SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Pendahuluan Permasalahan
Pengertian
perantara internet
Tanggung Jawab
Korporasi untuk
Menghormati HAM
Proyeksi
kebijakan di
Indonesia
• Konten internet didistribusikan, di-host-kan
dan dilokalisasikan oleh perantara internet
(internet intermediaries).
• Peran perantara Internet memberi akses,
menampung, mentransmisikan dan
mengindeks konten yang berasal dari pihak
ketiga atau memberikan layanan berbasis
internet kepada pihak ketiga.
• Sementara itu, perantara informasi online
(internet) semakin banyak didominasi oleh
perusahaan-perusahaan besar.
• Dalam konteks hak asasi manusia, perantara internet
memainkan peran penting dalam ekosistem digital
karena berperan sebagai pintu gerbang informasi dan
fasilitator pelaksanaan kebebasan berekspresi,
kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas
pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya,
partisipasi dalam debat publik dan politik serta
pemerintahan yang demokratis.
• Sebaliknya, perantara internet juga berpotensi
menjadi pintu gerbang informasi dan memfasilitasi
penggunaan teknologi internet untuk tindakan yang
melecehkan dan / atau kekerasan terhadap pengguna
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia secara online.
• Seperti halnya dengan kekerasan terhadap perempuan secara offline ,
kekerasan terhadap perempuan terkait internet seringkali berupa
kekerasan seksual seperti ancaman pemerkosaan, penyebarluasan data
dan gambar intim yang tidak didasari konsensualitas, pelecehan seksual
dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, dll.
Teknologi menyediakan platform yang mampu
menyamar pelaku serta membiarkan pelaku
melakukan kekerasan dengan kecepatan,
kecepatan dan laju yang meningkat.
Tiga aktor dan pemangku kepentingan yang
terlibat dalam kekerasan online:
Orang yang
memulai kekerasan
• yaitu penulis, atau orang yang
pertama kali mengupload data
atau gambar tidak pantas, tidak
sah atau merugikan
• Ini adalah pelaku utama.
Orang yang dengan
sengaja, ceroboh
atau lalai
mengunduh,
meneruskan, atau
membagikan data
atau gambar yang
menyinggung.
•
Perantara internet
yang platform
dipergunakan untuk
melakukan
kekerasan secara
online
•
Apakah perusahaan yang berperan sebagai
perantara internet dapat dibebani tanggung jawab
untuk menghormati hak asasi manusia
• Arti implisit dari kata perantara adalah bahwa ia
berada di antara atau di antara dua atau lebih
pihak, meskipun membantu dalam proses
transmisi / diseminasi, perantara tidak
menginisiasi keputusan untuk menyebarkan
konten, produk atau layanan yang melintasi
jaringan atau server mereka. Dengan demikian
perantara merupakan setiap entitas yang
memungkinkan terjalinnya komunikasi informasi
dari satu pihak ke pihak lain.
• Perantara internet mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di
internet. Perantara internet memberi akses ke, meng-hosting, mengirimkan dan
mengindeks konten, produk, dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di internet
atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga.
Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD)
Perantara online mencakup beragam perusahaan yang penting bagi Internet, seperti
Penyedia layanan Internet (ISP), yang menyediakan akses Internet kepada rumah tangga
dan bisnis; layanan hosting internet, yang menyewakan ruang server komputer kepada
pihak lain ; platform media sosial yang memungkinkan pengguna menempatkan berbagi
tulisan, foto, audio dan video; dan mesin pencari.
Anupam Chander
Pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) ini mengacu pada
tanggung jawab hukum perantara internet atas konten yang dikontribusikan oleh,
atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Zarizana Abdul Aziz (Due Diligence Project)
Pertanggungjawaban perantara berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung
jawab hukum yang dilekatkan pada perantara sehubungan dengan konten yang
di-hosting dan dikirim melalui jaringan dan platform mereka. Secara khusus,
tanggung jawab perantara untuk menangani tanggung jawab perusahaan
sehubungan dengan konten yang dianggap oleh pemerintah dan / atau pihak
lain tidak pantas, tidak sah atau merugikan.
Elonnai Hickok (Centre for Internet and Society (CIS)
Hukum hak asasi manusia internasional secara tradisional
berfokus pada perilaku negara. Selama beberapa dekade
terakhir, ada pengakuan bahwa bisnis juga memiliki tanggung
jawab terhadap hak asasi manusia.
Hak asasi manusia dan kebebasan berlaku, baik offline
maupun online. Oleh karena sebagian besar perantara
internet dioperasikan oleh perusahaan sektor swasta, maka
standar hak asasi manusia yang ditetapkan untuk bisnis dan
hak asasi manusia yang disusun oleh kerangka kerja
'perlindungan, penghormatan dan pemulihan' PBB juga berlaku
bagi mereka.
Pelaku Pelanggaran HAM
Negara
(state actor)
Bukan Negara
(Non-state actor)
Individu
Korporasi
• Pada 2011 Dewan Hak Asasi Manusia menyetujui Prinsip-Prinsip
Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian dan
konsultasi enam tahun dengan perusahaan, pemerintah dan
masyarakat sipil oleh Prof. John Ruggie, Perwakilan Khusus
Sekretaris Jenderal untuk Bisnis dan Hak asasi Manusia.
• Prinsip-prinsip Panduan PBB Menetapkan standar tata pemerintahan
polisentris (polycentric governance).
Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak asasi
Manusia berdasarkan pada 3 pilar:
Kewajiban negara untuk
melindungi (State duty to
protect)
Tanggung jawab korporasi
untuk menghormati
(corporate responsibility to
respect)
Akses terhadap pemulihan
(access to remedy)
Di mana Peran Korporasi ?
Kewajiban negara untuk
melindungi (State duty to
protect)
Tanggung jawab korporasi
untuk menghormati
(corporate responsibility to
respect)
Akses terhadap pemulihan
(access to remedy)
Pilar 1: Kewajiban Negara Untuk Melindungi
(State Duty to Protect):
Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak
asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau
yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis.
Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk
mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki
pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan,
dan pengadilan
Pilar 2: Tanggung jawab korporasi untuk menghormati
(corporate responsibility to respect)
Korporasi harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan
mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang
melibatkan mereka didalamnya.
Tanggung Jawab
Korporasi Untuk
Menghormati HAM
Prinsip-prinsip dasar
Perusahaan
harus
menghormati
HAM
Mengacu pada
HAM yang diakui
secara
internasional:
DUHAM dan
Deklarasi
Organisasi Buruh
Internasional
Prinsip-Prinsip
Operasional
1. menghindari
terjadinya atau
terlibat pada
dampak yang
merugikan HAM
2. Mencegah
atau menangani
dampak yang
merugiikan
Komitmen
Kebijakan Uji Tuntas
Perusahaan
Pemulihan
Konteks
Permasalahan
Tiga pola keterlibatan korporasi terkait
dengan dampak merugikan HAM
Menyebabkan dampak melalui
aktivitasnya sendiri
Berkontribusi terhadap dampak
melalui aktivitasnya sendiri
Secara langsung
Melalui entitas diluar dirinya
(pemerintah, perusahaan, atau
pihak lainnya)
Menyebabkan atau berkontribusi
terhadap dampak karena hubungan
bisnis dan terhubung dengan
operasi, produk, atau jasanya
sendiri
Ruang lingkup tanggung jawab untuk
menghormati HAM ditentukan oleh 3 faktor yang
saling terkait:
Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi HAM
Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui
hubungan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya
Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi setempat (faktor sosial, politik dan
ekonomi) bisa berdampak terhadap HAM
Pemenuhan
tanggung jawab
korporasi untuk
hormati HAM
diindikasikan
adanya
kebijakan,
termasuk:
Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk
menghormati HAM
Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah,
memitigasi dan mempertanggungjawabkan mengatasi dampak mereka
terhadap HAM
Cara untuk memungkinkan pemulihan dampak merugikan hak asasi
manusia yang mereka sebabkan atau kontribusikan
• Kebijakan hak asasi manusia perusahaan harus diinformasikan
secara tepat, baik internal dan eksternal. Kebijakan tersebut
harus disetujui pada tingkat yang paling senior dan
dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua
personal, mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan.
Proses uji tuntas HAM
harus mencakup:
penilaian terhadap
dampak yang ada dan
berpotensi ada
mengintegrasikan agar
seluruh personel
perusahaan sadar atas
dampak tersebut
mengambil langkah yang
diperlukan terhadap
dampak yang ditemukan
menilai apakah langkah
yang diambil telah sesuai
dengan dampak;
mengkomunikasikan
bagaimana dampak telah
ditanggulangi.
Jenis konten tertentu seperti pornografi anak/konten dewasa,
keamanan siber /hak atas kekayaan intelektual, dapat menarik tanggung
jawab yang lebih besar bagi perantara internet untuk secara proaktif
memfasilitasi surveillance dan dalam beberapa kasus mengambil peran
sebagai penegak hukum atau peradilan.
Perantara internet memiliki tanggung jawab untuk menerapkan
tindakan pencegahan dan merespons materi yang melanggar, terutama
bila mereka memiliki kemampuan untuk memoderasi konten dan
memiliki tindakan untuk memberi tanda dan melaporkan konten
pengguna.
Prinsip-prinsip Panduan berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari
ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta
berlaku secara universal.
Pilar 3: Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
Memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban,
baik melalui mekanisme hukum atau non-hukum.
Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang-
undangan, atau upaya lainnya yang sesuai ketika pelanggaran
terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka agar pihak yang
terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.
Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan
atau bekerjasama dalam penanganan dampak buruk terhadap hak
asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi manusia.
Akses atas Pemulihan
(access to remedy)
Prinsip Dasar
Mengambil langkah-langkah
yang layak untuk memastikan,
melalui cara-cara yudisial,
administratif, legislatif atau
lainnya, bahwa ketika
pelanggaran terjadi di dalam
wilayah dan/atau yurisdiksi
mereka dan mereka yang
terkena dampaknya memiliki
akses atas pemulihan yang
efektif.
Prinsip-Prinsip
Operasional
Mekanisme hukum berbasis
Negara:
Mengambil langkahlangkah
yang layak untuk memastikan
efektivitas mekanisme hukum
domestik ketika
mengatasipelanggaran hak
asasi manusia terkait dengan
bisnis, termasuk
mempertimbangkan cara –cara
untuk mengurangi hambatan-
hambatan hukum, praktis, dan
lainnya yang dapat
menyebabkan pengingkaran
atas akses terhadap
pemulihan.
Mekanisme pengaduan non-
hukum berbasis Negara:
Mekanisme pengaduan non-
hukum berbasis Negara yang
efektif dan layak sebagai
bagian dari sebuah sistem
berbasis Negara yang
komprehensif bagi pemulihan
atas pelanggaran HAM terkait
dengan bisnis.
Mekanisme pengaduan bukan
berbasis Negara
Kewajiban negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
universal HAM oleh perusahaan.
Perantara internet bertanggung jawab untuk mengambil atau gagal mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk menghilangkan kekerasan online terhadap
perempuan di platform mereka, termasuk mengembangkan kerangka kerja dan
pedoman prinsip-prinsip kewajiban perantara internet untuk mempromosikan,
menghormati dan memenuhi hak asasi manusia sehubungan dengan penghapusan
kekerasan online terhadap perempuan.
Dalam konteks pengaturan media, terdapat spektrum yang mewakili
tata kelola media antara titik tidak ada peraturan dan peraturan
negara (a spectrum between no regulation and state regulation).
Tingkat tanggung jawab perentara internet bervariasi dan dapat berkisar
dipersyaratan udang-undangan hingga inisiatif kebijakan, bentuk kerjasama
antara pemerintah dan perantara, dan pengaturan organisasi sendiri.
Layanan Over The Top (OTT) adalah layanan aplikasi melalui Internet dan/atau
layanan konten melalui Internet.
Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang
memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat,
panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring
(chatting/instant messaging), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial,
penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring
dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet
melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.Layanan konten melalui Internet adalah
penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film,
permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang
dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara
jaringan telekomunikasi’.
Pasal 1 Ayat (3): Rancangan Peraturan Bisnis Layanan Over The Top
Perbedaan antara Layanan Over The Top (OTT) dengan Perantara Internet:
Sementara definisi perantara internet secara eksplisit mengecualikan produsen konten.
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet

More Related Content

What's hot

SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017RinaHandayani20
 
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti 43219110270
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti   43219110270Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti   43219110270
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti 43219110270MegaNurastuti
 
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017elfridaanjas
 
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...Shandy Aditya
 
Etika pada teknologi sistem informasi!
Etika pada teknologi sistem informasi!Etika pada teknologi sistem informasi!
Etika pada teknologi sistem informasi!gerypangs
 
Pengantar Kebijakan Digital
Pengantar Kebijakan DigitalPengantar Kebijakan Digital
Pengantar Kebijakan DigitalLinaLinawati
 
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...Shandy Aditya
 
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...Achmad Lukman Harun
 
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...Hutria Angelina Mamentu
 
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...dellaameliza
 
Teori bab 10
Teori bab 10Teori bab 10
Teori bab 10evrylove
 
Hasil ringkasan untuk ppt
Hasil ringkasan untuk pptHasil ringkasan untuk ppt
Hasil ringkasan untuk pptStevaniangela
 
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...Putri Diana Lestari
 
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...RIRIHSAYEKTI
 
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...Abud Maha
 
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017Shandydwi
 
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...EkkyPratama1
 

What's hot (19)

SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Rina Handayani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
 
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti 43219110270
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti   43219110270Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti   43219110270
Artikel sim implikasi etis dari teknologi informasi mega nurastuti 43219110270
 
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017
sim, elfrida, hapzi ali, akuntansi, universitas mercubuana, 2017
 
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 A ...
 
Etika pada teknologi sistem informasi!
Etika pada teknologi sistem informasi!Etika pada teknologi sistem informasi!
Etika pada teknologi sistem informasi!
 
Pengantar Kebijakan Digital
Pengantar Kebijakan DigitalPengantar Kebijakan Digital
Pengantar Kebijakan Digital
 
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...
E-Commerce Chap 8: eTHiCaL, soCiaL, and PoLiTiCaL issUes in e-CoMMeRCe (D3 B ...
 
Ilmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial DasarIlmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial Dasar
 
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
SI & PI 3, Achmad Lukman Harun, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika dalam Sistem ...
 
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...
Si pi, hutria angelina mamentu, hapzi ali, isu sosial dan etika dalam sistem ...
 
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...
Sim, 11, della ameliza, prof. dr. hapzi ali, cma, ethical implication of it. ...
 
Teori bab 10
Teori bab 10Teori bab 10
Teori bab 10
 
Hasil ringkasan untuk ppt
Hasil ringkasan untuk pptHasil ringkasan untuk ppt
Hasil ringkasan untuk ppt
 
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...
Sim, putri diana lestari , hapzi ali,implikasi etis ti dan implementasinyi,un...
 
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
SI-PI, Ririh Sayekti, Hapzi Ali, Isu Sosial dan Etika Dalam Sistem Informasi ...
 
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...
Sim, 11 muhamad abud mahasin, hapzi ali, implikasi etis ti, isu pelanggaran m...
 
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017
Sim,shandy dwi juniardi,hapzi ali,implikasi etis it,universitas mercu buana,2017
 
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...
Etika pada teknologi sistem informasi yang harus dilakukan oleh pengguna, pen...
 
Kebijakan digital
Kebijakan digitalKebijakan digital
Kebijakan digital
 

Similar to HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet

IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASIIMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASIGita Oktavianti
 
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...AliRasyid2
 
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017Fitri Febriani
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Fajar Muh Triadi Sakti
 
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis ti
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis tiSim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis ti
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis tiElsyJ57
 
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Yuli Dwi Astuti
 
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...Winne Zaneta
 
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...nadiapuji98
 
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...PrimaTriPuspita
 
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...ViviApriliza
 
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...Titis Puspa
 
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...RizkaFitriani3
 
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...Rahma Pradina
 
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11 Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11 Lidya Septiani
 
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...asyaaisyah
 
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...Milaa Millah
 
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)RaniaRaniaJuita
 
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...pujiyanti oktavianti
 

Similar to HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet (20)

IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASIIMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
IMPLIKASI ETIS DARI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
 
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...
 
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
SIM, Fitri Febriani, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI, Universitas Mercu Buana, 2017
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, implikasi etis ti, universitas mercu ...
 
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis ti
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis tiSim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis ti
Sim, elsy juliani, hapzi ali, implikasi etis ti
 
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
Sim, yuli dwi astuti, hapzi ali, kode etik, isu pelanggaran moral, etika dan ...
 
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...
11.SIM, Winne Zaneta Wirastika, Hapzi Ali, Implikasi Etis TI , Universitas Me...
 
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...
SIM 11 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Implikasi Etis dar...
 
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...
11. sim,prima tri puspita, hapzi ali,ethical implication of it, universitas m...
 
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...
11. sim,vivi apriliza, hapzi ali,ethical implication of it, universitas mercu...
 
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
11. SIM, Titis Puspaningsih, Hapzi Ali, Implikasi Etis IT, Universitas Mercu ...
 
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...
11. sim,rizka fitriani, hapzi ali,ethical implication of it, universitas merc...
 
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...
Sim, rahma pradina putri, prof. dr. hapzi ali, mm, implikasi etis ti, univers...
 
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11 Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11
Sistem Informasi Manajemen - Minggu 11
 
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PE...
 
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...
Sim, muhiyyatul millah, hapzi ali, impilikasi etis ti, universitas mercubuana...
 
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)
Artikel sim rania juita 43219110113 (02 10-2020)
 
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...
Sim , pujiyanti oktavianti , hapzi ali , isu pelanggaran moral , etika dan hu...
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017

IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert Dialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisDialog Nasional ID-IGF 2017
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaDialog Nasional ID-IGF 2017
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiDialog Nasional ID-IGF 2017
 

More from Dialog Nasional ID-IGF 2017 (19)

NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGFNOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
NOTULENSI DISKUSI TERBUKA ID-IGF
 
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
Laporan IGF 2017 oleh Ellen Kusuma (Safenet)
 
Laporan IGF 2017 oleh Bhredipta
Laporan IGF 2017 oleh BhrediptaLaporan IGF 2017 oleh Bhredipta
Laporan IGF 2017 oleh Bhredipta
 
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita LaksmiLaporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
Laporan IGF 2017 oleh Shita Laksmi
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
 
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (ENGLISH)
 
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
IS-2  Tantangan SMK di Era Digital IS-2  Tantangan SMK di Era Digital
IS-2 Tantangan SMK di Era Digital
 
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
IS-1 Transformasi Digital Sistem Referensi Expert
 
EK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKMEK-3 E-Commerce for UMKM
EK-3 E-Commerce for UMKM
 
EK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digitalEK-2 Ekonomi digital
EK-2 Ekonomi digital
 
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek BisnisEK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
EK-1 Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Praktek Bisnis
 
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaEK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
 
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar GenerasiSB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
SB-3 Memperkeci GAP Literasi Digital Antar Generasi
 
SB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuumSB-2 collaboration continuum
SB-2 collaboration continuum
 
SB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi DigitalSB-2 Literasi Digital
SB-2 Literasi Digital
 
SB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of controlSB-1 circle of concern vs circle of control
SB-1 circle of concern vs circle of control
 
SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0SB-1 Baduy 2.0
SB-1 Baduy 2.0
 
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data PribadiHK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
HK-2 Urgensi Perlindungan Data Pribadi
 
HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things HK- 1 Internet of Things
HK- 1 Internet of Things
 

HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet

  • 1.
  • 2. Pendahuluan Permasalahan Pengertian perantara internet Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati HAM Proyeksi kebijakan di Indonesia
  • 3. • Konten internet didistribusikan, di-host-kan dan dilokalisasikan oleh perantara internet (internet intermediaries). • Peran perantara Internet memberi akses, menampung, mentransmisikan dan mengindeks konten yang berasal dari pihak ketiga atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga. • Sementara itu, perantara informasi online (internet) semakin banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
  • 4. • Dalam konteks hak asasi manusia, perantara internet memainkan peran penting dalam ekosistem digital karena berperan sebagai pintu gerbang informasi dan fasilitator pelaksanaan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya, partisipasi dalam debat publik dan politik serta pemerintahan yang demokratis. • Sebaliknya, perantara internet juga berpotensi menjadi pintu gerbang informasi dan memfasilitasi penggunaan teknologi internet untuk tindakan yang melecehkan dan / atau kekerasan terhadap pengguna yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara online.
  • 5. • Seperti halnya dengan kekerasan terhadap perempuan secara offline , kekerasan terhadap perempuan terkait internet seringkali berupa kekerasan seksual seperti ancaman pemerkosaan, penyebarluasan data dan gambar intim yang tidak didasari konsensualitas, pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, dll. Teknologi menyediakan platform yang mampu menyamar pelaku serta membiarkan pelaku melakukan kekerasan dengan kecepatan, kecepatan dan laju yang meningkat.
  • 6. Tiga aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kekerasan online: Orang yang memulai kekerasan • yaitu penulis, atau orang yang pertama kali mengupload data atau gambar tidak pantas, tidak sah atau merugikan • Ini adalah pelaku utama. Orang yang dengan sengaja, ceroboh atau lalai mengunduh, meneruskan, atau membagikan data atau gambar yang menyinggung. • Perantara internet yang platform dipergunakan untuk melakukan kekerasan secara online •
  • 7. Apakah perusahaan yang berperan sebagai perantara internet dapat dibebani tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia
  • 8. • Arti implisit dari kata perantara adalah bahwa ia berada di antara atau di antara dua atau lebih pihak, meskipun membantu dalam proses transmisi / diseminasi, perantara tidak menginisiasi keputusan untuk menyebarkan konten, produk atau layanan yang melintasi jaringan atau server mereka. Dengan demikian perantara merupakan setiap entitas yang memungkinkan terjalinnya komunikasi informasi dari satu pihak ke pihak lain.
  • 9. • Perantara internet mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di internet. Perantara internet memberi akses ke, meng-hosting, mengirimkan dan mengindeks konten, produk, dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di internet atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga. Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD) Perantara online mencakup beragam perusahaan yang penting bagi Internet, seperti Penyedia layanan Internet (ISP), yang menyediakan akses Internet kepada rumah tangga dan bisnis; layanan hosting internet, yang menyewakan ruang server komputer kepada pihak lain ; platform media sosial yang memungkinkan pengguna menempatkan berbagi tulisan, foto, audio dan video; dan mesin pencari. Anupam Chander
  • 10. Pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) ini mengacu pada tanggung jawab hukum perantara internet atas konten yang dikontribusikan oleh, atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Zarizana Abdul Aziz (Due Diligence Project) Pertanggungjawaban perantara berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang dilekatkan pada perantara sehubungan dengan konten yang di-hosting dan dikirim melalui jaringan dan platform mereka. Secara khusus, tanggung jawab perantara untuk menangani tanggung jawab perusahaan sehubungan dengan konten yang dianggap oleh pemerintah dan / atau pihak lain tidak pantas, tidak sah atau merugikan. Elonnai Hickok (Centre for Internet and Society (CIS)
  • 11. Hukum hak asasi manusia internasional secara tradisional berfokus pada perilaku negara. Selama beberapa dekade terakhir, ada pengakuan bahwa bisnis juga memiliki tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan berlaku, baik offline maupun online. Oleh karena sebagian besar perantara internet dioperasikan oleh perusahaan sektor swasta, maka standar hak asasi manusia yang ditetapkan untuk bisnis dan hak asasi manusia yang disusun oleh kerangka kerja 'perlindungan, penghormatan dan pemulihan' PBB juga berlaku bagi mereka.
  • 12. Pelaku Pelanggaran HAM Negara (state actor) Bukan Negara (Non-state actor) Individu Korporasi
  • 13. • Pada 2011 Dewan Hak Asasi Manusia menyetujui Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian dan konsultasi enam tahun dengan perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil oleh Prof. John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Bisnis dan Hak asasi Manusia. • Prinsip-prinsip Panduan PBB Menetapkan standar tata pemerintahan polisentris (polycentric governance).
  • 14.
  • 15. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak asasi Manusia berdasarkan pada 3 pilar: Kewajiban negara untuk melindungi (State duty to protect) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
  • 16. Di mana Peran Korporasi ? Kewajiban negara untuk melindungi (State duty to protect) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
  • 17. Pilar 1: Kewajiban Negara Untuk Melindungi (State Duty to Protect): Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan, dan pengadilan
  • 18. Pilar 2: Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Korporasi harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan mereka didalamnya.
  • 19. Tanggung Jawab Korporasi Untuk Menghormati HAM Prinsip-prinsip dasar Perusahaan harus menghormati HAM Mengacu pada HAM yang diakui secara internasional: DUHAM dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional Prinsip-Prinsip Operasional 1. menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM 2. Mencegah atau menangani dampak yang merugiikan Komitmen Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan Pemulihan Konteks Permasalahan
  • 20. Tiga pola keterlibatan korporasi terkait dengan dampak merugikan HAM Menyebabkan dampak melalui aktivitasnya sendiri Berkontribusi terhadap dampak melalui aktivitasnya sendiri Secara langsung Melalui entitas diluar dirinya (pemerintah, perusahaan, atau pihak lainnya) Menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak karena hubungan bisnis dan terhubung dengan operasi, produk, atau jasanya sendiri
  • 21. Ruang lingkup tanggung jawab untuk menghormati HAM ditentukan oleh 3 faktor yang saling terkait: Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi HAM Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui hubungan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi setempat (faktor sosial, politik dan ekonomi) bisa berdampak terhadap HAM
  • 22. Pemenuhan tanggung jawab korporasi untuk hormati HAM diindikasikan adanya kebijakan, termasuk: Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan mengatasi dampak mereka terhadap HAM Cara untuk memungkinkan pemulihan dampak merugikan hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau kontribusikan
  • 23. • Kebijakan hak asasi manusia perusahaan harus diinformasikan secara tepat, baik internal dan eksternal. Kebijakan tersebut harus disetujui pada tingkat yang paling senior dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personal, mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan.
  • 24. Proses uji tuntas HAM harus mencakup: penilaian terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada mengintegrasikan agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut mengambil langkah yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; mengkomunikasikan bagaimana dampak telah ditanggulangi.
  • 25. Jenis konten tertentu seperti pornografi anak/konten dewasa, keamanan siber /hak atas kekayaan intelektual, dapat menarik tanggung jawab yang lebih besar bagi perantara internet untuk secara proaktif memfasilitasi surveillance dan dalam beberapa kasus mengambil peran sebagai penegak hukum atau peradilan. Perantara internet memiliki tanggung jawab untuk menerapkan tindakan pencegahan dan merespons materi yang melanggar, terutama bila mereka memiliki kemampuan untuk memoderasi konten dan memiliki tindakan untuk memberi tanda dan melaporkan konten pengguna. Prinsip-prinsip Panduan berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta berlaku secara universal.
  • 26. Pilar 3: Akses terhadap pemulihan (access to remedy) Memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui mekanisme hukum atau non-hukum. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang- undangan, atau upaya lainnya yang sesuai ketika pelanggaran terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka agar pihak yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan atau bekerjasama dalam penanganan dampak buruk terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.
  • 27. Akses atas Pemulihan (access to remedy) Prinsip Dasar Mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka dan mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif. Prinsip-Prinsip Operasional Mekanisme hukum berbasis Negara: Mengambil langkahlangkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik ketika mengatasipelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara –cara untuk mengurangi hambatan- hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan. Mekanisme pengaduan non- hukum berbasis Negara: Mekanisme pengaduan non- hukum berbasis Negara yang efektif dan layak sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis Negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran HAM terkait dengan bisnis. Mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara
  • 28. Kewajiban negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar universal HAM oleh perusahaan. Perantara internet bertanggung jawab untuk mengambil atau gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghilangkan kekerasan online terhadap perempuan di platform mereka, termasuk mengembangkan kerangka kerja dan pedoman prinsip-prinsip kewajiban perantara internet untuk mempromosikan, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia sehubungan dengan penghapusan kekerasan online terhadap perempuan.
  • 29. Dalam konteks pengaturan media, terdapat spektrum yang mewakili tata kelola media antara titik tidak ada peraturan dan peraturan negara (a spectrum between no regulation and state regulation). Tingkat tanggung jawab perentara internet bervariasi dan dapat berkisar dipersyaratan udang-undangan hingga inisiatif kebijakan, bentuk kerjasama antara pemerintah dan perantara, dan pengaturan organisasi sendiri.
  • 30. Layanan Over The Top (OTT) adalah layanan aplikasi melalui Internet dan/atau layanan konten melalui Internet. Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring (chatting/instant messaging), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.Layanan konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi’. Pasal 1 Ayat (3): Rancangan Peraturan Bisnis Layanan Over The Top Perbedaan antara Layanan Over The Top (OTT) dengan Perantara Internet: Sementara definisi perantara internet secara eksplisit mengecualikan produsen konten.