Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pendahuluan Permasalahan
Pengertian
perantara internet
Tanggung Jawab
Korporasi untuk
Menghormati HAM
Proyeksi
kebijakan d...
• Konten internet didistribusikan, di-host-kan
dan dilokalisasikan oleh perantara internet
(internet intermediaries).
• Pe...
• Dalam konteks hak asasi manusia, perantara internet
memainkan peran penting dalam ekosistem digital
karena berperan seba...
• Seperti halnya dengan kekerasan terhadap perempuan secara offline ,
kekerasan terhadap perempuan terkait internet sering...
Tiga aktor dan pemangku kepentingan yang
terlibat dalam kekerasan online:
Orang yang
memulai kekerasan
• yaitu penulis, at...
Apakah perusahaan yang berperan sebagai
perantara internet dapat dibebani tanggung jawab
untuk menghormati hak asasi manus...
• Arti implisit dari kata perantara adalah bahwa ia
berada di antara atau di antara dua atau lebih
pihak, meskipun membant...
• Perantara internet mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di
internet. Perantara internet member...
Pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) ini mengacu pada
tanggung jawab hukum perantara internet atas konten...
Hukum hak asasi manusia internasional secara tradisional
berfokus pada perilaku negara. Selama beberapa dekade
terakhir, a...
Pelaku Pelanggaran HAM
Negara
(state actor)
Bukan Negara
(Non-state actor)
Individu
Korporasi
• Pada 2011 Dewan Hak Asasi Manusia menyetujui Prinsip-Prinsip
Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, hasil penelit...
Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak asasi
Manusia berdasarkan pada 3 pilar:
Kewajiban negara untuk
melindungi (...
Di mana Peran Korporasi ?
Kewajiban negara untuk
melindungi (State duty to
protect)
Tanggung jawab korporasi
untuk menghor...
Pilar 1: Kewajiban Negara Untuk Melindungi
(State Duty to Protect):
Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak
...
Pilar 2: Tanggung jawab korporasi untuk menghormati
(corporate responsibility to respect)
Korporasi harus menghindari pela...
Tanggung Jawab
Korporasi Untuk
Menghormati HAM
Prinsip-prinsip dasar
Perusahaan
harus
menghormati
HAM
Mengacu pada
HAM yan...
Tiga pola keterlibatan korporasi terkait
dengan dampak merugikan HAM
Menyebabkan dampak melalui
aktivitasnya sendiri
Berko...
Ruang lingkup tanggung jawab untuk
menghormati HAM ditentukan oleh 3 faktor yang
saling terkait:
Bagaimana kegiatan perusa...
Pemenuhan
tanggung jawab
korporasi untuk
hormati HAM
diindikasikan
adanya
kebijakan,
termasuk:
Komitmen kebijakan untuk me...
• Kebijakan hak asasi manusia perusahaan harus diinformasikan
secara tepat, baik internal dan eksternal. Kebijakan tersebu...
Proses uji tuntas HAM
harus mencakup:
penilaian terhadap
dampak yang ada dan
berpotensi ada
mengintegrasikan agar
seluruh ...
Jenis konten tertentu seperti pornografi anak/konten dewasa,
keamanan siber /hak atas kekayaan intelektual, dapat menarik ...
Pilar 3: Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
Memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban,
baik ...
Akses atas Pemulihan
(access to remedy)
Prinsip Dasar
Mengambil langkah-langkah
yang layak untuk memastikan,
melalui cara-...
Kewajiban negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
universal HAM oleh perusahaan.
Perantara internet bertanggung...
Dalam konteks pengaturan media, terdapat spektrum yang mewakili
tata kelola media antara titik tidak ada peraturan dan per...
Layanan Over The Top (OTT) adalah layanan aplikasi melalui Internet dan/atau
layanan konten melalui Internet.
Layanan Apli...
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 1 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 2 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 3 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 4 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 5 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 6 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 7 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 8 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 9 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 10 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 11 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 12 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 13 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 14 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 15 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 16 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 17 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 18 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 19 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 20 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 21 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 22 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 23 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 24 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 25 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 26 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 27 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 28 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 29 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 30 HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Slide 31
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet

Download to read offline

Bahan Paparan Narasumber di Dialog Nasional ID-IGF

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

HK-3 Tanggung jawab intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet

  1. 1. Pendahuluan Permasalahan Pengertian perantara internet Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati HAM Proyeksi kebijakan di Indonesia
  2. 2. • Konten internet didistribusikan, di-host-kan dan dilokalisasikan oleh perantara internet (internet intermediaries). • Peran perantara Internet memberi akses, menampung, mentransmisikan dan mengindeks konten yang berasal dari pihak ketiga atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga. • Sementara itu, perantara informasi online (internet) semakin banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
  3. 3. • Dalam konteks hak asasi manusia, perantara internet memainkan peran penting dalam ekosistem digital karena berperan sebagai pintu gerbang informasi dan fasilitator pelaksanaan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas pendidikan, akses terhadap pengetahuan dan budaya, partisipasi dalam debat publik dan politik serta pemerintahan yang demokratis. • Sebaliknya, perantara internet juga berpotensi menjadi pintu gerbang informasi dan memfasilitasi penggunaan teknologi internet untuk tindakan yang melecehkan dan / atau kekerasan terhadap pengguna yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara online.
  4. 4. • Seperti halnya dengan kekerasan terhadap perempuan secara offline , kekerasan terhadap perempuan terkait internet seringkali berupa kekerasan seksual seperti ancaman pemerkosaan, penyebarluasan data dan gambar intim yang tidak didasari konsensualitas, pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, dll. Teknologi menyediakan platform yang mampu menyamar pelaku serta membiarkan pelaku melakukan kekerasan dengan kecepatan, kecepatan dan laju yang meningkat.
  5. 5. Tiga aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kekerasan online: Orang yang memulai kekerasan • yaitu penulis, atau orang yang pertama kali mengupload data atau gambar tidak pantas, tidak sah atau merugikan • Ini adalah pelaku utama. Orang yang dengan sengaja, ceroboh atau lalai mengunduh, meneruskan, atau membagikan data atau gambar yang menyinggung. • Perantara internet yang platform dipergunakan untuk melakukan kekerasan secara online •
  6. 6. Apakah perusahaan yang berperan sebagai perantara internet dapat dibebani tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia
  7. 7. • Arti implisit dari kata perantara adalah bahwa ia berada di antara atau di antara dua atau lebih pihak, meskipun membantu dalam proses transmisi / diseminasi, perantara tidak menginisiasi keputusan untuk menyebarkan konten, produk atau layanan yang melintasi jaringan atau server mereka. Dengan demikian perantara merupakan setiap entitas yang memungkinkan terjalinnya komunikasi informasi dari satu pihak ke pihak lain.
  8. 8. • Perantara internet mempertemukan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di internet. Perantara internet memberi akses ke, meng-hosting, mengirimkan dan mengindeks konten, produk, dan layanan yang berasal dari pihak ketiga di internet atau memberikan layanan berbasis internet kepada pihak ketiga. Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD) Perantara online mencakup beragam perusahaan yang penting bagi Internet, seperti Penyedia layanan Internet (ISP), yang menyediakan akses Internet kepada rumah tangga dan bisnis; layanan hosting internet, yang menyewakan ruang server komputer kepada pihak lain ; platform media sosial yang memungkinkan pengguna menempatkan berbagi tulisan, foto, audio dan video; dan mesin pencari. Anupam Chander
  9. 9. Pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) ini mengacu pada tanggung jawab hukum perantara internet atas konten yang dikontribusikan oleh, atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Zarizana Abdul Aziz (Due Diligence Project) Pertanggungjawaban perantara berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang dilekatkan pada perantara sehubungan dengan konten yang di-hosting dan dikirim melalui jaringan dan platform mereka. Secara khusus, tanggung jawab perantara untuk menangani tanggung jawab perusahaan sehubungan dengan konten yang dianggap oleh pemerintah dan / atau pihak lain tidak pantas, tidak sah atau merugikan. Elonnai Hickok (Centre for Internet and Society (CIS)
  10. 10. Hukum hak asasi manusia internasional secara tradisional berfokus pada perilaku negara. Selama beberapa dekade terakhir, ada pengakuan bahwa bisnis juga memiliki tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan berlaku, baik offline maupun online. Oleh karena sebagian besar perantara internet dioperasikan oleh perusahaan sektor swasta, maka standar hak asasi manusia yang ditetapkan untuk bisnis dan hak asasi manusia yang disusun oleh kerangka kerja 'perlindungan, penghormatan dan pemulihan' PBB juga berlaku bagi mereka.
  11. 11. Pelaku Pelanggaran HAM Negara (state actor) Bukan Negara (Non-state actor) Individu Korporasi
  12. 12. • Pada 2011 Dewan Hak Asasi Manusia menyetujui Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian dan konsultasi enam tahun dengan perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil oleh Prof. John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Bisnis dan Hak asasi Manusia. • Prinsip-prinsip Panduan PBB Menetapkan standar tata pemerintahan polisentris (polycentric governance).
  13. 13. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak asasi Manusia berdasarkan pada 3 pilar: Kewajiban negara untuk melindungi (State duty to protect) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
  14. 14. Di mana Peran Korporasi ? Kewajiban negara untuk melindungi (State duty to protect) Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Akses terhadap pemulihan (access to remedy)
  15. 15. Pilar 1: Kewajiban Negara Untuk Melindungi (State Duty to Protect): Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan, dan pengadilan
  16. 16. Pilar 2: Tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect) Korporasi harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan mereka didalamnya.
  17. 17. Tanggung Jawab Korporasi Untuk Menghormati HAM Prinsip-prinsip dasar Perusahaan harus menghormati HAM Mengacu pada HAM yang diakui secara internasional: DUHAM dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional Prinsip-Prinsip Operasional 1. menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM 2. Mencegah atau menangani dampak yang merugiikan Komitmen Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan Pemulihan Konteks Permasalahan
  18. 18. Tiga pola keterlibatan korporasi terkait dengan dampak merugikan HAM Menyebabkan dampak melalui aktivitasnya sendiri Berkontribusi terhadap dampak melalui aktivitasnya sendiri Secara langsung Melalui entitas diluar dirinya (pemerintah, perusahaan, atau pihak lainnya) Menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak karena hubungan bisnis dan terhubung dengan operasi, produk, atau jasanya sendiri
  19. 19. Ruang lingkup tanggung jawab untuk menghormati HAM ditentukan oleh 3 faktor yang saling terkait: Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi HAM Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui hubungan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi setempat (faktor sosial, politik dan ekonomi) bisa berdampak terhadap HAM
  20. 20. Pemenuhan tanggung jawab korporasi untuk hormati HAM diindikasikan adanya kebijakan, termasuk: Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan mengatasi dampak mereka terhadap HAM Cara untuk memungkinkan pemulihan dampak merugikan hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau kontribusikan
  21. 21. • Kebijakan hak asasi manusia perusahaan harus diinformasikan secara tepat, baik internal dan eksternal. Kebijakan tersebut harus disetujui pada tingkat yang paling senior dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personal, mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan.
  22. 22. Proses uji tuntas HAM harus mencakup: penilaian terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada mengintegrasikan agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut mengambil langkah yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; mengkomunikasikan bagaimana dampak telah ditanggulangi.
  23. 23. Jenis konten tertentu seperti pornografi anak/konten dewasa, keamanan siber /hak atas kekayaan intelektual, dapat menarik tanggung jawab yang lebih besar bagi perantara internet untuk secara proaktif memfasilitasi surveillance dan dalam beberapa kasus mengambil peran sebagai penegak hukum atau peradilan. Perantara internet memiliki tanggung jawab untuk menerapkan tindakan pencegahan dan merespons materi yang melanggar, terutama bila mereka memiliki kemampuan untuk memoderasi konten dan memiliki tindakan untuk memberi tanda dan melaporkan konten pengguna. Prinsip-prinsip Panduan berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, serta berlaku secara universal.
  24. 24. Pilar 3: Akses terhadap pemulihan (access to remedy) Memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui mekanisme hukum atau non-hukum. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang- undangan, atau upaya lainnya yang sesuai ketika pelanggaran terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka agar pihak yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan atau bekerjasama dalam penanganan dampak buruk terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.
  25. 25. Akses atas Pemulihan (access to remedy) Prinsip Dasar Mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka dan mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif. Prinsip-Prinsip Operasional Mekanisme hukum berbasis Negara: Mengambil langkahlangkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik ketika mengatasipelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara –cara untuk mengurangi hambatan- hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan. Mekanisme pengaduan non- hukum berbasis Negara: Mekanisme pengaduan non- hukum berbasis Negara yang efektif dan layak sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis Negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran HAM terkait dengan bisnis. Mekanisme pengaduan bukan berbasis Negara
  26. 26. Kewajiban negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar universal HAM oleh perusahaan. Perantara internet bertanggung jawab untuk mengambil atau gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghilangkan kekerasan online terhadap perempuan di platform mereka, termasuk mengembangkan kerangka kerja dan pedoman prinsip-prinsip kewajiban perantara internet untuk mempromosikan, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia sehubungan dengan penghapusan kekerasan online terhadap perempuan.
  27. 27. Dalam konteks pengaturan media, terdapat spektrum yang mewakili tata kelola media antara titik tidak ada peraturan dan peraturan negara (a spectrum between no regulation and state regulation). Tingkat tanggung jawab perentara internet bervariasi dan dapat berkisar dipersyaratan udang-undangan hingga inisiatif kebijakan, bentuk kerjasama antara pemerintah dan perantara, dan pengaturan organisasi sendiri.
  28. 28. Layanan Over The Top (OTT) adalah layanan aplikasi melalui Internet dan/atau layanan konten melalui Internet. Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring (chatting/instant messaging), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (game), jejaring dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.Layanan konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi’. Pasal 1 Ayat (3): Rancangan Peraturan Bisnis Layanan Over The Top Perbedaan antara Layanan Over The Top (OTT) dengan Perantara Internet: Sementara definisi perantara internet secara eksplisit mengecualikan produsen konten.

Bahan Paparan Narasumber di Dialog Nasional ID-IGF

Views

Total views

160

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×