Juknis HIV: Pedoman iIPP

1,819 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juknis HIV: Pedoman iIPP

  1. 1. PEDOMAN NASIONALKOMISIPENANGGULANGANAIDS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2010
  2. 2. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB I PENDAHULUANKementerian Kesehatan Republik Indonesia 1
  3. 3. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1. Perkembangan AIDS ○ ○ ○ ○ Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan sindromnya ○ ○ yang disebut Acquired Immune Deficiency Syndrome ○ ○ (AIDS), ditemukan pada tahun 1982. Perkembangan ○ permasalahan HIV dan AIDS semakin lama semakin ○ ○ mengkhawatirkan baik dari segi kuantitatif maupun ○ ○ kualitatif. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini ○ ○ jumlahnya telah mencapai lebih dari 60 juta orang dan ○ 20 juta diantaranya telah meninggal. ○ ○ Tidak mengherankan apabila permasalahan HIV dan AIDS ○ ○ telah menjadi epidemi di hampir 190 negara. Data ○ ○ UNAIDS pada bulan Desember 2004 tercatat ada 35,9 - ○ 44,3 juta ODHA. Dan 2,0-2,6 juta diantaranya adalah ○ ○ anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Data yang sama ○ ○ menunjukkan bahwa proporsi perempuan mencapai ○ ○ 49,74 %, yang berarti semakin besar kemungkinan ○ perempuan melahirkan bayi yang telah atau akan ○ ○ terinfeksi HIV. Selain itu akan semakin banyak pula anak- ○ ○ anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal ○ ○ disebabkan AIDS. ○2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  4. 4. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Perkiraan ODHA (Anak-anak dan Dewasa) 2004 Sumber: UNAIDS & WHO, AIDS Epidemic Update: December 2004, UNAIDS, 2004.2. Perkembangan Kasus HIV dan AIDS di IndonesiaKasus HIV dan AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali.Setelah itu masih dapat dikatakan, tidak terjadi penambahan kasus secara signifikan.Akan tetapi pada tahun 1993 terjadi ledakan kasus di Indonesia, yaitu penambahankasus melebihi 100. Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya Keppres No. 36Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang mempunyai tugasutama untuk menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia. Kemudiandiperbarui dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun2006 yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas dari KomisiPenanggulangan AIDS Nasional. Penambahan angka HIV dan AIDS terus meningkatdan pada Maret 2005, dilaporkan bahwa sejak tahun 1987, terdapat 6.789 kasusHIV dan AIDS. Hal terebut menunjukkan, bahwa di Indonesia telah terjadipeningkatan yang sangat cepat dan tajam. Pada tahun 2000 penambahan kasusbaru melebihi angka 500 dan pada tahun 2002 telah mendekati angka 1.000.Berdasarkan pada laporan nasional estimasi populasi dewasa rawan terinfeksi HIVtahun 2006, trend perkiraan peningkatan kasus HIV di Indonesia: • Estimasi populasi rawan 6.466.480. • Estimasi prevalensi HIV (tinggi) pada penularan melalui hubungan seksual yang tertinggi adalah pada kelompok waria 25,20%. Sedangkan estimasi prevalensi HIV (tinggi) yang terendah pada pasangan pelanggan WPS 0,62%. • Orang ODHA 165.600. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 3
  5. 5. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Proporsi Infeksi Baru HIV pada sub populasi di Indonesia sampai tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia mau tidak mau, ingin tidak ingin telah masuk dalam epidemi yang mengkhawatirkan. Apabila tidak ada tindakan yang nyata baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, maka angka kasus HIV dan AIDS akan semakin bertambah dan memperberat beban negara di kemudian hari. 3. Pola Penularan HIV dan AIDS di Indonesia Pada awal perkembangan HIV dan AIDS di dunia, pola penularannya terjadi pada kelompok homoseksual. Hal ini menimbulkan penilaian bahwa AIDS adalah penyakit orang yang mempunyai perilaku seks ‘menyimpang‘. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia yaitu penularan HIV dan AIDS didominasi oleh hubungan seks heteroseksual bukan homoseksual seperti yang menjadi stigma selama ini. HIV dan AIDS dapat mengenai siapa saja. Pada awalnya kasus HIV ditemukan di kalangan sub populasi risiko tinggi, misalnya: penjaja seks wanita dan pria, waria, laki-laki risiko tinggi. Dalam perkembangannya ditemukan kasus-kasus HIV pada kelompok ibu rumah tangga yang tidak berperilaku risiko tinggi dan hanya berhubungan seksual dengan suaminya. Pola ini terus berlanjut sampai sekarang dengan data penularan melalui hubungan seks pada kelompok heteroseksual masih mendominasi penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia.4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  6. 6. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuPola penularan HIV di sub populasi pria risiko tinggi.Pola penularan IMS di sub populasi pria risiko tinggi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 5
  7. 7. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku
  8. 8. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuPola penularan HIV di sub populasi Laki Berhubungan Seks dengan Laki-laki.Pola penularan berubah saat ditemukan kasus seorang ibu yang sedang hamil diketahuiterinfeksi HIV dan bayi yang dilahirkan ternyata juga positif terinfeksi HIV. Berartitelah terjadi penambahan pola penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayi yangdikandungnya, disamping penularan melalui hubungan seks. Hal tersebut didukungdengan hasil survei pada tahun 2000 di kalangan ibu hamil di propinsi Riau dan Papuayang memperoleh angka kejadian infeksi HIV 0,35 % dan 0,25 %. Sedangkan tes sukarelapada ibu hamil di DKI Jakarta ditemukan infeksi HIV sebesar 2,86%. Berbagai datatersebut membuktikan bahwa epidemi HIV dan AIDS telah masuk pada penularan verticaldari ibu pada bayinya.Ledakan kasus HIV yang terjadi di kalangan penyalahguna narkoba suntik (penasun)pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an disebabkan penggunaan secara bersamajarum suntik yang tidak steril. Pada 1995 sampai Maret 2005, proporsi penularanmelalui penggunaan jarum suntik tidak steril meningkat lebih dari 50 kali lipat, dari0,65 % pada tahun 1995 menjadi 35,87% pada tahun 2004. Pada kurun waktu yangsama, proporsi penularan melalui hubungan seksual menurun cukup besar. Pada saatini penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril menjadi urutan terbesarkedua setelah heteroseksual serta menjadi faktor risiko utama penularan HIV dan AIDSdi Indonesia.Komisi Penanggulangan AIDS tingkat nasional memproyeksikan antara tahun 2007-2020, laki-laki yang terinfeksi HIV melalui hubungan seksual tidak aman dengan penjajaseks akan merupakan bagian terbesar dari kasus HIV yang baru. Proyeksi ini sejalandengan perkiraan Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat kawasan Asia secarakeseluruhan,
  9. 9. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Beban negara bertambah berat, karena orang yang terinfeksi HIV telah masuk dalam tahap AIDS, terbanyak pada kelompok penasun, yaitu 46,48%. Sedangkan yang ditularkan melalui hubungan heteroseksual hanya 36,23%. Permasalahan bukan hanya sekedar pemberian terapi antiretroviral (ARV), tapi uga harus memperhatikan permasalahan adiksi pada penasun. Negara tidak boleh melalaikan permasalahan pencegahan penularan walaupun ada terapi ARV, karena ancaman penularan akan terus berlangsung seiring dengan pengobatan yang dilakukan. Hasil pemodelan situasi HIV di Indonesia tren peningkatan jumlah ibu dan anak yang terkena HIV sampai tahun 2020. 4. Dampak Penyebaran yang Lebih Luas Di Indonesia tren penularan HV merupakan pola epidemi terkonsentrasi yaitu penularan terbatas pada sub populasi berisiko saja. Sehingga perluasan penularan lebih banyak terjadi dari sub populasi berisiko pada pasangan seksual atau keturunannya. Gambar 8: Jejaring perilaku penularan HIV di Indonesia.8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  10. 10. Sumber: laporan survei surveilans perilaku tertular HIV 2004-2005, Depkes RI dan BPS. Pola penularan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa epidemi telah masuk ke kalangan yang lebih luas yang selama ini tidak termasuk dalam kategori berperilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS. Sehubungan dengan itu diperlukan respon yang cepat dan tepat, karena situasi epidemi HIV dan AIDS sudah sangat mengkhawatirkan. Program HIV dan AIDS perlu diperluas dan ditingkatkan mutunya. Salah satu upaya adalah dengan semakin mengembangkan berbagai intervensi perubahan perilaku agar dapat mengubah perilaku dari peerilaku yang berisiko menjadi perilaku yang aman. Untuk itu perlu dikembangkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku (IPP), agar dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan IPP tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 9
  11. 11. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuB. Tujuan, Sasaran dan Dasar Kebijakan 1. Tujuan Pedoman • Menyediakan acuan bagi pelaksanaan dan pengelolaan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual. • Meningkatkan kapasitas para pengelola dan pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan program IPP dalam melaksanakan IPP sesuai dengan standar. 2. Sasaran Buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku disusun, dengan sasaran: • Institusi/Lembaga pemerintah yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. • Institusi/Lembaga non pemerintah yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. • Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. 3. Dasar Kebijakan Buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku disusun, dengan berlandaskan pada: • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. • Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. • Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Keputusan Bersama Menko Kesra selaku Ketua KPA (Nomor 20/Kep/Menko/ Kesra/ XII/2003) dan Kapolri selaku Ketua BNN (Nomor B/01/XII/2003/BNN) tentang Pembentukan tim nasional upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat /bahan adiktif dengan cara suntik.10 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  12. 12. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Kesepakatan Bersama antara KPA (No 21 Kep/Menko/Kesra/XII/2003) dan BNN (No B/04/XII/2003/BNN) tentang upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat /bahan adiktif dengan cara suntik.• Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010.• Komitmen Sentani dalam memerangi HIV dan AIDS di Indonesia.• Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI, 2008-2012.• Rencana Aksi Nasional, KPAN, tahun 2007-2010.• Millineum Development Goals, Tujuan 6 Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 11
  13. 13. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku12 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  14. 14. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB II INTERVENSIPERUBAHAN PERILAKU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 13
  15. 15. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB II INTERVENSI PERUBAHAN PERILAKU A. Pengertian ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1. Mengapa IPP diperlukan? ○ ○ ○ ○ Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, secara umum ○ ○ intervensi dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok besar ○ yakni: 1) Intervensi Perilaku dan 2) Intervensi Biomedis. ○ ○ Intervensi, memiliki makna harfiah ‘mendatangi/memasuki ○ ○ sesuatu di antara satu hal dengan hal lain’. Misalnya, ○ ○ menengahi antara layanan kesehatan dengan pasien/klien. ○ Asumsi utama dari sebagian besar intervensi adalah untuk ○ ○ mengurangi atau menekan biaya ekonomi dan sosial yang ○ ○ harus ditanggung jika intervensi tidak dilakukan atau ○ ○ dibiarkan begitu saja, tanpa dukungan apa pun. ○ ○ ○ Intervensi, khususnya perubahan perilaku dibutuhkan agar ○ ○ setiap orang, terlebih populasi berperilaku risiko tinggi ○ ○ dapat terhindar dari Infeksi Menular Seksual maupun HIV. ○ Intervensi dibutuhkan agar orang yang berperilaku risiko ○ ○ tinggi memahami cara-cara melindungi diri, sehingga ○ ○ terhindar dari penularan. Dalam hal ini pencegahan atas ○ ○ risiko yang lebih buruk lebih diutamakan, mengingat ○ beberapa pertimbangan sebagai berikut: ○ ○14 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  16. 16. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku a. HIV belum dapat disembuhkan, sehingga mencegah agar tidak menjadi HIV positif sangatlah menguntungkan dibanding mengatasi masalah yang muncul setelah menjadi positif. b. Jika telah positif HIV, untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik, maka pada tingkat tertentu harus mengkonsumsi ARV. ARV adalah obat yang harus diminum seumur hidup. Dengan demikian biaya ekonomi yang harus ditanggung untuk menyediakan obat agar dapat diminum secara teratur harus ditanggung seumur hidup pula. c. Stigma masih melekat kuat pada orang-orang yang telah terinfeksi HIV, sehingga biaya psikososial yang harus ditanggung pun sangat besar.Di dalam peta penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif (lihat gambar 9),upaya intervensi dilakukan pada orang yang masih berstatus negatif, telah terpajan,dinyatakan HIV positif, dalam tahap AIDS, bahkan dalam stadium terminal. Padasetiap fase tersebut dibutuhkan penanganan spesifik sesuai kebutuhan dan keadaanyang dihadapi. Dalam hal ini IPP memiliki peran esensial untuk mendukungkeseluruhan kontinum intervensi meliputi pencegahan, pengobatan, perawatan dandukungan dengan komunikasi strategis. Beberapa contoh di bawah inimenggambarkan peran IPP dalam upaya penanggulangan tersebut.Bagi orang yang masih berstatus negatif, intervensi utama yang perlu dilakukanadalah paparan mengenai pencegahan dan pemeliharaan perilaku positif agar statusnegatif dapat dipertahankan. Bagi orang yang berperilaku risiko tinggi namun masihnegatif, maka perlu segera melakukan tes HIV dan sangat disarankan mengikutikonseling paska tes dengan tujuan untuk membuat perencanaan lanjut berkaitandengan hasil tes tersebut. Perencanaan dalam proses konseling sangat pentinguntuk menekankan upaya perubahan atau mempertahankan perilaku positif bagiklien, maupun akses pengobatan yang diperlukan. Bagi orang yang telah berstatusHIV positif hingga sakit terminal, sangat dibutuhkan konseling lanjutan dalam rangkamengubah maupun mempertahankan perilaku positif. Sepanjang fase ini dukunganpsikososial, rohani dan ekonomi juga sangat penting dalam rangka meningkatkankualitas hidup. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 15
  17. 17. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuGambar 9 Pengobatan PMTCT Pengobatan pelengkap paliatif Perawatan PEP dirumah Terapi anti retroviral Diagnosis, Terapi Infeksi Opotrunistik dan Profilaksis Dukungan psiko-sosial-rohani-ekonomi Konseling dan tes HIV sukarela Pencegahan & Memelihara perilaku positif (IPP, KPP, IMS, UP dan IDU) Cegah terpajan, tidak (+) Tunda terminal bagi AIDS HIV (-) Terpajan HIV (+) AIDS TerminalSalah satu contoh konkrit diperlukannya kombinasi dan kesinambungan intervensi(perilaku dan biomedis) adalah pada program penanggulangan IMS pada penjajaseks. Bila intervensi perilaku tidak dilakukan, upaya memutus mata rantai penularanIMS pada penjaja seks dan pelanggan sulit dipertahankan. Intervensi kombinasiyang diperlukan adalah pengobatan IMS yang efektif (biomedis) dan penggunaankondom yang konsisten (perilaku). Pengobatan IMS yang efektif akanmenyembuhkan IMS. Namun demikian jika tidak disertai dengan intervensi perilakuuntuk menggunakan kondom secara konsisten, maka upaya pengobatan yangdilakukan akan sia-sia. Dalam waktu singkat penularan akan terjadi kembali antarpasangan seks tersebut, sehingga upaya menurunkan prevalensi IMS pada kelompoktersebut tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.2. Pengertian Perubahan PerilakuDalam kaitan dengan penularan IMS, HIV dan AIDS dikenal adanya perilaku berisikodan perilaku aman. Perilaku berisiko adalah segala perilaku seksual dan non seksualyang menimbulkan risiko dan memungkinkan terjadinya penularan/infeksi IMS, HIVdanAIDS. Dengan kata lain:• Risiko adalah suatu situasi yang diambil seseorang .• Risiko terkena atau tertular HIV adalah sebagai situasi yang diambil yang dapat membahayakan kesehatan seseorang tanpa diketahui.16 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  18. 18. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Seseorang dikatakan berisiko HIV jika orang tersebut berada pada suatu kesempatan untuk terkena virus karena perilakunya, baik seksual maupun non-seksual. • Faktor-faktor yang membuat orang berisiko tertular HIV, diantaranya: faktor biologis, budaya, ekonomis dan psikologis. Perilaku aman adalah segala perilaku seksual dan non-seksual yang terhindar dari suatu potensi risiko tertular maupun menularkan IMS, HIV dan AIDS, atau perilaku aman adalah segala perilaku seksual yang tidak memungkinkan terjadinya penularan/infeksi IMS, HIV dan AIDS • Perilaku aman adalah suatu situasi yang diambil sebagai tindakan untuk menghindar atau meminimalkan suatu risiko yang sedang dihadapi. • Perilaku aman yang berhubungan dengan IMS dan HIV adalah tindakan-tindakan, baik secara seksual maupun non seksual yang membuat situasi aman dan terhindar dari HIV. Sehubungan dengan itu, dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS perubahan perilaku pada prinsipnya adalah perubahan dari perilaku yang berisiko terjadinya penularan menjadi perilaku yang aman.3. Intervensi Perubahan PerilakuIntervensi Perubahan Perilaku (IPP) adalah pendekatan umum untuk mengubah perilakuberisiko dan mempertahankan perilaku positif melalui serangkaian kegiatan sesuaikebutuhan kelompok dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan individudan kolektif.Dalam kaitan dengan intervensi, kita mengenal juga komunikasi perubahan perilaku (KPP).Komunikasi Perubahan Perilaku merupakan strategi IPP yang memungkinkan serangkaiankegiatan yang dirancang dalam IPP dilaksanakan, sehingga pesan-pesan intervensi diterimaoleh kelompok dan mendorong pada perubahan perilaku individu maupun kolektif. KPP,dengan definisi yang melekat padanya, yakni suatu proses interaktif yang melibatkanKD dan komunitas untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai macammedia dan saluran untuk mempromosikan, mengembangkan dan memelihara perilakupositif; maka ia berfungsi sebagai penggerak, pelumas sekaligus perekat berbagai kegiatandalam IPP. Dengan fungsi tersebut, maka KPP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,mengubah sikap dan keyakinan, persepsi risiko, membangun keterampilan untukmengadopsi serta mempertahankan perilaku sehat.Penerapan IPP menekankan adanya kombinasi dengan layanan dan produk(kondom, obat). IPP juga memberikan penekanan lebih besar pada advokasi danmobilisasi komunitas dalam mengupayakan transformasi sosial dimana perubahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 17
  19. 19. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku perilaku dapat terjadi dengan menciptakan lingkungan yang memampukan terjadinya perubahan pada individu yang didukung oleh perubahan nilai, sikap dan perilaku pada tingkat kolektif. Dengan demikian tujuan IPP adalah: • Mengurangi perilaku berisiko pada individu yang berperilaku risiko tinggi. • Mempertahankan perilaku positif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku individu dan kolektif. Tujuan akhir program adalah penurunan prevalensi IMS, HIV dan AIDS melalui: • Perubahan perilaku yang terjadi melalui penyebaran luasan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok perilaku risiko tinggi misalnya LSL, waria, HRM, WPS dan PPS. • Upaya untuk menurunkan prevalensi dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pelaksana, tokoh masyarakat, pemerintah, sektor usaha dengan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif, yang mendukung kelompok perilaku risiko tinggi untuk mengubah perilakunya. • Program lainnya adalah menyediakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memudahkan kelompok perilaku risiko tinggi (khususnya) dan masyarakat (umumnya) mengubah perilakunya. B. Efektivitas Intervensi Perubahan Perilaku Intervensi Perubahan Perilaku dalam konteks upaya penanggulangan HIV dan AIDS sangat disarankan untuk mengacu/berdasarkan pada teori-teori sosial dan perilaku. Intervensi juga harus telah terbukti efektif melalui sebuah evaluasi program yang menyeluruh. Jika populasi yang dimaksud sesuai dengan intervensi yang dipilih, maka bisa saja intervensi dilakukan tanpa melakukan perubahan yang berarti, dengan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh sama bagusnya dengan intervensi sebelumnya. Namun, bila karena alasan tertentu penyesuaian sangat perlu dilakukan, elemen kunci dari intervensi tersebut haruslah dipertahankan. Penemuan model setelah dilakukannya intervensi berbasis evidence (di mana elemen kunci dipertahankan), tampaknya akan menunjukkan program yang efektif untuk mengurangi risiko penularan HIV. Intervensi berbasis evidence maksudnya adalah, intervensi perilaku, sosial dan struktural yang terkait erat dengan upaya pengurangan risiko HIV telah diuji18 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  20. 20. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakumenggunakan disain metodologi yang akurat, dan terbukti efektif dalam settingriset. Intervensi yang berbasis evidence atau sains telah dievaluasi denganmenggunakan outcome kesehatan atau perilaku; telah dibandingkan dengankelompok kontrol/pembanding (atau bila tanpa kelompok pembanding, misalnyadalam studi kebijakan, maka tersedia data pra dan pasca intervensi); tidak ada biasyang mencolok; atau jika pun ada bias yang terlalu kentara telah dilakukanpenyesuaian; serta secara signifikan memberikan hasil yang lebih positif biladibandingkan dengan kelompok kontrol/pembanding, dan tidak menunjukkan hasilyang negatif.Intervensi sebagai suatu kegiatan atau serangkaian paket kegiatan yang bertujuanmengubah pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku atau tindakan individu maupunpopulasi untuk mengurangi perilaku berisikonya, haruslah memiliki proses, hasil yangakan dicapai (objectives dan outcomes) serta petunjuk tahapan implementasi yangjelas.Namun, walau kita menggunakan intervensi yang telah dievaluasi dan terbukti efektif,atau pun mengembangkan suatu intervensi berbasis teori ilmiah, ada LIMA hal pentingyang harus diketahui mengenai populasi yang akan menjadi sasaran intervensi, yakni: 1. Komunitas atau populasi seperti apakah yang akan dijangkau (LSL, penasun, heteroseksual)? 2. Perilaku seperti apakah yang menempatkan mereka pada posisi berisiko (LSL yang melakukan seks anal tidak aman; penasun yang berbagi jarum suntik dan/ atau berhubungan seks dengan banyak pasangan tanpa kondom; mereka yang berhubungan seks dengan banyak pasangan tanpa kondom; atau heteroseksual yang teridentifikasi sebagai LSL yang melakukan hubungan seks anal tidak aman)? 3. Faktor apakah yang dianggap berdampak pada perilaku risiko tingginya (penjajagan risiko stereotipe mengenai mereka yang dianggap berisiko, fatalisme, hirarki; perlindungan diri – keyakinan diri/self-efficacy atas hasil (outcome) yang diharapkan; emosi dan hasrat: isu-isu hubungan, peran gender, tekanan peer, dinamika kekuatan interpersonal; faktor-faktor struktural dan lingkungan – rasisme, seksisme, dan kebijakan sosial)? 4. Tipe intervensi seperti apakah yang dapat menjawab faktor-faktor tersebut? Uraian mengenai hal ini dijelaskan di bagian C. 5. Teori atau model apakah yang dapat menjawab faktor-faktor tersebut? (Uraian singkat teori atau model terlampir) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 19
  21. 21. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuSelain lima hal penting di atas, berdasarkan pengalaman yang ada di Indonesia,efektivitas intervensi perubahan perilaku dipengaruhi juga oleh: 1. Ragam kegiatan yang dijalankan di lapangan. Semakin beragam kegiatan, semakin besar kemungkinan mempengaruhi perubahan perilaku populasi sasaran daripada hanya mengandalkan kegiatan tunggal. 2. Pilihan kombinasi dari ragam kegiatan yang ada. Kombinasi yang saling melengkapi dan memperkuat adalah yang terbaik daripada menjalankan kegiatan yang beragam tetapi tidak saling terkait. 3. Besar-kecilnya populasi sasaran. Semakin kecil semakin kuat pengaruh intervensi terhadap perubahan perilaku karena frekuensi dan intensitas kegiatan bisa lebih optimal daripada menyasar populasi dalam jumlah besar. Populasi sasaran yang besar membutuhkan pentahapan dan dukungan program yang lebih besar (dana, SDM, teknologi, kebijakan, dan lembaga mitra). 4. Konsentrasi populasi sasaran. Semakin terkonsentrasi semakin mempermudah pengorganisasian kelompok sasaran dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun jumlah populasi sasaran besar namun jika cukup terkonsentrasi akan lebih mudah dari pada menyasar kelompok kecil dan tersebar. 5. Tingkat dan keluasan mobilitas populasi sasaran. Semakin mobile tentu saja semakin sulit dijangkau dan dipapar dengan program IPP. Hal ini bertambah sulit jika mobilitas ke wilayah lebih luas dan dalam jarak yang jauh, misalnya ke luar kota. 6. Struktur sosial yang melingkupi. Populasi sasaran dengan struktur sosial yang jelas dan solid membuat IPP bisa dijalankan lebih efektif daripada populasi sasaran dengan struktur sosial yang cair. Pengalaman Lapangan, Contoh Efektivitas IPP Contoh efektivitas IPP pada kelompok LSL yakni, intervensi pada LSL yang berada di panti pijat laki-laki (berisi penjaja sekslaki-laki yang melayani klien laki-laki), cenderung lebih sukses dibanding IPP pada segmen LSL yang lain yang biasa nongkrong di mal, diskotik, terminal, tempat wisata atau di lokasi lain. LSL di panti pijat memenuhi hampir semua situasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan IPP: jelas tempatnya, jumlahnya tidak terlalu besar pada setiap panti20 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  22. 22. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku pijat, terkosentrasi, tidak terlalu mobile, ada struktur yang jelas (pemilik, pengelola harian, karyawan, dan LSL sebagai penjaja sekslaki-laki). Berbagai ragam dan kombinasi kegiatan IPP karenanya langsung dapat disesuaikan dengan setting tempat/lokasi yang ada, lebih intensif, mudah diubah sewaktu- waktu, bisa menyasar baik penjaja sekslaki-laki dan kliennya, dan layanan bisa dibuat mobile langsung dilakukan di panti pijat (mobile clinic untuk IMS, mobile VCT dll). Efektvitas ini terlihat dari paparan IPP yang lebih tinggi dan lebih intens, seperti terlihat pada grafik berikut ini: LSL Non Panti Pijat LSL Panti Pijat (selama tahun 2008, ambil sampel di (selama tahun 2008) 2 hot spot: mall dan kawasan Senen) # KD terjangkau Frekuensi kontak/dijangkau # kondom diterima per KD # pelicin diterima per KD Seperti tergambar pada grafik, paparan intervensi menjadi lebih tinggi pada populasi # KD ikut PRI/PRK LSL Panti Pijat dibandingkan pada segmen LSL lain. Keterpajanan yang lebih tinggi # KD ikut diskusi kelompok # KD yang dirujuk dapat mendongkrak perubahan perilaku ke arah seks yang lebih aman diasumsikan dalam bentuk meningkatnya penggunaan kondom secara konsisten. # KD yang tes IMS # KD yang tes HIV yang sama terjadi juga pada program IPP di kelompok waria yang Efektivitas terkonsentrasi dalam jumlah besar (20-100 orang) daripada di kelompok waria yang Pengetahuan terpencar dalam kelompok kecil. Pemakaian kondom Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 21
  23. 23. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Waria Terkonsentrasi Waria Lokasi Lain (data selama tahun 2009 pd waria di (data selama tahun 2009 pd waria di lokasi pilot mobkom) lokasi non pilot mobkom).  # KD terjangkau  Frekuensi kontak/dijangkau  # kondom diterima per KD  # pelicin diterima per KD  # KD ikut PRI/PRK  # KD ikut diskusi kelompok  # KD yang dirujuk  # KD yang tes IMS  # KD yang tes HIV  Pemakaian kondom hubungan seks terakhir (hasil SCPK)  Pemakaian kondom hubungan seks seminggu terakhir (hasil SCPK) Contoh efektivitas IPP pada kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) yakni, intervensi WPS di ‘lokalisasi/lokasi’ cenderung lebih sukses dibanding pada WPS di lokasi yang tersebar seperti jalanan. WPS di ‘lokalisasi/lokasi’ memenuhi hampir semua situasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan IPP: jelas tempatnya, jumlah tidak terlalu besar, atau jika berjumlah besar maka tetap terkosentrasi, perubahan jumlah dan mobilitas WPS di lokasi terpantau, ada struktur yang jelas (pemilik, pengelola harian, kelompok keamanan, dan WPS). Berbagai ragam dan kombinasi kegiatan IPP karenanya langsung dapat disesuaikan dengan setting tempat/lokasi yang ada, lebih intensif, mudah diubah sewaktu- waktu, bisa menyasar baik WPS dan kliennya, dan layanan bisa dibuat mobile langsung dilakukan di ‘lokalisasi/lokasi’ (mobile clinic untuk IMS, mobile VCT dll). Efektvitas ini terlihat dari paparan IPP yang lebih tinggi dan lebih intens, seperti terlihat pada grafik berikut ini:22 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  24. 24. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku WPS di lokasi WPS Non lokasi (selama tahun 2008) (selama tahun 2008, ambil sampel di 2 hot spot jalanan)  # KD terjangkau  Frekuensi kontak/dijangkau  # kondom diterima per KD  # pelicin diterima per KD  # KD ikut PRI/PRK  # KD ikut diskusi kelompok  # KD yang dirujuk  # KD yang tes IMS  # KD yang tes HIV  Pengetahuan  Pemakaian kondomC. Bentuk-Bentuk Intervensi Perubahan Perilaku 1. Intervensi di Tingkat Individu maksudnya adalah konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan pada setiap individu dalam satu waktu. Intervensi tingkat individu membantu klien dalam membuat rencana perubahan perilaku individu serta penilaian yang berkelanjutan atas perilakunya. Intervensi ini juga memfasilitasi terjadinya hubungan dengan layanan di dalam seting klinik maupun komunitas dalam rangka mendukung perilaku dan prakteknya, serta membantu klien untuk membuat rencana dalam rangka mendapatkan layanan ini. a. Intervensi tingkat Individu berbasis komunitas misalnya: • Penilaian Risiko Individu (PRI), termasuk konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan kesehatan. Dilakukan hanya oleh PL yang terlatih di tingkat komunitas. • Layanan Hotline: termasuk konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan. b. Intervensi tingkat individu berbasis Fasilitas Kesehatan misalnya: • Layanan IMS: o Penapisan IMS untuk WPS, Waria, PPS dan LSL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 23
  25. 25. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku o Diagnosis dan pengobatan o Konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan o Pemantapan sistem rujukan untuk penyediaan layanan kesehatan (misalnya, KTS, pengobatan dan perawatan Infeksi Oportunistik/ IO, ART, perawatan paliatif, dll). • Layanan KTS: o Manajemen/pengelolaan aspek psikologis dan medis o Konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan o Pemantapan sistem rujukan untuk penyediaan layanan kesehatan (misalnya, KTS, pengobatan dan perawatan IO, ART, perawatan paliatif) atau kelompok dukungan. o Penyediaan perawatan akut/kronis/paliatif (termasuk IO, ART) atau rujukan untuk pelayanan. 2. Intervensi di tingkat Kelompok maksudnya adalah konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan yang dilakukan dalam kelompok dengan jumlah anggota bervariasi. Intervensi di tingkat kelompok membantu klien membuat rencana perubahan perilaku individu serta penilaian yang berkelanjutan atas perilakunya. Intervensi di tingkat kelompok menggunakan model peer dan non- peer yang melibatkan berbagai macam ketrampilan, informasi, edukasi dan dukungan. a. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) b. Penilaian Risiko Kelompok (PRK) yaitu konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan. Difasilitasi hanya oleh PL yang terlatih di tingkat komunitas. c. KDS Positif yakni kelompok orang positif yang difasilitasi Manager Kasus/ konselor. Kegiatan KDS akan mencakup coping behavior, perbaikan kualitas hidup, dan pelaksanaan pencegahan positif. Pada tahap lebih akhir, KDS akan difasilitasi juga oleh sesama orang positif. Dalam kegiatan ini konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan juga akan dilakukan. 3. Outreach. Intervensi pendidikan HIV/AIDS pada umumnya dilaksanakan oleh peer atau pendidik terlatih, dilakukan secara tatap muka dengan individu yang berperilaku risiko tinggi di suatu lingkungan atau area di mana mereka berkumpul. Outreach meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan/pemberian informasi b. Promosi/peningkatan perilaku lebih aman24 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  26. 26. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku c. Distribusi kondom/pelicin dan media KIE, dan d. Rujukan ke layanan kesehatan.4. Manajemen Kasus Pencegahan maksudnya adalah kegiatan pencegahan HIV yang berorientasi pada klien, dengan tujuan mendasar untuk mempromosikan perilaku pengurangan risiko pada klien yang memiliki banyak masalah, kompleks serta memiliki kebutuhan pengurangan risiko; sebuah kombinasi antara konseling pengurangan risiko dan managemen kasus tradisional yang menyediakan konseling pencegahan, dukungan dan jembatan pada layanan kesehatan yang bersifat intensif, berkelanjutan dan berorientasi pada individu.5. Konseling dan Rujukan Layanan bagi Pasangan merupakan pendekatan sistematis untuk menginformasikan pada pasangan seks maupun pasangan berbagi jarum suntik dari ODHA mengenai kemungkinan terpapar HIV, sehingga mereka dapat menghindarinya. Atau, jika telah terlanjur terinfeksi maka dapat mencegah penularan pada pihak lain. Konseling dan Rujukan Layanan bagi Pasangan membantu mendapatkan akses konseling, tes HIV, evaluasi medis, pengobatan dan layanan pencegahan lain yang lebih dini serta lebih berorientasi pada individu.6. Komunikasi Kesehatan (KK) & Informasi Publik (IP) merupakan upaya penyampaian pesan HIV/AIDS yang terencana bagi khalayak sasaran melalui satu atau lebih saluran komunikasi, dalam rangka untuk membangun dukungan umum bagi perilaku aman, mendukung usaha pengurangan risiko diri, dan/atau menginformasikan individu yang berisiko terinfeksi mengenai cara memperoleh layanan yang spesifik. Termasuk dalam intervensi ini adalah a. Kampanye multi-media terfokus b. Pengembangan media KIE terfokus (media cetak, bulletin dll) serta c. Sesi pendidikan singkat (presentasi, penyuluhan).7. Konseling, Testing dan Rujukan adalah intervensi individu yang terdiri dari dari 2 sesi (pra-tes dan pasca tes yang bertujuan untuk mempelajari serostatus terakhir); menjajaki risiko tertular dan menularkan HIV; menegosiasikan perubahan perilaku untuk mengurangi risiko menularkan atau tertular HIV; dan menyediakan rujukan tambahan seperti kebutuhan medis, pencegahan dan psikososial. Termasuk dalam intervensi ini adalah a. Konseling Pra dan Pasca Tes, Tes HIV, serta b. Rujukan ke layanan yang relevan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 25
  27. 27. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 8. Intervensi Tingkat Komunitas merupakan intervensi yang berupaya untuk meningkatkan kondisi dan perilaku berisiko dalam suatu komunitas dengan berfokus pada komunitas secara keseluruhan (bukan mengintervensi individu maupun kelompok kecil). Hal ini seringkali dilakukan dengan mengubah norma sosial, kebijakan, atau karakteristik dari lingkungan. Termasuk dalam intervensi ini adalah mobilisasi komunitas, kampanye pemasaran sosial, community-wide events, intervensi kebijakan, dan intervensi strulktural. a. Mobilisasi Komunitas Yakni upaya seluruh anggota masyarakat, tokoh kunci dan pemangku kepentingan di semua tingkat yang berada di suatu wilayah bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kemampuan serta menghasilkan kesepakatan masyarakat dalam menanggapi epidemi HIV dan AIDS. b. Kampanye Pemasaran Sosial Pemasaran Sosial adalah aplikasi sistematis prinsip-prinsip marketing, bersama dengan konsep dan tehnik lainnya untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kesehatan atau manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian kampanye pemasaran sosial adalah kampanye untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kesehatan atau manfaat bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip marketing secara sistematis. Sehingga tujuan utama dari pemasaran sosial adalah terciptanya kemaslahatan sosial, sementara itu tujuan pada pemasaran komersial adalah keuangan. c. Community-wide events Community-wide merujuk pada komunitas di lingkungan tertentu seperti misalnya komunitas sekolah, kota, desa atau pun lainnya. Sedangkan Events dapat digunakan sebagai sarana untuk merayakan suatu kemenangan, meningkatkan kesadaran kebutuhan tertentu dalam komunitas, dan berbagi pesan pada khalayak sasaran secara luas.26 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  28. 28. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakud. Intervensi Struktural Dalam pencegahan HIV bertujuan untuk memodifikasi struktur sosial, ekonomi dan politik, serta sistem di mana kita tinggal. Intervensi ini dapat mempengaruhi tehnologi, legislasi, media, layanan kesehatan, dan pasar. Intervensi struktural dapat pula secara langsung mengubah lingkungan fisik di mana manusia tinggal, bekerja, bermain, atau mengambil risiko untuk membantu mengurangi penularan HIV. Intervensi struktural ini lebih menekankan tujuan untuk mengubah lingkungan dibandingkan perilaku individu.e. Intervensi Kebijakan Intervensi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan yang selama ini telah ada dengan kebijakan yang baru atau dengan merubah hal-hal yang telah diatur sebelumnya untuk maksud tertentu. Kebijakan yang dimaksud bisa berupa undang-undang di tingkat yang lebih luas sampai peraturan yang mengatur kebijakan lokal di suatu komunitas atau masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa serangkaian upaya yang sistematis untuk mempengaruhi pengambil keputusan ataupun membentuk peraturan baru seperti kegiatan legal drafting (pembuatan undang-undang/peraturan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 27
  29. 29. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku28 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  30. 30. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB III PENGELOLAANPROGRAM INTERVENSIPERUBAHAN PERILAKU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 29
  31. 31. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB III PENGELOLAAN PROGRAM INTERVENSI PERUBAHAN PERILAKU Pengelolaan dalam program intervensi perubahan perilaku ○ ○ pada prinsipnya sama dengan pengelolaan program secara ○ ○ umum, yaitu: perencanaan, pelaksanaan sampai dengan ○ ○ pemantauan dan evaluasi. Hal yang spesifik pada program ○ ○ intervensi perubahan perilaku adalah dilakukannya penjajakan ○ kebutuhan secara cepat sebagai bahan yang akan digunakan ○ ○ untuk pengembangan rencana program. ○ ○ ○ ○ Sehubungan dengan hal tersebut ruang lingkup pengelolaan ○ program intervensi perubahan perilaku meliputi: ○ ○ A. Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat (PKSC) ○ ○ B. Pengembangan Rencana Program ○ ○ C. Penerapan Rencana Program ○ ○ D. Pemantauan dan Evaluasi ○ ○ ○ ○ ○ ○ A. Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat ○ ○ (PKSC) ○ ○ ○ ○ Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat (PKSC) atau Rapid Need ○ ○ Assessment (RNA) adalah satu proses yang dilakukan secara ○ cepat (beberapa hari sampai beberapa bulan) untuk ○ ○ menentukan dan menanggapi kebutuhan atau gap antara ○ ○30 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  32. 32. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakusituasi saat ini dan situasi yang diinginkan, atau untuk memperkuat respon programyang telah ada.Penjajakan (assessment) bukan evaluasi atau penilaian meskipun seringkalidipertukarkan penggunaannya. Penjajakan digunakan untuk menentukan apa yangterjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan segera. Evaluasi digunakanuntuk menentukan “nilai”, memberi bobot pada suatu pelaksanaan program.Misalnya, berhasil atau tidak berhasil, terlaksana penuh, terlaksana sebagian atautidak terlaksana.Pada PKSC, kebutuhan yang dijajaki bisa beragam dan dalam pelaksanaannya perluditentukan terlebih dahulu agar informasi yang dikumpulkan sesuai dengan situasiyang ingin direspon. Kecepatan pelaksanaan penjajakan sangat beragam, namunumumnya berlangsung dalam beberapa hari dan jarang sekali yang sampai lebihdari satu bulan.PKSC umumnya digunakan ketika data dibutuhkan segera, ketika keterbatasan danadan waktu menghalangi penggunaan teknik penelitian konvensional diterapkan.PKSC juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan, misalnya ketika lembagamembutuhkan data relevan dan terkini guna mengembangkan, menerapkan danmengawasi atau mengevaluasi program-program kesehatan.Singkatnya, PKSC adalah salah alat untuk membuat perencanaan program agar lebihsesuai kebutuhan dan konteks spesifik lapangan dan sasarannya sehingga tujuan akhirprogram dapat dicapai.1. Prinsip-prinsip PKSCBeberapa prinsip PKSC yang membedakannya dengan metode-metode asesmen ataupenjajakan lainnya adalah: • Singkat waktu. PKSC umumnya dilaksanakan secara cepat dan dalam waktu yang singkat (beberapa hari sampai beberapa minggu). Diperlukan waktu yang cepat dan singkat karena kebutuhan data hasil PKSC adalah data yang urgen, segera akan digunakan untuk melakukan tindakan tertentu. • Dana dan personel. Umumnya dibutuhkan dana yang jauh lebih kecil untuk melakukan PKSC daripada dana untuk melakukan riset-riset konvensional. Personel yang terlibat juga lebih sedikit, biasanya hanya 1-5 orang. • Memanfaatkan data yang ada. PKSC dimulai dan selalu menggunakan data sekunder pada awalnya, baik data program, berita media massa atau data- data penelitian sebelumnya. Penggalian data primer dilakukan untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 31
  33. 33. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku memperkuat, meyakinkan, mengklarifikasi atau mendapatkan data lain yang belum tersedia pada data sekunder. • Menggunakan berbagai sumber. PKSC menggunakan beragam sumber dan cara pengumpulan data. Untuk memenuhi kepraktisan dan tenggat waktu yang cepat, data dikejar dari berbgai sumber menggunakan berbagai cara. • Tetap dengan kecermatan tinggi. Meskipun data digali dari beragam sumber menggunakan berbagai cara, namun proses dan akurasinya tetap perlu dijaga setinggi mungkin. PKSC tidak bergantung pada satu sumber atau satu survei. Cara-cara triangulasi digunakan untuk menjaga tingkat kecermatan ini. • Menjaga relevansi praktis terhadap program. PKSC tidak dijalankan karena rasa ingin tahu atau kepentingan ilmiah belaka. Tetapi digunakan untuk membantu pengembangan intervensi perubahan perilaku. Relevansi ini yang perlu terus dijaga karena akan terus memfokuskan informasi apa yang harus dikejar. • Memperkuat respon lokal. Proses dan hasil PKSC digunakan sebagai alat memperkuat respon lokal yang daat dimainkan oleh beragam pihak seperti pemangku kepentingan lokal, dinas terkait, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. PKSC dapat digunakan untuk mendorong perubahan- perubahan kecil ditempuh sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.2. Tujuan PKSCPada umumnya PKSC dilakukan di awal program. Pada konteks ini, tujuan dasarPKSC adalah untuk mengkaji situasi (analisis situasi) dan menelaah respon (analisisrespon) yang diperlukan dengan ruang lingkup seperti ilustrasi berikut: Analisis Situasi Analisis Respon  Mengkaji besaran masalah, termasuk  Menelaah potensi-potensi pemecahan sebab-sebabnya. masalah yang ada.  Menilai gap antara situasi saat ini dengan  Menetapkan prioritas dan tujuan kegiatan. situasi yang diinginkan.  Menakar sumber daya internal dan logistik  Mengidentifikasi kebutuhan kesehata KD n yang tersedia/dibutuhkan.  Mengkaji pengetahuan dan persepsi  Mengkaji kebutuhan sumber daya eksternal. komunitas tentang isu terkait.  Menyiapkan bentuk-bentuk intervesi awal  Mengidentifikasiperilaku kesehatan yang yang bisa segera dijalankan. ada dan kesempatan untuk mengubahnya  Mengidentifikasi ”orang yang berpengaruh”.32 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  34. 34. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku3 Lokasi PKSCPKSC dilakukan langsung di (calon) lokasi intervensi perubahan perilaku di manaprogram pencegahan HIV akan dilakukan:• Dari sudut pandang administrasi kepemerintahan, sebaiknya PKSC dilakukan paling tinggi pada level kota/kabupaten atau wilayah di bawahnya (kecamatan, kelurahan sampai level RT/RW).• Langsung di lokasi di mana populasi kunci seperti WPS, LSL, waria dan laki-laki berisiko berada/beraktifitas/bekerja/tinggal.4. Waktu pelaksanaan PKSCPKSC sebaiknya dilakukan pada awal program sebelum program dijalankan atausebagai bagian dari masa sosialisasi program.Namun demikian PKSC dengan topik lebih spesifik sebenarnya bisa dilakukan kapansaja dibutuhkan. Misalnya, dalam rangka membangun rujukan atau layanan KTSsebuah PKSC dilakukan untuk mengetahui situasi apa yang bisa menghambat/mendorong orang mau melakukan KTS, layanan KTS seperti apa mereka harapkan dll.5. Pelaksana PKSCPelaksana PKSC paling tepat adalah pelaksana program itu sendiri. Pelaksanaprogramlah yang paling tahu apa sesungguhnya situasi yang ingin dijajaki, dilihat,dipelajari lebih dalam. Sejauh memungkinkan, gunakan alternatif ini.PKSC dapat juga dilakukan oleh seorang konsultan yang berasal dari luar lembaga.Konsultan ini bisa siapa saja sejauh dianggap menguasai isu yang akan dijajaki danmenguasai metode yang akan dipakai. Konsultan bisa individual atau tim, baik darikalangan akademisi, aktivis, profesional riset, peneliti, atau pejabat pemerintah.Pilihan lain adalah dengan mengkombinasikan antara alnternatif pertama dan kedua,gabungan pelaksana program dan konsultan dari luar.6. Teknik pengumpulan data dalam PKSCData pada PKSC dapat dikumpulkan melalui satu atau beberapa cara berikut ini:• Review literatur yang relevan (buku, jurnal, artikel ilmiah, abstrak, bahan presentasi) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 33
  35. 35. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Data program, laporan penelitian dan berita media massa• Observasi langsung• Kuesioner• Konsultasi dengan orang-orang kunci dan/atau yang punya pengetahuan khusus• Interview• Kelompok diskusi terarahMasing-masing teknik dapat digunakan untuk saling melengkapi. Pelaksana PKSCperlu mempertimbangkan waktu, kompleksitas pelaksanaan, dana dan data yangdiharapkan terkumpul untuk memilih teknik pengumpulan data mana yang relevanuntuk digunakan.7. Sumber informasi dalam PKSCRagam sumber informasi dalam PKSC dapat meliputi sumber-sumber berikut ini.a. Institusi/individu yang memiliki data sekunder • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan • Panti Rehabilitasi Sosial • Satuan Polisi Pamong Praja • Kepolisian • Penyedia layanan kesehatan • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal • Pusat studi/peneliti lokal • Media massa lokalb. Sumber informasi di masyarakat yang dapat memberikan data primer • Kelompok dampingan (WPS, waria, LSL dan pria berisiko tinggi/high risk men)34 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  36. 36. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Individu yang mempunyai kontak teratur dengan KD. Misalnya, mucikari/mami pengelola lokasi, pemilik panti pijat, pengelola tempat hiburan, RT/RW, lurah, petugas kecamatan, manager/pemilik tempat hiburan, Babinsa, tokoh-tokoh ormas, preman lokasi, peneliti yang memahami KD, wartawan yang sering meliputi isu seputar KD, petugas lapangan LSM, petugas kesehatan dll.7. Tahapan PKSCTahapan utama PKSC paling tidak meliputi: Penentuan Review Persiapan Observasi data topikyang Pengum- pulan Diseminasi Analisis Inspeksi Pelaporan temuan & lapanganPersiapan dilakukan dengan memastikan adanya pelaksana, waktu yangdibutuhkan, jadwal pelaksanaan, material/alat/peralatan yang dibutuhkan,perijinan jika diperlukan, daftar narasumber awal, daftar institusi yangmempunyai informasi terkait topik PKSC dan menyiapkan surat/formulir/daftartilik tertentu jika dibutuhkan. Tahap persiapan akan berulang jika metode yang dipakai berbeda-beda dalam pengumpulan data.Penentuan topik/informasi yang akan dijajaki perlu dilakukan sedini mungkin agarmemberikan kerangka arah tentang informasi apa yang akan dicari. Topik ini akanfleksibel, bertambah, berkurang atau menjadi lebih dalam dalam satu aspekbergantung pada perjalanan penjajakan di lapangan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 35
  37. 37. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tujuh topik sentral yang perlu digali oleh PKSC pada awal program IPP adalah: 1. Informasi tentang situasi lingkungan fisik (jumlah lokasi, sebaran, jarak, bentuk lokasi/bangunan, tata-kelola lokasi, akses transportasi dll). 2. Informasi tentang karakteristik KD (jumlah, demografi, status soial- ekonomi, lokasi, sebaran, mobilitas, dll), jaringan sosial dan seksual, situasi dukungan sosial yang ada/potensial yang ada diantara mereka. 3. Informasi tentang pengetahuan, sikap dan perilaku terkait IMS, HIV dan AIDS. 4. Informasi tentang layanan kesehatan dan aksesnya 5. Informasi tentang materi-materi pencegahan (misalnya kondom dan pelicin) dan aksesnya 6. Informasi tentang apa yang pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya terkait pencegahan HIV di lokasi tersebut. 7. Informasi tentang aspirasi KD dan komunitas sekitarnya tentang bagaimana sebaiknya program IPP dilaksanakan.Observasi pendahuluan secara singkat perlu dilakukan untuk meningkatkansensitivitas pelaksana PKSC terhadap apa yang telah direncanakan. Hasilnya akanmembimbing pelaksana PKSC lebih selektif dalam memilih data sekunder apa yangperlu dicermati dan seperti apa desain pengumpulan data primer akan dilakukan.Observasi pendahuluan biasanya berfokus pada hal-hal yang kasat mata, dapat dilihatlangsung dengan usaha yang sederhana. Informasi situasi lingkungan fisik danbeberapa karakteristik KD biasanya dapat dikumpulkan pada observasi pendahuluanini, meskipun akan diperdalam dan diverifikasi lagi pada proses PKSC selanjutnya (tahappengamatan/inspeksi lapangan detil).Review data sekunder (dokumen, data program, buku, jurnal dan hasil-hasil penelitianterkait) dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang:• Apa yang sudah “dikatakan” orang lain tentang lokasi dan KD yang akan dijajaki.• Apa yang sudah dipelajari tentang pengetahuan, sikap dan perilaku KD terkait IMS dan HIV/AIDS.Sejauh memungkinkan, data-data sekunder dibawah ini perlu dikumpulkan dandianalisis:36 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  38. 38. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Data demografi dan epidemiologi, untuk mengindentifikasi sebab-sebab dan faktor yang membuat KD rentan terhadap HIV/AIDS. Data ini termasuk data kasus HIV/AIDS, IMS serta insiden dan prevalensinya, termasuk data-data estimasi. • Data perilaku, untuk mengidentifikasi cara penularan diantara KD. Data ini termasuk jaringan seksual, penggunaan kondom, usia aktif secara seksual, kaitan antara perilaku seks dengan alkohol, Napza atau isu-isu lain. • Data sosial-ekonomi dan budaya, termasuk situasi dan struktur dukungan sosial, level melek aksara, data kesehatan, pola migrasi, mobilitas, pembgaian kelas sosial, peran gender atau nilai-nilai tentang hubungan seksual dan afeksi. • Data lingkungan sosial yang lebih luas, yang mungkin tidak terkait langsung dengan HIV/AIDS tetapi mempunyai dampak terhadap pencegahan HIV, dukungan, perawatan dan pengobatan, sistem kesehatan secara keseluruhan atau ekspektasi komunitas terhadap partisipasi program.Pengumpulan data primer dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih detil dandalam tentang isu yang spesifik yang tidak dapat dikumpulkan oleh observasisederhana. Beberapa teknik bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan dataprimer, antara lain: • Wawancara, bisa dilakukan secara terstruktur (menggunakan kuesioner) dan tidak terstruktur (menggunakan panduan umum wawancara, misalnya dalam kasus wawancara mendalam/in-depth interview).Beberapa pihak yang relevan dan sebaiknya diwawancarai adalah KD itu sendiri,pemangku kepentingan lokal, pejabat pemerintahan tingkat RT/RW, kelurahan,kecamatan dan kota/kabupaten, klien dari KD, pasangan tetap dari KD dll. • Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD), digunakan untuk mengumpulkan informasi umum dan spesifik, mengklarifikasi detil atau mengumpulkan pendapat tentang suatu isu dari kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang mewakili berbapa sudut pandang dan kepentingan. DKT bisa juga digunakan untuk membangun konsensus.Langkah dasar untuk melakukan DKT adalah:1. Menentukan peserta DKT (5-10 orang adalah ideal). Tergantung tujuan DKT, peserta bisa homogen atau heterogen. Bisa juga dilakukan beberapa kali DKT dengan peserta yang homogen yang berbeda-beda untuk setiap kali DKT sehingga bisa dibandingkan.2. Rumuskan panduan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 37
  39. 39. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku3. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam panduan tersebut satu per satu dipimpin seorang fasilitator. Usahakan semua pertanyaan bisa didiskusikan dalam 1-2 jam. Usahakan tidak ada intervensi dari fasilitator selain untuk memastikan semua orang berbicara, menjaga topik tetap fokus atau mengulang pertanyaan.4. Buatlah rekaman suara atau catatan disukusi secara detil. DKT akan optimal jika dilakukan berpasangan antara fasilitator dan perekam proses.Jika difasilitasi dengan baik, DKT dapat menghasilkan daftar respon yang kaya danmendapatkan insight tentang pengetahuan, bahasa, sikap, perasaan dan perilakupeserta. Namun demikian memfasilitasi DKT membutuhkan keterampilan khusus yangmemadai baik untuk memoderatori dan mencatat respon yang diberikan. Dinamikakelompok seperti mengelola peserta yang malu, dominan, menyerang dan lain-laindapay menyebabkan DKT menjadi tidak produktif.Metode ini dapat memunculkan juga kesepakatan tentang suatu isu. Namun,kelompok yang kecil mungkin tidak mewakili pandangan semua anggota komunitas.Di pihak lain, jika kita mengikutsertakan peserta yang sangat beragam agar dapatmewakili semua pandangan, bisa saja terjadi perdebatan dan ketidaksetejuan. Jadi,memilih komposisi peserta perlu dipikirkan cara matang. Dibandingkan wawancara, metode DKT mampu lebih cepat dan murah untuk menggali informasi.Inspeksi lapangan detil merupakan bagian lain dari pengumpulan data primer.Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari observasi pendahuluan danwawancara serta DKT. Pengamatan di sini adalah pengamatan aktif, dalam arti sipengamat juga bertanya atau menggali informasi dari apa yang dilihatnya untukmemastikan asumsi dan penilaian awalnya atau mendapatkan sudut pandang orangdi laokasi.Pengamatan detil ini dilakukan di setiap lokasi satu per satu agar gambaran yangdihasilkan lebih lengkap dan akurat. Gunakan daftar tilik pengamatan berikut iniuntuk mempercepat dan memfokuskan pengamatan:38 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  40. 40. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuDaftar tilik Inspeksi Lapangan Detil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 39
  41. 41. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku40 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  42. 42. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuKementerian Kesehatan Republik Indonesia 41
  43. 43. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuAnalisis temuan dan rekomendasi dilakukan jika semua data yang dibutuhkan dirasatelah cukup dan kebutuhan sasaran telah terpetakan. Analisis terhadap kebutuhanpaling tidak dilakukan dengan cara dan mencakup hal-hal inti sebagai berikut:• Analisis gap atau kesenjangan, analisis temuan dengan cara mengidentifikasi situasi saat ini dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan KD untuk dapat mencegah penularan HIV.• Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas dan hal-hal penting yang perlu dilakukan selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.• Mengidentifikasi sebab-sebab masalah penularan dan kerentanan KD terhadap penularan HIV dan kesempatan-kesempatan untuk mengubahnya.• Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan solusi yang harus dilakukan segera dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.• Membandingkan konsekuensi jika suatu kegiatan (atau serangkain kegiatan) program diimplementasikan atau tidak diimplementasikan karena berbagai keterbatasan atau kendala.• Memunculkan dan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas bagi KD dan komunitas serta intervensi lain kepada komunitas sasaran dan lembaga donor. Memilah mana kegiatan pengembangan kapasitas yang dapat dilakukkan sendiri oleh lembaga dan mana yang perlu bekerja sama dengan mitra potensial agar lebih optimal.Rekomendasi perlu difokuskan pada hal-hal urgen yang harus dilakukan, perludilakukan dan tidak dapat dilakukan/perlu dihindari untuk setiap lokasi) danpopulasi (jika intervensi dilakukan pada beberapa lokasi dan populasi).Rekomendasi seperti ini dilakukan agar ‘peran optimal’ dan ‘keuntungan komparatif’program dapat dipetakan. Program IPP harus memilih prioritas lokasi, populasidan intervensi yang paling mungkin, mudah dan cepat dan paling berdampak signifikanpada penurunan epidemi HIV.Rekomendasi diringkas menggunakan tabel seperti berikut:42 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  44. 44. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tipe Lokasi Populasi/ Tipe KD Intervensi Mitra Potensial Harus dilakukan Perlu dilakukan Tidak dapat/tidak perlu dilakukanPelaporan dibuat seringkas mungkin agar bisa dibaca oleh pihak-pihak terkait.Lampiran dari laporan bisa dibuat sebanyak yang diperlukan untuk memuat semuadata dan temuan yang ada.Format laporan PKSC kurang lebih seperti berikut ini: Ringkasan Eksekutif Pendahuluan • Tujuan PKSC • Ringkasan metodologi PKSC • Tim pelaksana PKSC Latar Belakang dan Situasi Saat Ini Temuan-Temuan Utama Prioritas Masalah Rekomendasi Solusi Lampiran-Lampiran • Hasil lengkap wawancara • Hasil lengkap DKT • Hasil lengkap pengataman/inspeksi detil lapangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 43
  45. 45. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuDiseminasi hasil dilakukan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada semuaanggota tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/intervensi, pihak-pihakyang dapat memberikan bantuan untuk merespon hasil-hasil atau temuan PKSC,pihak-pihak berwenang (instansi pemerintah terkait) dan langsung kepadakomunitas.Karena proses PKSC selalu melibatkan proses merangkum, interpretasi danreinterpretasi data baru atau data yang telah ada, adalah penting untukmenyediakan kesempatan komunitas memberikan umpan balik dan input lebihlanjut terutama dari semua orang telah memberikan informasi pada PKSC. Forumdiseminasi hasil bisa menjadi salah satu alternatif melakukan hal ini.Beberapa informasi yang mungkin sensitif dan jika dibuka justru berdampak burukbagi kepercayaan komunitas, kemungkinan kerja sama dan pelaksanaan intervensidi lapangan disampaikan dengan cara dan waktu yang lebih tepat.Perlu diingat, bahwa diseminasi hasil kepada komunitas tidak berarti semua temuanperlu disampaikan. Pelaksana program IPP atau PKSC perlu memilah informasi sepertiini dan memilih waktu dan forum lain yang lebih sesuai untuk menyampaikannya. Beberapa informasi yang mungkin sensitif dan jika dibuka justru berdampak buruk bagi kepercayaan komunitas, kemungkinan kerja sama dan pelaksanaan intervensi di lapangan disampaikan dengan cara dan waktu yang lebih tepat.8. SaranaBeberapa sarana yang diperlukan untuk melakukan PKSC adalah:• Alamat narasumber baik individu maupun institusi• Data-data sekunder• Kuesioner/panduan wawancara• Panduan diskusi kelompok terarah (FGD)• Daftar tilik inspeksi lapangan• Formulir rekomendasi• Format laporan PKSC44 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  46. 46. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuB. Pengembangan Rencana ProgramPengembangan rencana program pada dasarnya adalah seri langkah-langkah untukmenetapkan apa yang harus dilakukan, kapan, oleh siapa dan dimana dalam rangkamencapai tujuan. Ini adalah tindakan atau proses memformulasikan kegiatan secararinci dan pasti.Rencana program dikembangkan berdasarkan data atau informasi pendukung yangtelah tersedia. Dalam kaitannya dengan IPP, data dan informasi tersebutdikumpulkan melalui kegiatan PKSC. Tujuan program menjadi pembimbing untukmemformulasikan rencana program ini.Secara sederhana sebuah perencanaan biasanya mengikuti siklus di bawah ini: Menetapkan Masalah Prioritas Pengembangan Pemilihan Solusi Tim Kerja Rekapitulasi Penentuan Kebutuhan Sumber Tujuan Daya Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Strategi1. Menetapkan Masalah PrioritasLaporan PKSC seharusnya menyediakan informasi tentang hal ini. Atau paling tidakinformasi tentang masalah-masalah potensial yang mempengaruhi penularan IMS danHIV di kalangan KD.Beberapa kriteria yang sering dipakai untuk menetapkan masalah prioritas adalah:• Tinggi-rendahnya prevalensi/besaran masalah• Keseriusan/bahaya masalah• Banyak/luasnya populasi yang terkena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 45
  47. 47. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuCara mudah menetapkan masalah prioritas adalah menggunakan teknik semikuantitatif, dengan tahapan:• Menentukan kriteria• Memberikan bobot (rendah, sedang, tinggi)• Menghitung skor total pilihan• Memilih/memutuskanContohnya adalah seperti berikut: Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Skor Masalah (skor 1-3) (skor 1-3) (skor 1-3) Total Kondom tidak tersedia di lapangan 3 3 3 9 KD tidak merasa berisiko terinfeksi 2 2 2 6 HIV Pengetahuan KD rendah 3 1 1 5 Tes HIV belum tersedia di PKM 1 2 1 4 terdekat dll dll dll dll dllBerdasarkan teknik semikuantitatif ini maka masalah prioritas yang perlu segeradirespon adalah masalah no 1, ‘kondom tidak tersedia’ (sebagai alat pencegahan HIV).Kriteria dan skoring bisa dibuat berdasarkan kesepakatan, termasuk jumlah danrange-nya. Pembobotan secara kualitatif perlu diberikan di setiap kriteria sampaimuncul kesepakatan skor. 2. Pemilihan SolusiHampir sama dengan cara menetapkan masalah prioritas, cara memilih solusi bisamenggunakan alat bantu tabel seperti di atas yang disebut dengan decision matrix.Beberapa kriteria umum yang sering dipakai untuk memilih solusi masalah adalah:• Kelaikan laksana (feasibility)• Manfaat bagi orang banyak (eksternalitas)• Dampak sosial jika tidak dilaksanakan/dilaksanakan• Biaya yang dibutuhkan• Kesiapan dan jumlah sumber daya46 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  48. 48. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuContohnya adalah sebagai berikut: Solusi 1 Solusi 2 Solusi 3 Kriteria Pemilihan (skor 1 -3) (skor 1 -3) (skor 1 -3) Kelaikan laksana 3 3 2 Manfaat 3 2 1 Dampak sosial 3 2 2 Biaya 3 2 2 Kesiapan sumber daya 3 3 1 Dll dll dll dll Total 15 10 8Berdasarkan tabel decision matrix ini maka ’solusi 1’ adalah solusi yang perlu dipilihdan dijalankan untuk mengatasi masalah yang ada.Kriteria lebih spesifik terkait isu HIV yang akan direspon dan terkait situasi khaslapangan bisa saja ditambahkan diluar kriteria umum yang sudah ada.Langkah selanjutnya adalah mengkaji ulang pilihan yang telah ditetapkan ini.Bagaimanapun selalu ada risiko ketidaktepatan. Keputusan berdasarkan konsensusbisa saja salah. Oleh karena itu, meskipun sudah disepakati berdasarkan kriteriaobjektif, perlu secara bersama-sama dikaji ulang agar tidak ada hal penting yangterlupakan. Misalnya aspke budaya, keamanan, politik dll.3. Penentuan TujuanPrinsip dasar merumuskan tujuan adalah SMART:• specific/spesifik• measurable/dapat diukur• achieveble/mungkin untuk dicapai• realistic/realistis• time-bound/ada jangka waktunyaContoh perumusan tujuan mengikuti prinsip di atas adalah:“Setelah 3 tahun program dari 2010-2013, tingkat penggunaan kondom secarakonsisten naik hingga 50%-nya dibandingkan data baseline pada wanita penjajaseks di lokasi intervensi”“Pada tahun 2015 jumlah kasus HIV baru turun sebesar 25% daripada periode 5 tahunsebelumnya di Kabupaten X” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 47
  49. 49. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuBeberapa contoh spesifik tujuan perubahan perilaku misalnya:• Meningkatkan penggunaan kondom.• Meningkatkan perilaku pencarian pengobatan (health-seeking behavior) IMS yang memadai.• Mengurangi jumlah pasangan seks.• Meningkatkan pemanfaatan layanan IMS atau KTS• Mengurangi stigma terkait HIV dan AIDS• Mengurangi insiden tindakan-tindakan diskriminasi kepada ODHA atau populasi berperilaku risiko tinggi. 4. Penyusunan StrategiSecara sederhana strategi dimaknai sebagai langkah-langkah umum mencapai tujuan.Strategi berurusan dengan bagian ’bagaimana’ daripada bagian ’apa’ dari sebuah sikluspencapaian tujuan. Strategi dibedakan dari kegiatan karena dia merupakan metodeatau pendekatan tertentu yang secara konsisten digunakan selama intervensi.Penyusunan strategi diarahkan oleh semua proses yang telah dilakukan sebelumnyayakni proses penjajajkan kebutuhan cepat, prioritas masalah yang telah ditetapkan,pilihan-pilihan solusi yang akan diambil, dan tujuan program.Beberapa strategi umum yang bisa digunakan dalam IPP, berdasarkan waktu dan urutanpelaksanaannya adalah sbb:a) Persiapan dan peningkatkan kapasitas lembaga pelaksana IPPAdalah strategi memilih dan menyiapkan lembaga pelaksana IPP. Lembaga pelaksanaIPP bisa siapa saja: LSM, Puskesmas, Dinkes atau instansi pemerintah lain termasukunit tertentu dalam lingkup perguruan tinggi.Cara pemilihan lembaga biasanya berdasarkan pada beberapa kriteria. Yang palingsering digunakan antara lain: Pengalaman lembaga bekerja dengan pendekatan IPP Pengalaman lembaga bekerja dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program IPP Pengalaman lembaga bekerja di daerah yang akan digarap oleh program IPP Status hukum lembaga (sudah berbadan hukum atau belum) Jumlah dan pengalaman staf Jejaring lembaga dengan sektor atau pihak lain Kapasitas manajemen dan kepemimpinan lembaga48 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  50. 50. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Kredibilitas lembaga (secara umum lembaga dikenal seperti apa oleh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, anggota jejaring, dan kelompok sasaran) Pengalaman dan kinerja umum lembaga dalam bidang-bidang lainAgar lembaga memahami hal-hal spesifik dalam desain IPP yang ada maka perlujuga dilakukan orientasi dan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas untukmereka agar siap menjalan program IPP.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Identfikasi LSM mitra potensial. Asesmen calon LSM mitra. Pemilihan lembaga pelaksana IPP. Pelatihan IPP bagi staf lapangan. Pelatihan manajemen bagi staf manajemen lembaga pelaksana IPP, Pelatihan-pelatihan khusus untuk staf pada posisi khusus (konselor KTS, konselor hotline, manajer kasus, petugas chatting dll). Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan data dan pelatihan pemantauan dan evaluasi.b) Pembukaan akses dan meraih kepercayaan kelompok dampinganAdalah strategi untuk bisa masuk dan diterima oleh kelompok dampingan atau sasaranprogram. Umumnya audiens target program IPP adalah kelompok-kelompok yangtermarginalkan seperti WPS, waria, dan LSL. Kelompok ini juga sering tersembunyibaik secara sosial, budaya bahkan geografis. Oleh karena itu jika program bisa masukdan diterima oleh kelompok sasaran maka sesungguhnya separuh pekerjaan sudahdiselesaikan.Selain akses, strategi ini juga memberikan wadah dan arah bagaimana agar akseskepada kelompok dampingan sampai pada tahap adanya kepercayaan dari merekaterhadap program dan lembaga/staf pelaksana IPP. Sekali lagi karena keunikankelompok dampingan IPP, kelompok-kelompok ini sering kali sangat sulit percayadengan bantuan dari luar dan mudah curiga. Jika kepercayaan bisa diraih makadukungan dan kerja sama pprogram langsung dari kelompok sasaran menjadi modalyang kuat bagi keberhasilan program.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Penjajakan kebutuhan secara cepat Pemetaan Pendekatan kepada orang-orang kunci pada kelompok KD Sosialisasi program kepada kelompok dampingan dan pemangku kepentingan Dll Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 49
  51. 51. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Kegiatan-kegiatan ini bisa dikemas dalam bentuk formal maupun informal. c Penciptaan dan Penguatan Lingkungan yang Kondusif bagi Perubahan Perilaku dan Kesehatan KD. Adalah strategi untuk memperkuat dukungan lingkungan sekitar bagi pelaksanaan program dan bagi perubahan perilaku kelompok dampingan. Strategi ini menggarap secondary audiences atau kelompok sasaran sekunder dalam program IPP. Kelompok sasaran sekunder ini antara lain:  Mami atau mucikari penjaja seks  Pengurus lokasi penjaja seks  Pemilik rumah bordil atau panti pijat  Pasangan atau pacar KD  Pemilik tempat hiburan  RT, RW dan pejabat kelurahan terdekat dengan lokasi intervensi Pada beberapa kasus, sasaran sekunder ini bisa lebih tinggi dari sekedar orang- orang kunci di lapangan yakni Dinkes, Dinsos, kecamatan, KPA, bupati/walikota dll. Strategi ini fokus menggarap determinan perilaku dari sisi ekternal baik berupa lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya) dan secara khusus berusaha menghasilkan kebijakan, regulasi dan dukungan kolektif atas perubahan perilaku dan kesehatan KD baik yang bersifat formal (perda, keputusan bupati/walikota, surat edaran) atau yang informal (kesepakatan RT, kesempakatan pengurus lokasi/ mami dll). Dalam kaca mata IPP, regulasi merupakan salah satu pendekatan perubahan perilaku selain enforcement (“paksaan”) dan edukasi.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Advokasi kebijakan atau kesepakatan kepada stekholder tingkat wilayah (KPA, Dinkes, Dinsos, bupati/walikota). Mobilisasi komunitas. Pertemuan koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan wilayah dan lokasi. Studi banding ke daerah lain yang dianggap berhasil Intervensi struktural Konseling dan rujukan pasangan Dlld. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran KD terhadap IMS, HIV dan AIDSAdalah strategi yang secara khusus ditujukan kepada kelompok sasaran primer ataukelompok dampingan program IPP seperti WPS, LSL, waria dan laki-laki berisiko tinggi.50 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  52. 52. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuStrategi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip perubahan perilaku bahwaperubahan perilaku akan terjadi jika seseorang tahu atau mempunyai pengetahuanyang memadai tentang masalah kesehatan yang ada dan memunyai kesadaran (sikap)yang mendukung perubaan perilaku.Strategi ini berusaha menyentuh pikiran dan perasaan kelompok dampingan sebagairumah dimana pengetahuan dan kesadaran/sikap berada.Sesuai dengan namanya strategi ini mewadahi kegiatan-kegiatan yang digunakanuntuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok dampingan.Pengetahuan yang berusaha ditingkatkan paling tidak mencakup: Nama-nama jenis IMS dan HIV Cara penularan Gejala-gejala umum Faktor-faktor penyebab Cara pencegahan Cara-cara pengobatan (misalnya, segera pergi ke dokter dalam kurun waktu kurang dari 72 jam, tidak mengobati sendiri, tidak minum antibiotik tanpa resep dokter dll)Kesadaran atau sikap yang ingin ditanamkan kepada kelompok dampingan (KD)melalui strategi ini adalah: Setuju bahwa masalah IMS danHIV adalah masalah yang mengancam dan tindakan mencegahanya akan membawa keuntungan bagi kehidupan personal. Setuju terhadap tindakan pencegahan dengan menggunakan kondom secara konsisten pada setiap kali hubungan seks maupun tindakan pencegahan yang lain. Setuju untuk segera memeriksana secara dini gejala IMS yang dideritanya Setuju untuk melakukan KTS. Setuju untuk tidak melakukan pengobatan sendiri (self-treatment) IMS dan HIV. Setuju untuk mendukung teman yang lain yang mengalami IMS atau positif HIV.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Outreach (penjangkauan dan pendampingan individual atau kelompok kecil). Penyuluhan. Diskusi kelompok kecil tentang IMS dan HIV. Edutainment. Distribusi media KIE. Pelayanan hotline. Pelayanan chatting (cyberspace outreach). Pelatihan penurunan risiko. Pendidikan sebaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 51
  53. 53. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Konseling pendidikan kesehatan. Edutainment (Pendidikan yang menghibur)e. Pemberian Dukungan Terhadap Perubahan Perilaku KDAdalah strategi untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku pada KD yang telahmendapat penguatan pengetahuan dan sikap melalui strategi 4 di atas. Strategi iniberusaha mendukung dan memastikan perubahan perilaku terjadi pada individu ataukelompok bahkan pada komunitas.Dukungan terhadap perubahan perilaku bisa dilakukan secara personal, kelompokmaupun secara kolektif oleh komunitas. Secara personal biasanya diberikan olehpetugas lapangan, pendidik sebaya, petugas klinik, atau oleh mami atau pemangkukepentingan di tingkat lokasi yang peduli. Secara kelompok bisa dilakukan melaluipembentukan kelompok-kelompok dukungan dan secara komunitas biasanyadilakukan melalui pembuatan regulasi dan penerapannya melalui sanksi dan reward.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adlaah: Kelompok dukungan sebaya. Penilaian risiko individu. Penilaian risiko kelompok. Konseling pendidikan kesehatan. Pelatihan. Dll.f Mempertahankan Perilaku yang Aman dan Penyediaan LayananAdalah strategi untuk memelihara perubahan perilaku yang sudah terjadi. Termasukdi dalamnya adalah menyediakan layanan kesehatan terkait IMS dan HIV yangaksesibel.Strategi mewadahi kegiatan-kegiatan yang memfokuskan diri dan mengolah semuafaktor yang bisa membuat kelompok dampingan mampu mempertahankan perilakubarunya yang sudah aman dari IMS dan HIV. Faktor-faktor tersebut adalah: Terus mempromosikan konsekuensi positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) jika perilaku aman terus dilanjutkan. Memperbaharui dan memperkuat niat (intention) untuk terus memelihara perubahan perilaku yang sudah ada terutama dengan menunjukkan bahawa orang lain juga setuju atau mendukungan perubahan perilaku ini (memperkuat norma subyektif). Memperkuat pelaksanaan kebijakan dan regulasi lokal tentang pencegahan HIV untuk mendukung perubahan perilaku individu.52 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  54. 54. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Memperbesar dukungan sosial dari teman sebaya, orang-orang kunci lapangan dll untuk perubahan perilaku ini. Termasuk memperbesar akses terhadap infomasi yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan personal individu pada tahap pemeliharaan perilaku ini.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Hotline. Konseling KTS. Kelompok dukungan sebaya. Pertemuan koordinasi mobilisasi komunitas. Pertemuan pemantauan implementasi kesepakatan lokal. Pertemuan koordinasi implementasi intervensi struktural. Penyediaan layanan IMS, KTS dan Pengobatan, Dukungan dan Perawatan (PDP) yang aksesibel.g. Peningkatan Keterlibatan dan Menumbuhkan Semangat Kerelawanan Diantara KDAdalah strategi untuk memelihara perubahan perilaku agar terjaga terus meskipunprogram khusus IPP telah dihentikan. Hal ini ditempuh dengan cara melibatkansebanyak mungkin kelompok dampingan atau pemangku kepentingan lokasi. Idenyaadalah invenstasi pengetahuan dan keterampilan kepada komunitas.Meskipun strategi ini ditempatkan pada urutan 7 bukan berarti dilakukan setelahsemua kegiatan selesai dilakukan. Tetapi harus dilakukan sejak awal program dansecara bertahap dikembangkan kepada lebih banyak orang dengan pelibatan yanglebih intensif.Kelompok dampingan dan pemangku kepentingan bisa terlibat dalam hal: Menjadi pendidik sebaya Menjadi nara sumber pengetahuan, sikap dan pengalaman bagi KD lainnya, bagi lembaga pelaksana IPP atau pihak lain. Terlibat dalam perencaaan dan pemantauan program. Menjadi anggota kelompok kerja pelaksana pencegahan HIV di lokasi tersebut. Menjadi narasumber pelaksanaan program Menjadi anggota tim asesmen atau investigator keberhasilan programBeberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Penjajakan kebutuhan secara cepat Pendidikan sebaya Mobilisasi komunitas Intervensi struktural Pemantauan dan evaluasi program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 53
  55. 55. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 5. Pengembangan Rencana KerjaTahap selanjutnya setelah strategi-strategi dirumuskan adalah mulaimengembangkan dan menyusun rencana kerja. Pada tahap ini, perencanaan sudahharus detil.Perencanaan detil ini adalah proses untuk menentukan siapa yang akan melakukansuatu kegiatan, apa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa serta dengan berapabesar biayanya.Ketika membuat rencana, teknik seperti gantt chart dan critical path analysis bisadigunakan karena sangat membantu untuk menetapkan prioritas, deadiline dan alokasisumber-sumber.Pada saat merencanakan kegiatan yang harus dilakukan, harus selalu dipastikanbagaimana mekanisme kontrolnya nanti untuk memonitor kinerja yang ada. Hal initermasuk kegiatan-kegiatan seperti laporan, quality assurance, kontrol keuangandan lainnya yang dibutuhkan untuk mengkoreksi penyimpangan rencana jika ada.Contoh penggunaan gantt chart untuk mengembangkan rencana kerja yang detil tetapitetap sederhana adalah sebagai berkut: TAHUN  BULAN/QUARTER  KEGIATAN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Strategi 2: Pembukaan akses & meraih kepercayaan kelompok dampingan Kegiatan 2.1. Penjajakan X kebutuhan secara cepat Kegiatan 2.2. X Pemetaan Kegiatan 2.3. Pendekatan X kepada tokoh - tokoh kunci Kegiatan 2.4. Sosialisasi program kepada X KD dan pemangku kepentingan54 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  56. 56. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku6. Rekapitulasi Kebutuhan Sumber DayaUmumnya rekapitulasi kebutuhan sumber daya dilakukan menggunakan worksheetexcel perencanaan pembiayaan program berdasarkan jenis kegiatan, frekuensi kegiatandan hal-hal lain terkait seperti jumlah orang yang akan terlibat, alat dan bahan yangdibutuhkan.Namun secara umum, rekap ini berusaha mengetahui jenis sumber daya dan berapajumlahnya. Dalam tabel yang sederhana bentuknya kurang lebih sbb: Jenis Jumlah yang No Kegiatan Sumber Daya Dibutuhkan Strategi 3: Penciptaan dan Penguatan Lingkungan yang Kondusif bagi Perubahan Perilaku dan Kesehatan KD. 1 Advokasi kebijakan/regulasi 2 Pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan 3 Mobilisasi komunitas 4 Intervensi struktural 5 Konseling dan rujukan pasanganBudget lebih detil bisa menggunakan beragam model worksheet sesuai karakateristikprogram. Tetapi kurang lebih formatnya seperti contoh berikut ini: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 55
  57. 57. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 7. Pengembangan Tim KerjaTim kerja program IPP paling tidak terdiri dari 5 bagian utama: manajer program,asisten adminitrasi dan keuangan, penanggung jawab database program,koordinator lapangan (KL) dan petugas lapangan (PL). Jumlah posisi KL dan PL bisalebih dari satu. Semakin besar jumlah PL maka dibutuhkan semakin banyak KL.Posisi ini bisa ditambah lagi sesuai perkembangang program. Misalnya, di tengahjalan program ternyata juga bertambah menangani isu ODHA. Maka posisi sepertimanajer kasus menjadi diperlukan. Jika lembaga juga akan membuka layanan KTS,maka posisi konselor KTS menjadi dibutuhkan.Strukturnya tim kerja program IPP kurang lebih seperti ini: Direktur Program (optional) Program Manajer Administrasi dan Penanggung jawab Keuangan database program Koordinator Lapangan PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 Ket: PL =Petugas LapanganC. Penerapan Rencana ProgramPenerapan rencana program adalah pelaksanaan program itu sendiri yakni berbagaikegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan program. Langkah praktismenerapkan rencana program adalah: lakukan seperti yang sudah direncanakan.Improvisasi kemudian.Banyak pelaksana program merasa kurang puas dengan hal ini. Di sisi lain, adalahmandatory bagi program untuk menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dan56 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

×