Lembaga lembaga negara indonesia makalah pkn pdf

17,151 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
342
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lembaga lembaga negara indonesia makalah pkn pdf

  1. 1. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945
  2. 2. Struktur Kelembagaan negara sebelum amandemen UUD1945 1
  3. 3. Struktur Kelembagaan negara setelah amandemen UUD1945 2
  4. 4. 1 . Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum amandemen : MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri. Sedangkan sesudah amandemen : MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tugas MPR : Mengubah dan menetapkan UUD Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan p-residen dan wakilnya dalam masa jabatanya dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya didalam sidang Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya. mengajukan usul pengubahan pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan sikap dan pilihan dalam pengambila n keputusan memilih dan dipilih membela diri imunitas Protokoler keuangan dan administratif. Hak MPR : 3 Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  5. 5. Kewajiban MPR : Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Fungsi : Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, jujur, dan adil Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya. 2 . Presiden Pada Sebelum Amandemen : Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Sedangkan Setelah di amandemen : Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya. Tugas dan Wewenang Presiden : menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU. Memastikan jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan darat dan laut, dan Angkatan udara. Mengajukan Rancangan UU kepada DPR.Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (dalam kegentingan yang memaksa). Menetapkan Peraturan Pemerintah. Mengangkat dan memberhentikan mentri mentri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya 4 Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  6. 6. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Kewenangan dan Kekuasaan Presiden : Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Kewajiban dan Hak Presiden : Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 ) Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 ) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal 10 ) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR ( Pasal 11 ayat 1 ) Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR ( pasal 11 ayat 2 ) Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 ) Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 2 ) Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 3 ) Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 ) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 ) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 ) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16 ) Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 ) 5 Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  7. 7. 6 3 . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada sebelum amandemen : DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden. Tugas dan Wewenang DPR : Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undà ng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarak Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  8. 8. 7 Hak DPR : Mengajukan rancangan undang-undang Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih Membela diri Imunitas Protokoler Keuangan dan administrative Kewajiban DPR : Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Kewajiban DPR : Legislasi Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang- undang. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  9. 9. 8 4 . Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang- undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang- undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Tugas DPD : Wewenang DPD : Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  10. 10. 9 Hak DPD : Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih Keuangan dan Administratif Membela diri Imunitas Protokoler, Kewajiban DPD : Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dam menaati segala peraturan perundang-undangan Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya 5 . Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Tugas BPK : Adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APB Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan Negara Memeriksa semua pelaksanaan APBN Pelaksanaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  11. 11. 10 6 . Mahkamah Agung ( MA ) Wewenang BPK: Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang – undang. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tugas dan Wewenang MA : Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-Undang Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi. Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  12. 12. 11 6 . Mahkamah Konstitusi ( MK ) MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Tugas MK : Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945. Kewajiban MK : Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penghianatan terhadap negara b) korupsi c) penyuapan d) tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak MK : Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU) Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU) Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU) Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga) Pemerintah (untuk pembubaran partai politik) Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu) Fungsi MK : •menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. •pengujian undang‐undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. •untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak‐hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnyaUntuk menguji apakah suatu undang‐undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  13. 13. 12 6 . Komisi Yudisial ( KY ) berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. Tugas KY : Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung Menetapkan calon Hakim Agung Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang KY : Memutuskan pengangkatan hakim agungm Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum. ---=0(^_^)0=--- Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
  14. 14. pancas

×