SlideShare a Scribd company logo

BMP ESPA4228

Download from Google Drive http://adf.ly/u1Kuc Link updated November 2014

1 of 230
MODUL 1
Pengertian dan Ruang Lingkup
Ekonomi Publik
D.S. Priyarsono, Ph.D.
PENDAHULUAN
konomi Publik (atau lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik) adalah
terjemahan dari bahasa Inggris Public Economics. Pengertian tentang
Ilmu Ekonomi sudah dibahas dalam kuliah Teori Ekonomi Mikro maupun
Teori Ekonomi Makro. Adapun istilah ''publik'' menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) adalah ''orang banyak (umum);
semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb) ''. Dalam Oxford
Dictionary, penjelasan tentang istilah ''public'' jauh lebih panjang, yakni
antara lain ''..... lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people
in general)..... ''
Kenyataan bahwa kita menggunakan kata serapan publik dan tidak
menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan public menunjukkan
bahwa konsep ini memang relatif baru dalam kebudayaan kita. Bagi
sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas-
batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Kekaburan
ini dapat menimbulkan kekacauan. Misalnya, pengelolaan uang negara
adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga
tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan
pribadi seseorang adalah soal privat, sehingga negara tidak boleh campur
tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar.
Dengan ilustrasi itu maka Ekonomi Publik dapat dimaknai sebagai
cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan
banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara.
Ahli Ekonomi Publik Abad XX yang sangat terkenal, Richard A. Musgrave
(saat ini menjabat Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi,
Harvard University, AS), berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga
peran dalam perekonomian, yakni stabiljsasi, alokasi, dan distribusi.
1.2 EKDNDMI PUBLIK e
Dalam peran pertama pemerintah harus memastikan bahwa perekonomi-
an ada dalam full employment (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga
stabil. Ini adalah topik dalam Ekonomi Makro.
Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam
mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat
melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang
untuk keperluan pertahanan atau pendidikan), atau secara tidak langsung
yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu
dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya.
Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-
produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang
terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik-ulur
(trade ojf) antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus
pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah
menurut pendapat Musgrave itu.
Dalam praktiknya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan
peran-peran itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga
pengkotak-kotakan peran ke dalam tiga cabang seperti di atas sering tidak
dapat dilakukan secara tegas. Walaupun demikian, cara pandang Musgrave
tersebut di atas dapat memudahkan kita dalam memahami berbagai kegiatan
pemerintah yang sangat banyak dan rumit itu.
Dalam modul ini disajikan dua materi kegiatan belajar. Materi pertama
memaparkan lebih lanjut berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian.
Disajikan dalam bagian ini contoh-contoh campur tangan pemerintah dalam
perekonomian untuk kasus perekonomian Indonesia.
Materi Kegiatan Belajar Kedua menyajikan prinsip-prinsip penting
dalam Ilmu Ekonomi Publik. Apa yang diproduksi (barang publik atau
privat)? Bagaimana cara memproduksinya? Untuk siapa? Bagaimana cara
membuat keputusan-keputusan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan diulas
dalam materi Kegiatan Belajar yang Kedua.
Setelah mempelajari dengan baik isi modul ini, Anda diharapkan mampu
menjelaskan:
1. berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian;
2. prinsip-prinsip penting dalam ilmu ekonomi publik.
e ESPA422B/MODUL 1 1.3
KEGIATAN BELAJAR 1
Peranan Pemerintah dalam Perekonomian
iapakah ''pemerintah'' itu? Pertanyaan yang tampaknya sederhana itu
ternyata membutuhkan jawaban yang panjang ketika kita menginginkan
penjelasan yang akurat dan lengkap. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai
Pustaka, 2002) mendefinisikan pemerintah sebagai (1) sistem yang
menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan
kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi
yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah),
(5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); (6) pengurus
atau pengelola.
Mengikuti ajaran pemikir tersohor Charles de Montesqieu (lahir di
Bordeaux Tahun 1689, wafat di Paris Tahun 1755), kekuasaan negara harus
dipisahkan menjadi kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketiganya harus setaraf dan setimbang. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai
prinsip Trias Politica. Namun dalam praktiknya, kekuasaan eksekutiflah
yang lazimnya paling berpengaruh dalam sebuah perekonomian. Kekuasaan
eksekutif juga sering diidentikkan sebagai Pemerintah, yakni untuk negara
kita adalah Presiden beserta pembantu-pembantunya. Dalam era otonomi
daerah atau era kebijakan desentralisasi dewasa ini patut pula dirinci lebih
lanjut tentang adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota).
Apa peran pemerintah dalam perekonomian? Untuk menjawab pertanya-
an itu, periksalah judul-judul artikel atau berita pada sembarang majalah atau
koran yang terbit hari ini. Pemerintah bisa mempengaruhi, bahkan
menentukan, harga komoditas-komoditas penting yang menyangkut hajat
hidup orang banyak. Lebih dari itu, pemerintah dapat berperan sebagai
produsen atau konsumen penting (dalam beberapa kasus bahkan menjadi
penjual tunggal atau pembeli tunggal) komoditas-komoditas tertentu.
Pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu
melalui berbagai peraturan, subsidi, atau pun pajak. Tak kalah pentingnya,
pemerintah meredistribusi (membagi ulang) pendapatan masyarakat melalui
berbagai program yang disebut transfer payment.
1.4 EKDNDMI PUBLIK e
Selama Tahun 2005 Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) beberapa kali. Kenaikan harga yang terakhir (1 Oktober) bahkan
hingga rata-rata lebih dari dua kali lipat. Alasan menaikan harga ini, menurut
Pemerintah, adalah mengurangi beban subsidi negara untuk konsumsi BBM
dalam rangka penyehatan keuangan negara dan memperbaiki distribusi
pendapatan (di satu pihak mengurangi subsidi negara untuk konsurnen BBM
yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, di
pihak lain memberikan Bantuan Tunai Langsung kepada masyarakat miskin).
Mulai Tahun 2006 Pertamina bukan lagi penjual tunggal (monopolis)
dalam pasar BBM di Indonesia. Maka, ia harus bersaing dengan penjual-
penjual lain dari seluruh dunia (Shell, British Petroleum, Petronas, Petro
China, dan sebagainya) bukan saja dalam harga namun juga dalam kualitas
produk dan pelayanan. Jadi, Pemerintah tidak hanya bisa mempengaruhi
harga melalui insentif (subsidi) atau disinsentif (pajak), tetapi juga melalui
pengaturan struktur pasar (dari yang semula monopolistis menjadi lebih
kompetitit).
Pemerintah juga berusaha mempengaruhi harga beras supaya tetap
berada pada kisaran yang wajar. Harga beras yang terlalu tinggi memberat-
kan konsumen. Sebaliknya, harga beras yang terlalu rendah mengancam
kesejahteraan para petani. Maka, pada saat paceklik (misalnya karena panen
gagal) Pemerintah mencegah melambungnya harga beras dengan cara
mengimpor beras dari pasar intemasional. Sebaliknya, jika panen raya tiba,
Pemerintah mencegah merosotnya harga beras dengan Operasi Pasar, yaitu
membeli beras secara besar-besaran dari petani. Tarik-ulur antara usaha
membela kepentingan petani dan usaha membela kepentingan konsumen
selalu menjadi topik yang panas dalam perdebatan publik. Yang sering luput
dari perhatian publik adalah bagaimana kaum pedagang berperan dalam
mekanisme penentuan harga beras.
Sesungguhnya Pemerintah dapat menjaga kesejahteraan petani dengan
berbagai cara lain, misalnya dengan menekan biaya produksi. Investasi
publik dalam bentuk perluasan dan perbaikan berbagai infrastruktur pedesaan
(sistem irigasi, jalan raya, sarana pemasaran hasil pertanian, dan sebagainya)
niscaya mengurangi ongkos produksi pertanian.
Dalam urusan transportasi Pemerintah juga sangat berperan. Tarif
angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Kita selalu menyadari ini pada saat
menjelang Hari Raya, sewaktu banyak orang menyempatkan diri untuk
pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun, di luar masa itu pun
e ESPA422B/MODUL 1 1.5
tarif angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Di Jakarta dengan masalah
transportasi yang begitu pelik, Pemerintah harus melakukan terobosan-
terobosan inovatif. Contohnya, aturan three in one (kewajiban mobil pribadi
mengangkut tiga penumpang atau lebih di jalan-jalan tertentu pada jam-jam
tertentu), penyelenggaraan jalur jalan khusus untuk bus (busway), investasi
untuk pembangunan jaringan monorel, kereta bawah tanah (subway), dan
sebagainya.
Untuk angkutan udara dan laut, peraturan pemerintah berdampak
langsung terhadap struktur dan perilaku pasar dan pada gilirannya kinerja
ekonomi sub-sektor ini. Ada masanya Pemerintah mendorong persaingan
antarperusahaan dalam rangka menekan harga supaya efisiensi dapat
terwujud. Di masa lain Pemerintah melindungi perusahaan domestik dengan
melarang perusahaan-perusahaan asing beroperasi di rute-rute dalam negeri.
Pemerintah juga harus menyelenggarakan sistem pengangkutan untuk
membuka isolasi daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah lain yang secara
komersial tidak dapat terselenggara oleh pihak swasta. lndustri angkutan
udara adalah ladang subur bagi penelitian tentang regulasi Pemerintah dalam
kaitannya dengan efisiensi (atau inefisiensi) ekonomi yang ditimbulkannya.
Menurut amanat konstitusi, Pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar
rakyat di antaranya yang terpenting adalah kesehatan. Pemerintah merekrut
tenaga kesehatan dan mensubsidi penyelenggaraan fasilitas kesehatan seperti
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan di Indonesia.
Pemerintah juga mensubsidi penyediaan berbagai obat-obatan maupun
vaksin.
Bisnis kesehatan pada umumnya dan bisnis obat pada khususnya adalah
bisnis yang amat besar. Oleh karena itu efisiensi dalam sektor ini berdampak
sangat signifikan terhadap efisiensi perekonomian secara nasional. Di pihak
lain, struktur pasar ini kebanyakan bersifat oligopolistik. Maka wajarlah bila
Pemerintah sangat berkepentingan untuk turut campur tangan untuk
mengefisienkan pasar ini.
Pendidikan sangat penting bagi suatu perekonomian, karena dengan
pendidikan yang baik dapat diciptakan sumberdaya manusia yang baik pula.
Sumberdaya manusia adalah kunci keberhasilan sistem produksi. Sudah
cukup banyak bukti bahwa keberhasilan sebuah perekonomian bukan
terutama ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya alam, melainkan terutama
oleh sumberdaya manusia. Oleh karena pendidikan ini sangat penting,
1.6 EKDNDMI PUBLIK e
negara mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk mengikuti program
wajib belajar sembilan tahun.
Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional konstitusi mengamanat-
kan bahwa pemerintah menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total
anggaran belanjanya untuk sektor pendidikan. Anggaran ini dapat digunakan
untuk berbagai investasi pendidikan seperti pembangunan gedung-gedung
sekolah dan berbagai sarana fisik lainnya, memperbaiki kualitas guru melalui
berbagai program penataran, program sertifikasi profesi, maupun melalui
(mungkin ini yang terpenting) perbaikan kesejahteraannya, menyediakan
beasiswa bagi siswa-siswa cerdas namun miskin, dan sebagainya.
Tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi penghidupan.
Oleh karena itu pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha menciptakan
lapangan kerja. Investasi baru digalakkan. Pertumbuhan ekonomi didorong.
Dipercayai bahwa tiap kenaikan pertumbuhan sebesar 1% akan menciptakan
kesempatan kerja sebesar 250 hingga 400 ribu, bergantung pada sifat
penyebab pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang
tercipta oleh investasi di sektor-sektor yang padat karya (labor intensive)
tentu menciptakan kesempatan kerja lebih besar daripada yang dapat tercipta
dari investasi di sektor-sektor yang padat kapital (capital intensive).
Pemerintah juga merekrut tenaga kerja untuk diangkat menjadi pegawai
negeri yang berfungsi menggerakkan birokrasi pemerintahan. Saat ini jumlah
pegawai negeri sipil sudah melebihi tiga juta orang, belum termasuk
pegawai-pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Tentara dan polisi
yang saat ini berjumlah lebih dari 500 ribu orang juga digaji oleh pemerintah.
Di seluruh dunia tiap negara harus punya kepolisian. Polisi, jaksa, dan
hakim adalah pilar-pilar penegak hukum. Kegiatan ekonomi tidak mungkin
berlangsung secara lancar bila tidak ada kepastian hukum. Buruh tidak mau
bekerja kalau tidak ada kepastian bahwa perjanjiannya dengan majikannya
tentang upah terlaksana. Demikian pula majikan memerlukan jaminan bahwa
investasi dalam perusahaannya aman dan semua buruhnya menunaikan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Tak boleh terlupakan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian
melalui kewajibannya menjaga kedaulatan negara dengan membina pasukan
tentara yang kuat. Segala kegiatan ekonomi yang maju dan dinamis menjadi
seakan tak berarti apabila kedaulatan negara terancam oleh kekuatan asing.
Hal ini menjadi sangat relevan untuk kawasan-kawasan yang masih dilanda

Recommended

Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
Perbedaan ekonomi kapitalisme, sosialisme dan islam
Perbedaan ekonomi kapitalisme, sosialisme dan islamPerbedaan ekonomi kapitalisme, sosialisme dan islam
Perbedaan ekonomi kapitalisme, sosialisme dan islamMiftah Iqtishoduna
 
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Pengantar Fluktuasi Ekonomi Mankiw
Pengantar Fluktuasi Ekonomi MankiwPengantar Fluktuasi Ekonomi Mankiw
Pengantar Fluktuasi Ekonomi MankiwYesica Adicondro
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3natal kristiono
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneterArief Wibowo
 

More Related Content

What's hot

Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorDwi Andriyanto
 
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatanJelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatanMaria Khusuma
 
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1vita indra mustika
 
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurna
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurnaPerbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurna
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurnaQuinta Nursabrina
 
BMP ESPA4227 Ekonomi Moneter
BMP ESPA4227 Ekonomi MoneterBMP ESPA4227 Ekonomi Moneter
BMP ESPA4227 Ekonomi MoneterMang Engkus
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Kapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiKapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiyuniar putri
 
2. konsep dasar ekonomi islam
2. konsep dasar ekonomi islam2. konsep dasar ekonomi islam
2. konsep dasar ekonomi islamHamzah Robbani
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanDadang Solihin
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanyunisarosa
 
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI  INTERNAS...TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI  INTERNAS...
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...Muhammad Rafi Kambara
 

What's hot (20)

Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
 
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat SektorMakalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
Makalah Pendapatan Nasional Keseimbangan Empat Sektor
 
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatanJelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
Jelaskan efek substitusi dan efek pendapatan
 
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1
Teori permintaan-akan-uang-klasik-dan-keynes1
 
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurna
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurnaPerbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurna
Perbedaan pasar monopoli dan pasar persingan sempurna
 
BMP ESPA4227 Ekonomi Moneter
BMP ESPA4227 Ekonomi MoneterBMP ESPA4227 Ekonomi Moneter
BMP ESPA4227 Ekonomi Moneter
 
Sistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaSistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasila
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Harga barang publik
Harga barang publikHarga barang publik
Harga barang publik
 
Kapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomiKapital dalam pembangunan ekonomi
Kapital dalam pembangunan ekonomi
 
2 teori barang swasta
2 teori barang swasta2 teori barang swasta
2 teori barang swasta
 
2. konsep dasar ekonomi islam
2. konsep dasar ekonomi islam2. konsep dasar ekonomi islam
2. konsep dasar ekonomi islam
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
 
Pasar Oligopoli
Pasar OligopoliPasar Oligopoli
Pasar Oligopoli
 
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIKPEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatan
 
Masalah Dualisme Pembangunan
Masalah Dualisme PembangunanMasalah Dualisme Pembangunan
Masalah Dualisme Pembangunan
 
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI  INTERNAS...TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI  INTERNAS...
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...
 

Viewers also liked

BMP EKMA4473 Pengembangan Produk
BMP EKMA4473 Pengembangan ProdukBMP EKMA4473 Pengembangan Produk
BMP EKMA4473 Pengembangan ProdukMang Engkus
 
BMP EKMA4565 Manajemen Perubahan
BMP EKMA4565 Manajemen PerubahanBMP EKMA4565 Manajemen Perubahan
BMP EKMA4565 Manajemen PerubahanMang Engkus
 
BMP EKMA4478 Analisis Kasus Bisnis
BMP EKMA4478 Analisis Kasus BisnisBMP EKMA4478 Analisis Kasus Bisnis
BMP EKMA4478 Analisis Kasus BisnisMang Engkus
 
BMP EKMA4569 Perencanaan Pemasaran
BMP EKMA4569 Perencanaan PemasaranBMP EKMA4569 Perencanaan Pemasaran
BMP EKMA4569 Perencanaan PemasaranMang Engkus
 
BMP EKMA4213 Manajemen Keuangan
BMP EKMA4213 Manajemen KeuanganBMP EKMA4213 Manajemen Keuangan
BMP EKMA4213 Manajemen KeuanganMang Engkus
 
BMP EKMA4568 Pemasaran Jasa
BMP EKMA4568 Pemasaran JasaBMP EKMA4568 Pemasaran Jasa
BMP EKMA4568 Pemasaran JasaMang Engkus
 
BMP EKMA4567 Perilaku Konsumen
BMP EKMA4567 Perilaku KonsumenBMP EKMA4567 Perilaku Konsumen
BMP EKMA4567 Perilaku KonsumenMang Engkus
 
BMP EKMA4476 Audit SDM
BMP EKMA4476 Audit SDMBMP EKMA4476 Audit SDM
BMP EKMA4476 Audit SDMMang Engkus
 
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi Mang Engkus
 
BMP EKMA4314 Akuntansi Manajemen
BMP EKMA4314 Akuntansi ManajemenBMP EKMA4314 Akuntansi Manajemen
BMP EKMA4314 Akuntansi ManajemenMang Engkus
 

Viewers also liked (20)

BMP ESPA4229
BMP ESPA4229BMP ESPA4229
BMP ESPA4229
 
BMP ESPA4224
BMP ESPA4224BMP ESPA4224
BMP ESPA4224
 
BMP EKMA4473 Pengembangan Produk
BMP EKMA4473 Pengembangan ProdukBMP EKMA4473 Pengembangan Produk
BMP EKMA4473 Pengembangan Produk
 
BMP ESPA4221
BMP ESPA4221BMP ESPA4221
BMP ESPA4221
 
BMP ESPA4222
BMP ESPA4222BMP ESPA4222
BMP ESPA4222
 
BMP MKDU4112
BMP MKDU4112BMP MKDU4112
BMP MKDU4112
 
BMP MKDU4111
BMP MKDU4111BMP MKDU4111
BMP MKDU4111
 
BMP EKMA4565 Manajemen Perubahan
BMP EKMA4565 Manajemen PerubahanBMP EKMA4565 Manajemen Perubahan
BMP EKMA4565 Manajemen Perubahan
 
BMP MKDU4109
BMP MKDU4109BMP MKDU4109
BMP MKDU4109
 
BMP EKMA4478 Analisis Kasus Bisnis
BMP EKMA4478 Analisis Kasus BisnisBMP EKMA4478 Analisis Kasus Bisnis
BMP EKMA4478 Analisis Kasus Bisnis
 
BMP EKMA4569 Perencanaan Pemasaran
BMP EKMA4569 Perencanaan PemasaranBMP EKMA4569 Perencanaan Pemasaran
BMP EKMA4569 Perencanaan Pemasaran
 
BMP ESPA4219
BMP ESPA4219BMP ESPA4219
BMP ESPA4219
 
BMP MKDU4110
BMP MKDU4110BMP MKDU4110
BMP MKDU4110
 
BMP EKMA4570
BMP EKMA4570BMP EKMA4570
BMP EKMA4570
 
BMP EKMA4213 Manajemen Keuangan
BMP EKMA4213 Manajemen KeuanganBMP EKMA4213 Manajemen Keuangan
BMP EKMA4213 Manajemen Keuangan
 
BMP EKMA4568 Pemasaran Jasa
BMP EKMA4568 Pemasaran JasaBMP EKMA4568 Pemasaran Jasa
BMP EKMA4568 Pemasaran Jasa
 
BMP EKMA4567 Perilaku Konsumen
BMP EKMA4567 Perilaku KonsumenBMP EKMA4567 Perilaku Konsumen
BMP EKMA4567 Perilaku Konsumen
 
BMP EKMA4476 Audit SDM
BMP EKMA4476 Audit SDMBMP EKMA4476 Audit SDM
BMP EKMA4476 Audit SDM
 
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
BMP EKMA4115 Pengantar Akuntansi
 
BMP EKMA4314 Akuntansi Manajemen
BMP EKMA4314 Akuntansi ManajemenBMP EKMA4314 Akuntansi Manajemen
BMP EKMA4314 Akuntansi Manajemen
 

Similar to BMP ESPA4228

Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Mulyadi Yusuf
 
Presentasi_Ekonomi publik.pptx
Presentasi_Ekonomi publik.pptxPresentasi_Ekonomi publik.pptx
Presentasi_Ekonomi publik.pptxFajarMaulana807827
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Irvan Malvinas
 
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...Widia Ratnasari Samosir
 
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tikNaskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tikDimebag Darrell
 
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)Joko DeCo
 
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
 
Makalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesiaMakalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesiaWarnet Raha
 
Pergeseran paradigma dalam pembangunan
Pergeseran paradigma dalam pembangunanPergeseran paradigma dalam pembangunan
Pergeseran paradigma dalam pembangunanWiekewardani
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Heiha Tambun
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
 
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makroPerbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makroIrvan Malvinas
 
Ekonomi makro-dan-mikro
Ekonomi makro-dan-mikroEkonomi makro-dan-mikro
Ekonomi makro-dan-mikroIrvan Malvinas
 
Ilmu ekonomi dan pembangunan
Ilmu ekonomi dan pembangunanIlmu ekonomi dan pembangunan
Ilmu ekonomi dan pembangunanDesva Ariasanti
 
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Nur Rachmaniar
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINAN
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINANMAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINAN
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINANPandawa Sheet
 

Similar to BMP ESPA4228 (20)

Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
 
Presentasi_Ekonomi publik.pptx
Presentasi_Ekonomi publik.pptxPresentasi_Ekonomi publik.pptx
Presentasi_Ekonomi publik.pptx
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
 
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
PERANAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM M...
 
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tikNaskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik
 
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 
Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1
 
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
 
Makalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesiaMakalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesia
 
Pergeseran paradigma dalam pembangunan
Pergeseran paradigma dalam pembangunanPergeseran paradigma dalam pembangunan
Pergeseran paradigma dalam pembangunan
 
Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)Resume makro ekonomi (KULIAH)
Resume makro ekonomi (KULIAH)
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
 
Makalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesiaMakalah perekonimian indonesia
Makalah perekonimian indonesia
 
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makroPerbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro
Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro
 
Ekonomi makro-dan-mikro
Ekonomi makro-dan-mikroEkonomi makro-dan-mikro
Ekonomi makro-dan-mikro
 
Mikroekonomi
MikroekonomiMikroekonomi
Mikroekonomi
 
Ilmu ekonomi dan pembangunan
Ilmu ekonomi dan pembangunanIlmu ekonomi dan pembangunan
Ilmu ekonomi dan pembangunan
 
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
 
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINAN
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINANMAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINAN
MAKALAH UPAYA MENGENTAS KEMISKINAN
 

More from Mang Engkus

BMP EKMA4475 Pemasaran Strategik
BMP EKMA4475 Pemasaran StrategikBMP EKMA4475 Pemasaran Strategik
BMP EKMA4475 Pemasaran StrategikMang Engkus
 
BMP EKMA4434 Sistem Informasi Manajemen
BMP EKMA4434 Sistem Informasi ManajemenBMP EKMA4434 Sistem Informasi Manajemen
BMP EKMA4434 Sistem Informasi ManajemenMang Engkus
 
BMP EKMA4414 Manajemen Strategik
BMP EKMA4414 Manajemen StrategikBMP EKMA4414 Manajemen Strategik
BMP EKMA4414 Manajemen StrategikMang Engkus
 
BMP EKMA4413 Riset Operasi
BMP EKMA4413 Riset OperasiBMP EKMA4413 Riset Operasi
BMP EKMA4413 Riset OperasiMang Engkus
 
BMP ESPA4122 Matematika Ekonomi
BMP ESPA4122 Matematika EkonomiBMP ESPA4122 Matematika Ekonomi
BMP ESPA4122 Matematika EkonomiMang Engkus
 
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi Jasa
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi JasaBMP EKMA4369 Manajemen Operasi Jasa
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi JasaMang Engkus
 
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialBMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialMang Engkus
 
BMP EKMA4366 Pengembangan SDM
BMP EKMA4366 Pengembangan SDMBMP EKMA4366 Pengembangan SDM
BMP EKMA4366 Pengembangan SDMMang Engkus
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisMang Engkus
 

More from Mang Engkus (10)

BMP MKDU4221
BMP MKDU4221BMP MKDU4221
BMP MKDU4221
 
BMP EKMA4475 Pemasaran Strategik
BMP EKMA4475 Pemasaran StrategikBMP EKMA4475 Pemasaran Strategik
BMP EKMA4475 Pemasaran Strategik
 
BMP EKMA4434 Sistem Informasi Manajemen
BMP EKMA4434 Sistem Informasi ManajemenBMP EKMA4434 Sistem Informasi Manajemen
BMP EKMA4434 Sistem Informasi Manajemen
 
BMP EKMA4414 Manajemen Strategik
BMP EKMA4414 Manajemen StrategikBMP EKMA4414 Manajemen Strategik
BMP EKMA4414 Manajemen Strategik
 
BMP EKMA4413 Riset Operasi
BMP EKMA4413 Riset OperasiBMP EKMA4413 Riset Operasi
BMP EKMA4413 Riset Operasi
 
BMP ESPA4122 Matematika Ekonomi
BMP ESPA4122 Matematika EkonomiBMP ESPA4122 Matematika Ekonomi
BMP ESPA4122 Matematika Ekonomi
 
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi Jasa
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi JasaBMP EKMA4369 Manajemen Operasi Jasa
BMP EKMA4369 Manajemen Operasi Jasa
 
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialBMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
 
BMP EKMA4366 Pengembangan SDM
BMP EKMA4366 Pengembangan SDMBMP EKMA4366 Pengembangan SDM
BMP EKMA4366 Pengembangan SDM
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 

Recently uploaded

Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaMedia Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaHYwg
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...Kanaidi ken
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop   Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop   Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdfkadekasrama85
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfDOWENSAPETUASIMARMAT
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasidiyahwahab1
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'ePejuangKeadilan2
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfAGUSWACHID4
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1AlfianaNurulWijayant
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptMichael Bradley
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah  Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah  Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxKanaidi ken
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNwatihirma7
 
PPT OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptx
PPT  OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptxPPT  OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptx
PPT OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptxAhmadMuzaniMPdI
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guruAlfianaNurulWijayant
 
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxFORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxRamadhaniRamadhani23
 
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaMedia Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
 
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop   Soal-soal hots presentasi.pdfWorkshop   Soal-soal hots presentasi.pdf
Workshop Soal-soal hots presentasi.pdf
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah  Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah  Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
 
PPT OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptx
PPT  OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptxPPT  OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptx
PPT OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR .pptx
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
 
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docxFORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
FORMULIR PERENCANAAN OBSERVASI KELAS.docx
 
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
 

BMP ESPA4228

  • 1. MODUL 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik D.S. Priyarsono, Ph.D. PENDAHULUAN konomi Publik (atau lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik) adalah terjemahan dari bahasa Inggris Public Economics. Pengertian tentang Ilmu Ekonomi sudah dibahas dalam kuliah Teori Ekonomi Mikro maupun Teori Ekonomi Makro. Adapun istilah ''publik'' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) adalah ''orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb) ''. Dalam Oxford Dictionary, penjelasan tentang istilah ''public'' jauh lebih panjang, yakni antara lain ''..... lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people in general)..... '' Kenyataan bahwa kita menggunakan kata serapan publik dan tidak menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan public menunjukkan bahwa konsep ini memang relatif baru dalam kebudayaan kita. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas- batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Kekaburan ini dapat menimbulkan kekacauan. Misalnya, pengelolaan uang negara adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan pribadi seseorang adalah soal privat, sehingga negara tidak boleh campur tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar. Dengan ilustrasi itu maka Ekonomi Publik dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara. Ahli Ekonomi Publik Abad XX yang sangat terkenal, Richard A. Musgrave (saat ini menjabat Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi, Harvard University, AS), berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga peran dalam perekonomian, yakni stabiljsasi, alokasi, dan distribusi.
  • 2. 1.2 EKDNDMI PUBLIK e Dalam peran pertama pemerintah harus memastikan bahwa perekonomi- an ada dalam full employment (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga stabil. Ini adalah topik dalam Ekonomi Makro. Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan atau pendidikan), atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk- produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik-ulur (trade ojf) antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah menurut pendapat Musgrave itu. Dalam praktiknya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan peran-peran itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga pengkotak-kotakan peran ke dalam tiga cabang seperti di atas sering tidak dapat dilakukan secara tegas. Walaupun demikian, cara pandang Musgrave tersebut di atas dapat memudahkan kita dalam memahami berbagai kegiatan pemerintah yang sangat banyak dan rumit itu. Dalam modul ini disajikan dua materi kegiatan belajar. Materi pertama memaparkan lebih lanjut berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian. Disajikan dalam bagian ini contoh-contoh campur tangan pemerintah dalam perekonomian untuk kasus perekonomian Indonesia. Materi Kegiatan Belajar Kedua menyajikan prinsip-prinsip penting dalam Ilmu Ekonomi Publik. Apa yang diproduksi (barang publik atau privat)? Bagaimana cara memproduksinya? Untuk siapa? Bagaimana cara membuat keputusan-keputusan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan diulas dalam materi Kegiatan Belajar yang Kedua. Setelah mempelajari dengan baik isi modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan: 1. berbagai peranan pemerintah dalam perekonomian; 2. prinsip-prinsip penting dalam ilmu ekonomi publik.
  • 3. e ESPA422B/MODUL 1 1.3 KEGIATAN BELAJAR 1 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian iapakah ''pemerintah'' itu? Pertanyaan yang tampaknya sederhana itu ternyata membutuhkan jawaban yang panjang ketika kita menginginkan penjelasan yang akurat dan lengkap. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) mendefinisikan pemerintah sebagai (1) sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah), (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); (6) pengurus atau pengelola. Mengikuti ajaran pemikir tersohor Charles de Montesqieu (lahir di Bordeaux Tahun 1689, wafat di Paris Tahun 1755), kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus setaraf dan setimbang. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai prinsip Trias Politica. Namun dalam praktiknya, kekuasaan eksekutiflah yang lazimnya paling berpengaruh dalam sebuah perekonomian. Kekuasaan eksekutif juga sering diidentikkan sebagai Pemerintah, yakni untuk negara kita adalah Presiden beserta pembantu-pembantunya. Dalam era otonomi daerah atau era kebijakan desentralisasi dewasa ini patut pula dirinci lebih lanjut tentang adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Apa peran pemerintah dalam perekonomian? Untuk menjawab pertanya- an itu, periksalah judul-judul artikel atau berita pada sembarang majalah atau koran yang terbit hari ini. Pemerintah bisa mempengaruhi, bahkan menentukan, harga komoditas-komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih dari itu, pemerintah dapat berperan sebagai produsen atau konsumen penting (dalam beberapa kasus bahkan menjadi penjual tunggal atau pembeli tunggal) komoditas-komoditas tertentu. Pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu melalui berbagai peraturan, subsidi, atau pun pajak. Tak kalah pentingnya, pemerintah meredistribusi (membagi ulang) pendapatan masyarakat melalui berbagai program yang disebut transfer payment.
  • 4. 1.4 EKDNDMI PUBLIK e Selama Tahun 2005 Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa kali. Kenaikan harga yang terakhir (1 Oktober) bahkan hingga rata-rata lebih dari dua kali lipat. Alasan menaikan harga ini, menurut Pemerintah, adalah mengurangi beban subsidi negara untuk konsumsi BBM dalam rangka penyehatan keuangan negara dan memperbaiki distribusi pendapatan (di satu pihak mengurangi subsidi negara untuk konsurnen BBM yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, di pihak lain memberikan Bantuan Tunai Langsung kepada masyarakat miskin). Mulai Tahun 2006 Pertamina bukan lagi penjual tunggal (monopolis) dalam pasar BBM di Indonesia. Maka, ia harus bersaing dengan penjual- penjual lain dari seluruh dunia (Shell, British Petroleum, Petronas, Petro China, dan sebagainya) bukan saja dalam harga namun juga dalam kualitas produk dan pelayanan. Jadi, Pemerintah tidak hanya bisa mempengaruhi harga melalui insentif (subsidi) atau disinsentif (pajak), tetapi juga melalui pengaturan struktur pasar (dari yang semula monopolistis menjadi lebih kompetitit). Pemerintah juga berusaha mempengaruhi harga beras supaya tetap berada pada kisaran yang wajar. Harga beras yang terlalu tinggi memberat- kan konsumen. Sebaliknya, harga beras yang terlalu rendah mengancam kesejahteraan para petani. Maka, pada saat paceklik (misalnya karena panen gagal) Pemerintah mencegah melambungnya harga beras dengan cara mengimpor beras dari pasar intemasional. Sebaliknya, jika panen raya tiba, Pemerintah mencegah merosotnya harga beras dengan Operasi Pasar, yaitu membeli beras secara besar-besaran dari petani. Tarik-ulur antara usaha membela kepentingan petani dan usaha membela kepentingan konsumen selalu menjadi topik yang panas dalam perdebatan publik. Yang sering luput dari perhatian publik adalah bagaimana kaum pedagang berperan dalam mekanisme penentuan harga beras. Sesungguhnya Pemerintah dapat menjaga kesejahteraan petani dengan berbagai cara lain, misalnya dengan menekan biaya produksi. Investasi publik dalam bentuk perluasan dan perbaikan berbagai infrastruktur pedesaan (sistem irigasi, jalan raya, sarana pemasaran hasil pertanian, dan sebagainya) niscaya mengurangi ongkos produksi pertanian. Dalam urusan transportasi Pemerintah juga sangat berperan. Tarif angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Kita selalu menyadari ini pada saat menjelang Hari Raya, sewaktu banyak orang menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun, di luar masa itu pun
  • 5. e ESPA422B/MODUL 1 1.5 tarif angkutan umum diatur oleh Pemerintah. Di Jakarta dengan masalah transportasi yang begitu pelik, Pemerintah harus melakukan terobosan- terobosan inovatif. Contohnya, aturan three in one (kewajiban mobil pribadi mengangkut tiga penumpang atau lebih di jalan-jalan tertentu pada jam-jam tertentu), penyelenggaraan jalur jalan khusus untuk bus (busway), investasi untuk pembangunan jaringan monorel, kereta bawah tanah (subway), dan sebagainya. Untuk angkutan udara dan laut, peraturan pemerintah berdampak langsung terhadap struktur dan perilaku pasar dan pada gilirannya kinerja ekonomi sub-sektor ini. Ada masanya Pemerintah mendorong persaingan antarperusahaan dalam rangka menekan harga supaya efisiensi dapat terwujud. Di masa lain Pemerintah melindungi perusahaan domestik dengan melarang perusahaan-perusahaan asing beroperasi di rute-rute dalam negeri. Pemerintah juga harus menyelenggarakan sistem pengangkutan untuk membuka isolasi daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah lain yang secara komersial tidak dapat terselenggara oleh pihak swasta. lndustri angkutan udara adalah ladang subur bagi penelitian tentang regulasi Pemerintah dalam kaitannya dengan efisiensi (atau inefisiensi) ekonomi yang ditimbulkannya. Menurut amanat konstitusi, Pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar rakyat di antaranya yang terpenting adalah kesehatan. Pemerintah merekrut tenaga kesehatan dan mensubsidi penyelenggaraan fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan di Indonesia. Pemerintah juga mensubsidi penyediaan berbagai obat-obatan maupun vaksin. Bisnis kesehatan pada umumnya dan bisnis obat pada khususnya adalah bisnis yang amat besar. Oleh karena itu efisiensi dalam sektor ini berdampak sangat signifikan terhadap efisiensi perekonomian secara nasional. Di pihak lain, struktur pasar ini kebanyakan bersifat oligopolistik. Maka wajarlah bila Pemerintah sangat berkepentingan untuk turut campur tangan untuk mengefisienkan pasar ini. Pendidikan sangat penting bagi suatu perekonomian, karena dengan pendidikan yang baik dapat diciptakan sumberdaya manusia yang baik pula. Sumberdaya manusia adalah kunci keberhasilan sistem produksi. Sudah cukup banyak bukti bahwa keberhasilan sebuah perekonomian bukan terutama ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya alam, melainkan terutama oleh sumberdaya manusia. Oleh karena pendidikan ini sangat penting,
  • 6. 1.6 EKDNDMI PUBLIK e negara mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk mengikuti program wajib belajar sembilan tahun. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional konstitusi mengamanat- kan bahwa pemerintah menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total anggaran belanjanya untuk sektor pendidikan. Anggaran ini dapat digunakan untuk berbagai investasi pendidikan seperti pembangunan gedung-gedung sekolah dan berbagai sarana fisik lainnya, memperbaiki kualitas guru melalui berbagai program penataran, program sertifikasi profesi, maupun melalui (mungkin ini yang terpenting) perbaikan kesejahteraannya, menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa cerdas namun miskin, dan sebagainya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi penghidupan. Oleh karena itu pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha menciptakan lapangan kerja. Investasi baru digalakkan. Pertumbuhan ekonomi didorong. Dipercayai bahwa tiap kenaikan pertumbuhan sebesar 1% akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 250 hingga 400 ribu, bergantung pada sifat penyebab pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta oleh investasi di sektor-sektor yang padat karya (labor intensive) tentu menciptakan kesempatan kerja lebih besar daripada yang dapat tercipta dari investasi di sektor-sektor yang padat kapital (capital intensive). Pemerintah juga merekrut tenaga kerja untuk diangkat menjadi pegawai negeri yang berfungsi menggerakkan birokrasi pemerintahan. Saat ini jumlah pegawai negeri sipil sudah melebihi tiga juta orang, belum termasuk pegawai-pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Tentara dan polisi yang saat ini berjumlah lebih dari 500 ribu orang juga digaji oleh pemerintah. Di seluruh dunia tiap negara harus punya kepolisian. Polisi, jaksa, dan hakim adalah pilar-pilar penegak hukum. Kegiatan ekonomi tidak mungkin berlangsung secara lancar bila tidak ada kepastian hukum. Buruh tidak mau bekerja kalau tidak ada kepastian bahwa perjanjiannya dengan majikannya tentang upah terlaksana. Demikian pula majikan memerlukan jaminan bahwa investasi dalam perusahaannya aman dan semua buruhnya menunaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tak boleh terlupakan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian melalui kewajibannya menjaga kedaulatan negara dengan membina pasukan tentara yang kuat. Segala kegiatan ekonomi yang maju dan dinamis menjadi seakan tak berarti apabila kedaulatan negara terancam oleh kekuatan asing. Hal ini menjadi sangat relevan untuk kawasan-kawasan yang masih dilanda
  • 7. e ESPA422B/MODUL 1 1.7 peperangan, seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan banyak kawasan di Benua Afrika. Soal pertahanan bukan hanya merupakan bisnis besar yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Demi menjaga keamanan yang adil dan beradab, pemerintah perlu diberi hak monopoli atas tindak kekerasan. Tak ada pihak lain yang berhak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Hanya dengan syarat itu masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat menimbulkan eksternalitas. Ini sebuah konsep yang akan diulas secara lebih rinci dalam modul-modul mendatang. Untuk mudahnya, ada kegiatan transaksi namun terjadinya di luar mekanisme pasar. Bis kota menghembuskan asap hitam ke arah pejalan kaki. Pejalan kaki mau tidak mau menerima pemberian itu. Ada transaksi, tapi tidak mekanisme pasar yang dapat menentukan harga yang harus ''dibayar'' (secara negatif!) oleh penerima kepada pemberi asap. Contoh lain, taman indah yang dibangun tetangga sebelah rumah. Tiap hari kita menikmati pemandangan indah itu, namun tak berlaku mekanisme pasar yang dapat menetapkan harga yang harus kita bayarkan kepada tetangga kita yang menyediakan jasa berupa pemandangan taman yang indah itu. Itulah contoh-contoh eksternalitas negatif dan positif. Adanya eksternalitas negatif menyebabkan produksi asap hitam bis kota terlalu banyak bila dibandingkan dengan taraf yang optimal. Sebaliknya, adanya eksternalitas positif menyebabkan produksi pemandangan taman indah tetangga kita terlalu sedikit bila dibandingkan dengan taraf yang optimal. Dengan alasan adanya eksternalitas itu pemerintah menetapkan berbagai standar mutu lingkungan hidup. Pemerintah menghukum pembuang sampah (atau polutan) yang sembarangan. Di pihak lain, pemerintah memelihara taman-taman kota di kawasan publik. Pendidikan dapat juga dipandang sebagai kegiatan yang menimbulkan eksternalitas positif. Manfaat dari pendidikan bagi masyarakat lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakannya. Jadi sangat wajar bila pemerintah tidak saja menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi, namun juga mensubsidi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Sesungguhnya masih sangat banyak contoh-contoh lain peranan pemerintah dalam perekonomian berikut penjelasan Ekonomi Publik atas fenomena itu. Misalnya, perlunya pemerintah menetapkan standar keselamatan kerja, mendorong riset untuk inovasi teknologi, melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan, memelihara anak-anak terlantar,
  • 8. 1.8 EKDNDMI PUBLIK e yatim piatu, dan fakir miskin, dan sebagainya. Semua dapat dijelaskan dengan teori Ekonomi Publik. Untuk mendanai semua kegiatan campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu tentu saja pemerintah membutuhkan pemasukan. Sumber utama untuk pendanaan itu adalah pajak. Maka, salah satu topik besar dalam Ekonomi Publik adalah soal perpajakan: teori perpajakan, pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi, penetapan pajak optimal, pajak atas kapital, pajak pendapatan, dan sebagainya. Topik itu lazimnya dibahas secara rinci dalam kuliah Ekonomi Publik Lanjutan. KOTAK 1: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 10-14, Pemerintah Pusat mengurus: (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, dan (f) agama. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (I) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota;
  • 9. e ESPA422B/MODUL 1 1.9 (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (1) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal; (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Pada kotak 1 di atas mengandung arti dalam masa orde baru, pemerintahan Soeharto menerapkan sistem administrasi terpusat. Boleh dikatakan tiap keputusan strategis ditetapkan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sesudah berakhirnya era tersebut ada gelombang semangat reformasi yang antara lain diartikan sebagai demokratisasi. Terjemahan lebih lanjut dan demokratisasi adalah desentralisasi. artinya sebagian besar kekuasaan pemerintahan diselenggarakan di daerah, yaitu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Desentralisasi yang sering pula disebut sebagai kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengakomodasikan keberagaman kebutuhan antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendekatkan proses pengambilan keputusan publik ke rakyat. Kebutuhan tiap daerah memang berbeda-beda, maka penyeragaman kebijakan yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia sering menjadi tidak tepat. Kualitas pelayanan publik diandaikan dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya partisipasi atau
  • 10. 1.10 EKDNDMI PUBLIK e pengawasan oleh rakyat atas pelaksanaan keputusan publik yang diambil oleh masing-masing daerah. Proses pengambilan keputusan publik di daerah diandaikan berlangsung di lokasi yang dekat dengan masyarakat pemangku kepentingan sehingga diharapkan lebih aspiratif (mewakili kepentingan banyak orang). UU Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak undang-undang ini sangat luas terhadap perekonomian. Maka, studi ekonomi publik harus mempertimbangkan fenomena ini. KOTAK 2- PERDEBATAN PUBLIK TENTANG BERAS Berikut ini adalah hasil rekaman media massa tentang perlu tidaknya impor beras. Kalla: Harga Beras Sudah Tak Terjangkau Jum'at, 06 Januari 2006 120:30 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan harga beras di atas lebih Rp 4.000 per kilogram sudah di luar jangkauan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin, termasuk petani sendiri. Karena itu, pemerintah harus mengimpor beras untuk menghindari terjadinya krisis di masyarakat karena harga beras terlalu mahal. "Beras itu kebutuhan pokok, apapun kendalanya rakyat membutuhkannya," ujar Kalla di Jakarta kemarin. ''Kalau harga terus naik akan membahayakan konsumen, termasuk petani." Apalagi, petani sendiri sekarang pembeli beras karena yang punya beras pemerintah dan pedagang. Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor 110 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan stok nasional sebesar 1 juta ton. Pada kotak 2 di atas mengandung arti beras adalah bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bila ketersediaan beras terganggu (menjadi langka atau harganya mendadak naik tajam), maka rakyat resah, dan ujung-ujungnya timbul gejolak politik. Karena itu pemerintah berkepentingan untuk campur tangan dalam urusan beras, dan tidak sepenuhnya menyerah- kan masalah beras pada mekanisme pasar. Oleh karena sifat tersebut, komoditas beras yang sering pula disebut sebagai "komoditas politik" ini menjadi bahan yang menarik dalam studi ekonomi publik. Salah satu topik yang menarik untuk dikaji adalah konflik kepentingan antara produsen (petani) dan konsumen (masyarakat pemakan
  • 11. e ESPA422B/MODUL 1 1.11 nasi). Produsen selalu menginginkan harga beras tinggi agar usaha taninya memberikan laba besar. Sebaliknya, konsumen menginginkan harga rendah. Maka, produsen yang kepentingannya sering diwakili oleh Departemen Pertanian mati-matian berusaha meyakinkan bahwa impor beras tidak perlu bahkan harus dilarang karena berakibat harga beras turun. Sebaliknya, konsumen yang kepentingannya sering diwakili oleh Departemen Pertanian atau BULOG berusaha meyakinkan bahwa impor beras diperlukan untuk menjarnin ketersediaan beras yang bila menipis langsung terlihat indikasinya melalui melambungnya harga beras di pasar. Studi ekonomi publik menawarkan cara pendekatan untuk menilai suatu kebijakan publik: siapa diuntungkan, siapa dirugikan, apa kriteria untuk menilai efisiensi. Kajilah kasus perdebatan publik tentang beras ini dalam perspektif tersebut. KOTAK 3 - DILEMA ROKOK Sudah menjadi pengetahuan umum, rokok berbahaya bagi kesehatan. Walaupun dernikian, pemerintah tidak mau meratifikasi undang-undang anti rokok karena industri ini menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan yang besar bagi perekonomian nasional. Berikut ini adalah rekaman media massa tentang masalah tersebut. Indonesia Tolak Ratifikasi Konvensi Tembakau Jum'at, 06 Januari 2006 121:51 WIB TEMPO lnteraktif, Jakarta:Menteri Perindustrian Fahrni Idris menyata- kan, pemerintah tidak bersedia meratifikasi Konvensi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang pengendalian tembakau. Sebab, bila konvensi WHO itu diberlakukan, menyulitkan perusahaan rokok serta industri kecil dan menengah yang bergerak dalam bisnis tembakau. "Para pekerja industri ini memasok 95 persen kebutuhan tembakau dalam negeri," kata Fahrni hari ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan terus mendesak disahkannya Undang-undang Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Indonesia juga sudah memiliki peraturan pemerintah tentang perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok. Pada kotak 3 di atas mengandung arti kadang-kadang orang menikmati manfaat dengan cara merugikan orang lain. Contoh yang sering kita jumpai adalah perokok di tempat publik. Mereka memperoleh kenikmatan dari asap rokok, sementara itu orang-orang di sekitarnya harus menanggung derita mulai dari yang ringan seperti pakaian menjadi berbau apek, sesak napas.
  • 12. 1.12 EKDNOMI PUBLIK • hingga kanker paru-paru. Dalam situasi seperti ini pemerintah perlu campur tangan. Contohnya, Pemerintah DKI Jakarta membuat peraturan melarang orang merokok di tempat publik dan mewajibkan pemilik gedung yang mempunyai tempat publik menyediakan ruangan khusus untuk merokok. Dilema muncul ketika pemerintah melalui Departemen Perindustrian memandang bahwa industri rokok memberikan sumbangan pendapatan bagi perekonomian nasional. Pandangan ini menghalangi upaya persetujuan (ratifikasi) pemerintah Indonesia atas kesepakatan internasional tentang bahaya rokok. Studi ekonomi publik menawarkan metode pendekatan untuk meng- analisis dampak dari kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas, seperti halnya merokok. Dapat dikaji dalam studi ekonomi publik berbagai hal seperti siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. bagaimana cara mengukur efisiensi, dan bagaimana solusi untuk mencapai efisiensi. .• :J LATIHAN .. +.~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. • Q " ------ ~ Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Siapakah yang dim.aksud dengan ''pemerintab''? 2) Pemerintah campur tangan dalam perekonomian melalui peraturan- peraturan (kerangka hukum atau regulasi). Sebutkan sebuah contoh peraturan Pemerintah yang merupakan campur tangan dalam per- ekonomian. 3) Pemerintah mendorong kegiatan ekonomi tertentu dengan memberikan subsidi dan menghambat kegiatan ekonomi lain dengan pajak. Berikan masing-masingnya sebuah contoh. 4) Pemerintah campur tangan dalam perekonomian dalam peranannya sebagai pembeli atau pun penjual komoditas tertentu. Berikan masing- masingnya sebuah contoh. 5) Pemerintah berperanan juga dalam redistribusi (perbaikan kemerataan) pendapatan melalui program-program jaminan sosial. Berikan beberapa contohnya.
  • 13. e ESPA422B/MODUL 1 1.13 Petunjuk ]altvaban Latihan 1) Gunakan definisi menurut kamus dan menurut ajaran Montesqieu. 2) Sebutkan contoh larangan impor atau larangan ekspor yang Anda ketahui. 3) Sebutkan contoh pajak dan subsidi yang dimaksudkan untuk meng- hambat/mendorong kegiatan ekonomi tertentu. 4) Sebutkan contoh komoditas yang penjualannya (pembeliannya) dimono- poli atau yang sebagian besar dijual (dibeli) oleh pemerintah. 5) Sebutkan beberapa program sosial yang diselenggarakan pemerintah. 1. 2. 3. RANG KUMAN Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan- an pangan, keb.ijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Montesqieu, kekuasaan. negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain a. menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian, b. mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, d. membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, e. meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan f. menyelenggarakan sistern jaminan sosial, misalnya inemelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.
  • 14. 1.14 EKDNOMI PUBLIK • TES FORMATIF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang mempelajari.... A. strategi perusahaan dalam memaksimumkan laba B. upaya konsumen memaksimumkan kepuasan C. masalah ekonomi khalayak ramai (masyarakat dan pemerintah) D. hubungan ekonomi internasional 2) Kekuasaan negara yang lazimnya paling berpengaruh terhadap perekonomian adalah.... A. Legislatif B. Eksekutif C. Yudikatif' D. Wakil Presiden 3) Yang mengemukakan prinsip trias politica adalah.... A. Ragnar Nurkse B. Charles de Montesqieu C. Adam Smith D. Karl Mark 4) Pemerintah perlu campur tangan dalam mengefisienkan Pasar kerena banyak pasar bersifat .... A. monopoli B. duopoli C. oligopoli D. monopsoni 5) Pemerintah dapat menjadi produsen komoditas tertentu, misalnya dalam kasus.... A. beras B. sabun C. Bahan Bakar Minyak (BBM) D. obat
  • 15. e ESPA422B/MODUL 1 1.15 Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. Jumlah Jawaban yang Benar Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - - x 100% Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% =cukup < 70% = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.
  • 16. 1.16 EKDNDMI PUBLIK e KEGIATAN BELAJAR 2 Beberapa Landasan Ekonomi Publik ermasalahan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat. Dua yang pertama tergolong persoalan mikro, dua yang terakhir tergolong makro. 1. Apa yang Diproduksi dan Bagaimana Memproduksinya? Sumber daya bersifat langka. Artinya, ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kita. Keputusan memproduksi sesuatu dalam jumlah tertentu langsung berakibat pada jumlah produksi sesuatu yang lain. Seorang petani pemilik sepetak lahan yang memutuskan menanami sepertiga luas lahannya dengan jagung, pada saat yang sama sesungguh- nya memutuskan untuk tinggal mempunyai keleluasaan menggunakan dua pertiga lahan sisanya untuk tanaman lainnya. ltulah yang disebut alokasi sumber daya. Setelah memutuskan akan memproduksi jagung, dia harus menentukan bagaimana cara produksinya. 2. Apa yang Dikonsumsi dan oleh Siapa? Setelah dihasilkan, suatu produk bisa langsung dikonsumsi oleh pembuatnya atau dijual untuk dikonsumsi oleh orang lain. Produk suatu perekonomian didistribusikan kepada orang-orang (para konsumen) dalam perekonomian itu. Sebagian orang-orang itu memperoleh banyak, sebagian lagi hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak kebagian sama sekali. 3. Seberapa Tinggi Tingkat Pengangguran dan Inflasi? Ketika suatu perekonomian mengalami resesi, para penganggur butuh pekerjaan, kantor dan pabrik tersedia, para manajer dan pemilik perusahaan ingin mengoperasikan pabrik-pabrik mereka, bahan baku melimpah, konsumen butuh barang produksi pabrik itu, tapi karena suatu hal akhirnya para penganggur itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan bahan baku tak termanfaatkan. Sementara itu, beberapa data menunjuk- kan bahwa pengendalian kenaikan tingkat harga sering harus dilakukan dengan terjadinya pengangguran untuk sementara waktu. Apa kaitan antara inflasi dan pengangguran? 4. Apakah Kapasitas Produktif Bertumbuh? Kapasitas memproduksi barang di beberapa negara bertumbuh pesat, di beberapa negara lain lambat, bahkan ada yang justru mengalami penurunan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut?
  • 17. e ESPA422B/MODUL 1 1.17 Kebijakan publik berusaha mempengaruhi perekonomian secara mikro (alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan) maupun makro (pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan). Seberapa efektif kebijakan publik dapat mempengaruhi perekonomian bergantung pada beberapa hal, satu di antaranya adalah sistem perekonomian. A. BEBERAPA SISTEM PEREKONOMIAN Sistem perekonomian adalah metode untuk menjawab empat kelompok pertanyaan tersebut di atas. Suatu sistem perekonomian pasti rumit; mencakup berbagai macam produsen (publik, swasta, domestik, luar negeri), maupun konsumen (tua atau muda, kaya atau miskin, pekerja atau penganggur). Sistem perekonomian juga mencakup hukum (misalnya aturan tentang hak milik, aturan tentang pajak), dan juga kebiasaan-kebiasaan (yang dipengaruhi oleh moral atau norma para pelaku dalam perekonomian tersebut). Suatu perekonomian lazimnya bersifat unik. Namun secara garis besar dapat digolongkan menjadi sistem komando, sistem pasar, dan sistem campuran. Dalam sistem komando, perilaku ekonomi ditentukan oleh pemerintah pusat. Apa, berapa banyak, dan bagaimana barang-barang diproduksi ditentukan oleh pemerintah pusat. Demikian pula siapa dapat apa dan berapa banyak ditentukan pula oleh pemerintah pusat. Perekonomian dalam sistem ini bercirikan sentralisasi pengambilan keputusan, oleh karena itu sering pula disebut perekonomian terencana secara terpusat. Untuk menyelenggarakan perekonomian sistem komando dibutuhkan data sangat banyak. Data itu harus dianalisis untuk membantu memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya, pemerintah pusat harus menentukan berapa ton beras yang harus dihasilkan tahun ini. Untuk itu harus ditentukan berapa hektar lahan yang harus ditanami padi, berapa tenaga kerja pertanian yang harus disiapkan, berapa ton pupuk urea harus disiapkan, berapa gas alam harus dicadangkan untuk memproduksi pupuk, berapa truk harus disiapkan untuk mengangkut pupuk, berapa sopir truk pengangkut pupuk harus lembur, dan seterusnya, dan sebagainya. ltu baru perencanaan beras, belum lagi komoditas-komoditas penting lainnya (pakaian, perumahan, jasa kesehatan, transportasi, dan sebagainya). Bukan hanya analisis data masa lalu yang harus lengkap dan akurat, peramalan tentang keadaan masa depan juga harus dilakukan dengan tepat.
  • 18. 1.18 EKDNDMI PUBLIK e Jadi, perekonomian komando harus didukung oleh sistem perencanaan yang sangat canggih. Itu pun belum menjamin semua dapat berjalan mulus, karena sewaktu-waktu asumsi-asumsi yang dijadikan dasar perencanaan bisa tiba- tiba berubah. Dengan kata lain, secanggih apa pun perangkat perencanaan yang digunakan, sistem ini mudah menemui kegagalan. Pada dekade 1980-1990 lebih dari sepertiga negara-negara di dunia mengandalkan sistem perekonomian komando. Kini jumlahnya menjadi sangat kecil. Bahkan negara-negara komunis seperti China dan Vietnam mulai meninggalkan sistem perekonomian komando. Dalam sistem perekonomian pasar keputusan alokasi sumber daya dibuat tanpa arahan dari pemerintah pusat. Alokasi sumber daya dalam perekonomi- an ini merupakan basil interaksi dari banyak sekali keputusan pelaku-pelaku independen (produsen maupun konsumen secara individual dan secara bebas). Oleh karena itu sistem demikian sering pula disebut sebagai sistem pasar bebas. Dalam sistem ini keputusan-keputusan ekonomi ditentukan secara terdesentralisasi. Walaupun demikian keputusan-keputusan itu secara otomatis terkoordinasi, yakni melalui mekanisme harga. Maka, sistem ini sering pula disebut sistem harga. Bila harga suatu barang di pasar tinggi, maka itu adalah sinyal bagi produsen bahwa konsumen sangat membutuhkan barang itu dan bersedia membayar dengan harga tinggi. Artinya, produsen seakan-akan diminta oleh pasar untuk meningkatkan produksi barang tersebut. Sebaliknya, konsumen oleh sinyal tersebut diingatkan supaya mengurangi tingkat konsumsi karena barang tersebut tentu langka (ini terlihat dari harganya). Demikianlah, sistem harga mengoordinasi alokasi sumber daya sehingga tidak akan pernah harga terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk waktu yang terlalu lama. Produsen dan konsumen membaca sinyal harga dan menyesuaikan perilakunya dalam memproduksi dan mengonsumsi barang. Dalam kenyataannya, tiap perekonomian merupakan campuran dari kedua sistem tersebut. Sebagian dari keputusan ekonomi diambil oleh pemerintah secara terpusat, sebagian lagi diputuskan secara terdesentralisasi oleh berbagai pelaku ekonomi. Beberapa sektor diatur secara ketat oleh pemerintah, sedangkan sektor-sektor lainnya kurang atau sama sekali tidak diatur oleh pemerintah. Di Indonesia beberapa komoditas diatur oleh pemerintah pusat, misalnya bahan bakar minyak, ongkos jalan tol, dan upah buruh. Beberapa yang lain diatur secara lebih lunak (atau lebih tepatnya:
  • 19. e ESPA422B/MODUL 1 1.19 pemerintah berusaha mengendalikannya), misalnya harga beras, jasa angkutan umum, dan jasa pendidikan. Ada satu hal lagi yang mencirikan sistem perekonomian, yakni sistem kepemilikan. Siapa yang memiliki sumber-sumber produksi, seperti tambang, hutan, lahan, atau laut? Siapa yang memiliki barang kapital seperti pabrik, jaringan kereta api, jalan tol, lapangan golf, rumah, atau hotel? Di negara-negara berperekonomian kepemilikan swasta, seperti Amerika Serikat, sebagian besar sumber-sumber produktif dimiliki oleh swasta. Sebaliknya, di negara-negara yang mengedepankan kepemilikan publik, seperti China, sebagian besar sumber-sumber produktif dimiliki oleh negara. Di Indonesia, menurut konstitusi, sumber-sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak (bumi, air, dan segala isinya) dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penafsiran atas makna sumber- sumber ekonomi tersebut dapat berkembang mengikuti zaman. B. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN: BELAJAR DARI SEJARAH DUNIA Dalam abad ke-18, pandangan yang dominan tentang peranan pemerintah dalam perekonomian adalah bahwa pemerintah seharusnya mendorong perdagangan dan perindustrian. Para pembela pendapat ini disebut mercantilists (dalam bahasa lnggris mercantile berarti yang berhubungan dengan perdagangan). Pandangan ini untuk sebagian merupakan tanggapan kepada Adam Smith (penulis buku cikal bakal Ilmu Ekonomi, The Wealth ofNations, 1776), yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya membatasi peranannya dalam perekonomian. Smith berusaha menunjukkan bahwa persaingan dan niat mengejar laba akan membawa individu-individu dalam mengejar kepentingan pribadi justru melayani kepentingan publik. Niat mengejar laba mengantar individu-individu, bersaing satu dengan yang lain, memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh individu-individu lainnya. Hanya perusahaan yang menghasilkan barang yang dibutuhkan dengan harga serendah mungkin yang mampu bertahan. Smith berpendapat bahwa perekonomian dituntun, seolah-olah oleh the invisible hand (tangan yang tak tampak), untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan dengan cara yang terbaik. Pandangan Adam Smith sangat berpengaruh pada orang-orang di pemerintahan maupun para ahli ekonomi. Banyak ekonom penting abad ke-
  • 20. 1.20 EKDNDMI PUBLIK e 19 seperti John Stuart Mill dan Nassau Senior (orang-orang Inggris), menabalkan doktrin yang kemudian dikenal sebagai laissez faire (dalam bahasa Prancis berarti mengizinkan aktivitas individual tanpa kontrol pemerintah). Dalam pandangan mereka pemerintah seyogianya membiarkan sektor swasta bekerja tanpa diatur pemerintah. Kompetisi tanpa kekangan akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tak semua pemikir sosial abad ke-19 terbujuk oleh pemikiran Smith. Kesenjangan pendapatan yang parah yang mereka lihat di sekitar mereka, pemukiman kumuh tempat tinggal kelas pekerja, dan pengangguran yang menghantui para pekerja telah membuat mereka sangat prihatin. Ketika penulis terkenal Charles Dickens berusaha menggambarkan situasi buruk itu dalam novel-novelnya, para ahli teori sosial seperti Karl Marx, Sismondi, dan Robert Owen membangun teori yang bukan saja menjelaskan gejala buruk itu namun juga memberikan resep-resep untuk mengatur kembali masyarakat agar ke luar dari situasi itu. Banyak yang menuduh bahwa hak milik swasta atas kapital adalah biang keladi dari situasi buruk tersebut. Yang oleh Adam Smith dianggap sebagai berkah rupanya oleh mereka dianggap sebagai kutukan. Marx, kalau bukan merupakan pemikir sosial terdalam, pastilah yang paling berpengaruh di antara mereka yang membela peran yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengontrol alat produksi. Yang lain, seperti Owen, melihat solusinya bukan pada negara atau perusahaan swasta, melainkan pada kelompok individu-individu yang lebih kecil yang bersama- sama bertindak secara kooperatif demi kepentingan bersama. Ada dua pandangan yang bertentangan, di satu pihak kepemilikan oleh swasta atas kapital dan perusahaan yang bebas tanpa kekangan, di lain pihak kontrol oleh pemerintah atas alat produksi. Pertentangan itu menjadi daya pendorong dalam perpolitikan dan perekonomian internasional yang kemudian dalam abad ke-20 terwujud dalam Perang Dingin. Kini, negara- negara eks Uni Soviet dan blok Timur berada di antara monumen transisi ke arah sistem pasar, suatu transformasi yang fundamental tentang peranan pemerintah dalam perekonomian. Di Amerika Serikat, peranan ekonomi dari pemerintah juga berubah, namun secara lebih bertahap, sebagai tanggapan atas berbagai kejadian ekonomi di sepanjang abad itu. Sekarang ada kesepakatan luas bahwa pasar dan perusahaan swasta berperan utama dalam perekonomian yang sukses, namun pemerintah memainkan peranan penting sebagai komplemen terhadap pasar. Tetapi, bagaimana persisnya bentuk peranan itu, masih merupakan sumber perdebatan.
  • 21. e ESPA422B/MODUL 1 1.21 Pada depresi besar (Great Depression) yang terjadi pada awal tahun 1930-an, laju pengangguran melonjak hingga 25% dan produk nasional anjlok sepertiga dari nilai puncaknya tahun 1929. Kejadian ini mengubah secara fundamental sikap orang terhadap pemerintah. Tersebar meluas pandangan bahwa pasar telah gagal dalam beberapa hal yang penting, dan ada tekanan besar terhadap pemerintah untuk berbuat sesuatu untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Ekonom besar Inggris John Maynard Keynes, menulis di tengah-tengah zaman Great Depression, mendesakkan pendapatnya bahwa pemerintah bukan hanya seyogyanya berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga mampu berbuat demikian. Kepercayaan bahwa pemerintah bukan hanya seyogyanya tapi juga mampu menstabilkan level kegiatan ekonomi lambat laun membuat prinsip itu masuk ke dalam legislasi hukum di Amerika Serikat (tercantum dalam Full Employment Act of 1946). Pada waktu yang sama dibentuk Dewan Penasihat Ekonomi, yang memberikan saran-saran kepada presiden tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional. Ketaktersediaan kesempatan kerja bukan satu-satunya masalah pada waktu itu. Depresi telah membuat banyak orang kehilangan uang ketika bank-bank bangkrut dan pasar modal berantakan. Orang-orang lanjut usia jatuh miskin. Para petani mendapati harga produk-produk mereka anjlok sedemikian rendahnya hingga mereka tak mampu bayar cicilan utang rumah mereka. Gagal lunasi utang adalah kejadian umum pada waktu itu. Sebagai respons atas depresi, pemerintah federal AS bukan hanya mengambil peran yang lebih aktif untuk menstabilkan level aktivitas ekonomi, namun juga mengajukan legislasi yang dirancang untuk mengatasi beberapa masalah: asuransi pengangguran, jaminan sosial, jaminan federal untuk para pemilik deposito, program-program federal untuk mendukung harga-harga pertanian, dan seperangkat program lain untuk berbagai tujuan sosial ekonomi. Berbagai program tersebut terkenal dengan sebutan the New Deal. Setelah Perang Dunia II, AS mencapai tingkat kemakmuran yang mengagumkan. Namun menjadi jelas bahwa tak tiap orang menikmati buah kemakmuran itu. Banyak orang terlahir miskin dan tetap miskin, tidak memperoleh pendidikan yang memadai, dan tak punya harapan untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Kesenjangan ini mendorong program-program pemerintah dalam Tahun 1960an, ketika Presiden Lyndon B. Johnson mendeklarasikan ''Perang
  • 22. 1.22 EKDNDMI PUBLIK e Melawan Kemiskinan''. Beberapa program dimaksudkan untuk menyediakan semacam ''jaring pengaman'' untuk kaum miskin, misalnya penyediaan pangan dan layanan kesehatan, serta program lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Dapatkah tindakan pemerintah memecahkan masalah-masalah itu? Beberapa menunjukkan keberhasilan, beberapa yang lain kurang berhasil. Pendukung pemerintah berpendapat bahwa kekurangberhasilan itu tidak berimplikasi bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mengatasi masalah masyarakat, melainkan justru pemerintah harus lebih baik lagi menangani permasalahan tersebut. Pengalaman dari the Great Depression menunjukkan bahwa pemerintah perlu campur tangan untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul akibat kegagalan pasar. Ternyata mekanisme pasar dan absennya peran pemerintah telah menimbulkan masalah besar itu. Namun sebaliknya, pengalaman pemerintah AS dalam menangani berbagai masalah masyarakat dengan program ''Perang Melawan Kemiskinan'' ternyata tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan. Dalam kondisi apa pemerintah gagal? Kegagalan itu semata-mata ketidakberuntungan atau memang akibat dari sifat inheren pemerintah yang sebenarnya dapat diramalkan sebelumnya? Dapatkah ditarik pelajaran dari pengalaman itu untuk perbaikan program serupa di masa mendatang? Ada empat alasan terjadinya kegagalan sistematik pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuannya, yakni keterbatasan informasi, keterbatasan kendali atas respons swasta terhadap tindakan pemerintah, keterbatasan kendali atas birokrasi, dan keterbatasan akibat dari proses politik. 1. Keterbatasan Informasi Konsekuensi dari suatu tindakan sangat rumit dan sulit untuk diramalkan. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi, misalnya, membengkak- nya anggaran untuk program kesehatan atau penyediaan beras untuk orang miskin (raskin). Sering pemerintah tidak punya cukup informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Misalnya pemerintah perlu menyediakan beras murah bagi orang miskin (program raskin). Tetapi sulit dipastikan siapa sesungguhnya yang layak disebut miskin, sehingga salah sasaran adalah masalah yang tidakjarang terjadi.
  • 23. e ESPA422B/MODUL 1 1.23 2. Keterbatasan Kendali atas Respons Pasar Misalnya, terhadap program raskin temyata pedagang memanfaatkan peluang dengan membeli kupon jatah orang miskin, menebus beras berharga murah tersebut, kemudian menjualnya di pasar bebas. Akhirnya, yang paling diuntungkan dari program raskin bukan orang miskin. 3. Keterbatasan Kendali atas Birokrasi Tugas pemerintah adalah melaksanakan amanat rakyat yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas itu pemerintah mendayagunakan aparatur negara, yakni korps pegawai negeri yang biasa disebut birokrasi. Ada masalah yang melekat pada sistem birokrasi. Pertama, masalah menerjemahkan perundang-undangan (amanat rakyat yang tertulis) ke dalam program-program implementasi. Kedua, sistem insentif dalam birokrasi tidak mampu memastikan bahwa amanat rakyat dapat terlaksana secara efektif. 4. Keterbatasan oleh karena Proses-proses Politik Wakil rakyat (legislator, pembuat undang-undang) punya insentif untuk membela kepentingan konstituennya, sejauh konstituennya itu mau mendanai kampanyenya. Sayangnya, konstituen yang dibelanya itu umumnya tidak memahami dengan baik berbagai permasalahan masyarakat. Dalam keadaan demikian wakil rakyat sulit diharapkan menghasilkan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan. Para penentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian, seperti Milton Friedman (dulu guru besar ilmu ekonomi di University of Chicago, sekarang di Stanford University), percaya bahwa keempat keterbatasan tersebut di atas cukup penting sehingga pemerintah sebaiknya menahan diri untuk tidak berupaya memperbaiki berbagai kegagalan di pasar. Pasar sering gagal, namun pemerintah sering tidak berhasil mengoreksi kegagalan pasar. Kini para ekonom dalam merumuskan peran pemerintah berusaha memadukan pemahaman tentang keterbatasan-keterbatasan baik di pihak pemerintah maupun pasar atau secara lebih umum, pasar dapat sepenuhnya efisien hanya di bawah asumsi-asumsi yang cukup restriktif. Namun kesadaran akan keterbatasan pemerintah berimplikasi bahwa pemerintah seyogyanya mengarahkan energinya hanya pada bidang-bidang di mana kegagalan pasar paling mencolok dan cukup bukti bahwa intervensi pemerintah dapat memberikan perubahan yang signifikan. Di antara para
  • 24. 1.24 EKDNDMI PUBLIK e ekonom AS dewasa ini, pandangan dominan yang berkembang adalah bahwa intervensi pemerintah secara terbatas dapat mengurangi (namun tidak memecahkan) masalah-masalah terburuk: maka, pemerintah seyogyanya mengambil peran aktif dalam memelihara full employment (semua sumber daya termanfaatkan) dan memperbaiki aspek-aspek terburuk dari kemiskinan, tetapi perusahaan-perusahaan swasta seyogyanya memerankan peran sentral dalam perekonomian. Pandangan yang berlaku berupaya menemukan cara untuk pemerintah dan pasar untuk bekerja bersama, yang satu memperkuat yang lainnya. Misalnya, pemerintah mengandalkan mekanisme-mekanisme pasar atau yang mirip dengan pasar. Kontroversi tetap berkembang pada seterbatas atau seaktif apa sebaiknya pemerintah terlibat dalam perekonomian. Ini bergantung pada pemahaman tentang seserius apa kegagalan pasar yang terjadi dan seefektif apa kiranya pemerintah dapat memperbaiki kegagalan itu. Kini ada kecenderungan bahwa pandangan-pandangan itu semakin mendekat, perbedaan semakin menipis antara yang menghendaki peran dominan pemerintah dan yang menginginkan pemerintah menyingkir dari pemerintah (pandangan laissez faire). Ada dua gagasan dari perenungan kembali terhadap debat tersebut, yakni deregulasi dan privatisasi. Diskusi tentang hal ini dibahas dalam Ekonomi Publik lanjutan. C. PENDEKATAN ILMIAH Dalam modul Ekonomi Mikro atau Ekonomi Makro yang telah Anda pelajari sudah dipaparkan dua jenis pemyataan dalam ilmu ekonomi, yakni pernyataan positif dan pernyataan normatif. Keberhasilan ilmu-ilmu sosial dalam menjelaskan berbagai gejala antara lain disebabkan oleh kemampu- annya membedakan antara yang positif dengan yang normatif. Pernyataan positif berkaitan dengan fakta: apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi, apa yang akan terjadi. Contohnya, Jumlah orang miskin meningkat dalam setahun terakhir ini. Kebanyakan pernyataan positif dapat diuji kebenarannya dengan cara memeriksa data, yakni basil pencatatan atas fakta. Sebaliknya, pernyataan normatif berkaitan dengan harapan atau kepercayaan seseorang atas sesuatu. Contohnya, Pemerintah hendaknya tidak membuat kebijakan yang menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin.
  • 25. e ESPA422B/MODUL 1 1.25 Jelaslah, pernyataan normatif berkaitan dengan nilai atau norma orang itu tentang baik atau buruk. Maka, pernyataan normatif tidak dapat diuji kebenarannya dengan data. Dari beberapa pernyataan positif dapat ditarik suatu simpulan yang berupa pernyataan positif juga. Proses penyimpulan ini disebut proses deduksi, yakni dari hal-hal yang urnum ditarik menjadi hal-hal yang lebih k:husus. Contohnya, Pemyataan 1: Jika harga BBM naik maka banyak perusahaan mengurangi jumlah pegawai. Pemyataan 2: Jika banyak perusahaan mengurangi jumlah pegawai maka pengangguran meningkat. Pernyataan 3: Jika pengangguran meningkat maka jumlah orang miskin meningkat. Simpulan : Jika harga BBM naik maka jumlah orang miskin meningkat. Proses deduksi dapat menghasilkan teori, yakni penjelasan atas suatu hasil pengamatan. Teori dapat juga digunakan untuk meramalkan (mem- prediksi) sesuatu yang belum terjadi. Suatu teori perlu diuji kebenarannya dengan data. Data dapat diperoleh dari pengamatan, misalnya dari sebuah eksperimen atau survei. Proses pengujian dengan data ini bersifat induktif, yakni berdasarkan hal-hal yang khusus (basil pengamatan terhadap sampel) ditarik simpulan yang bersifat lebih umum. Bila data yang ada tidak bertentangan dengan teori, maka untuk sementara dikatakan bahwa teori tersebut benar. Dikatakan untuk sementara, karena begitu ada data baru yang ternyata bertentangan dengan teori itu, maka dengan sendirinya teori itu menjadi tidak berlaku lagi. Pendekatan ilmiah bersifat skeptis terhadap suatu dalil atau teori. Maka, dalam pendekatan ilmiah selalu diupayakan untuk menyangkal kebenaran atau membuktikan ketidakbenaran sebuah teori. Inilah batu sendi pendekatan ilmiah. Bila yang sebaliknya dilakukan, yakni diupayakan agar ada bukti bahwa sebuah teori itu benar, maka keseluruhan bangunan teori menjadi begitu ringkih. Tukang ramal peruntungan berdasarkan bintang zodiak melakukan pendekatan seperti itu: misalnya, ia membuat teori tentang sifat orang-orang yang berzodiak Taurus, kemudian berusaha membenarkan teorinya itu dengan cara memberikan contoh-contoh orang yang berzodiak tersebut. Pendekatan ilmiah menggunakan pendekatan yang sebaliknya,
  • 26. 1.26 EKDNDMI PUBLIK e yakni selalu mengupayakan untuk menyalahkan suatu teori dengan menyodorkan contoh sanggahan. Untuk menyanggah suatu teori, digunakan analisis statistika. Dengan analisis ini suatu pernyataan (hipotesis) yang dibangun dengan pendekatan deduktif diuji dengan data. Bila, dengan metode statistika tertentu, ternyata hipotesis tersebut tidak sejalan dengan data (bukti empirik, basil observasi), maka hipotesis tersebut ditolak. Sebaliknya, bila sejalan, maka dikatakan hipotesis ''gagal ditolak'', dan untuk sementara hipotesis itu dianggap benar. Analisis statistika juga secara kuantitatif dapat menyatakan seberapa besar kemungkinan kita mengambil kesimpulan secara salah. Ada dua jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam pengambilan kesimpulan tentang hipotesis, yakni (1) menolak suatu hipotesis padahal hipotesis itu benar, dan (2) menerima suatu hipotesis padahal hipotesis itu salah. Dengan pendekatan ilmiah, dapat timbul kesan bahwa ilmu itu bebas nilai. Artinya, kebenaran ilmiah selalu obyektif dan tidak bergantung pada manusia yang menciptakannya. Kesan ini oleh sebagian besar orang ditolak. Nilai-nilai yang dianut oleh si pencipta teori atau orang yang mengujinya mempengaruhi tiap langkah dalam pendekatan ilmiah. D. MENGANALISIS SEKTOR PUBLIK Ada empat tingkatan analisis terhadap sektor publik, yakni menguraikan apa yang dilakukan pemerintah, menelaah konsekuensi dari tindakan pemerintah, mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan, dan menafsirkan kekuatan-kekuatan politik yang mendasari keputusan-keputusan pemerintah. 1. Menguraikan kegiatan-kegiatan pemerintah (sektor publik) dalam perekonomian. Kegiatan-kegiatan itu sangat banyak, rumit, dan menyangkut nilai yang sangat besar. Dalam APBN, mata anggaran tidak mudah ditelusuri untuk digolong-golongkan mana yang termasuk kegiatan sektor publik dalam perekonomian dan mana yang bukan. 2. Menelaah konsekuensi tindakan pemerintah. Ketika pajak dikenakan pada perusahaan, siapa sesungguhnya yang menanggung beban itu? Sekurang-kurangnya sebagian dari beban pajak dialihkan oleh perusahaan itu ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi, sebagian lagi dialihkan ke buruh melalui upah yang lebih rendah. Apa konsekuensi dari penetapan usia pensiun yang lebih tinggi? Apa pengaruh dari perubahan status universitas negeri menjadi badan hukum
  • 27. e ESPA422B/MODUL 1 1.27 milik negara? Apa pengaruh subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani, kesejahteraan konsumen, dan keuangan negara? 3. Mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan publik. Untuk itu perlu diketahui tidak hanya konsekuensi dari tiap kebijakan, tetapi juga kriteria yang akan digunakan untuk menilai pilihan-pilihan tersebut. Pertama, perlu diketahui tujuan kebijakan pemerintah; kemudian perlu dipastikan seberapa besar kebijakan itu memenuhi kriteria tersebut. 4. Menafsirkan Proses-proses politik. Keputusan kolektif terjadi melalui proses politik. Dapatkah dijelaskan bagaimana suatu keputusan tertentu dipilih dari berbagai pilihan yang tersedia? Ekonom mengidentifikasi berbagai kelompok yang diuntungkan atau dirugikan oleh keputusan tersebut dan menganalisis insentif yang dihadapi oleh kelompok- kelompok tersebut untuk mengupayakan proses politik untuk mencapai keputusan yang menguntungkan mereka. Ekonom juga menganalisis struktur pemerintahan, yakni rules of the game (aturan-aturan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan) yang berpengaruh terhadap keputusan akhir kebijakan publik. Kemudian, pertanyaan lebih lanjutnya menyangkut faktor-faktor apa yang menentukan pilihan rules of the games. Dalam hal ini ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bergabung. Namun, ilmu ekonomi lebih menekankan insentif ekonomi yang berpengaruh terhadap perilaku para pelaku proses politik, atau pengaruh kepentingan. pribadi (economic self-interest) dalam penentuan hasil akhir. ··~ LATIHAN ---. - ..~ ---- -~ Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Uraikan empat masalah pokok suatu perekonomian. 2) Bandingkan ciri-ciri tiga sistem perekonomian (sistem komando, sistem pasar, sistem campuran). 3) Mengapa pemerintah tidak mungkin sepenuhnya berhasil mengatur perekonomian? 4) Berikan contoh pemyataan positif dan pernyataan normatif. 5) Uraikan empat tahap analisis sektor publik.
  • 28. 1.28 EKDNOMI PUBLIK • Petunjuk Jawaban Latihan 1) Dua masalah pokok yang pertama berkaitan dengan mikroekonomi, dua yang lain dengan makroekonomi. 2) Ciri-ciri sistem perekonomian berkaitan dengan bagaimana atau siapa yang menentukan alokasi produksi dan alokasi konsumsi. 3) Sebutkan empat keterbatasan yang dihadapi pemerintah sehingga terkadang tidak mampu memperbaiki kegagalan pasar. 4) Pernyataan positif berkaitan dengan benar atau salah, pernyataan normatif berkaitan dengan baik atau buruk. 5) Empat tahap analisis berkaitan dengan deskripsi kebijakan, konsekuensi kebijakan, kriteria keputusan, dan proses politik - - RANG KUMAN 1. Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). 2. Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi- an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalarn pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasa1· dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu. 4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. 5. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
  • 29. e ESPA422B/MODUL 1 1.29 TES FDRMATIF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Perilaku ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, merupakan sistem perekonomian.... A. campuran B. harga C. pasar D. komando 2) Perekonomian dituntun, seolah-olah oleh the invisible hand. Pendapat ini dikemukakan oleh.... A. Adam Smith B. John Stuart Mill C. Karl Marx D. Sismondi 3) Untuk menyanggah suatu teori digunakan analisis.... A. statistik B. deduktif C. induktif D. ilmiah 4) Ciri pendekatan ilmiah.... A. otoritatif B. hipotesis C. konvensional D. skeptis 5) Pada proses deduktif dapat menghasilkan.... A. norma-norma B. nilai-nilai C. hipotesis D. Teori Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.
  • 30. 1.30 EKDNDMI PUBLIK e Jumlah Jawaban yang Benar Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - - x 1OOo/o Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 1OOo/o = baik sekali 80 - 89% =baik 70 - 79% = cukup < 70o/o = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.
  • 31. e ESPA422B/MODUL 1 1.31 Kunci Jawaban Tes Formatif Tes Formatif1 Tes Formatif2 1) c 1) D 2) B 2) A 3) B 3) A 4) c 4) D 5) A 5) D
  • 32. 1.32 EKDNDMI PUBLIK e Daftar Pustaka Boadway, Robin W. (1979). Public Sector Economics. Cambridge: Wintrop Publishers Inc. Direktorat Perencanaan Makro. (2007). Perekonomian Indonesia Tahun 2007: Prospek dan Kebijakan. Jakarta: Bappenas. Mangkusoebroto, Guritno. (2000). Ekonomi Publik. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE. Stiglitz, Joseph E. (2000). Economics ofThe Public Sector. New York: Third Edition. W.W. Norton & Company.
  • 33. MODUL 2 Sektor Publik di Indonesia Widyastutik, S.P., M.Si. PENDAHULUAN odul ini akan membahas mengenai sektor publik di Indonesia. Fokus pertanyaannya adalah pertama, apa saja yang menjadi aktivitas prinsip/utama bagi sebuah pemerintahan? Kedua, apa yang menjadi tujuan pemerintah membelanjakan uangnya? Bagaimana pola pengeluaran ini berubah sepanjang waktu dan bagaimana mereka membandingkannya dengan negara lain? Pengeluaran mana yang terjadi di tingkat pem.erintahan pusat, dan mana yang terjadi di tingkat pemerintahan lokal/daerah? Ketiga, Bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya? Bagaimana caranya sumber penerimaan pajak berbeda antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal/daerah? Secara terperinci modul ini akan dikembangkan dalam 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama yang mencakup Jenis Kegiatan Pemerintah dan kegiatan belajar kedua yang mencakup Ukuran Kegiatan Pemerintah. Pemahaman materi dalam modul ini berguna bagi anda untuk memahami tentang sektor publik di Indonesia. Dalam hal ini berkaitan dengan ukuran yang sesuai untuk sektor publik dan bagaimana tindakan pemerintah berpengaruh terhadap pasar swasta. Setelah mempelajari dengan baik isi dari modul ini, Anda diharapkan mampu: 1. menjelaskan jenis-jenis kegiatan pemerintah; 2. menjelaskan pengaruh pemerintah terhadap produksi swasta; 3. menjelaskan ukuran sektor publik dan ukuran kegiatan pemerintah.
  • 34. 2.2 EKDNDMI PUBLIK e KEGIATAN BELAJAR 1 Jenis Kegiatan Pemerintah eran pemerintah yang utama adalah menyediakan suatu kerangka kerja yang sah yang mencakup seluruh transaksi ekonomi yang terjadi. Di luar hal tersebut, kegiatan pemerintah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori: (a) produksi barang dan jasa; (b) peraturan dan pemberian subsidi untuk produksi swasta; (c) pembelian barang dan jasa, dari pembelian keperluan militer sampai jasa pembersih jalan; dan (d) redistribusi pendapatan, di mana pembayaran terhadap individu atau lembaga yang tidak menghasilkan aktivitas produksi sekarang; biasanya dilakukan pemerintah (misalnya jaminan sosial) tetapi juga diberikan oleh sektor ekonomi serta individu-individu dalam bentuk sumbangan amal disebut transfer payment (pembayaran transfer). Aktivitas penting pemerintah hanya sebagian kecil dari pengeluaran adalah menetapkan kerangka kerja yang sah (undang-undang) di mana baik perusahaan maupun individu dapat terlibat dalam interaksi ekonomi. Tanpa adanya hukum yang menegaskan hak kepemilikan, hanya kekerasan yang dapat menghentikan individu mencuri dari individu lainnya. Tanpa adanya kemampuan untuk melindungi kepemilikan, individu tidak memiliki insentif untuk menambah kekayaannya. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi akan menjadi sangat terbatas. Pemerintah juga melakukan kegiatan produksi tertentu. Kebanyakan kegiatannya serupa dengan yang dilakukan perusahaan swasta. Sebagai contoh, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah memproduksi dan menjual listrik. Selain itu, di bawah undang-undang yang berlaku, pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani jasa perhubungan dan mencetak uang. Umumnya perusahaan pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk melayani publik. Batasan antara produksi publik dan swasta dapat bergeser sewaktu- waktu. Banyak negara yang melakukan pengalihan dari perusahaan publik menjadi perusahaan swasta, proses ini disebut privatisasi. Sedangkan proses pengalihan dari perusahaan swasta menjadi perusahaan publik disebut nasionalisasi. Untuk alasan teknis, cara terbaik untuk mengukur besar ukuran produksi pemerintah adalah dengan melihat berapa persentase jumlah pekerja sektor publik terhadap keseluruhan total pekerja.
  • 35. e ESPA422B/MODUL 2 2.3 Pada industri di mana pemerintah bukan produsen ataupun konsumen, tetap saja pemerintah memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil produsen swasta. Pengaruh ini terjadi melalui subsidi dan pajak (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan juga karena adanya peraturan. Pemerintah dapat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan dikarenakan ketidakpuasan pemerintah terhadap tindakan perusahaan yang menimbulkan polusi, juga oleh karena kepedulian pemerintah terhadap adanya upaya monopoli sejumlah perusahaan. Setiap tahunnya pemerintah membeli barang dan jasa senilai triliunan rupiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertahanan nasional, menyediakan pendidikan, memberikan perlindungan keamanan termasuk bahaya kebakaran, menyediakan fasilitas pertamanan, dan sebagainya. Sebagian dari pembelian ini ditujukan untuk keperluan investasi, sebagai pengeluaran pembangunan infrastruktur yang di masa depan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Pemerintah berperan aktif dalam melakukan redistribusi pendapatan, yaitu dengan cara mengalihkan sejumlah pendapatan dari individu satu ke individu lainnya. Pada studi kasus di Amerika Serikat, terdapat 2 (dua) kategori program redistribusi secara eksplisit yaitu program bantuan publik (program yang menyediakan manfaat bagi yang kurang mampu), dan • asuransi sosial (program yang menyediakan manfaat bagi pengangguran dan orang-orang yang tidak mampu bekerja). pens1unan, A. JENIS KEGIATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SELALU MENINGKAT Apabila kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, kelihatan bahwa peran pemerintah tersebut selalu meningkat hampir di dalam semua bidang sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Namun perlu disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan/peranan pemerintah dalam perekonomian.
  • 36. 2.4 EKDNDMI PUBLIK e Pengeluaran pemerintah dapat bersifat ''Exhaustive'' yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat ''transfer'' saja, yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants). Jadi Exhaustive Expenditures dapat berupa pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta misalnya bahan makanan, bangunan-bangunan, mesin-mesin dan sebagainya dan dapat pula pembelian terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai dan sebagainya. Dalam hubungan ini, seorang sarjana yang terkenal bernama Adolph Wagner, mengemukakan suatu hukum: Law ofEver Increasing State Activity (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah). Berdasarkan penelitian Wagner di beberapa negara maju pada abad 19 ternyata bahwa pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun dalam artian riil uang maupun secara riil ataupun secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional (GNP) yang disebabkan oleh adanya perkembangan sosial. Hukum Wagner ini diuji Peacock dan Wiseman dan ternyata hukum itu tidak ditolak. Adapun sebab-sebab kegiatan pemerintah selalu meningkat adalah: 1. Adanya Perang Sekali pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut selesai. Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggungan pemerintah. Akibatnya baik pengeluaran maupun penerimaan negara tetap cenderung meningkat. Kecenderungan ini disebut dengan ''displacement effect''. Harus ada pengembalian pinjaman selama perang; yang justru sekarang disertai dengan bunganya. Harus pula ada subsidi bagi veteran dan lain sebagainya.
  • 37. e ESPA422B/MODUL 2 2.5 2. Adanya Kenaikan Tingkat Pendapatan dalam Masyarakat Dengan meningkatnya tingkat pendapatan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang-barang dan jasa akan semakin meningkat. Banyak barang dan jasa yang tidak diusahakan oleh swasta, seperti misalnya kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan- jalan dan jembatan, yang mana ini ditangani oleh pemerintah. Meningkatnya pendapatan menuntut jumlah barang dan jasa yang lebih banyak serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. 3. Adanya Urbanisasi Disertai Perkembangan Ekonomi Urbanisasi perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum dan perumahan, keamanan, dan kesehatan. 4. Perkembangan Demokrasi Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang besar terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat. Pemerintahlah yang mengusahakan ini semua, karena pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat. B. PENGELUARAN PEMERINTAH: KEBIJAKAN SUBSIDI Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak negatif, sehingga hal ini akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah sehingga harga jualnya rendah. Oleh karena itu dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan subsidi innatura. Pada pembahasan ini tidak akan dibicarakan pengaruh subsidi terhadap pendapatan nasional atau secara makro, tetapi kita akan membicarakan dalam pengaruhnya terhadap individu di dalam perekonomian, terutama terhadap para konsumen. Di dalam kegiatannya untuk menjalankan tugas demi kesejahteraan seluruh golongan dalam masyarakat, pemerintah harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak-pihak dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan produsen dan
  • 38. 2.6 EKDNDMI PUBLIK e konsumen. Pemerintah ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi dan sebaliknya juga ingin agar jangan sampai tindakannya itu merugikan si produsen. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan pendapatan kepada konsumen atau dapat pula subsidi dalam bentuk penurunan harga. Artinya dalam mengonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenamya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut. Misalnya pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang sebanyak 50 persen, berarti konsumen hanya akan membayar barang tersebut dengan harga 50 persen lebih rendah dari sebelum adanya subsidi tersebut. Untuk memperjelas pembahasan lihat Gambar 2.1. Misalkan pemerintah berkeinginan menolong konsumen untuk dapat membeli beras dengan harga 50 persen lebih rendah dan yang 50 persen dibayar oleh pemerintah agar program tersebut tidak merugikan petani. Pada Gambar 2.1, sumbu vertikal menunjukkan banyaknya pendapatan persatuan waktu, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan banyaknya beras persatuan waktu. Dengan pendapatan dan harga beras yang tertentu, seorang konsumen individu berada dalam keseimbangan pada titik A, di mana ia mengonsumsi beras sebanyak OA1 dan membelanjakan pendapatannya sebanyak BC. Dengan program pemerintah yang memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga beras sebesar 50 persen tersebut di atas, maka garis anggaran yang dihadapi konsumen tersebut berputar dengan poros pada titik B dari BD menjadi BE, di mana OD =DE. Ini menunjukkan bahwa harga beras bagi konsumen telah turun 50 persen. Akibatnya konsumen tersebut berada dalam keadaan keseimbangan pada titik F dengan jumlah beras yang dikonsumsikannya sebanyak OA2. Jumlah pendapatan yang dibelanjakan pada beras sekarang menjadi B1. Bila tanpa program pemerintah dalam bentuk subsidi penurunan harga, maka kalau konsumen ingin membeli atau mengonsumsi beras sebanyak OA2, berarti konsumen harus membayar dengan pendapatannya sebesar BJ. Jadi besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar BJ - BI = IJ. Selanjutnya apabila kita ingin menilai besarnya subsidi itu dalam bentuk uang kepada konsumen agar konsumen juga berada pada tingkat kepuasan yang sama atau kurva indifferen IC2 seperti halnya kalau konsumen mendapatkan subsidi dalam bentuk pengurangan harga, maka kita harus
  • 39. e ESPA422B/MODUL 2 2.7 menggeser garis anggaran ke kanan dan menggambarkan garis anggaran yang sejajar dengan garis anggaran BD dan menyinggung kurva indifferen IC2. Garis anggaran yang kita kehendaki adalah GH. Ini berarti bahwa kenaikan dalam pendapatan konsumen karena subsidi pemerintah dalam bentuk uang adalah sebanyak BG pada sumbu vertikal dari Gambar 2.1. Jumlah beras yang dibeli sebanyak OA3 dan jumlah yang dibelanjakan sebanyak GN. Berdasarkan Gambar 2.1. kita dapat melihat bahwa BG < IJ. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: - Karena BD GH, maka BG = LM Karena LM <FM dan FM= IJ, maka BG< IJ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa biaya subsidi dalam bentuk penurunan harga lebih besar daripada subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen. Jadi apabila dipandang dari segi beban pemerintah yang harus ditanggung untuk memperingan beban hidup konsumen, maka lebih baik subsidi dalam bentuk uang daripada bentuk penurunan harga, sebab manfaat yang diterima konsumen adalah sama yaitu bertambahnya kepuasan yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva indif'feren 1 ke 2. Kecuali itu memang sesungguhnya subsidi dalam bentuk uang lebih memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membeli berbagai barang yang diinginkan di samping beras dalam memenuhi kebutuhannya yang paling mendesak.
  • 40. 2.8 p G B N c I J 0 ' ' '' '' ' Pendapatan ' ', Beras ' ' '' ' I I ' '' ' '' ' ' ' ' -------t--- ' ' R ''p',, ....~ ' Beras ~'~--.:.-- I ' ' '' -------L---------~---- ! tv1 ' '' 'I I I H ' ' EKDNDMI PUBLIK e G Q Beras Gambar 2.1. Efektivitas Kebijakan Subsidi Pemerintah Sumber: Mangkoesoebroto, 2007 Beberapa contoh subsidi: 1. Subsidi beras (pangan) kepada para pegawai, dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu terdapat tujuan lain yang ingin dicapai yaitu stabilisasi harga beras. 2. Subsidi input seperti pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras, akibatnya produksi beras dapat ditingkatkan diikuti dengan harga beras tetap rendah, karena biaya produksi yang rendah. Di samping itu juga ada tujuan lain yaitu untuk stabilisasi harga pangan (beras), karena harga pangan (beras) dapat menjadi price leader. Perlu disadari bahwa pemberian subsidi secara innatura dapat menimbulkan berbagai akibat yaitu dapat mendorong tambahnya konsumsi atau dapat mengurangi konsumsi, bila dibandingkan dengan subsidi dalam bentuk uang tunai. Hal ini tergantung bagaimana keadaan perekonomian
  • 41. e ESPA422B/MODUL 2 2.9 negara yang bersangk:utan. Kalau pemerintah ingin mendorong supaya masyarakat mengurangi konsumsi beras maka dapat diterapkan suatu kebijakan subsidi sedemikian rupa sehingga lebih baik diberikan subsidi dengan bentuk barang (innatura) daripada dalam bentuk uang. Demikian pula pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk pertanian lebih banyak lewat kebijakan subsidi dengan bentuk barang dan bukan uang. Untuk menentukan kebijakan mana yang harus diambil memang harus ada penelitian yang lebih mendalam agar memahami perilaku konsumen. LATIHAN ----~ - . Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! 1) Jelaskan bagaimana aktivitas pemerintah dalam hal mengatur kegiatan investasi yang berlangsung di Indonesia? 2) Jelaskan manfaat dan tujuan pemerintah melakukan pembelian barang danjasa (government expenditure)? Petunjuk Jawaban Latihan 1) Anda ulang kembali pemahaman mengenai apa saja jenis aktivitas kegiatan pemerintah, mana yang dapat mempengaruhi perilak:u investasi di sebuah negara 2) Anda ulang kembali pemahaman secara logika mengapa pemerintah perlu mengeluarkan dana ekstra untuk menyediakan sejumlah barang dan jasa. Telaah kembali bagaimana pengaruh pembelian tersebut terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. - RANG KUMAN 1. Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah: a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.
  • 42. 2.1 Q EKDNOMI PUBLIK • b. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. c. Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang). d. Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. e. Melakukan redistribusi pendapatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan peme- rintah: a. Adanya perang. b. Peningkatan pendapatan masyarakat. c. Adanya urbanisasi. d. Perkembangan demokrasi. TES FORMATIF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Manakah di bawah ini yang termasuk kegiatan pemerintah sebagai usaha meningkatkan investasi di negaranya? A. melakukan nasionalisasi sejumlah perusahaan swasta B. menaikkan pajak perusahaan dan memperbanyak pos-pos pajak C. mencetak uang D. membangun infrastruktur dan jaminan kepastian hukum 2) Apakah yang dimaksud dengan transfer payment? A. pembayaran pemerintah terhadap perusahaan dengan mengharapkan adanya timbal balik di antara keduanya B. pembayaran pemerintah terhadap masyarakat yang suatu saat akan diganti dengan sejumlah produksi barang dan jasa C. pembayaran pemerintah terhadap individu atau lembaga yang tidak menghasilkan aktivitas produksi sekarang, dalam bentuk sumbangan amal D. pemberian sejumlah uang dalam rangka kerja sama dalam memproduksi barang dan jasa 3) Dalam perhitungan GNP, pengeluaran pemerintah yang bukan untuk barang dan jasa adalah.... A. jalan B. bendungan
  • 43. e ESPA422B/MODUL 2 2.11 C. rumahjompo D. jembatan 4) Yang bukan termasuk aktivitas kegiatan pemerintah, adalah.... A. untuk meningkatkan sarana produksi pertanian pemerintah mem- berikan subsidi pada sarana produksi B. pemerintah membeli kapal perang eks Jerman Timur C. orang miskin dan anak-anak terlantar mendapat tunjangan sosial dari pemerintah D. membantu perusahaan untuk membeli bahan baku produksi dengan sistem kredit 5) Dalam sistem sosialis, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian? A. sangat terbatas, hampir tidak ada ruang gerak bagi pemerintah untuk campur tangan B. pemerintah dapat campur tangan hanya jika benar-benar dibutuhkan C. pemerintah berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan dalam perekonomian D. kadang-kadang pemerintah ikut campur tangan Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. Jumlah Jawaban yang Benar Tingkat penguasaan = - - - - - - - - - - x 1OOo/o Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - lOOo/o = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70o/o = kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.
  • 44. 2.12 EKDNDMI PUBLIK e KEGIATAN BELAJAR 2 Ukuran Kegiatan Pemerintah kuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya. Semenjak pengaruh pemerintah terhadap per- ekonomian swastanya tergantung pada peraturan dan kebijakan perpajakan, tidak ada indikator yang akurat untuk mengukur seberapa besar pengaruh pemerintah terhadap perekonomian keseluruhan. Meskipun begitu, ahli ekonomi menemukan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian. Ukuran umum yang digunakan untuk mengukur total perekonomian adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian domestik pada tahun tertentu. Pada kasus di Amerika Serikat, selama 50 tahun terakhir, proporsi pengeluaran publik terhadap PDB meningkat dengan cepat. Pada Tahun 1940, pengeluaran publik mencapai 10 persen dari PDB dan pada Tahun 1997, pengeluaran publik meningkat hingga mencapai 31 persen dari PDB. Namun apabila dibandingkan dengan negara industri lain, pengeluaran publik dalam persentase terhadap PDB di Amerika Serikat adalah yang terendah. Dengan kata lain ukuran kegiatan pemerintah terhadap perekonomian di Amerika Serikat lebih kecil dibandingkan negara industri lain (sumber: Organization for Economic Cooperation and Development, 1997). Sedang- kan kasus Indonesia untuk melihat peranan pemerintah dalam sektor publik adalah dengan melihat peranan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia dalam melayani pembangunan. Terjadi perubahan APBN tahun 2006 yang dilakukan untuk mengamankan APBN dari tekanan minyak dunia yang tinggi. Subsidi BBM yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 54,3 triliun (1 ,8 persen PDB) ditingkatkan menjadi Rp 62,7 triliun (2,0 persen PDB). Demikian pula subsidi non-BBM ditingkatkan dari Rp 25,2 triliun (0,8 persen PDB) menjadi Rp 44,9 triliun (1,4 persen PDB). Secara keseluruhan defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 22,4 triliun (0,7 persen PDB) meningkat menjadi Rp 40,0 triliun (1,3 persen PDB).
  • 45. e ESPA422B/MODUL 2 2.13 A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH Sebelum mengetahui untuk apa saja pemerintah membelanjakan uang- nya, bagaimanakah cara pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluarannya tersebut? Untuk itu pemerintah memiliki beberapa macam jenis pajak. Ketika penerimaan yang diterima dari pajak ternyata lebih kecil dari perencanaan pengeluaran, maka harus dilakukan pengurangan pengeluaran ataupun usaha peminjaman untuk menutupi kekurangannya. Untuk kasus Indonesia penerimaan terdiri dari penerimaan negara yang dibagi menjadi penerimaan pajak (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lainnya) dan penerimaan bukan pajak (SDA: migas dan nonmigas, dan lainnya) dan hibah. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) serta hibah. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program- program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Dalam hal ini penerimaan pemerintah kita artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari basil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan lain sebagainya. Di dalam kenyataannya kita tidak menarik batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah, tetapi walaupun demikian sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada prinsipnya dapat dibagi menjadi: 1. Pajak. Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan sebagainya. 2. Retribusi. Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik. 3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. 4. Denda-denda dan rampasan yang dijalankan pemerintah.
  • 46. 2.14 EKDNDMI PUBLIK e 5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran perizinan (lisensi), tol, atau pungutan sumbangan pada jalan raya. 6. Pencetakan uang kertas. 7. Hasil dari undian negara. 8. Pinjaman, bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. 9. Hadiah. Indonesia, sejak otonomi daerah pengeluaran negara diklasifikasikan berdasarkan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial dan lain-lain, serta belanja daerah yang terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan dana khusus dan penyeimbang. Dalam melihat bagaimana dampak anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian negara, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari anggaran belanja itu. B. KLASIFIKASI PENGELUARAN PEMERINTAH Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: 1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa mendatang. 2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam- macam pengeluaran negara, seperti: 1. pengeluaran yang ''self-liquiditing'' sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang-barang atau jasa-jasa yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif barang ekspor;
  • 47. e ESPA422B/MODUL 2 2.15 2. pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan- keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dengan naiknya tingkat pendapatan dan sasaran pajak yang lain yang akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya; 3. pengeluaran yang tidak ''self liquiditing'' maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kesejahteraan masyarakat misalnya bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek turis, dan sebagainya. Dalam hal ini dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan adanya jasa-jasa tersebut; 4. pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan meningkat; 5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa mendatang misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia lanjut pasti akan lebih besar lagi. C. EFISIENSI DALAM PENGELUARAN NEGARA Baik atau tidaknya basil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah itu tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah itu terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu dan badan- badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan secara rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya apabila pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat, yaitu dapat menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang diusahakan. Untuk melihat kebijakan pemerintah, haruslah didasarkan pada pengaruh kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah mempunyai pengaruh
  • 48. 2.16 EKDNDMI PUBLIK e terhadap alokasi sumber, atau kombinasi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Pengaruh yang lain adalah pengaruh kebijakan pemerintah terhadap distribusi pendapatan riil. Kriteria yang pada umumnya digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah adalah: 1. Keadilan (Equity) Keadilan, berarti bahwa kebijakan pemerintah haruslah mempunyai akibat yang tidak berat sebelah. Kriteria ini digunakan secara luas untuk menilai kebijakan pemerintah. Memang terdapat kesulitan dalam menilai keadilan. Misalnya, apakah kebijakan penetapan upah minim itu adil? Bagaimanakah dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, apakah ini adil bagi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak? Konsepsi tentang keadilan memang sangat sulit, tetapi kiranya terdapat kesepakatan umum bahwa konsepsi tentang keadilan hendaklah ditafsirkan secara umum. Misalnya kebijakan perpajakan, harus diartikan bahwa bagi yang kurang mampu akan mendapatkan subsidi, dan sebaliknya golongan kaya akan membayar pajak. 2. Efisiensi Ekonomis Efisiensi ekonomis sering disebut Pareto Optimality, yaitu sebagai suatu kriteria yang sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi untuk menilai kebijakan pemerintah. Kriteria ini tidak banyak digunakan oleh para ahli non-ekonomi, karena adanya kesalahpahaman tentang konsep efisiensi yang digunakan oleh para ahli ekonomi yang berorientasi pada kebendaan, misalnya meminimumkan biaya, memaksimumkan keuntungan. Berorientasikan pada pengertian efisiensi yang bersifat kebendaan ini, efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Secara kasar dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi ada, apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik dan memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin. Secara lebih hati-hati pengertian efisiensi ekonomi ini (pareto optimum) dapat dipertegas yaitu kalau suatu perekonomian sudah tidak mungkin lagi untuk mengadakan alokasi sumber-sumber yang menyebabkan di satu pihak akan lebih makmur dan pihak lain merugi.
  • 49. e ESPA422B/MODUL 2 2.17 3. Paternalisme Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah adalah untuk mengadakan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat. Sekalipun pemerintah ingin melayani masyarakat sebagai keseluruhan, tetapi pemerintah mempertimbangkan pula kebutuhan setiap individu secara sendiri-sendiri. Misalnya jaminan sosial (social security) untuk golongan tertentu menyebabkan orang-orang tidak menabung dengan cukup untuk hari depan mereka. Ketentuan anak umur tertentu harus masuk sekolah, tanpa mengingat apakah ada keinginan mereka untuk masuk sekolah dan sebagainya. Kebijakan seperti ini dapat dilukiskan sebagai kebijakan paternalistik. Banyak orang mendukung kebijakan pemerintah, bukan karena kebijakan ini memberikan kepada masyarakat apa yang mereka inginkan, tetapi karena mereka beranggap- an bahwa pemerintah mengetahui lebih baik daripada masyarakat itu sendiri. 4. Kebebasan Perorangan Pada umumnya orang memberikan nilai yang tinggi terhadap kebebasan perorangan, maka dari itu pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perorangan harus sekecil mungkin. Kebebasan ini sulit dijabarkan secara kuantitatif seperti halnya dengan masalah keadilan (equity). Apabila pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluarannya, maka hal itu akan mengurangi kebebasan wajib pajak untuk membelanjakan sebagian dari pendapatannya seperti yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut di atas sering terjadi trade off, misalnya suatu kebijakan memenuhi kriteria keadilan, tetapi mungkin tidak efisien, atau sebaliknya kebijakan dapat dinilai efisien tetapi kehilangan kriteria keadilan. Suatu kriteria mungkin bersifat kontradiksi satu dengan yang lain. Walaupun demikian kita telah mengetahui bahwa pemerintah di berbagai negara semakin besar peranannya. Sehubungan dengan peranan/aktivitas pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat perlu diciptakan suatu pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah itu sehingga dapat tercapai suatu basil yang maksimal. Pertama, kita harus menentukan sasaran dari pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Misalnya apakah kita ingin meningkatkan
  • 50. 2.18 EKDNDMI PUBLIK e kesempatan kerja atau produksi total atau produksi rata-rata ataupun distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian kita harus memban- dingkan pula hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Di sini kita harus menyadari bahwa dana yang dimiliki pemerintah untuk keperluan investasi tersebut merupakan pengurangan dari sektor swasta yang diambil dari konsumsi masyarakat/swasta atau dikurangkan dari tabungan swasta atau kedua-duanya. Paling tidak aktivitas pemerintah tidak memberikan hasil yang lebih rendah daripada kalau aktivitas tersebut dijalankan oleh swasta. Suatu alat yang cukup baik untuk mengadakan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pemerintah adalah apa yang disebut anggaran pendapatan dan belanja (budget) negara. D. DEFISIT PEMBIAYAAN Sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah adalah melalui pajak. Namun pada banyak pemerintahan, terutama pada beberapa tahun belakangan ini, menemukan kenyataan bahwa penerimaan pajak tidak mencukupi untuk membayar pengeluarannya. Defisit yang terjadi pada suatu periode merupakan kelebihan pengeluaran di atas penerimaannya. Defisit tersebut dibiayai melalui pinjaman. Keseluruhan nilai pinjaman oleh perusahaan, rumah tangga, atau pemerintah adalah hutang. Perusahaan atau rumah tangga yang mengalami defisit tidak bisa terus- menerus meminjam, tetapi akan menuju kebangkrutan apabila pinjamannya terlalu besar. Karena pemerintah pusat memiliki kemampuan mengenakan pajak dan terdapat potensi sumber pendapatan yang besar tersebut, maka defisit yang dialami pemerintah tidak menimbulkan masalah yang sama dengan pinjaman besar yang dilakukan perusahaan ataupun individu. Pemberi pinjaman akan terus bersedia untuk membiayai/memberikan pinjaman bagi pemerintah, asalkan tingkat suku bunganya dirasa cukup tinggi.
  • 51. e ESPA422B/MODUL 2 2.19 Kasus: Penerimaan dan Pengeluaran Indonesia Kebijakan fiskal Tahun 2007 tetap dilaksanakan untuk menjaga ketahanan fiskal dengan memberi stimulan terhadap perekonomian melalui penyelarasan APBN dan APBD. Secara ringkas gambaran APBN Tahun 2007 adalah sebagai berikut (Bappenas, 2007): 1. Penerimaan negara diupayakan meningkat menjadi Rp 720,4 triliun atau naik Rp 65,5 triliun dibandingkan APBN-P Tahun 2006. Peningkatan terutama bersumber dari penerimaan pajak yang diupayakan meningkat menjadi Rp 509,5 triliun atau naik Rp 84,4 triliun dibandingkan APBN-P Tahun 2006. Sasaran peningkatan pajak Tahun 2007 cukup berat. Selain pertumbuhan ekonomi harus tumbuh tinggi, pencapaian sasaran ini membutuhkan efektivitas pengumpulan pajak yang lebih tinggi. 2. Pengeluaran negara direncanakan meningkat menjadi Rp 763,6 triliun atau naik Rp 64,5 triliun dibandingkan APBN-P Tahun 2006. Peningkatan diberikan terutama kepada belanja daerah yang naik sebesar Rp 38,0 triliun; sedangkan belanja pemerintah pusat hanya meningkat Rp 26,5 triliun. Dengan besarnya dorongan ekspansi fiskal dalam bentuk belanja daerah, keselarasan program pembangunan di daerah dengan prioritas pembangunan nasional sangat penting. Program-program pembangunan di daerah perlu diupayakan untuk mendukung pencapaian program-program nasional. Secara keseluruhan kebijakan belanja negara harus kuat dan tajam agar penerimaan pajak yang digalakkan dapat diwujudkan pada kegiatan pembangunan yang memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. 3. Dengan rencana pada sisi penerimaan dan pengeluaran tersebut, defisit APBN dalam Tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 40,5 triliun atau 1,1 persen PDB. Defisit tersebut akan dibiayai terutama melalui penerbitan surat utang negara (SUN) sebesar Rp 40,6 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 40,3 triliun dengan kewajiban pembayaran pokok utang luar negeri yaitu Rp 54,8 triliun. E. FUNGSI PEMERINTAH Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:
  • 52. 2.20 EKDNDMI PUBLIK e 1. fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; 2. fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan; 3. fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, dam-dam dan sebagainya. Selain itu Adam Smith juga mengemukakan bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah meliputi 3 bidang saja: 1. melaksanakan peradilan; 2. melaksanakan pertahanan/keamanan; 3. melaksanakan pekerjaan umum. Prinsip kebebasan ekonomi sering kali menghadapi perbenturan kepentingan, oleh karena itu pemerintah juga berperan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam pereko- nomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu: 1. peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber- sumber ekonomi agar dilaksanakan secara efisien. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar (barang publik, seperti jalan, pembersihan udara, dan sebagainya) disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini terjadi karena umumnya barang publik tidak mempunyai sifat pengecualian sehingga tidak ada seorangpun bersedia membayar untuk penyediaan barang tersebut. Untuk itulah pemerintah menyediakan barang-barang publik. Penentuan seberapa banyak pemerintah menyediakan barang-barang publik dan seberapa besar dana yang harus disediakan tidak mungkin dilakukan melalui sistem harga, melainkan melalui sistem pemungutan suara. Dengan pemungutan suara, setiap orang berusaha menggunakan haknya. Walaupun hasil pemungut- an suara tidak akan memuaskan setiap orang, dengan kriteria tertentu maka basil pemungutan suara akan mendekati penyelesaian yang efisien seperti halnya dalam sistem pasar.
  • 53. e ESPA422B/MODUL 2 2.21 2. peranan distribusi, yaitu peranan pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin. Atau secara tidak langsung pemerintah dapat melakukan kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya perumahan murah, subsidi pupuk, dan sebagainya. 3. peranan stabilisasi, yaitu peranan pemerintah sebagai alat stabilisasi perekonomian. Untuk menjaga stabilitas ekonorni, pemerintah harus campur tangan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti pengangguran, inflasi, dsb. Adanya guncangan ekonomi yang menimbulkan masalah tersebut dapat ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter. F. KEGAGALAN PEMERINTAH Kegagalan pemerintah dalam hal ini adalah bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah ternyata tidak menyebabkan terjadinya peningkat- an kesejahteraan masyarakat menuju Pareto Optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya yaitu: 1. Kebijakan pemerintah kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan lebih dahulu. 2. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah sehingga harus dipertimbangkan dengan cermat dari segi manfaat dan biaya. 3. Kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah karena adanya sistern yang kompleks. 4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour.