A. ORGANISASI NIRLABA      Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan  memiliki ciri-ciri ...
keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagaiharapan dan kepentingan yang berbenturan, ma...
bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen      dalam entitas komersial) atau keni...
7.    Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami     informasi keuangan yang diberikan.D...
Dengan demikian bisa dipastikan kinerja antara organisasi pengelola zakat yang satu     dengan yang lainnya dalam penghimp...
c. Subsidi Pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupunluar negeri yang tidak mengikatd. Hasil us...
Berikut ini kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat digunakan universitasdalam menyusun laporan keuangan, sesuai ...
g. Aktiva Tetap    Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan hargaperolehan ak...
j.   Jaminan Kepada Pihak Ketiga      Merupakan surat jaminan (Bank garansi) yang diberikan kepada Dirjen Dikti untuk pend...
andal. Pendapatan diklasifikasikan sebagai pendapatan akademik dan nonakademik.Pendapatan akademik adalah pendapatan yang ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A

1,946 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A

  1. 1. A. ORGANISASI NIRLABA Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bermanfaat sebagai bentuk alat penyampaian pertanggungjawaban pengurus. Para karyawan profesional organisasi nirlaba diasumsikan ingin diperlakukan setara dengan karyawan profesional organisasi komersial dalam hal imbalan, karier, jabatan, dan masa depan. Bagi mereka akuntansi berguna untuk menginformasikan kesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier. Para anggota diasumsikan secara serius ikut serta dalam suatu organisasi nirlaba untuk mencapai suatu visi dan misi tertentu organisaai bersangkutan yang sejalan dengan aspirasinya. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna memberikan gambaran, apakah visi misi tersebut direalisasikan. Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran akan diuntungkan serta berharap untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan organisasi, juga perlu mendapat informasi mengenai sasaran yang berhasil diraih organisasi tersebut. Maka laporan keuangan perlu menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan dalam besaran uang. Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang- undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Di sini, laporan
  2. 2. keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagaiharapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbangmemberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu.Sebagai kesimpulan, sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikaninformasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saatyang akan datang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusanrasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.B. DASAR PEMIKIRAN AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telahmenyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas ataupemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalammanajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenanguntuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara USGovernment Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi danpelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS. Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah.Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di ASatau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karenakarakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang sahamatau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, danmampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pernerintah tanpa pedulibahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. International Federation of Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public SectorCommittee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector AccountingStandard (IPSAS). Istilah public sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintahregional (misalnya negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa),pemerintah lokal (misalnya kota mandiri) dan entitas pernerintah terkait (misalnyaperusahaan negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standarakuntansi sektor publik nonpemerintah. Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya didasarkan atasjenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dariistilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilahnonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirianorganisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukanuntuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyatasecara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena alirankas masuk melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-samamemperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasikomersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatanpengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak. Sebaliknya, apabilasurplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiern, gratifikasi, gaji,
  3. 3. bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas komersial. Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah: 1. Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pmerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD; 2. Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan/bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaha atau komersial C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, datt kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dar. kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.6. Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
  4. 4. 7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.D. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) Nomor 45 PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan Laporan Aktivitas. Terikat dengan misi entitas, maka pendapatan utama disajikan bruto, sedang pendapatan investasi disajikan secara neto setelah dikurangi beban investasi. Informasi tercapainya program amat penting dalam laporan keuangan, yang menggambarkan efektivitas beban dan manfaat yang dirasakan penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat penting menggambarkan kualitas prrtanggungjawaban manajemen keuangan di mata para donatur. Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu dipaparkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang memberi harkat khusus CALK dalam laporan keuangan nirlaba setara dengan Neraca dan Laporan Kegiatan. F. ORGANISASI NIR LABA 1: ORGANISASI ZAKAT Organisasi Zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar, sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Apalagi sampai saat ini belum ada standar akuntansi zakat yang sah dan diakui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai pihak yang mempunyai keabsahan untuk meng audit. Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan, Forum Zakat (FOZ) merancang draf pedoman akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Penyusunan ini dilakukan karena semakin besamya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pemakai laporan keuangan dan auditor tidak mengetahui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, menganalisis atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Pasalnya, setiap organisasi pengelola zakat memiliki acuan yang beragam dalam membuat laporan keuangannya. Adanya pedoman akuntansi diharapkan akan memudahkan para pengguna laporan keuangan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Tak hanya itu, pedoman akuntansi yang sama akan melahirkan tingginya tingkat komparasi antarorganisasi pengelola zakat.
  5. 5. Dengan demikian bisa dipastikan kinerja antara organisasi pengelola zakat yang satu dengan yang lainnya dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana. Draft pedoman akuntansi zakat masih dalam rangka sosialiasi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Telah ada berbagai masukan seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), baik dari aspek-aspek syariah maupun teknis akuntansi baik berupa nama-nama akun maupun format penyajiannya. Masukan tersebut akan diselaraskan dengan susunan draf yang telah ada. Selanjutnya, sebelum draf ini menjadi pedoman akuntasi zakat yang berlaku umum maka akan ada dua review yang ditempuh pihaknya, baik melalui DSN maupun IAI. Seyogianya pedoman akuntansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI yang tertuang daiam Standar Akuntansi Keuangan. Untuk menyiasati persoalan di atas, organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan organisasi Nirlaba. Berdasarkan PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi zakat harus membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Pernyataan atas Laporan keuangan. Teten Kustiawan dari Institut Manajemen Zakat (IMZ) menambahkan satu laporan yaitu Laporan Dana Termanfaatkan. Tambahan ini diperlukan, karena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Ini sangat riskan untuk diterapkan organisasi zakat.G. ORGANISASI NIRLABA 2: ORGANISASI PENDIDIKAN TINGGI (UNIVERSITAS) Pada umumnya suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh Rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawahan rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus dilakukan setiap tahun. 1. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pada bahasan berikut ini, akan dipaparkan suatu sistem pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Sistem ini sudah dicoba diterapkan dalam pengelolaan keuangan suatu universitas di Indonesia. Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada PSAK Nomor 45. 2. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Universitas Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada: a.Uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa; b. Usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi
  6. 6. c. Subsidi Pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupunluar negeri yang tidak mengikatd. Hasil usaha yayasanTahun anggaran yang digunakan dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31Agustus tahun berikutnya. Setiap tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan danpersetujuan senat universitas, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaUniversitas kepada yayasan guna mendapat persetujuan dan pengesahan.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah disetujui yayasan, menjadipanduan dan acuan seluruh subsistem universitas dalam menjalankan kegiatannya. Pada tiappertengahan tahun anggaran, rektor dengan pertimbangan senat universitas dan persetujuanyayasan dapat melakukan perubahan/revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaUniversitas yang sedang berjalan. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya setiaptahun anggaran, rektor harus sudah menyampaikan laporan pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Universitas tahun yang lalu kepada yayasan untuk disahkan, setelahmendapat pertimbangan senat universitas.3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Universitas Laporan keuangan Universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yangtelah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan Keuangan terdiri dari:a.Laporan Posisi Keuangan.b.Laporan Aktivitas.c.Laporan Arus Kas.d.Catatan Atas Laporan Keuangan.a.Laporan Posisi Keuangan Sisi sebelah kiri menyajikan kekayaan (aktiva) universitas. Penyajian diurutkan berdasarkantingkat likuiditas dari yang paling likuid yaitu Kas dan Setara Kas sampai dengan yang paling tidaklikuid yaitu Aktiva Tetap. Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban (utang) dan aktiva bersih universitas. Kewajibandisajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya. Sedangkan aktiva bersih disajikan sesuai denganurutan tidak terikat, terikat sementara dan terikat permanen.b.laporan Aktivitas Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan universitas dari sumber akadcmik dannonakademik. Sisi pengeluaran menyajikan seluruh pengeluaran universitas dalam satu periodeakuntansi yang terdiri dari pengeluaran akademik dan nonakademik. Perbedaan pendapatan danpengeluaran merupakan perubahan aktivita bersih pada periode tersebut.c.Laporan Arus Kas Arus Kas operasional universitas menyajikan Kas masuk dan Kas keluar untuk operasionaluniversitas. Diklasifikasikan sebagai Arus Kas akademik dan nonakademik.Arus Kas investasimenyajikan Arus Kas keluar untuk investasi (pembelian dan pembangunan aktiva tetap). Arus Kaspendanaan menyajikan Arus Kas aktivitas pendanaan (sumbangan dsb.).4. Kebijakan Akuntansi Universitas
  7. 7. Berikut ini kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat digunakan universitasdalam menyusun laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumdi Indonesia.a.Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun dengan dasar akrual dan dinilai dengan harga perolehan. Periodelaporan dari tanggal 1 September 20x0 hingga 31 Agustus 20x1 yang juga merupakan tahunAnggaran Universitas. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitasdan Laporan Arus Kas bersama dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang tidak terpisahkandari Laporan Keuangan. Laporan aktivitas disusun berdasarkan klasifikasi tidak terikat, terikat sementara danterikat permanen. Laporan arus kas disusun dalam klasifikasi aktivitas akademik, nonakademik, investasi, danpendanaan dengan menggunakan metodelangsung.b.Transaksi dalam Mata Uang Asing Kebijakan dalam transaksi mata uang asing ditetapkan menganut sistem kurs tengah BankIndonesia. Pengakuan transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam nilai Rupiahdengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam Rupiahberdasarkan nilai tukar dari kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan Posisi Keuangan. Selisih lebih atau kurang yang timbul dari transaksi sepanjang tahun atas penjabaran aktivadan kewajiban moneter pada akhir tahun diakui sehagai pendapatan atau pengeluarannonakademik lainnya pada laporan aktivitas.c. Investasi Jangka Pendek Merupakan bentuk deposito pada Bank, dicatat berdasarkan nilai uang yang didepositokan.Bunga yang diperoleh dari deposito diakui sebagai pendapatan nonakademik lainnya pada laporanaktivitas.d. Piutang Akademik dan Nonakademik. Piutang akademik dan nonakademik disajikan dalam jumlah yang dapai direalisasikanPenghapusan piutang yang tak tertagih dilakukan setelah memperoleh kepastian bahwa piutangtersebut tidak akan dapat ditagih lagi dan diakui sebagai pengeluaran akademik dan nonakademiklainnya dalam laporan aktivitas.e. Perlengkapan Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang dipergunakan dalam kegiatan akademikdan nonakademik. Perlengkapan yang dipergunakan sebagai bagian dari layanan akademik, terdiriatas alat tulis kantor dan bahan praktikum dinilai dengan harga perolehan. Perlengkapan yangdipergunakan untuk kegiatan nonakademik diakui sebagai pengeluaran administrasi dan umumpada laporan aktivitas. Sedangkan pemakaian perlengkapan untuk kegiatan akademik dihitungdengan diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas. Penilaian perlengkapan menggunakan metode rata-rata yang merupakan penyesusaian padaakhir tahun. Penyisihan atas perlengkapan usang dan rusak ditentukan berdasarkan estimasi perjenis perlengkapan dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya dan diakui sebagaipengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas.f. Aktiva Terikat untuk Investasi Aktiva terikat untuk investasi adalah alokasi Kas dan setara Kas untuk akuisisi aktiva (cashrestriced for assets acquisition).
  8. 8. g. Aktiva Tetap Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan hargaperolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaatekonomis dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu layanan atau peningkatan standar kerjadikapitalisasi pada aktiva yang bersangkutan. Aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dinilai sebesar harga pasar wajarpada saat tanggal transaksi. Koleksi kepustakaan sesuai dengan pemanfaatannya secara ekonomis disusutkan sepanjangmasa manfaat ekonomis selama 2 tahun dengan metode saldo menurun berganda. Kecuali untuktanah seluruh aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat ekomis dengan metode garis lurusdengan tarif sebagai berikut: Tarif per Tahun Masa Manfaat - per Bangunan 20 tahun 5% Taman 10 tahun 10% Instalasi 5 tahun 20% Kendaraan 5 tahun 20% Peralatan 4 tahun 25% Perabot 4 tahun 25% Alokasi penyusutan aktiva tetap sebagai pengeluaran administrasi akademik dan pengeluaranadministrasi dan umum (nonakademik) didasarkan pada analisis manfaat. Aktiva tetap yang dilepas karena rusak, hilang, keusangan teknologi, atau sebab-schab lainnyasebelum masa manfaat ekonomisnya berakhir dikeluarkan dari laporan keuangan sebesar buku.Selisih kurang yang timbul dari pelepasan ini dicatat dalam pengeluaran nonakademik lainnyapada laporan aktivitas.h. Aktiva dalam Penyelesaian Mcrupakan penambahan bangunan beserta taman instalasi yang masih dalam tahappembangunan. Pembangunan tersebut bisa didanai dari pihak intemal atau pihak ketiga, melaluiUang Sumbangan Pendidikan (USP) yang diperoleh dari mahasiswa baru. Pembangunan aktiva tetap yang didanai dari pihak internal atau pihak ketiga yang sudahselesai dibangun dan diserah-terimakan dari Panitia Pembangunan kepada Universitas,dipindahkan sebagai aktiva tetap dan mulai diperhitungkan penyusutannya.i. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) HaKI merupakan perlindungan hukum yang diberikan secara eksklusif oleh pemerintah ataspruduk-pruduk yang dihasilkan dan aktivitas penelitian dan pengembangan kelembagaanuniversitas yang diatasnamakan Universitas. HaKI diakui berdasarkan harga perolehannyadan diamortasikan secara periodik selama jangka waktu berlakunya HaKI atau selama-lamanya 20 tahun (5%) dengan metode garis lurus. HaKi disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi amortasi umur aktiva tersebut.Amortasi aktiva diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik atau pengeluaran administrasidan umum (nonakademik) pada lapor-an aktivitas.
  9. 9. j. Jaminan Kepada Pihak Ketiga Merupakan surat jaminan (Bank garansi) yang diberikan kepada Dirjen Dikti untuk pendirianprogram studi baru dan akan dinetralisir apabila jaminan diterima kembali. Aktiva dicatat sebesar nilai jaminan yang diberikan dan dihapuskan dari laporan keuangansaat berakhirnya masa jaminan tersebut.k. Jaminan yang Diterima Merupakan jaminan yang diterima dari mahasiswa yang mengikuti wisuda dan akandikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi kewajiban pengembaliantoga. Kewajiban dicatat sebesar jaminan yang diterima pada tanggal transaksi.l. Perpajakan Kebijakan perpajakan yang terkait dengan penghasilan mengacu pada Keputusan Dirjen PajakNo. KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya AtasDana Pembangunan Gedung dal, Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenisyang Bergerak di Bidang Pendidikan. Sedang kewajiban yang terkait dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gajikaryawan tetap dan honorarium tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undangdan dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagaikewajiban dan dikompensasikan dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada periode kini dansebelumnya.m. Utang kepada Lembaga Keuangan Merupakan utang kepada Bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunanUniversitas. Pembayaran bunga atas kewajiban tersebut diakui sebagai pengeluaran nonakademiklainnya pada laporan aktivitas.n. Tunjangan Hari Tua. Merupakan kewajiban yang berasal dari pemotongan gaji karyawan untuk tunjangan hari tuayang belum direalisasikan selama karyawan yang bersangkutan masih aktif di universitas.Kewajiban dicatat pada setiap akhir bulan saat pembayaran gaji karyawan. Realisasi daripembayaran tunjangan hari tua bagi karyawan yang telah pensiun diakui sebagai pengeluarannonakademik lainnya pada laporan Arus Kas.o. Aktiva Bersih Merupakan selisih dari aktiva terhadap kewajiban yang mencerminkan seluruhsumber daya yang tersedia dan dimiliki secara independen pada suatu saat tertentu olehorganisasi tanpa terikat atau terikat sementara maupun permanen. Aktiva bersih tidak terikat adalah selisih dari aktiva terhadap kewajiban yangpemanfaatannya tidak dibatasi oleh syarat atau kewajiban tertentu dari pihak donor. Aktiva bersih terikat sementara adalah selisih dari aktiva terhabap kewajiban yangpemanfaatannya dibatasi oleh syarat atau kewajiban dalam jangka waktu tertentu dari pihakdonor. Aktiva bersih terikat permanen adalah selisih dari aktiva terhadap kewajiban yangpemanfatannya dibatasi secara permanen oleh syarat atau kewajiban dari pihak donor.p. Pendapatan Merupakan kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan denganpeningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan
  10. 10. andal. Pendapatan diklasifikasikan sebagai pendapatan akademik dan nonakademik.Pendapatan akademik adalah pendapatan yang diterima dari aktivitas tridharma perguman tinggi. Pendapatan nonakademik adalah pendapatan yang diterima di luar dari aktivitas akademik. Pendapatan akademik yang diperoleh dari mahasiswa diakui secara proporsional pada saatrealisasi jasa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari sumbangan dan hibah diakui pada saatpenerimaan sumbangan dan hibah. Pendapatan nonakademik yang berasal dari jasa pelatihan dan konsultasi diakui pada saatrealisasi jasa telah terpenuhi sesuai nilai kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga.q. Pengeluaran Merupakan penurunan ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva ataupeningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengeluarandiklasifikasikan sebagai pengeluaran akademik dan nonakademik. Pengeluaran akademik adalahpengeluaran yang timbul dari aktivitas di luar aktivitas akademik. Pengeluaran nonakademikadalah pengeluaran yang aktivitas di luar aktivitas akademik.

×