Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rilis: Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia

810 views

Published on

Rilis: Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rilis: Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia

  1. 1. Rilis Media Bersama Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia Mengingat bahwa: a) Jumlah mereka yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setiap tahun selalu meningkat. Jika dari 2008 - 2011 rata-rata hanya 2 kasus per tahun, kemudian menjadi 7 kasus di 2012 dan meningkat menjadi 20 kasus di 2013, maka belakangan ini kasusnya melonjak berkali lipat menjadi 41 kasus di 2014 dan 44 kasus di 2015. Dari total jumlah kasus di atas, 90%-nya ternyata terkait dengan penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE, tentang pencemaran nama baik. b) Senyatanya pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut banyak digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk melakukan praktek pembungkaman kepada masyarakat kebanyakan yang menyampaikan ekspresi, informasi ataupun advokasi melalui Internet. Penyampai kritik terhadap penyelenggara negara dan pegiat pengikisan korupsi di berbagai bidang dan wilayah Indonesia, kerap ditekan, dibungkam hingga dipenjara dengan menggunakan pasal karet tersebut. c) Adanya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah bagian dari ujaran kebencian, justru di sisi lain rentan menyuburkan dan melanggengkan penyalahgunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut di atas. d) Revisi UU ITE tidak/belum masuk dalam jadwal pembahasan pada rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2016, pun masa sidang periode 2015 akan ditutup per 18 Desember 2015. Ini berakibat dapat terhentinya revisi UU ITE hingga batas waktu yang tidak jelas sehingga rentan berakibat menguatnya upaya-upaya membelengu demokrasi dengan penggunaan pasal karet secara tak bernalar. Untuk itu maka kami, sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan posisi, pendapat dan sikap sebagai berikut:
  2. 2. 1. Internet adalah media yang penting dan signifikan dalam penegakkan demokrasi partisipatif di Indonesia, khususnya terkait pembangunan kapasitas pengetahuan masyarakat yang mandiri dan madani, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan profesional. 2. Bahwa keseriusan jajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) untuk menyegerakan revisi UU ITE. Hal ini adalah mutlak, demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat di Indonesia. 3. Bahwa penggunaan jalur pidana pada, khususnya terkait dengan hak berekspresi dan berinformasi (di Internet), dapat bermuara pada iklim ketakutan di tengah masyarakat (chilling effect) dan rentan membatasi penegakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian sepatutnya revisi UU ITE tersebut adalah sekaligus mengeluarkan pasal pemidaaan pencemaran nama baik, tidak cukup sekedar mengurangi ancaman hukuman maksimalnya saja. 4. Bahwa upaya penyegeraan revisi UU ITE ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak dalam rangka membebaskan mereka yang bersalah, tetapi untuk melindungi warga negara Indonesia yang hendak menyampaikan kebenaran dan menggunakan haknya berekspresi dan berinformasi secara benar di Internet. Demikiran rilis media bersama ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan media sebangsa dan setanah air. Salam demokrasi! Jakarta, 30 November 2015. Tertanda (urut abjad), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Demokrasi Digital (FDD), Indonesia Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW), ICT Watch – Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Yayasan Satu Dunia.

×