Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
eiring dengan usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan Tax
Ratio, sejak ta...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pada makalah...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
engertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan U...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Conto...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
• Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
di Indones...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapa...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncur...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan
neto ...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
• Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau
pemb...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
mengenai Akuntansi juga mungkin tidak efisien jika harus mempekerjakan
karyaw...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
pendukun...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
1 12111 KELAPA DAN KELAPA SAWIT 11,5 11 10
2 12113 KOPI 11,5 11 10
3 12131 TE...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
RAMBUT DAN KECANTIKAN
TERMASUK KURSUS MENATA
RAMBUT/RIAS DAN
KECANTIKAN
Pengh...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
• Mengajukan permohonan tertulis
• Tetap wajib catatan atas peredaran usaha
•...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
o Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan ( 3M ) , yaitu...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat yang dibe...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
1. Contoh : Kawin Anak 2 (K/2)
Penghitungan PTKP :
+ PTKP Dia Sendiri = Rp 24...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Jumlah PTKP = Rp 30.375.000
2. Contoh Penghitungan PPh Terutang:
Misalnya pen...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
PKP Rp 212.600.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.5...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Peredaran Usaha Rp 985.000.000
Harga Pokok Penjualan Rp 600.000.000 –
Penghas...
1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:
• Pajak merupaka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah Pajak Penghasilan (PPh)

22,721 views

Published on

Tugas Mata Kuliah Perpajakan

Published in: Education
  • Be the first to comment

Makalah Pajak Penghasilan (PPh)

  1. 1. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) eiring dengan usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan Tax Ratio, sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui kegiatan canvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara system, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi. S Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "a person's faculty, personal faculties and abilitites", Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". “Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962. BAB I PENDAHULUA A. Latar belakang masalah
  2. 2. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pada makalah ini adalah: • Apa pengertian dari pajak penghasilan? • Siapa subjek atau Wajib Pajak Penghasilan? • Siapa pemotong pajak penghasilan? • Mengapa ada Pajak Penghasilan? • Bagaimana cara menghitung Paajak Penghasila? Makalah yang berjudul pajak penghasilan ini bertujuan membahas tentang beberapa hal diantaranya sebagai berikut : • Apa itu pajak ? • Siapakah Subjek atau Wajib Pajak Penghasilan ? • Apa saja jenis-jenis pembayaran pajak Penghasilan ? • Mengapa adanya pembayaran pajak Penghasilan ? • Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan ? B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penulisan
  3. 3. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) engertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. P • Iuran / pungutan • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang • Pajak dapat dipaksakan • Tidak menerima kontra prestasi • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerinta BAB II PEMBAHASA A. Pengertian Pajak Penghasilan 1. Lima Unsur Pokok dalam definisi Pajak
  4. 4. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah: • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN). • Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya. • untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000; • untuk istri dan suami Rp. 1.440.000; • tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri. • Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga. • Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. • Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 2. Jenis – jenis Pajak B. Ketentuan Mengenai Penghasilan Tidak Kena C. Pengertian Pajak Penghasilan 1. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, Subyek Pajk Penghasilan adalah sebagai Berikut :
  5. 5. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) • Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. • Badan perwakilan negara asing. • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. • Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Contoh : WTO, FAO, UNICEF. • Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yangDiterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 2. Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk Subyek pajak sebagai berikut : D. Objek Penghasilan
  6. 6. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut -turut peraturan ini diamandemen oleh : • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa kali dalam: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah). • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk tahun pajak 2006. E. Undang – undang yang Mengatur
  7. 7. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncurkan direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih terus diperpanjang. Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan menghitung hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi biaya-biaya. Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut. 1. Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas: • Untuk WP orang pribadi Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5% Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10% Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15% Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25% Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35% • Untuk WP berbentuk badan usaha Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10% Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15% Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30% Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas tarif progresif. Artinya setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah. contoh : 1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950 Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000 PPh nya adalah : 5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000 Total = Rp 71.250.000. 2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950. Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000 PPh nya adalah : 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000 Total = Rp 72.500.000. F. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan
  8. 8. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus- menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: • Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau • Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. 4 G. Norma Perhitungan
  9. 9. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) • Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau • Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti- bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasil netto yang merupakan objek pajak penghasilan. Disamping itu , pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang • Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya . • Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan • Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan ( misalnya, Bahasa Inggris ). Bagi sebagian orang pribadi yang memiliki usaha kewajiban membuat pembukuan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan selain karena kurangnya pengetahuan 1. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi 2. Pencatatan ataupun pembukuan
  10. 10. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) mengenai Akuntansi juga mungkin tidak efisien jika harus mempekerjakan karyawan hanya untuk membuat pembukuan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan. Aturan pelaksanaan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 536/PJ./2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. 5. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan 3. Beberapa Peraturan dalam Norma Perjitungan (uu ppH No. 36 Tahun 2009.
  11. 11. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 6. Dihapus. 7. Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyeIenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. • Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. 1. Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak; b. ibukota propinsi lainnya; c. daerah lainnya. ( KepDirjenPajak No.536/PJ/2000 ) 2. Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Berikut ini merupakan tabel beberapa persentase perhitungan penghasilan dengan menggunakan norma : NO. URUT KODE URUT JENIS USAHA WAJIB PAJAK PERSEORANGAN 10 IBUKOTA PROPINSI IBUKOTA PROPINSI LAINNYA DAERAH LAINNYA 4. Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan 5. Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  12. 12. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) 1 12111 KELAPA DAN KELAPA SAWIT 11,5 11 10 2 12113 KOPI 11,5 11 10 3 12131 TEMBAKAU 11,5 11 10 4 33100 INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU, BAMBU, ROTAN DAN KAYU 15 13,5 12,5 5 32200 INDUSTRI PAKAIAN JADI KECUALI UNTUK KAKI 13,5 13 12,5 6 32300 INDUSTRI KULIT & BARANG DARI KULIT KECUALI UNTUK KAKI 17,5 16,5 16 7 32400 INDUSTRI BARANG KEPERLUAN KAKI 17 16 15 8 34200 INDUSTRI PERCETAKAN DAN PENERBITAN. SEPERTI USAHA PERCETAKAN SECARA STENSIL, OFFSET, LITHOGRAFI UNTUK SEGALA JENIS CETAKAN, TERMASUK PENJILIDAN BUKU DAN PENERBITAN HASIL/BARANG CETAKAN. 14,5 13 12 9 62200 PERDAGANGAN ECERAN BARANG-BARANG KELONTONG,SUPERMARKET DAN WARUNG LANGSAM. YAITU PERDAGANGAN ECERAN MACAM-MACAM HASIL INDUSTRI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, KANTOR, SEKOLAH, MAUPUN KEPERLUAN PERORANGAN SEPERTI TOKO KELONTONG, TOKO SERBA ADA, SUPERMARKET DAN WARUNG LANGSAM 30 25 20 10 62420 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL, PAKAIAN JADI, HASIL PENGOLAHAN KULIT TERMASUK BARANG KEPERLUAN KAKI 30 25 20 11 62422 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ELEKTRONIK 30 25 20 12 62920 JASA AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN 36 35 35 13 93213 DOKTER 45 42,5 40 14 97110 REPARASI KENDARAAN BERMOTOR 20 18,5 17,5 15 97400 PEMANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN. YAITU JASA PEMELIHARAAN 30 28 27
  13. 13. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) RAMBUT DAN KECANTIKAN TERMASUK KURSUS MENATA RAMBUT/RIAS DAN KECANTIKAN Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah di atas. Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). • Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. • Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. • Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di anggap memilih Pembukuan • Wajib menyelenggarakan Pencatatan • Menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya tetapi menggunakan tarif tertentu dari bruto • Penghasilan neto = Bruto X tarif Norma 6. Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha pekerjaan bebas 7. Menghitung Penghasilan Neto 8. Sesuai dengan UU PPh yang baru, Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PtKP) telah berubah, Lihat Perubahannya pada Tarif, dan PTKP.
  14. 14. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) • Mengajukan permohonan tertulis • Tetap wajib catatan atas peredaran usaha • Apabila semua syarat tidak dipenuhi maka WP Wajib Pembukuan • Tarif Perkiraan neto/Norma telah ditentukan oleh Dirjen Pajak menurut bidang usahanya Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. • Wajib Pajak (WP) Badan; • Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). • Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. • Pembukuan kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yg terutang. • Catatan tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang ; peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. • Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi • Biaya yang dapat dikurangkan, seperti : H. Metode Pembukuan 1. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
  15. 15. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) o Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ( 3M ) , yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak o Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak). o Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan o Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan o Kerugian dari selisih kurs mata uang asing o Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia o Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan o Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih o Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun). o Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi • Biaya yang tidak bisa dikurang dalam penghasilan, seperti : o Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). o Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan o Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan o Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh
  16. 16. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah o Pajak Penghasilan o Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya o Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham o Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan o Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan ketentuan o Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus o PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut o Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Untuk wajib pajak badan, besarnya Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya yang diperkenankan oleh Undang – Undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ). Untuk menhitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut : Penghasilan Kena Pajak ( WP Orang Pribadi ) = Penghasilan netto – PTKP = ( Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP
  17. 17. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) 1. Contoh : Kawin Anak 2 (K/2) Penghitungan PTKP : + PTKP Dia Sendiri = Rp 24.300.000 + Kawin = Rp 2.025.000 + Tanggungan = 2 x Rp 2.025.000 = Rp 4.050.000 PTKP 2013 STATUS KELUARGA PTKP WAJIB PAJAK SENDIRI ( TK/0 ) RP 24.300.000 WAJIB PAJAK KAWIN ( K ) + RP 2.025.000 ISTRI PUNYA PENGHASILAN DIGABUNG ( K/I) + RP 24.300.000 TANGGUNGAN + RP 2.025.000 MAKSIMAL TANGGUNGAN 3 ( TIGA ) Orang BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) WP Tidak Kawin Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan TK/0 Rp 24.300.000 1 Tanggungan TK/1 Rp 26.325.000 2 Tanggungan TK/2 Rp 28.350.000 3 Tanggungan TK/3 Rp 30.375.000 WP Tidak Kawin Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan TK/0 Rp 24.300.000 1 Tanggungan TK/1 Rp 26.325.000 2 Tanggungan TK/2 Rp 28.350.000 3 Tanggungan TK/3 Rp 30.375.000 WP Kawin Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan K/0 Rp 26.325.000 1 Tanggungan K/1 Rp 28.350.000 2 Tanggungan K/2 Rp 30.375.000 3 Tanggungan K/3 Rp 32.400.000 WP Kawin Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan K/0 Rp 26.325.000 1 Tanggungan K/1 Rp 28.350.000 2 Tanggungan K/2 Rp 30.375.000 3 Tanggungan K/3 Rp 32.400.000 Penghasilan Istri Digabung Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan K/I/0 Rp 50.625. 000 1 Tanggungan K/I/1 Rp 52.650.000 2 Tanggungan K/I/2 Rp 54.675.000 3 Tanggungan K/I/3 Rp 56.700.000 Penghasilan Istri Digabung Mulai 1 Januari 2013 0 Tanggungan K/I/0 Rp 50.625. 000 1 Tanggungan K/I/1 Rp 52.650.000 2 Tanggungan K/I/2 Rp 54.675.000 3 Tanggungan K/I/3 Rp 56.700.000
  18. 18. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Jumlah PTKP = Rp 30.375.000 2. Contoh Penghitungan PPh Terutang: Misalnya penghasilan kena pajaknya Rp 77.743.000, maka PPh terutang: Rp 50.000.000 X 5% = Rp 2.500.000 Rp 27.743.000 X 15% = Rp 4.161.400 + Jumlah = Rp 6.661.400  Contoh perhitungan dan perbandingan memakai norma perhitungan dan pembukuan : Contoh 1 1. Bpk. Santos Budiman (K/3) bertempat tinggal di semarang, beliau menjalankan usaha industry dibidang kerajinan dari bahan kayu dan rotan. Menurut penbukuan yang dicatat bahwa penjualan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.600.000.000. harga pokok penjualan ( HPP ) sebesar Rp 700.000.000. Adapun biaya biaya untuk memproduksi seperti biaya operasional sebesar Rp 400.000.000 dan biaya administrasi sebesar Rp 250.000.000. Ia juga menerima penghasilan lain yaitu dari sewa mesin miliknya yaitu sebesar Rp 85.000.000. Hitunglah berapa pajak penghasilan tahun 2012 yang terutang jika masih terdapat sisa kerugian ditahun 2011 sebesar Rp 90.000.000 ? a. Penghitungan dengan cara pembukuan : Peredaran Usaha Rp 1.600.000.000 Harga Pokok Penjualan Rp 700.000.000 – Penghasilan Bruto Rp 900.000.000 Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm) Rp 650.000.000 – Penghasilan Neto Usaha Rp 250.000.000 Penghasilan Lain-lain Rp 85.000.000 + Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 335.000.000 Penghasilan Netto Luar Negeri Rp 0 + Penghasilan Netto Rp 335.000.000 Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp 90.000.000 – Penghasilan Netto setelah Kompensasi Rp 245.000.000 PTKP Rp 32.400.000 – TARIF No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 1 s.d. Rp 50.000.000,00 5% 2 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 3 di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 4 di atas Rp 500.000.000,00 30% TARIF No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 1 s.d. Rp 50.000.000,00 5% 2 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 3 di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 4 di atas Rp 500.000.000,00 30%
  19. 19. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) PKP Rp 212.600.000 Pajak Penghasilan Terhutang : 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 162.600.000 = Rp 24.390.000 + Total Rp 26.890.000 b. Perhitungan dengan cara norma perhitungan penghasilan netto Industry kayu dan rotan 15% xRp 1.600.000.000 = Rp 240.000.000 Persewaan mesin 49% x Rp 85.000.000 = Rp 41.650.000 Total penghasilan netto = Rp 281.650.000 PTKP = Rp 32.400.000 – PKP = Rp 272.4000.000 Pajak penghasilan terhutang : 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 222.400.000 = Rp 33.360.000 + Total = Rp 35.860.000 Berdasarkan contoh diatas bisa dilihat, jika menggunakan metode pembukuan, Tuan Santos harus membayar pajak sebesar Rp 26.890.000 , namun jika menggunakan metode norma perhitungan pajaknya sebesar Rp 35.860.000. Terlihat jelas lebih menguntungkan menghitung pajaknya jika menggunakan metode pembukuan. Contoh 2 Bp Herlambang (K/2) menjalankan usaha di industri roti dengan omset setahun Rp 550.000.000 dan di industri es dengan omset Rp 435.000.000 di Semarang. Norma untuk industri roti 15 dan untuk es 17. Kemudian diketahui HPP untuk keduanya adalah Rp 600.000.000 dan total biaya adalah Rp 127.000.000 (operasional dan administrasi ) a. Perhitungan dengan metode norma penghasilan netto Penghasilan netto setahun dari industry : Roti 15% x Rp 550.000.000 = Rp 82.500.000 Es 17% x Rp 435.000.000 = Rp 73.950.000 Total Penghasilan neto = Rp 156.450.000 PTKP = Rp 30.375.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 126.075.000 Maka pph 21 yang harus disetor 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 76.075.000 = Rp 11.411.200 Total = Rp 13.911.200 Penghitungan dengan cara pembukuan :
  20. 20. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Peredaran Usaha Rp 985.000.000 Harga Pokok Penjualan Rp 600.000.000 – Penghasilan Bruto Rp 385.000.000 Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm) Rp 127.000.000 – Penghasilan Neto Usaha Rp 258.000.000 Penghasilan Lain-lain Rp + Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 258.000.000 Penghasilan Netto Luar Negeri Rp 0 + Penghasilan Netto Rp 258.000.000 Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp - Penghasilan Netto setelah Kompensasi Rp 258.000.000 PTKP Rp 30.375.000 – PKP Rp 227.625.000 Pajak Penghasilan Terhutang : 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 177.625.000 = Rp 26.643.700 + Total Rp 29.143.700 Berdasarkan contoh diatas bisa dilihat, jika menggunakan metode pembukuan, Tuan Herlambang harus membayar pajak sebesar Rp 29.143.700, namun jika menggunakan metode norma perhitungan pajaknya sebesar Rp 13.911.200. Terlihat jelas lebih menguntungkan menghitung pajaknya jika menggunakan metode norma perhitungan.
  21. 21. 1 Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa: • Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara Indonesia berdasarkan jenisnya masing-masing. • Apabila terjadinya pelanggaran seperti tidak membayar iuran wajib pajak tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. • Di dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya toleransi. • Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya masing-masing. • Cara menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan metode norma perhitungan dan metode pembukuan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Seperti kedua contoh diatas, hal ini disebabkan oleh perbedaan biaya dan HPP yang dalam pembukuan yang selalu mengalami perubahan. Jadi, untuk menghitung pajak penghasilan lebih ringkas dan mudah jika menggunakan cara norma perhitungan, namun adakalanya cara ini bisa merugikan ,serta adakalanya bisa juga menguntungkan . Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis berdasarkan himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. Oleh karena itu, jika ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah pajak ini. BAB III PENUTUP A. Kesim B. S

×