SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Rilis Media Bersama
Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia
Mengingat bahwa:
a) Jumlah mereka yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) setiap tahun selalu meningkat. Jika dari 2008 - 2011 rata-rata hanya 2 kasus per
tahun, kemudian menjadi 7 kasus di 2012 dan meningkat menjadi 20 kasus di 2013,
maka belakangan ini kasusnya melonjak berkali lipat menjadi 41 kasus di 2014 dan 44
kasus di 2015. Dari total jumlah kasus di atas, 90%-nya ternyata terkait dengan
penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE, tentang pencemaran nama baik.
b) Senyatanya pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut banyak digunakan oleh mereka yang
berkuasa untuk melakukan praktek pembungkaman kepada masyarakat kebanyakan
yang menyampaikan ekspresi, informasi ataupun advokasi melalui Internet. Penyampai
kritik terhadap penyelenggara negara dan pegiat pengikisan korupsi di berbagai bidang
dan wilayah Indonesia, kerap ditekan, dibungkam hingga dipenjara dengan
menggunakan pasal karet tersebut.
c) Adanya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 yang menyatakan bahwa pencemaran nama
baik adalah bagian dari ujaran kebencian, justru di sisi lain rentan menyuburkan dan
melanggengkan penyalahgunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut di atas.
d) Revisi UU ITE tidak/belum masuk dalam jadwal pembahasan pada rancangan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2016, pun masa sidang periode 2015 akan ditutup
per 18 Desember 2015. Ini berakibat dapat terhentinya revisi UU ITE hingga batas
waktu yang tidak jelas sehingga rentan berakibat menguatnya upaya-upaya
membelengu demokrasi dengan penggunaan pasal karet secara tak bernalar.
Untuk itu maka kami, sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan
posisi, pendapat dan sikap sebagai berikut:
1. Internet adalah media yang penting dan signifikan dalam penegakkan demokrasi
partisipatif di Indonesia, khususnya terkait pembangunan kapasitas pengetahuan
masyarakat yang mandiri dan madani, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan
layanan publik yang transparan, akuntabel dan profesional.
2. Bahwa keseriusan jajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Polhukam) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan Komisi 1
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) untuk menyegerakan revisi UU ITE. Hal ini adalah
mutlak, demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat di Indonesia.
3. Bahwa penggunaan jalur pidana pada, khususnya terkait dengan hak berekspresi dan
berinformasi (di Internet), dapat bermuara pada iklim ketakutan di tengah masyarakat
(chilling effect) dan rentan membatasi penegakan hak asasi manusia yang telah dijamin
dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian sepatutnya revisi UU ITE
tersebut adalah sekaligus mengeluarkan pasal pemidaaan pencemaran nama baik,
tidak cukup sekedar mengurangi ancaman hukuman maksimalnya saja.
4. Bahwa upaya penyegeraan revisi UU ITE ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat
Indonesia, tidak dalam rangka membebaskan mereka yang bersalah, tetapi untuk
melindungi warga negara Indonesia yang hendak menyampaikan kebenaran dan
menggunakan haknya berekspresi dan berinformasi secara benar di Internet.
Demikiran rilis media bersama ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan dukungan
rekan-rekan media sebangsa dan setanah air. Salam demokrasi!
Jakarta, 30 November 2015.
Tertanda (urut abjad),
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Demokrasi Digital (FDD), Indonesia Center for
Deradicalization and Wisdom (ICDW), ICT Watch – Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform
(ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Yayasan Satu Dunia.

More Related Content

Viewers also liked

Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITECatatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITEICT Watch
 
Undangan RDPU Revisi ITE
Undangan RDPU Revisi ITEUndangan RDPU Revisi ITE
Undangan RDPU Revisi ITEICT Watch
 
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITECatatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITEICT Watch
 
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014ICT Watch
 
Draft SOP Konten Negatif
Draft SOP Konten NegatifDraft SOP Konten Negatif
Draft SOP Konten NegatifICT Watch
 
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifTanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifICT Watch
 
Pernyataan Pers Menyikapi Permen Blokir
Pernyataan Pers Menyikapi Permen BlokirPernyataan Pers Menyikapi Permen Blokir
Pernyataan Pers Menyikapi Permen BlokirICT Watch
 
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)ICT Watch
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifICT Watch
 
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015ICT Watch
 
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!ICT Watch
 
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang SahPemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang SahICT Watch
 
Usulan Kebijakan Open BTS
Usulan Kebijakan Open BTSUsulan Kebijakan Open BTS
Usulan Kebijakan Open BTSICT Watch
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITEICT Watch
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEUU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEICT Watch
 

Viewers also liked (15)

Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITECatatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE
 
Undangan RDPU Revisi ITE
Undangan RDPU Revisi ITEUndangan RDPU Revisi ITE
Undangan RDPU Revisi ITE
 
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITECatatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
Catatan Kritis RUU Perubahan UU ITE
 
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014
Draft Permohonan Keberatan Permenkominfo 19/2014
 
Draft SOP Konten Negatif
Draft SOP Konten NegatifDraft SOP Konten Negatif
Draft SOP Konten Negatif
 
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifTanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
 
Pernyataan Pers Menyikapi Permen Blokir
Pernyataan Pers Menyikapi Permen BlokirPernyataan Pers Menyikapi Permen Blokir
Pernyataan Pers Menyikapi Permen Blokir
 
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)
ITU Letter to the President of Indonesia (IM2 Case)
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
 
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015
SK Menkominfo Forum Tim Panel Konten 2015
 
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!
Survey Guru: Literasi Digital / Internet Sangat Perlu Masuk Sekolah!
 
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang SahPemblokiran dan Penapisan yang Sah
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah
 
Usulan Kebijakan Open BTS
Usulan Kebijakan Open BTSUsulan Kebijakan Open BTS
Usulan Kebijakan Open BTS
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEUU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
 

More from ICT Watch

Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselAktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselICT Watch
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalICT Watch
 
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiMelihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiICT Watch
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019ICT Watch
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiICT Watch
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaICT Watch
 
Privasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetPrivasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetICT Watch
 
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiPrivasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiICT Watch
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
 
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasPanduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasICT Watch
 
Ular Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakUlar Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakICT Watch
 
Literasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchLiterasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchICT Watch
 
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016ICT Watch
 
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
 
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchUsulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchICT Watch
 
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEDinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryICT Watch
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguICT Watch
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaICT Watch
 

More from ICT Watch (20)

Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselAktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
 
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiMelihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
 
Privasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetPrivasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan Internet
 
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiPrivasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
 
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasPanduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
 
Ular Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakUlar Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat Anak
 
Literasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchLiterasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT Watch
 
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
 
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
 
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchUsulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
 
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEDinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas Lama
 

Rilis: Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia

  • 1. Rilis Media Bersama Segera Revisi UU ITE demi Perlindungan Demokrasi Indonesia Mengingat bahwa: a) Jumlah mereka yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setiap tahun selalu meningkat. Jika dari 2008 - 2011 rata-rata hanya 2 kasus per tahun, kemudian menjadi 7 kasus di 2012 dan meningkat menjadi 20 kasus di 2013, maka belakangan ini kasusnya melonjak berkali lipat menjadi 41 kasus di 2014 dan 44 kasus di 2015. Dari total jumlah kasus di atas, 90%-nya ternyata terkait dengan penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE, tentang pencemaran nama baik. b) Senyatanya pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut banyak digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk melakukan praktek pembungkaman kepada masyarakat kebanyakan yang menyampaikan ekspresi, informasi ataupun advokasi melalui Internet. Penyampai kritik terhadap penyelenggara negara dan pegiat pengikisan korupsi di berbagai bidang dan wilayah Indonesia, kerap ditekan, dibungkam hingga dipenjara dengan menggunakan pasal karet tersebut. c) Adanya Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah bagian dari ujaran kebencian, justru di sisi lain rentan menyuburkan dan melanggengkan penyalahgunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut di atas. d) Revisi UU ITE tidak/belum masuk dalam jadwal pembahasan pada rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2016, pun masa sidang periode 2015 akan ditutup per 18 Desember 2015. Ini berakibat dapat terhentinya revisi UU ITE hingga batas waktu yang tidak jelas sehingga rentan berakibat menguatnya upaya-upaya membelengu demokrasi dengan penggunaan pasal karet secara tak bernalar. Untuk itu maka kami, sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan posisi, pendapat dan sikap sebagai berikut:
  • 2. 1. Internet adalah media yang penting dan signifikan dalam penegakkan demokrasi partisipatif di Indonesia, khususnya terkait pembangunan kapasitas pengetahuan masyarakat yang mandiri dan madani, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan profesional. 2. Bahwa keseriusan jajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) untuk menyegerakan revisi UU ITE. Hal ini adalah mutlak, demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat di Indonesia. 3. Bahwa penggunaan jalur pidana pada, khususnya terkait dengan hak berekspresi dan berinformasi (di Internet), dapat bermuara pada iklim ketakutan di tengah masyarakat (chilling effect) dan rentan membatasi penegakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian sepatutnya revisi UU ITE tersebut adalah sekaligus mengeluarkan pasal pemidaaan pencemaran nama baik, tidak cukup sekedar mengurangi ancaman hukuman maksimalnya saja. 4. Bahwa upaya penyegeraan revisi UU ITE ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak dalam rangka membebaskan mereka yang bersalah, tetapi untuk melindungi warga negara Indonesia yang hendak menyampaikan kebenaran dan menggunakan haknya berekspresi dan berinformasi secara benar di Internet. Demikiran rilis media bersama ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan dukungan rekan-rekan media sebangsa dan setanah air. Salam demokrasi! Jakarta, 30 November 2015. Tertanda (urut abjad), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Demokrasi Digital (FDD), Indonesia Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW), ICT Watch – Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Yayasan Satu Dunia.