PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
ii
Penyusunan RTRW DKI Jakarta 2030 telah melalui proses yang panjang dan
dengan melibatkan berbagai pihak demi mewujudkan dokumen perencanaan
yang dapat memenuhi aspirasi warga dan mengantisipasi dinamika kota Jakarta
saat ini dan masa mendatang sampai dengan tahun 2030.
Melatarbelakangi penyusunan RTRW DKI Jakarta 2030, dimulai dengan evaluasi
RTRW Jakarta 2010 yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2007 dan sedianya akan dituangkan dalam draft rancangan revisi atas Perda
Nomor 6 Tahun 1999. Di tengah proses revisi tersebut, terbit Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.
Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan
untuk langsung menyusun Raperda baru yang mengacu pada Undang-undang
Nomor 26 tahun 2007 dan tetap memanfaatkan hasil evaluasi Perda Nomor 6
Tahun 1999. RTRW DKI Jakarta 2030 ini memuat kebijakan makro provinsi dan
6 wilayah kota serta kabupaten, sedangkan kebijakan yang bersifat operasional
akan lebih lanjut diwujudkan melalui Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan dan
Peraturan Zonasi yang berfungsi sebagai pedoman perizinan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Seiring dengan berkembangnya waktu, telah terjadi pergeseran prinsip-
prinsip dasar penyusunannya yang membedakan antara RTRW DKI Jakarta
2030 dengan RTRW DKI Jakarta 2010. Yang pertama, pengelolaan Jakarta
dilaksanakan dengan Manajemen Pertumbuhan Kota (Growth Management),
mengingat pengembangan ruang ke luar wilayah sudah tidak memungkinkan.
Kedua, dalam merencanakan tata ruang Jakarta tidak bisa hanya berbasis
administrasi saja, tetapi perlu berbasis fungsional, dalam hal ini kesatuan dengan
Megalopolitan Jabodetabekpunjur mutlak dipertimbangkan. Ketiga, terjadi
perubahan paradigma dari Discretionary System ke Regulatory System, yang
berarti bahwa yang semula penataan ruang sangat terbuka terhadap interpretasi
masing-masing individu khususnya pejabat pemerintah sebagai pihak yang
memiliki kewenangan dalam perizinan tata ruang, sekarang beralih menjadi
penataan ruang dengan kepastian hukum karena seluruh hal terkait akan diatur
hingga rinci dalam dokumen tertulis.
Selain prinsip-pinsip dasar penyusunan, juga terdapat satu hal lagi yang
membedakan RTRW DKI Jakarta 2030 ini dibandingkan RTRW terdahulu yaitu
dimuatnya aspek pemanfaatan ruang yang berisikan indikasi program utama
penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima)
tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun, terdiri atas usulan
program utama, lokasi, alternatif sumber pendanaan termasuk memobilisasi
dana-dana non pemerintah, pelaksana program pembangunan dan waktu serta
tahapan pelaksanaan, yang bertujuan untuk menjaga dan memandu pelaksanaan
perwujudan struktur dan pola ruang sebagaimana yang dicantumkan pada bagian
perencanaan secara lebih terarah dan konsisten.
Karenanya untuk mewujudkan penataan ruang Jakarta sesuai dengan yang
direncanakan di dalam RTRW DKI Jakarta 2030 tidak dapat dilakukan dengan
metode pembangunan yang konvensional lagi melainkan memerlukan terobosan
dan inovasi yang mensinergikan pembangunan di ruang darat, laut, udara, dan
ruang di bawah tanah. Dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di
DKI Jakarta, peran seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan
ruang di DKI Jakarta harus dapat ditingkatkan menjadi pihak-pihak yang
berkontribusi positif dalam penataan ruang atau pergantian cara pandang dari
konsep stakeholders (pemangku kepentingan) menjadi shareholders (pemegang
saham/kontribusi) dimana semua pihak tidak dapat hanya menuntut ‘hak’-nya
tetapi juga ada ‘kewajiban’ yang harus ditunaikan yaitu secara bersama-sama
berkontribusi aktif, bersinergi, dan meminimalkan konflik.
RTRW DKI Jakarta 2030 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karenanya yang terpenting adalah
bagaimana RTRW DKI Jakarta 2030 tidak hanya sekedar rencana di atas kertas,
namun bagaimana merealisasikan rencana tersebut secara konsisten menjadi
kebijakan dan program serta aksi yang jelas untuk mengakomodasi kebutuhan
yang nyata di lapangan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap gerak
langkah kita dalam mewujudkan kesejahteraan Kota Jakarta.
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
SARWO HANDHAYANI
PRAKATA

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
iii
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya maka Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 telah ditetapkan dan dapat disebarluaskan untuk diketahui seluruh warga kota Jakarta.
Rencana Tata Ruang yang baru ini berlaku sampai dengan tahun 2030, menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010.
RTRW DKI Jakarta 2030 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada penerapannya
telah mempertimbangkan beberapa kekhususan yang dimiliki Jakarta. Yang pertama adalah kekhususan terkait status Jakarta sebagai Ibukota
Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan kedua adalah fungsi Jakarta bersama Bodetabek sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kekhususan ketiga ditinjau dari
aspek fungsi kawasan yaitu Jakarta sebagai Kota Inti dalam Megalopolitan Jabodetabekpunjur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Hal ini semakin diperkuat dengan kebijakan nasional yang diarahkan
dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan Jabodetabekpunjur sebagai
kesatuan pembangunan dalam koridor ekonomi Jawa dengan program-program strategisnya
yang dituangkan dalam Masterplan Metropolitan Priority Area (MPA).
Sementara itu Jakarta juga harus memperhitungkan tantangan perubahan iklim global yang berimplikasi pada rentannya kawasan Ibukota terhadap
resiko bencana terutama ancaman rob, yang mutlak harus ditangani dengan serius, mengingat topografinya yang relatif rendah dan merupakan
delta city tempat bermuaranya 13 sungai, serta ditambah dengan adanya fenomena penurunan muka tanah. Menyikapi kerentanan tersebut,
Jakarta merencanakan membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Teluk Jakarta yang diharapkan dapat mengamankan kota Jakarta
secara berkelanjutan serta sekaligus meningkatkan potensi Jakarta sebagai Waterfront City yang dapat bersaing di dunia internasional.
Terima kasih kami sampaikan kepada pihak legislatif, seluruh tenaga ahli, rekan-rekan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang berbatasan dengan Jakarta, BUMN/BUMD, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha,
dan khususnya warga DKI Jakarta yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan RTRW ini.
RTRW DKI Jakarta 2030 adalah milik Kota Jakarta dan disusun dari, untuk, dan oleh warga Jakarta. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci.
Oleh karenanya saya mengajak pada kita semua secara bersama-sama memedomani RTRW DKI Jakarta 2030 dalam membangun Ibukota
yang kita cintai dengan mengedepankan peran-serta aktif, komitmen, konsistensi serta tanggung jawab kita bersama
demi terselenggaranya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.
Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun dan memelihara Ibukota Negara Republik Indonesia.
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
FAUZI BOWO
SAMBUTAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
DAFTAR ISI
PRAKATA KEPALA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA ii
SAMBUTAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA iii
BAB I KETENTUAN UMUM 5
BAB II RUANG LINGKUP 11
BAB III VISI DAN MISI 11
BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 12
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang 12
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang 12
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang 14
BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG 19
Bagian Kesatu Umum 19
Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan 19
Bagian Ketiga Sistem dan Jaringan Transportasi 20
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat 20
Paragraf 2 Sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian 24
Paragraf 3 Sistem dan Jaringan Transportasi Laut 24
Paragraf 4 Sistem dan Jaringan Transportasi Udara 25
Bagian Keempat Sistem Prasarana Sumber Daya Air 25
Bagian Kelima Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan 26
Paragraf 1 Sistem dan Jaringan Air Bersih 27
Paragraf 2 Sistem Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah 27
Paragraf 3 Sistem Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 28
Paragraf 4 Sistem dan Jaringan Energi 30
Paragraf 5 Sistem dan Jaringan Telekomunikasi 32
BAB VI RENCANA POLA RUANG 33
Bagian Kesatu Umum 33
Bagian Kedua Peruntukan Ruang Untuk Fungsi Lindung 33
Bagian Ketiga Peruntukan Ruang Untuk Fungsi Budi daya 38
BAB VII KAWASAN STRATEGIS 46
Bagian Kesatu Umum 46
Bagian Kedua Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi 47
Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan 48
Bagian Keempat Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya 48
Bagian Kelima Kawasan Strategis Pantura 49
BAB VIII KAWASAN KHUSUS 51
BAB IX RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI DAN KABUPATEN ADMINISTRASI 52
Bagian Kesatu Umum 52
Bagian Kedua Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 52
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 52
Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah 53
Bagian Ketiga Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara 56
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 56
Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah 57
iv

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
v
Bagian Keempat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 61
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 61
Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah 62
Bagian Kelima Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan 66
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 66
Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah 67
Bagian Keenam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur 70
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 70
Paragraf 2 Pola Ruang Wilayah 71
Bagian Ketujuh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 75
Paragraf 1 Struktur Ruang Wilayah 75
Paragraf 2 Pola Ruang Daratan (Pulau) 76
Paragraf 3 Pola Ruang Perairan/Pesisir 78
BAB X PEMANFAATAN RUANG 82
BAB XI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 83
Bagian Kesatu Umum 83
Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi 83
Paragraf 1 Umum 83
Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Rencana Detail 84
Bagian Ketiga Arahan Pemanfaatan Ruang di atas dan/atau di bawah
Tanah, Air, dan/atau Prasarana/Sarana Umum 84
Bagian Keempat Arahan Perizinan 85
Paragraf 1 Umum 85
Paragraf 2 Prosedur Pemberian Izin 86
Paragraf 3 Penggantian Yang Layak Terhadap Kerugian 86
Bagian Kelima Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif 86
Bagian Keenam Arahan Sanksi 88
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 88
Bagian Kesatu Pembinaan 88
Bagian Kedua Pengawasan 90
BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT 91
Bagian Kesatu Hak Masyarakat 91
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat 92
Bagian Ketiga Peran Masyarakat 92
Bagian Keempat Tahapan Penyampaian Peran Masyarakat 93
Bagian Kelima Pemberdayaan Peran Masyarakat 94
BAB XIV KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 94
BAB XV LARANGAN 95
BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI 96
BAB XVII PENYIDIKAN 98
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA 99
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN 100
BAB XX KETENTUAN PENUTUP 100
PENJELASAN PENJELASAN UMUM 103
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 104
LAMPIRAN I PETA 144
LAMPIRAN II TABEL 176

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :
bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai
ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya
guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga
kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga
keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang;
bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan
bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);
bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana kota-
kota besar lain di dunia menghadapi tantangan global, khususnya
pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate
change) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (climate action),
baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam
penataan ruang;
bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam kota delta
(delta city) sehingga pengarusutamaan tantangan dan kendala daerah
a.
b.
c.
d.
delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan
ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang;
bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, perlu menetapkan
kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka waktu sampai
dengan tahun 2030;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf e dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
e.
f.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencanaPembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-UndangNomor1Tahun2009tentangPenerbangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3776);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian
Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Republik Indonesia Nomor 3934);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembara