Edisi No.18/Tahun III/Juli 2009                  a k u n t a n                   i   n   d   o      n   e    s   i   a    ...
ai  Visi IAI                                      a k u n t a n                                                i     n    ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                       PENGANTAR REDAKSI                       ...
ai                                                                                            Daftar Isi                  ...
Apa Kata                                                                                              Mereka ?Mahasiswa Pa...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                             BERITA                                      Krisis...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                 BeritaKoalisi Anti Utang (KAU), Yuyun Harmono,         menjadi...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                                                               ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                               Berita         Sesuai UU, lembaga ini memiliki       Kerja sama ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                                                               ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                 Beritaoperasional Kustodian sentral di Pasar                  ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                                                               ...
MENJADI ANGGOTA IAIMenjadi anggota iai, seorang Akuntan akan bergabung dalam komunitasprofesional dibidang Akuntansi yang ...
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                                                               ...
AK U N TAN I N D O N E S IAReuni                                                                                          ...
Laporan Utama     Laporan Keuangan Daerah16ai
AK U N TAN I N D O N E S IA                                                                                               ...
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Ai edisi 18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ai edisi 18

2,818 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ai edisi 18

  1. 1. Edisi No.18/Tahun III/Juli 2009 a k u n t a n i n d o n e s i a mitra dalam perubahan Harga Rp. 20.000,- (Pulau Jawa) Rp. 22.500,- (Luar Jawa)Laporan Keuangan DaerahMengapa Mutu Laporan Keuangan Daerah Menurun?Pemerintah Daerah Belum Paham Akuntansi?Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya
  2. 2. ai Visi IAI a k u n t a n i n d o n e s mitra dalam perubahan VIsI & MIsI IAI Menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan i Misi IAI a. a Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan tanggungjawab, dan lingkungan hidup; internasional. b. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non- atestasi dan akuntansi bagi masyarakat; dan c. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah serta dalam perspektif nasional dan internasional.Dewan Penasehat sally salamah Leo Lendra, MAk., Ak. Indarto Ketua Wilayah Kalimantan SelatanDrs. Zaenal soedjais suyatno Harun Istini T. siddharta Drs. Triadi JatmokoDrs. soedarjono syarief Basir Ketua Wilayah Kalimantan Timur Jhonny DarmawanProf. Dr. Zaki Baridwan, Msc. Unti Ludigdo Drs. Nurdiono, sE., MM., Akt. Jusuf Halim Ketua Wilayah LampungDrs. Hans Kartikahadi BPH-KUKK Kuswono soeseno Hardy DjamaluddinProf. Dr. Wahjudi Prakarsa Mirawati sudjono, Ak., Msc. Ketua Wilayah Riau sandiaga s. UnoDewan Pengurus Nasional Bambang Utoyo, Ak. Eddy Rachman siti Ch Fadjrijah Ketua Wilayah Sulawesi SelatanDrs. Ahmadi Hadibroto, Msc. Bramantyo Wahyu Karya Tumakaka Drs. Herman KaramoyAli Darwin, Ak., Msc. Rakhmat Adi santosa Ketua Wilayah Sulawesi Utara DsAKDrs. Atjeng sastrawidjaja Retno Wulandari Drs. Endang Irzal, MBA., Ak. Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, Ketua Wilayah Sumatra BaratProf. Dr. Djoko susanto, MsA. MEc. Dra. suhartati suharso Abdul Aziz NazoriDr. Ainun Na’im, MBA., Ak. Agus Edy siregar, sE. Ujiani Purnamaningsih Ketua Wilayah Sumatra Selatansyafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA. Dr. Etty Retno Wulandari KERPPA Gus Irawan, sE., Ak. Ketua Wilayah Sumatra Utarasunardji, sE., MM. Dudi M. Kurniawan, Ak., MBA., BAP. Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA., Ak.Dra. Tia Adityasih Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. Dr. Hilda RossietaDr. Ilya Avianti, sE., Msi., Ak. Dr. siddharta Utama Drs. IndartoDrs. Mustofa Jumadi, sE., Ak., BAP. Ito Warsito, Ak., MBA.Dr. suyatno Harun Merliyana syamsul Dr. sumarno Zain, MBA., AkMajelis Kehormatan Roy Iman Wirahardja Ketua WilayahDrs. Kanaka Puradiredja Dr. Meidyah Indreswari M. Hasbuh Aziz Ketua Wilayah AcehDrs. safaat Widjajabrata Riza Noor Karim Drs. Anggiat situmorang, Ak.B. Hartono, sH., sE., Ak., MH. Budi susanto Ketua Wilayah Balisupriyadi Ferdinan D Purba Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma., MBA., Ak. Ketua Wilayah YogyakartaVJH. Boentaran Irsan Gunawan J. Widodo H. MumpuniAep saefuddin Rizal Ludovicus sensi Wandabio Ketua Wilayah JakartaDrs. Eddie M. Gunadi Rosita Uli sinaga Drs. Johnson P. siahaan Ketua Wilayah Irian JayaDewan Konsultatif saptoto Agustomo Tanusi, sE., MM., AkHerwidayatmo Dr. setiyono Miharjo Ketua Wilayah JambiArif Arryman Komite Etika Roebiandini soemantri, sE., Msi., Ak. Ketua Wilayah Jawa BaratBambang setiawan Agung Nugroho soedibyo Prof. Dr. Tjiptohadi sawarjuwonoBambang subianto Wawat sutanto Ketua Wilayah Jawa TimurErry Firmansyah Linus M. setiadi Drs. Aan Adiwisastra Ketua Wilayah Jawa TengahHenry Lumban Toruan setiawan Kriswanto Cris Kuntadi, sE., MM., BAP., Ak.I Gusti Agung Made Rai Wiwik Utami Ketua Wilayah Kalimantan Barat
  3. 3. AK U N TAN I N D O N E S IA PENGANTAR REDAKSI Laporan Keuangan Daerah Pada edisi ini ai merasa perlu mengangkat akuntansi sektor publik dengan fokus pada laporan keuangan daerah, karenasekitar 67,4 persen anggaran belanja negara di APBN yang nilainya mencapai Rp1.037 triliun ditransfer ke daerah. Namun, banjir duitini tak diimbangi kemampuan pengolahan keuangan daerah. Untuk menutup terjadinya penyimpngan, pemeintah harus melakukanpembenahan. Disamping itu walaupun sejak tahun 2005, pemerintah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pemberlakuan SAP tersebuttampaknya belum memiliki dampak signifikan bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, menurut hasil pemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami penurunan. Cenderungsemakin buruk. Hal ini disebabkan oleh karena salah satunya adalah internal control pemerintah daerah masih lemah dan kekuranganSumber Daya Manusia yang kompeten saat ini baru dalam proses pengiriman karyawan untuk belajar di Universitas yang memilikijurusan akuntansi dan keuangan sektor publik. M IT RA DA LA M P E R U BA HA N Opini BPK yang memberikan opini tidak wajar, tidak memiliki konsekuensi hukum, oleh karenanya beberapa Pemdamenjadikan bahan laporan keuangan yang unaudit dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada Sidang ParipurnaDPRD. Oleh karena itu ketua BPK Anwar Nasution sering mengungkapkan kesedihan dan kemasygulannya karena kualitas laporankeuangan pemerintah daerah (LKPD) yang makin memburuk. Untuk mengikuti perkembangan terbaru IFRS pembaca dapat mencermati perkembangan IFRS dan redaksi juga membukakolom baru mengenai konsultasi sektor publik yang di asuh Dr.Cris Kuntadi, MM, CPA yang kali ini membahas topik mengenaibolehkah mendepositokan sisa anggaran pemerintah daerah. Kolom lain yang tidak kalah menarik adalah kolom international yangmenggambarkan bagaimana pengaruh krisis keuangan terhadap prinsip transparasi dan akuntabilitas penyusunan laporan keuanganbagi yang mempunyai masalah dengan pajak, mungkin anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak kami yang kali ini membahasmasalah transaksi dikawasan berikat.Selamat membaca... SUSUNAN REDAkSIPEMIMPIN UMUM & USAHA J. Widodo. H. Mumpuni PEMIMPIN REDAkSI Ellya Noorlisyati REDAkTUR PELAkSANA Monalisa DEWANREDAkSI Cris kuntadi, Sri Penny S, Bagus Rumbogo, Heliantono, Nur Iskandar, M. Yusuf John, Prianto Budi, Ahalik, M. Yasin Mustopa, RinaY. Asmara, Duma I. Pasaribu, Handoko Tomo, Florus Daeli, Freddy, Elly Zarni, Sri Yanto, Jan Hoesada, SEkRETARIS REDAkSI Imam BasoriMARkETINg Ria Andini REPoRTER Hari Suharto, Muklisin SIRkULASI Suka LAYoUT IvhanALAMAT REDAkSI kantor IAI Wilayah Jakarta, gedung gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, IndonesiaTELEPHoNE 021 837 07344, 8353588 FAxIMILE 021 829 0324 EMAIL akuntanindonesia@iaiglobal.or.id / akuntanindonesia@yahoo.comREkENINg BCA cabang Tebet Saharjo A/C No. 092.3009130 a/n IAI Wilayah Jakartaopini yang diekspresikan dalam AkUNTAN INDoNESIA tidak merepresentasikan pandangan Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau editor tidak bertanggungjawabatas ketidakakuratan dari pernyataan, opini atau saran yang terdapat dalam tulisan maupun pariwara. 3 ai
  4. 4. ai Daftar Isi KOREsPONDEN IAI Wilayah Sulawesi Utara Coco Departement Store Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 458 Tlp 0431-822009 Fax 0431-852963 IAI Wilayah Kalimantan Barat KAP. Sardjono, Budi Sudarnoto Jl. Purnama No. 168 A Tlp 0561-763368Laporan Utama IAI Wilayah Riau Jl. Durian No. 1F Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah 17 Samping pemancar TVRI, Labu Baru Audit dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 21 Pekanbaru 28291 Tlp 0761-22769 Bagaimana Mencegah Agar Opini Tidak ‘Disclaimer’? 24 Fax 0761-63268 (Dalam Pengelolaan Keuangan Negara) IAI Wilayah Jawa Timur Problem Aset? 26 Bapak Tjiptohadi Sawarjuwono Jl. Ngabel No. 143 D ”Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya” 27 Surabaya 60246 Tlp 031-5021125 Adakah Unsur Kesengajaan Buruknya Pengelolaan Keuangan Daerah? 29 ”Sistim Internal Control Pemerintah (SIP) Memang Masih Lemah” 30 IAI Wilayah Jambi BPKP Perw. Jambi ”Pemda Memang Belum Paham Akuntansi” 32 Jl. HOS Cokrominoto No. 107 Jambi LKPP Lima Tahun Terus “Disclaimer” 33 Tlp 0741-61682Tokoh Kanaka Puradireja (Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) IAI Wilayah Sumatera Barat BPKP Perw. Sumatera Barat Jl. HR. Rasuna Said No. 69 Mengawal GCG Lewat Organisasi 38 Padang 24114 Tlp 0751-33898Kolom Pasar Modal Fax 0751-31688 IAI Wilayah Jawa Tengah Struktur Modal: Teori VS Praktik 40 BPKP Perw. Jawa Tengah Jl. Raya Semarang, Kendal Km 12Info & Info IAI Semarang 50186 Tlp (024) 8662201 Sinergi Implementasi Peraturan Keuangan Sektor Publik 43 IAI Wilayah DI. Yogyakarta STIE YKPN Jl. Senturan Acuan Setelah Tidak Ada PSAK 32, 35 & 37 45 Yogyakarta 55281 Tlp 0274-584321 Ujian Sertifikasi Akuntan Syariah 48 Hp 0813-28379369 (Awan ) ED PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan 48 email : iaijogja@yahoo.com IAI Wilayah Jawa BaratOpini LPAP Widyatama Jl. Cikutra No. 204 A Bandung 40125 Reformasi Setelah Stress Test 49 Tlp. 022-7206713 Bagaimana Nasib Perbankan Indonesia? 51 IAI Wilayah Sumatera Utara Kegiatan Penelitian & Pengembangan dalam Akuntansi dan Pajak 53 Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152 Transparasi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 57 Tlp 061-4155100Q&A IAI Wilayah Sumatera Selatan Jl. Veteran/Vandi Angsoko I No. 324 Konsultasi Sektor Publik (Dr.Cris Kuntadi, MM, CPA) 60 Palembang 30125 Tlp 0711-319876 Konsultasi Pajak (Ronsianus B. Daur, SE, BKP) 65 IAI Wilayah Kalimantan SelatanKolom IFRS BPKP Perw. Kalimantan Selatan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 22 Banjarmasin Laibilitas dan Biaya Pinjaman 62 Tlp 0511-3251409International IAI Wilayah Kalimantan Timur Jl. Ir. Hr. Juanda No. 94 Rt.7 Rw.3 G20 London Summit 2009 66 Kel. Air Hitam Samarinda 75124Selingan Tlp 0541-748442 TB Gramedia Kelakar Akuntan 71 TB Gunung Agung TB Kharisma BM Strategy, (Brain Model Strategy) 72RalatHal. 22 keterangan foto pada laporan utama tertulis nama ilyas aviliani, seharusnya Prof.Dr.Ilya Avianti SE, Msi, AkHal. 34 Keterangan Tokoh tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, seharusnya Menteri Pendidikan NasionalTerima kasih komentar saudara Irsan Yani Ph.D terhadap rubrik Advetorial yang berjudul “Program Pendidikan Akuntansi IBII Dual Degree, Mencetak AkuntanProfesional yang Handal”. Atas kesalahan tulis di rubrik tersebut redaksi melakukan ralat sebagai berikut: 1. Pada alenia pertama tertulis “Di Indonesia, menurut Ketua Program Pendidikan …” seharusnya…. “Di Jakarta, menurut Ketua Program pendidikan…. 2. Alenia 6 halaman “Dalam perkuliahaannya, Dual Degree terdiri dari lima semester dengan 17 mata kuliah wajib berbobot 52 SKS.” seharusnya…”dengan 17 mata kuliah wajib berbobot 64 SKS. 3. Alenia 8 tertulis ..”Begitu juga bobot sks yang harus diikuti, jika terpisah PPAk kemudian Maksi, yang harus diselesaikan adalah 44 SKS. Berarti bisa mengurangi 9 SKS. …seharusnya …”yang harus diselesaikan adalah 64 SKS. Berarti bisa mengurangi 12 SKS.” 4. alenia 11 …”IBII, katanya berencana membuka dua kelas sekaligus untuk PPAk per tahun.” …seharusnya, “…membuka tiga kelas untuk PPAk per tahun.” 5. Daftar peserta PPAk IBII angkatan 1 s/d 9, untuk angkatan 8 masuk PPAk, seharusnya 24 peserta dan untuk angkatan 9 yang masuk PPAk seharusnya 25 peserta.
  5. 5. Apa Kata Mereka ?Mahasiswa Pasca sarjana Magister Akuntansi Universitas MercuBuana Angkatan 3“Majalah AI menjadi salah satu sumber kami dalam menyelesaikan kasus-kasus dan tugas yangdiberikan dosen kepada kita, karena topik yang dibahas yang sedang up to date……..” ai : hehehe...makasih ya... Novianta Hutagalung, sE, Ak, MBA Ketua International Class Program-ABFII Institute Perbanas Jakarta. “ saya tunggu terbitan ai yang berbahasa inggris, sesuai dengan program kelas international...” ai : boleh juga tuh usulnya. ai Akuntan Indonesia 5
  6. 6. AK U N TAN I N D O N E S IA BERITA Krisis Menggerus Penerimaan penerimaan perpajakan Berita Pajak sedikit melambat sebagai imbas Seperti diperkirakan sebelumnya, perlambatan perekonomian pada krisis finansial global akhirnya benar-benar 2009,” tutur Sri Mulyani. Menurut Direktur berdampak negatif pada penerimaan pajak. Potensi, Penerimaan, dan Kepatuhan Hingga Mei 2009, realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumihar Petr pajak negara tergerus sebesar Rp11,9 triliun us Tambunan, penerimaan pajak Januari- penyitaan menjadi Rp239,8 triliun dibanding periode Mei 2009 hanya mencapai sekitar 35% dari h a r t a sama 2008 (year on year/yoy) sebesar target total penerimaan pajak 2009 sebesar kekayaan penanggung pajak Rp251,7 triliun. Bahkan, secara persentase, Rp549 triliun, atau senilai Rp192,15 triliun. yang tersimpan pada bank, penyitaan penerimaan perpajakan lima bulan pertama Perolehan itu lebih besar dibanding periode aset bergerak dan tidak bergerak melalui tahun ini merosot jadi 36,2% dari total target sama 2008 yang mencapai Rp185,19 penjualan secara lelang dan penyanderaan. 2009 sebesar Rp661,8 triliun. Sedangkan, triliun atau 38,5% dari target Rp481 triliun. Namun, pencekalan baru dilakukan jika pada periode sama 2008, realisasi “Pada awal 2008, ada booming harga-harga WP telah memenuhi syarat kualitatif dan penerimaan perpajakan mencapai 41,3%. komoditas yang kemudian anjlok pada kuantitatif, yaitu tidak mempunyai iktikad “Penerimaan perpajakan hingga Mei 2009 pertengahan 2008. Sedangkan, pada awal baik membayar piutang pajaknya dengan cukup baik, meskipun PPN impor dan bea 2009, tidak ada booming. Meski turun M IT RA DA LA M P E R U BA HA N nilai piutang minimal Rp100 juta. masuk masih di bawah target,” kata Menteri secara persentase, namun tetap meningkat Di samping melalui penagihan Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menko dibanding periode sebelumnya,” katanya. intensif, Ditjem Pajak juga menerbitkan Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat Dampak krisis itu sebenarnya sudah kebijakan-kebijakan untuk insentif bidang rapat kerja dengan Dewan Perwakilan diperhitungkan sebelumnya. Karena itu, perpajakan. Di antaranya memberikan Daerah (DPD) di Jakarta, medio Juni lalu. melalui berbagai cara, Direktorat Jenderal keringanan pajak kepada kelompok- Dalam catatan Departemen Keuangan, (Ditjen) Pajak berusaha mendongkrak kelompok usaha tertentu. Sebagai penerimaan pajak penghasilan (PPh) minyak penerimaan pajak. Salah satunya adalah contoh, keringanan itu diatur melalui dan gas (migas) hingga Mei 2009 sebesar upaya penagihan pajak dengan target Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/ Rp21,4 triliun, atau turun dari Rp27,9 triliun pencairan piutang pajak nasiona] sebesar PMK.03/2009 tentang Pembentukan dan disbanding periode yang sama tahun lalu. Rp16 triliun. Seperti tertuang dalam Surat Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Sedangkan, penerimaan PPh nonmigas Edaran Direktur Jenderal Pajak tertanggal Dikurangkan sebagai Biaya. Dana cadangan hingga Mei 2009 sebesar Rp118,7 triliun 27 Mei 2009 nomot SE-03/PJ/2009 tentang yang bisa dibiayakan dan mengurangi atau naik dari Rp109,8 triliun. Sementara itu, Kebijakan Penagihan Pajak. Penerbitan SE itu penghasilan kena pajak adalah cadangan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk realisasi dari piutang tidak tertagih untuk usaha bank atau hingga Mei 2009 sebesar Rp66,4 triliun, rencana dan strategi Ditjen Pajak dalam badan usaha lain yang menyalurkan kredit, turun dari sebelumnya Rp71 triliun. Adapun rangka law enforcement di bidang penagihan perusahaan pembiayaan konsumen, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan guna mengamankan target penerimaan pajak perusahaan anjak piutang.— (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan 2009. Dia menjelaskan tindakan penagihan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya Rp4,2 tersebut dilakukan terhadap ketetapan Setiap Warga Indonesia triliun, atau turun dari sebelumnya Rp8,7 pajak untuk seluruh tahun pajak dan jenis Menanggung Utang Rp7 Juta triliun. Di sisi lain, penerimaan cukai sebesar pajak yang belum dilakukan pelunasan oleh Meskipun rasio utang Indonesia Rp21,6 triliun, atau naik dari sebelumnya Wajib Pajak (WP). terhadap produk domestik bruto atau sebesar Rp19,6 triliun; penerimaan WP yang tidak koperatif akan dikenai PDB telah turun menjadi 30 persen, namun bea masuk mencapai Rp7,1 triliun atau sanksi seperti yang tertera dalam SE tersebut. beban utang negara tetap besar. Sebab, jika turun dari sebelumnya Rp8,2 triliun; dan Sanksinya adalah berupa pemblokiran beban utang tersebut dibagi rata kepada penerimaan bea keluar Rp0,4 triliun, rekening setelah dilakukan upaya penagihan seluruh rakyat Indonesia, setiap orang harus merosot dari sebelumnya Rp6,5 triliun. secara optimal. Tindakan penagihan represif menanggung beban utang sebesar Rp7 terjadinya pelambatan penerimaan pajak ini, terhadap WP nonkooperatif juga dapat juta. “Itu mencederai rasa keadilan rakyat,” menurut Sri Mulyani, sebagai dampak dari dilakukan dengan pencegahan penanggung kata Program Officer Sekretariat Nasional krisis finansial dunia sejak 2008. “Pencapaian pajak bepergian ke luar negeri [pencekalan),6ai
  7. 7. AK U N TAN I N D O N E S IA BeritaKoalisi Anti Utang (KAU), Yuyun Harmono, menjadi 33 persen terhadap PDB, dan tahun beban bunga itu tergolong sangat ringan.dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan ini pemerintah berniat menurunkan menjadi Alasannya, suku bunga itu tidak dipengaruhipada medio Juni lalu. 32 persen. kenaikan inflasi. Pernyataan tersebut dibuat untuk Sementara itu, total utang “Dari tahun 2009 ke 2033 masihmenanggapi keterangan Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia hingga 29 Mei 2009 ada waktu 24 tahun. Artinya, SRBI-001Sri Mulyani yang mengatakan bahwa utang mencapai Rp1.700 triliun, yang berupa sangat bisa di-reprofiling (yaitu antarapemerintah yang dari jumlah semakin besar pinjaman luar negeri Rp732 triliun dan surat lain dengan memperpanjang masa jatuhbukan merupakan bencana, sebab rasio berharga negara (SBN) Rp968 triliun. Jumlah tempo),” katanya.utang terhadap Pendapatan Domestik ini sebenarnya meningkat ketimbang 2008 Meskipun terjadi penurunan rasioBruto (PDB) justru semakin menurun. yang hanya Rp1.636 triliun, yaitu pinjaman utang terhadap PDB sebesar 54 persenSeperti diketahui, rasio utang terhadap PDB luar negeri meningkat Rp730 triliun dan pada 2004 menjadi 32 persen pada 2009,memang mengalami penurunan, dari 54 SBN Rp 906 triliun. menurut kajian Komite Penghapusan Utangpersen pada 2004 menjadi 32 persen pada Terhadap kewajiban pembayaran Negara Selatan (Committee for Abolition Third2009. utang yang disebabkan krisis moneter World Debt), demikian Yuyun mengutip hasil M IT RA DA LA M P E R U BA HA N Penurunan rasio utang tersebut, 1998-2000, pelunasannya dilakukan dengan kajian itu, utang jangka panjang (long termSri Mulyani, menunjukkan ketergantungan surplus Bank Indonesia senilai Rp129 public debt) pemerintah Indonesia mencapaiIndonesia pada utang untuk menggerakkan triliun. Sementara itu, beban puncak jatuh 67 miliar dolar AS (2007).ekonomi semakin rendah. Padahal, ada tempo utang yang berasal dari penerbitan “Jumlah ini menduduki posisi 4kecenderungan negara-negara lain rasio obligasi Special Rate Bank Indonesia, atau besar setelah Meksiko, Brasil, dan Turki. Diutangnya justru makin tinggi. Jepang, SRBI 001, akan terjadi pada tahun 2033. antara negara-negara di Asia Tenggara yangmisalnya, rasio utangnya selama 2003-2008 SRB-01/MK/2003 adalah surat utang yang lain, utang jangka panjang Indonesia masihmelonjak 30 persen. Hal yang sama juga diterbitkan pemerintah pada 7 Agustus yang paling besar. Prestasi ini bukanlahterjadi pada Inggeris dan Amerika Serikat, 2003, sebagai pengganti Surat Utang (SU)- sesuatu yang patut dibanggakan olehyang masing-masing melonjak 12 persen 001 dan SU-003. Surat utang ini diterbitkan pemerintah hari ini,” jelasnya.dan 10 persen. terkait penyelesaian bantuan likuiditas Koalisi Anti Utang, menurut Yuyun, “Beberapa perusahaan pemeringkat BI (BLBI). Nilai nominal penerbitan SRBI memandang bahwa upaya menjustifikasiutang dunia mulai memberikan peringatan Rp144,54 triliun. SRBI akan jatuh tempo peningkatan utang Indonesia menjadikepada tiga negara ini karena posisi utangnya pada 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen sesuatu yang wajar adalah menyesatkan.begitu besar,” ujar Sri Mulyani. Dijelaskan, setahun dihitung dari sisa pokok terutang, Sebab, menurutnya, transaksi utang luarpada 2008, rasio utang Jepang terhadap yang dibayarkan secara periodik dua kali negeri selama ini justru menyebabkanPDB sebesar 200 persen. Jika nominal PDB setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatannegeri itu Rp5.000 triliun, utangnya Rp10.000 dari surplus BI yang menjadi bagian ekonomi nasional. “Sejak tahun 2001triliun. ”Meskipun begitu, di dalam negeri pemerintah, dan akan dilakukan apabila setelah krisis ekonomi, Koalisi Anti UtangJepang tidak ada yang mempermasalahkan rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah menyerukan untuk melakukan langkahkarena pemerintahnya dianggap harus ikut di atas 10 persen. progresif dalam mengatasi krisis utang yangmasuk ke perekonomian,” katanya. Pada 2006, rasio modal terhadap terjadi di Indonesia,” katanya. Indonesia, pada 1999 rasio kewajiban moneter BI lebih dari 10 persen. Hal yang sama dikatakan Kepalautangnya pernah mencapai 100 persen. Hal BI menggunakan kelebihan tersebut untuk Divisi Advokasi dan Jaringan dari Forumitu terjadi lantaran saat itu pemerintah harus mengurangi saldo SRBI senilai Rp 1,52 triliun. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasionalmengeluarkan surat utang baru sekitar Rp Menurut Sri Mulyani, suku bunga SRBI-001 di Indonesia Wahyu Susilo. Menurut600 triliun untuk menyelamatkan perbankan relatif rendah sehingga tidak memberatkan Wahyu, jika pembangunan yang dilakukannasional. Setelah itu, rasionya terus pemerintah yang berkuasa pada 2033. pemerintah didasarkan atas utang, itu samamenurun. Pada 2003, rasio utang Indonesia Apalagi, jika memperhitungkan nilai waktu artinya pemerintah menyandera masa depanterhadap PDB 61 persen, memasuki 2008, dari uang (net present value of money), maka Indonesia. ”Lebih baik pemerintah berjuang 7 ai
  8. 8. AK U N TAN I N D O N E S IA Berita membebaskan diri dari utang,” katanya. “Komite pengajaran akan terdiri Indrawati. Sementara itu, pengamat ekonomi atas Badan Pengawas Pasar Modal & LPEI dibentuk berdasarkan Undang- Tim Indonesia Bangkit, Revrisond Baswir, Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009 tentang menilai masalah utang hendaknya tidak asosiasi-asosiasi pasar modal. Sedangkan, LPEI. Menurut UU tersebut, LPEI harus sudah direduksi menjadi masalah keuangan dan staf pengajar akan terdiri dari pelaku pasar beroperasi paling lambat September 2009. manajemen. Sebab, bagi dia, sebenarnya dan tim pengajar UI,” katanya. Dengan pertimbangan untuk mempercepat utang adalah masalah sosial politik. Kurangnya edukasi tentang pasar peningkatan ekspor, Menkeu minta agar ”Pernyataan yang berulang-ulang bahwa rasio modal di lingkungan masyarakat luas ini juga LPEI diupayakan bisa beroperasi per Juli utang terhadap PDB turun menunjukkan tim diakui pengamat pasar modal Robert Item 2009 ini. Selama ini, pembiayaan ekspor ekonomi malas mencari solusi menyeluruh dalam seminar mengatasi krisis pasar modal dilakukan oleh Bank Eskpor Indonesia (BEI). atas masalah utang,” ujarnya.— belum lama berselang. Menurutnya, masih Dengan diterbitkannya UU tersebut, peran minimnya pemain saham dari dalam negeri BEI kemudian digantikan LPEI. Karena LPEI Didirikan, Pusat Pendidikan karena kurangnya edukasi pasar tentang bukan lembaga bank, maka pengawasannya Pasar Modal pasar modal. Untuk itu, menurutnya, BEI tidak di bawah Bank Indonesia (BI), M IT RA DA LA M P E R U BA HA N Untuk membangun masyarakat perlu melakukan edukasi terhadap orang melainkan Departemen Keuangan. Bedanya yang sadar pasar modal, keberadaan pasar awam. “Edukasi seharunya untuk orang lagi, saat masih BEI sumber dananya berasal modal harus dikenalkan melalui lembaga awam,” ujarnya. dari dana pihak ketiga (DPK) seperti bank pendidikan khusus. Bekerja sama dengan Ia menilai, roadshow edukasi pasar pada umumnya, sumber pendanaan LPEI Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), modal yang telah dilakukan BEI selama bisa berupa surat berharga jangka panjang Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), ini kurang tepat sasaran. Sebab, edukasi atau instrumen lain. Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal disampaikan ke sekuritas. “Sekuritas lantas Sebagai contoh, setelah dibentuk, Indonesia (P3MI), dan Universitas Indonesia mengajari ke investor mereka juga, jadi LPEI segera menerbitkan surat berharga (UI), Bursa Efek Indonesia (BEI) mendirikan bukan orang awam. Pengenalannya juga atau obligasi. Obligasi rencananya akan Pusat Pendidikan Pasar Modal Indonesia pengenalan bursa, bukan tentang bagaimana diterbirkan Juli ini. Namun, belum diketahui (P3MI) atau Indonesia Capital Market untuk investasi. Jadi, sasarannya salah,” berapa nilai obligasi yang akan diterbitkan. Education Center. katanya. Sebelum menerbitkan obligasi, sesuai UU, P3MI diresmikan medio Juni lalu di Padahal, saham merupakan modal dasar lembaga ini paling sedikit Jakarta. Acara peluncuran dibarengi dengan alternatif investasi yang lebih baik Rp 4 triliun yang berasal dari modal yang penandatanganan kerja sama oleh Direktur dibandingkan menyimpan dalam bentuk sudah ada di BEI. Targetnya, lembaga ini Utama BEI Erry Firmansyah, Direktur Utama cash di bank. “Dimasukkan ke saham lebih bisa menyalurkan kredit hingga Rp12 triliun KSEI Ananta Wiyoga, Direktur Utama KPEI baik daripada kalau kita taruh cash atau di kepada eksportir yang berasal dari pinjaman Inarno Djajadi, dan Ketua P3MI Friderica bank saja, nanti kena devaluasi,” tuturnya. dana dari berbagai kreditor sebesar Rp10 Widyasari Dewi. Dengan didirikannya pusat pendidikan triliun-Rp12 triliun atau dengan rasio modal Tujuan didirikannya pendidikan pasar modal, diharapkan tingkat kesadaran terhadap penjaminan (gearing ratio) tiga pasar modal ini, menurut Friderica, untuk masyarakat umum akan pasar modal akan kali. memperkenalkan industri pasar modal meningkat.— Dana yang diperoleh LPEI ini akan Indonesia kepada masyarakat luas melalui disalurkan kepada para eksportir, terutama jalur pendidikan mulai jenjang S1, S2, dan LPEI Beroperasi Juli 2009 di sektor pertanian dan usaha kecil. Sumber executive training. Pusat kegiatan perkuliahan Untuk mempercepat peningkatan dana yang bisa diperoleh LPEI berdasarkan P3MI akan menempati gedung kampus UI ekspor Indonesia, pengoperasian Lembaga UU LPEI adalah pinjaman dari pemerintah Salemba. Saat ini, gedung tersebut masih Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) asing, lembaga multilateral, bank dan dalam proses pembangunan. Dan, aktivitas dimajukan pada Juli dari rencana semula lembaga keuangan atau pembiayaan dalam pendidikan sendiri baru akan dimulai sekitar September 2009. Pemajuan tersebut atas serta luar negeri, dan juga pinjaman dari enam bulan mendatang. permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani pemerintah sendiri.8ai
  9. 9. AK U N TAN I N D O N E S IA Berita Sesuai UU, lembaga ini memiliki Kerja sama ini ditujukan untuk melakukan menjalankan UU dan tidak seenaknyawewenang menetapkan skema pembiayaan pembiayaan sarana dan prasarana bagi jasa mengurangi transfer ke daerah gunaekspor nasional, melakukan restrukturisasi konstruksi Indonesia di luar negeri. mengurangi defisit di tahun 2010,” demikianpembiayaan ekspor nasional, melakukan “Kami mengembangkan transaksi dikatakan anggota Dewan Perwakilanpenyertaan modal dan melaklukan luar negeri dengan jasa konstruksi luar Daerah (DPD) Marwan Batubara kepadareasuransi terhadap asuransi atas risiko negeri,” kata Arifin Indra saat acara BUMN wartawan, seusai penjelasan RAPBN 2010kegagalan ekspor, risiko kegagalan bayar, Executive Breakfast Meeting, di Hotel Ritz di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, medioasuransi atas investasi yang dilakukan oleh Carlton, Pasific Place, Jakarta, medio Juni Juni. Sebab, transfer ke daerah melaluiperusahaan Indonesia di luar negeri, dan lalu. Dijelaskan, peran LPEI dalam kerja sama Dana Alokasi Umum (DAU) sudah diaturatau asuransi atas risiko politik di suatu adalah sebagai penyediafasilitas pembiayaan dalam UU dan sudah ada perumusannegara yang menjadi tujuan ekspor. yang dibutuhkan karena pembiayaan ini perhitungannya. Karena itu, pemerintah Medio Juni lalu, LPEI mendapatkan adalah pembiayaan non-residen yang sulit diminta menjalankannya sesuai aturan main.sindikasi pembiayaan dari lima bank asing dilakukan oleh bank komersial. Selain itu, Sebelumnya, Menteri Keuangansebesar 175 juta dolar AS. Rencananya, LPEI juga melakukan kerja sama dengan Bio menyampaikan, transfer anggaran ke daerah M IT RA DA LA M P E R U BA HA Nkomitmen tersebut untuk membayar utang Farma untuk mendukung fasilitas penelitian tahun depan akan mengalami penurunan,yang jatuh tempo pada Juli 2009 sebesar dan pengembangan vaksin yang dilakukan sebesar Rp 287,7 triliun. Selain itu, dia148 juta dolar AS. “Setiap tahun, kami oleh Bio Farma.— juga menyampaikan pada 2010 alokasimelakukan sindikasi dolar AS dengan bank dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, danasing di Singapura. Tahun ini, kami sudah Dana Dekonsentrasi Diaudit Juli- daerah penghasil tembakau dan cukai, akanmendapat komitmen dengan lima bank asing Agustus mengikuti keputusan MK yang terbaru.sebesar 175 juta dolar AS untuk membayar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menurut Marwan, jika transfer keutang yang jatuh tempo sebesar 148 juta berencana mengaudit dana dekonsentrasi daerah dirasa akan memberatkan APBN,dolar AS,” kata Direktur Utama LPEI Arifin 2007-2008 pada Juli-Agustus 2009. Audit pemerintah harus menjelaskan langsungIndra kepada wartawan di Jakarta. akan lebih difokuskan pada kebijakan dan kepada pemerintah daerah. Sebab, di saat Kelima bank asing tersebut adalah penganggaran dana dekonsentrasi. produksi minyak di daerah meningkat,Sumitomo dan BMTU dari Jepang, San Paolo, Ketika menggelar workshop maka penerimaan negara juga mengalamiOCBC, serta ICBC yang bertindak sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) peningkatan.—lead arranger. Selain itu, LPEI juga sedang 2008 di Jakarta, medio Juni lalu, Aditormenjajaki kerja sama sindikasi pembiayaan Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Pencabutan Izin Usahavalas (dolar AS) dengan delapan bank asing Baharuddin, mengatakan, audit terhadap Perusahaan Multifinancedan nasional. Beberapa bank tersebut adalah dana dekonsentrasi akan dilakukan dengan Sejak krisis keuanngan global melanda,Bank of China, Bank Rakyat Indonesia, mengambil sampel beberapa kementerian Bapepam-LK giat menertibkan praktikBNI, dan Bank Mandiri sebesar 100 juta negara atau lembaga (K/L) dan pemerintah perusahaan multifinance, terutama yangdolar AS. “Kemungkinan Bank of China daerah. Hasil dari audit akan disampaikan menjalankan praktik di luar ketentuan izincabang Singapura yang menjadi co-arranger. kepada pemerintah dan diharapkan akan yang diberikan.Namun, semua masih dalam penjajakan menjadi masukan kepada pemerintah dalam Setidaknya, dalam enam bulandengan mendapat bunga yang lebih murah mengelola dana dekonsentrasi. terakhir hingga 2009, Badan Pengawas Pasardibandingkan sebelumnya,” jelasnya. Sementara itu, terkait dengan Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- Di samping itu, LPEI juga melakukan perimbangan keuangan pusat dan daerah, LK) telah mencabut tujuh izin perusahaankerja sama pembiayaan dengan beberapa pemerintah diminta diminta konsisten dan pembiayaan. Perusahaan tersebut terbuktibadan usaha milik negara (BUMN) bidang tidak sembarangan dalam menjalankan melanggar peraturan Bapepam-LK dankonstruksi dan farmasi, di antaranya PT rencana untuk mengurangi transfer anggaran melakukan kegiatan pembiayaan yangWika, PT Waskita Karya, PT Hutama ke daerah di tahun 2010. bertentangan dengan ketentuan yangKarya, dan PT Pembangunan Perumahan. “Pemerintah harus tetap berlaku. 9 ai
  10. 10. AK U N TAN I N D O N E S IA Berita Seperti PT Duta Kirana Finance, ketentuan. Dengan begitu multifinance Erry lulus uji kepatutan dan kelayakan. PT izin usahanya dicabut lantaran perusahaan perlu melakukan perbaikan agar dapat Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ini menjalankan usaha keluar dari izin memenuhi kriteria sebagaimana digariskan resmi mengangkat dewan komisaris baru, yang diberikan. Perusahaan yang berizin dalam peraturan menteri keuangan (PMK) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan yang berlangsung di Jakarta, di bidang multifinance ini beralih segmen No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan pekn lalu. KSEI merupakan badan yang usaha menjadi perusahaan perdagangan dan Pembiayaan. Setidaknya multifinance mampu berfungsi menyediakan jasa kustodian atas bergerak di bidang tambang. Pencabutan izin memenuhi setoran modal secara bertahap. transaksi di Bursa Efek Indonesia. Komposisi ini mempertimbangkan peraturan Bapepam Selain itu, perusahaan juga wajib memiliki kepemilikan saham KSEI sebesar 19%, IX/E/2 tentang Perubahan Kegiatan Usaha. piutang pembiayaan sekurang-kurangnya 40 Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Sementara itu, perusahaan persen dari total aktiva. sebesar 6%, 9 bank kustodian sebesar 36%, pembiayaan yang izin usahanya dicabut Dengan begitu, perusahaan 4 Biro Administrasi Efek (BAE) 4% dan antara lain PT Evergreen Finance; PT SG multifinance perlu melakukan pemantauan Treasury Stock 1%. Secara berturut-turut Consumer Finance Indonesia; PT Sahabat yang terus-menerus guna menjaga agar jajaran komisaris KSEI terdiri atas Komisaris Utama Erry Firmansyah, Elwin Karyadi, dan Multifinance; PT Inti Karya Megah Finance; rasio kredit macet (non-performing loan/ M IT RA DA LA M P E R U BA HA N Heri Sunaryadisebagai komisaris. Untuk PT Kalimaya Perkasa Finance; dan PT NPL) tidak melampaui 5 persen. Pencabutan ke depannya, sebagai sentral kustodian Primarindo Finance Corporation. tersebut dilakukan setelah para pelaku ini, pihak komisaris masih melanjutkan Kepala Biro Pembiayaan dan pembiayaan tersebut tidak mengindahkan kinerja yang dijalankan oleh dewan direksi. Penjaminan Bapepam-LK M Ihsanuddin peraturan yang ditetapkan otoritas. Sebelumnya, Komisaris Utama KSEI dijabat mengatakan, perusahaan yang dicabut Sedikitnya, ada sekitar 30 oleh Arys Ilyas, dan Susiana Suhendra izinnya dinilai rendah dalam piutang multifinance yang bermasalah hingga dan Uriep B Prassetyo sebagai komisaris. pembiayaan yang sesuai dengan peraturan kini dalam tahap perhatian khusus KSEI didirikan di Jakarta, pada minimal piutang pembiayaan 40 persen dari untuk ditertibkan. Dari jumlah tersebut, tanggal 23 Desember 1997 silam dan memperoleh izin operasional sebagai aset. multifinance sektor anjak piutang (factoring) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Setidaknya, perusahaan yang beralih yang terbanyak. Meski tidak semua dicabut (LPP) pada tanggal 11 November 1998. segmen usaha diharapkan mengembalikan tetapi akan dipetakan keputusan apa yang KSEI merupakan salah satu Self Regulatory izin usaha secara sukarela seperti yang akan diterapkan. Organization (SRO), selain Bursa Efek dilakukan ketika pemerintah mencabut Kepala Biro Pembiayaan dan dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. izin usaha PT Sahabat Multifinance yang Penjaminan Bapepam-LK menegaskan Berdasarkan ketentuan Undang Undang merupakan perusahaan pembiayaan mikro, pihaknya terus melakukan penegakan hukum Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena yang bersangkutan mengembalikan guna menciptakan suatu industri pembiayaan KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di izin usaha setelah mengubah segmen dan penjaminan yang sehat. Salah satu Pasar Modal Indonesia dengan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian bisnis dan tidak lagi menjadi perusahaan penegasan ialah dengan memberikan surat transaksi Efek yang teratur, wajar dan pembiayaan. peringatan yang berujung pada pencabutan efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan Selain itu, Bapepam-LK terus izin usaha.— operasional pada tanggal 9 Januari 1998, melakukan pemetaan terhadap sejumlah yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek perusahaan pembiayaan yang bermasalah, Erry Resmi Menjabat Komut KSEI dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT terkait keterlambatan laporan keuangan Erry Firmansyah, akhirnya resmi Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang maupun kurangnya piutang pembiayaan menjabat sebagai Komisaris Utama PT sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). di bawah 40 persen. Biro Pembiayaan Erry juga menjabat sebagai Komisaris Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, dan Penjaminan Bapepam-LK mengakui Independen PT Unilever Indonesia Tbk KSEI bersama PT Bursa Efek Jakarta bukan hanya laporan keuangan, laporan (UNVR). (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) dan operasional juga bermasalah, apalagi ada Sebelumnya, otoritas pasar modal, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia beberapa perusahaan pembiayaan yang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga (KPEI) mengimplementasikan perdagangan piutang pembiayaannya masih jauh dari Keuangan (Bapepam-LK) menyatakan, tanpa warkat (scripless trading) dan10ai
  11. 11. AK U N TAN I N D O N E S IA Beritaoperasional Kustodian sentral di Pasar Rp 1.500 triliun, menjadi Rp3.000 triliun.Modal Indonesia.Sesuai fungsinya, KSEI Ito Terpilih Sebagai Dirut BEI Dalam RUPS tahunan BEI itu dihadiri olehmemberikan layanan jasa yang meliputi Hasil Rapat Umum Pemegang para pemegang saham BEI yang terdiri daripenyimpanan efek dalam bentuk elektronik, Saham (RUPS) Bursa Efek Indonesia (BEI) AB. Dua paket calon direksi BEI yakni paketadministrasi rekening efek, penyelesaian menetapkan Direksi baru periode 2009- Ito Warsito dan paket I Made Rugeh Ramiatransaksi efek, distribusi hasil Corporate 2012 dan efektif pada Rabu (1/7) pekan juga terlihat beramah-tamah dengan AB.action dan jasa-jasa terkait lainnya, depan. RUPS BEI mengagendakan 7 agendaseperti Post Trade Processing (PTP) dan Lulusan Hardvard Bussiness rapat yaitu, pertama, Persetujuan laporanpenyediaan laporan-laporan jasa Kustodian School tahun 1994, Ito Warsito yang tahunan dan pengesahan laporan keuangansentral. Untuk menjamin keamanan dan terpilih sebagai pimpinan Direksi baru BEI tahun 2008. Kedua, persetujuan pemberiankenyamanan para investor dalam melakukan mengatakan, beberapa program kerja yang apresiasi bagi karyawan, direksi dan dewantransaksi di Pasar Modal, seluruh akan menjadi perhatian utama direksi baru, komisaris, ketiga, penunjukkan kantorkegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem antara lain adalah sistem teknologi informasi akuntan publik untuk tahun buku 2009.penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa, peningkatan kualitas sumber daya Keempat, persetujuan pemberian uangefek secara pemindahbukuan berteknologi manusia, dan melibatkan secara mendalam jasa pengabdian bagi jajaran Direksi yang M IT RA DA LA M P E R U BA HA Ntinggi, yang dinamakan C-BEST (The Central Self Regulatory Organization (SRO) beserta berakhir masa baktinya, kelima, persetujuanDepository and Book Entry Settlement anggota bursa dalam menyusun peraturan perubahan beberapa ketentuan anggaranSystem). Sistem ini merupakan platform di pasar modal. dasar tentang Direktur Bursa Efek. Keenam,elektronik terpadu yang mendukung Dalam kampanyenya, paket lain-lain, dan ketujuh, pengangkatn anggotapenyelesaian transaksi Efek secara Ito mengusung 20 program kerja yang Direksi perseroan masa bakti 2009-2012,pemindahbukuan di Pasar Modal Indonesia. merupakan penjabaran dari tiga kata kunci, berikut penetapan tugas dan wewenangSejak bulan Juni 2002, KSEI menuntaskan yakni pelayanan, daya saing, dan kredibilitas. serta gaji.program konversi seluruh Saham yang Pelayanan yang dimaksud adalah BEI sebagai Sementara, lawan perebutantercatat di BEI dari warkat menjadi scripless. perusahaan yang melayani semua pihak. BEI kursi Dirut BEI Ito, I Made Rugeh Ramia Berdasarkan data per 30 April nantinya akan melayani anggota bursa (AB) menyatakan selamatnya kepada Ito dengan2009, efek yang .tersimpan dalam KSEI sebagai pemegang saham sekaligus broker, besar hati. Dirinya berharap kalau Itoterdiri atas sebanyak 424 saham, 199 obligasi emiten, dan investor yang bertransaksi bisa memenuhi ke 20 janji yang selama inikorporasi, 38 obligasi pemerintah, 23 saham. Sedangkan daya saing merupakan dikampanyekannya. Rugeh mengatakan,sukuk, 51 waran, 2 reksa dana, 22 medium bagian kesiapan BEI dalam menghadapi sangat dibutuhksn orang yang dapatterm notes, 10 sertifikat Bank Indonesia, persaingan dengan bursa regional. mengatur keadaan di BEI.3 surat berharga syariah negara dan 1 Selanjutnya, kredibilitas adalah Berdasarkan pemilihan suaraEfek .Beragun Aset masih aktif tercatat di proses menjaga kredibilitas otoritas bursa di (Voting), Ito berhasil mengumpulkan 79C-BEST. Nilai keseluruhan Efek tersebut mata anggota bursa, masyarakat, pemangku suara dan Rugeh hanya 36, serta satu suara.mencapai Rp 921,43 triliun. Menurut kepentingan, dan pemerintah.Lebih lanjut dinilai blanko. Sedangkan anggota bursaKomisaris KSEI yang baru terpilih, .Elwin Ito menargetkan, hingga akhir masa yang hadir sebanyak 117 orang. SalahKaryadi, pihaknya sangat siap menjalankan kepemimpinan direksi BEI pada 2012, jumlah satu direksi paket Ito Warsito, Direkturamanat pemegang saham sebagai dewan investor ritel di pasar modal akan mencapai Pengembangan Usaha BEI Fredericakomisaris. “Kami bertiga, untuk sementara 1% dari total jumlah penduduk Indonesia atau Widyasari Dewi menyatakan syukurnyasepakat akan menyukseskan .program 2,3 juta investor hingga akhir tahun ketiga. karena peketnya terpilih menjalankandireksi yang sudah berjalan,” kata Elwin. Untuk mencapai target jumlah investor tugas di BEI samapai tahun 2012. Sya, kata Untuk itu, jajaran dewan komisaris tersebut, direksi baru akan melakukan Frederica siap menjalankan 20 programyang baru akan menjalankan fungsi dan kampanye secara langsung dan tidak kerja yang merupakan penjabaran dari tigaperanan sesuai kewenangannya. Erry saat ini langsung. “kalau kampanye langsung melalui kata kunci, yakni pelayanan, daya saing, danmasih menjabat sebagai Direktur Utama BEI anggota bursa dan Asosiasi Perusahaan Efek kredibilitas.(30/6/2009). Sedangkan Heri, merupakan Indonesia (APEI), sedangkan tidak langsung Dalam paket Ito tersebut ada enamdirektur utama PT Bahana Pembinaan bisa melalui media,” jelas Ito. orang yang akan mendampingi yakni EddyUsaha Indonesia (BPUI) dan Elwin direktur Ito mengatakan, dalam 3 tahun Sugito (Direktur Pencatatan BEI), SuryaDeutsche Bank AG. ke depan, transaksi pasar di BEI berlipat 2 Widjaja (Direktur Kim Eng Securities), Adikin kali lebih besar dari sekarang yang sebear Basirun (Direktur Utama PT Pacific 2000), 11 ai
  12. 12. AK U N TAN I N D O N E S IA Berita Frederica Widyasari Dewi (Corporate di bidang keuangan. Sedangkan untuk pendapatan usaha bersih pada tahun 2008 Secretary BEI), Wishnu Handoyono posisi direktur teknologi informasi, yang sebesar Rp 586,453 juta turun dari tahun (Direktur Utama Bhakti Securities), dan bersangkutan wajib berpengalaman dalam sebelumnya yang sebesar Rp 601,691 juta. salah seorang Kepala Divisi BEI. posisi manajerial pada bidang teknologi Laporan laba rugi – konsolidasi dengan Sebagai informasi, syarat-syarat informasi minimal tiga tahun dan memiliki Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) seseorang bisa dicalonkan sebagai Direksi pengetahuan yang cukup mengenai sistem dan penilai harga Efek Indonesia (PHEI). BEI, tertuang dalam Peraturan Nomor informasi perusahaan yang bergerak di books III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, lampiran bidang keuangan. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Sementara, kinerja keuangan pada Kep-12/BL/ 2009 tanggal 30 Januari 2009. pada tahun Januari – Mei 2009 2008 2007 Dalam aturan baru tersebut 2008 sebesar disebutkan bahwa calon direksi BEI harus Rp 232,441 (Unaudit) (Audit) (Audit) mempunyai pengalaman dalam posisi juta turun Total Pendapatan 174,040,531 586,453,279 601,691,700 direktur pada perusahaan yang bergerak dibanding Usaha Bersih di bidang keuangan minimal lima tahun, t a h u n Total beban usaha 77,630,951 268,660,154 228,841,841 M IT RA DA LA M P E R U BA HA N dengan ketentuan minimal tiga tahun sebelumnya Laba usaha 96,409,580 317,793,125 372,849,860 berpengalaman pada posisi direktur di Rp 307,701 Total penghasilan 72,705,973 34,282,713 63,098,775 Perusahaan Efek. Ketentuan sebelumnya j u t a . hanya mengatur berpengalaman minimal Sedangkan Laba sebelum pajak 169,115,552 352,075,838 435,948,775 lima tahun pada perusahaan yang bergerak t o t a l Laba bersih 138,845,816 232,441,465 307,701,98612ai
  13. 13. MENJADI ANGGOTA IAIMenjadi anggota iai, seorang Akuntan akan bergabung dalam komunitasprofesional dibidang Akuntansi yang dijaga kualitasnya sesuai standarinternasional untuk memiliki Integritas, Etika, dan Kompetensi yang tinggi.iai knowledge centre akan memfasilitasi peningkatan kompetensianggota secara rutin melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutanyang bervariasi, dengan materi terkini, pembicara yang berkualitas, danpendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya termasuk bekerjasama denganasosiasi profesi internasional.identitas keprofesian anggota berupa kartu anggota secara esklusif dapatdigunakan untuk memperoleh tarif khusus pada berbagai kegiatan sepertilokakarya, seminar, pelatihan, konvensi dan acara-acara lainnya yangdiselenggarakan oleh IAI serta atas berbagai produk atau terbitan IAI.keseMpatan untuk MeMperluas jaringan bisnis dan pergaulan secaraprofesional akan terbuka luas seiring dengan keaktifan sebagai anggotadalam setiap kegiatan profesi yang dilaksanakan oleh IAI.MeMperoleh prioritas keseMpatan berpartisipasi aktif dalaM dinaMikaprofesi. Peran anggota dalam perumusan standar profesi terwujud melaluikegiatan public hearing Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Anggota dapatberkontribusi penuh dengan menyatakan pendapat, mengajukan usul, saranmaupun pertanyaan menyangkut SAK yang akan diterbitkan.keMudahan dan akses inforMasi terkini perkeMbangan profesi secaranasional dan internasional melalui media komunikasi dan informasi yangdilaksanakan oleh IAI. Anggota berhak mendapat fasilitas download berbagaimateri referensi dan Majalah Akuntan Indonesia yang tersedia di website IAI: www.iaiglobal.or.idakuntan indonesia telah berkarya MeMberi nilai taMbah dalaM dunia bisnis.Memasuki dunia profesional di bidang akuntansi dengan bergabung menjadianggota IAI, langkah awal Akuntan Indonesia untuk meraih kesuksesandibidangnya akan berarti Menjadi yang terbaik.sebagai anggota iai, Akuntan Indonesia akan dikenal sebagai profesionalterdepan dibidang akuntansi, keuangan dan bisnis global. Kami bangga menjadi bagian dari KisaH suKses anda
  14. 14. AK U N TAN I N D O N E S IA Reuni Wiwik Utami yang sekarang diberi amanah sebagai ketua program studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta justru merasa sangat bersyukur karena melalui pendidikan inilah idealisme seseorang dapat disalurkan. Obsesinya adalah menjadi bagian yang dapat berkontribusi untuk membangun profesi akuntansi di Indonesia. Keterlibatan Wiwik pada beberapa kegiatan Kompartemen Akuntan Pendidik, Pendidikan Profesi Akuntansi dan juga sebagai anggota Komite Etika IAI adalah wujud dari kesungguhannya untuk berkarya. Wiwik menyelesaikan S1 dan S2 Akuntansi di UGM dan S3 Akuntansi di Unpad. Berkaitan dengan adanya sertifikasi akuntan manajemen ( Certified Professional Management Accountant/ CPMA) yang diluncurkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menurut pengamatannya berdampak pada meningkatnya peminatan konsentrasi akuntansi manajemen di Magister Akuntansi. Oleh karena itu usaha untuk mensinergikan mata kuliah konsentrasi akuntansi manajemen dengan M IT RA DA LA M P E R U BA HA N materi uji CPMA adalah penting, demikian ungkapnya. DR. Wiwik Utami, Ak, Ms Thomas Aquino Tody adalah Akuntan muda yang lulus CPA dengan hanya mengikuti 2 kali ujian. Mengikuti jejak sang ayah yang juga menjadi seorang akuntan merupakan cita - cita yang mulia, alumni universitas Indonesia ini juga aktif dalam organisasi pada profesinya. Selain bekerja di kantor Akuntan Publik, Tody juga sudah melebarkan sayapnya untuk menjadi instruktur di berbagai seminar dan workshop, untuk mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Thomas Aquino Tody14ai
  15. 15. AK U N TAN I N D O N E S IAReuni M IT RA DA LA M P E R U BA HA N Zulkarnain situmorang Zulkarnain Situmorang adalah alumni Universitas Sumatra Utara tahun 1998 yang saat ini berkiprah sebagai Akuntan Publik di kota Medan, menjalankan praktek Akuntan Publik di daerah saat ini sangat menggembirakan, jadi tidak perlu kumpul di Jakarta semua ya. Dalam kesibukannya Zulkarnain juga mengabdi pada organisasi profesi sebagai sekretaris di IAI Wilayah Sumatera Utara sangat ingin menghimbau kepada rekan-rekan seprofesinya “ayo mari kita bangun IAI jangan lupa membayar iuran,agar IAI tetap eksis. Ujar Bapak satu anak ini dengan penuh semangat. Berkiprah di organisasi profesi mempunyai banyak manfaat terutama banyak silaturahmi dengan sesama anggota yang berbeda profesi walaupun sesama Akuntan, memperbanyak silaturahmi, banyak membawa rejeki dan panjang umur. 15 ai
  16. 16. Laporan Utama Laporan Keuangan Daerah16ai
  17. 17. AK U N TAN I N D O N E S IA Laporan Utama Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah kucuran anggaran dari pusat ke daerah dariSekitar 67,4 persen anggaran belanja negara di APBN tahun ke tahun terus membesar.yang nilainya mencapai Rp1.037 triliun ditransfer ke Sebagai contoh, dana yang ditransfer ke daerah pada 2001 baru senilaidaerah. Namun, banjir duit ini tak diimbangi kemampuan Rp81,1 triliun. Secara berturut-turut, angka ini terus melonjak tajam menjadi Rp98,1pengelolaan keuangan daerah. Untuk menutup p e r u b a h a n triliun (2002), Rp120,3 triliun (2003),terjadinya penyimpangan, pemerintah harus melakukan Rp129,7 triliun (2004), Rp150,5 triliun (2005), Rp226,2 triliun (2006), Rp254,2pembenahan. triliun (2007), Rp292,4 triliun (2008), dan Rp320,7 triliun pada 2009. Karena terimbasS uatu hari, rombongan krisis keuangan global, anggaran 2009 itu pimpinan Dewan akhirnya direvisi menjadi Rp303,3 triliun. Perwakilan Rakyat Itu baru anggaran yang langsung masukDaerah (DPRD) dari sebuah ke Anggaran Pendapatan dan Belanjakabupaten di Sulawesi Daerah (APBD). Padahal, masih banyak d a l a mmendatangi kantor Badan dana transfer ke daerah yang tidak melaluiPemeriksa Keuangan (BPK) atau tidak masuk APBD, namun semuanyadi Jakarta. Mereka resah dibelanjaka di daerah, seperti dana programkarena BPK memberi opini pembantuan dan lain-lain. Jika ditambah pos-disclaimer terhadap Laporan pos anggaran lain yang tidak masuk APBD,Keuangan Pemerintah secara keseluruhan dana yang dikelola 33 m i t r aDaerah (LKPD) kabupaten pemerintah provinsi dan 477 pemerintahmereka. Mereka kemudian kabupaten/kota pada tahun 2009 inimenemui Ketua BPK Anwar mencapai Rp1.037 triliun atau sekitar 67,4Nasution. Mereka meminta persen dari total anggaran belanja negaraagar BPK mengubah opini Anwar Nasution yang tertuang dalam Anggaran Pendapatanhasil pemeriksaan LKPD dan Belanja Negara (APBN) 2009. Artinya,dari “unqualifed” menjadi sebagian besar anggaran belanja negara saat“qualifed”. penyelewengan anggaran akan sangat ini diberikan ke daerah dengan tujuan untuk Sungguh, peristiwa nyata itu besar. memacu percepatan pembangunan dantidak hanya lucu dan konyol. Peristiwa Memang, sejak digulirkan sepuluh pertumbuhan ekonomi daerah.itu sekaligus menunjukkan bahwa tidak tahun lalu, kebijakan otonomi daerahsemua, atau mungkin justru kebanyakan, tak melulu berkaitan soal penyerahan Buruk Tata Kelolapara pemimpin di daerah tidak memahami kewenangan pemerintah pusat ke daerah, Namun, sayangnya, banjir anggaranakuntansi, tidak memahami standar tapi juga menyangkut urusan “bagi-bagi ke daerah tersebut belum diimbangi denganakuntansi pemerintahan. Wajar jika uang”. Otonomi daerah digulirkan melalui penguatan kapasitas tata kelola yangkemudian laporan keuangan daerah di Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun memadai. Dalam berbagai kesempatan,seluruh Indonesia tergolong amburadul. 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baik ketika mengadakan rapat kerja denganKondisi ini sangat membahayakan. Sebab, kemudian direvisi menjadi UU Nomor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewanseiring kebijakan otonomi daerah, anggaran 32 Tahun 2004. UU ini juga dilengkapi Perwakilan Daerah (DPD), maupun dalampusat yang ditransfer ke daerah semakin dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang forum-forum lain, Ketua BPK Anwarbesar pula. Jika tidak diimbangi dengan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Nasution sering mengungkapkan kesedihankapasitas pengelolaan keuangan di daerah, dan Daerah yang kemudian juga direvisi dan kemasygulannya karena kualitas laporanpotensi terjadinya penyimpangan dan menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagai keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang konsekuensi dari perimbangan keuangan ini,ai 17

×