Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanr iprajab3

798 views

Published on

Kkkkk

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sanr iprajab3

  1. 1. MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III Drs. Salamoen Soeharyo, MPA Dra. Nasri Effendy, M.Sc Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2006
  2. 2. Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi NegaraEdisi Tahun 2006 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaJl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 KATA PENGANTARTelp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2005 – 2009 telah menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah: (1) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) terwujudnya masyarakat, bangsa, danSistem Penyelenggaraan Pemerintahan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasiNegara Kesatuan Republik Indonesia manusia; serta (3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi ini, mutlak diperlukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menjadi PNS. PNS memainkan peran dan tanggungjawabnya yang sangat strategis dalam mendorong dan mempercepat perwujudan visi tersebut.Jakarta – LAN – 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang142 hlm: 15 x 21 cm Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS mengamanatkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dilaksanakan untukISBN: 979 – 8619 – 83 – 8 memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan amanat PP 101 Tahun 2000 maka seorang CPNS harus mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS. iii
  3. 3. iv Untuk mempercepat upaya meningkatkan kompetensi tersebut,Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan kebijakan DAFTAR ISIdesentralisasi dengan pengendalian kualitas dengan standar tertentudalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan. Dengan kebijakan ini,jumlah penyelenggaraan dapat lebih menyebar disamping jumlah KATA PENGANTAR .................................................................. iiialumni yang berkualitas dapat meningkat pula. Standarisasi meliputikeseluruhan aspek penyelenggaraan Diklat, mulai dari aspek DAFTAR ISI................................................................................. vkurikulum yang meliputi rumusan kompetensi, mata Diklat dan BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1strukturnya, metode dan skenario pembelajaran dan lain-lain sampaipada aspek administrasi seperti persyaratan peserta, administrasi A. Deskripsi Singkat................................................. 1penyelenggaraan, dan sebagainya. Dengan standarisasi ini, maka B. Manfaat Pembelajaran ......................................... 1kualitas penyelenggaraan dan alumni diharapkan dapat lebihterjamin. C. Tujuan Pembelajaran ........................................... 1 Salah satu unsur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yangmengalami penyempurnaan antara lain modul atau bahan ajar untukpara peserta. Oleh karena itu, kami menyambut baik penerbitan BAB II SISTEM PENYELENGGARAANmodul yang telah disempurnakan ini, sebagai antisipasi dari PEMERINTAHAN NEGARA .................................. 3perubahan lingkungan stratejik yang cepat dan luas diberbagai sektor.Dengan kehadiran modul ini, kami mengharapkan agar peserta Diklat A. Pengertian ............................................................ 3dapat memanfaatkannya secara optimal, bahkan dapat menggali B. Penyelenggaraan Kekuasaankeluasan dan kedalaman substansinya bersama melalui diskusisesama dan antar peserta dengan fasilitator para Widyaiswara dalam Pemerintahan Negara........................................... 4proses kegiatan pembelajaran selama Diklat berlangsung. C. Rangkuman.......................................................... 6 Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telahberpartisipasi, kami haturkan terima kasih. Semoga buku hasil D. Latihan/Diskusi.................................................... 6perbaikan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya. BAB III PENYELENGGARAAN TATA Jakarta, Desember 2006 KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEPALA (GOOD GOVERNANCE) .......................................... 7 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA A. Pengertian dan Pemahaman REPUBLIK INDONESIA Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) ............................................. 7 SUNARNO B. Upaya Mewujudkan Tata Kepemerintahan v
  4. 4. vi vii Yang Baik (Good Governance) ........................... 10 D. Rangkuman.......................................................... 85 C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .......... 18 D. Latihan................................................................. 87 D. Peradilan Tata Usaha Negara............................... 24 E. Rangkuman .......................................................... 26 BAB VI HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN F. Latihan ................................................................. 28 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAANBAB IV PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NEGARA ................................. 88 PERUNDANG-UNDANGAN................................... 29 A. Hubungan Presiden Dengan MPR....................... 88 A. Asas Peraturan Perundang-undangan .................. 29 B. Hubungan Presiden Dengan DPR........................ 89 B. Jenis dan Hierarki Peraturan C. Hubungan Presiden Dengan DPD ....................... 90 Perundang-undangan ........................................... 33 D. Hubungan Presiden Dengan BPK........................ 90 C. Tata Cara Mempersiapkan E. Hubungan Presiden Dengan MA......................... 91 Rancangan Undang-Undang ................................ 36 F. Hubungan Presiden Dengan MK......................... 91 D. Kerangka Peraturan Perundang-undangan........... 41 G. Hubungan Presiden Dengan Bank Indonesia............. 92 E. Rangkuman .......................................................... 42 H. Rangkuman.......................................................... 93 F. Latihan ................................................................. 43 I. Latihan................................................................. 93BAB V LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH ................ 44 BAB VII PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN .......... 95 A. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi A. Perencanaan ......................................................... 95 Kewenangan Pemerintah ..................................... 45 B. Pengorganisasian ................................................. 98 B. Urusan Pemerintah Yang Menjadi C. Pelaksanaan ......................................................... 102 Kewenangan Daerah ............................................ 48 D. Pengawasan ......................................................... 114 C. Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat .................... 51 E. Rangkuman.......................................................... 126 D. Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah ................. 74 F. Latihan................................................................. 128 E. Lembaga Perekonomian Negara.......................... 81
  5. 5. viiiBAB VIII PENUTUP.................................................................. 130 A. Tes........................................................................ 130 B. Tindak Lanjut....................................................... 131REFERENSI ............................................................................. 132
  6. 6. BAB I PENDAHULUANA. Deskripsi Singkat Mata Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membahas pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI, penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga pemerintah, hubungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan proses manajemen pemerintahan dengan mengacu kepada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.B. Manfaat Pembelajaran Dengan mempelajari mata Diklat ini peserta Diklat akan memperoleh pengetahuan tentang Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan RI yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas peserta.C. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami hal ikhwal tentang sistem 1
  7. 7. 2 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik BAB II Indonesia. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA 2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: a. Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan A. Pengertian negara; Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya b. Menjelaskan tata kepemerintahan yang baik (good merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan governance); negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan c. Menjelaskan pembentukan peraturan perundangan; Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan d. Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah; Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi e. Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga- yang ada pada Presiden. lembaga negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara; Pada dasarnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara f. Menjelaskan proses manajemen pemerintahan. tidak membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleh Lembaga-lembaga Negara secara keseluruhan. Dalam arti sempit, istilah Penyelenggaraan Negara tidak mencakup lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan dalam arti luas, istilah penyelenggaraan negara mengacu pada tataran supra struktur politik (lembaga negara dan lembaga pemerintah), maupun pada tataran infrastruktur politik (organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan). Dengan demikian, yang dimaksud dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebenarnya adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara. 3
  8. 8. 4 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 5B. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan DPR ; Negara 4. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat Menurut UUD 1945, Presiden adalah sebagai penyelenggara keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang ; atau pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam 5. Mengangkat Duta dan Konsul. Dalam mengangkat Duta, melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang memperhatikan pertimbangan DPR ; Wakil Presiden. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya 6. Menerima penempatan duta negara lain dengan Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, dimana setiap memperhatikan pertimbangan DPR ; Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pemerintahan. Menteri-menteri Negara ini diangkat dan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) ; diberhentikan oleh Presiden. 8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR ; Sebagai Kepala Lembaga Eksekutif atau Kepala Pemerintahan, 9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan yang diatur dengan Undang-undang ; menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi Undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden tidak dapat nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan diatur dengan Undang-undang; Rakyat (DPR). 11. Membahas rancangan Undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR; Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara 12. Mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara, Presiden: disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-undang. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 13. Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak Angkatan Udara, dan Angkatan Laut; menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian Undang-undang; dengan negara lain dengan persetujuan DPR; 14. Mengajukan Rancangan Undang-undang APBN untuk 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah); dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan
  9. 9. 6 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI 15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah BAB III dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD; PENYELENGGARAAN TATA 16. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk KEPEMERINTAHAN YANG BAIK menjadi Hakim Agung ; (GOOD GOVERNANCE) 17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR ; 18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. A. Pengertian dan Pemahaman Tata Kepemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)C. Rangkuman Sejalan dengan kemajuan masyarakat dengan peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tidak permasalahannya, birokrasi cenderung terus semakin besar. membicarakan sistem penyelenggaraan negara oleh lembaga- Akibatnya adalah timbul masalah kuantitas dan kualitas lembaga negara secara keseluruhan akan tetapi adalah birokrasi yang semakin lama semakin serius, termasuk beban membicarakan mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga negara menjadi terus bertambah berat. Keadaan ini diperparah eksekutif yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala dengan datangnya era globalisasi, yang merupakan era semakin Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara. luas dan tajamnya kompetisi antar bangsa. Globalisasi menimbulkan masalah yang harus di atasi agar kepentinganD. Latihan/Diskusi nasional tidak dirugikan, di lain pihak menimbulkan pula 1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Penyelenggaraan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan Pemerintahan Negara? kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu 2. Apa saja tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dihadapi dan ditanggulangi lagi oleh pemerintah sendiri. sebagai Kepala Negara? 3. Mengapa Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada ESCAP mengartikan governance sebagai proses pengambilan DPR? keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan: “the process of decision making and the process by which the decision are implemented (or not implemented)”. Istilah governance menurut ESCAP 7
  10. 10. 8 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 9 dapat digunakan dalam beberapa konteks, seperti “corporate 1. Partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung mau governance”, “international governance”, “national pun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan governance” dan “local governance”. keputusan dalam pemerintahan; 2. Aturan hukum (rule of law), kerangka hukum harus adil Osborn dan Gaebler (1992: 24) mendefinisikan governance dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita asasi manusia; bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat “the process 3. Transparansi, yang dibangun atas dasar kebebasan arus in which we solve our problem collectivelly and meet the society informasi. Informasi dapat diperoleh oleh mereka yang needs”. Meuthia Ganie – Rahman (Jakarta Post 26-10-1999: 2), membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor; mendefinisikan governance sebagai “pengelolaan sumber daya 4. Ketanggapan (responsiviness), yang berarti bahwa berbagai ekonomi dan sosial yang melibatkan negara dan sektor non upaya lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk pemerintah dalam suatu usaha kolektif”. melayani setiap stakeholder dengan baik, aspiratif; 5. Orientasi pada konsensus. Governance yang baik menjadi Governance melibatkan berbagai pelaku, pelaku-pelaku yang perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk berkepentingan atau stakeholder, yang pada dasarnya terdiri atas memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih negara atau pemerintah dan non pemerintah atau masyarakat, luas; yang tergantung dari permasalahan dan peringkat 6. Kesetaraan (equity). Semua warga negara, mempunyai pemerintahannya dapat meliputi kalangan yang sangat luas dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau beraneka ragam seperti organisasi politik, LSM, organisasi mempertahankan kesejahteraannya; profesi, dunia usaha/swasta, koperasi, individu dan bahkan 7. Efektifitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber daya lembaga internasional. Oleh karena itu, UNDP (PT. Wahana…, secara berhasilguna dan berdayaguna. 1999: 14) juga menyebutkan bahwa governance yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Demikianlah kini istilah “good governance” telah menjadi negara, sektor swasta dan masyarakat. perhatian orang dimana-mana. Berhubung dengan keterlibatan berbagai pihak: negara, dunia Dalam bahasa Indonesia telah ada tiga terjemahan untuk usaha dan masyarakat tersebut, maka antara lain UNDP (ibid) governance: kepemimpinan (Sofyan Effendi, lihat Bintoro), mengemukakan ciri governance yang baik adalah: pengelolaan (Sofyan Wanandi; Meuthia Ganie Rachman) dan
  11. 11. 10 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 11 penyelenggaraan (Bondan Gunawan). Mengingat istilah tidak singkat karena diperlukan pembelajaran, pemahaman, governance dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti serta implementasi nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik dikemukakan oleh ESCAP di atas, dan untuk negara/pemerintah secara utuh oleh seluruh komponen bangsa termasuk oleh mestinya public governance, maka istilah pengelolaan dan aparatur pemerintah dan masyarakat luas. Di samping itu, penyelenggaraan nampaknya lebih tepat. Akan tetapi perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang dikaitkan dengan istilah yang ada dalam UUD 1945 tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa penyelenggaraan penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan negara tata kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi nampaknya untuk kita, dalam penyelenggaraan negara/ pencapaian masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. pemerintahan, lebih baik governance diterjemahkan sebagai penyelenggaraan. Untuk itu, Bappenas melalui Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik, menyatakan bahwa BAPPENAS, melalui Tim Pengembangan Kebijakan Nasional dalam upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik perlu menyatakan bahwa “istilah tata kepemerintahan yang baik mulai diperhatikan prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan Yang banyak dikenal di tanah air sejak tahun 1997, ketika krisis Baik dengan indikator minimal dan perangkat pendukung ekonomi terjadi di Indonesia. Tata kepemerintahan yang baik indikatornya sebagai berikut: merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan 1. Wawasan Kedepan (Visionary): pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai a. Indikator Minimal: dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. 1) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan peme dengan menjaga kepastian hukum; rintahan, tata kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu 2) Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara program; pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat”. 3) Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. b. Perangkat Pendukung Indikator:B. Upaya Mewujudkan Tata Kepemerintahan 1) Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan Yang Baik (Good Governance) hukum pada visi dan strategi; Upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik 2) Proses penentuan visi dan strategi secara membutuhkan komitmen kuat, daya tahan, dan waktu yang partisipatif.
  12. 12. 12 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 13 2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and 4) Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi Transparancy) kepentingan yang beragam. a. Indikator Minimal: 4. Tanggung Gugat (Accountability): 1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap a. Indikator Minimal: proses penyusunan dan implementasi kebijakan 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan publik; standar prosedur pelaksanaan; 2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. b. Perangkat Pendukung Indikator: b. Perangkat Pendukung Indikator: 1) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan 1) Mekanisme pertanggungjawaban; informasi; 2) Laporan tahunan; 2) Pusat/balai informasi ; 3) Laporan pertanggungjawaban; 3) Website (e-government, e-procurement, dsb); 4) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; 4) Iklan layanan masyarakat ; 5) Sistem pengawasan; 5) Media cetak ; 6) Mekanisme reward and punishment. 6) Papan pengumuman. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law): 3. Partisipasi masyarakat (Participation): a. Indikator Minimal: a. Indikator Minimal: 1) Adanya kepastian dan penegakkan hukum; 1) Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang 2) Adanya penindakan setiap pelanggar hukum; proses/metode partisipatif; 3) Adanya pemahaman mengenai pentingnya 2) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. atas konsensus bersama. b. Perangkat Pendukung Indikator: b. Perangkat Pendukung Indikator: 1) Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi 1) Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); 2) Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum 2) Reward and punishment yang jelas bagi aparat stakeholder ; penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, 3) Media massa nasional maupun media lokal sebagai kehakiman); sarana penyaluran aspirasi masyarakat;
  13. 13. 14 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 15 3) Sistem pemantauan lembaga peradilan yang objektif, 8. Daya Tanggap (Responsiveness): independen, dan mudah diakses publik (ombudsman); a. Indikator Minimal: 4) Sosialisasi mengenai kesadaran hukum. 1) Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur 6. Demokrasi (Democracy): yang mudah dipahami oleh masyarakat; a. Indikator Minimal: 2) Adanya tindak lanjut cepat dari laporan dan 1) Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi pengaduan. dan berorganisasi; b. Perangkat Pendukung Indikator: 2) Adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota 1) Standar pelayanan publik; masyarakat untuk memilih dan membangun 2) Prosedur dan layanan pengaduan hotlin ; konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan 3) Fasilitas komunikasi dan informasi. publik. 9. Keefesienan dan Keefektifan (Efficiency and b. Perangkat Pendukung Indikator: Effectiveness): Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban a. Indikator Minimal: yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk turut 1) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan 7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and penggunaan sumber daya yang optimal; Competency): 2) Adanya perbaikan berkelanjutan; a. Indikator Minimal: 3) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan 1) Berkinerja tinggi; fungsi organisasi/unit kerja. 2) Taat asas; b. Perangkat Pendukung Indikator: 3) Kreatif dan inovatif; 1) Standar dan indikator kinerja untuk menilai 4) Memiliki kualifikasi di bidangnya. efisiensi dan efektifitas pelayanan; b. Perangkat Pendukung Indikator: 2) Survei-survei kepuasan stakeholders. 1) Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; 10. Desentralisasi (Decentralization): 2) Kode etik profesi; a. Indikator Minimal: 3) Sistem reward and punishment yang jelas; Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang 4) Sistem pengembangan SDM; dalam berbagai tingkatan jabatan. 5) Standar dan indikator kinerja.
  14. 14. 16 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 17 b. Perangkat Pendukung Indikator: 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan Peraturan perundang-undangan mengenai: (Commitment to Reduce Inequality): 1) Struktur organisasi yang tepat dan jelas; a. Indikator Minimal: 2) Job description (uraian tugas) yang jelas. 1) Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi 11. Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, Masyarakat (Private Sector and Civil Society affirmative action, dan sebagainya); Partnership): 2) Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas a. Indikator Minimal: khusus bagi masyarakat tidak mampu; 1) Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola 3) Adanya kesetaraan dan keadilan gender; kemitraan; 4) Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat b. Perangkat Pendukung Indikator: kurang mampu (powerless) untuk berkarya; 1) Peraturan-peraturan yang berpihak pada pember 3) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia dayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan usaha swasta untuk turut berperan dalam kawasan tertinggal; penyediaan pelayanan umum; 2) Program-program pemberdayaan gender, masyara 4) Adanya pemberdayaan institusi ekonomi kat kurang mampu, dan kawasan tertinggal. lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah, serta 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to koperasi. Environmental Protection): b. Perangkat Pendukung Indikator: a. Indikator Minimal: 1) Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong 1) Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta- daya alam dan perlindungan/konservasinya; masyarakat; 2) Penegakan prinsip-prinsip pembangunan 2) Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat berkelanjutan; kurang mampu; 3) Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan 3) Program-program pemberdayaan. lingkungan; 4) Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.
  15. 15. 18 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 19 b. Perangkat Pendukung Indikator: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 1) Peraturan dan kebijakan yang menjamin kewajiban suatu instansi pemerintah untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan ling kungan hidup; misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 2) Forum kegiatan peduli lingkungan ; ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 3) Reward and punishment dalam pemanfaatan 1. Pengertian Akuntabilitas sumber daya dan perlindungan lingkungan hidup. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 14. Komitmen pada Pasar Yang Fair (Commitment to pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan Fair Market): kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu a. Indikator Minimal: organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 1) Tidak ada monopoli; berkewenangan untuk meminta keterangan atau 2) Berkembangnya ekonomi masyarakat; pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian ini, maka 3) Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di b. Perangkat Pendukung Indikator: pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, menjamin iklim kompetisi yang sehat. karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 2. Prinsip-Prinsip AkuntabilitasC. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah berikut: diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi Pelaksanaannya lebih lanjut didasarkan atas Pedoman agar akuntabel; Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten (Keputusan Kepala LAN No. 589/ IX/6/4/1999 dan telah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dirubah dengan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003).
  16. 16. 20 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 21 c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan sasaran yang telah ditetapkan; global. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting hasil dan manfaat yang diperoleh; dalam memperhitungkan kekuataan (strengths), kelemahan e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi pengukuran kinerja dan penyusunan laporan dan misi serta strategi instansi pemerintah. akuntabilitas. Dengan perkataan lain, perencanaan strategis yang disusun Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup: (1) penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan pernyatan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor keberhasil an rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian organisasi; (2) rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aktivitas organisasi; dan (3) uraian tentang cara mencapai pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi, dan strategi berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan yang kuat dari atasan langsung instansi yang pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan rangkaian sistem pengukuran kinerja yang penting. lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas 4. Pengukuran Kinerja kinerja instansi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk 3. Perencanaan Strategis meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja punya makna perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja. melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, terlebih dahulu pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber harus ditentukan tujuan dari suatu program secara daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab keseluruhan. Setelah program didesain, haruslah sudah
  17. 17. 22 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 23 termasuk penciptaan indikator kinerja atau pengukuran 5. Evaluasi Kinerja keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dengan Setelah tahap pengukuran kinerja dilalui, berikutnya adalah demikian dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan tahap evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan nya. menghitung nilai capaian dari pelaksanaan perkegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung capaian kinerja Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap strategis dengan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah kegiatan yang ada di dalam suatu program. dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau 6. Pelaporan indikator-indikator atau ukuran-ukuran pencapaian yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengarah pada perencanaan misi. Tanpa adanya pengukuran harus disampaikan oleh instansi-instansi dari Pemerintah kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atau Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya dengan Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan harus mengikuti disusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan prinsip-prinsip yang lazim, suatu laporan harus disusun operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia secara jujur, objektif dan transparan. Di samping itu perlu pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai pula diperhatikan prinsip-prinsip: untuk mengatakan suatu pelaksanan program berhasil atau a. Prinsip pertanggungjawaban, sehingga harus cukup tidak. Dalam pengukuran kinerja perlu adanya: jelas hal–hal yang dikendalikan maupun yang tidak a. Penetapan Indikator Kinerja dikendalikan oleh pihak yang melaporkan harus dapat Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifi di mengerti pembaca laporan; kasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem b. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan yang penting pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk dan terdepan bagi pengambilan keputusan dan menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan b. Penetapan Capaian Kinerja instansi yang bersangkutan seperti keberhasilan dan Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk kegagalan, perbedaan realisasi dan target; mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja c. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan yang telah besar daripada biaya penyusunan. ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.
  18. 18. 24 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 25 Selanjutnya, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan pemerintahan negara yang dianut dalam UUD 1945, melalui yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, Pemerintah dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan diharuskan berperan aktif dan positif. cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif), berdaya banding tinggi, berdayasaing, Pemerintah wajib secara terus menerus membina, lengkap, netral, padat dan terstandarisasi. Agar LAKIP menyempurnakan, dan menertibkan aparatur tersebut agar dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak menjadi aparatur yang efisien, efektif, bersih dan yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan berwibawa yang dalam melaksanakan tugasnya selalu tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi pengabdian bagi masyarakat. perbedaan cara pengkajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan prasyarat minimal akan informasi yang Sadar terhadap peran aktif dan positif tersebut di atas, seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga menghadapi timbulnya benturan kepentingan, perselisihan atau perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai. sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan LAKIP dapat dimasukkan dalam ketegori laporan rutin, warga masyarakat. Sengketa yang terjadi antara Badan atau karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak- Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara ini pihak yang berkepentingan setahun sekali. disebut sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkanD. Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang sengketa Tata Usaha Negara. Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara negara hukum yang dinamis, bertujuan mewujudkan tata melengkapi 3 peradilan lain yang sudah lama ada di bawah kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu, dijamin Peradilan Militer, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman persamaan warga negara di dalam hukum. Dalam usaha berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan mewujudkan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan sistem
  19. 19. 26 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 27 Kehakiman. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia baik dalam era reformasi maupun sebelum reformasi. antara Pemerintah dengan warga Negaranya. Dalam hal ini Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan dalam era reformasi seperti TAP MPR No. XI/MPR/1998 Pemerintah yang melanggar hak warga negaranya. Dengan tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas demikian dapat dikatakan bahwa PTUN diadakan dalam rangka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 28 Tahun 1999 yang memberi perlindungan kepada rakyat. Dengan kata lain tujuan juga tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas PTUN sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Instruksi Presiden No. 7 Tahun perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, melainkan juga 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). untuk melindungi hak-hak masyarakat. Adapun peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah sebelum era reformasi yang berkaitan dengan upaya perwujudan Di samping itu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik adalah UU No. 8 Tahun 1986 pemerintahan negara yang bersih, efisien dan efektif telah tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU dikembangkan pula berbagai pengawasan. Keseluruhan sistem No. 9 Tahun 2004. pengawasan tersebut akan diuraikan dalam Bab VII. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukE. Rangkuman mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik sudah menjadi pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu tuntutan dan kebutuhan universal yang tidak dapat yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara ditunda-tunda lagi. Upaya mewujudkan tata kepemerintahan periodik. yang baik membutuhkan komitmen kuat, daya tahan, waktu yang relatif panjang. Karena itu diperlukan pembelajaran, Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan untuk pemahaman, serta implementasi nilai-nilai tata kepemerintahan menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga yang baik secara utuh oleh seluruh komponen bangsa termasuk negaranya yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha oleh aparatur pemerintah dan masyarakat luas. negara. Jadi PTUN dibentuk sebenarnya untuk memberi perlindungan kepada hak warga negara dan masyarakat. Berbagai kebijakan pendukung untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik telah dikeluarkan pemerintah
  20. 20. 28 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRIF. Latihan BAB IV 1. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good PEMBENTUKAN PERATURAN governance) perlu melibatkan semua pihak yang terkait PERUNDANG-UNDANGAN (stakeholder) yang pada dasarnya terdiri dari 3 sektor. Apa saja sektor-sektor itu dan jelaskan peranan masing-masing sektor tersebut! Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang 2. Apakah prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kepemerintahan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan yang baik (good governance) ini menurut UNDP? mengikat secara umum. Keseluruhan aspek penyelenggaraan 3. Menurut Bappenas apa saja upaya yang diperlukan untuk pemerintahan negara dalam pelaksanaannya diatur dengan dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di Indonesia? berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebutkan pula prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan beserta Hal ini dimaksudkan untuk: indikator-indikator minimal dan perangkat pendukung 1. Menjamin kepastian hukum, karena Indonesia adalah negara indikatornya! hukum; 4. Apa pengertian akuntabilitas yang resmi dianut pemerintah 2. Melindungi masyarakat dari tindakan aparatur dan pihak lain yang dan apa prinsip-prinsipnya? sewenang-wenang; 5. Mengapa Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan 3. Melindungi aparatur dari tindakan masyarakat yang melawan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan tata hukum. kepemerintahan yang baik? A. Asas Peraturan Perundang-Undangan Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik yang meliputi: 1. Kejelasan Tujuan Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 29
  21. 21. 30 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 31 2. Kelembagaan atau Organisasi Pembentuk yang 7. Keterbukaan Tepat Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demi yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut kian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam lembaga/pejabat yang tidak berwenang. proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus Sedangkan materi muatan Peraturan perundang-undangan benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat mengandung asas: dengan jenis peraturan perundang-undangannya. 1. Pengayoman 4. Dapat Dilaksanakan Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan menciptakan ketentraman masyarakat. tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis 2. Kemanusiaan maupun sosiologis. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur dan penduduk Indonesia secara proporsional. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Kebangsaan 6. Kejelasan Rumusan Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, negara kesatuan Republik Indonesia. serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, 4. Kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dalam pelaksanaannya. mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  22. 22. 32 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 33 5. Kenusantaraan 10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum kepentingan bangsa dan negara. nasional yang berdasarkan Pancasila. 6. Bhinneka Tunggal Ika B. Jenis Dan Hierarkhi Peraturan Perundang- Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus Undangan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya 1. Jenis yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis 7. Keadilan peraturan perundang-undangan meliputi: UUD Negara RI Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; warga negara tanpa kecuali. dan Peraturan Daerah. 8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana tersebut di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain 9. Ketertiban dan Kepastian Hukum sebagimana tersebut di atas, antara lain adalah peraturan- Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus peraturan yang dikeluarkan oleh MPR; DPR; DPD; MA; dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui MK; BPK; Gubernur BI; Menteri; DPRD Provinsi; DPRD jaminan adanya kepastian hukum. Kabupaten/Kota; Gubernur; Bupati/Walikota; Kepala Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
  23. 23. 34 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 35 Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang- asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara; undang; Kepala Desa atau yang setingkat. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; wilayah negara dan 2. Hierarki pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; Yang dimaksud hierarki adalah penjenjangan setiap jenis dan keuangan negara. peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada c. Peraturan Pemerintah asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undangan yang ditetapkan oleh Presiden berisi materi perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mesti peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan nya. hierarkinya. d. Peraturan Presiden Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 adalah: yang dibuat oleh Presiden berisi materi yang a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Tahun 1945 Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun e. Peraturan Daerah 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Perundang-undangan. yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi Undang-Undang (Perpu) muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan yang lebih tinggi. Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Peraturan Daerah yang dimaksud meliputi: dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi 1) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan muatan yang harus diatur dengan UU atau peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan pemerintah pengganti undang-undang adalah: hak-hak Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah
  24. 24. 36 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 37 Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah lingkup atau obyek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus pengaturan. serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua; 2) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Untuk pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama yang akan dituangkan dalam RUU, Menteri atau Pimpinan Bupati/Walikota; Lembaga pemrakarsa penyusunan UU wajib 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh mengkonsultasikan terlebih dahulu konsep tersebut dengan badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama Menteri Kehakiman (dalam Kabinet Indonesia Bersatu: dengan kepala desa atau nama lainnya. Menteri Hukum dan HAM) dan Pimpinan lembaga lainnya yang terkait.C. Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang- Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi Undang tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi, maka Menteri Tata cara mempersiapkan RUU diatur dalam Keputusan Kehakiman dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Presiden No. 188 Tahun 1998. Dalam Keppres ini diatur tentang pemrakarsa bersama-sama Menteri Sekretaris Negara Prakarsa Penyusunan RUU; Panitia Antar Departemen dan melaporkannya kepada Presiden untuk mendapatkan Lembaga; Konsultasi RUU; Penyampaian RUU kepada DPR; keputusan. Tata Cara Pembahasan RUU yang disusun oleh DPR; Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Undang- Sebaliknya dalam hal telah diperoleh keharmonisan, Undang. kebulatan dan kemantapan konsepsi, Menteri atau Pimpinan 1. Prakarsa Penyusunan RUU Lembaga pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan Menteri atau pimpinan LPND selanjutnya disebut Pimpinan persetujuan prakarsa penyusunan RUU kepada Presiden. Lembaga dapat mengambil prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya. 2. Panitia Antar Departemen dan Lembaga Prakarsa ini wajib dimintakan persetujuan lebih dahulu Berdasarkan persetujuan dari Presiden atas prakarsa kepada Presiden dengan dilengkapi penjelasan mengenai penyusunan RUU, Menteri atau Pimpinan Lembaga konsepsi pengaturan yang meliputi: latar belakang dan tujuan pemrakarsa membentuk Panitia Antar Departemen dan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran,
  25. 25. 38 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 39 Lembaga yang diketuai pejabat yang ditunjuk untuk Penyampaian pendapat dan pertimbangan dilakukan paling menyusun RUU tersebut. lambat 30 hari kerja sejak diterimanya pemintaan pendapat dan pertimbangan tersebut. Permintaan keanggotan Panitia dilakukan langsung oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa kepada Menteri Apabila RUU tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sekretaris Negara, Menteri Kehakiman, Menteri atau Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan Pimpinan Lembaga yang terkait dengan materi yang akan RUU tersebut kepada Presiden. Kemudian Menteri Sekretaris diatur. Negara melaporkan RUU kepada Presiden dan sekaligus mempersiapkan Amanat Presiden bagi penyampaiannya Surat keputusan Pembentukan Panitia Antar Departemen dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ditetapkan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Menteri Sekretaris Negara mengenai 4. Penyampaian RUU kepada DPR persetujuan pemrakarsa. Kepala Biro Hukum atau Kepala Dalam Amanat Presiden kepada pimpinan DPR ditegaskan Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang hal-hal yang dianggap perlu, antara lain: perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga a. Sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki ; pemrakarsa, secara fungsional bertindak sebagai b. Cara penanganan atau pembahasannya, dalam hal RUU Sekretaris Panitia Antar Departemen. yang disampaikan lebih dari satu ; c. Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam 3. Konsultasi RUU pembahasan RUU di DPR. Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa menyampaikan RUU yang dihasilkan Panitia kepada Menteri Kehakiman Amanat Presiden disampaikan juga kepada Wakil Presiden, dan Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait, para Menteri Koordinator, Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih Pemrakarsa dan Menteri Kehakiman (dalam Kabinet dahulu. Pendapat dan pertimbangan dapat pula dimintakan Indonesia Bersatu, 2004-2009 disebut Menteri Hukum dan kepada Perguruan Tinggi dan organisasi di bidang sosial, HAM). politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Apabila dalam pembahasan di DPR terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi
  26. 26. 40 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 41 serta arah RUU, Menteri yang mewakili Presiden wajib 7. Ketentuan Lain-Lain terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden dengan Persetujuan pemrakarsa penyusunan RUU juga merupakan disertai saran pemecahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan bagi penyusunan Rancangan Peraturan keputusan. Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Perpres) dan 5. Tata Cara Pembahasan RUU Yang Disusun dan peraturan lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan sebagai Disampaikan Oleh DPR. satu kesatuan kegiatan. RUU yang disusun oleh DPR dan disampaikan kepada Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya Presiden dilaporkan oleh Menteri Sekretaris Negara diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan disertai saran mengenai Menteri yang akan ditugasi untuk UU yang bersangkutan. mengkoordinasikan pembahasannya dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga lain yang terkait. Tata cara selanjutnya D. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan sama seperti tata cara yang telah disebutkan pada butir 2, 3, Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas: judul, dan 4. pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan) 6. Pengesahan, Pengundangan & Penyebarluasan UU dan lampiran (jika diperlukan). Menteri Sekretaris Negara menyiapkan naskah RUU yang 1. Judul telah disetujui DPR dan selanjutnya diajukan kepada a. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun Presiden guna memperoleh pengesahan (persetujuan pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan bersama). Bila RUU yang telah disetujui tersebut tidak Perundang-undangan ; ditanda-tangani Presiden dalam jangka waktu paling lambat b. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang- tersebut tetap sah dan menjadi UU dan wajib diundangkan. undangan; Kemudian Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang tersebut dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Sedangkan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa 2. Pembukaan berkewajiban secepatnya menyebar luaskan jiwa, semangat a. Frase Dengan Rahmat Tuhan YME; dan substansi UU tersebut kepada masyarakat. b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan; c. Konsiderans;
  27. 27. 42 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 43 d. Dasar Hukum; hierarkinya, dan tata cara mempersiapkan rancangan undang- e. Diktum. undangnya. 3. Batang Tubuh a. Ketentuan Umum; F. Latihan b. Materi Pokok Yang Diatur; 1. Apakah konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan); dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara? d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); 2. Apa perlunya ada ketetapan tentang Hierarki Peraturan e. Ketentuan Penutup. Perundang-undangan? 4. Penutup 3. Dalam strata kebijakan publik, kebijakan Menteri adalah a. Penjelasan (jika diperlukan); kebijakan pelaksanaan, sebagai penjabaran kebijakan umum b. Lampiran (jika diperlukan). yang ditetapkan oleh Presiden. Bagaimana dalam hubungannya dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentangE. Rangkuman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? 4. Mengapa dalam penyusunan RUU dan RPP semua instansi Keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara dalam terkait perlu diikutsertakan? pelaksanaannya diatur dengan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar ada jaminan kepastian hukum, ada perlindungan masyarakat dari tindakan aparatur dan pihak lain yang sewenang-wenang dan juga agar aparatur terlindungi dari tindakan masyarakat yang melawan hukum. Oleh karena itu, agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang berkualitas dan tidak bertentangan satu sama lain maka dalam pembentukannya perlu memperhatikan asas pembentukan, asas tentang materi muatannya, jenis dan
  28. 28. Modul Diklat Prajabatan Golongan III 45 BAB V A. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH Kewenangan Pemerintah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan-urusan yang menyangkutDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secaramembentuk lembaga-lembaga pemerintahan seperti Departemen, keseluruhan.Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Lembaga-Lembaga Urusan pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintah tersebutlainnya. Pada dasarnya lembaga-lembaga pemerintah ini dapat dibagi adalah:dua, yaitu lembaga-lembaga pemerintah tingkat Pusat dan 1. Politik Luar Negeri, antara lain meliputi:lembaga-lembaga pemerintah tingkat Daerah. Lembaga-lembaga a. Mengangkat pejabat politik dan menunjuk warga negarapenyelengara pemerintahan negara tersebut merupakan aparatur untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional;pemerintah atau disebut juga sebagai birokrasi pemerintah. Presiden b. Menetapkan kebijakan luar negeri;bersama-sama lembaga-lembaga pemerintah menyelenggarakan c. Melaksanakan perjanjian dengan negara lain;tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka d. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.mewujudkan tujuan nasional. 2. Pertahanan, antara lain meliputi: a. Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata;Tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas atau urusan-urusan b. Menyatakan damai dan perang;pemerintahan yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah c. Menyatakan negara atau sebagai wilayah negara dalamdimana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan keadaan bahaya;masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, d. Membangun dan mengembangkan sistem pertahananpenyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. negara dan persenjataan;Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas-tugas atau urusan- e. Menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negaraurusan dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan. bagi setiap warga negara. 3. Keamanan, antara lain meliputi:Dengan adanya lembaga-lembaga pemerintah ini, maka urusan- a. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara;urusan pemerintahan akan terbagi habis ke dalam lembaga lembaga b. Menetapkan kebijakan keamanan nasional;pemerintahan yang ada. Akan tetapi tidak harus setiap urusan c. Menindak setiap orang yang melanggar hukum negara;pemerintahan diwadahi dalam satu lembaga pemerintahan. 44
  29. 29. 46 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI Modul Diklat Prajabatan Golongan III 47 d. Menindak kelompok atau setiap organisasi yang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian kegiatannya melanggar keamanan negara. urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian 4. Moneter dan Fiskal, antara lain: urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. a. Mencetak uang dan menentukan nilai mata uang; b. Menetapkan kebijakan moneter; Dengan kata lain bahwa Pemerintah dapat: c. Mengendalikan peredaran uang. a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; 5. Yustisi, antara lain: b. Melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada Gubernur a. Mendirikan lembaga peradilan; selaku Wakil Pemerintah; atau b. Mengangkat hakim dan jaksa; c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah c. Mendirikan lembaga permasyarakatan; dan/atau pemerintahan dengan berdasarkan asas tugas d. Menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, pembantuan. memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah berskala nasional. Kabupaten dan Kota, maka disusun kriteria yang meliputi: 6. Agama, antara lain: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan a. Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan nasional; pemerintahan antar tingkat pemerintahan. b. Memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama; Kriteria Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian c. Menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat kehidupan keagamaan. yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya Kabupaten/Kota, apabila regional menjadi kewenangan dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama Provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah. setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian

×