Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PEMROGRAMAN DAN
PENGANGGARAN
DITJEN CIPTA KARYA
PAPARAN KASUBDIT. PROGRAM DAN ANGGARAN
Pada Acara Pelatihan Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kab/Kota (PF-CF)
Program PPSP TA. 2013
JAKARTA, 11 MARET 2013

2. OUTLINE
01 Penyusunan RPIJM Kab/Kota & Memorandum Program
Bidang Cipta Karya
02 Permasalahan, Tantangan, dan Isu Strategis Cipta
Karya
03 Penyusunan Program dan Anggaran Cipta Karya

3. Penyusunan RPIJM Kab/Kota &
Memorandum Program Bidang
Cipta Karya

4. Landasan Hukum
Peraturan Per-Undang-Undangan :
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
3. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
8. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah :
1. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. PP No. 42 Tahun 2008 tentang PSDA;
7. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.
Peraturan Presiden :
Perpres No 5/2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

5.  RPIJM Bidang Cipta Karya mulai dirintis sejak tahun 2005 dan hampir seluruh
kabupaten/kota telah menyusun dokumen RPIJM. Hanya terdapat beberapa
kabupaten/kota pemekaran yang belum melakukan penyusunan RPIJM.
 Kementerian PU akan merencanakan penyusunan RPIJM di seluruh sektor
pembangunan baik pembangunan di bidang Cipta Karya, maupun
pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, maupun Penataan
Ruang yang dinamakan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM).
 Dokumen RPIJM bidang Cipta Karya yang disusun Pemerintah
Kabupaten/Kota, hendaknya ditingkatkan kualitasnya.
5

6. KEDUDUKAN KEBIJAKAN SPASIAL, KEBIJAKAN SEKTORAL,
DAN RPIJM
RPJMD
SSK RTBL
SPPIP
RISPAM
RPKPP
RPIJM
MP &
Penganggaran
Tahunan
Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2012
6

7.  PEMBINAAN penyusunan RPIJM
 Penyediaan Pedoman pelaksanaan penyusunan
DJCK PU RPIJM
 Memantau kualitas RPIJM
SATGAS PUSAT  Menindaklanjuti usulan program investasi
infrastruktur permukiman
SATGAS RPIJM PROPINSI  PENDAMPING penyelenggaraan kegiatan
• BAPPEDA,
RPIJM
• DINAS PROV TERKAIT  Penilaian kelayakan RPIJM
• SATKER CK PROV  Penyaringan usulan program infrastruktur
permukiman dari RPIJM menjadi MP
 Berkonsolidasi di tingkat Propinsi & Kab/Kota
Pemangku Kepentingan Kab/Kota
DUKUNGAN
KONSULTAN PENYUSUN RPIJM  PENYUSUN RPIJM
 Meningkatkan kualitas dan
POKJANIS SPPIP menindaklanjuti hasil penilaian
Saling berkoordinasi kelayakan RPIJM dari Propinsi
& bersinergi
 Mengajukan usulan program
keciptakaryaan
SATGAS RPIJM KAB/KOTA  Menyediakan DDUB
Saling berkoordinasi  Berkoordinasi & bersinergi dengan
& bersinergi Pokjanis, Pokja AMPL
POKJA AMPL 7

8. PROSES PENYARINGAN RPIJM MENJADI MP
• MP disusun oleh Pemerintah Propinsi, yang merupakan hasil
penyaringan usulan rencana investasi dalam dokumen RPIJM bidang Cipta
Karya Kab/Kota.
• Penyaringan longlist usulan RPIJM menjadi MP dilakukan pada saat
workshop RPIJM dan MP di Provinsi.
• Setiap usulan program/kegiatan dalam dokumen RPIJM akan disaring
menurut kriteria kelayakan untuk masuk kedalam usulan program/kegiatan
Memorandum program.
• Penyaringan usulan tersebut kemudian disinkronisasikan dengan
sasaran output Renstra Ditjen Cipta Karya yang merupakan indikator
kinerja Kementerian PU.
• MP juga harus memasukkan rencana pendanaan program dari usulan-
usulan daerah untuk kegiatan kerjasama luar negeri yang akan diusulkan
pembiayaannya dengan dana PHLN

9. 9

11. Sinergi dalam Penyusunan Memorandum Program
Melalui Tim Randal Pusat
Pemerintah dan Satgas Kab./ Pusat,
Pusat didukung oleh konsultan
pendamping pusat
Penyusunan
Memorandum
Program
Melalui Tim Randal Provinsi Pemerintah
Pemerintah Melalui Satgas Kab./ Kota,
dan Satgas Provinsi, Kabupaten/ didukung oleh konsultan
Provinsi
didukung oleh konsultan Kota pendamping kab./ kota
pendamping provinsi
11

12. Permasalahan, Tantangan, dan
Isu Strategis Cipta Karya

13. Permasalahan Pelaksanaan yang Dihadapi
AIR MINUM BANGKIM PLP PBL
• Rendahnya • Beberapa • Kurangnya • PIP2B belum
pemanfaatan Rusunawa belum perhatian Pemda dapat
dana perbankan dihuni pada sektor dioperasionalkan
oleh PDAM (mis: di DKI ada 19 TB sanitasi pada 2012, masih
• Keterlibatan tidak berpenghuni – • Rendahnya perlu dukungan
kompas, 16/2/11) peralatan dan
sektor Swasta kesadaran dan
dalam KPS atau • Kurangnya keterlibatan penyelesaian
Business to komitmen Pemda masyarakat dalam pembangunan
Business masih terhadap MOU penyediaan dan • RTBL belum
belum maksimal dalam penyediaan pengelolaan menjadi
lahan dan PSD sarana dan pedoman
• Sebagian besar
(listrik, air minum, prasarana sanitasi
kinerja PDAM • Masih sedikit
dan jalan akses)
masih sakit • Masih kurangnya Pemda yang
• Kurang efektifnya • Penetapan desa minat dunia usaha menyelesaikan
pemanfaatan DAK sasaran PPIP untuk berinvestasi Perda Bangunan
mengalami di sektor sanitasi Gedung
• DDUB tidak keterlambatan
terealisasi sesuai • DDUB tidak
komitmen terealisasi sesuai
komitmen

14. A. Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
B. Pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Ditjen Cipta
Karya 2010-2014.
C. Pencapaian target MDGs 2015. termasuk didalamnya
pencapaian Program-Program Pro Rakyat (Direktif Presiden)
D. Penguatan Peranan RPIJM Kab/Kota.
E. Perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan Bidang
Cipta Karya yang masih rendah.
F. Memberikan pemahaman kepada Pemda bahwa
pembangunan infrastruktur permukiman adalah tugas
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

15. Isu – Isu Strategis
a. Ketertinggalan Prasarana Permukiman
 Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan serta akses terhadap prasarana
dan sarana sanitasi dasar yang layak.
 Masih besarnya kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau
terluar, serta di kawasan Indonesia Timur.
 Masih banyaknya lingkungan permukiman tradisional dan bangunan bersejarah berpotensi ekonomi yang
membutuhkan penanganan.
b. Penurunan Kualitas Lingkungan
 Menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan dikarenakan rendahya prosentase/luasan ruang terbuka hijau
 Besarnya luasan kawasan kumuh di perkotaan yang belum tertangani.
c. Ketertinggalan Investasi
 Masih rendahnya pemanfaatan dana perbankan oleh PDAM.
 Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi.
 Keterlibatan sektor Swasta dalam CSR, KPS atau Business to Business masih belum maksimal.
c. Penanggulangan Kemiskinan
 Masih diperlukannya kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang sekaligus
dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan/atau perdesaan.
d. Perkuatan Kelembagaan dan Pengaturan
 Belum optimalnya peran kelembagaan pemerintah daerah (organisasi, tata laksana dan SDM) dalam
mendukung penyelenggaraan bidang Cipta Karya.
 Belum optimalnya penerapan NSPK di bidang Cipta Karya.

16. Kebijakan Umum DJCK
1. Dalam rangka pencapaian target Renstra PU 2010-2014, target-target yang sudah
dilampaui perlu dilakukan review Renstra dengan pertimbangan ketersediaan anggaran
dan pencapaian kebijakan-kebijakan baru yang belum terakomodir dalam Renstra.
2. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan
perbatasan/pulau terluar, serta kawasan Indonesia Timur, termasuk mendukung
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat (Perpres No. 65/2011).
3. Mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan melalui pelaksanaan program-
program penangulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Mendukung upaya percepatan pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi.
5. Dana APBN yang terbatas harus dialokasikan pada kegiatan yang benar-benar strategis
dan berdampak signifikan secara langsung terhadap masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (organisasi, tata laksana, SDM) penyelenggara
infrastruktur permukiman dalam memenuhi SPM.
7. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder termasuk dunia usaha untuk turut
berperan secara aktif dalam mendukung pembangunan bidang Cipta Karya, misalnya
melalui KPS/CSR.

17. Kebijakan Operasional DJCK terkait
Penyehatan Lingkungan Permukiman
1. Menyusun NSPK untuk penyelenggaraan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat teknis,
manajemen pengelolaan termasuk kelembagaannya
2. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan termasuk
Strategi Sanitasi Kota (SSK)
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, persampahan dan drainase
melalui pembangunan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat (termasuk sanitasi
berbasis masyarakat) dan Terpusat, TPA Sampah, pengelolaan 3R berbasis masyarakat
dan Drainase Perkotaan
4. Pengembangan teknologi baru untuk pengelolaan persampahan dan air limbah yang
lebih efisien dan efektif
5. Mendorong terbentuknya institusi pengelolaan persampahan secara regional dan air
limbah secara kota dan/atau regional
6. Mendorong peran serta seluruh stakeholder dalam upaya pencapaian target
pembangunan sanitasi melalui pelatihan teknis serta kampanye, edukasi publik dan
advokasi kepada pemerintah daerah
7. Mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan non-APBN (KPS, dan CSR termasuk
hibah negara-negara donor)

18. Penyusunan Program dan
Anggaran Cipta Karya

19. Pengantar
Proses Pemrograman dan Penganggaran terbagi menjadi 3 tahapan utama yaitu :
A. Penyusunan Program, merupakan rangkaian aktivitas penyiapan usulan
kegiatan ke-Cipta Karya-an di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi berupa
identifikasi, formulasi, dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian
sasaran kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman, peningkatan kualitas kegiatan, dan penanganan isu-isu strategis
Bidang Cipta Karya.
B. Perencanaan Anggaran, merupakan rangkaian aktivitas penyiapan
pelaksanaan program dan rencana anggaran di Kabupaten/Kota/Provinsi dan
Pusat. Dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua
kegiatan dapat diakomodasi untuk didanai. Oleh karena itu diperlukan
adanya mekanisme pemilihan prioritas kegiatan anggaran.
C. Penyusunan Anggaran, merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai sejak
ditetapkannnya Pagu Anggaran sampai menjadi dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.

20. SIKLUS PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN
Tahap Penyusunan Tahap Perencanaan Tahap Penyusunan
Program Anggaran Anggaran
Pra Musrenbangnas &
Musrenbangnas
Penyusunan
Penyusunan
RKA KL – Pagu
Renja KL SE Pagu Alokasi Anggaran
Trilateral Anggaran (Definitif)
SE Pagu Alokasi
Meeting RKP Anggaran
Penyusunan
SEB Pagu Perpres RKA KL – Pagu (Definitif)
Indikatif Anggaran
RDP
Pra Penelaahan
Konreg Konreg Komisi V RKA KL
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Siklus Nasional
Siklus Propinsi
Juli Agustus September Oktober November Desember
Konsolidasi
Penyusunan START POINT
Usulan RPIJM Penyiapan Membawa hasil
Identifikasi Usulan Konreg
Kab/Kota Memorandum Musrenbangprop dalam Proses Penyusunan
& Penyaringan Berd. MP
Usulan Kegiatan
Program Propinsi
proses Musrenbangnas Program untuk
(long list) Penajaman Tahun 2015
Legalisasi Usulan Pembahasan usulan dalam
Sinkronisasi Memorandum Konreg
tingkat Propinsi musrenbangprop yang
Program Propinsi
( Verfikasi dan pemilihan Sandingan Usulan belum terakomodir dalam
Usulan prioritas berdasarkan Konreg – MP – RPIJM Konreg
pagu propinsi )
Membawa hasil Konreg dalam
proses Musrenbangprop
(sinkronisasi)

21. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam
Penyusunan Program
1. Dasar penyusunan program Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 dan Rencana
Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya.
2. Lingkup Penyusunan Program meliputi:
a. Identifikasi kebutuhan dan kelayakan berdasarkan dokumen Rencana
Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/ Kota;
b. Penyaringan usulan (longlist);
c. Penilaian kelayakan program dan pendanaan;
d. Penyusunan Prioritas penanganan;
e. Formulasi pembiayaan, dan waktu pelaksanaan;
4. Keluaran proses penyusunan program berupa Memorandum Program
Provinsi
5. Program yang layak didanai agar siap T-2 tahun pelaksanaan.

22. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam
Perencanaan Anggaran
1. Dasar Perencanaan Anggaran Tahunan yaitu Memorandum Program dan Pagu
indikatif.
2. Lingkup Perencanaan Anggaran meliputi:
a. Sinkronisasi program melalui Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian
Pekerjaan Umum;
b. Verifikasi kesiapan pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Bina Program
bersama Direktorat penanggung jawab kegiatan;
c. Sinkronisasi program melalui Trilateral Meeting bersama Bappenas dan
Kementerian Keuangan;
d. Sinkronisasi program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas),
e. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Cipta Karya.
4. Keluaran Perencanaan Anggaran Tahunan berupa Renja Direktorat Jenderal
Cipta Karya

23. Hal-hal yang Harud Diperhatikan dalam
Penyusunan Anggaran
1. Dasar Penyusunan Anggaran Tahunan adalah Renja Direktorat Jenderal Cipta
Karya, Pagu Anggaran (Sementara), dan Pagu Alokasi Anggaran (Definitif).
2. Lingkup Penyusunan Anggaran Tahunan meliputi:
a. Penyusunan dan penelaahan RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta
Karya berdasarkan Pagu Anggaran (Sementara).
b. Konsolidasi tingkat kementerian dalam rangka penyiapan Rapat Kerja dan
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V – Dewan Perwakilan Rakyat RI.
c. Penyusunan dan penelaahan RKA Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya sesuai
Pagu Alokasi Anggaran (Definitif).
d. Penelaahan RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya oleh
Kementerian Keuangan.
e. Finalisasi RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.
4. Keluaran Penyusunan Anggaran Tahunan adalah RKA Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Cipta Karya dan DIPA.

24. Pedoman Perencanaan
Perangkat Penyaring Program/Kegiatan:
a) RPIJM
b) Hasil Konreg
c) Readiness Criteria
Isu-Isu Eksternal:
Renstra 2010-2014 Kegiatan/Output - DPR/Kunker
RKP 2013 - Media/Masyarakat
- Masukan Interdep
Draft RKAKL
Pengesahan Anggaran
Dibahas di RDP dengan Komisi V Penelaahan dengan Ditjen
Anggaran/Ditjen Perbendaharaan
RKA KL  DIPA