SlideShare a Scribd company logo

Ppjb

Iita  Ssiiee Masithah
Iita  Ssiiee Masithah
Iita Ssiiee Masithahkasir & penjualan at R.TWO (Distro)

Ppjb

1 of 33
Download to read offline
1
PASAL 1
MAKSUD, TUJUAN DAN OBYEK JUAL BELI
1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya menjual dan
menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk
kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas sebahagian “Tanah”
tersebut , yang akan / sedang / telah dibangun oleh Pihak Pertama.
2. Setelah sertipikat selesai, para pihak setuju dan sepakat bahwa apabila luas tanah dalam “Obyek Perjanjian”
berlebih maupun berkurang tidak melebihi dari 5% (lima persen) dari luas tanah, maka kedua belah pihak
dibebaskan dari tuntutan hukum, sebaliknya jika kelebihan ataupun kekurangan lebih dari 5% (lima persen) dari
luas tanah maka masing-masing pihak yang dirugikan wajib melakukan pembayaran Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per meter segi untuk Tanah dan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter segi untuk Bangunan
3. Pihak Kedua telah mengetahui lokasi atau kondisi “Tanah” dimana akan/sedang/telah dibangun Bangunan
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diatas, dan untuk itu Pihak Kedua menyatakan menerima serta tidak
keberatan atas keadaan tersebut, dimana letak dan lokasinya akan memperhatikan dan sesuai dengan tata
ruang dan peruntukkan tanah dari pemerintah daerah setempat, terkait pengadaan fasilitas umum dan sosial
PASAL 2
HARGA JUAL BELI
Senin 1 11 21
Selasa 2 12 22
Rabu 3 13 23
Kamis 4 14 24
Jumat 5 15 25
Sabtu 6 16 26
Minggu 7 17 27
Senin 8 18 28
Selasa 9 19 29
rabu 10 20 30
PASAL 3
PENGURUSAN FASILITAS KREDIT MELALUI BANK/LEMBAGA KEUANGAN/
PEMBIAYAAN
1. Dalam hal pembelian mempergunakan fasilitas kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan, maka
Pihak Kedua wajib menyerahkan atau melengkapi data-data yang disyaratkan / diperlukan oleh Bank /
Lembaga Keuangan / Pembiayaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembayaran
Booking Fee diterima oleh Pihak Pertama. Apabila lewat dari waktu tersebut diatas, Pihak Kedua tidak /
belum melengkapi data-data dimaksud, maka Pihak Kedua dianggap telah lalai dan Pihak Pertama berhak
membatalkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, serta seluruh pembayaran
yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan dikembalikan dan menjadi hak Pihak Pertama
sepenuhnya
2. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi undangan wawancara oleh pihak Bank / Lembaga Keuangan /
Pembiayaan, dan / atau apabila Pihak Kedua sudah mendapatkan persetujuan kredit dari Bank / Lembaga
Keuangan / Pembiayaan, ternyata Pihak Kedua menolak / tidak hadir untuk diwawancarai dan / atau
melakukan akad kredit dengan Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan di hadapan Notaris, dan Pihak
Pertama telah melakukan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut baik secara lisan maupun
tertulis, maka Pihak Kedua dianggap telah lalai dan Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian
Pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini dan mengembalikan uang
yang telah dibayar pihak kedua dengan hal sebagai berikut :
i. Apabila persetujuan kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan telah diberikan
kepada Pihak Kedua, ternyata Pihak Kedua harus menambah / membayar tambahan
Uang Muka kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melunasi penambahan
Uang Muka dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah adanya
persetujuan fasilitas kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan tersebut.
Apabila lewat dari jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk
membatalkan Surat Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian ini
ii. Apabila masih belum ada persetujuan dan realisasi pencairan atas permohonan fasilitas
kredit Pihak Kedua kepada Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan yang dituju dan
telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran Booking Fee,
maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Surat Pemesanan ini sesuai ketentuan
Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
Pasal 4
Penyerahaan ” Objek Pejanjian “
1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Pihak Kedua untuk menyelesaikan
bangunan rumah toko tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan dari tanggal Surat Pemesanan ditandatangani dengan
syarat penyerahan “Obyek Perjanjian” baru diserahkan, apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh
kewajiban pembayarannya sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini.Bentuk design bangunan mungkin dapat
berbeda dari gambar brosur, dan apabila ada perubahan design bangunan dari gambar brosur, maka
Pihak Pertama tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua.
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Pertama tidak/belum menyelesaikan bangunan rumah
toko tersebut maka Pihak Pertama adalah lalai, kelalaian mana terbukti dengan lewatnya waktu tersebut
tanpa harus dibuktikan kepada Pihak Ketiga, dan dalam kejadian demikian maka Pihak Pertama
dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.
3. Denda (ganti rugi) yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini hanya berlaku selama untuk 3 (tiga) bulan
lamanya dan apabila jangka waktu tersebut Pihak Pertama tidak/belum menyelesaikan bangunan rumah
tersebut maka Pihak Pertama akan memberi surat kuasa dan hak sepenuhnya kepada Pihak Kedua
untuk menyelesaikan sendiri bangunan rumah tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati
dan telah disetujui oleh Pihak Pertama dengan segala biaya-biaya atas penyelesaian rumah tersebut
ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Pertama

Recommended

Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glcGLC
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...GLC
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanMeneerGultom
 
Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmiSurat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmiShafwan Nizar
 

More Related Content

What's hot

Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-Muhammad Brennaf
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
 
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanSurat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanRidwan Firmansyah
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaJohn Manullang
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnGLC
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaWordpress Instant
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
 
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...GLC
 
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual  (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual  (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual (Beli Perjanjian, Hub...GLC
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangladfian_1
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
 
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangDraf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangLegal Akses
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanPerjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanMeneerGultom
 
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...GLC
 
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...GLC
 

What's hot (20)

Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-Perjanjian kerjasama pulsaaku   sms my sender  nov 2011 - feb 2012-
Perjanjian kerjasama pulsaaku sms my sender nov 2011 - feb 2012-
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
 
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanSurat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
 
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
 
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual  (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual  (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian Opsi Beli - Call option agreement_Bilingual (Beli Perjanjian, Hub...
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutang
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
 
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangDraf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanPerjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
 
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...
 
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Sewa Guna Usaha Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
 

Viewers also liked

Contoh Surat Perjanjian
Contoh Surat PerjanjianContoh Surat Perjanjian
Contoh Surat PerjanjianRomual Ricardo
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 

Viewers also liked (7)

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELIPERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
 
Contoh Surat Perjanjian
Contoh Surat PerjanjianContoh Surat Perjanjian
Contoh Surat Perjanjian
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 

Similar to Ppjb

Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangLegal Akses
 
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docx
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docxSURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docx
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docxmuhammadzulpannihida
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docGLC
 
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfTianNugraha5
 
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docx
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docxContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docx
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docxTianNugraha5
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...GLC
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxMeneerGultom
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliJohanez Diaz
 
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH Martindra K
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukMeneerGultom
 
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...GLC
 
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanContoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanTaksi Cirebon
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...GLC
 
16 surat perjanjian kontrak rumah
16 surat perjanjian kontrak rumah16 surat perjanjian kontrak rumah
16 surat perjanjian kontrak rumahIkhsan Atsiruddin
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
Akad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fixAkad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fix
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fixYati Araya
 
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjaman
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjamanSurat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjaman
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjamanMukhdinAza
 
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docx
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docxCONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docx
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docxFerdhy Effindri
 
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
 

Similar to Ppjb (20)

Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
 
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docx
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docxSURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docx
SURAT-PERJANJIAN-SEWA-MENYEWA-RUKO.docx
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
 
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdfContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.pdf
 
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docx
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docxContoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docx
Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah.docx
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beli
 
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan Produk
 
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
 
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaanContoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
Contoh surat perjanjian sewa mobil berupa dokumen resmi perusahaan
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
 
16 surat perjanjian kontrak rumah
16 surat perjanjian kontrak rumah16 surat perjanjian kontrak rumah
16 surat perjanjian kontrak rumah
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
Akad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fixAkad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fix
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
 
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjaman
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjamanSurat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjaman
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjaman
 
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docx
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docxCONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docx
CONTRACT DRAFTING FERDI ACHMAD EFFINDRI.docx
 
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
 

Ppjb

  • 1. 1
  • 2. PASAL 1 MAKSUD, TUJUAN DAN OBYEK JUAL BELI 1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas sebahagian “Tanah” tersebut , yang akan / sedang / telah dibangun oleh Pihak Pertama. 2. Setelah sertipikat selesai, para pihak setuju dan sepakat bahwa apabila luas tanah dalam “Obyek Perjanjian” berlebih maupun berkurang tidak melebihi dari 5% (lima persen) dari luas tanah, maka kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan hukum, sebaliknya jika kelebihan ataupun kekurangan lebih dari 5% (lima persen) dari luas tanah maka masing-masing pihak yang dirugikan wajib melakukan pembayaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter segi untuk Tanah dan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter segi untuk Bangunan 3. Pihak Kedua telah mengetahui lokasi atau kondisi “Tanah” dimana akan/sedang/telah dibangun Bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diatas, dan untuk itu Pihak Kedua menyatakan menerima serta tidak keberatan atas keadaan tersebut, dimana letak dan lokasinya akan memperhatikan dan sesuai dengan tata ruang dan peruntukkan tanah dari pemerintah daerah setempat, terkait pengadaan fasilitas umum dan sosial
  • 3. PASAL 2 HARGA JUAL BELI Senin 1 11 21 Selasa 2 12 22 Rabu 3 13 23 Kamis 4 14 24 Jumat 5 15 25 Sabtu 6 16 26 Minggu 7 17 27 Senin 8 18 28 Selasa 9 19 29 rabu 10 20 30
  • 4. PASAL 3 PENGURUSAN FASILITAS KREDIT MELALUI BANK/LEMBAGA KEUANGAN/ PEMBIAYAAN 1. Dalam hal pembelian mempergunakan fasilitas kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan atau melengkapi data-data yang disyaratkan / diperlukan oleh Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembayaran Booking Fee diterima oleh Pihak Pertama. Apabila lewat dari waktu tersebut diatas, Pihak Kedua tidak / belum melengkapi data-data dimaksud, maka Pihak Kedua dianggap telah lalai dan Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, serta seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan dikembalikan dan menjadi hak Pihak Pertama sepenuhnya 2. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi undangan wawancara oleh pihak Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan, dan / atau apabila Pihak Kedua sudah mendapatkan persetujuan kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan, ternyata Pihak Kedua menolak / tidak hadir untuk diwawancarai dan / atau melakukan akad kredit dengan Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan di hadapan Notaris, dan Pihak Pertama telah melakukan pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut baik secara lisan maupun tertulis, maka Pihak Kedua dianggap telah lalai dan Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian
  • 5. Pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini dan mengembalikan uang yang telah dibayar pihak kedua dengan hal sebagai berikut : i. Apabila persetujuan kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan telah diberikan kepada Pihak Kedua, ternyata Pihak Kedua harus menambah / membayar tambahan Uang Muka kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melunasi penambahan Uang Muka dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah adanya persetujuan fasilitas kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan tersebut. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Surat Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian ini ii. Apabila masih belum ada persetujuan dan realisasi pencairan atas permohonan fasilitas kredit Pihak Kedua kepada Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan yang dituju dan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran Booking Fee, maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Surat Pemesanan ini sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
  • 6. Pasal 4 Penyerahaan ” Objek Pejanjian “ 1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Pihak Kedua untuk menyelesaikan bangunan rumah toko tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan dari tanggal Surat Pemesanan ditandatangani dengan syarat penyerahan “Obyek Perjanjian” baru diserahkan, apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajiban pembayarannya sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini.Bentuk design bangunan mungkin dapat berbeda dari gambar brosur, dan apabila ada perubahan design bangunan dari gambar brosur, maka Pihak Pertama tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua. 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Pertama tidak/belum menyelesaikan bangunan rumah toko tersebut maka Pihak Pertama adalah lalai, kelalaian mana terbukti dengan lewatnya waktu tersebut tanpa harus dibuktikan kepada Pihak Ketiga, dan dalam kejadian demikian maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya. 3. Denda (ganti rugi) yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini hanya berlaku selama untuk 3 (tiga) bulan lamanya dan apabila jangka waktu tersebut Pihak Pertama tidak/belum menyelesaikan bangunan rumah tersebut maka Pihak Pertama akan memberi surat kuasa dan hak sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan sendiri bangunan rumah tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan telah disetujui oleh Pihak Pertama dengan segala biaya-biaya atas penyelesaian rumah tersebut ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Pertama
  • 7. 4. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 di atas tidak berlaku apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat karena sebab-sebab diluar kemampuan Pihak Pertama (terjadi force majeure antara lain bencana alam, perang dan lain sebagainya sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian ini) 5. Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju dan mengerti bahwa serah terima sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini baru dapat terlaksana setelah Pihak Kedua melunasi kepada Pihak Pertama seluruh Harga “Obyek Perjanjian” sesuai Pasal 2 Perjanjian ini, dan dengan memperhatikan syarat- syarat serah terima sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini. 6. Pihak Kedua dengan ini mengerti dan menyetujui bahwa untuk penyediaan fasilitas “Utilitas”, termasuk tapi tidak terbatas pada listrik, telepon dan air bersih oleh Pihak Pertama, sangat bergantung pada ketersediaan Utilitas yang disediakan oleh instansi pemerintah atau instansi swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karenanya Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak dapat menjamin ketersediaan Utilitas tersebut bersamaan dengan saat serah terima “Obyek Perjanjian”, oleh sebab itu Pihak Kedua melepaskan haknya untuk menolak Serah Terima karena tidak ketersediaan Utilitas tersebut dan membebaskan Pihak Pertama dari semua klaim, tuntutan, gugatan apapun yang sehubungan dengan hal tersebut
  • 8. Pasal 5 SYARAT-SYARAT SERAH TERIMA “OBYEK PERJANJIAN” 1. Apabila berdasarkan Pasal 4 Perjanjian ini, “Obyek Perjanjian” telah siap diserah terimakan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua baik secara lisan maupun tertulis, dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. 2. Apabila Pihak Kedua tidak bersedia atau tidak dapat dijumpai untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan, maka dengan lewatnya waktu dari jadwal yang diberitahukan oleh Pihak Pertama saja sudah merupakan bukti yang cukup bahwa Pihak Kedua telah menerima “Obyek Perjanjian” dari Perjanjian ini, dan Pihak Kedua dengan ini telah setuju memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima untuk dan atas nama Pihak Kedua, oleh karenanya Pihak Pertama telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan “Obyek Perjanjian” dimaksud kepada Pihak Kedua.Selanjutnya Pihak Kedua wajib untuk memelihara Bangunan, serta segala hak dan kewajiban atas “Obyek Perjanjian” dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini, termasuk kelalaian dalam pemeliharaan “Obyek Perjanjian” berpindah dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dan juga Biaya Pemeliharaan yang akan diatur dengan perjanjian tersendiri antara Para Pihak telah berlaku juga sejak Tanggal Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan. 3. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa selama masa pendirian Bangunan dan sebelum “Obyek Perjanjian” diserahterimakan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan tambahan atau perubahan atas Bangunan yang menjadi “Obyek Perjanjian” ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama
  • 9. Pasal 6 PEMBATALAN 1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa dalam hal Pihak Kedua membatalkan niatnya untuk membeli “Obyek Perjanjian” ini karena sebab dan alasan apapun juga selain berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini, atau Pihak Pertama membatalkan Perjanjian ini karena cidera janji oleh Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini dan/atau tidak dilaksanakannya penandatanganan akad kredit oleh Pihak Kedua dengan Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan, maka Pihak Kedua dengan ini telah setuju dan sepakat bahwa seluruh pembayaran Harga “Obyek Perjanjian” yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan atau ditarik kembali dari Pihak Pertama dan seluruhnya menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya. Selanjutnya “Obyek Perjanjian” dimaksud tetap menjadi hak sepenuhnya Pihak Pertama 2. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Kedua dengan ini menyetujui bahwa seluruh pembayaran termasuk angsuran Harga Pembelian “Obyek Perjanjian” yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, tidak dapat dikembalikan atau ditarik kembali dari Pihak Pertama dan menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya. Selanjutnya “Obyek Perjanjian” dimaksud tetap menjadi hak sepenuhnya Pihak Pertama
  • 10. 3. Sehubungan dengan kelalaian Pihak Kedua yang mengakibatkan batalnya Surat Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1265, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata Indonesia, sebatas pada ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian. Dengan demikian pembatalan cukup berlaku dan sah dinyatakan secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan mengirimkan Surat Pembatalan kepada Pihak Kedua tanpa perlu melalui proses Pengadilan dan berlaku terhitung tanggal pengiriman Surat Pembatalan tersebut oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh kantor pos / perusahaan jasa kurir / kurir, dan apabila ada uang yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak bersedia menerima kembali, maka uang tersebut cukup dititipkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
  • 11. Pasal 7 MASA PEMELIHARAAN 1. Pihak Pertama selama Masa Pemeliharaan berkewajiban untuk melakukan perbaikan atas Bangunan dengan memperhatikan spesifikasi tehnik dan gambar Bangunan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Serah Terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan, baik yang ditandatangani oleh Pihak Kedua sendiri, maupun oleh Pihak Pertama selaku penerima kuasa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini. 2. Apabila dalam masa pemeliharaan ternyata Pihak Kedua mengubah dan/atau menambah bentuk Bangunan yang menjadi Obyek Perjanjian ini, maka Masa Pemeliharaan oleh Pihak Pertama menjadi gugur dan Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban memperbaiki Bangunan. 3. Para Pihak setuju dan sepakat, apabila selama masa pemeliharaan tersebut terjadi kerusakan atas Bangunan yang disebabkan oleh keadaan Force Majeure (keadaan diluar kemampuan Pihak Pertama), antara lain namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya, huru-hara, perang, tindakan kekerasan oleh pihak lain baik secara perorangan atau massal, maka Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang timbul, dan oleh karenanya hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya
  • 12. Pasal 8 PERUBAHAN NAMA, HAK DAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB, PINDAH BLOK / UNIT 1. Selama sebelum ditandatanganinya AJB PPAT, apabila Pihak Kedua bermaksud merubah nama pemesan, hak, kewajiban dan tanggung jawab atas “Obyek Perjanjian” ini kepada pihak lain atau Pihak Ketiga, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar kepada Pihak Pertama biaya administrasi Perubahan Nama pemesan sebesar 2% (dua persen) dari harga “Obyek Perjanjian” sebelum PPN berdasarkan Perjanjian ini untuk masa pembelian 1 (satu) tahun dari tanggal Booking Fee, dan menandatangani : i. Dokumen Perubahan Nama Pemesan, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab yang bermaterai cukup di hadapan Pihak Pertama; dan ii. Surat Pernyataan yang bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tersebut, bertanggung jawab atas segala kewajiban perpajakan yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Selanjutnya Pihak Ketiga tersebut harus tunduk serta mematuhi segala syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Pada saat Perubahan Nama tersebut diatas, Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga tersebut diwajibkan untuk melunasi seluruh Jumlah Harga “Obyek Perjanjian” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini. Perubahan Nama, hak dan kewajiban sesuai dengan ayat ini hanya berlaku 1x (satu kali)
  • 13. 2. Selama belum ditandatanganinya AJB PPAT, dengan persetujuan Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat mengubah “Obyek Perjanjian” ini dengan pindah Blok / Unit yang setara dengan Tanah dan Bangunan semula. Pihak Kedua diwajibkan membayar kepada Pihak Pertama biaya administrasi pindah Blok / Unit sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari harga “Obyek Perjanjian” sebelum PPN berdasarkan Perjanjian ini, dan menandatangani Perubahan Perjanjian ini yang bermaterai cukup dihadapan Pihak Pertama. Jumlah pembayaran yang telah dibayarkan untuk Blok / Unit sebelumnya, setelah dikurangi nilai PPN dan PPh atas jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan diperhitungkan sebagai pembayaran Blok / Unit yang baru dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kewajiban perpajakan yang mungkin timbul dari pindah Blok / Unit tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Harga “Obyek Perjanjian” yang lama diperhitungkan dari harga pada saat pemesanan, dan Harga “Obyek Perjanjian” yang baru diperhitungkan dari harga yang berlaku pada saat pindah Blok / Unit. 3. Apabila Pihak Kedua akan mengganti nama ke atas nama pihak keluarga, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya administrasi ganti nama sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya berlaku untuk 1x (satu kali), dengan syarat dan ketentuan ganti mana tersebut terbatas pada hubungan : istri/suami dengan harta campur dan anak kandung yang dapat dibuktikan secara hukum dengan : akta kelahiran, akta nikah dan/atau kartu keluarga serta masih mempergunakan NPWP Pihak Kedua, dan sebagainya yang dianggap cukup oleh Pihak Pertama serta menandatangani surat dan dokumen sebagaimana ayat 1 Pasal ini.
  • 14. 4. Untuk pelaksanaan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, apabila pajak / bea atas penjualan kepada Pihak Kedua dan/atau terkait dengan “Obyek Perjanjian” dalam Perjanjian ini sudah dibayar/disetor ke kas Negara dan apabila menimbulkan kewajiban pembayaran pajak / atau kurang bayar, maka Pihak Kedua / Pihak Ketiga tersebut wajib membayar kepada Pihak Pertama penggantian setoran segala pajak/bea atas penjualan kepada Pihak Kedua dan/atau terkait “Obyek Perjanjian” berdasarkan Perjanjian ini yang ditimbulkan karena adanya Perubahan Nama, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab dan/atau Pindah Blok/Unit. 5. Apabila ketentuan dalam ayat 1, 2, 3 dan/atau 4 Pasal ini dilanggar oleh Pihak Kedua/Pihak Ketiga tersebut, maka Pihak Pertama tidak wajib untuk melaksanakan AJB PPAT, serta segala akibat dan resiko yang timbul menjadi / merupakan tanggung jawab Pihak Kedua / Pihak Ketiga tersebut sepenuhnya
  • 15. Pasal 9 CIDERA JANJI Suatu pihak dalam Perjanjian ini dianggap telah cidera janji apabila telah lalai dan/atau tidak memenuhi kewajiban atau jaminannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maupun Peraturan Manajemen Pemeliharaan Komplek yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan/atau apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam akad kredit maupun perjanjian- perjanjian lainnya baik dengan Pihak Pertama maupun dengan pihak lainnya termasuk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Pihak Kedua apabila pembelian “Obyek Perjanjian” mempergunakan fasilitas kredit dari Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan
  • 16. Pasal 10 JAMINAN 1. Pihak Pertama dengan ini menjamin dan menanggung Pihak Kedua bahwa apa yang dijual dan diserahkan dengan surat ini benar benar dikuasai oleh Pihak Pertama sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain dan juga bebas dari segala sitaan. 2. Selanjutnya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua untuk sekarang maupun dikemudian hari bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan berupa apapun dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual dan diserahkan surat ini dan juga Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari Pihak lain mengenai hal-hal tersebut.
  • 17. Pasal 11 PENANDATANGANAN AJB PPAT 1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setelah Pihak Kedua melunasi kewajibannya membayar Harga “Obyek Perjanjian” dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, dan Pihak Pertama telah memperoleh Sertipikat pecahannya dari hak atas Tanah dimaksud dan ketentuan lain untuk pelaksanaan AJB PPAT, maka Para Pihak akan menandatangani AJB atas “Obyek Perjanjian” dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. 2. Harga yang tertera didalam AJB PPAT adalah sesuai dengan harga dalam Perjanjian ini 3. Harga “Obyek Perjanjian” tersebut diatas sudah termasuk : a. Pajak Pertambahan Nilai Tanah dan Bangunan 10% (sepuluh persen); b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Developer; c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Induk Copy Legalisasi Notaris; d. Instalasi air (tanpa meteran dan hak atas langganannya); e. Instalasi listrik (tanpa meteran dan hak atas langganannya);
  • 18. 4. Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat bahwa untuk melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pihak Kedua wajib terlebih dahulu membayar seluruh bea / pajak dan biaya yang belum termasuk dan tidak menjadi tanggungan Pihak Pertama, dalam Harga “Obyek Perjanjian” yaitu : – AJB (Akta Jual Beli), Bea Balik Nama (BBN); – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); – Biaya Notaris untuk surat-surat lainnya (legalisir); – Biaya KPR Bank; – Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah / PPNBM (jikalau ada); – Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP (jikalau ada); – Biaya Administrasi (jikalau ada); – Biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua yang timbul akibat kebijakan baru Pemerintah dalam hal Pajak dan Moneter
  • 19. 5. Pihak Pertama tidak diwajibkan melaksanakan AJB PPAT selama Pihak Kedua belum membayar semua pajak/bea, biaya-biaya dan pungutan lain sesuai peraturan dan ketentuan yang belaku untuk pelaksanaan jual beli tersebut diatas.-Sebelum dilaksanakannya AJB di hadapan PPAT (untuk selanjutnya disebut dengan AJB PPAT), apabila terjadi antara lain : a. Kenaikan tarif dan/atau pengenaan baru berdasarkan suatu perubahan atau peraturan baru yang dikeluarkan / diberlakukan oleh Pemerintah atas suatu pajak/bea dan biaya seperti namun tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), BPHTB, maka seluruhnya wajib ditanggung dan dibayar penuh oleh Pihak Kedua sebelum penandatanganan AJB PPAT. b. Kenaikan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimana Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban Pihak Pertama menjadi lebih besar dari PPh yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama berdasarkan Harga “Obyek Perjanjian” dalam Perjanjian ini, sejauh hal tersebut tidak disebabkan oleh Pihak Pertama, maka kelebihan PPh tersebut wajib ditanggung dan dibayar penuh oleh Pihak Kedua sebelum penandatanganan AJB PPAT. 6. Pada waktu penandatanganan AJB PPAT seperti dimaksud ayat 1 Pasal ini, Pihak Kedua wajib membawa dan memperlihatkan kepada Pihak Pertama Asli Perjanjian, semua bukti setoran pajak/bea dan biaya berikut semua kwitansi pembayaran atas Harga Pembelian “Obyek Perjanjian” ini
  • 20. 7. Para Pihak sepakat bahwa penandatanganan AJB PPAT tidak serta merta membatalkan Perjanjian ini demi hukum. Sepanjang hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini tidak diatur dalam AJB PPAT, maka ketentuan tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak. 8. Apabila sertipikat hak atas “Tanah” berakhir masa berlakunya dan ternyata belum dilangsungkan penandatanganan AJB PPAT, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban memperpanjang Sertipikat hak atas tanah tersebut. 9. Pihak Kedua mengerti dan mengetahui bahwa “Tanah” sedang dalam proses pengurusan sertipikasi kepemilikan dan pemecahan sertipikat di instansi yang berwenang, sehingga AJB PPAT secara resminya yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu belum dapat dilaksanakan oleh karena syarat-syarat yang diharuskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah belum terpenuhi sebagaimana mestinya, oleh karena itu Pihak Kedua dengan ini mengerti dan menyetujui bahwa proses pengurusan tersebut atas “Tanah” untuk “Obyek Perjanjian” ini sangat bergantung pada proses yang dijalankan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Oleh karenanya Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak dapat menjamin jangka waktu untuk pemecahan sertipikat, khusus untuk “Obyek Perjanjian”, untuk penandatanganan AJB PPAT pada saat pelunasan “Obyek Perjanjian”. Dengan ini Pihak Kedua melepaskan haknya untuk menuntut penandatanganan AJB PPAT karena belum terpecahnya sertipikat atas “Obyek Perjanjian” tersebut sekalipun sudah dilakukan Serah Terima Bangunan sesuai Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari semua klaim, tuntutan, gugatan apapun yang sehubungan dengan hal tersebut
  • 21. Pasal 12 PAJAK DAN BEA 1. Terhitung sejak diserahterimakan Bangunan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (atau pengganti / penerus haknya dari waktu ke waktu) berdasarkan Perjanjian ini, maka segala kewajiban atas Bangunan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Pemeliharaan ataupun biaya-biaya lainnya yang diatur dengan perjanjian tersendiri dan beban-beban lain yang dipungut oleh pihak berwenang, seluruhnya menjadi kewajiban yang ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya. 2. Apabila karena suatu peraturan, ketentuan atau keadaan tertentu, Pihak Pertama telah membayar terlebih dahulu (namun Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk melakukan hal tersebut), dan /atau karena terdapat suatu tunggakan pembayaran iuran, pajak/bea, ongkos, biaya maupun kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua (atau pengganti /penerus haknya dari waktu ke waktu) berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) wajib melunasi pembayaran tersebut kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas atas dan sesuai permintaan tertulis pertama dari Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua (atau pengganti / penerus hak nya dari waktu ke waktu) lalai untuk melakukan pembayaran tersebut, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatannya dari jumlah terhutang terhitung sejak tanggal seharusnya dibayar sampai dilunasi seluruhnya.
  • 22. Pasal 13 TATA TERTIB HUNIAN 1. Pihak Kedua menyatakan dan mengakui bahwa “Obyek Perjanjian” merupakan bagian dari Kawasan ” (atau nama lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu), dan karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk : a. Mempergunakan “Obyek Perjanjian” yang dibelinya dari Pihak Pertama sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku; b. Membayar kepada Pihak Pertama atau Pengelola Lingkungan secara tepat waktu setiap bulannya atas Biaya Pemeliharaan sesuai tarif umum yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut; c. Mematuhi setiap ketentuan dalam Tata Tertib Hunian dan peraturan lainnya, masing-masing berikut setiap penambahan dan / atau perubahannya dari waktu ke waktu yang diberlakukan oleh Pihak Pertama atau Pengelola Lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada Perubahan Nama perumahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III – Perjanjian Manajemen Pemeliharaan , untuk selanjutnya akan disebut “Tata Tertib Hunian”. 2. Sepanjang tidak diatur dalam AJB PPAT, maka Tata Tertib Hunian tetap berlaku dan mengikat Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) termasuk para ahli waris, penerima pengalihan, pengganti dan/atau penerus haknya walaupun telah dilaksanakannya AJB PPAT maupun pengalihan lebih lanjut hak atas “Obyek Perjanjian” oleh Pihak Kedua kepada pihak lainnya.
  • 23. 3. Walaupun telah dilaksanakannya AJB PPAT berdasarkan Perjanjian ini dan pengalihan lebih lanjut hak atas “Obyek Perjanjian” oleh Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) kepada pihak lainnya, apabila : a. “Obyek Perjanjian” dipakai, dipinjamkan, disewakan, diserahkan, dan/atau dibiarkan dengan cara apapun untuk digunakan atau dikuasai oleh pihak lain/Pihak Ketiga, baik untuk bagian tertentu maupun seluruhnya; dan b. Selama belum dilaksanakannya suatu perjanjian yang dipandang cukup oleh Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut untuk mengikat Pihak Ketiga tersebut, maka Perjanjian ini, Tata Tertib Hunian, berikut semua kewajiban pembayaran terkait, tetap berlaku dan mengikat Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) dan Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) menjamin pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Ketiga dan seterusnya yang menerima pengalihan tersebut sepenuhnya sebagai pengganti kedudukan Pihak Kedua dan pelaksanaan kewajibannya kepada Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut. 4. Apabila diminta oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) dan/atau Pihak Ketiga yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud diatas, wajib menegaskan keterikatannya tersebut terhadap semua kewajiban terkait Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Tata Tertib Hunian, dalam suatu Perjanjian yang dipandang cukup oleh Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut, tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Pihak Ketiga yang menerima pengalihan tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
  • 24. 5. Dalam hal diperlukan kuasa oleh Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut untuk menjalankan hak-haknya terhadap dan/atau mendapatkan pelaksanaan kewajiban dari Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu), dan/atau Pihak Ketiga yang menerima pengalihan berkenaan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan sendiri atau meminta pihak tertentu atau aparat berwenang, untuk menagih pembayaran, membatasi penggunaan fasilitas kepada Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) dan/atau Pihak Ketiga yang menerima pengalihan tersebut, Para Pihak setuju kuasa tersebut telah diberikan dalam Perjanjian ini, dan kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi suatu kuasa khusus yang tersendiri. 6. Pihak Kedua (atau pengganti/penerus haknya dari waktu ke waktu) dan/atau Pihak Ketiga yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk pertanggungjawaban atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang telah dan akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mengelola komplek tersebut, berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini.
  • 25. Pasal 14 FORCE MAJEURE Para Pihak setuju dan sepakat, apabila selama masa pembangunan dan/atau masa pemeliharaan tersebut terjadi kerusakan atas Bangunan yang disebabkan oleh keadaan Force Majeure (keadaan diluar kemampuan Pihak Pertama), antara lain namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya, huru-hara, perang, tindakan kekerasan oleh pihak lain baik secara perorangan atau massal, termasuk tindakan, kebijakan / peraturan pemerintah atau keadaan politik yang mengubah secara mendasar kelangsungan kegiatan usaha di bidang property dan turunannya, maka Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk menyerahkan “Obyek Perjanjian” sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, dan oleh karenanya penyerahan “Obyek Perjanjian” tersebut akan dirundingkan secara musyawarah antara Para Pihak
  • 26. Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur dalam perjanjian ini, ataupun terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat oleh Para Pihak, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana di maksud pasal 15 ayat 1 diatas tidak tercapai, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikan segala tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut para pihak dalam Perjanjian ini memilih tempat kedudukan hukum (Domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam
  • 27. Pasal 16 LAIN-LAIN 1. Perjanjian ini berikut semua lampirannya merupakan satu kesatuan yang sah dan tidak terpisahkan satu terhadap lainnya. Apabila terdapat perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun lampirannya, maka akan dibuat dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan yang sah dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 2. Apabila terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan bertentangan, tidak sah atau tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini sepanjang tidak dinyatakan demikian, tetap terus berlaku dan mengikat Para Pihak tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini. 3. Kegagalan salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian ini oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya 4. Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran suatu Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan atas pelanggaran-pelanggaran berikutnya dari ketentuan tersebut. 5. Perjanjian ini juga berlaku dan mengikat para ahli waris, penerima pengalihan, pengganti dan/atau penerus hak masing-masing pihak
  • 28. 6. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa dengan lewatnya batas-batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka tanpa diperlukan suatu bukti surat pemberitahuan, teguran dan/atau somasi apapun dari siapapun juga, dianggap telah terjadi dan terbukti sempurna adanya kelalaian atau pelanggaran Perjanjian ini. 7. Apabila terdapat pembayaran yang gagal, terlambat dan/atau kurang bayar sesuai Perjanjian ini, maka pembayaran oleh Pihak Kedua akan diperhitungkan sesuai urutan pembayaran berikut : a. Denda; b. Biaya-biaya (termasuk biaya administrasi, iuran, bea/pajak, biaya lain-lain dan kewajiban pembayaran lainnya); c. Angsuran pembayaran atas Harga “Obyek Perjanjian”. 8. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Pihak Kedua (atau penerus haknya dari waktu ke waktu), dan/atau Pihak Ketiga yang menerima pengalihan berkenaan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali, dibatalkan atau berakhir oleh alasan-alasan apapun, termasuk sebab-sebab yang termuat dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata. 9. Perjanjian ini tidak dapat digunakan untuk menjamin suatu hutang atau pinjaman yang dibuat oleh Pihak Ketiga.-- 10. Pihak Pertama berhak mengalihkan hak tagih atas Pihak Kedua kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada Bank / Lembaga Keuangan / Pembiayaan dan pihak lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua
  • 29. Pasal 17 SURAT MENYURAT 1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan pos “tercatat” melalui perusahaan ekspedisi (kurir) / kurir intern dari masing-masing pihak kealamat-alamatnya yang tersebut dibawah ini : PIHAK PERTAMA: Up : Alamat : Telepon : Fax : PIHAK KEDUA : Sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini. 2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima dalam waktu 5 (Lima) hari kerja setelah dimasukkan ke dalam pos “tercatat” atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing pihak dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua
  • 30. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud, jika ada perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikiriminya surat atau pemberitahuan itu dengan pos “tercatat” melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/ kurir intern dari masing-masing pihak yang ditujukan ke alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.
  • 31. Pembayaran Tunai Keras 1 Booking Fee Rp. 2 DP 50% Dibayar 14 hari setelah pembayaran uang muka ( DP ) 3 Sisa 50% dibayar 1 bulan setelah pembayaran uang muka (DP)
  • 32. Pembayaran Ciciclan Tanpa Pembayaran 1 Booking Fee Rp. 2 Sisanya Dicicil Selama 6 Bulan Tanpa Bunga 3 Cicilan I dilunasi selambat - lambatnya 14 hari kelender setelah pemby. Booking Fee
  • 33. Pembayaran KPR BANK 1 Booking Fee Rp. 2 DP dicicil 3x selama 3 bulan tanpa bunga 3 Sisanya KPR Bank 4 Perubahan Nilai KPR yang disetujui akan ditambahkan ke uang Muka 5 DP I harus dibayar selambat- lambatnya 14 hari kelender setelah tgl pembayran Booking Fee