Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Menimbang 
Mengingat '. 1. 
BUPATI PAKPAK BHARAT 
PERATURAN BUPAT! PAKPAK BHARAT 
NOMOR q TAHUN 2011 
TENTANG 
PEDOMAN UMU...
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Repub...
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 
Maksud dan tujuan belanja hibah adalah untuk: 
1. Memfasilitasi terselenggaranya fungs...
BAB VI 
KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH 
Pasal 6 
Penerima hibah sebagaimana pasal 1' dimaksud pada 6 diwajibkan untuk Melaksanak...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah

647 views

Published on

No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah

  1. 1. Menimbang Mengingat '. 1. BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPAT! PAKPAK BHARAT NOMOR q TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Bahwa untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi organisasi .semi pemerintah di Kabupaten Fakpak Bharat perlu diberikan bantuan hibah sehingga organisasi beroperasi dengan baik; baiwa untuk kelancaran plnyaluran bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada hrruf "a" diatas, perlu diteiapkan pedoman umum penyaluran bantuan hibah dalam suatu Peraturan BuPati. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabufaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi sumatera Utara (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegarJRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42eq', Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ; Undang-Unda-ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggrJng jawa6 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia T-ahun ZO0+ Nom6r 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo!-12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)', Undang-Undang Nomor 33 Tahun2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), 1'.peraturan.../2 2. 4 5 6 7 9. . */ /a^ -rl 3 B
  2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharuan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64); MEMUTUSKAN: '10 11 12. 13 14 15 16. 17 18 Menetapkan PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6dalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Peja-bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah. 6. Belanja Hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, bark berbentuk uang, barang dan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada organisasi semi pemerintah 2
  3. 3. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan belanja hibah adalah untuk: 1. Memfasilitasi terselenggaranya fungsi pelayanan umum kepada masyarakat organisasi semi pemerintah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian Dana BOS SMP Swasta' 3. Pemberian hibah diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselengga ranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. BAB III PENERIMA HIBAH Pasal 3 Penerima hibah setiap tahun akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati. BAB IV SUMBER DANA DAN JUMLAH HIBAH Pasal 4 (1) Dana Hibah bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. (2) Jumlah dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH Pasal 5 Prosedur pemberian hibah kepada masing-masing komponen penerima hibah adalah sebagai berikut . 1. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat. 2. Pemerintah Daerah bersama penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah. 3. Pemberian hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penyaluran hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima hibah. J
  4. 4. BAB VI KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH Pasal 6 Penerima hibah sebagaimana pasal 1' dimaksud pada 6 diwajibkan untuk Melaksanakan kegiatan sesuai : dengan rencana lierja dan anggaran yang telah pengesahan. mendapat 2. 3 Membuka rekening pada PT. Bank Sumut Capem Salak untuk transfer dana hibah. Mempertanggungjawabkan penerimaan hibah sebagai objek pemeriksaan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang iatr 'surat dalam bentuk laporan seiuai peryanjian hibah dan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Penerima hibah wajib menyerahkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pendapatan, Pengelotaan Keuingan dan Aset DJ6rah selambat- lambatnya 1 (satu) ,"--. bulan setelah kegiatan berakhir. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal f uart-t 261l BUPATI PAKPAK BHARAT, REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal I' prt, af- 201 1 SEK PAKPAK BHARAT, GANDI WARTHA MANIK PEMBINA UTAMA MADYA NrP. 1 95406221 976031 005 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 4 RETARIS DAERAH KABUPATEN [r,,-l

×