Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Urgensi Perlindungan Data
Pribadi dalam Membangun
Ekonomi Digital Indonesia
Jakarta, 27 Oktober 2017
Disampaikan dalam
Ind...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 2
INTRODUKSI DAN
LATAR BELAKANG
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 3
Sejak 1992 telah ada berbagai peraturan sektoral...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 4
PP 82 tahun 2012
UU 11 tahun 2008
tentang Inform...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 5
DEFINISI DATA PRIBADI
DI INDONESIA
” Data perseo...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 6
VISI EKONOMI DIGITAL
Menjadi Ekonomi Digital Ter...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 7
FAKTOR PENENTU
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 8
GDP per Kapita (juta
Rupiah)
Pengguna Internet (...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 9
Telah Mengatur Sektor:
Publik dan Privat
Publik
...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 10
Sumber Gambar: ELSAM (2017)
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 11
REGULASI PDP (3)
CN IN KR MY SN VN ID1
Prinsip ...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 12
9
REGULASI PDP (4)
Regulasi Tone Status
OECD Be...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 13
TANTANGAN
Tumpang Tindih Regulasi, Rendahnya Ke...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 14
TANTANGAN #1:
TUMPANG TINDIH
REGULASI
“.. tumpa...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 15
TANTANGAN #2:
RENDAHNYA KESADARAN
MASYARAKAT
Su...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 16
TANTANGAN #3:
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI vs
INOV...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 17
LALU, APA UNTUNGNYA
JIKA INDONESIA
MEMPUNYAI PD...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 18
Keterangan Keuntungan
Keuntungan Non-Ekonomi
Fr...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 19
Sektor Dimensi Isu/Potensi Ancaman
Sosial Ekono...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 20
MEMANG,
PDP bukan satu-satunya faktor penentu d...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 21
SEHINGGA,
Legal Framework: Definisi Data Pribad...
Researching innovation
advancing policy
improving governance
cipg.or.id 22
REFERENCES
[2] Executive Office of the Presiden...
Thank you!
CENTRE FOR INNOVATION POLICY AND GOVERNANCE
Indonesia Sustainability Centre
Komp. Harmoni Plaza Blok B-5
Jl. Su...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 1 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 2 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 3 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 4 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 5 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 6 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 7 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 8 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 9 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 10 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 11 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 12 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 13 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 14 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 15 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 16 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 17 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 18 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 19 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 20 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 21 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 22 EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Slide 23
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia

Download to read offline

Bahan Paparan Narasumber di Dialog Nasional ID-IGF

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

EK-1 Urgensi PDP dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia

  1. 1. Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia Jakarta, 27 Oktober 2017 Disampaikan dalam Indonesia Internet Governance Forum 2017 Oleh: Syafira Fitri Auliya (firauliya@gmail.com)
  2. 2. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 2 INTRODUKSI DAN LATAR BELAKANG
  3. 3. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 3 Sejak 1992 telah ada berbagai peraturan sektoral UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Permenkes 269 tahun 2008 “bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya...” Melarang penyebarluasan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pengguna Keharusan untuk merahasiakan “informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien”.
  4. 4. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 4 PP 82 tahun 2012 UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 tahun 2008 Permenkominfo 20 tahun 2016 EXISTING REGULATIONS Permenkominfo 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
  5. 5. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 5 DEFINISI DATA PRIBADI DI INDONESIA ” Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. (Permenkominfo 4/2016, Permenkominfo 20/2016)
  6. 6. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 6 VISI EKONOMI DIGITAL Menjadi Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN pada 2020 US$ 130 juta transaksi e-commerce pada 2020 Sumber Gambar: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016)
  7. 7. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 7 FAKTOR PENENTU
  8. 8. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 8 GDP per Kapita (juta Rupiah) Pengguna Internet (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1995 2000 2005 2010 2015 % Juta(Rupiah) Year Komparasi antara GDP per Kapita dan Persentase Pengguna Internet di Indonesia (1995-2016) Sumber Data: The World Bank (2017) PENETRASI INTERNET
  9. 9. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 9 Telah Mengatur Sektor: Publik dan Privat Publik Privat Belum ada atau Tidak Terdapat Keterangan Diolah dari Greenleaf (2017) REGULASI PDP (1)
  10. 10. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 10 Sumber Gambar: ELSAM (2017)
  11. 11. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 11 REGULASI PDP (3) CN IN KR MY SN VN ID1 Prinsip General Keberadaan regulasi PDP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ Definisi yang rinci mengenai ‘data pribadi’ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ Keberadaan petugas khusus ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ Prinsip Pengumpulan Data Hanya untuk keperluan spesifik ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ Atas persetujuan pemilik data ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ Atas persetujuan tertulis/lisan pemilik data ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ Opsi untuk anonimus ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ Adanya pemberitahuan (termasuk tujuan pengumpulan) ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ Adanya pemberitahuan jika data dikumpulkan pihak ketiga ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 1 terbatas pada dokumen dan/atau pada sistem elektronik Sumber data dan diadaptasi dari Green (2017) CN = Cina, IN = India, KR = Korea Selatan, MY = Malaysia, SN = Singapur, VN = Vietnam, ID = Indonesia
  12. 12. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 12 9 REGULASI PDP (4) Regulasi Tone Status OECD Benchmark minimal. Memadupadakan perlindungan atas privasi, kebebasan individual, dan free flows atas data pribadi. Sejak 2013 turut mengajak negara non-member APEC’s Cross-Border Privacy Rules System Harus mempunyai “regulasi yang dapat melindungi data pribadi yang konsisten dengan APEC Privacy Framework” untuk berpartisipasi di APEC Cross- Border Privacy Enforcement Arragement Telah disahkan, tapi efeknya masih harus diamati Convension 108 Benchmark minimal. Negara yang meratifikasi mendapat hak atas free flow data pribadi Dapat diratifikasi oleh negara non-Eropa sejak 1981. Sejak 2008, mulai aktif memersuasi a non-Eropa The UN Guidelines for the Rugulation of Computerized Data Files Guidelines minimal (tidak mandatori) Trend peningkatan perhatian pada isu PDP ASEAN 2000: komitmen untuk “mengadopsi regulasi mengenai e-commerse dan framework legislatifnya untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan memfasilitasi transformasi bisnis untuk menuju perkembangan e-ASEAN” dan “mengambil langkah untuk mempromosikan perlindungan data pribadi serta privasi dari konsumen” Implementasinya masih harus diamati
  13. 13. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 13 TANTANGAN Tumpang Tindih Regulasi, Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Debat PDP atau Inovasi Teknologi
  14. 14. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 14 TANTANGAN #1: TUMPANG TINDIH REGULASI “.. tumpang tindih dan tidak adanya sinkronisasi aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia”. “Setidaknya 30 undang-undang (saat ini 32 UU), yang materinya mengandung konten terkait data pribadi warga negara”. “Mayoritas diantaranya adalah pemberian kewenangan baik bagi otoritas publik (pemerintah) maupun privat (swasta) untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara, termasuk wewenang untuk melakukan intrusi dengan beberapa pengecualian. Sektornya pun beragam, mulai dari telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, dan keamanan” - ELSAM (2017)
  15. 15. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 15 TANTANGAN #2: RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT Survey CISSReC (2017), 400 responden di sembilan kota besar 76% sadar data yang dimasukkan layanan online berpotensi mengganggu privasi 75% khawatir penyalahgunaan 30% selalu membaca dengan seksama privacy policy 20% tidak pernah membaca privacy policy
  16. 16. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 16 TANTANGAN #3: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI vs INOVASI TEKNOLOGI? Exploring the Demand Curve: Beda Waktu, Beda Harga Steering: Beda lokasi, beda gadget, beda harga. Mac harga lebih mahal1 Behavioral Targeting and Personalized Pricing: Beda orang, beda harga Konsumen dimudahkan, Usaha-usaha di daerah dikenal Informasi yang tidak ingin diketahui2 1 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304458604577488822667325882 2 www.slate.com/blogs/how_not_to_be_wrong/2014/06/09/ big_data_what_s_even_creepier_than_target_guessing_that_you_re_pregnant.html
  17. 17. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 17 LALU, APA UNTUNGNYA JIKA INDONESIA MEMPUNYAI PDP YANG KOMPREHENSIF?
  18. 18. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 18 Keterangan Keuntungan Keuntungan Non-Ekonomi Free flow data pribadi Keuntungan ratifikasi Convention 108 Dari > 46 negara Kepercayaan investor Visi Ekonomi Digital Indonesia Termasuk: proyeksi nilai transaksi US$ 130 juta (2020) Kepercayaan masyarakat Target Bank Indonesia Pemilik rekening bank: 76% (2035) Keuntungan Ekonomi Perdagangan dengan negara ASEAN Dalam proses kalkulasi. Tetapi, hampir semua negara menunjukkan trend kepedulian terhadap PDP yang meningkat Perdagangan dengan negara Uni Eropa Perdagangan dengan negara anggota APEC Perdagangan dengan negara anggota OECD
  19. 19. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 19 Sektor Dimensi Isu/Potensi Ancaman Sosial Ekonomi KUHP, HAM, TPPO ✓ ✓ Data pribadi yang sensitif disalahgunakan Media dan Telko, ITE, KIP ✓ ✓ Ancaman FoE. Investor Kearsipan, Adminduk ✓ ✓ Konflik pertanahan, pencurian data Kesehatan ✓ Penyalahgunaan data untuk promosi obat Keuangan, Perbankan ✓ Credit Card fraud Perdagangan, Perindustrian ✓ ✓ Kurangnya security data di perusahaan1,2 POTENSI ANCAMAN: 1 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3114902/aplikasi-go-jek-bolong-data-user--driver-terancam-bocor 2 http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/3964/data.pengguna.dan.pengemudi.gojek.bocor
  20. 20. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 20 MEMANG, PDP bukan satu-satunya faktor penentu dalam ekonomi digital Tetapi, kepercayaan dalam ekonomi digital itu keharusan Salah satu cara gaining trust = PDP
  21. 21. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 21 SEHINGGA, Legal Framework: Definisi Data Pribadi yang Sensitif. Balance Ecosystem: Peningkatan Kesadaran Keamanan Data Nama Ibu Kandung, Tanggal Lahir, Nomor HP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG KOMPREHENSIF DI INDONESIA: PERLU Institutional Capacity
  22. 22. Researching innovation advancing policy improving governance cipg.or.id 22 REFERENCES [2] Executive Office of the President of the United States (2015) Big Data and Differential Pricing. [3] Greenleaf, G. (2014) Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives. Oxford: Oxford University Press. [4] Greenleaf, G. (2017) 145 Privacy Laws & Business International Report [5] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016) Digital Economy of Indonesia. [Presentation]. Presented on 26 October. http://elsam.or.id/2017/10/minim-aturan-perlindungan-rawan-gangguan- terhadap-hak-atas-privasi-warga-negara-dari-penerapan-registrasi-sim- card-dan-mesin-sensor-internet/ [Accessed 27 October 2017]. [1] ELSAM (2017) Minim Aturan Perlindungan: Rawan Gangguan terhadap Hak atas Privasi Warga Negara dari Penerapan Registrasi SIM Card dan Mesin Sensor Internet. [Online]. ELSAM. Available from:
  23. 23. Thank you! CENTRE FOR INNOVATION POLICY AND GOVERNANCE Indonesia Sustainability Centre Komp. Harmoni Plaza Blok B-5 Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni Jakarta Pusat, INDONESIA office@cipg.or.id twitter.com/icipg facebook.com/ICIPG cipg.or.id
  • fanihardian

    Oct. 25, 2019

Bahan Paparan Narasumber di Dialog Nasional ID-IGF

Views

Total views

141

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×