Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)

92 views

Published on

Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)

  1. 1. LAPORAN IGF 2017 SHAPE YOUR DIGITAL FUTURE JENEWA, 18-21 DESEMBER 2017 ELLEN KUSUMA Sukarelawan untuk Kawasan IV (Negara ASEAN) SAFEnet, Southeast Asia Freedom of Expression Network
  2. 2. Daftar Isi • Pengantar - 3 • Disclaimer - 4 1. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber - 5 2. Fake News dan Jurnalisme - 11 3. Mentalitas Preman Online - 15 4. Update Umum - 17 I. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? - 18 II. Rapat ID-IGF Pasca IGF 2017 - 23 III. Referensi dan Pranala - 24 2
  3. 3. Pengantar: Keikutsertaan SAFEnet di IGF 2017 Internet Governance Forum (IGF) adalah forum multistakeholder global yang mempromosikan diskusi dan dialog atas isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan internet. Diadakan sejak 2006 oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). IGF 2017 berlangsung di Jenewa pada 18-21 Desember 2017 dengan tajuk “Shape Your Digital Future!”. Ada total 260 sesi yang diselenggarakan sepanjang IGF 2017, termasuk Day Zero. Sebagai perwakilan SAFEnet Indonesia, saya menghadiri sesi-sesi yang berhubungan dengan tema Hak Kebebasan Berekspresi Online sesuai dengan konteks perkembangannya di Indonesia. Kehadiran SAFEnet di IGF 2017 disponsori hibah dari Google via Digital Asia Hub. 3
  4. 4. Disclaimer Laporan ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan personal sebagai peserta IGF untuk pertama kalinya. Laporan ini memiliki bias berdasarkan pemahaman dan pengetahuan personal sebagai peneliti independen di bidang Cultural Studies yang fokus pada perkembangan penggunaan dan dampak media sosial di Indonesia. Untuk pertanyaan, masukan, dan kritik, silakan layangkan ke kusuma.ellen@gmail.com atau via Telegram @timejumble. 4
  5. 5. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Salah satu pertanyaan dan perdebatan yang muncul adalah sejauh mana keamanan publik dapat menjadi argumen untuk membatasi HAM sebagai individual, terutama sehubungan dengan Hak Kebebasan Berekspresi Online (OFoE). Beberapa diskusi membicarakan bahwa pemerintah tidak seharusnya melihat publik sebagai sesuatu yang harus dikontrol, tetapi melihat publik sebagai sumber bersama dalam tata kelola internet--memiliki posisi yang setara. Oleh karena itu, siapapun multistakeholder-nya harus selalu kritis terhadap goodwill (niat baik) dari pemerintah, terutama berkaitan dengan keamanan siber yang mengatasnamakan “demi stabilitas nasional”. Pertanyaan kritis harus diajukan, seperti: demi stabilitas nasional atau demi stabilitas rezim? Bila harus ada cyber-treaty, bentuknya apa, siapa yang diuntungkan? Pertanyaan-pertanyaan kritis juga harus jadi refleksi bagi tiap pemangku kepentingan (stakeholder), agar tidak hanya menjadi suara-suara yang keberpihakannya terbatas agenda sendiri. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 5
  6. 6. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Perkara enkripsi dan privasi data harus menjadi perhatian, karena ini merupakan upaya perlindungan HAM di internet, terutama untuk kaum rentan, seperti jurnalis, aktivis, minoritas dan yang didiskriminasi. Mencari titik keseimbangan dalam penerapan keamanan siber dan perlindungan data privasi masih menjadi PR bersama. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa dua hal ini jangan dilihat sebagai hal yang bertentangan namun sebagai satu kesatuan dari ekosistem internet dan harus dilihat dari berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan. Untuk masalah perlindungan privasi, para pengguna internet harus sadar, mawas, dan memiliki kontrol atas data mereka, termasuk hak mereka untuk mencabut, menghapus, atau membatalkan data mereka. Oleh karena itu, edukasi yang memberdayakan (empowering) pengguna internet atas privasi data penting dilakukan. Penulisan Terms of Service (persyaratan layanan) yang lebih user-friendly dan sesuai dengan konteks lokal juga harus menjadi upaya yang dikejar dari sisi private sector, terutama perusahaan-perusahaan multi-/transnasional. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 6
  7. 7. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Banyak negara di Afrika yang melakukan disrupsi koneksi internet, pemblokiran media sosial, hingga melakukan internet shutdown untuk berbagai alasan dan untuk periode waktu yang berbeda-beda. Di tahun 2016 sendiri ada 11 negara Afrika yang melakukan internet shutdown dengan total nilai kerugian mencapai hingga 237juta dolar AS. Kerugian yang dialami pun bukan hanya kerugian ekonomi tetapi juga yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti akses atas informasi yang bisa merembet pada peluang/kesempatan yang hilang, misal tidak bisa mendaftar pekerjaan, mengakses beasiswa, dst. (Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman situasi internet shutdowns di Afrika.) Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika 1/2 ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 7
  8. 8. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Berkaca pada kejadian yang terjadi di Afrika ini, terlihat adanya ketimpangan pengetahuan, perspektif, dan komunikasi antar para multistakeholder sehingga internet shutdowns terjadi dan menjadi tren yang dianggap solutif, padahal tidak dan justru melanggar beberapa HAM dan berdampak negatif pada beberapa SDGs (Sustainable Development Goals). Walaupun skeptis dalam konteks Indonesia akan terjadi internet shutdowns seperti di Afrika, tetapi jika ketimpangan pengetahuan, perspektif, dan komunikasi antar para multistakeholder (pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, komunitas teknis, akademisi, jurnalis/media, LSM, masyarakat umum) makin luas, bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Maka dari itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan atas tata kelola internet yang dilihat dari berbagai sudut pandang adalah hal yang imperatif. Penting pula untuk selalu menambah wajah baru dalam tiap diskusi yang berkenaan dengan tata kelola internet agar diskusi lebih meluas dan mendapatkan tambahan wawasan dari berbagai perspektif. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika 2/2 ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 8
  9. 9. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Belum ada jawaban yang memuaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Opini utama yang muncul adalah ketika seseorang memiliki hak maka dia memiliki tanggung jawab juga untuk menikmati hak tersebut. Ketika hak-hak itu digunakan secara sewenang-wenang, tentu ada konsekuensinya. Muncul pertanyaan selanjutnya seperti: siapa yang menentukan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana menangani kasus-kasus seperti defamasi atau konten ilegal di internet yang tidak berbatas dalam konteks negara/pemerintahan yang memiliki batas-batas administratif? Sayangnya dalam membicarakan topik ini tidak muncul pembicaraan mengenai anonimitas. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 9
  10. 10. Kebebasan Berekspresi Online dan Keamanan Siber Kata kunci yang muncul dari pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi online dan keamanan siber adalah peran multistakeholder yang setara dan saling proaktif dalam membicarakan arah tata kelola internet. Selain itu, peningkatan kapasitias dan wajah baru dari para pemangku kepentingan juga penting sehingga tata kelola internet tidak timpang dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.. Overview: ● Keamanan Publik vs Hak Asasi Individual? ● Enkripsi dan Perlindungan Privasi ● Belajar dari Internet Shutdowns di Afrika ● Hak Offline dan Online, bisakah diperlakukan sama persis? ● Kesimpulan 10
  11. 11. Fake News dan Jurnalisme Banyak diskusi menjadi kurang produktif karena berkutat pada terminologi fake news dan kasus-kasus kontekstual. Yang menjadi kritik adalah bagaimana industri media bergeser dari tradisional (cetak) ke online dan disetir oleh Click Economy sehingga kualitas dan kredibilitas media massa yang sudah punya nama pun dipertanyakan dan kalah dari “media alternatif” yang menyuguhkan “fake news”. Perlukah ada perombakan struktur industri media yang lebih transparan dan kredibel sehingga kembali mendapatkan kepercayaan publik? Di sisi lain, berbicara tentang maraknya fake news membuat tuntutan untuk melek dan kritis atas konsumsi informasi dan berita di dunia digital semakin mendesak. Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 11
  12. 12. Fake News dan Jurnalisme Dari sisi perusahaan media ataupun penyedia platform media sosial (misal: FB dan Twitter), ada tuntutan untuk menyediakan mekanisme yang lebih transparan atas penyebaran informasi yang terjadi di platform mereka, karena banyak pengguna media sosial yang tidak sadar akan cara sirkulasi berita mereka (kembali lagi pada literasi digital dan berita). Perusahaan penyedia platform media sosial harus bertanggung jawab mencari mekanisme untuk mengatasi dan mengantisipasi echo chamber dan filter bubble effect. Selain itu, ada pula tuntutan untuk memberikan konsekuensi yang lebih riil terhadap pemilik website/media yang menyediakan fake news daripada sekadar penghapusan konten. Tapi siapa (pemerintah? pers? dewan pers? siapa?) yang menjadi “hakim” yang menentukan sesuatu itu fake news? Siapa yang menentukan “wujud” konsekuensi riilnya? Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 12
  13. 13. Fake News dan Jurnalisme Maraknya metode fact check di berbagai negara pun patut dilihat. Misalnya yang dilakukan oleh La Silla Vacía, media massa di Colombia, yang kemudian membuat WhatsApp Detector untuk melawan fake news yang beredar melalui pesan berantai di WhatsApp Group (Baca: 1, 2). Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektifkah fact checking dan penyebaran info fact check ketika fake news sudah beredar dan tidak diketahui jangkauan dampaknya? Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 13
  14. 14. Fake News dan Jurnalisme Kata kunci utama adalah transparansi, baik itu transparansi oleh industri media maupun mekanisme sirkulasi berita di media sosial. Selain itu, adalah sikap proaktif dari masing-masing stakeholder seperti jurnalis, media massa, penyedia platform media sosial, dan konsumen sendiri untuk melawan kehadiran fake news. Overview: ● Click Economy ● Literasi Digital dan Berita ● Transparansi mekanisme ● Fact check ● Kesimpulan 14
  15. 15. Mentalitas Preman Online Kehadiran “preman online” (online mobs) tidak hanya ada di Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah mengalami hal serupa. Umumnya kehadiran preman online ini sangat politis dan berhubungan dengan dua hal: menumbangkan atau melanggengkan rezim. Masalah utamanya adalah dampak yang tidak hanya berhenti pada kehidupan online tapi juga menyasar kehidupan offline, terutama kaum pengkritik, para aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum. Bicara tentang negara-negara di atas, yang terlihat sering kali digunakan adalah agama yang digunakan sebagai alat untuk mengekang ekspresi orang lain yang tidak seagama, bahkan digunakan pula untuk menyebarkan teror pada umat seagama untuk mengontrol ekspresi mereka yang tidak sepaham. Overview: ● Mengancam FoE ● “Agama” untuk “menyebarkan kebencian dan teror” ● Hatespeech ● Pranala dan unduhan 15
  16. 16. Mentalitas Preman Online Di luar dari propaganda yang menggunakan agama, yang harus diperhatikan adalah penggunaan hukum/regulasi yang berhubungan dengan hate speech/ujaran kebencian, terutama karena konteksnya biasanya sangat lokal. Untuk itu penting menanggapi kehadiran preman online dengan melihat konteks-konteks lokal. Silakan baca transkrip sesi ini untuk pemahaman isi diskusi yang lebih baik. Unduh hasil riset APC.org: “Let the mob do the job”: How proponents of hatred are threatening freedom of expression and religion online in Asia Unduh laporan Law of Commision India tentang hatespeech: http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report267.pdf Overview: ● Mengancam FoE ● “Agama” untuk “menyebarkan kebencian dan teror” ● Hatespeech ● Pranala dan unduhan 16
  17. 17. Update Umum Ada beberapa topik lain yang menarik untuk dibaca/dicari tahu lebih lanjut, yaitu: ● Digital Geneva Convention yang diajukan Microsoft ● EU-GDPR ( European Union General Data Protection Regulation) yang akan efektif pada 25 Mei 2018. ● Blockchain. Beberapa bacaan menarik: 1 (konsep blockchain), 2 (blockchain untuk melawan fake news), ● Facebook mengubah algoritma News Feed. Beberapa bacaan menarik tentang asumsi dampak perubahan algoritma: 1, 2, 3 17
  18. 18. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Multistakeholder sejatinya selalu menjadi kata kunci dari berbagai perbincangan mengenai tata kelola internet. Melihat IGF 2017 adalah yang ke 12 kalinya acara ini dilaksanakan dari 20 yang direncanakan, harusnya hal-hal seperti representasi dari segala multistakeholder terlihat merata, justru tidak. Sebagai seseorang dengan latar belakang keilmuan humaniora, sangat terasa bahwa diskusi-diskusi yang terjadi di IGF 2017 lebih berhubungan dengan sisi teknis dan legal dari internet. Padahal bicara tata kelola internet tidak hanya sekadar perkara internet sebagai alat/medium yang harus diatur saja, tetapi sudah menjadi livelihood dan bisa dibilang, kalau bukan sudah, hak asasi manusia. Overview ● Kurangnya keterwakilan 1/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 18
  19. 19. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Kurangnya keterwakilan ini terlihat dari tidak munculnya perspektif lain dalam diskusi tiap sesi, misalnya dari sisi budaya. Buzzword “post-truth era” marak dibicarakan di kalangan akademisi ilmu humaniora, namun tidak muncul dalam diskusi yang berhubungan dengan fake news, padahal post-truth era sendiri berbicara bagaimana tidak pentingnya kehadiran fakta yang tidak mewakili atau relevan dengan perasaan pengonsumsi informasi atau berita. Bagaimana bisa melawan dampak dari fake news bila tidak turut mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakatnya? Saya setuju dengan pendapat salah satu peserta yang menyebutkan bahwa solusi tidak harus terpusat dengan “lagi-lagi teknologi baru, aturan baru” tetapi terpusat pada pemberdayaan/empowering manusianya, bukan sebagai pemangku kepentingan saja, namun juga sebagai individual. Saat mengikuti sesi-sesi ini penting sekali untuk melibatkan wajah baru dan perspektif baru dalam pembicaraan mengenai tata kelola internet, utamanya di tingkat nasional/lokal. Inklusivitas ini tidak hanya bersifat pasif membuka jalan dan berbagi kesempatan untuk wajah baru, tetapi juga aktif reaching out orang-orang baru untuk ingin dan terlibat. Overview ● Kurangnya keterwakilan 2/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 19
  20. 20. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Saya juga tidak mengerti apakah kurangnya keterwakilan ini karena memang tidak ada yang tertarik? Bagaimana caranya membuat lebih banyak orang tertarik? Atau kurangnya keterwakilan karena informasi yang tidak tersampaikan? Lucu karena di era internet yang fake news bisa menyebar dengan cepat, kenapa hal sebaliknya yang membawa dampak positif tidak bisa terjadi? Atau karena tidak mendapatkan/diberikan tempat dan kesempatan untuk bersuara? Dari Indonesia, ketika berbicara tentang fintech atau ekonomi digital, tidak hadirnya startup lokal untuk bicara di ajang global sepertinya agak disayangkan. Saya berharap hal ini tidak terjadi di level nasional atau lokal. Menurut saya sayang sekali kalau kata-kata seperti multistakeholder hanya terbatas pada yang berbentuk institusi saja, harusnya para individual pun bisa terlibat dalam diskusi-diskusi. Apakah hal ini susah untuk dilakukan, utopis? Semakin banyak yang bicara, semakin tidak selesai sebuah pembicaraan, makanya sebagai jalan pintas segelintir saja yang bersuara? Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 20
  21. 21. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Melanjutkan dari poin kurangnya keterwakilan, sangat terasa pentingnya investasi edukasi dan literasi atas internet dan dunia digital yang menyeluruh, tidak hanya sebagai teknologi komunikasi, atau alat untuk mengembangkan perekonomian kreatif, namun juga sebagai livelihood yang berpengaruh pada aspek sosial-budaya offline. Dalam menyusun konten edukasi pun “don’t always prioritize the hows but also the whys.” Kembali pada penyelenggaraan IGF 2017, pembicaraan yang terjadi di tiap-tiap sesi terasa seperti pengulangan kegundahan yang terjadi di level lokal, tanpa arah pembicaraan yang lebih decisive, namun lebih banyak sharing. Banyak sesi yang memiliki topik yang overlapping, yang sebenarnya bila dijadikan satu dengan periode waktu yang lebih panjang bisa menghasilkan diskusi yang lebih mendalam, daripada banyak pembicaraan tapi berakhir dangkal karena keterbatasan waktu. Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 21
  22. 22. Catatan, Saran, dan Kritik: Multistakeholder, solusi yang utopis? Pada akhirnya, walaupun sempat merasa kecewa, di sisi lain IGF 2017 global menunjukkan kemendesakan multistakeholder yang lebih inklusif dan interaktif saat berbicara tentang internet dan tata kelolanya. Saya melihat setidaknya kondisi di Indonesia lebih baik daripada beberapa negara lain tentang hal ini, dan berharap dapat menjawab kritik saya sendiri mengenai kurangnya keterwakilan pada kesempatan lain di level yang lebih intim dari IGF global. Overview ● Kurangnya keterwakilan 3/3 ● Pentingnya literasi! ● Repetitif dan dangkal ● Penutup 22
  23. 23. Rapat ID-GF Pasca IGF 2017 Dalam pembicaraan yang membahas penyelenggaraan dan isi IGF 2017, acara ini juga membahas: • ID-IGF ke depannya (perlu pertemuan bulanan rutin sebelum acara tahunan; usulan ganti nama menjadi Forum Internet Indonesia oleh Shita Laksmi) • Perihal infrastruktur dan ekosistem internet yang tergantung pada global (adakah back up plan lokal bila yang global collapse?) • Pentingnya literasi digital (teknis, konten, regulasi, dampak sosbud) yang lebih inklusif, komprehensif dan berkelanjutan Berlangsung di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada 19 Januari 2017. Selain pihak Kominfo dan MAG-Indonesia dan undangan lainnya seperti PANDI dan APJII, turut hadir perwakilan dari CSO Indonesia yang berangkat ke IGF 2017: SAFEnet (Ellen), ICTWatch (Banyumurti), Mafindo (Astari), ISOC Fellowship (Bhredipta S.), Petabencana.id (Emir Hartato). 23
  24. 24. Referensi dan Pranala Pesan Penting dari IGF 2017 https://www.intgovforum.org/multilingual/ content/igf-2017-geneva-messages Transkrip Sesi-Sesi IGF 2017 https://www.intgovforum.org/multilingual/ igf-2017-transcripts Tentang IGF: http://intgovforum.org/ http://idf.ig/ http://www.igf-abc.info/ 24
  25. 25. Terima Kasih SAFEnet - Southeast Asia Freedom of Expression Network w: http://safenetvoice.org w: http://id.safenetvoice.org e: contact.safenet@gmail.com FB Page: /safenetvoice Twitter: @safenetvoice Ellen Kusuma kusuma.ellen@gmail.com Telegram: @timejumble “Freedom is participation in power.” - Cicero 25

×