Successfully reported this slideshow.
Hak Karyawan atas Gaji dan pedoman menghitung :                 Pajak Ata Gaji  Masalah Pembayaran Hak Terkait dengan PH...
Bag 1 Pajak PenghasilanPajak Penghasilan Penghitungan Pajak AtasUpah Setiap warga negara dikenakan pajak atas penghasilan...
Bag 1 Pajak PenghasilanTarif dan Penerapannya Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak  tetap, pemagang, da...
Bag 1 Pajak PenghasilanPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)•   Diri Sendiri Rp. 15,84 juta•   Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 ju...
Bag 1 Pajak PenghasilanTarif Pajak Penghasilan Pasal 17Perubahan Tarif yang mulai Berlaku 1 Januari 2009  No.             ...
Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 1 :I. Daniel adl karyawan PT. Wijaya, telah bekerja 3 tahun, dapat gaji ...
Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2II. David pegawai pada perusahaan PT Satrio, menikah tanpa anak, memper...
Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan):     Penghasilan Neto Sebulan                              ...
Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan-II):Langkah Pengerjaan (Lanjutan):Langkah II: hitung pengura...
Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnyaDasar hukum pemotongan PPh Pas...
Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnya (..Lanjutan)Yang dimaksud den...
Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnya (..Lanjutan)A. PPh Pasal 21 S...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK• Detail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan Pemutusa...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHKDetail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan PemutusanH...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus danHitungannya:•   Kasus-1 :    Dono adalah karyawan...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-1 :Sesuai Kete...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-II :Kriteria P...
Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-III :Kriteria ...
Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPemotongan Upah dan DendaUpah Selama Tidak Masuk Kerja:“Asas No Work No Pay berlaku bagi ...
Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPemotongan Upah dan Denda•    CUTI: adalah istirahat tahunan yang dapat diambil pekerja s...
Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPembayaran Upah dan Denda KeterlambatanJika Perusahaan tidak menjalankan kesepakatan beru...
Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPembayaran Upah dan Denda Keterlambatan ( lanjutan.. )Total waktu keterlambatan yang dila...
Bag.IV Perlindungan UpahPERLINDUNGAN UPAH dan SANKSIHak atas upah adalah hal normatif pekerja dan dilindungi Undang-Undang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masalah Pengupahan Di Indonesia

4,512 views

Published on

Masalah Pengupahan Di Indonesia

  1. 1. Hak Karyawan atas Gaji dan pedoman menghitung :  Pajak Ata Gaji  Masalah Pembayaran Hak Terkait dengan PHK  Masalah Perlindungan Upah Di Indonesia Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 1
  2. 2. Bag 1 Pajak PenghasilanPajak Penghasilan Penghitungan Pajak AtasUpah Setiap warga negara dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak dengan nama dalam bentuk apapun termasuk atas penghasilan pekerjaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan dari pegawai atau orang yang berstatus:  Pegawai Tetap  Tenaga lepas  Penerima Pensiun, mantan pegawai, termasuk org pribadi atau ahli warisnya yg menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua  Penerima Honorarium  Penerima upah  Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, d an Aktuaris) Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 2
  3. 3. Bag 1 Pajak PenghasilanTarif dan Penerapannya Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai, serta distributor MLM / direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut: Pegawai Tetap, Penghasilan bruto dikurangi Biaya Jabatan 5% dari penghasilan Bruto, Maksimum adalah (Mulai berlaku 1 Januari 2009) Rp.500.000,- /bulan atau setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- per tahun. Biaya jabatan diperhitungkan berdasarkan masa kerja. Misalkan : pegawai kerja dari Januari s/d Juni 2009: Jika brutonya Rp.70 juta, maka biaya jabatan yang bisa dikurangkan 70 juta x 5% = 3.5 juta, tetapi berhubung 3.5 juta melebihi 6 x 500.000 = 3 juta, maka biaya jabatan yang bisa dikurangkan sebesar 3 juta. Contoh-II: Jika brutonya 50 juta, maka biaya jabatannya 50 juta x 5% = 2,5 juta. (Dasar Hukum: UU Nomor 36 tahun 2008 - UU ini mulai berlaku 1 Januari 2009) Dikurangi lagi iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 3
  4. 4. Bag 1 Pajak PenghasilanPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)• Diri Sendiri Rp. 15,84 juta• Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta• Tambahan Istri Bekerja Rp. 15,84 juta• Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta (Maksimal 3 orang)Contoh Perhitungan PTKP:Ketr. Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP• TK 15.840.000 - - 15.840.000• K/0 15.840.000 1.320.000 - 17.160.000• K/1 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000• K/2 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000• K/3 15.840.000 1.320.000 3.960.000 21.120.000• TK/1 15.840.000 1.320.000 17.160.000• TK/2 15.840.000 2.640.000 18.480.000• TK/3 15.840.000 3.960.000 19.800.000Keterangan:TK = Tidak KawinK/1 = Kawin, tanggungan 1 orang Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 4
  5. 5. Bag 1 Pajak PenghasilanTarif Pajak Penghasilan Pasal 17Perubahan Tarif yang mulai Berlaku 1 Januari 2009 No. Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp 50.000.000,- 5% 2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 ,- 15% 3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25% 4. Di atas Rp500.000.000,- 30% Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 5
  6. 6. Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 1 :I. Daniel adl karyawan PT. Wijaya, telah bekerja 3 tahun, dapat gaji & tunjangan sebesar Rp.1.600.000,-sebulan. Status Daniel adalah Lajang (Tidak Kawin/TK). Berapakah PPh Sdr.Daniel untuk setahun?Penghitungannya adalah sebagai berikut: Gaji dan Tunjangan Tetap setahun : 19.200.000 Premi Asuransi : 588.480 + 19.788.480 THR 1.600.000 + 21.388.480 Biaya Jabatan (5%x Upah) 1.069.424 JHT (2% x Upah) 384.000 - Penghasilan Neto 19.935.056 PTKP (Tidak Kawin) 15.840.000 - PKP 4.095.056 PPh psl.21 ( 5% x 4.095.056 ) Rp.204.753,- / thn Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 6
  7. 7. Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2II. David pegawai pada perusahaan PT Satrio, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp.4.000.000,00. PT Satrio mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premiJaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.Perusahaan menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Davidmembayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu Perusahaan jugamengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Satrio membayar iuran pensiun untuk David ke danapensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 140.000,00,sedangkan David membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. Gaji sebulan 4.000.000 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 20.000 Premi Jaminan Kematian 12.000 Jumlah Penghasilan Bruto 4.032.000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 201.600 2. Iuran Pensiun 100.000 3. Iuran Jaminan Hari Tua 80.000 Jumlah Pengurangan -381.600 Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400 Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 7
  8. 8. Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan): Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400 Penghasilan Neto Setahun 43.804.800 PTKP - Diri WP Sendiri 15.840.000 - Status Kawin 1.320.000 Jumlah PTKP 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak Setahun 26.644.800 Pembulatan 26.644.000 PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp26.644.000 1.332.200 PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12 111.017Langkah Pengerjaan: Langkah pertama kita menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto iniadalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya.Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur danpremi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalahimbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadiobjek PPh Pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminankematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung perusahaan. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 8
  9. 9. Bag 1 Pajak PenghasilanPerhitungan PPh 21, contoh 2 (lanjutan-II):Langkah Pengerjaan (Lanjutan):Langkah II: hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu: biayajabatan dan iuran pensiun (termasuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya 5% daripenghasilan bruto 5% x Rp.4.032.000,00 atau sama dengan Rp.201.600,00. Jumlah ini masih di bawahmaksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp.500.000,00 per bulan.Pengurang lainnya adalah iuran pensiun dan iuran JHT yang masing-masing Rp.100.000,00 danRp.80.000,00 (2% dari gaji) per bulan. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar atau ditanggung olehperusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp381.600,00.Penghasilan bruto Rp.4.032.000,00 dikurang pengurang Rp381.600 = Rp3.650.400,00. Jumlah inilah yangdimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini kita buat setahunkan dengancara penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau Rp3.650.400 x 12 = Rp43.804.800,00.Kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dalam hal ini jumlahnya adalahRp.17.160.000,00. Selisihnya (Rp.43.804.800 – Rp.17.160.000,00 = Rp.26.644.800) inilah Penghasilan KenaPajak. Sebelum dikalikan tarif pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut harus dibulatkan dulu ribuanpenuh ke bawah.Pajak Penghasilan terutang adalah tarif pajak (berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan)dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Karena Penghasilan Kena Pajak ini masih di bawah Rp50.000.000,-maka tarif yang dikenakan adalah 5% sehingga PPh Pasal 21 nya adalah 5% x Rp26.644.800,00 =Rp1.332.200,00. PPh Pasal 21 untuk sebulan, maka PPh Pasal 21 terutang dibagi 12 Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 9
  10. 10. Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnyaDasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 atas THR ini adalah Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilandan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 .THR dikelompokkan sebagai penghasilan tidak teratur di mana teman-temannya adalah bonus, jasaproduksi, gratifikasi, tantiem. Penghasilan-penghasilan ini disebut tidak teratur karena tidak diberikantiap bulan tetapi biasanya setahun sekali.Kutipan dari buku Peraturan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hariraya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun,maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainyac. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 10
  11. 11. Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnya (..Lanjutan)Yang dimaksud dengan penghasilan teratur adalah penghasilan yang biasanya diterima tiap bulanseperti gaji, tunjangan, uang lembur dll. Dengan rumus sedrhana bisa saya tuliskan sebagai berikut :PPh Pasal 21 atas THR = ( PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur dan THR ) – ( PPh Pasal21 atas penghasilan teratur saja )Contoh Perhitungan Pajak THR : Ajeng (status lajang tanpa tanggungan), pegawai pada PT B, bulanSeptember 2011 ini mendapat penghasilan berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp3.000.000,-. Di sampingitu Ajeng juga diberikan tunjangan hari raya sebesar Rp.5.000.000,-. Iuran pensiun setahun yangdipotong dari gaji adalah Rp100.000,-.A. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur dan THR :Penghasilan teratur setahun Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-Penghasilan THR = Rp.5.000.000,-Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp.36.000.000,- + Rp.5.000.000,- = Rp 41.000.000,-Biaya Jabatan 5% x Rp.41.000.000,- = Rp2.050.000,-Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-Jumlah Pengurang Rp.2.050.000,- + Rp1.200.000,- = Rp.3.250.000,-Penghasilan Neto Rp.41.000.000,- – Rp.3.250.000,- = Rp.37.750.000,- Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 11
  12. 12. Bag 1 Pajak PenghasilanMenghitung Pajak THR, Bonus, dan jenis Penghasilan TakTeratur lainnya (..Lanjutan)A. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur dan THR :..(Lanjutan)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp.15.840.000,-Penghasilan Kena Pajak Rp. 37.750.000 – Rp.15.840.000 = Rp21.910.000,-PPh Pasal 21 (5% x Rp.21.910.000) = Rp1.095.500,- <—– Nilai AB. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur Saja :Penghasilan teratur setahun Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-Biaya Jabatan 5% x Rp.36.000.000,- = Rp1.800.000,-Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-Jumlah Pengurang Rp1.800.000,- + Rp1.200.000,- = Rp.3.000.000,-Penghasilan Neto Rp.36.000.000 – Rp.3.000.000,- = Rp. 33.000.000,-Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp15.840.000,-Penghasilan Kena Pajak Rp.33.000.000 – Rp15.840.000 = Rp.17.160.000,-PPh Pasal 21 5% x Rp.17.160.000 = Rp.858.000,- <—– Nilai BC. PPh Pasal 21 Atas THR :Nilai A – Nilai B = 1.095.500 – 858.000 = Rp.237.000,- <—— Nilai C Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 12
  13. 13. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK• Detail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja dapat Anda baca di Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 th.2003: A. Uang Pesangon: UU no.13/2003 Pasal 156 ayat 2 B. Uang Penghargaan Masa Kerja: UU No.13/2003 Pasal 156 ayat 3 C. Uang Penggantian Hak: UU no.13/2003 Pasal 156 ayat 4 D. Uang Pisah: ditentukan Perusahaan dalam PP atau PKB bersama SP. Dari Peraturan diatas, dapat diklasifikasikan sbb: 1. Pekerja yang berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 adalah: a. Pekerja yang mencapai Usia Pensiun. b. Pekerja yang meninggal dunia c. Perusahaan tutup karena efisiensi d. Perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahan kepemilikan dan apabila perusahaan tidak bersedia menerima pekerja bekerja di perusahaan baru hasil penggabungan tersebut. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 13
  14. 14. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHKDetail peraturan mengenai Hak-Hak Karyawan terkait dengan PemutusanHubungan Kerja (lanjutan..)A. Pekerja yang berhak mendapatkan Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 adalah: 1. Pekerja yang melakukan kesalahan ringan 2. Perusahaan tutup karena rugi terus menerus 3. Perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahan kepemilikan, dan bila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 4. Perusahaan pailit.B. Pekerja yang tidak mendapatkan pesangon adalah: 1. Pekerja yang mengundurkan diri 2. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 3. Mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut (tetap mendapatkan uang Pisah) 4. Pekerja ditahan pihak berwajib (mendapatkan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 14
  15. 15. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus danHitungannya:• Kasus-1 : Dono adalah karyawan PT. Maju Niaga yang bergerak di bidang percetakan, dengan masa kerja 14 tahun. Dua tahun terakhir order perusahaan sangat menurun drastis sehingga rugi. Perusahaan melakukan perampingan dengan pengurangan karyawan, termasuk Dono. Sisa Cuti yang belum digunakan ada 7 hari. Gaji terakhir Dono adalah Rp.4.300.000,- dengan perincian sbb: Gaji Pokok : Rp.2.400.000,- Tunjangan Tetap : Tunjangan Masa Kerja : Rp. 400.000,- Tunjangan Jabatan : Rp.400.000,- Tunjangan Tidak Tetap : Tunjangan Makan : Rp.550.000,- Tunjangan Kehadiran : Rp.550.000,-Pertanyaan : Termasuk kriteria apa alasan PHK Sdr.Dono? Dan Berapa Pesangonnya?Jawab : Kriteria PHK Sdr.Dono adalah alasan efisiensi. Sesuai ketentuan, bagi Pekerja yang diakhirihubungan kerja nya karena efisiensi, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 x ketentuan pasal 156ayat 2 dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuaiketentuan pasal 156 ayat 4, tapi tidak berhak atas Uang Pisah. Total adalah sbb:1. Uang Pesangon: 2 x Psl.156 ay.2 = 2 x 9 bln Upah = 18 bulan2. Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x Psl.156 ay.3 = 1 x 5 bln = 5 bln3. Uang Penggantian Hak: 15% (a+b) + Sisa Cuti 7 hari yg belum diambil. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 15
  16. 16. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-1 :Sesuai Ketentuan, untuk menghitung Pesangon adalah Upah Pokok di tambah Tunjangan Tetap yaitu:Rp.2.400.000,- + (Rp.400.000,- +Rp.400.000,-) = Rp.3.200.000,-Jadi:‐ Uang Pesangon 18 bln = 18 x Rp.3.200.000 = Rp.57.600.000,-‐ Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan = 5 x Rp.3.200.000 = Rp.16.000.000,-‐ Uang Penggantian Hak = 15% x (18+5) = 15% x 23 x Rp.3.200.000 = Rp.11.040.000,-‐ Sisa Cuti 7 Hari yang belum diambil = Rp.3.200.000,- / 30 hari x 7 hari = Rp. 746.000,-Maka Total Uang Pesangon yang diterima Dono adalah sebesar:Rp.57.600.000,- + Rp.16.000.000,- + Rp.11.040.000,- + Rp.746.000,- = Rp.85.386.600,-Kasus II:Dini karyawan PT. Bunny dengan masa kerja 7 tahun. Total Gaji terakhir nya adalah: Rp.2.950.000,- +Tunjangan Makan dan Kehadiran: Rp.550.000,-. Dini mengajukan resign karena ingin jadi wiraswasta. 30Hari sebelum hari-H, dia telah mengajukan surat resign. Saat ini PT. Bunny belum ada ketentuanmengenai Uang Pisah. Dini memiliki sisa cuti 4 hari.Pertanyaaan: Apakah Dini berhak mendapatkan Uang Pesangon? Dan bagaimana perhitungan Hak nya? Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 16
  17. 17. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-II :Kriteria PHK yang dialami Dini adalah PHK dengan alasan pengunduran diri. Sesuai ketentuan, pekerjatersebut tidak berhak mendapat uang pesangon dari psl 156 ayat 2 dan juga tidak berhak mendapat uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3. Dini berhak mendapat Uang Penggantian Hakketentuan pasal.156 ayat 4.Berhubung PT. Bunny belum memiliki ketentuan Uang Pisah, maka Dini hanya akan mendapatkan UangPenggantian Hak Hak:Uang Pesangon: 0 x psl.156 ayat 2 = 0 x 0 bulan = 0Uang Penghargaan Masa Kerja = 0 x 0 bulan = 0Uang Penggantian Hak: 15% x (a+b) + Sisa Cuti 4 hariSisa Cuti= Rp.2.950.000/ 30 hari x 4 hari = Rp.393.000,-Apabila Perusahaan sudah memiliki ketentuan Uang PIsah, Dini bisa mendapatkan Uang Pisah selaindari peng-uang-an Sisa Hak Cuti.Kasus III :Sdr. Kasino bekerja di PT. Indro selama 11 thn dan gaji terakhirnya Rp.4.250.000,- PT. Indro adalahperusahaan kimia yg sangat rentan kebakaran, oleh karena itu diberlakukan larangan merokok di semuaarea. Pelanggaran dapat dikategorikan pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan. Kasino melanggarketentuan ini dan mendapat surat PHK.Pertanyaan:1. Apa kriteria alasan PHK sdr. Kasino?2. Apakah Sdr. Kasino berhak mendapat Pesangon? Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 17
  18. 18. Bag.II Perhitungan PHKPerhitungan Hak yang terkait PHK – Contoh Kasus &Hitungannya (lanjutan.)JAWABAN Kasus-III :Kriteria PHK Sdr. Kasino adalah melakukan pelanggaran ringan. Sesuai ketentuan: Pekerja yangmelakukan pelanggaran ringan dan setelah di proses ada penetapan dari pengadilan HubunganIndustrial (PHI) untuk di akhiri Hubungan Kerjanya, maka bagi pekerja tersebut berhak mendapatkanuang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuanpasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, tapi tidak berhak atas UangPisah. Sisa Hak Cuti = 0, berarti tidak ada penguangan atas sisa Hak Cuti.Kalau Sdr. Kasino sudah menerima penetapan PHK setelah mendapat SP-III maka tidak perlu mendapatpenetapan dari PHI. Perusahaan hanya perlu mendaftarkan ke PHI untuk mendapatkan Akta nomorpenetapan PHK ny saja.Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan (Tunj.Tetap) = Rp.3.400.000,-Tunjangan Tidak Tetap = Rp.850.000,-Pesangon yang di dapatkan sbb:• Uang Pesangon: 1 x psl.156 ayat 2= 1 x 9 bulan = 9 bulan x Rp.3.400.000 = Rp.30.600.000• Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x pasal 156 ayat 3 = 4 bulan x Rp.3.400.000 = Rp.13.600.000• Uang Penggantian Hak = 15% x (a + b) = 15% x 13 x Rp.3.400.000 = Rp.6.630.000,-Total Uang Pesangon adalah sebesar: a + b + c = Rp.50.830.000,-Harus dibuat Perjanjian Bersama, dan Tanda Terima diatas Materai Rp.6.000,- Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 18
  19. 19. Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPemotongan Upah dan DendaUpah Selama Tidak Masuk Kerja:“Asas No Work No Pay berlaku bagi Pekerja yang tidak bekerja / tidak produktif. Pengecualian atas asas iniadalah apa yang dituliskan dalam UU Tenaga Kerja No.13 thn.2003 pasal 93 ayat 1. “Perusahaan juga wajib membayar upah pekerja atas cuti khusus sbb :a. Pekerja menikah : 3 harib. Pekerja menikahkan anak : 2 haric. Khitan anak : 2 harid. Baptis anak : 2 harie. Istri Melahirkan/keguguran kandungan : 2 harif. Anggota Keluarga 1 rumah meninggal : 1 harig. Suami, istri, orang tua/mertua, anak, menantu meninggal : 2 hariPekerja Sakit Berkepanjangan, Perusahaan wajib membayar upahnya sbb :a. 4 bulan pertama : dibayar 100% dari upahb. 4 bulan kedua : dibayar 75% dari upahc. 4 bulan ketiga : dibayar 50% dari upahd. Bulan selanjutnya, dibayar 25% upah sebelum dilakukan proses PHK Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 19
  20. 20. Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPemotongan Upah dan Denda• CUTI: adalah istirahat tahunan yang dapat diambil pekerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.Kebijakan mengenai Cuti diatur dalam UU Tenaga Kerja no.13 /2003 pasal 79Bagaimana jika Cuti tidak diambil?1. Hak Cuti gugur bilamana dalam waktu 6 bulan setelah timbulnya Hak, pekerja ternyata tidak menggunakan bukan karena alasan yang diberikan oleh Atasan atau alasan yang istimewa.2. Apabila Cuti yang tidak diambil, atas kesepakatan Perusahaan boleh dibayarkan dengan uang, maka perhitungannya adalah sbb: (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) / 30 x jumlah sisa hak cuti.• ISTIRAHAT PANJANG: kebijakan ini tertuang dalam KEPMEN no.51/MEN/IV/2004 Tentang Istirahat Panjang pada perusahaan tertentu. Cuti panjang ini diberikan setelah masa kerja 6 tahun secara terus menerus di perusahaan yang sama. Dalam UU no.13 thn.2003 pasal 79 ayat 2 huruf d: istirahat panjang sekurang-kurangnya dua bulan, dilaksanakan di tahun ke 7 dan ke 8, masing-masing 1 bulan. Bag.III Pemotongan Upah dan Denda Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 20
  21. 21. Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPembayaran Upah dan Denda KeterlambatanJika Perusahaan tidak menjalankan kesepakatan berupa pembayaran lewat darisatu bulan, maka digolongkan “Terlambat Membayar Upah”. Dengan demikianberlaku ketentuan sbb:1. Dihitung sejak hari ke-empat keterlambatan membayar upah s/d hari ke delapan, pengusaha wajib menambah 5% dari total upah yang diterima dalam satu bulan.2. Setelah hari ke delapan atau mulai dari hari ke sembilan, ditambah 1% untuk tiap hari keterlambatan dan maksimum berlaku satu bulan dan nilainya tidak boleh lebih dari 50% dari upah yang seharusnya dibayar.3. Apabila setelah satu bulan pengusaha belum juga bayar upah pekerja tsb, maka perusahaan wajib membayar bunga yang ditetapkan Bank yang nilainya sebesar bunga kredit ybs.Contoh kasus :Indro bekerja sejak th.1994. Total gaji: Rp.3.900.000,- Perusahaan belummembayar gaji bulan Juni, dan akan dibayar tgl.2 Agustus. Berapakah Perusahaanharus membayar gaji Indro bulan Juni beserta denda, dan gaji bulan Juli?Perhitungannya adalah sebagai berikut: Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 21
  22. 22. Bag.III Pemotongan Upah dan DendaPembayaran Upah dan Denda Keterlambatan ( lanjutan.. )Total waktu keterlambatan yang dilakukan perusahaan adalah satu bulan, makaperhitungannya adalah sbb:• Dihitung sejak hari ke-empat sampai hari ke-delapan, Perusahaan wajib membayar gaji + 5% dari Gaji bulan Juni. Maka tambahan denda keterlambatan: 5% x Rp.3.900.000 = Rp. 195.000 , -.• Setelah hari ke-8 atau mulai hari ke-9, ditambah 1% dari total yg diterima 1 bulan utk setiap hari keterlambatan s/d akhir bulan. Hari ke-9 s/d hari ke-30 = 22 hari. Maka: 1% x Rp.3.900.000,- = Rp.39.000,- Jadi: 22 hari x Rp.39.000,- = Rp.858.000,- Jadi Total yang harus dibayar Perusahaan dan keterlambatan adalah:• Gaji bulan Juni sebesar Rp.3.900.000,- Denda keterlambatan: Rp.195.000,- + 858.000 = Rp.1.053.000,-• Gaji Bulan Juli sebesar Rp.3.900.000,-• Total yang harus dibayar Perusahaan untuk bulan JUNI dan JULI adalah: Rp.3.900.000+ 1.053.000+ 3.900.000,- = Rp.8.053.000,-*. Ketentuan Pasal 19 lampiran 1 PP no.8 th.1981 ttg Perlindungan Upah ayat 2 mengatakan: bila sesudah 1bulan upah masih belum dibayar maka pengusaha diwajibkan pula membayar bunga ; dan acuannyaadalah trend bunga yg berlaku umum di pasar pada saat itu. Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 22
  23. 23. Bag.IV Perlindungan UpahPERLINDUNGAN UPAH dan SANKSIHak atas upah adalah hal normatif pekerja dan dilindungi Undang-Undang. Bila Pekerjatidak melakukan kewajibannya, maka tidak dibayar (asas No Work No Pay). Dan bilaPerusahaan tidak membayar atau terlambat membayar Upah Pekerja yang sudahmelaksanakan tugas, maka pengusaha tersebut dikenakan denda atau sanksi.Pasal dalam UU Tenaga Kerja no.13 /2003 mengenai Upah:1. Pengusaha membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum (pasal 90 ay.1), sanksi ditetapkan di pasal 185.2. Bila Pengusaha tidak membayar upah pekerja yang tidak bekerja karena alasan-alasan di pasal 93 (yg mana Pengusaha seharusnya tetap membayar): sanksi di Pasal 1863. Bila Pengusaha tidak membayar upah pekerja untuk kerja Lembur sesuai ketentuan pasal 78, maka sanksi dijelaskan dalam pasal 187.4. Pengusaha yang tidak membayar upah Pesangon krn mencapai usia pensiun sesuai ketentuan pasal 167 ayat 5, maka sanksi nya dijelaskan dalam pasal 184.Perlindungan Upah: dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP No.8 Tahun 1981tentang PERLINDUNGAN UPAH.Perlindungan atas Upah Minimum, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerjanomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah MinimumPerlindungan upah pekerja yang berhak mendapat Tunjangan Hari Raya, dijelaskan dalamPeraturan Menteri Tenaga Kerja RI no.PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya.Skala Upah: diatur dalam Kep.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Dirangkum Oleh : Sigit Iskandar,SE,SH 23

×