Colt Diesel 3,5 Ton b. Mobil Tinja Rp. 400.000,- Rp. 125.000,- Rp. 500.000,- Rp. 200.000,- - Trip 3. Truck : a. 4 Ton b. 5 Ton ke atas Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- - 4. Bull Dozer Bull Dozer D. 4 Bull Dozer D. 6 Rp. 800.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 850.000,- Rp. 1.300.000,- Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.00 0 5. Wheel Loeder Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.00 0 6. Road Grader Rp. 1.200.000,- Rp. 1.500.000,- Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.00 0 7. Tyre Roller Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- - 8. Stone Crusher Rp. 1.000.000,- Rp 1.500.000,- - 9. Exavator a. Exavator Hitachi b. Exavator Komatsu Rp. 700.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 850.000,- Rp. 1.500.000,- Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.00 0 10. Air Compressor Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- - 11. Asphalt Sprayer Rp. 50.000,- Rp. 110.000,- - 12. Bus Umum Sekretariat Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- - 13. Bus Umum Dinas Perhubungan Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- - 14. Truk Roda 6 (enam) 4000 Cc Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- - 15. Double Cabin Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- - 16. Traktor Rp. 125.000,- Rp. - - 17 Truk Trado Rp. 1. 000.000,- Rp. 1. 500.000,- - 18 Stamper Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- - D. ALAT MESIN PERTANIAN NO JENIS ALAT SATUAN HARGA (Rp) 1 Hand Traktor Unit Rp. 750.000,- 2 Mesin Babat Unit Rp. 150.000,- 3 Penggiling Padi Unit Rp. 750.000,- 4 Pemipil Jagung Unit Rp. 750.000,- 5 Perontok Padi Unit Rp. 200.000,- 6 Kereta Sorong Unit Rp. 50.000,- 7 Handsprayer Unit Rp. 50.000,- E. TARIF PELAYANAN....7
  7. 7. - 7 - E. TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB. PAKPAK BHARAT 95,7 FM Time format (Senin-Minggu) Prime Time 06.00 – 09.00 12.00 – 15.00 17.00 – 19.00 Regular Time 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 19.00 – 23.00 NO JENIS Spasi Waktu (Durasi) 30 detik 45 detik 60 detik Ket 1 Spot Iklan Nasional Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- /sekali putar 2 Spot Iklan Lokal Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- /sekali putar 3 Iklan Baca Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- /sekali putar 30 menit 60 menit 120 menit 4 Sponsor Program/Busine ss Expose Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 500.000,- 5 Talkshow Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- 2 s/d 5 Menit 6 Insert/Kuis Rp. 200.000,- Hadiah ditanggung Sponsor 7 Live Report Rp. 150.000,- /sekali liputan 8 Pesan pelayanan Masyarakat Rp. 20.000,- /sekali baca 9 Berita Duka Cita Rp. 5.000,- /sekali baca 10 Ucapan Selamat Rp. 15.000,- /sekali baca 11 Berita kehilangan/terc ecer Rp. 10.000,- /sekali baca 12 Penjualan Kartu Pilihan dan sejenisnya. Rp. 1.000,- /lembar F. TARIF JASA AIR BERSIH KODE Keterangan Tarif/M3 (Rp) Abodemen 0-10 M3 11-20 M3 21-30 M3 >31 M3 SU Sosial Umum 400 500 600 1000 3500 RA ’A’ Rumah Tangga A 500 700 800 1100 3500 RA ’B’ Rumah Tangga B 600 800 1000 1200 5000 NK Niaga Kecil 800 1000 1100 1400 7000 NB Niaga Besar 1000 1200 1300 1500 10.000 IP Instansi Pemerintah 600 800 1000 1200 3500 ID Industri 1100 1300 1500 1800 20.000 HU Hydran Umum Rp. 5.000,-/bulan KK Biaya Pemasangan Baru Rp. 700.000,- Denda keterlambatan Rp. 5.000,-/bulan Tarif penyambungan Rp. 250.000,- kembali Pasal II….…….8
  8. 8. - 8 - Pasal II (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal BUPATI PAKPAK BHARAT, dto, REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto, HOLLER SINAMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN NOMOR
  9. 9. - 9 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUMD engan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat, maka untuk pelayanan atas jasa yang dilakukan di Radio dimaksud dan untuk menambah PAD Kabupaten Pakpak Bharat maka perlu dilakukan pungutan retribusi. Pelayanan atas jasa di radio dimaksud diklasifikasikan kepada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Demikian juga atas pelayanan air bersih yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebelum ada Peraturan Daerah ini masih menggunakan surat keputusan kepala dinas. Karena ini merupakan pungutan kepada masyarakat dan supaya memiliki payung hukum yang lebih kuat berdasarkan hukum, maka perlu diatur retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah. Pelayanan atas jasa air bersih ini juga diklasifikasikan kepada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Diharapkan dengan bertambahnya sumber PAD Kabupaten Pakpak Bharat dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR

×