PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG   PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  Oleh: Rudy  P  Tambunan  (Anggota Tim P...
<ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li>Jakarta  metropolis dengan berbagai fungsi kota,  berpenduduk 8,5 juta jiwa dan komu...
<ul><li>Kondisi dan Permasalahan Air Limbah Domestik. </li></ul><ul><li>Pengolahan air limbah domestik  :  </li></ul><ul><...
Sewerage Industry and Its Correlation Customer Community Economy Environment Contractors & Suppliers Equipment Manufacture...
<ul><li>Opportunities in the Malaysian Sewerage  Industry </li></ul>OPPORTUNITIES IN THE SEWERAGE INDUSTRY Construction Re...
Pertimbangan Penetapan Peraturan Gubernur: a. Pembangunan kawasan baru dan pemadatan kawasan  lama serta peningkatan aktiv...
Asas, Tujuan, dan Sasaran.  Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik :  * asas tanggung jawab pemerintah, * asas berkelanjutan...
Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik: a  Terbangunnya  secara bertahap instalasi pengolahan air limbah domestik baik pa...
<ul><li>Ruang  Lingkup  </li></ul><ul><li>Arahan penjabaran RTRW ke  dalam Rencana Unsur  Kota (RUK) Sektor Sanitasi Lingk...
<ul><li>Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Lingkungan </li></ul><ul><li>Instansi yang membidangi perencanaan dan pembanguna...
 
 
<ul><li>Kewajiban  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik.  </li></ul><ul><li>Bangunan rumah tinggal dan atau  bangunan  usaha...
Lanjutan 5. Bangunan rumah tinggal dan atau  bangunan  usaha/ jasa/ industri yang telah dibangun dan belum memiliki instal...
Lanjutan 8.  Instansi yang membidangi pengembangan perumahan  dan  pengelolaan  air limbah  membangun instalasi pengolahan...
Persyaratan Teknis  Pengelolaan  Limbah  Domestik   9.  Pemenuhan syarat teknis instalasi pengolahan air limbah  domestik ...
lanjutan 12. Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana    diterbitkan oleh lembaga  yang berwenang melakukan  ser...
<ul><li>PERANSERTA  MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Pemberian masukan untuk penyusunan kebijakan sanitasi lingkungan kawasan ...
<ul><li>lanjutan </li></ul><ul><li>Sanksi Administrasi   </li></ul><ul><li>Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dala...
<ul><li>KEGIATAN LANJUTAN YANG AKAN DILAKUKAN: </li></ul><ul><li>1. Pembuatan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tent...
<ul><li>Harapan: </li></ul><ul><li>Apabila persentase pembangunan IPAL naik 10 % tiap tiap 5 tahun,  maka untuk meningkatk...
Saran Kepada Instansi Terkait
<ul><li>Saran Kepada Instansi Terkait. </li></ul><ul><li>Bapeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum memprakarsai penjab...
5. Dinas Perumahan,  Dinas Pekerjaan Umum, PD PAL  dan Masyarakat membangun instalasi pengolahan air limbah domestik  pada...
13. Dinas Perindustrian bersama assosiasi memfasilitasi  peningkatan  tingkat kemampuan produsen  jasa  konstruksi bidang ...
<ul><li>KEGIATAN LANJUTAN YANG AKAN DILAKUKAN: </li></ul><ul><li>1. Pembuatan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan

2,446 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
465
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan

  1. 1. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Oleh: Rudy P Tambunan (Anggota Tim Penyusun)
  2. 2. <ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li>Jakarta metropolis dengan berbagai fungsi kota, berpenduduk 8,5 juta jiwa dan komuter 3,5 juta jiwa </li></ul><ul><li>Jakarta terletak pada daerah yang sangat datar dan tempat aliran 13 sungai yang dari tahun ke tahun makin tercemar akibat buangan domestik dan industri. </li></ul><ul><li>BPLHD DKI Jakarta (2004) memperkirakan jumlah air limbah seluruh kota mencapai 1,5 juta m3/hari </li></ul><ul><li>Terdiri dari : Air Limbah Domestik : 1,1 juta m3/hari </li></ul><ul><li>Air Limbah Industri : 400 ribu m3/hari </li></ul><ul><li>Dampak pembuangan air limbah domestik yang belum diolah adalah pencemaran tanah, air tanah, sungai dan perairan laut. </li></ul><ul><li>Pemda Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Kondisi dan Permasalahan Air Limbah Domestik. </li></ul><ul><li>Pengolahan air limbah domestik : </li></ul><ul><li>- Dengan cara Septik Tank : 85 % </li></ul><ul><li>- Dengan cara STP / IPAL : 15 % </li></ul><ul><li>2. Dampak pengolahan air limbah domestik yang tidak memadai adalah pencemaran air tanah oleh Coli dan Coliform sudah mencapai ± 85% dari wilayah DKI Jakarta. </li></ul><ul><li>3. Dampak lanjutan adalah meningkatnya angka kesakitan masyarakat, terutama Diare dan penyakit kulit. </li></ul>
  4. 4. Sewerage Industry and Its Correlation Customer Community Economy Environment Contractors & Suppliers Equipment Manufacturers Private Developers Research Institute Consulting Engineers Domestic Consumers Industries/ Factories Wastewater Operators Local/State Government Federal Government
  5. 5. <ul><li>Opportunities in the Malaysian Sewerage Industry </li></ul>OPPORTUNITIES IN THE SEWERAGE INDUSTRY Construction Research & Development Manufacturing & Supplies Design Privatisation Standards Quality Assurance Environmental Assurance Future Spin off Ventures Financial Services Human Resources Development Legal Services Tourism Information Technology Investment Technology & Expertise
  6. 6. Pertimbangan Penetapan Peraturan Gubernur: a. Pembangunan kawasan baru dan pemadatan kawasan lama serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota; b. Pengolahan limbah rumah tangga dengan cara septic tank dan belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal mengakibatkan akumulasi bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah; c. Untuk mempertahankan kualitas air tanah, setiap orang atau badan usaha wajib melakukan pengelolaan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatan. d. Sambil menunggu penetapan Perda tentang Kebijakan Sumber Daya Air, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  7. 7. Asas, Tujuan, dan Sasaran. Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik : * asas tanggung jawab pemerintah, * asas berkelanjutan, * asas hak dan kewajiban masyarakat, Tujuan : mencegah dan sekaligus menanggulangi pencemaran tanah dan air tanah akibat pembuangan air limbah domestik ( black water maupun grey water ) yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
  8. 8. Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik: a Terbangunnya secara bertahap instalasi pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah. b Terbangunnya secara bertahap jejaring prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagian-bagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota. c Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap ( black water maupun grey water ). d Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.
  9. 9. <ul><li>Ruang Lingkup </li></ul><ul><li>Arahan penjabaran RTRW ke dalam Rencana Unsur Kota (RUK) Sektor Sanitasi Lingkungan. </li></ul><ul><li>2. Cara pengolahan air limbah domestik skala bagian kota, komunitas, bangunan tinggi (multi storey) dan bangunan individual, baik bangunan baru maupun bangunan lama. </li></ul><ul><li>3. Arahan pembinaan industri jasa konstruksi di bidang perlengkapan dan peralatan pengolahan air limbah domestik. </li></ul><ul><li>4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah, termasuk kegiatan diseminasi kebijakan bagi aparat dan sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat dan dunia usaha. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Lingkungan </li></ul><ul><li>Instansi yang membidangi perencanaan dan pembangunan prasarana sanitasi lingkungan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Sanitasi Lingkungan secara hirarkhi. </li></ul><ul><li>2. Arahan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Peta Skala 1 : 50.000 yang menjadi lampiran peraturan ini. </li></ul>
  11. 13. <ul><li>Kewajiban Pengelolaan Air Limbah Domestik. </li></ul><ul><li>Bangunan rumah tinggal dan atau bangunan usaha/ jasa/ industri yang wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase tercantum pada lampiran peraturan. </li></ul><ul><li>2. Instalasi pengolahan air limbah merupakan utilitas bangunan yang dipertimbangkan di dalam proses penerbitan SIPPT, KRK dan RTLB, IMB dan IPB. </li></ul><ul><li>3. Pedoman Umum tentang jenis penggunaan bangunan, tipologi tata letak bangunan, prakiraan volume air limbah dan kapasitas instalasi pengolahan air limbah domestik disajikan pada lampiran 2 peraturan. </li></ul><ul><li>4. Konsultasi pengolahan air limbah domestik dalam rangka proses pembuatan RTLB dan penerbitan IMB tidak dikenakan retribusi. </li></ul>
  12. 14. Lanjutan 5. Bangunan rumah tinggal dan atau bangunan usaha/ jasa/ industri yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik. 6. Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Instansi yang membidangi koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 7. Penyusunan Prosedur dan Panduan Teknik dilakukan melalui koordinasi instansional dan masyarakat dan dunia usaha.
  13. 15. Lanjutan 8. Instansi yang membidangi pengembangan perumahan dan pengelolaan air limbah membangun instalasi pengolahan air limbah domestik bersama masyarakat, pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan masyarakatnya terbatas. 9. Instansi yang mengkoordinasikan perencanaan kota dan pengelolaan lingkungan hidup mengkordinasikan penyusunan kriteria dan pedoman penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1).
  14. 16. Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Domestik 9. Pemenuhan syarat teknis instalasi pengolahan air limbah domestik dilakukan melalui konsultasi, sebagai bagian dari proses penerbitan IMB, mengacu ke arahan tata letak instalasi. 10. Arahan tata letak instalasi disajikan pada lampiran (3) peraturan. 11. Instalasi pengolahan air limbah domestik yang ditawarkan kepada masyarakat harus menyatakan tingkat kemampuan nstalasi memenuhi baku mutu limbah cair.
  15. 17. lanjutan 12. Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi; 13. Untuk menambah tingkat kemampuan instalasi, instansi yang membidangi industri dan perdagangan bersama asosiasi perusahaan sejenis melakukan program pembinaan bagi sektor jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik; 14. Instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi instansional pengelolaan air limbah yang menjadi kewajiban pemerintah; 15. Walikota dan Bupati melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini di wilayah masing-masing;
  16. 18. <ul><li>PERANSERTA MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Pemberian masukan untuk penyusunan kebijakan sanitasi lingkungan kawasan tertentu. </li></ul><ul><li>Bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman. </li></ul><ul><li>Pembeian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan Rencana Sanitasi Lingkungan. </li></ul><ul><li>Pengajuan keberatan terhadap rancangan Renana Sanitasi Lingkungan. </li></ul><ul><li>Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan kebijakan sanitasi lingkungan. </li></ul><ul><li>Mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dari pencemaran limbah domestik. </li></ul>
  17. 19. <ul><li>lanjutan </li></ul><ul><li>Sanksi Administrasi </li></ul><ul><li>Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. </li></ul><ul><li>2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kegiatan yang berbadan usaha adalah berupa pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan. </li></ul>
  18. 20. <ul><li>KEGIATAN LANJUTAN YANG AKAN DILAKUKAN: </li></ul><ul><li>1. Pembuatan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Pergub nomor 12 tahun 2005. </li></ul><ul><li>2. Sosialisasi kepada masyarakat dan Pengelola Gedung bertingkat tinggi. </li></ul><ul><li>Desiminasi di lingkungan instansi Pemerintah DKI Jakarta (Tingkat Provinsi dan Kotamadya) </li></ul><ul><li>Pelatihan Teknis bagi Petugas Loket </li></ul><ul><li>Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pergub nomor 122 tahun 2005. </li></ul><ul><li>6 Implementasi dan Evaluasi Pelaksanaan </li></ul>
  19. 21. <ul><li>Harapan: </li></ul><ul><li>Apabila persentase pembangunan IPAL naik 10 % tiap tiap 5 tahun, maka untuk meningkatkan %tase 15 % (tahun 2005) ke 85% diperlukan waktu 35 tahun. </li></ul><ul><li>Faktor Yang Harus Dipenuhi: </li></ul><ul><li>Adanya konsorsium perusahaan swasta sebagai mitra pemerintah melaksanakan Pergub secara terprogram. </li></ul><ul><li>Instansi terkait berfungsi sebagai regulator yg memusatkan perhatian pada program pengendalian dan pengawasan, standarisasi, sosialisasi dan desiminasi, penegakan hukum dan pembinaan jasa konstruksi. </li></ul><ul><li>Biaya operasional instansi terkait tersedia secara berkelanjutan dan digunakan sebagaimana mestinya. </li></ul>
  20. 22. Saran Kepada Instansi Terkait
  21. 23. <ul><li>Saran Kepada Instansi Terkait. </li></ul><ul><li>Bapeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum memprakarsai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (Sektor Sanitasi Lingkungan RTRW) ke bentuk Rencana Induk Sanitasi Lingkungan secara hirarkhi. </li></ul><ul><li>2. Dinas Tata Kota perlu mengakomodasikan konsep dasar pengolahan air limbah sebagai utilitas bangunan yang dipertimbangkan di dalam proses penerbitan SIPPT, KRK dan RTLB. </li></ul><ul><li>Dinas P2B perlu mengakomodasikan konsep dasar pengolahan air limbah sebagai utilitas bangunan yang dipertimbangkan di dalam proses penerbitan IMB, IPB dan Izin Kelayakan Bangunan. </li></ul><ul><li>4 BPLHD harus menyusun Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik bersama instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. </li></ul>
  22. 24. 5. Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, PD PAL dan Masyarakat membangun instalasi pengolahan air limbah domestik pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan masyarakatnya terbatas. 6. Dinas Tata Kota & BPLHD mengkordinasikan penyusunan Kriteria dan Pedoman Penetapan kawasan permukiman yang pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah komunalnya menjadi beban pemerintah. 7. BPLHD dan Dinas Perindustrian memfasilitasi pembentukan assosiasi perusahaan jas konstruksi/ produsen perlengkapan instalasi pengolahan air limbah domestik.
  23. 25. 13. Dinas Perindustrian bersama assosiasi memfasilitasi peningkatan tingkat kemampuan produsen jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik; 15. Walikota dan Bupati menyusun pedoman/panduan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan Gubernur nomor 122 tahun 2005
  24. 26. <ul><li>KEGIATAN LANJUTAN YANG AKAN DILAKUKAN: </li></ul><ul><li>1. Pembuatan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Pergub nomor 122 tahun 2005. </li></ul><ul><li>2. Sosialisasi kepada masyarakat dan Pengelola Gedung bertingkat tinggi. </li></ul><ul><li>Desiminasi di lingkungan instansi Pemerintah DKI Jakarta (Tingkat Provinsi dan Kotamadya) </li></ul><ul><li>Pelatihan Teknis bagi Petugas Loket DTK,DP2B </li></ul><ul><li>Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pergub nomor 122 tahun 2005. </li></ul><ul><li>6 Implementasi dan Evaluasi Pelaksanaan </li></ul>

×