SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 660/4919/SJ, TANGGAL 30 NOVEMBER 2012, TENTANG  PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM P...
Jumlah Provinsi,Kabupaten dan Kota Peserta PPSP sertaSebaran Pokja di 29 Provinsi (2013)                                 T...
POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRITENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP                 Belum lengkapnya payung hukum ya...
STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI PROVINSI(SESUAI SE MENDAGRI)                                                           ...
SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIPROVINSIKETUA          Dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH (SEKDA), yang memiliki        ...
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSIFUNGSI KOORDINASI,    Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wila...
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSIKetua        Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi          dan   kelancaran     ...
Lanjutan…Bidang Teknis   a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan                   program PPSP dalam ...
SEKRETARIAT POKJA SANITASI PROVINSI “   Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam       kesehariannya mendukung p...
STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA(SESUAI SE MENDAGRI)                                                     ...
SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIKAB/KOTAKETUA          Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki        ...
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTAFUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan                   pelaksana...
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTAKetua         Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan,              opti...
Lanjutan…Bidang Teknis    a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan                    kegiatan program PP...
SEKRETARIAT POKJA SANITASI KAB/KOTA         “ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi    Kabupaten/Kota dalam kesehariannya me...
TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERIDALAM NEGERI   Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem d...
17
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah

440 views

Published on

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah. Presentasi oleh Direktur Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Bangda, Kementrian Dalam Negeri.

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah

  1. 1. SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 660/4919/SJ, TANGGAL 30 NOVEMBER 2012, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DI DAERAH disampaikan oleh: DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN DITJEN BINA BANGDA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 4 Maret 2013
  2. 2. Jumlah Provinsi,Kabupaten dan Kota Peserta PPSP sertaSebaran Pokja di 29 Provinsi (2013) Tahun 2010 : 41 Kab/Kota Tahun 2011 : 58 Kab/Kota Tahun 2012 : 104 Kab/Kota Tahun 2013 : 123 Kab/Kota
  3. 3. POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRITENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP  Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi landasan operasional pelaksanaan Program PPSP di daerah.  Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi permukiman.  Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah  Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan uraian tugas berikut fungsi (yang lebih terinci).  Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov,Kab/Kota.  Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan dari SKPD.  Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan memadai dalam RKA masing-masing SKPD.  Nomenklatur: POKJA SANITASI.
  4. 4. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI PROVINSI(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA Sekretaris Daerah Provinsi SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau sebutan lain SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN KOMUNIKASI DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Kepala Bappeda atau sebutan Kepala Badan Pengelola Kepala Dinas Cipta Karya atau Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup lain. Keuangan Daerah dan Aset atau sebutan lain. atau sebutan lain. sebutan lain Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Kabid Sarpras atau Fispra Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan. Kabid Pengembangan Lingkungan Bappeda atau sebutan lain. fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Hidup. sebutan lain. Karya. Anggota : Anggota : Anggota: Anggota: Anggota: Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas SKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan Karya atau sebutan lain dan dari atau sebutan lain dan dari SKPD Lingkungan Hidup atau sebutan fungsi terkait dengan fungsi terkait dengan SKPD lainnya yang melaksanakan lainnya yang melaksanakan fungsi lain dan dari SKPD lainnya yang perencanaan layanan penganggaran, pelaporan dan fungsi terkait dengan terkait dengan penyehatan melaksanakan fungsi terkait persampahan, air limbah pertanggungjawaban keuangan pembangunan sarana dan lingkungan, pendidikan, dengan kegiatan monitoring dan domestik, dan drainase dan aset. prasarana persampahan, air komunikasi, dan pemberdayaan evaluasi sanitasi. lingkungan. limbah domestik, dan drainase masyarakat. lingkungan.
  5. 5. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIPROVINSIKETUA Dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH (SEKDA), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPDSEKRETARIS Dijabat oleh ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ATAU SEBUTAN LAINNYA yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP”KETUA BIDANG Dijabat oleh KEPALA SKPD SESUAI SUBSTANSI NYA & WAKIL KETUA BIDANG DIJABAT KABID PADA SKPD TERKAIT yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidangANGGOTA STAF SKPD TERKAIT yang ditunjuk 5
  6. 6. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSIFUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.FUNGSI FASILITASI Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi kabupaten/kota dan provinsi, serta program sanitasi antar kabupaten/kota, dan membantu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.FUNGSI SUPERVISI Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan kegiatan pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga dapat menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan.FUNGSI SINKRONISASI Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta hasil yang diharapkan.
  7. 7. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSIKetua Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsiSekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi.Bidang a. Menyusun roadmap, memfasilitasi penyusunan BPS, SSK danPerencanaan melakukan penjaminan kualitas terhadap BPS, SSK, melakukan verifikasi dan sinkronisasi dari draft MPS menjadi MPS melalui lokakarya MPS. b. Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota mencakup pelaksanaan sosialiasasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, master plan, feasibillity study dan DED, serta melakukan monev.Bidang a. Asistensi penyusunan RKA-SKPD Provinsi, melakukanPendanaan pembinaan terhadap RKA-SKPD kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan manajemen aset program 7 PPSP kabupaten/kota. b. Koordinasi, konsultasi dalam rangka sinergi pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya
  8. 8. Lanjutan…Bidang Teknis a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS oleh kabupaten/kota. b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota hingga pelaksanaan implementasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan diklat untuk penyusunan dan penjaminan kualitas BPS, SSK dan draft MPS.Bidang Mengoordinasikan pelaksanaan diklat EHRA dan fasilitasiKomunikasi, kabupaten/kota, menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye,Kesehatan advokasi dan edukasi dalam rangka penjaringann minat dandan komitmen kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP.Pemberdayaan MasyarakatBidang a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian danPemantauan evaluasi kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/kota,dan Evaluasi serta melaksanakan diklat monev. b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev 8 PPSP.
  9. 9. SEKRETARIAT POKJA SANITASI PROVINSI “ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang.” Meliputi : Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat, lokakarya dan pelatihan. Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP, didukung oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja provinsi masing-masing
  10. 10. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN KOMUNIKASI DAN EVALUASI PEMBERDAYAANKetua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang membidangi Kepala SKPD yang membidangibidang perencanaan. bidang pendanaan. bidang teknis (cipta karya atau PU). Kesehatan. Lingkungan Hidup. Wakil Ketua:Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Wakil Ketua:Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkunganatau sebutan lain. sebutan lain. Karya Kabid Penyehatan Lingkungan HidupAnggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota :Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas LingkunganSKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan atau sebutan lain dan dari SKPD atau sebutan lain dan dari SKPD Hidup atau sebutan lain dan darifungsi terkait dengan perencanaan fungsi terkait dengan penganggaran, lainnya yang melaksanakan fungsi lainnya yang melaksanakan fungsi SKPD lainnya yang melaksanakanlayanan persampahan, air limbah pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan sarana terkait dengan penyehatan fungsi terkait dengan kegiatandomestik, dan drainase lingkungan. keuangan dan aset dan prasarana persampahan, air lingkungan, pendidikan, komunikasi, monitoring dan evaluasi sanitasi. limbah domestik, dan drainase dan pemberdayaan masyarakat. 10 lingkungan.
  11. 11. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIKAB/KOTAKETUA Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPDSEKRETARIS Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP”KETUA BIDANG Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidangANGGOTA Staf SKPD terkait yang ditunjuk 11
  12. 12. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTAFUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah Kab/Kota.FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat Kab/Kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.FUNGSI ADVISORI Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Kab/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
  13. 13. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTAKetua Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.Sekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.Bidang a. Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS,Perencanaan SSK dan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta merujuk pada roadmap provinsi. b. Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka panjang, menengah dan tahunan serta memetakan kegiatan-kegitan pembangunan infrastruktur sanitasi berskala komunal, kawasan, dan kota yang didanai dari berbagai sumber pendanaan.Bidang a. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kotaPendanaan kegiatan program PPSP serta rencana pendanaannya yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. b. Memetakan realisasi APBD kabupaten/kota untuk 13 mendukung pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK.
  14. 14. Lanjutan…Bidang Teknis a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS serta melakukan pemetaan aspek teknis sarana prasarana sanitasi di kabupaten/kota dan partisipasi swasta. b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk pembangunan sanitasi kabupaten/kota hingga pelaksanaan implementasi.Bidang Mengoordinasikan pelaksanaan diklat enumerator dalamKomunikasi, rangka pengumpulan data dan pemetaan EHRA untukKesehatan dan penyusunan BPS dan SSK fasilitasi kabupaten/kota,Pemberdayaan melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi kepadaMasyarakat masyarakatdalam rangka mendorong kepedulian untuk perilaku hidup bersih.Bidang a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalianPemantauan dan dan evaluasi kondisi lingkungan hidup kabupaten/kota,Evaluasi serta melaksanakan diklat monev. b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta 14 menyiapkan bahan lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.
  15. 15. SEKRETARIAT POKJA SANITASI KAB/KOTA “ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang.” Meliputi : Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihan. Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP, didukung oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja kab/kota masing-masing
  16. 16. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERIDALAM NEGERI Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-masing Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam pengelolaan program Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6(enanm) fungsi pokja sanitasi provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan secara rinci Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengokonsentrasikan diri dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya pelaksanaan mulai dari daerah hingga ke pusat
  17. 17. 17
  18. 18. TERIMA KASIH

×