Tiga dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengelolaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, tugas dan fungsi pokja sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program tersebut.

1. SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
660/4919/SJ, TANGGAL 30 NOVEMBER 2012, TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DI DAERAH
disampaikan oleh:
DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN
DITJEN BINA BANGDA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 4 Maret 2013

2. Jumlah Provinsi,Kabupaten dan Kota Peserta PPSP serta
Sebaran Pokja di 29 Provinsi (2013)
Tahun 2010 : 41 Kab/Kota
Tahun 2011 : 58 Kab/Kota
Tahun 2012 : 104 Kab/Kota
Tahun 2013 : 123 Kab/Kota

3. POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP
 Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi
landasan operasional pelaksanaan Program PPSP di
daerah.
 Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan
pembangunan sanitasi permukiman.
 Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya
sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah
 Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan
uraian tugas berikut fungsi (yang lebih terinci).
 Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah
(Sekda) Prov,Kab/Kota.
 Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan
mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan
dari SKPD.
 Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan
memadai dalam RKA masing-masing SKPD.
 Nomenklatur: POKJA SANITASI.

4. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI PROVINSI
(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA
Sekretaris Daerah Provinsi
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan
SKPD lain)
BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN
KOMUNIKASI DAN EVALUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
Kepala Bappeda atau sebutan Kepala Badan Pengelola Kepala Dinas Cipta Karya atau Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
lain. Keuangan Daerah dan Aset atau sebutan lain. atau sebutan lain.
sebutan lain
Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan. Kabid Pengembangan Lingkungan
Bappeda atau sebutan lain. fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Hidup.
sebutan lain. Karya.
Anggota : Anggota : Anggota: Anggota: Anggota:
Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas
SKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan Karya atau sebutan lain dan dari atau sebutan lain dan dari SKPD Lingkungan Hidup atau sebutan
fungsi terkait dengan fungsi terkait dengan SKPD lainnya yang melaksanakan lainnya yang melaksanakan fungsi lain dan dari SKPD lainnya yang
perencanaan layanan penganggaran, pelaporan dan fungsi terkait dengan terkait dengan penyehatan melaksanakan fungsi terkait
persampahan, air limbah pertanggungjawaban keuangan pembangunan sarana dan lingkungan, pendidikan, dengan kegiatan monitoring dan
domestik, dan drainase dan aset. prasarana persampahan, air komunikasi, dan pemberdayaan evaluasi sanitasi.
lingkungan. limbah domestik, dan drainase masyarakat.
lingkungan.

5. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASI
PROVINSI
KETUA Dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH (SEKDA), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPD
SEKRETARIS Dijabat oleh ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ATAU SEBUTAN LAINNYA yang secara formal membantu sekda
dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
KETUA BIDANG Dijabat oleh KEPALA SKPD SESUAI SUBSTANSI NYA & WAKIL
KETUA BIDANG DIJABAT KABID PADA SKPD TERKAIT yang
kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
ANGGOTA STAF SKPD TERKAIT yang ditunjuk
5

6. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
FUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah
provinsi.
FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen,
dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di
tingkat provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.
FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan
kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka
meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
FUNGSI FASILITASI Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam
melakukan proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi
kabupaten/kota dan provinsi, serta program sanitasi antar
kabupaten/kota, dan membantu pelaksanaan sistem monitoring dan
evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.
FUNGSI SUPERVISI Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan
kegiatan pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan
penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran
sehingga dapat menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila
terjadi penyimpangan.
FUNGSI SINKRONISASI Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam
menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan
pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta
hasil yang diharapkan.

7. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
Ketua Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi
Sekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi.
Bidang a. Menyusun roadmap, memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan
Perencanaan melakukan penjaminan kualitas terhadap BPS, SSK, melakukan
verifikasi dan sinkronisasi dari draft MPS menjadi MPS melalui
lokakarya MPS.
b. Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi
wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar
kabupaten/kota mencakup pelaksanaan sosialiasasi rencana
pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa
dampak lingkungan, master plan, feasibillity study dan DED,
serta melakukan monev.
Bidang a. Asistensi penyusunan RKA-SKPD Provinsi, melakukan
Pendanaan pembinaan terhadap RKA-SKPD kabupaten/kota, serta
melakukan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban keuangan dan manajemen aset program
7 PPSP kabupaten/kota.
b. Koordinasi, konsultasi dalam rangka sinergi pendanaan program
dan kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya

8. Lanjutan…
Bidang Teknis a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan
program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft
MPS oleh kabupaten/kota.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED
untuk pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota hingga
pelaksanaan implementasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan
diklat untuk penyusunan dan penjaminan kualitas BPS, SSK dan
draft MPS.
Bidang Mengoordinasikan pelaksanaan diklat EHRA dan fasilitasi
Komunikasi, kabupaten/kota, menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye,
Kesehatan advokasi dan edukasi dalam rangka penjaringann minat dan
dan komitmen kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP.
Pemberdayaa
n Masyarakat
Bidang a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan
Pemantauan evaluasi kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/kota,
dan Evaluasi serta melaksanakan diklat monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan
lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev
8 PPSP.

9. SEKRETARIAT POKJA SANITASI PROVINSI
“ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam
kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas
pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari
ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang.”
Meliputi :
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat, lokakarya dan
pelatihan.
Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan
PPSP, didukung oleh perangkat lunak dan perangkat
keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
provinsi masing-masing

10. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA
(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA
Sekretaris Daerah Kabupaten atau
Kota
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD
lain)
BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN
KOMUNIKASI DAN EVALUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang membidangi Kepala SKPD yang membidangi
bidang perencanaan. bidang pendanaan. bidang teknis (cipta karya atau PU). Kesehatan. Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua:
Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkungan
atau sebutan lain. sebutan lain. Karya Kabid Penyehatan Lingkungan Hidup
Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas Lingkungan
SKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan atau sebutan lain dan dari SKPD atau sebutan lain dan dari SKPD Hidup atau sebutan lain dan dari
fungsi terkait dengan perencanaan fungsi terkait dengan penganggaran, lainnya yang melaksanakan fungsi lainnya yang melaksanakan fungsi SKPD lainnya yang melaksanakan
layanan persampahan, air limbah pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan sarana terkait dengan penyehatan fungsi terkait dengan kegiatan
domestik, dan drainase lingkungan. keuangan dan aset dan prasarana persampahan, air lingkungan, pendidikan, komunikasi, monitoring dan evaluasi sanitasi.
limbah domestik, dan drainase dan pemberdayaan masyarakat.
10 lingkungan.

11. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASI
KAB/KOTA
KETUA Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
SEKRETARIS Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
KETUA BIDANG Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua
Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya
melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
ANGGOTA Staf SKPD terkait yang ditunjuk
11

12. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
FUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan PPSP di wilayah Kab/Kota.
FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai
pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
Kab/Kota untuk turut-serta dalam pembangunan
sanitasi.
FUNGSI ADVISORI Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis
bagi pengembangan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
Kab/kota dalam rangka meningkatkan kinerja
pembangunan sanitasi.

13. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
Ketua Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan,
optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas
pokja sanitasi kabupaten/kota.
Sekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan
merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi
kabupaten/kota.
Bidang a. Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS,
Perencanaan SSK dan dokumen perencanaan pembangunan daerah
serta merujuk pada roadmap provinsi.
b. Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka
panjang, menengah dan tahunan serta memetakan
kegiatan-kegitan pembangunan infrastruktur sanitasi
berskala komunal, kawasan, dan kota yang didanai dari
berbagai sumber pendanaan.
Bidang a. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota
Pendanaan kegiatan program PPSP serta rencana pendanaannya yang
bersumber dari APBD, APBN dan sumber pendanaan
lainnya yang sah.
b. Memetakan realisasi APBD kabupaten/kota untuk
13 mendukung pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK.

14. Lanjutan…
Bidang Teknis a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan
kegiatan program PPSP dalam rangka penyusunan BPS,
SSK dan draft MPS serta melakukan pemetaan aspek
teknis sarana prasarana sanitasi di kabupaten/kota dan
partisipasi swasta.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan
DED untuk pembangunan sanitasi kabupaten/kota hingga
pelaksanaan implementasi.
Bidang Mengoordinasikan pelaksanaan diklat enumerator dalam
Komunikasi, rangka pengumpulan data dan pemetaan EHRA untuk
Kesehatan dan penyusunan BPS dan SSK fasilitasi kabupaten/kota,
Pemberdayaan melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi kepada
Masyarakat masyarakatdalam rangka mendorong kepedulian untuk
perilaku hidup bersih.
Bidang a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian
Pemantauan dan dan evaluasi kondisi lingkungan hidup kabupaten/kota,
Evaluasi serta melaksanakan diklat monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta
14 menyiapkan bahan lokakarya dan/atau pertemuan untuk
membahas hasil monev PPSP.

15. SEKRETARIAT POKJA SANITASI KAB/KOTA
“ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi
Kabupaten/Kota dalam kesehariannya mendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang
berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun
tugas ketua bidang.”
Meliputi :
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan.
Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan
PPSP, didukung oleh perangkat lunak dan perangkat
keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
kab/kota masing-masing

16. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERI
DALAM NEGERI
 Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan
prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang
efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-masing
 Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam
pengelolaan program
 Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6(enanm) fungsi pokja sanitasi
provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan secara
rinci
 Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengokonsentrasikan diri dalam
pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya pelaksanaan
mulai dari daerah hingga ke pusat

17. 17

18. TERIMA KASIH