KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA            PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA     ...
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang                             Angkutan Udara sebagaimana telah diubah ...
Pasal IBeberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentangPr...
Direktur Angkutan Udara    Komite     Slot  Indonesia                                                          Sekretariat...
2. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan   Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401   Tahun 2011 t...
5. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan   Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401   Tahun 2011 t...
8. Mengubah alur proses koordinasi Slot pada Lampiran          Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.  ...
10. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan                       Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : K...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revisi peraturan dirjen_kp_401

542 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revisi peraturan dirjen_kp_401

  1. 1. KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 401 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman koordinasi jadwal penerbangan (flight schedule coordination) untuk penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan udara, maka badan usaha angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara di Indonesia, dipandang perlu ditetapkan prosedur operasi (standard operating procedure) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time; b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan, masih diperlukan perbaikan terhadap prosedur operasi pengaturan Slot Time; c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time.Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. 2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewanangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;Memperhatikan : International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines (IATA WSG); MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 401 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME
  3. 3. Pasal IBeberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentangProsedur Operasi (Standard Operating Procedure) PengaturanSlot Time diubah sebagai berikut:1. Mengubah bagan Organisasi Slot Indonesia pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 4. Direktur Angkutan Udara Komite Slot Indonesia Sekretariat Ditjen Hubud Penyelenggara Badan Usaha Bandar Udara Angkutan Udara- Dit. Navigasi Nasional Penerbangan - Direktur Utama PT.- Dit. Angkutan Angkasa Pura I INACA Udara - Direktur Utama PT.- Dit. Bandar Angkasa Pura II Udara - Unit Pelaksana- Otoritas Bandar Bandar Udara Udara IDSC / Ketua Koordinator Slot Koordinator Slot Indonesia Manajer Slot Wilayah Barat Manajer Slot Wilayah Timur Asisten Manajer Slot Asisten Manajer Slot
  5. 5. 2. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 2.1.1. huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Menyediakan forum konferensi penerbangan domestik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Setiap 6 (enam) bulan bersama dengan IDSC3. Mengubah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 2.2.1. huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut: c. Mengkoordinasikan rencana slot time dari Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Penerbangan Asing mengenai permintaan slot time secara musiman (seasonal) di bandar udara Indonesia yang dikategorikan padat.4. Menambah substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 2.2.1. yaitu huruf d dan e, yang berbunyi: d. Mengalokasikan slot time penerbangan yang diminta oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional dengan mekanisme kerja sesuai SOP. e. Bersama dengan Komite Slot melaksanakan konferensi penerbangan domestik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara pada Periode Summer dan Winter.
  6. 6. 5. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 2.2.2. sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.2.2. Masa kerja IDSC adalah 2 (dua) tahun dan untuk periode pertama terhitung sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan 29 April 2013 dan dapat diperbaharui setiap 2 (dua) tahun. IDSC ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.6. Menambah substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 4, yaitu angka 4.6. yang berbunyi: 4.6. Persetujuan slot untuk penerbangan International (permintaan slot dapat disampaikan melalui email slotcoord.id@garuda.indonesia.com diberikan oleh PT.Garuda Indonesia) sebagai slot coordinator international setelah dikoordinasikan dengan IDSC.7. Mengubah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 5 angka 5.1. sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.1. Dasar penetapan persetujuan slot time (slot clearance) kepada Badan Usaha Angkutan Udara Nasional dan Perusahaan Penerbangan Asing adalah Notice of Airport Capacity / NAC yang dikeluarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun menjelang musim Summer dan Winter yang akan berjalan.
  7. 7. 8. Mengubah alur proses koordinasi Slot pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 7 sehingga berbunyi sebagai berikut: 7. Proses KoordinasiAlur Proses Perolehan Slot di 7 Bandara Pilot Project 9. Mengubah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 8 angka 8.3. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.3. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang tidak menggunakan slot time wajib melaporkan ke koordinator
  8. 8. 10. Menambah kalimat pada substansi Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time Nomor 9, yaitu angka 9.1. sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.1. IDSC secara berkala melakukan terhadap pelaksanaan slot oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional dan Perusahaan Penerbangan Asing di Bandar Udara. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, HERRY BAKTISALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :1. Menteri Perhubungan RI;2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direksi PT. Angkasa Pura I7. Direksi PT. Angkasa Pura II;8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis;9. Direksi Bada Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara;10. Anggota Petugas Pelaksana IDSC yang bersangkutan.

×